SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Nomor SOP

10

Tanggal Pembuatan

23 April 2016

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

JL. RAYA KEBUN CENGKEH TELP. (0911) 341171 FAX. (0911) 355296 Website : www.pta-ambon.go.id E Mail : [email protected]

DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. NIP. 19541231 198003 1047

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Dasar Hukum : 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Disesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPNJM) 2015-2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi.

Keterkaitan ;

Kualifikasi Pelaksana : 1. 2.

S-2 S-1

Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5.

Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) Printer; Alat Tulis Kantor Media Penyimpanan/Flashdisk Lemari Arsip

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Prosedur

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

NO

URAIAN KEGIATAN

KETUA

WAKIL KETUA

PEJABAT PARA PARA KABAG KEPANITERA KASUBBA AN G

STAF

KELENGKA PAN

WAKTU

OUTPUT

1

SK TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

SK, IKU PTA, Renstra

30 Menit

2

Melaksanakan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

SK, IKU PTA, Renstra,

2 Hari

Konsep LKjIP

3

Memeriksa dan Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya

30 Menit

Konsep LKjIP

IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya

15 Menit

Dokumen LKjIP

15 Menit

Dokumen LKjIP

4

Menandatangani konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

5

Mengarsipkan dan menyampaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)kepada sub bagian tata usaha dan rumah tangga untuk digandakan kepada pihak terkait

Tidak Ya

KET


Nomor SOP

12

Tanggal Pembuatan

23 April 2016





SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ANGGARAN Dasar Hukum : 1.


Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

S-2 S-1




Keterkaitan ;

1. 2.

SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SOP Penyusunan Laporan SAIBA pada Bagian Keuangan dan Pelaporan

Prosedur


NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SATKER

NO

URAIAN KEGIATAN

KPA/ SEKRETARI S

KABAG. KASUB BAG PERENCAN RENCANA AAN DAN PROGRAM DAN KEPEGAWA ANGGARAN IAN

STAF

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

1

Menghimpun Data Awal dari bagian Keuangan dan Pelaporan

LRA Triwulan SAIBA

30 Menit

Terhimpunny a Data Awal

2

Meneliti dan memeriksa Data Awal sesuai kelengkapan dokumen laporan periode sebelumnya beserta hasil revisi DIPA/POK bila ada

LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya

30 Menit

Tersedianya Data Awal yang valid.

3

Mengentri data realisasi triwulan

30 Menit

Terinputnya Seluruh Data Triwulan

4

Mencetak Laporan Triwulan Kinerja Anggaran

Laptop, Jaringan Internet, LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Laptop, Jaringan Internet, Printer

15 Menit

5

Memeriksa hasil Laporan Triwulan Kinerja Anggaran


20 Menit

Tersedianya Konsep Laporan Emonev BAPPENAS Tersusunnya Laporan Emonev BAPPENAS

5

Menyampaikan hasil Laporan Kinerja Anggaran Kepada Atasan

Hard Copy Laporan E-monev BAPPENAS

15 Menit

Tidak

Ya Adanya Kontrol Atasan terhadap Laporan yang dikirim

KET

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Nomor SOP

W24-A/SOP/RENPROG.01

Tanggal Pembuatan

25 April 2016

JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH 97128 TELP. (0911) 341171 FAX. (0911) 355296

Tanggal Revisi

Website : www.pta-ambon.go.id

Tanggal Efektif

AMBON

Disahkan Oleh


Dr. H. Nurdin Juddah, SH.,MH. NIP. 19541231 198003 1 047

SOP PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOT) Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; 4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunanrencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 7; 6. Rencana Kegiatn dan Anggaran Kementrian/Lembaga; 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Kualifikasi Pelaksana : 1.

S-1

Peralatan/ Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); Printer; Jaringan Internet; Buku Pedoman/SBU; Alat Tulis kantor; Media Penyimpanan/Flashdisc; Box File; Lmari Arsip; Data Dukung;

Pencatatan dan Pendataan : 1.Menginventarisir BMN; 2.Menginventarisir Kebutuhan Saran dan Prasarana; 3.Menginventarisir BMN jumlah SDM. Keterkaitan ; -

Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturaan yang berlaku

Prosedur

NAMA SOP

: PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOT) PELAKSANA

No.

