STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 2.1 Sistem Tata Pamong Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Program Studi untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Sistem tata pamong di Program Studi manajemen keuangan

Dalam pengelolaan organisasi, Program Studi Manajemen Kuangan mengacu pada Peraturan-peraturan yang berlaku di IPDN sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Rektor IPDN, diantaranya adalah: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Permendagri No. 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pendidikan (RIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010-2014 Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-18 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-45.b Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendidikan IPDN Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Wahana Wyata IPDN Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu IPDN 6 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 14 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap di Lingkungan IPDN

Selain mengacu pada peraturan-peraturan diatas, Sistem tata pamong program studi dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance university, yaitu: 1. Akuntabel. Sistem tata pamong dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Pengelolaan Program Studi Manajemen Keuangan dipimpin oleh Ketua program studi yang dibantu oleh Sekretaris program studi. Ketua program studi bertanggungjawab kepada dekan fakultas, Sekretaris prodi bertanggung jawab kepada Ketua Prodi, dan para dosen bertanggung jawab kepada pengurus program studi. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan teknis, program studi membentuk tim atau panitia yang bersifat adhoc. Pemilihan ketua Program Studi Manajemen Keuangan dilakukan melalui rapat khusus Institut yang dihadiri oleh Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan) dan dilaksanakan pemilihan ketua program studi, dengan mekanisme sebagai berikut: a. Calon ketua program studi di usulkan oleh Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) tingkat Institut b. Calon yang memenuhi kriteria di musyawarahkan untuk dipilih satu orang untuk menjadi ketua program studi berdasarkan kemufakatan. 2. Transparan. Sistem tata pamong program studi telah diketahui oleh pimpinan fakultas, pengurus program studi, dosen, mahasiswa serta tenaga kependidikan. Semua pihak tersebut telah mengetahui tugas, peran dan fungsi masing-masing, karena setiap kebijakan dan prosedur akademik diupayakan agar diatur secara tertulis dan disosialisasikan kepada konstituen (praja, dosen dan tenaga kependidikan). Kebijakan dan prosedur akademik mencakup: a. Kebijakan dan prosedur pelayanan akademik dan sarana prasarana pendukung akademik dibuat dan disosialisasikan dalam bentuk pengarahan pada apel bidang pengasuhan, website, serta dalam kuliah umum. b. Tata tertib dan pembinaan praja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang disosialisasikan pada saat penerimaan praja baru serta pada apel-apel yang diselenggarakan oleh bidang pengasuhan. c. Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN mengacu pada Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-18 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN yang disosialisasikan secara bertahap sesuai unitnya. d. Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap dilakukan mengacu pada Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 14 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap di Lingkungan IPDN, disosialisasikan melalui rapat-rapat dosen atau pada saat apel. e. Aturan perkuliahan, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) disampaikan sebelum perkuliahan kepada dosen, yang selanjutnya disosialisasikan kepada praja. f. Pelanggaran terhadap standar mutu akademik oleh dosen berakibat pada 7 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011

teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh program studi atau fakultas atau institut, tergantung beratnya pelanggaran. g. Pelanggaran terhadap tata tertib oleh praja berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh bidang pengasuhan dan atau program studi dan atau fakultas. h. Setiap prosedur dan kebijakan yang ada serta perubahannya dilakukan sosialisasi secara memadai dalam forum formal (rapat-rapat) maupun sarana publikasi lainnya. i. Implementasi kebijakan dan prosedur dievaluasi dalam rapat dan ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan dan implementasi atau dilakukan perbaikan kebijakan atau prosedur. 3. Kredibel. Sistem tata pamong program studi telah terbukti menghasilkan prestasi yang berwujud akreditasi dengan nilai B, & memperoleh kepercayaan dari Pemerintah Daerah untuk mendidik putra-putri daerah menjadi seorang pamong praja yang handal & kompeten. 2. Bertanggung jawab. Untuk dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan & adil bagi semua pihak, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat program studi sesuai dengan substansi permasalahan yang memerlukan keputusan. Pola pengambilan keputusan dan komunikasi Program Studi Manajemen Keuangan agar dapat dilakukan secara efektif maka diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut: a. Rapat Kerja Tahunan Program Studi Manajemen Keuangan. Rapat kerja tahunan dilakukan untuk melaksanakan pertanggung jawaban kegiatan program studi selama satu tahun dan menyusun rencana kegiatan tahunan untuk diusulkan dalam rapat tahunan Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Institut. b. Rapat Khusus Program Studi, dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu seperti penyusunan tenaga pengajar, anggaran dan program kerja Program Studi Manajemen Keuangan. c. Rapat Terbatas, dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan untuk membahas rencana kegiatan tertentu atau membahas permasalahan khusus yang timbul termasuk teguran indisipliner kepada dosen, karyawan atau praja yang dilakukan secara bertahap. d. Rapat TPS (Tim Pengajar Subyek). Dilakukan secara rutin setiap awal semester, menjelang UTS dan menjelang UAS, untuk membahas sinkronisasi aktifitas KBM, evaluasi dan perbaikan kegiatan belajar mengajar (KBM). Khusus Tahun Akademik 2011/2012 rapat TPS tidak ada karena Prodi S1 Manajeman Keuangan hanya menampung 32 praja (1 kelas), sehingga dosen hanya 1 orang untuk masing-masing mata kuliah yang diampu.

