SINERGISITAS PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI DALAM RENCANA TATA RUANG
Disampaikan Pada Acara: “Workshop Prospek Pengembangan Kawasan Ekonomi Prov.Sulsel dalam Mendukung Tata Ruang dan MP3EI”
Makasar, 2 Desember 2013
OUTLINE I. Sinergisitas Konsep Pengembangan Kawasan dalam Arah Kebijakan Nasional II. Kebutuhan Infrastruktur (RPI2JM) dalam Membangun Sinergisitas Kawasan III. Dasar Hukum terkait Sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan Sinergisitas
IV. Konsep RPI2JM (Bid.PU) dalam upaya Implementasi RTR Kawasan a. Metodelogi Perencanaan dan Sinkronisasi Program (RPI2JM) b. Proses Sinergisitas Program dalam (RPI2JM) c. Tahapan Program Prioritas (RPI2JM) terkait Rencana Tata Ruang (study kasus KAPET ) d. Ilustrasi Kebijakan Pengembangan KSN e. Terkaitan RTR Pulau Sulawesi – MP3EI – KAPET Parepare V. RTR terkait Rencana Program Pembangunan berbasis Kawasan
LATAR BELAKANG Pencapaian Sinergisitas pengembangan kawasan salah satunya dengan penyediaan infrastruktur kawasan yang terintegrasi antar wilayah dan terkait proses transformasi dari kegiatan ekonomi wilayah. Beberapa hal penting terkait penyedian infrastruktur kawasan:
a. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam rangka pengembangan wilayah, serta merupakan kunci konektivitas bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan daya saing di dunia internasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur saat ini masih menghadapi permasalahan, terutama akibat belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong, belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur, serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur. c. Bagaimana penjabaran arahan kebijakan spasial (KSN) dalam rangka implementasi terkait program K/L dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota
SINERGISITAS KONSEP ANTAR PENGEMBANGAN KAWASAN RPJMN 2010-2014 (PERPRES NO. 5 TAHUN 2010)
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi
KORIDOR EKONOMI RM
KSCT
KAPET
KEK
Kawasan Lain: • Agropolitan • Minapolitan
DASAR HUKUM
Ps.96 (3) PP 15/2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan untuk dilakukan penyusunan sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan di pusat maupun secara di daerah secara terpadu. Selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
RPI2JM sebagai rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode tiga hingga lima tahunan yang mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur baik yang dilaksanakan dan dibiayai pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/dunia usaha
ASPEK : Indikasi sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya Indikasi program prioritas pembangunan infrastruktur Indikasi sistem penganggaran pembangunan infrastruktur
FOKUS PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)
METODOLOGI PERENCANAAN DAN SINKONISASI PROGRAM (RPI2JM) KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
DRAFT RPI2JM BIDANG PU
KEBIJAKAN KERUANGAN PENGEMBANGAN WILAYAH:
HARD/PHYSICAL INFRASTRUCTURE
RTRWN
INFRASTRUKTUR SDA UNTUK MENDUKUNG FUNGSI KAWASAN
RTR PULAU/KEPULAUAN RTR KSN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEBIJAKAN SEKTORAL PENGEMBANGAN WILAYAH UU RI 39/2009 (KAWASAN EKONOMI KHUSUS) MP3EI (PERPRES 32/2011)
PRIORITAS KAWASAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN YANG MEMILIKI MULTIPLIER EKONOMI
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH
INFRASTRUKTUR BM UNTUK MENDUKUNG FUNGSI KAWASAN INFRASTRUKTUR CK UNTUK MENDUKUNG FUNGSI KAWASAN
SOFT INFRASTRUCTURE
PEMANTAPAN DAN PENYEPAKATAN DRAFT RPI2JM DISKUSI PENYAMAAN VISI PENGEMBANGAN WILAYAH DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT DISKUSI, KLARIFIKASI DAN PENAJAMAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR DISKUSI, PEMANTAPANI DAN PENYEPAKATAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
PERMENDAGRI NO 29/2008 (KSCT) BISNISPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGUATAN INSTRUMEN PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG PENGUATAN MEKANISME KOORDINASI & KERJASAMA PENGEMBANGAN WILAYAH
FAKTOR EKSTERNAL BERPENGARUH KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA DINAMIKA POLITIK (ASPIRASI POLITIK LEGISLATIF) KESIAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN
RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA PULAU/KSN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PADA PULAU/KSN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PADA PULAU/KSN PENGUATAN INSTRUMEN PENDUKUNG PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENDUKUNG INVESTASI
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN WILAYAH
KEP MEN KKP NOMOR KEP.39/MEN/2011 (KAWASAN MINAPOLITAN) PERMENTAN NO 50/2012 (KAWASAN PERTANIAN) PP 2/1999 (PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI): KOTA TERPADU MANDIRI
PROSES SINERGISITAS PROGRAM DALAM RPI2JM 1
ARAHAN SPASIAL Input : RTRWN, RTR Pulau, RTR KAPET, RTRW Prov/Kab/Kota Proses : Integrasi fungsi & peran wilayah, wilayah yang didorong, arah pengembangan infrastruktur Output : Arahan spasial pengembangan wilayah dalam kurun waktu tertentu (dalam 5 tahun), scenario pertahun, serta arahan pengemangan infrastruktur
3
SINERGISITAS PROGRAM Input : rencana terpadu, skenario tahunan Proses : penyeserasian program, sinkronisasi antarsektor Output : Program investasi pembangunan infrastruktur tahunan (dalam rentang waktu 5 tahun) yang sinkron, baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu pelaksanaan, maupun anggarannya
2
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Input : RPJP nas/daerah, RPJMN Nas/daerah
Proses : inventarisasi focus program prioritas pembangunan infrastruktur dan target pelayanannya di provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan sintesa program Output : program prioritas infrastruktur yang atau sinergis prioritas terhadap isu actual wilayah isu mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang berkembang di masyarakat.