URAIAN KEGIATAN

SEKRETARIS/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KABAG RENKEP

MUTU BAKU

KASUBBAG RENPROGAR

STAF

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

1

Memberikan penugasan untuk membuat usul permohonan anggaran termasuk rincian item

Nota dinas

15 menit Diterimanya nota dinas

2

Mempelajari dan menginventarisir kebutuhan serta meneruskan dan memerintahkan pembuatan konsep TOR

Nota dinas

15 menit Diterimanya nota dinas

3

Membuat konsep TOR termasuk pengumpulan data

Komputer, Printer, Jaringan Internet, RKAKL, Konsep TOR, dan RAB

2 hari

Konep TOR dan RAB

4

Mengetik, menyusun dan mengumpulkan pengumpulan data dukung TOR

Komputer, Printer, Jaringan Internet, RKAKL, Konsep TOR, dan RAB

15 menit

Konep TOR dan RAB

5

Meneliti konsep TOR dan kelengkapan

Konsep TOR, dan RAB

15 menit

Konep TOR dan RAB

Konsep TOR, dan RAB

15 menit

Konep TOR dan RAB

Konsep TOR, dan RAB, Box File

5 menit

Konep TOR dan RAB

6

7

Menyetujui dan menandatangani konsep KAK menyerahkan kembali kepada Kasubbag Rencana Program dan Anggaran

Mendokumentasika n dan mengirim ke bagian TOR dan RAB

Tidak

Ya

KET

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH 97128 TELP. (0911) 341171 FAX. (0911) 355296


AMBON

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan 25 April 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh



SOP PERMOHONAN PENAMBAHAN ANGGARAN BIAYA KE MAHKAMAH AGUNG Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; 4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan BUKU I Mahkamah Agung tentang Administasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Adminstrasi Kepegawaian, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Kantor dan Rumah Jabatan badan Peradilan Di Bawah Mahkamah RI dan Administrasi Perbendaharaan ; 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL); Keterkaitan ; 1. SOP Pembuatan Kerangka Acuan Kegitan (Term Of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya; 2. SOP Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 3. SOP Rncana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL)

Prosedur


S-1


Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); Printer; Jaringan Internet; Buku Pedoman/SBU; Alat Tulis kantor; Media Penyimpanan/Flashdisc; Box File; Lmari Arsip; Data Dukung;

Pencatatan dan Pendataan : 1.Pencatatan surat pemohonan; 2.Pencatatan data dukung;


NAMA SOP

: PERMOHONAN PENAMBAHAN ANGGARAN BIAYA KE MAHKAMAH AGUNG PELAKSANA

No.

1

2

URAIAN KEGIATAN

KETUA

SEKRETARIS/ KUASA KABAG KASUBBAG PENGGUNA RENKEP RENPROGAR ANGGARAN

Memberikan penugasan untuk membuat usul permohonan anggaran termasuk rincian item Menyiapkan data dukung Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

MUTU BAKU

STAF

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

10 menit

TOR, RAB, 15 menit SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan

Permohonan Penambahan Anggaran Biaya

3

Mengonsep Permohonan/ Usulan Penambahan Anggaran Biaya

TOR, RAB, 15 menit SPTJM


4

Mengetik Konsep Permohonan/ Usulan Penambahan Anggaran Biaya

TOR, RAB, SPTJM

15 menit


5

Meneliti dan memaraf Konsep Permohonan / Usulan Penambahan Anggaran Biaya Menyetujui Penambahan Anggaran

Konsep 15 menit TOR, dan RAB


Konsep 10 menit TOR, dan RAB


6

Tidak Ya

7

Menandatanga ni Permohonan / Usulan Penambahan Anggaran Biaya

TOR, 15 menit RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan


8

Menerima permohonan penambahan anggaran dan mengirimkan permohonan penambahan anggaran biaya ke Mahkamah Agung RI melalui Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

