SKRIPSI. Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1

PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MEREK MENURUT KONSEPSI UU MEREK (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh:

WINCA PURBA NIM: 030200089

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTRA MEDAN 2008

Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

2

PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MEREK MENURUT KONSEPSI UU MEREK (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 02/Merek/2004/PN.Niaga/ Mdn) SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh: WINCA PURBA NIM : 030200089

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA Disetujui oleh: Ketua Departemen

Prof. DR. Tan Kamello, S.H. M.S. NIP. 131 764 556

Pembimbing I

O.K. Saidin, S.H., M.Hum NIP. 131 916 172

Pembimbing II

Edy Ikhsan, S.H., M.A NIP. 131 796 147

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

3

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya yang telah diberikan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih kurang dari sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saya akan menerima kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Namun terlepas dari segala kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini, saya tidak terlepas dari bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.Hum., DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Muhammad Husni, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Prof. DR.Tan Kamello, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak O.K. Saidin, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

4

7. Bapak Edy Ikhsan, S.H., M.A., selaku selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 8. Seluruh Staf Pengajar dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan. 9. Teristimewa buat kedua orang tua saya, Ayahanda J. Purba dan Ibunda K. br. Sinaga yang telah sabar mencurahkan segenap kasih sayangnya dan segala pengorbanannya baik dalam moril maupun materiil serta doanya sehingga saya dapat memperoleh pendidikan tinggi ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini. 10. Juga buat seluruh keluarga, Abang dan kakak-kakak tersayang, Johnly Purba, ST., Dr. Ebenson Purba, Dr. Roni Monica Purba, yang turut memberikan dukungan dan semangat kepada saya selama mengerjakan skripsi ini. 11. Seluruh sahabat-sahabat karibku yang selalu setia bersama David, Federico Oklin Marbun, Firdanta, Roy, Octa, Mulia Hadi, Yoyok, Shuheyantho, Posman, Prima, Budi, Arpan, dan rekan-rekan stambuk 2003 yang tidak dapat sebutkan satu persatu. 12. Seluruh Teman-teman dan Senior-senior saya yang ada di Wamar yang turut serta memberikan dukungan moril kepada saya. 13. Seluruh Teman-teman Senior 2001, 2002, dan Junior 2004, 2005, 2006, yang telah banyak membantu selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 14. Seluruh teman-temanku yang telah memberikan dukungan untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.


5

Akhir kata kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, Desember 2008 Penulis

WINCA PURBA


6

PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MEREK MENURUT KONSEPSI UU MEREK (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn) ABSTRAKSI Dalam realitas masyarakat modern saat ini tidak ada terlepas dengan dunia luar, senantiasa berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) yang berkembang dan memiliki dampak yang signifikan. Suatu hal yang harus mutlak dilakukan adalah mengadakan perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut, dimana Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut terdiri atas: Hak Cipta, Hak Paten, Hak merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Perlindungan dan penegakan hukum atas Hak-hak tersebut ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang. Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang perlindungan hukum bagi merek terdaftar di Indonesia dan bentuk-bentuk pelanggaran dalam merek menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek serta penyelesaian terhadap pelanggaran merek dengan mengadakan analisa kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 02/Merek/2004/PN. Niaga Medan. Dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan bahan-bahan teori dari kepustakaan seperti bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Putusan Pengadilan Negeri No.02/Merek/2004/PN.Niaga Medan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta bahan hukum tertier seperti kamus atau ensiklopedia. Pelanggaran hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif yaitu dengan melakukan penghapusan ataupun pembatalan merek, pemberian sanksi perdata yaitu denga pemberian ganti rugi baik materil maupun immaterial, serta pemberian sanksi pidana. Sehingga dengan adanya sifat konstitutif dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pendaftar merek pertama terhadap para pelanggar merek. Adapun saran yang diajukan adalah diharapkan adanya aparatur pemerintahan yang aktif dan memiliki pengetahuan yang cukup atau lebih dalam mengatasi atau mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan merek. Selain itu juga diharapkan pemerintah untuk segera mungkin merevisi peraturan perundang-undangan yang ada karena sanksi yang diberikan masih dirasa terlalu ringan terhadap pelanggar. Dan tidak ketinggalan pula diharapkan peran serta masyarakat yang aktif dalam memberikan setiap informasi tentang pelanggaran merek.


7

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................. i ABSTRAKSI ............................................................................................... iv DAFTAR ISI ............................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 B. Perumusan Masalah ..................................................................... 4 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ..................................................... 5 D. Keaslian Penulisan....................................................................... 6 E. Tinjauan Kepustakaan ................................................................. 6 F. Metode Penelitian ....................................................................... 7 G. Sistematika Penulisan .................................................................. 8 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK A. Pengertian Merek ........................................................................ 10 B. Fungsi Merek .............................................................................. 13 C. Cara Memperoleh Hak Atas Merek .............................................. 17 D. Syarat-syarat Mengenai Merek.. .................................................. 18 E. Sejarah Pengaturan Hak Atas Merek. ........................................... 21 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK A. PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK ..................................... 26 1. Syarat Pendaftaran Hak Atas Merek......................................... 26 2. Sistem Pendaftaran Hak Atas Merek ........................................ 33 3. Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Merek............................. 53


8

B. KONSEKUENSI YURIDIS PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK ................................................................................. 55 1. Kedudukan Pemilikan Hak Atas Merek Terdaftar Oleh Pemegang

Merek Yang Sah .......................................... 55

2. Fungsi Pendafataran Hak Atas Merek Dalam Perdagangan Nasional ........................................................................... 57 3. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Atas Hak Merek Terdaftar Terhadap Penyelesaian Perselisihan Pada Pemakaian Merek Yang Sama Dalam Pasar Perdagangan Nasional .... 58

BAB IV PENEGAKAN HUKUM HAK ATAS MEREK (Studi Kasus Terhadap Putusan PN Medan No.02/Merek/2004/PN. Niaga Mdn) A. Deskripsi Kasus ..................................................................... 65 B. Analisis Terhadap Penegakan Hukum .................................... 70 B.1. Aturan-aturan Yang Dipakai ........................................... 70 B.2. Fungsionalisasi Dari Organ Atau Lembaga Penegakan Hukum ........................................................................... 73 B.3. Penerimaan/ Respon Pelaku Terhadap Putusan ............... 75 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................. 79 B. Saran ........................................................................................... 80 DAFTAR PUSTAKA


9

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Merek dalam ruang lingkup HaKI, diuraikan bahwa UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU No. 21 Tahun 1961 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perdagangan, yang sebetulnya sudah disempurnakan melalui UU No. 14 Tahun 1997. sejauh menyangkut prinsip-prinsip pokok dan pengertian-pengertian, ternyata UU No. 19 Tahun 1992 tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan UU No. 14 Tahun 1997 yang secara substansial telah menyesuaikan diri dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIP’s (TRIP’s Agreement). Demikian pula UU No. 15 Tahun 2001, jika dibandingkan dengan UU No. 14 Tahun 1997 terdapat beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan perjanjian TRIP’s serta perjanjian Internasional lainnya serta pengalaman kantor Merek. (Dirjen HaKI, DepKeh HAM RI).1 Bulan Juli 2001 oleh DPR telah diterima Rancangan UU mengenai Merek dan Paten sebagai UU dan pada tanggal 1 Agustus 2001 telah ditandatangani oleh Presiden RI sebagai UU No. 15 Tahun 2001. Rancangan UU ini belum sampai diterima menjadi UU. Adanya perubahan UU Merek (UUM) ini, yang sebenarnya sudah berulang dilakukan, adanya supaya memenuhi kewajiban berkenaan dengan telah diterimanya oleh negara kita. Persetujuan tentang perdagangan sedunia, World Trade Organization (WTO). Hal ini telah dilakukan dengan diterimanya

