1
PELAKSANAAN PENGAMANAN KARGO DAN POS YANG DIANGKUT MELALUI PESAWAT UDARA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NO. KP. 152 TAHUN 2012 (Studi pada PT. Garuda Indonesia, Tbk. Cabang Medan) SKRIPSI Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
RAHMI PAMBPHA P.M NIM : 090200119 DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA DAGANG
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
2
PELAKSANAAN PENGAMANAN KARGO DAN POS YANG DIANGKUT MELALUI PESAWAT UDARA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NO. KP. 152 TAHUN 2012 (Studi pada PT. Garuda Indonesia, Tbk. Cabang Medan) Oleh : RAHMI PAMBPHA P.M NIM : 090200119 DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA DAGANG
Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Keperdataan
Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum NIP. 196603031985081001
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum NIP. 196603031985081001
Aflah, SH, M.Hum NIP. 197005192002212001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
3
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
NAMA
: RAHMI PAMBPHA P.M
NIM
: 090200119
DEPARTEMEN : HUKUM KEPERDATAAN JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAMANAN KARGO DAN POS YANG DIANGKUT MELALUI PESAWAT UDARA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NO. KP. 152 TAHUN 2012 (Studi pada PT. Garuda Indonesia, Tbk Cabang Medan)
Dengan ini menyatakan : 1. Skripsi yang saya tulis ini tersebut di atas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. 2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
Medan,
Juni 2015
RAHMI PAMBPHA P.M NIM :090200119
ABSTRAK Rahmi Pambpha P.M* Dr.H. Hasim Purba, SH., M.Hum** Aflah, SH., M.Hum*** Dalam kehidupan sehari-hari untuk menjangkau wilayah-wilayah di seluruh wilayah bagian Indonesia yang berupa daratan dan sebagian besar perairan yang terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau yang sedemikian luas ini membutuhkan banyak pengangkutan melalui daratan, perairan, dan udara yang mampu menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia, bahkan ke negara-negara lain. Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan semakin meningkat, baik pengangkutan orang maupun barang (kargo), saat ini pengangkutan kargo yang diangkut melalui pengangkutan udara pelaksanaan pengamanannya masih belum maksimal, masih banyak adanya hal-hal yang janggal terjadi dalam pengangkutan kargo dan pos dengan banyak permasalahan di dalam pengamanannya, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah bagaimana pelaksanaan dan penerapan pengamanan kargo dan pos yang diangkut melalui pesawat udara terkait Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP.152 Tahun 2012, hambatan yang terjadi pada pelaksanaan peraturan tersebut dan bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi dari hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain, data primer, data sekunder, dan data tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung melalui studi lapangan (field research), bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Setiap pengangkutan udara sudah semestinya selalu memperhatikan keamanan penerbangan. Pada dasarnya prosedur pelaksanaan pengamanan kargo dan pos yang diangkut melalui pesawat udara yang berlaku pada PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk telah sesuai dengan peraturan yang ada dengan menggunakan empat konsep keamanan berupa Screening, Ground handeling, Xray,dan Security Avsec Angkasa Pura, namun setelah adanya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 152 Tahun 2012 pelaksanaan pengamanan kargo dan pos pada PT. Garuda Indonesia (Persero). Tbk mendapat hambatan yaitu kebijakan yang membagi dua lini di bandar udara, yang menyebabkan proses pengangkutan kargo menjadi lama, dengan adanya hambatan tersebut pihak maskapai melakukan berbagai penyelesaian dengan menambah SDM, mengeluarkan info-info dan bekerja sama dengan pihak bandar udara. Kata Kunci:Pengamanan Kargo dan Pos, Pesawat Udara * ** ***
Mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Pembimbing I, Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Pembimbing II, Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
i
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pengamanan Kargo Dan Pos Yang Diangkut Melalui Pesawat Udara Dikaitkan Dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 152 Tahun 2012” (studi pada PT. Garuda Indonesia, Tbk. Cabang Medan). Penulis menyadari bahwa yang disajikan dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, sehingga dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang, Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH., M.H, D.F.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
ii
