Model Sinergisitas Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM *)

Model Sinergisitas Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM *) Izza Mafruhah, SE, M.Si **) PENDAHULUAN Pengembangan usaha mikro kecil menengah dan penumbuhan wirausaha baru merupakan

suatu usaha nyata dalam kerangka penyuksesan RPJP ( Rencana

Pembangunan Jangka Panjang ) tahun 2005 – 2025. Pembangunan bidang UKM, secara eksplisit ditujukan pada upaya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global. Selaras dengan RPJP tahun 2005-2025, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2009 yang memuat tiga agenda penting sebagai pijakan untuk mencapai tujuan pembangunan, salah satunya adalah mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Pemerintah melalui kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara tegas menyusun RPJM tahun 2004-2009, dengan menetapkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM, pada: 1. Mengembangkan

usaha

kecil

dan

menengah

(UKM)

agar

memberikankontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; 2. Mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah; 3. Memperkuat

kelembagaan

dengan

menerapkan

prinsip-prinsip

tata

kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, memperluas

dan

meningkatkan

kualitas

institusi

pendukung

yang

menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi;

*) Penelitian Hibah Kompetisi FE UNS **) Dosen FE UNS

4. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor; 5. Meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak; dan 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pemberdayaan koperasi dan UKM. Konsekuensinya upaya pemberdayaan UKM menangung beban berat untuk membuktikan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi nasional. Secara lebih detail, pola – pola pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah berwujud sebagai berikut : 1. Program penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif. Program ini bertujuan untuk membukan kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usahan dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya PKMK. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya biaya transaksidan meningkatnya skala usaha PKMK dalam kegiatan ekonomi. 2. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan PKMK dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses PKMK terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi dan informasi. 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan Kompetitif. Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewira-usahaan serta meningkatkan daya saing UKMK. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas PKMK. Dengan berbagai upaya dan program pemerintah yang tercantum dalam propenas ( program pokok pembangunan nasional ) tahun 2000 – 2004, khususnya dalam pembinaan UMKM yang disinergiskan dengan potensi dan peran yang strategis, maka UKM akan menjadi kekuatan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Setidaknya *) Penelitian Hibah Kompetisi FE UNS **) Dosen FE UNS

selama ini UKM telah mampu memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja terbesar secara nasional dan meningkatkan ekspor, serta dalam pembentukan PDB nasional. Di sisi lain, struktur ekonomi Indonesia yang dalam kenyataannya didominasi oleh ekonomi rakyat, merupakan kekuatan ekonomi nasional yang sesungguhnya. Di sinilah UKM merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional, yang selama ini terabaikan. Peran ini telah dijalankan UKM, setidaknya pada masa krisis ekonomi 2000-2008 menjadi katup pengaman perekonomian nasional, serta sebagai dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Salah satu keunggulan

terbesar dari UMKM adalah kemauan mereka untuk

memperjuangkan usaha yang dimiliki, misalnya ketika usaha skala besar masih terus merengek

dengan tingkat bunga bank sebesar 18% per tahun, UMKM tetap dapat

bertahan dengan tingkat bunga 5% / bulan atau hampir 60 % per tahun, dalam jeratan lintah darat. Hasil sensus ekonomi menunjukkan bahwa dari 22.727.441 usaha / perusahaan di Indonesia 12,8 juta perusahaan atau 56,5 % berusaha pada lokasi yang permanen dan 9,9 juta berusaha pada lokasi tidak permanen ( khususnya dilakukan oleh usaha mikro kecil. Kondisi di Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa dari 3,69 juta usaha terdapat 2,22juta atau sekitar 60,26 % berusaha di lokasi permanen sedangkan sisanya yang 1,47 juta atau 39,74% berusaha pada lokasi yang tidak permanen atau berpindah – pindah. Yang dimaksud dengan lokasi tidak permanen misalnya usaha keliling, usaha kakilima, usaha yang menggunakan fasum ( trotoar jalan, taman, pinggir rel KA, Bantaran sungai, dibawah jembatan layang ). Namun hal ini tidak mempengaruhi bahwa secara nyata mereka mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Hoselitz dalam Dwi Prasetyani ( 2008 ) menyebutkan bahwa kunci utama keberhasilan UMKM dalam bertahan menghadapi berbagai krisis adalah karena karakteristik UMKM yang cenderung berbiaya rendah. Selain itu letak dan produk UMKM yang spesifik juga membuat mereka berbeda serta memiliki pangsa pasar tersendiri. Dalam menproduksi barang maupun jasa mereka lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas inilah yang menyebabkan mreka mampu bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang.