4
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
5
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TEMA PEMBANGUNAN DI KORIDOR EKONOMI "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional"
"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional"
Koridor Sumatera
Koridor Sulawesi
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan serta Pertambangan Nikel Nasional''
Koridor Kalimantan
Koridor Jawa "Pendorong Industri dan Jasa Nasional"
Koridor Bali Nusa Tenggara
''Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional''
“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional” Koridor Papua – Kep. Maluku
ILUSTRASI PENGEMBANGAN KAWASAN (KSN) RPJPN
tema pembangunan Pulau Sulawesi : pusat pengembangan ekonomi kelautan, lumbung pangan padi & jagung, pusat perkebunan kakao berbasis bisnis, Migas dan Pertambangan Nasional;, industri pengolahan dan industri jasa hasil sumber daya alam
Pulau Sulawesi
KAPET Manado Bitung
KAPET Palapas
Mamminasata
KAPET Parepare
RPJMN
tema pembangunan KAPET Parepare : komoditas unggulan (padi, kopi, kakao, udang, dan sapi,) & komoditas pendukung (jagung, sayuran, ubi kayu, jambu mete, ikan laut, dan rumput)
KAPET Bangsejahtera
KAPET Parepare
Sidrap Enrekang
Pinrang
1 2
Parepare Barru
RENSTRA K/L RENSTRA Prov, Kab/kota
- RDTR Kawasan - Perijinan - Penetapan alinemen jalan
RKP RKT 2 1 Kawasan Tanaman Pangan Patampanua
Kawasan Minapolitan Suppa
STUDI KASUS KAPET PAREPARE
TAHAPAN PROGRAM PRIORITAS (RPI2JM) TERKAIT RTR (KAPET) Pengembangan Kawasan Ekonomi (KAPET)
sdasdasd Sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi
Sistem Jaringan Prasarana Kawasan
Kawasan Budi daya (Lokasi)
pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegitan distribusi
sistem jaringan prasarana utama yang melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan konektivitas sentra-sentra produksi bahan baku demi peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemasaran komoditas unggulan dan komoditas pendukung wilayah sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, dan sistem jaringan pengelolaan limbah yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung
sentra produksi kawasan ekonomi nasional berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat
Penyelenggaraan Jalan
Pengelolaan Sumber Daya Air
Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional
Penyediaan dan pengelolaan air baku Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan Penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar Peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan/perkotaan Pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera Penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau Peningkatan pelayanan infrastruktur drainase/sampah/limbah
Dukungan program bidang ke-PU-an
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Fasilitasi implementasi RTR (K/L, Provinsi, kabupaten/kota) Rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur sistem nasional Pengembangan kapasitas pengelolaan KSN Fasilitasi koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah Program pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan (P2KPB)
SINERGISITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN Koridor Ekonomi Sulawesi Kegiatan ekonomi utama : simpul pertanian tanaman pangan, perkebunan kakao Jalur penghubung pusat ekonomi
Komoditas Unggulan KAPET Padi, Kopi, kakao, udang, & sapi
Pulau Sulawesi
Kawasan Minapolitan (KM KKP
Tanaman pangan berkelanjutan, Minapolitan, Peternakan, Perkebunan Industri turunan
39/2011)
Kab. Barru & Kab. Pinrang
Calon Kawasan Lokasi Komoditas Perkebunan
Arah Pengembangan Sulawesi
Kab. Enrekang (Kakao, kopi arabika), Kab. Pinrang (Kelapa, kakao), dan Kab. Sidenreng Rappang (Kakao)
(RPJMN 2010-2014)
sentra produksi pertanian dan perikanan serta lumbung pangan nasional
Pengembangan kawasan hortikultura
Arah Pengembangan Sulawesi (RKP 2014)