5. Bapak Dr. H. Hasim Purba, SH., M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, serta nasihat dalam penulisan skripsi ini. 6. Ibu Rabiatul Syariah, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Ibu Aflah, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dengan sosok keibuan nan lembutnya telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, menasihati, memberikan saran serta bantuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai, terimakasih banyak bu. 8. Ibu Rabiatul Syariah, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Ibu Sinta Uli, SH., M.Hum, selaku dosen pengajar hukum keperdataan yang telah banyak berjasa mentransfer ilmu-ilmuyang mudah dimengerti dan dipahami selama perkuliahan. 10. Ibu Hj. Puspa Melati, SH., M.Hum, selaku dosen pengajar hukum keperdataan. 11. Bapak dan Ibu Dosen pengajar, serta seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 12. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan untuk papa dan mama tercinta tersayang Nurmala Sari Tarigan yang telah banyak berkorban, bersusah payah dan begitu tegar selalu ada saat suka duka, merawat, mendidik, membesarkan, menyekolahkan hingga seperti sekarang ini, I love
iii
13. You to the moon and back mom, gelar ini khusus dipersembahkan untuk mama tercinta maaf baru selesai sekarang setelah sekian lama ma. 14. Keluarga senioran, alumni, dan seluruh anggota keluarga besar HMI Komisariat Fakultas Hukum USU yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 15. Keluarga Mapala Natural Justice FH USU, abang-abang pendiri terima kasih untuk segala bimbingan dan arahannya, perintis, adek-adek angkatan cakrawala, adek-adek angkatan manusia ilusi, yang tidak bisa disebut satu per satu, ayok cepat sarjana, rajin-rajin kuliahnya yang masih kuliah, makasih ya buat dukungan, hiburan, dan semuanya. 16. Sepupu-sepupu tercinta yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 17. Rekan-rekan satu setambuk 2009, Yenny, Nova, Fenny, Angga, Cipo, dan teman-teman lainnya yang pernah sama-sama berjuang. 18. Rekan-rekan se-almamater Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua, akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih.
Medan,
Juni 2015
Penulis
Rahmi Pambpha PM 090200119
iv
DAFTAR ISI ABSTRAK ......................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ....................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
v
BAB
BAB
BAB
I
:
II :
III :
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................
1
B. Permasalahan ..................................................................
6
C. Tujuan Penulisan .............................................................
7
D. Manfaat Penulisan...........................................................
8
E. Keaslian Penulisan ..........................................................
8
F. Metode Penelitian ............................................................
10
G. Sistematika Penulisan .....................................................
12
PENGANGKUTAN UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN A. Pengertian dan Landasan Hukum Pengangkutan Udara .
15
B. Pihak-pihak yang terkait dalam Pengangkutan Udara ....
24
C. Dokumen-dokumen dalam Pengangkutan Udara ...........
26
D. Perjanjian Pengangkutan Udara ......................................
33
E. Penyelenggaraan Pengangkutan Udara ...........................
42
PENGAMANAN KARGO YANG DIANGKUT MELALUI ANGKUTAN UDARA A. Pengaturan Tentang Pengamanan Kargo Pengangkutan Udara.............................................................................. v
53
B. Jenis-jenis Kargo Dalam Angkutan Udara......................
55
C. Prosedur Pengamanan Kargo pada PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk..........................................................................
62
D. Pelaksanaan Pengangkutan Kargo oleh PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk .........................................................
BAB
IV :
70
PELAKSANAAN PENGAMANAN KARGO DAN POS YANG DIANGKUT MELALUI PESAWAT UDARA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NO. KP. 152 TAHUN 2012 A. Penerapan dan Pelaksanaan Pengamanan Kargo dan Pos yang Diangkut melalui Pesawat Udara Dikaitkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. Kp. 152 Tahun 2012 Di PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk ............................................... B. Hambatan-hambatan
yang
Dihadapi
72
Dalam
Pelaksanaan Pengamanan Kargo dan Pos yang Diangkut melalui Pesawat Udara di PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. Kp. 152 Tahun 2012.................................... C. Penyelesaian Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengamanan Kargo dan Pos yang Diangkut melalui Pesawat Udara di PT.Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Sebelum dan Sesudah
vii
77
D. Adanya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. Kp. 152 Tahun 2012 ......................................... BAB
V
:
80
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ....................................................................
82
B. Saran ................................................................................
84
viii