Namun demikian UMKM secara mikro masih memiliki kinerja yang perlu ditingkatkan, antara lain: tingkat produktivitas usaha dan produktivitas tenaga kerja relatif rendah, nilai tambah produk rendah, pangsa pasar di dalam negeri dan ekspor rendah, jumlah investasi rendah, jangkauan pasar terbatas, akses informasi rendah, jaringan usaha terbatas, pemanfatan teknologi masih sangat terbatas, permodalan dan akses pembiayaan terbatas, kualitas SDM terbatas, dan manajemen yang umumnya belum profesional. Secara keseluruhan hal ini telah melemahkan peran dan kemampuan bersaing KUKM dibanding pelaku usaha lainnya. Secara individu UMKM memang mampu bertahan dari berbagai hantaman namun sebenarnya UMKM dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PDRB apabila kelemahan – kelemahan yang dimilikinya bisa dihilangkan atau dieliminir sekecil mungkin. Beberapa kelemahan dari usaha mikro kecil dan menengah meliputi 1. Kurangnya akses permodalan dan kredit, Bank Indonesia melalui divisi PKM telah memberikan banyak kesempatan bagi UMKM untuk menambah kemampuan modalnya dalam wujud kredit murah, namun sampoai saat ini masih sangat sedikit UMKM yang mampu membuat dirinya menjadi bankable. Hal ini disebabkan oleh belum tertatanya manajemen dan keuangan 2. Kurangnya penyuluhan dan alih tehnologi, Kondisi sumber daya manusia di UMKM yang masih terbatas menyebabkan mereka kurang mampu untuk menerima alih tehnologi dengan memanfaatkan berbagai macam tehnologi tepat guna yang saat ini banyak dikembangkan di perguruan tinggi. 3. Minimnya desain dan standarisasi produk. Kurangnya pengertian mengenai kualitas menyebabkan pengusaha dalam UMKM cenderung tidak responsif terhadap berbagai macam peningkatan desain dan mutu produk, di sisi lain standarisasi terhadap produk juga tidak pernah dilakukan sehingga akan merugikan aspek pemasarannya 4. Pembukaan akses pemasaran baik dalam maupun luar negeri. Pembukaan akses pasar bagi usaha mikro kecil dan menengah bukanlah hal yang mudah, mereka dihadapkan pada kendala belum menguasai tehnologi informasi dan kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Selama ini memang banyak *) Penelitian Hibah Kompetisi FE UNS **) Dosen FE UNS

sarana yang diberikan oleh pemerintah kaitannya dalam pengembangan pemasaran usaha mikro kecil dan menengah, namun lebih banyak yang berbiaya mahal atau informasinya kurang sampai kepada UMKM. Survey yang dilakukan oleh GTZ Red (Regional Economic Development), sebuah lembaga di bawah pemerintah Jerman, terhadap iklim usaha di kabupaten kota se Subosukawonosraten menunjukkan hasil bahwa 45 % pengusaha mikro dan menengah mengalami masalah dengan akses pasar, 20% mempunyai permasalahan mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor usahanya dan 70% mempunyai permasalahan dengan akses permodalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh UMKM khususnya dalam membangun jejaring baik yang sudah terpotret dalam survey maupun belum. Pertumbuhan ekonomi secara masyarakat khususnya melalui usaha mikro kecil menengah mambutuhkan peran serta dan bantuan dari segenap pihak baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Pola kemitraan ini harus dibangun dalam model sinergisitas yang mencakup pihak – pihak yang berkompeten. Secara umum model yang direkomendasikan dalam pola – pola kemitraan, adalah dengan memberikan peran yang setara antara tiga aktor pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran stakeholder tersebut bisa diformulasikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1.1 Peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan Aktor Pemerintah

