Workshop Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Industri
Pengembangan Kawasan Industri Dalam Perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah KABUPATEN GROBOGAN Purwodadi,
November 2014
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. S. Parman No. 23 Purwodadi 58111 Telp. ( 0292 ) 421084 Fax. (0292) 421084
2
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029; Perda Kab. Grobogan No. 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031; Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
Posisi : 110º15’ – 111º25’ BT 7º00’ – 7º30’ LS
Batas Utara: Kab. Demak, Kab. Pati, Kab. Kudus, & Kab. Blora
Batas Barat: Kab. Demak, & Kab. Semarang Batas Selatan: Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Sragen, & Kab. Ngawi Batas Timur: Kab. Blora
3
Luas 1.975,86 km2 (Evaluasi Penggunaan Tanah Tahun 1983) 19 kecamatan 273 desa & 7 kelurahan
4
KABUPATEN BOYOLALI KABUPATEN SRAGEN
Tahun 2012 : Jumlah penduduk : 1.433.361 jiwa (perempuan : 50,35%) Pertumbuhan penduduk : 0,71 % Kepadatan penduduk : 725 jiwa/km2 Kontribusi thd PDRB : pertanian : 43 % industri pengolahan : 2,90%
KAB. NGAWI PROV JATIM
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2012
Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah
RPJMD Tahun 2011-2016
Memantapkan upaya pelestarian sumber daya alam & ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan & pemerataan pembangunan
MISI 1 MISI 6
Pembangunan Berkelanjutan Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governonce) berdasar demokratisasi, transparansi, mental spiritual, penegakan hukum dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
MISI 5
TERWUJUDNYA KABUPATEN GROBOGAN SEBAGAI DAERAH INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS DAN LEBIH SEJAHTERA
MISI 4
MISI 2
MISI 3
Prasarana Infrastruktur
Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan umtuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing tinggi
Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat
Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dlm arti luas, industri, perdagangan & pariwisata
Iklim Investasi
PP No. 26/2008 ttg RTRWN
Tujuan Penataan Ruang Nasional : Wujudkan Ruang Wil. Nas. Aman, Produktif & Berkelanjutan Berlandaskan Was. Nus. & Tan. Nas.
Perda Prov Jateng No. 6 / 2010 ttg RTRW Prov Jateng Tahun 2009-2029
Tujuan Penataan Ruang Jawa Tengah : Wujudkan Ruang Prov. Jaw Tengah yg Lestari dgn Memperhatikan Pemerataan Pemb. Wil. Perda Kab Grobogan No. 7 / 2012 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2011-2031
Tujuan Penataan Ruang Kab. Grobogan : Wujudkan Ruang Kab yg produktif, berdaya saing & berkelanjutan sbg pusat pertumbuhan wilayah di bag timur Jawa Tengah dgn berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan & pariwisata
pengembangan sistem pusat pelayanan dgn mengintegrasikan Prasarana perkotaan dan perdesaan khususnya Infrastruktur dalam koridor pengembangan Kedungsepur; peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara
pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional
pembangunan berkelanjutan
pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah; Prasarana Infrastruktur
pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional; Iklim investasi
pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
Visi & Misi Kabupaten telah SINERGIS dengan
Tujuan & Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten
7 01 mei 2012
ttd
Susunan pusat permukiman & prasarana sarana sbg pendukung keg sosek masy yg scr hierarkis memiliki hub fungsional
7 01 mei 2012
Luas LP2B : 36,4% total luas Kab Luas hutan produksi : 35,5 % total luas Kab Sisa 28,1 % luasan untuk budidaya lainnya
ttd
distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
Kawasan Industri masuk dalam kawasan budidaya
7 01 mei 2012
ttd
Kaw yg penataan ruangnya diprioritaskan karena berpengaruh sangat penting dlm lingkup kab thd eksosbud lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam & teknologi
Kawasan Industri dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Kawasan peruntukan industri termasuk dalam kawasan budidaya.
Psl 83 : Kawasan peruntukan industri terdiri atas : wilayah industri/kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan kawasan berikat. Psl 84 : Wilayah industri / kawasan peruntukan industri terdapat di Kabupaten Grobogan Psl 85 : Kawasan industri terdapat di Kabupaten Grobogan
Kawasan Industri dalam RTRW Kabupaten Grobogan Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
Pasal 43. Kawasan Peruntukan Industri (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terdiri atas: a. kawasan peruntukan industri besar; b. kawasan peruntukan industri sedang/menengah; c. kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga; dan d. kawasan industri. (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di: a. Kecamatan Tegowanu; b. Kecamatan Gubug; c. Kecamatan Tanggungharjo; d. Kecamatan Godong; e. Kecamatan Penawangan; f. Kecamatan Karangrayung; g. Kecamatan Purwodadi; h. Kecamatan Wirosari; dan i. Kecamatan Pulokulon. (3) Kawasan peruntukan industri sedang/menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: a. Kecamatan Tegowanu; b. Kecamatan Gubug; c. Kecamatan Brati; d. Kecamatan Grobogan; e. Kecamatan Godong; f. Kecamatan Purwodadi; g. Kecamatan Toroh; h. Kecamatan Tawangharjo; i. Kecamatan Wirosari; dan j. Kecamatan Pulokulon. (4) Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
(5) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Tanggungharjo.