1

Erma Wahyuni, SH., et.al., Kebijakan Dan Managemen Hukum Merek, Penerbit YPAPI, hlm.2 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

10

UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan “Agreemen Estabilishing the World Trade Organization” yaitu Persetujuan Pembentuka Organisasi Perdagangan Dunia dengan Lembaran Negara RI tahun 1994 No.57, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3564. UU yang telah diterima oleh DPR bulan Juli 2001 memuat hal-hal baru yang tidak dijumpai dalam UU Merek dahulu. Diantaranya sistem yang dianut sekarang ini, menyatakan bahwa segera setelah diajukan permohonan untuk pendaftaran pada kantor Merek, dilakukan pemeriksaan “substantif” terhadap permohonan ini dalam waktu 30 hari setelah tanggal penerimaan pendaftaran (“filing date”). Berlainan dengan sistem terdahulu yang memerlukan waktu pengumuman terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan substantif. 2 Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai nilai hasil produksinya khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seseorang konsumen dapat menimbulkan image tertentu pula. 3 Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suau produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang tidak dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “di bajak” bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang. Yang dimaksud dengan merek 2

Sudargo Gautama, Rizawanto, SH., UU Merek Baru Tahun 2001, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2 3 Erma Wahyuni., op.cit. hlm. 3 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

11

batasannnyatercantum dalam UU No. 15 tahun 2001, yaitu pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”. 4 Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat dipergunakan sebagai merek aabila tanda tersebut sederhana seperti gambar “sepotong garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “Benang Kusut”. Selanjutnya tanda yang memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Karenanya dalam mendaftarkan merek pada Kantor Merek harus disebutkan jenis

barang

yang

dimintakan

pendaftaran

apabila

yang

dimintakan

pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula terhadap permintaan pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis barang atau jenis jasa yang dimintakan perlindungannya. Tanpa menyebutkan jenis barang atau jasa pada permintaan tersebut tidak dapat diterima oleh Kantor Merek. Untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit pula. Apabila suatu merek telah menjadi terkenal tentu akan menjadikan merek terebut asset 4

Erma Wahyuni, op. cit. hlm. 133


12

atau kekayaan perusahaan yang penting nilainya. Tetapi dilain pihak, keterkenalan tersebut memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk “membajak” atau menirunya. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini terdorong untuk mengetahui sejauh mana pemilik merek terdaftar di Indonesia untuk mendapat perlindungan hukum dengan mengambil judul : “Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi Undangundang Merek (UU No. 15 Tahun 2001).

B. Perumusan Masalah Indonesia dalam pelaksanaan hukum merek banyak mengalami persoalan, baik dalam proses pendaftaranyang diperkirakan selesai dalam waktu satu atau dua minggu, pada kenyataannya memakan waktu satu tahun atau lebih dan terlepas dari pelaksanaan proses pendaftaran hak atas merek, adanya terjadi kesamaan merek terkenal serta pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh Dirjen HaKI serta pengusaha dalam penerapan hukum yang berlaku bagi para pelamar maupun profesionalisme yang dijalankan oleh Dirjen HaKI yang berkompeten menerima pendaftaran merek untuk diakui berlaku di wilayah hukum Indonesia dan secara konsisten menganut asas hukum Internasional berdasarkan konvensi hukum merek Internasional pada piagam TRIP’s. Dalam skripsi ini, penulis akan mengetengahkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi suatu perusahaan yang menghasilkan produk untuk hak atas merek, yaitu : Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

13

1. Bagaimana kedudukan pemilikan hak atas merek terdaftar oleh Pemegang merek yang sah ? 2. Bagaimana fungsi pendaftaran hak atas merek dalam perdagangan Nasional ? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelesaian perselisihan pada pemakaian merek yang sama dalam pasar perdagangan Nasional ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui lebih jauh upaya penegakan hukum yang diberikan bagi perusahaan atas hak merek terdaftar terhadap penyeleaian perselisihan pada pemakaian merek yang sama dalam perdagangan Nasional. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam bidang merek yang diatur dalam UU Merek No.15 Tahun 2001. Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah : 1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. 2. Secara praktis, adalah memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang penegakan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang perindustrian kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagi bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa. Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

14

D. Keaslian Penulisan Sepanjang pengetahuan penulis belum ada tulisan mengenai Penegakan Hukum atas Hak Merek di Inodnesia. Penulisan ini penulis angkat karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan hukum dalam pendaftaran hak atas merek suatu perusahaan terkenal dan bagaimana penegakan hukum bagi perusahaan yang terkenal atas hak merek terhadap penyelesaian perselisihan pada pemakaian merek yang sama dalam perdagangan nasional. Penulisan ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang membahas mengenai merk. Oleh karena itu, penulisan ini adalah asli karya penulis.

E. Tinjauan Kepustakaan Pengertian merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memilik daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”. 5 Dalam perjanjian Trade Related Aspect of Intelektual Property Rights Nomor 1 Pasal 15 telah dirumuskan yang dapat didaftarkan, yaitu setiap tanda atau kombinasi pada tanda, yang mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa-jasa dari sesorang atau usaha dari pihak lain. Ini dapat dianggap mempunyai nilai untuk dianggap sebagi merek dagang. Tanda ini terutama kata5

Varia Peradilan Tahun XVII Nomor 196 Januari 2002, hlm. 103


15

kata, termasuk juga nama pribadi (personal names), letters, huruf-huruf, members, angka-angka, atau juga unsur-unsur yang mempunyai bentuk suatu figur atau kombinasi warna-warna atau setiap kombinasi dari tanda-tanda ini, harus diperbolehkan untuk didaftarkan sebagai merek. 6 Jadi dari hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari merek dalam pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni merek pada hakikatnya adalah sebagai merek ia harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dari perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar benang kusut.

F. Metode Penelitian Metode penelitian yang di pakai adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian tersebut. Kemudian dilakukan penjelasan-penjelasan yang kritis tentang fakta-fakta tersebut, yakni dalam bentuk kerangka sistematis yang berdasarkan pada aspek yuridis. Ditinjau dari jenis penelitian hukum, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif yaitu sistem penelitian yang berusaha untuk mengungkap fakta-fakta normatif melalui penggunaan bahan hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dipergunakan 6

Prof. M. Dr. Sudargo Gautama, Rizawanto, SH., op. cit., hlm. 42


16

dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 02/ Merek/ 2004/ PN. Niaga Mdn. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, dimana dengan menggabungkan hukum dengan faktor-faktor non-hukum.

F. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pembaca, penulis membagi skripsi ini kedalam 5 Bab, kepada setiap babnya merupakan uraian dari masing-masing bab. Secara garis besarnya gambaran ini adalah sebagai berikut : BAB I

Bab ini merupakan penjelasan tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis menggambarkan hal-hal yang bersifat umum, yang diikuti dengan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan kemudian ditutup dengan memberikan sistematika dari penulisan tersebut.

BAB II

Pada bab ini, penulis akan meninjau tentang merek pada umumnya, yang diantaranya membahas tentang pengertian merek, fungsi merek, cara dalam memperoleh hak atas merek, syarat-syarat mengenai merek, dan sejarah pengaturan hak atas merek tersebut.

BAB III

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum atas hak merek. Bahasan pada bab ini yaitu mengenai pendaftaran hak atas merek yaitu syarat pendaftaran, sistem pendaftaran, serta jangka waktu pendaftarannya. Dalam bab ini juga dibahas mengenai konsekuensi yuridis dari pendaftaran hak atas merek tersebut.


17

BAB IV

Pada bab ini, penulis mengambil satu buah kasus Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan merek. Dalam bab ini penulis mendiskripsikan kasus tersebut dan mencoba untuk menganalisis kasus tersebut, yaitu mengenai aturan-aturan yang dipakai, fungsionalisasi dari organ atau lembaga penegakan hukum, dan bagaimana respon/ penerimaan dari pelaku terhadap putusan tersebut.