Swasta

Peran dalam pembangunan Formulasi dan penetapan policy (kebijakan), implementasi, monitoring dan evaluasi dan sebagai mediasi

Bentuk output peran Kebijakan : Politik, umum, khusus/ sektoral, penganggaran, juknis, juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hukum dan penyelesaian masalah sengketa Kontribusi pada Konsultasi dan formula, rekomendasi implementasi, kebijakan, tindakan monitoring dan dan langka/ policy,


Fasilitasi Dana, jaminan, alat, tehnologi, networking, sistem informasi manajemen, edukasi

Dana, alat dan tehnologi, tenaga ahli

evaluasi

action, implementasi, donatur, private investament, pemeliharaan Masyarakat Partisipasi dalam Saran, input, kritik, Tenaga terdidik formulasi, rekomendasi dan dan terlatih implementasi, dukungan dalam monitoring dan kebijakan. Dana evaluasi swadaya, partisipan dan pelaku utama dalam pelaksanaan serta menjadi social control Sumber : Kemitraan & modal pemberdayaan, Ambar Teguh Sulistyani,2004 Kegiatan pengembangan ekonomi lokal partisipatif ini lebih bersifat bottom up dan dikelola secara mandiri oleh kelompok dengan dibantu berbagai unsur terkait baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Inti utamanya adalah adanya partisipasi di mana masyarakat bertindak sebagai subyek bukan obyek. Dalam ekonomi partisipatif, masyarakat sebagai salah satu unsur stakaholder daerah akan menjadi penggerak utama dalam roda kegiatan ekonomi di daerah. Kegiatan utama yang dilakukan adalah dengan need assesment tentang kegiatan produktif apa yang akan dilakukan oleh daerah dan bagaimana peran masing – masing stakeholder dalam pengembangan ekonomi. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi mulai dari perencanaan, sampai dengan evaluasi dilakukan dengan kemitraan, yaitu sinergisitas antara pemerintah, swasta, masyarakat dan elemen – elemen lain seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan legislatif. Salah satu contoh penting dalam

pengembangan kemitraan yang mencakup

sinergisitas adalah diberlakukannya CSR ( Corporate Social Resposibility ), yaitu semacam

Kepedulian atau tanggungjawab moral dari perusahaan – perusahaan besar

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau usaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya. Sebagai wujud kepedulian dan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi guna ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah melalui Keputusan Menteri BUMN No 236/2003 mewajibkan kepada BUMN untuk menyisihkan 1 – 2 % laba bersih perusahaan untuk program PKKBL yaitu Program *) Penelitian Hibah Kompetisi FE UNS **) Dosen FE UNS

Kredit Kemitraan dan Bina Lingkungan. Terdapat 2 program yaitu Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program PKKBL merupakan tindak lanjut dari Program Pembiayaan Usaha Kecil dan Koperasi ( PUKK ) yang didasari oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Perumusan Masalah Banyak pihak saat ini memberikan perhatian serius dalam pengembangan usaha kecil menengah. Pemerintah baik pusat maupun daerah mislanya saat ini banyak memberikan angin segar dan peluang kepada usaha kecil menengah khususnya untuk pengembangan usahanya. Baik dalam dukungan dana, legalitas / perijinan usaha dan fasilitasi struktur serta infrastruktur lain yang mendukung. Lembaga Swadaya Masyarakat baik dalam maupun luar negeri juga memberikan berbagai kontribusi dalam pengembangan usaha kecil menengah misalnya Swiss Contact, Mercy Corp dan sebagainya. Swasta pun mulai bergerak dengan CSR maupun pola anak angkat dan bapak angkat yang dimilikinya. Berbagai macam program