Kawasan Industri dalam Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Kedungsepur Penataan ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional, berbasis perdaganga & jasa, industri, agroindustri dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Dalam konteks pengembangan KDS, menetapkan Kaw Perkotaan Gubug sebagai penyeimbang (counter magnet). Kota Gubug diposisikan sebagai pusat kegiatan industri yang merupakan konsekuensi keberadaan kawasan industri di Kec. Tanggungharjo.
TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI (Pasal 2 PP No. 24 Tahun 2009 ttg KI • Mengendalikan pemanfaatan ruang; • Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; • Mempercepat pertumbuhan industri di daerah; • Meningkatkan daya saing industri; • Meningkatkan daya saing investasi; dan • Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait
DAMPAK POSITIF PENGEMBANGAN KI • Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi • Kemudahan penyediaan sarana infrastruktur yang diperlukan oleh pabrik-pabrik dalam kegiatan produksinya • Membuka lapangan pekerjaan baru yang diserap oleh industri/pabrik dalam KI • Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah • Kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan (integrated waste management) • Menekan arus urbanisasi sehingga mengurangi kepadatan penduduk kota (letak KI biasanya di pinggiran/di luar kota)
1. Kesesuaian Tata Ruang, untuk menjamin kepastian pelaksanaan pembangunan kawasan industri; 2. Ketersediaan Prasarana dan Sarana, meliputi akses jalan, sumber energi (gas,listrik), sumber daya air sebagai air baku industri yang diprioritaskan berasal dari air permukaan dikelola oleh perusahaan kawasan industri, Jaringan dan sistem telekomunikasi, dan fasilitas penunjang antara lain: unit pemadam kebakaran, bank, sarana perumahan, pos pengamanan dsb. 3. Ramah Lingkungan, Perusahaan kawasan industri wajib mempunyai dokumen AMDAL; 4. Efisiensi, pengguna kavling akan diberikan keuntungan (proses ijin, sarana parasana); 5. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha.
Orientasi Kawasan Industri Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Jl. Raya Smg - Purwodadi (kolektor primer)
Stasiun Tegowanu
Tapak pabrik PT. Semen Grobogan
Stasiun Tanggungharjo Kaw Industri Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo ±82 ha
Bendung GLAPAN
Stasiun Kedungjati
Kawasan Industri Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Tapak pabrik PT. Semen Grobogan Stasiun Taggungharj o
Kaw Industri Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo ±82 ha
Kawasan hutan produksi
SUTET
Sta KA Tanggungharjo
Reposisi SUTET
Mengapa Kaw Industri di Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo ?? No
Uraian
Keterangan
1.
Lahan (min 50 ha)
Luas ± 82 ha sudah dikuasai PT. Azam Laksana Intan Buana & bersedia menjadi pengelola kawasan industri
2.
Jarak ke pusat kota
Tanggungharjo : 1 km ; Tegowanu : 5 km; Gubug : 9 km ; Kota Semarang (Pelabuhan) : 30 km
3.
Jaringan jalan yang melayani
Kolektor primer (minimal lebar jalan 15 m) Di samping jalan rel KA
4.
Sistem jaringan yang melayani
- Jaringan listrik (dekat jaringan SUTET) - Jaringan telekomunikasi (pengembangan fiber) - Jaringan air bersih
5.
Prasarana angkutan
Jalur darat & optimalisasi jalur KA (dekat rel & stasiun KA) --- aksesibiltas
6.
Topografi/kemiringan tanah
Maksimal 15%
7.
Jarak terhadap sungai
5 – 6 km dari Sungai Tuntang (Bendung Glapan)
8.
Peruntukan lahan (sesuai RTRW atau rencana yang lebih mikro daerah terkait)
- Kawasan industri - Non pertanian - Non pemukiman - Non konservasi
9.
Dampak lingkungan
Dapat dikelola
Siklus PENATAAN RUANG
PÈRENCANAAN Tata Ruang
PEMANFAATAN Ruang
PENGENDALIAN PEMANFAATAN Ruang
Aspek Kesesuaian Tata Ruang menjadi ACUAN guna menjamin konsistensi & keberlanjutan pelaksanaan penataan ruang --- secara praktis diimplementasikan dalam mekanisme izin pemanfaatan ruang
“MENATA RUANG UNTUK SEMUA”