BAB V

Ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan tulisan yang disampaikan oleh penulis. Pada bab ini, penulis akan merumuskan suatu kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang dilanjutkan dengan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna dalam praktek seharihari.


18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK A. PENGERTIAN MEREK Merek telah dipergunakan sejak ratusan tahun yang lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud untuk menunjukkan asal usul barang (indication of origin). Merek atau sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (hall mark) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari barang sejenis lainnya. 7 Sebelum kita membicarakan lebih mendalam mengenai merek itu maka perlu kiranya menentukan terlebih dahulu pengertian atau defenisi tentang merek, agar terdapat kepastian dan kesatuan pengertian di dalam pembahasan selanjutnya. Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di dalam Pasal 1 angka 1 dicantumkan tentang rumusan Merek yaitu “Merek adalah tanda yang berupa gambar, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari

7

Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 117 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

19

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Selanjutnya beberapa sarjana memberikan pengertian merek, yaitu : 1. Purwosutjipto : Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. 8 2. R. Soekardono : Merek adalah sebuah tanda (Jawa ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lainnya. 9 3. Tirtaadmijaya yang menyetir pendapat Vollmar : Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas bungkusnya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya. 10 4. Soedargo Gautama :

8

H. M. N. Purwosucipto, 1984, Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 82 9 R. Soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 49 10 Tritaadmijaya, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1962, hlm. 80 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

20

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembedaan untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan. 11 Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas Merek oleh Pasal 3 Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu : “Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada tentang merek tersebut maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa merek itu sebenarnya adalah suatu tanda dari barang atau jasa yang memberikan ciri khas tertentu yang dapat membedakan dari barang atau jasa lainnya yang sejenis dimana tanda tersebut dapat berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasidari semua unsur itu. Kemudian dari batasan juridis yang diberikan oleh Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dapat diambil unsur-unsur merek sebagai berikut : a. adanya tanda berupa gambar atau nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari semuanya ; b. adanya daya pembeda atau ciri khas tertentu ; c. digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi tanda atau merek barang dan jasa tersebut haruslah mampu mempunyai daya beda yang cukup (capable of distinguishing) atau ciri khas tertentu sehingga ia berbeda dari yang lainnya agar dapat diterima pendaftarannya sebagai merek. 11

Soedargo Gautama, op. cit., hlm. 26


21

Namun rumusan merek tersebut juga harus dibedakan pula dengan “logo” yang menurut Kamus Baru Bahasa Indonesia juga berarti huruf atau lambang yang mengandung makna terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan lain-lain. Walaupun mirip, logo tidak harus dikaitkan dengan kegiatan perdagangan barang atau jasa seperti merek. “Dalam praktek bentuk merek dan logo memang bisa sama tetapi pengaturan hukumnya amat berbeda, logo tidak diatur dalam Undang-undang Merek tapi secara implisit masuk dalam kategori hak cipta”. 12

B. FUNGSI MEREK Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasarannya. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Oleh para pengusaha khususnya para industriawan dianggap perlu untuk membedakan barang buatannya/ produk dengan barang-barang yang serupa yang dibuat perusahaan lain denga mempergunakan merek yang hampir menyerupai perusahaan sendiri. 13 Jadi, merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada 12

Mulyatno, Sisi Lain Berlakunya UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Varia Peradilan, No. 111 Thn. X, Desember 1994, hlm. 152 13 Iting Partadireja., Pengetahuan Dan Hukum Dagang., Erlangga, Jakarta., 1977., hlm.130 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

22

produsen. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Merek adalah simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut. 14 Selain itu merek berfungsi menimbulkan suatu hak bagi yang mendaftarkan secara sah, secara umum Mahadi membedakan hak itu sendiri atas dua bagian, yaitu: -

Hak benda (ius iure), dan

-

Perikatan (ius ad rem), yaitu hak terhadap sesuatu benda atau hak berhubungan dengan sesuatu.

Seseorang yang memiliki hak berarti memiliki objek atas hak tersebut baik itu berupa benda yaitu bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, atau berupa perikatan-perikatan. 15 Merek dilakukan dalam upaya mengidentifikasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain yang sama dalam pasar. Maka dapat dikatakan dibuatnya merek dengan karakter suatu logo, nama, simbolsimbol, gambar, ataupun paduan dari karakter tersebut dengan tujuan pembedaan idntitas terhadap produk di pasar atau konsumen. Oleh karena itu, melalui suatu merek terhadap produk-produknya perusahaan secara tidak langsung telah membangun suatu karakter tertentu dan diharapkan akan muncul reputasi bisnis atau karakter merek tersebut. Karena itu, perusahaan-perusahaan cenderung untuk mencegah orang lain memakai merek 14

Sujud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT. Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 30 15 Prof. Mahadi, SH., 1983, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Bina Cipta Medan, hlm. 14 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

23

mereka apalagi yang sudah mempunyai reputasi, good will, pasar, serta konsumen yang besar. Misalnya: Microsoft, BMW, Sosro, Coca-Cola, Mc. Donald, dan Hilton. Upaya pemilik merek untuk mencegah pihak lain melakukan peniruan atau penjiplakan merek tersebut adalah salah satu hal penting dengan pertimbangan bisnis dimana upaya membuat besar serta reputasi merek tersebut telah memerlukan waktu, usaha, dan uang

serta yang baik serta kepercayaan dari

konsumen. Hal mana merek tiruan tersebut telah diasosiasikan dengan merek yang telah digunakan oleh perusahaan tersebut oleh konsumen. 16 Pemicu utama globalisasi adalah perkembangan teknologi yang juga mempengaruhi peniruan merek terkenal yang dapat merugikan tidak hanya bagi pihak perusahaan pemilik merek terkenal tersebut tetapi juga pihak konsumen. Merek menjadi demikian penting dalam periklanan dan perdagangan karena masyarakat dapat melihat melalui merek tertentu tersebut atas nama baik, kualitas, serta reputasi dari barang dan jasa tertentu. Nantinya pun suatu merek dapat menjadi kekayaan komersial yang luar biasa dan sangat berharga dan seringkali nama usaha atau merek suatu produk perusahaan lebih berharga daripada aset perusahaan yang berwujud, misalnya tanah, mesin-mesin, dan perlengkapan kantor. Merek harus memilki daya pembeda yang cukup (capable distinguishing), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (individulisering) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan 16

Ibid., hlm. 146


24

barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa. Menurut Prof. Abdul Kadir Mohammad, SH, beliau menginterpretasikan isi pasal 1angka (1) Undang-Undanmg Nomor 14 Tahun 1997 dan juga isinya sama dengan pasal 1angka (1) bahwa untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai: 1. tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. 2. sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi terebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. 3. jaminan atas mutu barng atau jasa (quality guarantee). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen Pemilik Merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen. 4. penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek

merupakan tanda pengenal asal barang atau

jasa yang

menghubungkan barng atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah atau Negara asalnya. Menurut P.D.D.Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu: Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

25

1. Fungsi indicator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional.; 2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek befungsi sebagai jamnan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi; 3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut (Purwadi). Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hokum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogyanya antar merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.

B. CARA MEMPEROLEH HAK ATAS MEREK Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, artinya hanya merek-merek yang terdaftar saja yang dilindungi oleh hukum. Hal ini dapat dilihat pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyebutkan “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada oihak lain yang menggunakannya”. Sistem konstitutif ini memberikan hak atas merek yang terdaftar. Jadi siapa saja yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Dalam sistem deklaratif titik berat atas Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

26

pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakai pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftar. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum, bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek yang bersangkutan.