yang selama ini disusun untuk

pengembangan UMKM, namun selama ini belum terukur secara nyata adanya hasil dari pengembangan UMKM yang bisa dilihat dari perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan. Banyak bantuan baik modal kerja maupun non modal kerja yang belum memberikan multiplier efek bagi pengembangan ekonomi daerah. Efek pengembangan dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regioanl Bruto ) yang terjadi pada tahun tersebut dan juga nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan bisa dirumuskan menjadi : 1. Bagaimanakah efisiensi model sinergisitas antara usaha kecil menengah dengan stakeholder daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. 2. Bagaimana tingkat efisiensi untuk industri manufaktur dan agroindustri ? *) Penelitian Hibah Kompetisi FE UNS **) Dosen FE UNS

3. Bagaimana Model sinergisitas yang paling cocok untuk pengembangan UMKM Berangkat dari latar belakang masalah , perumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka kerangka pemikiran dari penelitian ini disusun dalam dua kegiatan utama yaitu penilaian atau penghitungan efisiensi atas kegiatan ekonomi dan hasil yang dicapai oleh daerah, kemudian dari hasil analisis efisiensi akan dilakukan Focus Group Discussion untuk mencari format model yang paling ideal dalam pengembangan ekonomi lokal yang berbasis UMKM. Untuk itu, kerangka pemikirannya disusun sebagai berikut :


Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran a. Jumlah usaha/ perusahaan b. Jumlah kredit c. Jumlah tenaga kerja yaitu seluruh tenaga kerja yg bisa diserap d. Nilai tambah

Analisis efisiensi

Efisien

Tidak Efisien

Indept Interview untuk pembentukan model sinergisitas

METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini merupakan studi terhadap efisiensi model sinergisitas antara pemerintah daerah dengan UMKM yang ada di daerah. Untuk membatasi masalah, daerah yang diambil sebagai sampel adalah eks karesidenan di Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan eks karesidenan karena perekonomian suatu daerah tingkat II tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi daerah tersebut saja namun sangat ditentukan oleh daerah di sekitarnya. Misalnya kabupaten Karanganyar di eks karesidenan Surakarta, tergantung pada kota Solo sebagai media pemasaran dan pusat perdagangan hasil industri di kabupaten Karanganyar. Demikian juga kota Surakarta sangat tergantung pada kabupaten Klaten untuk pemenuhan bahan makanan atau hasil – hasil pertanian. Sehingga yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Karesidenan


Banyumas, Karesidenan Kedu, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Pati, Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Semarang. Pengukuran efisiensi model sinergisitas akan dihitung dengan menggunakan rasio dari penggunaan input terhadap penggunaan output. Terdapat 2 analisis yang akan dibahas di sini yaitu target yang diambil adalah menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya nilai tambah dari sektor usaha/ perusahaan. Apabila target yang diinginkan adalah menurunnya pengangguran maka yang digunakan sebagai input dalam penelitian ini adalah jumlah usaha/ perusahaan yang ada di wilayah eks karesidenan dan jumlah kredit yang diberikan untuk usaha. Sedangkan variabel outputnya adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah nilai tambah yang dihasilkan. Apabila target yang diinginkan adalah petumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai tambah, maka yang menjadi variabel input adalah Jumlah usaha, jumlah tenaga kerja dan jumlah kredit yang disalurkan sedangkan variabel outputnya adalah nilai tambah dari usaha/ perusahaan. Dalam menjawab permasalahan pertama mengenai efisiensi kinerja, atau untuk mengukur efisiensi pengembangan usaha di daerah tersebut akan digunakan alat analisis DEA ( Data Envelopment Analysis ) terdiri atas variable input