2.2 Kepemimpinan Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan 8 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011

arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Jelaskan pola kepemimpinan dalam Program Studi. 1. Kepemimpinan Operasional. Berkaitan dengan kemampuan untuk menjabarkan visi, misi kedalam kegiatan operasional program studi. Dalam menjalankan kepemimpinannya ketua program studi dibantu sekretaris memimpin penyusunan program kerja dan anggaran tahunan program studi. Program kerja yang diusulkan setiap tahunnya mencakup berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi guna pencapaian misi program studi. Selanjutnya ketua program studi melakukan arahan, pendelegasian wewenang, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja kepada sekretaris program studi dan staff. Terkait kegiatan operasional program studi Program Studi Manajemen Keuangan, telah disusun Kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan. Setiap pelaksanaan kegiatan di monitoring dan dievaluasi melalui dokumen-dokumen evaluasi serta dibahas dalam rapat-rapat rutin fakultas dan rapat-rapat rutin program studi. 2. Kepemimpinan Organisasi. Terkait dengan kepemimpinan organisasi, ketua prodi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dengan berpedoman pada peraturan tersebut, maka hubungan antar unit kerja di IPDN dapat terlihat dengan jelas. Dalam menjalankan fungsinya, prodi Manajemen Keuangan tidak bisa lepas dari unit kerja lain yang ada di IPDN seperti Lembaga Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian, Perpustakaan, Laboratorium, Kesatriaan dan Poliklinik. Oleh karena itu untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, program studi Manajemen Keuangan senantiasa menjaga hubungan baik dengan unit kerja lain yang ada di IPDN yang diwujudkan melalui rapat-rapat koordinasi. 3. Kepemimpinan Publik. Untuk menjalankan kepemimpinan publik, program studi dan para dosen aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan komponen diluar perguruan tinggi. Program Studi Manajemen Keuangan juga memberikan wacana kepada publik dalam bentuk informasi tata kelola pemerintahan daerah yang baik, reformasi birokrasi, penataan organisasi pemerintah daerah, dan pengembangan kecamatan. Para dosen aktif menulis di media massa dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti MIPI (Masyarakat Ilmu Pemeritahan Indonesia) dan forum sektor publik, dan kegiatan lainnya yang ikut mengangkat keberadaan dan peran program studi di masyarakat. Kegiatan kerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam kegiatan seminar, lokakarya, penelitian dan pengabdian masyarakat juga dilakukan guna mengangkat nama program studi Manajemen Keuangan di masyarakat.

9 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011

2.3

Sistem Pengelolaan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup planning, organizing, staffing, leading, controlling dalam kegiatan internal maupun eksternal. Jelaskan sistem pengelolaan Program Studi serta dokumen pendukungnya.

Proses Perencanaan dimulai menjelang akhir tahun kegiatan akademik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Fakultas Manajemen Keuangan melaksanakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) untuk membahas laporan pertanggung jawaban dan evaluasi kegiatan tahunan, serta menyusun program kerja tahun berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya Program Studi Manajemen Keuangan melaksanakan Rapat Khusus program studi guna membahas laporan pertanggung jawaban kegiatan Program Manajemen Keuangan dan menyusun rencana program kerja tahun berikutnya berdasarkan program kerja Institut serta menyusun rencana anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan plafon dan anggaran institut untuk Program Studi Manajemen Keuangan. Rencana program kerja tersebut dibahas dan diputuskan menjadi usulan program kerja dan anggaran program studi. Usulan program kerja dan anggaran Program Studi Manajemen Keuangan selanjutnya dibahas bersama Tim anggaran institut, menjadi rancangan program kerja dan anggaran Program Manajemen Keuangan. Rancangan Program Kerja dan anggaran Program Studi Manajemen Keuangan secara kolektif dengan program studi lainnya disahkan oleh Rektor. Selanjutnya, Program Studi Manajemen Keuangan mengajukan permohonan anggaran kegiatan kepada Fakultas Manajemen Keuangan. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, Program Studi Manajemen Keuangan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan setiap tiga bulan kepada Fakultas Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disampaikan kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Proses Pengorganisasian pada program studi Manajemen Keuangan dilakukan dengan membuat struktur organisasi yang didasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN. Dengan struktur sebagai berikut: Ketua Program Studi S1 Manajemen Keuangan Sekretaris Program Studi S1 Manajemen Keuangan