D. SYARAT-SYARAT MENGENAI MEREK Suatu merek yang akan didaftarkan, sebelumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Merek yaitu: 1. Memiliki daya pembeda Sebagai merek dapat disebutkan merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda cukup (yang capable of distinguishing). Maksudnya bahwa tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai daya kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembedaan ini maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau individualisering pada barang atau jasa yang bersangkutan. Untuk dapat mempunyai cukup pembedaan maka merek harus sederhana, tidak boleh terlalu ruwet karena dengan demikian maka daya pembedanya akan terlalu lemah. Suatu kalimat yang terlalu panjang, suatu “slogan” atau “motto” tidak dapat dipakai sebagai merek. Misalnya apa yang sering kali pada waktu akhir kita membaca kalimat “Lebih indah dari warna aslinya” untuk dapat Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

27

mempropagandakan rol film potret, kalimat ini tidak dapat dipakai sebagai merek. “Dalam hal ini suatu “serie” daripada etiket-etiket yang dipakai tidak dapat digunakan sebagai suatu merek karena pembedanya sukar diterima. Demikian juga suatu sajak tidak dapat dipakai sebagai suatu merek”. 17 Sebaliknya untuk mempunyai cukup daya pembeda, suatu merek tidak boleh terlalu sederhana, karena hal ini tidak dapat memberikan kesan dari pada suatu merek. “untuk dapat memberikan individualitas kepada suatu benda maka merek yang bersangkutan itu harus memiliki kekuatan-keuatan individualitas. Misalnya tidak dapat diterima suatu tanda yang merupakan suatu garis atau hanya satu titik, satu lingkaran, satu huruf atau hanya satu angka”. 18 Selain itu tanda yang dianggap tidak mempunyai daya pembeda adalah : a. Lukisan dari barangnya sendiri untuk mana merek itu dipergunakan. Misalnya : lukisan biji kopi untuk barang dagang kopi. b. Nama barang itu sendiri. Misalnya : “Kecap” untuk barang dagangan kecap. c. Kata-kata yang menunjukan suatu sifat barang. Misalnya : “istimewa”, “sempurna” d. kata-kata yang merupakan tentang keterangan macam barang. Misalnya : “asam”, “manis”, “harum”. e. Keterangan tentang waktu pembuatan. Misalnya : 1945, 1954, Jakarta, Solo. f. Keterangan tentang jumlah.

17 18

Soedargo Gautama, Rizwanto Winata, op. cit., hlm. 57 Ibid


28

Misalnya : satu lusin, satu dos.

g. kata-kata yang

hanya mengedepankan tujuan dari barang

yang

bersangkutan. Misalnya : lukisan orang yang sedang mencukur jenggotnya tidak dapat dipergunakan sebagai tanda merek dari pisau silet. h. Kata-kata yang menunjukan ukuran suatu barang. Misalnya : large, medium, small. i.

Kata-kata tentang berat barang. Misalnya : kilogram, liter, gram.

2. Tidak Boleh Bertentangan Dengan Kesusilaan Tidak dapat diterima sebagai merek tanda-tanda yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban. Dalam pengertian bertentangan dengan kesusilaan dengan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda-tanda yang bertentangan dengan agama atau yang merupakan menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya. 3. Tidak Merupakan Milik Umum Yang diartikan dengan istilah ini adalah tanda-tanda yang telah karena dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orangorang tertentu. Misalnya gambar tengkorak manusia dengan bawahnya ditaruh tulang bersilang yang secara umum bahkan dalam dunia Internasional dikenaal sebagai tanda bahaya racun, atau gambar tangan yang dikepal dan ibu jari keatas yang umumnya dikenal sebagai suatu tanda pujian. Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

29

Selain yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan syarat yang harus dipenuhi merek yang hendak di daftarkan yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-undang tersebut, yaitu: a. merek tersebut tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis; b.

merek

tersebut

tidak

mempunyai

persamaan

pada

pokoknya

atau

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis; c.

merek

tersebut

tidak

mempunyai

persamaan

pada

pokoknya

atau

keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudan dikenal.

E. SEJARAH PENGATURAN HAK ATAS MEREK Undang-undang yang mengatur tentang merek di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1912 yaitu dengan nama Reglement Industrieele Eigendom (Peraturan Milik Perindustrian), Stb 1912 No. 545, yang mulai berlaku sejak tahun 1913. peraturan tentang Hak Milik Perindustrian 1912 ini pada umumnya mengikuti peraturan tentang merek yang berlaku di Neterland berdasarkan prinsip konkordansi. Tanggal 11 Oktober 1961 oleh Pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang diumumkan dalam Lembaran Negara No. 2341. undang-undang ini diberi nama Undang-undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan disingkat dengan Undang-


30

undang Merek 1961 yang mulai berlaku satu bulan setelah diundangkan tepatnya tanggal 11 November 1961. Kemudian seiring dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat peraturan yang ada dianggap kurang memenuhi kebutuhan akan pengaturan hak milik intelektual khususnya mengenai merek ini. Pemerintah mengadakan penyempurnaan terhadap Undang-undang Merek yang sudah ada dengan mengeluarkan Undang-indang Nomor 19 Tahun 1992 yang sudah diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1992 No. 81 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490. undang-undang ini diberi nama Undang-undang tentang Merek yang mulai berlaku 1 April 1993, dan kemudian Pemerintah kembali mengeluarkan Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang yang lama dan terakhir adalah UU No. 15 Tahun 2001. Undang-undang yang baru ini memang lebih merupakan penyempurnaan, sekalipun hampir menyeluruh sifatnya. Penyempurnaan ini dianggap penting karena beberapa hal: Pertama, materi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi mengenai pengaturan merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia II. Sudah barang tentu perkembangan keadaan dan kebutuhan yang tumbuh karena berubah dan semakin majunya norma dan tata niaga, menjadikan konsepsi dan pengaturan yang ada tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pula perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi cukup dibatasi oleh pagar negara yang bersangkutan. Saling keterbukaan antar bangsa baik dalam kebutuhan dan kemampuan, Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

31

kemajuan teknologi dan lain-lain yang telah mendorong tumbuhnya dunia sebagai pasar bagi produk-produk negara. Kedua, perkembangan dalam norma dan tata niaga itu sendiri melahirkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang cukup. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang terdahulu, indang-undang ini menunjukkan perbedaanperbedaan yang sekaligus merupakan prinsip atau asas-asas yang terkandung didalamnya, yaitu: a. Lingkup pangaturan yang dibuat seluas mungkin hal ini terlihat dari pemilihan judul yang lebih luwes yaitu dengan pemakaian judul merek. Dengan pemakaian judul merek dalam Undang-undang ini, maka lingkungan merek mengkaji baik merek dagang maupun merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang pada dasarnya terwujud sebagai merek yang tertampung. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya seperti merek kolektif. Bahkan dalam perkembangannya dalam penggunaan istilah merek akan dapat pula menampeng pengertian seperti “certification marks”, “associate marks”. Kesemuanya itu berbeda dari Undang-undang yang lama, yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi objeknya hanya mengacu pada hal yang sama dengan merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau, dalam Undang-undang ini pengertian perdagangan mencakup pula pengertian produksi. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasar pada perlindungan hukum bagi merek Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

32

yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, penggunaan sistem konstitutif bertujuan menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadapaspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan

Komisi Banding Merek, dan memberikan

kemungkinan untuk mengajukan gugatan

yang tidak terbatas melalui

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Niaga lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakaian pertama untuk mengajukan keberatan. b. Dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 maka terhadap permintaan pendaftaran, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif.

Selain

pengumuman bertujuan

dalam

permintaan

memberikan

sistem yang

baru

pendaftaran

suatu

kesempatan

kepada

diintroduksi adanya merek.

Pengumuman

masyarakat

yang

berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat.