dan output serta

diformulasikan dalam dua asumsi yaitu CRS (Constant Return to Scale ) dan VRS ( Variabel Return to Scale ). Di dalam penelitian ini asumsi yang dipakai adalah Constant Return to Scale karena dengan mempertimbangkan data yang digunakan adalah data akhir untuk setiap tahun sehingga sudah dilakukan penyesuaian atas perubahan – perubahan yang mungkin terjadi dalam satu tahun tersebut. DEA digunakan untuk mengukur efisiensi suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Ada tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan menggunakan DEA yaitu : a. Sebagai tolok ukur memperoleh efisiensi relative yang berguna untuk mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang ada. b. Mengukur

berbagai

variasi

efisiensi

antar

unit

ekonomi

untuk

mengidentifikasikan factor – factor c. Menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.


Model yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Miller dan Noulas ( 1996 ). Efisiensi tehnis pada model pengembangan usaha mikro kecil menengah adalah dengan menghitung rasio antara input dan output yang berkaitan dengan pengembangan usaha/ perusahaan. DEA akan menghitung pengembangan usaha mikro kecil menengah yang menggunakan input n untuk menghasilkan output m yang berbeda. Sehingga alat analisisnya dirumuskan menjadi sebagai berikut : m

n

hs = ∑ ui yis / i=1 di mana hs

∑ vj xjs

…………….(1)

j=1 :

= adalah efisiensi tehnis model pengembangan usaha daerah s dalam hal ini adalah karesidenan

ys

= merupakan jumlah output I yang diproduksi oleh usaha/ perusahaan s

xjs

= adalah jumlah input j yang digunakan pada pengambangan usaha s

ui

= merupakan bobot output I yang dihasilkan oleh karesidenan s

vj

= adalah bobot input j yang diberikan oleh usaha/ perusahaan di karesidenan s dan i dihitung dari 1 ke m serta j dihitung dari 1 ke n Persamaan di atas menunjukkan adanya penggunaan satu variable input dan

satu variable output. Rasio efisiensi (hs), kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai berikut : m

n

∑ ui yir /

∑ vj x jr ≤1 untuk r = 1…,N

i=1

j=1

……….(2)

Di mana N menunjukkan jumlah karesidenan dalam sample. Pertidaksamaan pertama menunjukkan adanya inefisiensi untuk UKE lain tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan kedua berbobot positif. Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Pengembangan usaha di karesidenan dikatakan efisien apabila memiliki angka rasio mendekati 0 menunjukkan efisiensi pengembangan usaha di


karesidenan yang semakin rendah ( Miller dan Noulas, 1996 ). Pada DEA, setiap karesidenan dapat menentukan pembobotnya masing – masing dan menjamin bahwa pembobot yang dipilih akan menghasilkan ukuran usaha yang terbaik. Secara grafis pendekatan 1 input dan 1 output,dapat digambarkan sebagai berikut:

C B K

F

0

D

V

G

A

Input X

Gambar 3.1 Efisiensi dengan menggunakan pendekatan 1 input & 1 output Tehnologi CRS ditunjukkan oleh frontier

OC. Pengembangan usaha di

karesidenan dikatakan efisien bila berada pada garis frontier , sedangkan yang berada di luar frontier dikatakan tidak efisien. Beberapa program linear ditransformasikann ke dalam program ordinary linear secara primal atau dual sebagai berikut : m Maksimisasi hs = ∑ ui yis

……………………..(3)

i=1 Kendala m

n

∑ ui yir -

∑ vj x jr ≤0 untuk r = 1…,N ;

i=1 j=1 n ∑ vj x js = 1 di mana ui dan vj ≥ 0 …………(4) j=1


Efisiensi pada masing – masing Karesidenan dihitung menggunakan programasi linear dengan memaksimumkan jumlah output yang dibobot dari bank s. Kendala jumlah input yang dibobot harus kurang atau sama dengan 0. Hal ini berarti semua Karesidenan akan berada di bawah referensi kinerja frontier

yang merupakan garis lurus yang

memotong sumbu origin Minimisasi βs n Kendala : ∑ θr yir ≥ yis I = 1 ,

,m

………………………. ( 5 )