15 menit TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan


9

Mengarsipkan permohonan/us ulan penambahan anggaran biaya

TOR, RAB, SPTJM

ekspedisi

15 menit

KET



AMBON

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

25 April 2016




SOP PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5. Disesuaikan dengan arh kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Nasional jangka Panjang (RPNJM) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan nasional jangka Menengah (RPNJP) 2015-2019 6. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan BUKU I Mahkamah Agung tentang Administasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Adminstrasi Kepegawaian, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Kantor dan Rumah Jabatan badan Peradilan Di Bawah Mahkamah RI dan Administrasi Perbendaharaan ; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 entang Petunjuk Penyusunan ndan Penelaahan DIPA; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL; Keterkaitan ;

1. SOP Penyusunan Renstra

Prosedur


S-1


Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); Printer; Jaringan Internet; Buku Pedoman/SBU; Alat Tulis kantor; Media Penyimpanan/Flashdisc; Lemari Arsip; Renstra; Buku Pedoman/SBU;



NAMA SOP

: PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA PELAKSANA

No.

URAIAN KEGIATAN

TIM MAHKAMAH AGUNG

KETUA

MUTU BAKU


KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

1

Surat Tugas dari pimpinan untuk mengikuti pelaksanaan penyusunan anggaran sementara

Surat Tugas, 5 menit Data Dukung KAK dan RAB

2

Meelaksanakan penyusunan pagu sementara dan data pendukung bersama TIM dari Mahkamah Agung

Draf Hasil pembahasan kertas kerja RKAKL Pagu Anggaran

3

Membuat dan memvalidasi draf penyusunan anggaran pada aplikasi RKAKL Memeriksan dan menandatangan i kertas kerja RKAKL pagu anggaran

POK RKAKL 10 menit Konsep RKAKL

4

5

Memeriksa kelengkapan kertas kerja RKAKL

6

Mengirimkan kertas kerja RKAKL ke Biro Renog BUA MA

3 hari

Tidak POK

Ya

POK dan data dukung lainnya

30 menit

120 menit

POK RKAKL 30 menit dan ADK

Konsep RKAKL

KET



AMBON

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

25 April 2016




SOP PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 5. Disesuaikan dengan arh kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Nasional jangka Panjang (RPNJM) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan nasional jangka Menengah (RPNJP) 2015-2019 6. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan BUKU I Mahkamah Agung tentang Administasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Adminstrasi Kepegawaian, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Kantor dan Rumah Jabatan badan Peradilan Di Bawah Mahkamah RI dan Administrasi Perbendaharaan ; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 entang Petunjuk Penyusunan ndan Penelaahan DIPA; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL; Keterkaitan ;

1. SOP Penyusunan Renstra

Prosedur


S-1


Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); Printer; Jaringan Internet; Buku Pedoman/SBU; Alat Tulis kantor; Media Penyimpanan/Flashdisc; Lemari Arsip; Renstra; Buku Pedoman/SBU;

Pencatatan dan Pendataan : 1. Laporan rekap usulan, Checklist kelengkapan data dukung


NAMA SOP

: PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF PELAKSANA

No.

URAIAN KEGIATAN

TIM MAHKAMAH AGUNG

KETUA

MUTU BAKU


KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

1

Surat Tugas dari pimpinan untuk mengikuti pelaksanaan penyusunan anggaran indikatif

Surat Tugas, 5 menit Data Dukung KAK dan RAB

2

Meelaksanakan pembahasan penyusunan pagu indikatif dan data pendukung bersama TIM dari Mahkamah Agung

Draf Hasil pembahasan kertas kerja RKAKL Pagu Anggaran

3

Membuat dan memvalidasi draf penyusunan anggaran pada aplikasi RKAKL Memeriksan dan menandatangan i kertas kerja RKAKL pagu anggaran

POK RKAKL 10 menit Konsep RKAKL

4

5

Memeriksa kelengkapan kertas kerja RKAKL

6

Mengirimkan kertas kerja RKAKL ke Biro Renog BUA MA

3 hari

Tidak POK

Ya

POK dan data dukung lainnya

30 menit

120 menit

POK RKAKL 30 menit dan ADK

Konsep RKAKL

KET



AMBON

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

25 April 2016




SOP REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DJPB Dasar Hukum : 1. PMK Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Angggaran Tahun Anggaran 2015; 2. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang SBM TA 2016


S-1

Peralatan/ Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5.

Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data); Printer; Alat Tulis kantor; Media Penyimpanan/Flashdisc; Lemari Arsip.