33

c. Undang-undang

yang

baru

mengatur

pendaftaran

merek

dengan

menggunakan hak prioritas sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Paris sebagai konsekuensi ikut sertanya Indonesia dalam Paris Convention For The Protection Of Industrial Property tahun 1983. d. Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 juga mengatur pengalihan hak atas merek berdasarkan perjanjian lisensi yang sebelumnya tidak ada dijumpai pengaturannya dalam Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. perjanjian lisensi ini adalah suatu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian dari jenis barang atau jasa yang didaftarkan. e. Di dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 selain diatur sanksi secara perdata juga diatur sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.


34

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK A. Pendaftaran Hak Atas Merek 1. Syarat Pendaftaran Hak Atas Merek Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas pasarannya dan juga untuk mempertahankan pasaran tersebut. 19 Permintaan pendaftaran merek juga ditolak Kantor Merek, bila (Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001) : a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, fata merek, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang nasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; c. merupakan peniruan atau menyerupai tanda cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan yang tertulis dari pihak yang berwenang. 20

19 20

Suyud Margono., op. cit., 2002.,hlm.31 Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 196., Januari.,2002., hlm.105


35

Orang yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah : a. Orang (person). b. Badan Hukum (recht person). c. Beberapa orang atau badan hukum (pemilik bersama atau kolektif). Persyaratan pendaftaran merek yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah : a. Surat Kuasa Khusus (draft tersedia), b. Surat Pernyataan (draft tersedia), c. Foto copy akte perusahaan yang telah dilegalisir oleh Notaris. d. Foto copy NPWP perusahaan/ pemohon. e. Foto copy KTP direktur/ pemohon. f. 30 helai etiket merek ukuran maximum 9x9 cm dan minimum 2x2 cm. Syarat pengajuan permohonan merek yaitu sebagai berikut : 1. yaitu dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 4 yang diketik dalam bahasa Indonesia yang memuat antara lain : (Pasal 7 UU Merek No.15 Tahun 2001). a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan, b. identitas pemohon, c. warna-warna apabila merek yang dimohonkan tersebut terdapat unsur warna-warna, d. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.


36

Surat permohonan dilampiri dengan : a. Surat Kuasa Khusus (draft tersedia), b. Surat Pernyataan (draft tersedia), c. Foto copy akte perusahaan yang telah dilegalisir oleh Notaris. d. Foto copy NPWP perusahaan/ pemohon. e. Foto copy KTP direktur/ pemohon. f. 30 helai etiket merek ukuran maximum 9x9 cm dan minimum 2x2 cm. Permintaan pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Surat permintaan pendaftaran merek tersebut ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran merek dicantumkan : a. Tanggal, bulan, dan tahun. b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek. c. Nama lengkap dan alamat kuasa bila diajukan melalui kuasa. d. Alamat yang dipilih di Indonesia apabila pemilik merek bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia. e. Macam

warna

apabila

merek

yang

dimintakan

pendaftarannya

menggunakan unsur warna. f. Kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya.


37

g. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas. 21 Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, nama orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Akan tetapi, surat permintaan cukup ditandatangani oleh salah seorang atau wakil badan hukum lainnya yang berhak. Dalm hal ini permintaan diajukan melalui kuasa, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut. Permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya di Indonesia. Permintaan pendaftran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagimana diatur dalam konvensi Internasional mengenai perlindungan merek yang diikuti oleh negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut. Yang dimaksud dengan konvensi Internasional adalah

21

Prof. Abdul Kadir Muhammad., Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual., PT.Citra Aditya Bakti., 2001., hlm.159 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

38

Konvensi Paris beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang menurut beberapa ketentuan sebagai berikut : a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan; b. jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris; c. tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; d. dalam jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari dimana Kantor Merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran

merek dimana

perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya. Permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang penerimaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Kantor merek dapat meminta agar bukti tentang hak prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apabila kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau khususnya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.


39

Kantor merek melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, kantor merek meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut dari Kantor Merek. Apabila kekurangan tersebut menyangkut persyaratan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas. Kantor merek meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu selmbatlambatnya 3 (tiga)bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengajuan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas. Apabila kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu masing-masing yang telah ditentukan, permintaan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan pendaftaran merek, tanggal tersebut dicatat oleh Kantor Merek. Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan semula dan mengajukan permintaan pendaftaran yang baru. Selama belum memperoleh keputusan dari Kantor Merek, permintaan pendaftaran merek dapat ditarik kembali oleh orang atau badan hokum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek. Apabila penarikan kembali itu dilakukan oleh kuasa, harus dilakukan berdasarkan surat kuasa bagi keperluan penarikan kembali tersebut. Apabila permintaan pendaftaran Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

40

merek ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Kantor Merek tidak dapat ditarik kembali. Secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ini adalah sesuai dengan prinsip hukum perdata pada umumnya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan itikad baik. Seperti pada dalam perkara merek “Tancho”, walupun sistem hukum terdahulu dari Undang-Undang Merek Tahun 1961 seorang yang mendaftarkan mereknya dianggap adalah sebagai pemilik merek karena pemakai pertama (legal presemtion, recht vermoeden). Tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa sebaliknya sebenarnya orang lain sudah memakai menjadi pemilik dari merek yang bersangkutan, dalam hal ini (Tancho) karena dia adalah yang sudah memakainya secara meluas lebih dahulu dan sudah terkenal oleh masyarakat, maka perlindungan diberikan kepadanya, walaupun mereknya belum terdaftar. Ini adalah akibat system deklaratif, yang didasarkan atas prinsip itikad baik sebagai dasar. Hal ini juga menyerupai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 10 yang menjadi dasar pada perlindunganterhadap merek yaitu harus ada itikad baik dan itikad yang buruk tidak diberikan perlindungan. Pasal 10 bis ini menyatakan tentang adanya konkurensi curang ayat (1) dalam Paris Convention ini, terikat untuk memberikan jaminan kepada warga Negara dari Negara anggota Pris Convention ini, sebagi perlindungan yang efektif terhadap konkurensi curang. Apa yang diartikan “konkurensi curang” setiap tindakan

yang

merupakan

konkurensi

yang

sebenarnya

adalah

bertentangandengan “honest practices in industrial and or commercial matters”, ini merupakan suatu perbuatan kokurensi curang. Dan ayat (30) lebih lanjut Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

41

merumuskan apa saja yang termasuk dari perbuatan-perbuatan kokurensi dengan itikad tidak baik atau curang ini “semua perbuatan yang sifatnya hendak menciptakan suatu kegaduhan (confusion) dengan cara apa pun berkenaan dengan barang-barang dari industri atau tindakan aktivitas komersial dari seorang pelaku bisnis lainnya. Juga penempatan keterangan yang palsu dalam rangka perbuatannya ini yang sifatnya demikian rupa hingga memberikan kekurangan kepercayaannya untuk usaha, barang atau aktivitas komersial dari seorang pesaing. Ayat (3) menyebutkan adanya petunjuk atau dugaan bahwa pemakaian barang ini dalam arus perdagangan adalah mengalihkan dan mengarahkan pandangan masyarakat mengenai sifat, cara pembuatan cirri-ciri, karakteristik bersangkutan, baik mengenai kuantitas atau kualitas dari barang-barang ini dapat mengelabui masyarakat. Termasuk juga yang dinamakan memberikan keterangan atau ciri yang palsu dalam rangka perlindungan konkurensi yang sehat, hingga merupakan sebaliknya kompetisi yang tidak sehat atau itikad buruk (Pasal 10 bis Konvensi Paris). 22

2. Sistem pendaftaran Hak Atas Merek Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, artinya hanya merek-merek yang terdaftar saja yang dilindungi oleh hukum. Hal ini dapat dilihat pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyebutkan “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu 22

Prof.Dr. Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, SH.,op. cit., hlm.71


42

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada oihak lain yang menggunakannya”. Sistem konstitutif ini memberikan hak atas merek yang terdaftar. Jadi siapa saja yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan kepada pendaftaran (pemilik/ pemegang merek yang sah) tanda bukti pendaftaran dan diterima sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan. Keuntungan dari merek yang terdaftar dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan adalah dalam hubungannya jika terjadi sengketa. Merek yang didaftarkan akan lebih mudah pembuktiannya daripada merek yang tidak didaftarkan. Sedangkan bagi merek yang tidak didaftar, si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik pertama karena tidak terdapat surat-surat yang dapat diajukan sebagai bukti otentik. Padahal dalam perkara perdata dalam pemeriksaan di Pengadilan bukti tulisan (surat/sertifikat) yang paling diutamakan karena peristiwa hukumnya mudah diungkapkan dengan bukti keterangan saksi-saksi. Dikenal dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UndangUndang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam


43

Undang-Undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961). Sistem deklaratif yang dianut Undang-Undang kita disamping mempunyai keuntungan juga mempunyai segi kelemahan.