Lumbung pangan nasional Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan
Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Enrengkang dan Kab. Pinrang
KAWASAN PRIORITAS
Kawasan Strategi Provinsi - Lumbung beras & jagung - Agropolitan - perkebunan
Kawasan Strategi Kab/kota - Agropolitan - Minapolitan - Agrowisata - perkebunan
SINERGISITAS INFRASTRUKTUR Pemertahanan dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan 1. penyediaan air baku, 2. peningkatan pelayanan jaringan irigasi, 3. peningkatan infrastruktur perdesaan
Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan 1. peningkatan infrastruktur perdesaan 2. penyediaan air baku
Pengembangan kawasan peruntukan peternakan berbasis agrobisnis dan breeding center 1. infrastruktur perdesaan 2. Penyediaan air baku
Pengembangan sentra industri pengolahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung, perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan 1. peningkatan aksesbilitas jalan nasional 2. Peningkatan infrastruktur permukiman
Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat kegiatan perikanan budi daya (udang, rumput laut) 1. peningkatan pelayanan jaringan tambak, 2. sistem pengendalian banjir dan pengaman pantai, 3. peningkatan infrastruktur perdesaan
Pengembangan simpul distribusi Garongkong sebagai simpul distribusi hasil olahan industri turunan perkebunan, pertanian, dan perikanan 1. peningkatan aksesbilitas jalan nasional 2. Peningkatan Infrastruktur permukiman
No.
I.
Perpres No.88/2011 RTR P.Sulawesi Pusat Pengembangan Ekonomi Kelautan
FUNGSI KAWASAN
KAWASAN
• Kawasan Minapolitan • Pusat industri pengolahan hasil perikanan orientasi ekspor
• Selat Makassar • PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata • PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Watampone, PKW Barru, PKW Bulukumba • Pelabuhan Makassar
• Pusat industri pengolahan hasil perikanan
• Outlet ekspor II.
Lumbung Padi dan Jagung Nasional
• Pengembangan Sentra Produksi Padi • Pengembangan Sentra Produksi Jagung • Mendorong Pusat Pengembangan Ekonomi Pertanian Pangan Padi dan Jagung
• KA Mamminasata • KA Parepare • KA Mamminasata • KA Bulukumba-Watampone • Pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi di PKW Parepare
III.
Pusat Pengembangan Perkebunan Kakao berbasis Bisnis
• Pengembangan Sentra perkebunan kakao • Mendorong Pusat Pengembangan ekonomi perkebunan kakao
KA Mamuju dsk., KA Palopo dsk
• Pengembangan Kws Destinasi Pariwisata • Mendorong Pusat Ekonomi Pariwisata
Kapoposang dsk., KAL Takabonerate dsk PKN Kaw Perkotaan Mamminasata, PKW Mamuju, , PKW Bulukumba
IV.
Pusat Pengembangan Mineral, Minyak Bumu, Aspal dan Gas
V.
Pusat Pengembangan wisata bahari, Ekowisata, MICE
PKW Mamuju, PKW Palopo, PKW Majene
MP3EI No.
Perpres No.32/2011 MP3EI (2011-2025) Tema Pembangunan
Kegiatan Ekonomi Utama
Kebutuhan Infrastruktur
Investasi Infrastruktur
Koridor Ekonomi Sulawesi
I.
Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian
Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu
• Aksesbilitas Jalan • Jaringan Irigasi • Kapasitas Gudang
II.
Perkebunan
Kakao
• Kapasitas Pelabuhan • Aksesbilitas Jalan • Kapasitas Infrastruktur (listrik,Air, Telekomunikasi)
III.
Perikanan
Perikanan
• Balai Benih • Pelabuhan Perikanan • Unit Pengolahan Ikan • Kapasitas Pelabuhan • Aksebilitas Jalan • Fasilitas Penyimpanan hasil Laut
IV.
Migas dan Pertambangan Nasional
Nikel, Minyak dan Gas Bumi
1. Peningkatan Jalan dari SiwaParepare-BarruMaros-Makasar (293 km) 2. Pembangunan Fasilitas Laut Garongkong 3. Pembangunan PLTM, PLTU, PLTG 4. Jaringan Transmisi 5. Pembangunan Gardu Induk
RTR KSN KAPET No.
RTR KSN KAPET
Kota/Kab
I.
Pelayanan Jasa dan Perdagangan serta pusat Kawasan Industri
Kota Parepare
II.
Pengembangan Kawasan Pelabuhan Garongkong
Kab.Barru
III.
Kawasan Minapolitasn dan Pengembangan Sektor Perikanan Tambak
Kab.Pinrang
IV.