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKAKL, Komdanas, Ekspedisi

Keterkaitan ; 1. SOP Pembuatan Kerangka Acuan Kegitan (Term Of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya; 2. SOP Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 3. SOP Rncana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL)

Prosedur


NAMA SOP

: REVISI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DJPB PELAKSANA

No.

URAIAN KEGIATAN

1

Melakukan perhitungan kembali penggunaan perhitungan anggran yang terdapat di dalam DIPA dan RKAKL berdasarkan LRA Belanja

2

Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis, kewenangan dan alas an revisi sesuai ketentuan yang berlaku

3

Meneruskan proses revisi atas kewenangan KPA

4

Menghimpun data awal

5

Menginput usulan revisi anggaran dan kelengkapan doumen ke aplikasi RKAKL dan mencetak Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan memarafnya Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan menandatanganinya Mengirim usulan revisi ke DJPB

6

7

8

KPA

KASUBAG KASUBAG KABAG KEUANGAN RENRENKEP DAN PROGAR PELAPORAN

MUTU BAKU

STAF

KELENGKAPAN

Data DIPA, POK, LRA Belanja

Tidak


WAKTU

1 jam

OUTPUT


30 menit Data DIPA, POK, LRA Belanja

Ya Data DIPA, POK, LRA Belanja

30 menit Data DIPA, POK, LRA Belanja Data DIPA, 30 menit Data rencana POK, Rencana revisi Revisi Anggaran Draft usulan 30 menit Soft copy dan revisi, komputer hard copy dan aplikasi usulan revisi RKAKL

Tidak Hardcopy usulan revisi

30 menit Hardcopy usulan revisi yang sudah diparaf

Hardcopy usulan revisi yang sudah diparaf

15 menit Usulan revisi yang disetujui atasan

Ya Softcopy dan hardcopy usulan revisi

1 jam

Terkirimnya softcopy dan hardcopy serta data dukung

9

Menerima notifikai usulan revisi dari DJPB

Komputer dan jaringan internet

1 hari

Notifikasi

10

Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui website RKAKL online dan merestore ke dalam aplikasi RKAKL

Komputer dan jaringan internet dan aplikasi RKAKL

3 hari

ADK RKAKL dan petikan DIPA

11

Memfotocopy RKAKL yang sudah ditadatangani dan mendistribusikan ke semua pengelola keuangan

RKAKL Revisi 5 menit yang sudah ditandatanganii

Ekspedisi

12

Mengupload ADK Revisi RKAKL pada aplikasi Komdanas dan memberikan ADK RKAKL ke Bagian Keuangan dan Pelaporan

Komputer, jaringan internet dan flashdisc

Terupdatenya data pada aplikasi Komdanas

5 menit

KET


Nomor SOP

07

Tanggal Pembuatan

23 April 2016

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon



SOP REVISI ANGGARAN PERSETUJUAN MAHKAMAH AGUNG Dasar Hukum : 1.

2. 3.


Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya PMK Nomor : 257/ PMK.02/ 2014 Tentang Tata Cara Revisi Dipa Tahun Anggaran Tahun 2015; PMK Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang SBM Tahun Anggaran 2016

S-2 S-1



Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi

Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Anggaran

Prosedur


NAMA SOP : REVISI ANGGARAN PERSETUJUAN MAHKAMAH AGUNG

NO

1

2

3

4

URAIAN KEGIATAN

Melakukan perhitungan kembali penggunaan anggaran yang terdapat dalam DIPA & RKAKL berdasarkan LRA Belanja Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis dan kewenangan dan alasan revisi sesuai ketentuan yang berlaku Menelaah dan menginventarisir rencana revisi program/kegiatan dan memerintahkan kasubbag Renprogran untuk membuat konsep revisi Menghimpun data awal

5

Menginput Usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen ke Aplikasi RKAKL dan mencetaknya

6

Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan memarafnya

7

Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan menandatanganinya

8

Mengirim data usulan revisi ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI

9

Menerima Notifikasi usulan revisi dari DJPB

10

Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui Website RKAKLDIUPA Online dan merestore ke dalam Aplikasi RKAKL

11

Memfotocopy RKAKL yang sudah ditandatangani dan mendistribusikannya ke semua pengelola keuangan