Keuntungan dari sistem deklaratif adalah : 1. orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formil saja tedaftar mereknya, tetapi juga orang yang sungguh memakai merek tersebut. 2. orang yang sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang atau pihak lain yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah : 1. orang yang mendaftarkan mereknya dan memang sungguh-sungguh memakai merek itu dapat dihentikan pemakainya oleh orang yang memakai merek yang sama dan tidak mendaftarkan tetapi memakai merek itu lebih dahulu dari orang yang mereknya terdaftar. 2. kurang adanya kepastian hokum, karena walaupun ia telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat digugat-gugat orang lain yang mengaku dirinya sebagi pemakai pertama. Keuntungan sistem konstitutif adalah :


44

1. orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain atau pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan mereknya. 2. adanya hal diatas menjadikan adanya kepastian hukum. Kerugian dari sistem ini adalah : Daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formil terdaftar.23 Secara Ineternasional menurut Soegondo Soemodirejo ada dikenal 3 sistem pendaftaran merek yaitu : a. pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menganut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat

permohonannya telah

dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat misalnya

lain

tidak

yang

ditetapkan dalam

diperiksa

apakah

merek

Undang-Undang, tersebut

pada

keseluruhannya atau pda pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh Negara Prancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania. b. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu

23

H. Abdul Muis, SH, M.S; Bunga Rampai Hukum Dagang; Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hlm.13 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

45

untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain Negara Spanyol, Columbia, Mexico, Brasil, dan Australia. c. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahukan bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai di Negara Swiss dan Australia. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif, baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh sipemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan. Dalam sistem deklaratif titik berat atas pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakai pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftar. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum, bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

46

apabila orang lain dapat membuktikan bahwa dialah yang memakai hak pertama tersebut, maka pendaftarannya bias dibatalkan oleh Pengadilan dan hal ini seringkali terjadi misalnya dalam perkara “Tancho” yang terkenal, kita saksikan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia, karena dipandang sebagai telah bertindak tidak dengan itikad baik, telah didaftarkan oleh Pengadilan. Dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya pertama-tama memakai merek tersebut dan yang berhak. Pendaftaran dari pihak pengusaha Indonesia telah dibatalkan dan dicoret dari daftar Kantor Merek. Inilah yang dipandang sebagai kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem deklaratif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftar, dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Orang lain tidak dapat memakainya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah membawa lebih banyak kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini, dia memberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27 UUM Tahun 2001), maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian. 24 Untuk sistem atau stelsel deklaratif ini, dapat pula dikemukakan kelemahannya dan keuntungannya. Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut. 24

Erma Wahyuni, SH., et.al., op. cit., hlm. 103-106


47

Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun dilindungi. Namun kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya rasa kepastian hukum. Karena orang yang telahmendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengakusebagai pemakai pertama.

Gambaran tentang kelemahan dan keuntungan stelsel pendaftaran ini mengundang polemic dari kalangan ahli hukum. Menurut Hartono Prodjomardojo, SH dalam prasarannya yang berjudul Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahannya Dewasa ini mengemukakan sebagai berikut : “Mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedang perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi, penulis berpendapat bahwa untuk alasan bahwa sistem ini lebih memberi kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu. Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran merek itu, Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya kita beralih pada sistem institutif. Alasan utamanya adalah dari kepastian hukum. Jadi, hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakai pertama. Jelas disini dipakai sistem konstitutif. Diantara Negara-negara Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

48

yang berbeda sistemnya dengan hak atas merek yaitu yang deklaratif atau konstitutif; undang-undang baru, berlainan dari pada Undan-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang lama, mengutamakan terciptanya hak atas merek ini karena pendaftaran. Dalam memori penjelasan dicantumkan sebagai alasan untuk memilih prinsip konstitutif ini adalah bahwa salah satu pertimbangannya adalah lebih terwujudnya kepastian hukum. 25 Adapun contoh kasus adalah antara PT.TANCHO INDONESIA CO. LTD sebagai penggugat dengan Wong A Kiong (Ong Sutrisno) yang menamakan dirinya Direksi Firma Tokyo Osaka Company, sebagai tergugat. Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd) yang berkeduduka n di Osaka Jepang adalah pemilik dan pemakai dari nama dagang merek “Tancho” yang terdiri dari dua huruf kanji dan gambar burung bango terbang dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetik yang telah didaftarkan sejak tahun 1961 di Philipina, Singapore, dan Hongkong dan sejak tahun 1961 barang-barang keluaran Tancho Co. Ltd. Tersebut telah dikenal di Indonesia karena beberapa pedagang di Indonesia telah mengimpornya : bahwa untuk melancarkan perdagangan di Indonesia, Tancho Co.Ltd tersebut mengadakan joint venture dengan N. V. Tha City Factory di Jakarta sehingga terbentuklah PT. Tancho Indonesia Co.Ltd. dengan persetujuan dan ijin Presiden dan Menteri Perindustrian RI yang disusul dengan pendirian pabrik yang sejak tanggal 16 April 1971 telah berproduksi dengan memakai meek dagang “Tancho”, bahwa dengan surat permohonan tanggal 16 November 1970 No. 055/ Tancho/ XI/ 71 penggugat-asli telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Patent tetapi 25

Ibid, Hlm. 108


49

ditolak secara lisan, karena tergugat-asli telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu (sejak tahun 1965); bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4A ayat 1 dan 2 yo. Pasal 4C ayat 1 dan 2 Unie Paris tahun 1934, tentang perlindungan atas hak milik perindustrian penggugat asli sebagai wakil Tancho Co.Ltd. Di Indonesia mendapat prioritas pemkai pertama; bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan persaingan yang tidak jujur dalam perdagangan dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Menyatakan PT. Tancho Co. Ltd., pemilik dan pemakai pertama di Indonesia dari nama atau merek dagang Tancho dan karenanya adalah satusatunya yang berhak memakai nama atau merek dagang tersebut. Membatalkan merek-merek dagang atas nama Wong A. Kiong, yaitu : 1. merek dagang No. 82735 pada tanggal 9 Maret 1966. 2. merek dagang No. 82883 pada tanggal 6 April 1966. 3. merek dagang No. 82021 pada tanggal 2 November 1965 4. merek dagang No. 81492 pada tanggal 23 Januari 1967. 5. merek dagang No. 83965 pada tanggal 31 Oktober 1967. 6. merek dagang No. 85203 pada tanggal 17 April 1967. 7. merek dagang No. 86275 pada tanggal 29 Agustus 1967. 8. merek dagang No. 86276 pada tanggal 29 Agustus 1967. Tata cara pendaftaran hak atas merek, dalam permohonan pendaftaran merek yaitu dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 4 yang diketik dalam bahasa Indonesia.