r =1 m βs x js - ∑ θr xir ≥ 0, j = 1 ,

, n : θ ≥ 0 ; βs bebas

j =1 Variabel βs merupakan efisiensi teknis dan bernilai antara o dan 1. Programasi linier pada persamaan di atas diasumsikan Constant Return to Scale. Efisiensi teknis ( βs) diukur dengan menggunakan rasio KF / FS dan bernilai kurang dari 1 sementara (1βs) menerangkan jumlah input yang harus dikurangi untuk menghasilkan output yang sama sebagai bentuk efisiensi bank seperti yang ditunjukkan oleh titik F. Kedua perhitungan tersebut baik minimisasi input dan maksimisasi output akan memberikan nilai yang relative sama. Dalam penelitian ini efisiensi akan dihitung dari sisi input oriented maupun output oriented. HASIL PENELITIAN Kondisi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah cenderung terus meningkat, dari 3,59% pada tahun 2001 menjadi 5,33% pada tahun 2006 tetapi lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu 3,64% pada tahun 2001 dan 5,48% pada tahun 2006. Kontribusi perekonomian Jawa Tengah terhadap nasional dalam periode yang sama menunjukkan trend yang meningkat, walaupun relatif kecil

antara 8,10

sampai 8,5%. Sedangkan 5 kabupaten / kota terbesar yang mempunyai penyebaran usaha menengah besar, terbesar adalah Kota Semarang, Kabupaten Jepara, kota Surakarta, *) Penelitian Hibah Kompetisi FE UNS **) Dosen FE UNS

kabupaten Banyumas dan kabupaten Klaten. Sedangkan 5 kabupaten kota dengan penyebaran usaha terkecil adalah kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara, kota Salatiga, kabupaten Temanggung dan kota Magelang. Sedangkan untuk penyebaran usaha mikro kecil dengan penyebaran terbesar adalah kabupaten Banyumas, kabupaten Cilacap, kabupaten Brebes, kabupaten Kebumen, dan kota Semarang. Sementara penyebaran usaha mikro kecil dengan jumlah terendah adalah Kabupaten Rembang, kota Pekalongan, kota Tegal, kota Salatiga dan kota Magelang. Perkembangan usaha perusahaan di Jawa Tengah dari tahun 1986 sampai tahun 1996 meningkat 37,71 % sedangkan dari tahun 1996 sampai tahun 2006 meningkat 29,82%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa dan keuangan sebesar 47,05% dari 291.990 usaha pada tahun 1996 menjadi 429.370 usaha pada tahun 2006. Sementara sektor – sektor ‘lainnya’ mengalami pekembangan yang paling kecil yaitu 12,92%. Hasil Sensus Ekonomi tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah usaha/ perusahaan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 3.692.277 unit usaha. Potensi tersebut menenpati urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan kategori/ lapangan usaha, jumlah usaha/ kategori usaha perdagangan yang tercatat adalah 1,58 juta unit atau 42,28% dari jumlah usaha yang ada di Jawa Tengah. Lapangan usaha terbesar kedua adalah industri pengolahan yaitu sebanyak 834 ribu unit ( 22,59%). Sedangkan jumlah usaha terendah adalah lapangan usaha listrik, gas dan air minum yang hanya tercatat sebanyak 989 unit usaha atau sekitar 0,03% dari total usaha. Dari hasil Sensus Ekonomi 2006, di Jawa Tengah terserap sejumlah 7,78 juta tenaga kerja yang tersebar di seluruh sektor ekonomi selain pertanian. Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan menyerap tenaga kerja terbanyak, masing – masing 2,64 juta orang dan 2,43 juta orang. Kedua sektor ini menyerap hampir 65% dari seluruh tenaga kerja di Jawa Tengah. Di Propinsi Jawa Tengah apabila dilihat dari skala usaha, usaha mikro yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu mencapai 67,02%, disusul usaha kecil yang mencapai 19,74%. Kedua skala usaha tersebut ( mikro dan kecil ), telah menampung tenaga kerja 86,76 % dari kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Usaha menengah dan besar masing – masing hanya menampung 5,12% dan 7,82%. Secara rata – rata penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil hanya menyerap sekitar 3,02 tenaga kerja. *) Penelitian Hibah Kompetisi FE UNS **) Dosen FE UNS