Kawasan Minapolitan dan Penyediaan Sektor Tanaman Pangan, Ternak
Kab.Sidrap
V.
Kawasan Pengembangan Hortikultura dan Kopi
Kab.Enrekang
Indikasi Program Infrastruktur (Umum) • • • • • • •
Peningkatan Jalan Alteri Primer Peningkatan Jalan Kolektor Primer Jaringan Trans KA Pelabuhan Laut Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan SDA Sistem Jaringan Telekomunikasi
Kebutuhan Sektor (D): • Penyiapan Masterplan • RDTR Koridor Garongkong
KAPET diorientasikan menjadi klaster industri hulu yang mendukung KEK dan/atau pusat ekonomi MP3EI
RTR TERKAIT RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN RTRWN
RTR KSN KAPET
RPJP/D 2005-2025
GRAND DESIGN PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
Jk panjang
Jk menengah RPI2JM (KSN )
CATATAN: Road Map dan Masterplan sebagai instrumen keterpaduan secara menyeluruh
RPJMN/D 2015-2019
RKP/D TAHUNAN
ROAD MAP KAPET NASIONALDAERAH Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Outcome, Agenda Program, Rencana Kebutuhan Anggaran
RENCANA AKSI NASIONAL-DAERAH TAHUNAN • MUSRENBANG DA/NAS • FORUM K/L (KONREG PU)
Renstra K/L SKPD 20152019
Tahunan
Renja K/LSKPD RKA K/LSKPD 16
KEDUDUKAN RPI2JM DALAM PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEDUDUKAN RTR KSN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL Undang undang No.26/2007 Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No.26/2008 RTRWN Rencana Umum
RPJP Nasional
RTRW Nasional
Rencana Rinci
RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional
RPJM Nasional
RPJP Provinsi
RTRW Provinsi
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RPJM Propinsi
RPJP Kabupaten/Kota
RPJM Kabupaten/Kota
RTRW Kabupaten
RTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten
RTRW Kota
RTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota
INTEGRASI KAPET DALAM MP3EI
Hampir seluruh KAPET berada di 6 koridor ekonomi Indonesia dalam MP3EI (Perpres 32/2011) Momentum yang harus dimanfaatkan agar pengembangan ke-13 KAPET bersinergi dengan kebijakan MP3EI: Sinergisitas dengan MP3EI terkait kebutuhan ruang untuk rencana sentra produksi, sentra kegiatan industri, dan sentra distribusi yang didukung oleh infrastruktur kawasan. Konsep RTR KAPET diarahkan untuk mendorong (sub) sektor unggulan masing-masing koridor MP3EI.
BAD Manado-Bitung
Khatulistiwa
Seram
Sasamba Palapas
DAS Kakab
Batulicin
Parepare
KAPET
Bima
Mbay
Biak
Bank Sejahtera
B.1 Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia Tahun 2012 Global Competitiveness Report, 2012 – 2013
(144 negara)
Argentina
Indonesia
Philippines
Sri Lanka
Korea
China
Vietnam
Thailand
Malaysia
Infrastructure
86
78
98
62
9
48
95
46
32
Roads
106
90
87
48
17
54
120
39
27
Railroad
103
51
94
37
10
22
68
65
17
Port
101
104
120
45
20
59
113
56
21
Air Transport
115
89
112
57
26
70
94
33
24
Electricity
108
93
98
54
32
59
113
44
35
Telephone
50
78
104
74
4
58
86
95
85
Pada tahun 1996, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China, Thailand, Taiwan, dan Srilanka. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini mengalami kemunduran Sumber: The Global Competitiveness Report, 2012-2013
B.2 Pola sebaran infrastruktur di Indonesia saat ini pada dasarnya mengikuti pola sebaran penduduk Tantangan pembangunan infrastruktur timpangnya sebaran penduduk, perbedaan luas wilayah dan keberagaman kondisi topografi
Proporsi Wilayah, %
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Sumat era
Jawa
B ali & NT
Kalimant an
Sulawesi
M aluku & Papua
%Luas
20.6%
7.2%
4.1%
32.3%
10.8%
25.0%
%Pddk
21.2%
58.6%
5.3%
5.6%
7.3%
2.0%
%rigasi
19.6%
65.1%
6.2%
4.4%
4.5%
0.2%
%Jalan
28.4%
27.3%
13.7%
14.9%
11.2%
4.5%
%A ir minum
24.6%
58.4%
3.3%
5.8%
6.4%
1.5%
Wilayah
Pulau Jawa-Bali dengan luas wilayah 7,5% dari luas wilayah Indonesia dihuni oleh 61% penduduk dari total penduduk Indonesia. Sekitar 70-90 % infrastruktur berada di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Sisanya sekitar 10-30 % infrastruktur tersebar di pulau lainnya yang luasnya 70 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia.
