i
PENGADAAN BARANG YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN)
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh KIKI AYU LESTARI TAMBUNAN NIM : 110200012
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2015
Universitas Sumatera Utara
ii
PENGADAAN BARANG YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN)
SKRIPSI Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh KIKI AYU LESTARI TAMBUNAN 110200012
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Disetujui Oleh Ketua Departemen Hukum Pidana
Dr. H. M. Hamdan, SH. M.H NIP. 195703261986011001
Dosen Pembimbing I
Prof. Dr. Suwarto, S.H., M.H NIP. 195605051989031001
Dosen Pembimbing II
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum NIP. 197302202002121001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2015
Universitas Sumatera Utara
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini serta teriring Shalawat dan Salam Penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu dan islam. Penulisan skripsi ini berjudul “PENGADAAN BARANG YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNANG TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua, Alm. Marihot Tambunan SE dan Sukmiati dan abangda Fredi Dermawan Tambunan SE yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini saya juga mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, saya menyampaikan terima kasih kepada:
Universitas Sumatera Utara
ii
1.
Bapak Prof. Dr. Runtung S.H,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
2.
Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3.
Bapak Syafruddin Hasibuan S.H.,M.H., DFM selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
4.
Bapak OK Saidin S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
5.
Bapak Dr. M Hamdan S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana. Terimakasih telah membantu dan mendukung penulis dalam kegiatan Ikatan Mahasiswa
Departemen
Hukum
Pidana
(IMADANA)
sehingga
menghidupkan kembali kegiatan kemahasiswaan di departemen hukum pidana. 6.
Ibu Liza Erwina S.H., M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana. Terimakasih telah membantu dan mendukung penulis dalam kegiatan Ikatan Mahasiswa
Departemen
Hukum
Pidana
(IMADANA)
sehingga
menghidupkan kembali kegiatan kemahasiswaan di departemen hukum pidana. 7.
Bapak Prof. Dr. Suwarto S.H.,MH. selaku dosen pembimbing I. Terimakasih atas bimbingan, saran, nasihat, dan ilmu yang Bapak berikan selama ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai;
8.
Bapak Dr. Mahmud Mulyadi S.H.,MH. selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas waktu, saran dan bimbingan serta bantuan yang Bapak
Universitas Sumatera Utara
iii
berikan selama ini dengan penuh kesabaran hingga saya menyelesaikan skripsi ini; 9.
Bapak Abdul Rahman S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik;
10. Seluruh dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; Penulis sadar bahwa hasil penulisan skripsi ini tidaklah sempurna. Penulis berharap pada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Akhirnya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa semua pihak yang telah membantu penulis secara tulus dan ikhlas. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.
Medan,
Mei 2015
Kiki Ayu Lestari Tambunan 110200012
Universitas Sumatera Utara
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................ v ABSTRAK .............................................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN
BAB
1.
Latar Belakang ................................................................................... 1
2.
Perumusan Masalah .......................................................................... 6
3.
Tujuan............................................................................................6
4.
Manfaat .............................................................................................. 7
5.
Keaslian Penulisan ............................................................................ 8
6.
Tinjauan Kepustakaan ...................................................................... 8
7.
Metode Penelitian ........................................................................... 14
8.
Sistematika Penulisan ..................................................................... 18
II
PENGATURAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
DALAM
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2010
TENTANG
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH A. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa...................................................21 B.
Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa ................................ 22
C. Pengaturan Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa ......................... 25
Universitas Sumatera Utara
v
BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANGUNDANG 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan Perkembangannya.............41 B. Kerugian Keuangan Negara..............................................................61 BAB IV TINJAUAN
YURIDIS
HUKUM
PIDANA
TERHADAP
PENGADAAN BARANG YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN) A... Posisi Kasus
90
1.Kronologis Kasus ............................................................................ 90 2.Dakwaan ........................................................................................... 96 3.Tuntutan ........................................................................................... 97 4.Pertimbangan Hakim .................................................................... 121 5. Putusan........ .................................................................................. 103 A.
Analisis Putusan ............................................................................... 109 1. Tentang Pertimbangan Hukum ................................................... 112 2. Tentang Putusan .......................................................................... 129
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 134 A. Kesimpulan ..................................................................................... 134 B. Saran................................................................................................ 135 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 137
Universitas Sumatera Utara
vi
ABSTRAK Kiki Ayu Lestari Tambunan* Prof. Dr. Suwarto, SH.,M.H** Dr. Mahmud Mulyadi, SH.,M.H*** Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat serius yang dapat menganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Keuangan negara pada BUMN, Perjam, Perum, Perkebunan Nusantara, dan sebagainya. berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimanakah ketentuan pengaturan barang dan jasa menurut peraturan presiden nomor 70 tahun 2012,Bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001,Bagaimanakah analisis yuridis hukum pidana terhadap pengadaan barang/jasa yang merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kasus dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Register Nomor : 19/Pid.Sus.K/PT.MDN. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah skripsi ini. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam praktek (studi putusan) Kajian dalam skripsi ini dituangkan dengan membahas berbagai peraturan yang memiliki kaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memunculkan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi diakibatkan kesalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga menyebakan kerugian keuangan negara. Selanjutnya ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan barang Flame Tube PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan Dimana ancaman pidana penjara adalah minimal 1(satu) tahun maksimal 20(dua puluh) tahun dan pidana denda minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi PT.PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2013/PT-MDN adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan denda sebesar Rp.700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengn pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dimana dalam putusan ini yang bertanggung jawab adalah Manager Bidang Produksi PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan.
* ** ***
Mahasiswa Fakultas Hukum USU Dosen Pembimbing I Staf Pengajar Fakultas Hukum USU Dosen Pembimbing II Staf Pengajar Fakultas Hukum USU
Universitas Sumatera Utara