Kelompok Dosen

Unit Penjaminan Mutu Prodi

Staff

Dimana Ketua Prodi Manajemen Keuangan bertindak sebagai Leader yang membawahi satu orang sekretaris, kelompok dosen prodi dan beberapa orang staf. Proses pemilihan 10 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011

staf (Staffing) dilakukan setelah melakukan diskusi dengan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Staf program studi dibagi dalam beberapa fungsi sebagai berikut: a. Administrasi Umum b. Administrasi Keuangan c. Administrasi Pendidikan Pelaksanaan kegiatan program studi Manajemen Keuangan, disertakan dengan pengawasan dan arahan serta monitoring dan dievaluasi secara internal setiap bulan melalui rapat rutin bulanan program studi. Pada tingkat Fakultas dan Institut monitoring dan evaluasi terhadap program studi dilaksanakan setiap semester. Pelaksanaan kegiatan program kerja program studi dilaksanakan oleh Program studi, yang dibantu oleh kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala bidang pelatihan, dan kepala unit penjamin mutu. Semua pengelolaan kegiatan program studi diarahkan pada pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal diukur dengan standar program, kegiatan, anggaran dan indikator capaian kinerja yang dibuat oleh fakultas. Pengendalian eksternal diukur dengan standar yang dibuat oleh lembaga terkait seperti Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi (BAN-PT).

2.4

Penjaminan Mutu Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi? Jelaskan.

Untuk menjamin keluaran (outcome) yang akan dihasilkan, Program Studi Manajemen Keuangan berkoordinasi dengan Fakultas melakukan upaya penjaminan mutu terhadap kegiatan masukan, proses dan output. Pengelolaan Penjaminan Mutu di tingkat Institut dilaksanakan oleh Pembantu Rektor 1 dan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu, sedangkan pada tingkat Fakultas dan Prodi upaya penjaminan mutu dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas/Prodi (Gugus Kendali Mutu) yang langsung bekerja sama dengan Unit Penjaminan Mutu Institut. Manual Mutu dibuat dalam bentuk SK Rektor, yang memuat visi, misi organisasi dan diterjemahkan sampai KPI/Key Performance Indicator. Kebijakan mutu program studi mengacu pada kebijakan mutu IPDN 2011-2014 meliputi lima bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang keprajaan, dan bidang layanan manajemen. Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk indikatorindikator yang lebih rinci dengan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk pencapaiannya. Selanjutnya dibuat sasaran mutu yang lebih realistis untuk mengukur keberhasilan pencapain tiap indikator. Audit akan dilakukan terhadap pencapaian tersebut, dan secara bertahap sasaran mutu akan ditingkatkan secara terus menerus dengan konsep continuous improvement. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan di program studi dibuat prosedur standar yang dituangkan dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP). Dalam SOP tercermin uraian tugas setiap satuan kerja terkait serta dokumen-dokumen yang harus ada, baik sebagai input atau pun output setiap proses, seperti SOP pengajaran & lain-lain. Selain didasarkan pada SOP, penjaminan mutu juga dilakukan dengan mengevaluasi mutu dosen pada setiap akhir semester dengan menyebar kuisioner kepada praja agar memberikan penilaian terhadap para dosen yang mengajar mereka. Sertifikasi dosen yang diberlakukan oleh DIKTI juga merupakan salah satu sarana untuk 11 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011

penjaminan mutu dosen. Oleh karena itu program studi Manajemen Keuangan mewajibkan seluruh dosennya untuk memiliki sertifikat sebagai dosen professional. 2.5 Umpan Balik Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya.

Umpan Balik dari (1)

Dosen

Isi Umpan Balik (2)

- Updating GBPP. - Updating SAP. - Optimalisasi pemanfaatan multimedia pembelajaran. - Perbaikan metode pembelajaran.