12

Mengupload ADK Revisi RKAKL pada Aplikasi komdanas dan memberikan ADK RKAKL ke Bagian Keuangan dan Pelaporan

KPA

Tidak

KABAG KASUB BAG PERENCANA KEUANGAN AN DAN DAN KEPEGAWAI PELAPORAN AN

KASUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

STAF

KELENGKA PAN

WAKTU

OUTPUT


1 Jam



30 Menit



30 Menit

Data DIPA, POK, Rencana Revisi Anggaran Draft usulan revisi, computer dan Aplikasi RKAKL Hard Copy revisi anggaran

30 Menit

Data DIPA, POK, Rencana Revisi Anggaran Data Rencana Revisi

Hard Copy usulan revisi anggaran yang sudah diparaf Soft Copy dan Hard Copy usulan revisi

15 Menit

Komputer Dan Jaringan Internet Komputer, JAringan Internet dan Aplikasi RKAKL RKAKL Revisi yang sudah ditandatanga ni Komputer Jaringan Internet Dan Flashdisk

1 Hari

Ya

30 Menit

Soft Copy dan Hard Copy usulan revisi

30 Menit

Hard Copy usulan revisi anggaran yang sudah diparaf Usulan revisi yang sudah disetujui oleh atasan

Tidak

Ya

1 Jam

Terkirimnya soft copy dan hard copy serta data dukung Notifikasi

3 Hari

ADK RKAKL dan Petikan DIPA

5 Menit

Ekspedisi

5 Menit

Terupdateny a data pada aplikasi komdanas

KET


Nomor SOP

08

Tanggal Pembuatan

23 April 2016





SOP REVISI ANGGARAN MELALUI REVISI POK Dasar Hukum : 1.

2. 3.


Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; PMK Nomor : 257/ PMK.02/ 2014 Tentang Tata Cara Revisi Dipa Tahun Anggaran Tahun 2015; PMK Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang SBM Tahun Anggaran 2016

S-2 S-1



Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKA-KL, Komdanas, Ekspedisi

Keterkaitan ; 1. SOP Penyusunan Anggaran

Prosedur


NAMA SOP : REVISI ANGGARAN MELALUI REVISI POK

NO

1

2

3

URAIAN KEGIATAN

Melakukan perhitungan kembali penggunaan anggaran yang terdapat dalam DIPA & RKAKL berdasarkan LRA Belanja Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis dan kewenangan dan alasan revisi sesuai ketentuan yang berlaku Meneruskan proses revisi atas kewenangan KPA

4

Menghimpun data awal

5

Menginput Usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen ke Aplikasi RKAKL dan mencetaknya

6

Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan memarafnya

7

Memeriksa hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen dan menandatanganinya

KPA

Tidak

KABAG KASUB BAG PERENCANA KEUANGAN AN DAN DAN KEPEGAWAI PELAPORAN AN

KASUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

STAF

KELENGKA PAN

WAKTU


1 Jam



30 Menit



30 Menit

Data DIPA, POK, Rencana Revisi Anggaran Draft usulan revisi, computer dan Aplikasi RKAKL Hard Copy usulan revisi anggaran

30 Menit

Data DIPA, POK, Rencana Revisi Anggaran Data Rencana Revisi

Hard Copy usulan revisi anggaran yang sudah diparaf RKAKL Revisi yang sudah ditandatanga ni Komputer Jaringan Internet Dan Flashdisk

15 Menit

Ya

30 Menit

Soft Copy dan Hard Copy usulan revisi

30 Menit

Hard Copy usulan revisi anggaran yang sudah diparaf Usulan revisi yang sudah disetujui oleh atasan

Tidak

Ya 8

Memfotocopy RKAKL yang sudah ditandatangani dan mendistribusikannya ke semua pengelola keuangan

9

Mengupload ADK Revisi RKAKL pada Aplikasi komdanas dan memberikan ADK RKAKL ke Bagian Keuangan dan Pelaporan

OUTPUT

5 Menit

Ekspedisi

5 Menit

Terupdateny a data pada aplikasi komdanas

KET


Nomor SOP

10

Tanggal Pembuatan

23 April 2016





SOP TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Dasar Hukum : 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Disesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPNJM) 2015-2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi.