Artinya secara rata – rata masing – masing usaha kecil di Jawa Tengah menggunakan 3 orang tenaga kerja untuk melakukan proses produksinya. Target yang ingin diraih adalah terserapnya tenaga kerja yang ada di daerah, sehingga untuk melihat tingkat efisiensi dalam pengembangan ekonomi di daerah yang digunakan sebagai variabel input adalah jumlah kredit yang dikucurkan dan jumlah usaha yang ada baik dalam skala besar menengah, kecil maupun mikro. Sedangkan yang menjadi variabel output adalah jumlah tenaga kerja dan nilai tambah yang ada di daerah. Pemilihan kredit sebagai variabel input dikarenakan kredit diharapkan akan bisa memberikan tambahan investasi yang ada di daerah dan digunakan untuk usaha produksi sehingga akan mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut. Hal ini akan sinkron dengan jumlah UMKM yang ada di daerah. Dari data di lapangan diperoleh bahwa input dan otuput yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Data input output yang digunakan dalam analisis penelitian Nama No

Karesidenan

Nilai Jml usaha

TK

Kredit

Tambah

1 Banyumas

587947

1136796

54934646

39534725

2 Kedu

614987

1262518

47239197

18014529

3 Surakarta

711418

1553798

130757669

34819409

4 Pati

470795

1118785

91685418

35163487

5 Pekalongan

724789

1347222

71411300

26553634

6 Semarang

582341

1356181

226093023

44192866

3692277

7775300

622121253

198278650

Jumlah Propinsi

Sumber : Data lapangan diolah Keterangan : Variabel input Jumlah usaha dan kredit yang diberikan Variabel output jumlah tenaga kerja dan nilai tambah Setelah dilakukukan pengolahan dengan menggunakan analisis DEA diperoleh hasil terdapat 2 daerah yang tidak efisien yaitu Karesidenan Surakarta dan Karesidenan *) Penelitian Hibah Kompetisi FE UNS **) Dosen FE UNS

Pekalaongan yang mempunyai tingkat efisiensi 93,08 % untuk karesidenan Surakarta dan 88,78% untuk karesidenan Pekalongan. Sumber inefisiensi terjadi baik pada variabel input maupun output. Inefisiensi yang terjadi pada variabel input menunjukkan bahwa terjadi pemborosan atau pengangguran dari masing – masing variabel yang membentuk output, artinya di kedua daerah tersebut masih harus dilakukan optimalisasi. Kebijakan yang dilakukan dimasing – masing kabupaten/ kota yang berada di wilayah karesidenan harus bisa disinkronkan agar bisa saling dukung untuk pengembangan bersama. Secara rinci hasil perhitungan analisis DEA bisa ditunjukkan dalam tabel berikut ini :


Tabel 4.4 Data input output yang digunakan dalam analisis penelitian No

Nama Karesidenan

Efisiensi

1 Banyumas

100,00 %

2 Kedu

100,00 %

3 Surakarta 4 Pati 5 Pekalongan 6 Semarang

93,08 %

BENCHMARK

UKE 2

UKE 4

UKE 1

UKE 2

100,00 % 88,78 %

UKE 4

100,00 %

Jumlah Propinsi Sumber : Data lapangan diolah Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa karesidenan Surakarta akan mencapai tingkat efisiensi bila mengacu pola pengembangannya pada Karesidenan Kedu dan Karesidenan Pati. Sementara karesidenan Pekalongan akan mencapai tingkat efisiensi maksimal apabila mengacu pada karesidenan Banyumas, karesidenan Kedua dan Karesidenan Pati.


Model Sinergisitas Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM *)

Recommend Documents