- Perubahan GBPP. - Perubahan SAP. - Pembuatan multimedia pembelajaran. - Peyempurnaan metode pembelajaran (teaching grant).

- Saran : Perbaikan prasarana (kursi, meja, infokus, wifi dan listrik sering mati).

- Penambahan kursi dan meja belajar, infokus, wifi dan peningkatan daya dan perbaikan instalasi listrik. - Updating antivirus secara periodik dan penggantian microphone.

- Saran : pembersihan virus dalam komputer dan microphone di kelas. - Penyempurnaan cara penyampaian materi oleh dosen. - Perlunya kedisiplinan mengajar dosen. - Percepatan masa koreksi lembar jawaban ujian.

Praja

Tindak Lanjut (3)

- Pengembalian hasil koreksi oleh dosen tentang hasil koreksi tugas terstruktur dan lembar jawaban ujian kepada praja sering terlambat. - Transparansi pengumuman penilaian oleh sekretariat terhadap hasil UTS dan UAS. - Keterbatasan Jurnal dan referensi bahan kuliah.

- Evaluasi proses belajar mengajar oleh praja dan peningkatan kopetensi dosen melalui workshop. - Teguran lisan, tertulis, dan pengurangan beban pengajaran bagi dosen yang bersangkutan. - Bagi dosen yang terlambat menyerahkan nilai, maka ketua prodi melaporkan ke dekan selanjutnya dekan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Penerbitan surat edaran kepada seluruh dosen untuk mengembalikan hasil koreksi tugas terstruktur dan lembar jawaban ujian kepada praja. - Mengumumkan hasil nilai UTS dan UAS di papan pengumuman. - Pengadaan Jurnal dan referensi bahan kuliah.

12 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011

Alumni

- Pola rekrutmen calon praja IPDN masih perlu ditingkatkan, ada materi toefl; nilai 7 keatas;dll. - Penguasaan bahasa asing masih kurang; - Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang; - Kedisiplinan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan - Pemekaran IPDN ke kampus yang berdampak pada kurangnya peranan alumni sebagai perekat bangsa

- Mengusulkan untuk meninjau kembali pola rekrutmen calon praja - Mengoptimalkan pelatihan bahasa Inggris - Memberikan mata kuliah dan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan TIK - Meningkatkan latihan kedisiplinan melalui kegiatan pengasuhan - Mengusulkan agar Pemekaran IPDN ke kampus daerah perlu ditinjau kembali

Pengguna lulusan

- Penguasaan bahasa asing masih kurang; - Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas - Alumni baru belum langsung dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya - Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang;

- Mengoptimalkan pelatihan bahasa Inggris - Pengembangan materi jarlatsuh yang menumbuhkan inovasi dan kreatifitas - Mengoptimalkan proses jarlatsuh dengan memberikan contohcontoh aplikatif di tempat kerja - Memberikan mata kuliah dan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan TIK

2.6 Keberlanjutan Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam hal: Upaya-upaya yang dilakukan program studi Manajemen Keuangan dalam menjamin keberlanjutan program studi adalah sebagai berikut: 1. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa : a. Mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah menengah umum atau sederajat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. b. Mengirimkan informasi tentang program studi dalam bentuk VCD, brosur, ke berbagai Sekolah Menengah Umum atau sederajat. c. Menyampaikan informasi mengenai profil program studi manajemen keuangan melalui website. 13 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011

2. Upaya peningkatan mutu manajemen : a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menidaklanjuti hasilnya tentang perkuliahan. b. Memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan administrasi akademik. c. Meningkatkan kualitas staf administrasi melalui berbagai kursus (komputer, internet, Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED). d. Merancang dokumen mutu dan melaksanakannya. 3. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan : a. Memonitor dan mengevaluasi kurikulum secara periodik agar senantiasa relevan dengan kebutuhan stakeholders (pemerintah dan pemerintah daerah). b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. c. Meningkatkan kompetensi lulusan. d. Melibatkan praja dalam penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan Laboratorium Manajemen Keuangan. 4. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan : a. Menjalin kerjasama dengan alumni. b. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi kedinasan. c. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi negeri. d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. 5. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif : a. Koordinasi dan komunikasi dengan lembaga internal terkait pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Dalam Negeri. b. Perencanaan pendampingan kepada dosen, praja untuk memperoleh Hibah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

14 BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan, IPDN, 2011