Keterkaitan ;


S-2 S-1





Prosedur

NAMA SOP : TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

NO

URAIAN KEGIATAN

KETUA

WAKIL KETUA

PEJABAT PARA PARA KABAG KEPANITERA KASUBBA AN G

STAF

KELENGKA PAN

WAKTU

OUTPUT

1

SK TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

SK, IKU PTA, Renstra

30 Menit

2

Melaksanakan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

SK, IKU PTA, Renstra,

2 Hari

Konsep LKjIP

3

Memeriksa dan Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya

30 Menit

Konsep LKjIP

IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya IKU PTA, Renstra, Data Dukung Lainnya

15 Menit

Dokumen LKjIP

15 Menit

Dokumen LKjIP

4

Menandatangani konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

5

Mengarsipkan dan menyampaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)kepada sub bagian tata usaha dan rumah tangga untuk digandakan kepada pihak terkait

Tidak Ya

KET


Nomor SOP

10

Tanggal Pembuatan

23 April 2016





SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK/SURAT KELUAR Dasar Hukum : 1.

2. 3. 4.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ; KMA Nomor I-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ; Surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan BUKU I Mahkamah Agung tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Adminiastrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan.


S-2 S-1

Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) Printer; Alat Tulis Kantor; Media Penyimpanan/Flashdisk; Lemari Arsip; Data Pendukung Lainnya

Pencatatan dan Pendataan : 1. 2. 3. 4. 5.

Buku Agenda Surat Masuk; Buku Agenda Surat Keluar; Dokumen Surat Masuk; Dokumen Surat Keluar; Buku Ekspedisi

Keterkaitan ;

Peringatan :

1.

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

Prosedur

NAMA SOP : ADMINISTRASI SURAT MASUK / SURAT KELUAR

NO

URAIAN KEGIATAN

KPA/KETUA

KABAG KASUB BAG. PERENCANAA RENCANA N DAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN ANGGARAN

STAF

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Surat/Berkas yang sudah didisposisi Surat/Berkas yang sudah didisposisi,

2 Menit

Ekspedisi

10 Menit

Dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk

1

Menyerahkan surat/berkas yang sudah di disposisikan

2

Menerima Surat dan Menelaah surat/berkas yang diterima sesuai dengan disposisi

3

Juka surat memerlukan balasan maka perlu dibuat surat balasan

Surat/Berkas yang sudah didisposisi

30 Menit

Ada Surat Balasan

4

Meneliti dan memarafkan surat/berkas balasan, yang telah dibuat untuk kemudian diserahkan kepada Kabag Perencanaan

Konsep Surat

15 Menit

Surat yang sudah diparaf

5

Menandatangani surat yang telah diparaf oleh Kasub Bag Renprogran dan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian

Surat yang sudah diparaf

10 Menit

Surat yang sudah ditandatanga ni

Surat yang sudah ditandatangani Surat yang sudah ditandatangani dan diberi nomor

5 Menit

Ada Nomor Surat

5 Menit

Surat/Berkas yang sudah dimasukan ke dalam amplop

5 Menit

Arsip Surat Keluar dan dicatat dalam Buku Agenda Surat Keluar Ekspedisi Surat

6

Meminta Nomor Surat Keluar

7

Memfotocopy surat, mencatat dalam agenda surat keluar bagian Rencana Program dan Anggaran dan Mengarsipkannya Menyerahkan surat/berkas untuk dikirim oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

8

Tidak

Ya

KET


Nomor SOP

12

Tanggal Pembuatan

23 April 2016





SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS Dasar Hukum : 1.


2.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


S-2 S-1




Keterkaitan ;

1. 2.