50

Permohonan adalah permintaan pendaftaran yang diajukan secra tertulis kepada Direktorat Jenderal. Jadi permohonan pendaftaran harus tertulis, tidak mungkin secara lisan. Permohonan pendaftaran merek masih Kantor Merek yang berada di Tangerang. Tidak ada perwakilan Kantor Merek di daerah. Hal ini terkadang menjadi kendala tersendiri bagi perusahaan-perusahaan skala menengah ke bawah yang berada di daerah yang jauh dari Jakarta yang bermaksud mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan biaya yang diperlukan guna melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek ke daerah tersebut. 26 Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa : 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan : a. tanggal, bulan, dan tahun. b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. d. Warna-warni apabila merek yag dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna. e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

26

Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapsel Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Studi Hukum UI, Yogya, 2000, hlm.124 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

51

2. permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 3. pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. 4. permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. 5. dalam permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

6. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yanhg mewakilkan. 7. dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangni oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. a. kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. b. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden. Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh Badan Hukum yang secara Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

52

bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatangannya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menendatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatanganioleh semua yang berhak atas merek tersebut. Surat permohonan diatas harus juga dilengkapi dengan : a. Surat pernyataan bhwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya; b. 20 (dua puluh) helai etiket merek yang bersangkutan; c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum; d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1). Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa, etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan/atau didalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, wajib disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin dan dalam angka yang Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

53

lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, Pasal 10 ayat (2).27 Ketentuan ini lebih lanjut dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat konsumen. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Pasal 9. Selanjutnya diterangkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluas wilayah Republik Indonesia, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia, Pasal 10 ayat (1). Pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib pula menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia, Pasal 10 ayat (2). Apabila diajukan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention of Industrial Property atau anggota Agreement Estabilishing of world Trade Organization, Pasal 11. Yang dimaksud dengan kovensi Internasional dalam pasal ini adalah Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) tahun 1983 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut : a. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah enam buan.

27

O. K. Saidin, SH., M. Hum., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 287-289 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

54

b. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris. c. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam penghitungan jangka waktu enam bulan. d. Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari dimana Kantor Merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada hari permulaan berikutnya. Permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang permintaan penerimaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam pasal ini dikatakan bahwa : “Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Estabilishing the world Trade Organization. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau Agreement Estabilishing the world Trade Organization.


55

Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan pula bahwa: 1. selain harus memenuhi ketentuan sebagimana dimaksudkan diatas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. 2. bukti hak prioritas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tersebut diatas diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. 3. dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lam 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas. Subjek

hukum

(perorangan

ataupun

badan

hukum)

yang

telah

mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya di negara luar (negara dimana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri. Dalam mencari perlindungan atas bentuk dan gaya (style) dari tampilan bungkus produk yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik merek dari suatu produk dan dapat membantu mereka adalah dengan menindak pihak lain yang meniru tampilan produk tanpa izin, 28 seperti kasus berikut ini :

28

Tim Lindsey, et. al., Hak Kekaayaan Intelektual Suatu Pengantar., Alumni., Bandung., 2002., hlm.133 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

56

Perusahaan X di Paris mendaftarkan merek “Lavin” untuk berbagai jenis produk barang di Kantor Merek Prancis tanggal 1 Januari 2002. Perusahaan X tersebut, memproduksi barang dan memasarkannya keseluruh pelosok dunia. Pada bulan Maret 2002 barang dengan merek “Lavin” tersebut menjadi begitu terkenal di Indonesia, sehingga menarik minat investor dalam negeri Indonesia untuk memproduksi barang dengan merek yang sama dan mendaftarkannya di Kaantor Merek Jenderal HAKI di Jakarta pada bulan Mei 2002.

Sampai dengan 6 bulan (bulan Juni 2002) si pemakai pertama di Perancis tetap dilindungi haknya, seolah-olah hak itu telah di daftar 1 Januari 2002 seperi masapendaftarnnya di Perancis. Kalu belum lewat bulan Juni 2002 yang bersangkutan mendaftarkannya di Indonesia maka hak si pendaftar di Indonesia ( pada bulan Mei 2002) itu gugur. Jadi, si pendaftar pertama di negeri asalnya itu mendapat hak prioritas. Kantor merek dapat meminta agar bukti tentang hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Dalm hal ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalm waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberitahukan anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada orang atau badan hukum atas kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

57

hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberitahukan anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada orang atau badan hukum atas kuasanya yang mengajukan alasannya. Bukti tersebut berupa surat permintaan pendaftaran merek beserta tanda penerimaan permintaan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotocopi surat permintaan atau tanda penerimaan, maka pengesahan atas salinan tersebut diberikan oleh Kantor Merek di negara dimana permintaan pendaftaran merek diajukan untuk pertama kali. Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak diperbolehkan kecuali hanya dengan cara menarik kembali permintaan semula, selama belum mempeoleh keputusan dari Kantor Merek. Kemudian Kantor Merek sifatnya mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dan serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek. Selanjutnya disebutkan bahwa selama jangka waktu pengumuman setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permintaan merek yang bersangkutan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek itu adalah merek yang bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Merek Tahun 2001. Setelah selesainya masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan atau sanggahan, Kantor Merek melakukan Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

58

pemeriksaan substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan (Pasal 25 UU Merek Tahun 2001). Apabila permintaan itu disetujui, maka Kantor Merek : 1. dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. 2. dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. 3. sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. nama, dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar, b. nama, dan alamat kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10, c. tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan, d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas, e. etiket merek yang didaftar, termasuk keterangan mengenai macammacam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

59

dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin, f. nomor dan tanggal pendaftaran, g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar, dan h. jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. 4. setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya (Pasal 27). Khusus mengenai sertifikat merek, ini adalah merupkan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapt membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumumannya dilakukan dengan mencantumkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pndaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara. Pengumuman pendaftaran merek ini sangat penting. Ini merupakan penerapan dari azas publisitas. Jika suatu merek tidak didaftarkan dan tidak diumumkan maka tidak lahir apa yang disebut dengan hak kebendaan. Merek itu dianggap tidak pernah dapat dipertahankan terhadap setiap orang, tidak lahir azas droit de suite, tidak ada hak preference dan lain sebagainya, oleh karena itu untuk pengalihan hak merek ini kepada pihak ketiga juga harus didaftarkan, agar sifat hak kebendaannya timbul. Jika pengalihan hak kebendan tersebut tidak didaftarkan maka sifat hak kebendaannya tidak akan timbul, yang timbul adalah


60

sifat hak perorangan (hak relatif). Hak yang demikian hanya dapat dipertahankan terhadaporang tertentu saja, tidak terhadap setiap orang. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktunya sudah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima, Direktorat Jenderal mencata dan mengumumkan penolakan itu. Komisi banding merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelaktual. Komisi banding merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta pemeriksa senior. Anggota komisi banding merek tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek. Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk Majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

61

dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding. Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

3. Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Merek Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 28, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Sebuah merek terdaftar dilindungi (berarti orang lain tidak dapat memakainya) selama jangka waktu sepuluh tahun dari tanggal penerimaan (pasal 28). Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk masa yang tidak dapat ditentukan selama 10 tahun (Pasal 35 ayat (1)) dengan pembayaran biaya. Namun, pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir (Pasal 35 ayat (2)). Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 36 huruf (a) dan (b)). Pasal 28, yakni “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Jangka waktu berlakunya pendaftaran (yang dilindungi) adalah sepuluh tahun. Tetapi dapat diperpanjang, berulang-ulang dikehendaki oleh si pemilik yang terdaftar. Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