Prosedur


NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS

NO

URAIAN KEGIATAN

KPA/ SEKRETARI S

KABAG. KASUB BAG PERENCAN RENCANA AAN DAN PROGRAM DAN KEPEGAWA ANGGARAN IAN

STAF

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

1


LRA Triwulan SAIBA

30 Menit

Terhimpunny a Data Awal

2



30 Menit


3

Mengentri data realisasi triwulan secara online melalui Website BAPPENAS ( emonev.bappenas.go.id)

30 Menit


4

Mencetak Laporan Triwulan E-monev BAPPENAS

Laptop, Jaringan Internet, LRA SAIBA, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Laptop, Jaringan Internet, Printer

15 Menit

5

Memeriksa hasil Laporan Triwulan E-monev BAPPENAS


20 Menit

Tersedianya Konsep Laporan Emonev BAPPENAS Tersusunnya Laporan Emonev BAPPENAS

5

Menyampaikan hasil Laporan Emonev BAPPENAS kepada atasan sebagai laporan

Hard Copy Laporan E-monev BAPPENAS

15 Menit

Tidak

Ya Adanya Kontrol Atasan terhadap Laporan yang dikirim

KET


Nomor SOP

13

Tanggal Pembuatan

23 April 2016





SOP PENGINPUTAN DATA DIPA PADA APLIKASI KOMDANAS Dasar Hukum : 1.


2.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


S-2 S-1




Keterkaitan ;

1. 2.


Prosedur


NAMA SOP : PENGINPUTAN DATA DIPA/REVISI DIPA PADA APLIKASI KOMDANAS

NO

URAIAN KEGIATAN

KABAG. KASUB BAG KPA/ PERENCANAA RENCANA SEKRETARIS N DAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN ANGGARAN

STAF

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

1


Data DIPA dan Revisi DIPA

30 Menit

Terhimpunnya Data Awal

2


Data DIPA dan data pendukung lainnya

30 Menit


3

Mengentri data DIPA melalui Aplikasi Komdanas

30 Menit


4

Menyampaikan hasil Penginputan Data DIPA pada Aplikasi Komdanas kepada atasan sebagai laporan

Laptop, Jaringan Internet, Data DIPA, dan data pendukung lainnya Hard Copy Laporan DIPA dan Revisi DIPA pada Aplikasi Komdanas

15 Menit

Adanya Kontrol Atasan terhadap Laporan yang dikirim

KET


Nomor SOP

14

Tanggal Pembuatan

23 April 2016





SOP PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Dasar Hukum : 1.

2.

3.

4.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP); Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.


S-2 S-1




Keterkaitan ; 1.

SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada Bagian Kepegawaian dan Informasi Teknologi.

Prosedur


NAMA SOP : PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PADA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

NO

URAIAN KEGIATAN

SEKRETARIS

KABAG. KASUB BAG PERENCAN KASUB BAG RENCANA AAN DAN KEPEGAWAI PROGRAM DAN KEPEGAWA AN DAN IT ANGGARAN IAN

STAF

KELENGKA PAN

WAKTU

OUTPUT

1

Mengajukan Draft SKP sesuai dengan realisasi kinerja pada Bulan Desember setiap tahun kepada atasan langsung

Draft SKP masingmasing pegawai

60 Menit

Draft SKP masingmasing pegawai

2

Menilai SKP sesuai dengan realisasi kinerja Pegawai pada Bulan Desember setiap tahun

30 Menit

3

Memberikan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai pada Bulan Desember setiap tahun

Draft Penilaian SKP masingmasing pegawai Data Perilaku Pegawai

4

Mengajukan Hasil Penilaian SKP dan Perilkau Pegawai kepada Sub Bagian Kepegawaian dan IT

15 Menit

5

Membuat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai berdasarkan draft Penilaian yang diberikan oleh masing-masing atasan langsung pegawai

6

Penandatanganan Nilai Prestasi Kerja oleh masing-masing pegawai

Draft Penilaian SKP dan Perilaku masingmasing pegawai Draft Penilaian SKP dan Perilaku masingmasing pegawai Nilai Prestasi Kerja

Draft Penilaian SKP masingmasing pegawai Draft Penilaian Perilaku masingmasing pegawai Nilai Prestasi Kerja

7

Penandatanganan Nilai Prestasi Kerja oleh masing-masing Pejabat Penilai

Nilai Prestasi Kerja

15 Menit

8

Penyerahan Nilai Prestasi Kerja kepada Masing-masing Pegawai


15 Menit

30 Menit

20 Menit/P egawai


15 Menit

Nilai Prestasi Kerja masingmasing Pegawai Nilai Prestasi Kerja masingmasing Pegawai Nilai Prestasi Kerja masingmasing Pegawai

KET

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Recommend Documents