62

Pasal 35 mengatur soal perpanjangan merek sebelum berakhirnya masa perlindunga 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun sebelum habis waktunya yaitu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan, maka dapat pula dilakukan perpanjangan. Setiap kali perpanjangan dapat diadakan untuk 10 (sepuluh) tahun. Dan setelah itu masih dapat diperpanjang lagi. Selama masih dikehendaki perlindungan atas merek yang terdaftr bersangkutan. Hal ini dijelaskan dalam ayat (1). Jadi, tidak ada pembatasan berapa lama pendaftaran dapat berlangsung. Tetapi selam si pemohon mengkehendaki, maka dapat dilakukan perpanjangan pada pendaftarannya. Dan akibatnya ialah bahwa kepadanya diberikan perlindunga sebagai merek yang terdaftar. Permohonan perpanjangan ini dilakukan sama seperti pendaftaran merek yang baru. Yaitu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengurus urusan merek. Pasal 36, yaitu bahwa “permohonan perpanjangan disetujui apabila : a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut, dan b. Barang atau jasa yang dimaksud dalam huruf (a) masih diproduksi dan diperdagangkan”. Pasal ini mensyaratkan bahwa perpanjangan dapat dilakukan merek atau jasa bersangkutan jika masih diproduksi dan diperdagangkan. Jadi disini ditekankan atas apa yang kita saksikan diminta pada permohonan pendaftaran pertama, yakni keterangan intent of use. Hal ini juga disyaratkan untuk melakukan perpanjangan merek. Tidak diperlukan bukti de facto bahwa mereka benar sudah diproduksi. Cukup jika dilampirkan suatu declaration of intent use dan use ini Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

63

tidak selalu harus di dalam wilayah Republik Indonesia. Pemakaian dari merek ini atau use dapat juga dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam praktek tampak adanya kemungkinan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain yang sudah terdaftar ditolaknya permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkara TANCHO, pengusaha Indonesia telah mendaftarkan hampir 100 (seratus) merek terkenal atas namanya sendiri didaftarkan. Padahal belum didaftarkan di Indonesia oleh para pemilik merek terkenal sebenarnya. Oleh pemilik terkenal ini mereknya yang sudah didaftarkan oleh orang lain di Indonesia dalam daftar dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat diminta pembatalannya. Memang mengenai merek terkenal ini dikedepankan makna dan sifat perlindungannya.

B. KONSEKUENSI YURIDIS PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK 1. Kedudukan Pemilikan Hak Atas Merek Terdaftar Oleh Pemegang Merek Yang Sah Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

64

mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak didaftarkan, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek. Selanjutnya Pasal 4 UU Merek Tahun 2001menyebutkan pula bahwa : “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak khusus untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan merknya, selama jangka waktu tertentu, yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (filling date). Hak khusus artinya hak yang hanya diberikan oelh negara kepada pemilik merek. Hak khusus tersebut meliputi penggunaan sendiri merek, artinya menikmati sendiri manfaat ekonomi merek melalui usuha yang dijalankan sendiri. Disamping itu, hak khusus itu meliputi juga hak memberi izin kepada pihak lain, artinya membolehkan pihak lain menggunakan mereknya untuk menikmati manfaat ekonomi berdasarkan perjanjian lisensidengan menerima pembayaran royalti. Hak khusus penggunaan merek terdaftar itu berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun, dan setelah tenggang waktu itu berakhir, pendaftaran merek tersebut dapat diperpanjang lagi dan seterusnya. Hak khusus penggunaan merek merupakan hak monopoli bagi pemiliknya yang hanya berlaku bagi barang atau jasa tertentu. Hak merek adalah kekayaan intelektual yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja dan wajib dihormati oleh semua pihak. Oleh karena itu, pemilik merek terdaftar bebas menggunakan sendiri mereknya dan bebas pula memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak


65

lain yang akan ikut menikmati keuntungan ekonomi dari mereknya itu dengan membayar royalti. Apabila pemilik merek melisensikan mereknya kepada pihak lain, pembuatan perjanjian lisensi tersebut perlu memenuhi formalitas hukum. Artinya, perjanjian lisensi penggunaan merek harus dibuat dalam bentuk akta notaris karena akta notaris menjamin perlindungan yang kuat. Karena akta notaris adalah akta otentik, maka para pihak yang membuat perjanjian lisensi tersebut tidak dapat memungkiri isi yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi. 29

2. Fungsi Pendaftaran Hak Atas Merek Dalam Perdagangan Nasional Merek dilakukan dalam upaya mengidentifikasikan atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain yang sama dalam pasar. Maka dapat dikatakan dibuatnya merek dengan karakter suatu logo, nama, simbolsimbol, gambar, ataupun paduan dari karakter tersebut dengan tujuan pembedaan identitas terhadap produk di pasar atau konsumen. Karena itu, perusahaan-perusahaan cenderung untuk mencegah orang lain untuk memakai merek apabila merek tersebut sudah mempunyai reputasi, good will, pasar serta konsumen yang besar. Misalnya Microsoft, BMW, Sosro, CocaCola, Mc. Donald, dan Hilton. Merek menjadi demikian penting dalam periklanan dan perdagangan karena masyarakat dapat melihat melalui merek tertentu tersebut atas nama baik, kulitas, serta reputasi dari barang dan jasa tertentu. Nantinya pun suatu merek dapat menjadi kekayaan komersial yang luar biasa dan sangat berhargadan sering 29

Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH., op. cit., hlm. 123


66

kali nama usaha/ merek suatu produk perusahaan lebih berharga daripada aset perusahaan yang berwujud, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin, dan perlengkapan kantor.30 Pemilik

merek

terdaftar

mendapatkan

perlindungan

hukum

atas

pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki dengan merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Disini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan.

3.

Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Atas Hak Merek Terdaftar

Terhadap Penyelesaian Perselisihan Pada Pemakaian Merek Yang Sama Dalam Pasar Perdagangan Nasional. Perkembangan dunia bisnis dan banyaknya transaksi bisnis yang berkaitan dengan bidang HAKI, misalnya merek dagang dalam level nasional maupun multinasional, dibutuhkan penyelesaian sengketa secara bisnis (b to b) yang amicable solution bagi para pihak yang berkepentingan atas bisnis atau sengketa tersebut. Belum lagi bentuk penyelesaian sengketa atau transaksi bisnis yang menyangkut bidang HAKI yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik 30

Suyud Margono, Amir Angkasa., op.cit., hlm.146


67

(E-commerce), tentu menambah rumit atau kompelksnya suatu masalah. Karena itu, disamping keahlian dalam bidang hukum (misalnya dalam hukum kontrak dan HAKI) juga diperlukan keahlian dalam bidang seperti teknologi, informatika bisnis, dan manajemen. Tuntutan penyelesaian secara bisnis ini bukan sematamata karena tekanan dari negara maju ke negara-negara berkembang (terutama yang besar akses terhadap perdagangan bidang HAKI ke berbagai negara di seluruh dunia) ataupun ketidak percayaan masyarakat khususnya pelaku bisnis akan proses jalur pengadilan. Bagaimanapun jalur pengadilan tetap diperlukan sebagai the last resort dari penyelesaian bisnis itupun dengan bentuk pengadilan yang kompeten. Kontrak bisnis internasional selalu melibatkan para puhak yang tunduk pada dua atua lebih sistem hukum nasional yang berbeda sehingga apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak tersebut, selalu timbul masalah hukum dalam menyelesaikannya. Masalah yang sering timbul adalah menentukan sistem hukum negara manakah yang akan digunakan. Persoalan ini lazimnya dikenal sebagi persoalan tentang “the proper law of contract”, yaitu pilihan hukum yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan sengketa dalam pelakasanaan kontrak antara dua atau lebih sistem hukumnya yang beda. Hukum yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam pelaksanaan kontrak dapat berupa hukum pilihan para pihak sendiri. Apabila para piahk tidak menentukan, akan berlaku hukum pilihan hakim. Apabila hukum pilihan para pihak sendiri yang diberlakukan, baik oleh lembaga peradilan maupun lembaga arbitrase sebagai

“the proper law of contract” ,


68

pilihan itu dianggap mengikat dan berlaku sebagai hukum terhadap para pihak. Di Indonesia ketentuan ini diatur berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, penerapan pilihan hukum (choice of law) oleh para pihak tetap dibatasi oleh apa yang dikenal dengan publik policy. Pilihan hukum sangat erat hubungannya dengan pilihan forum (choice of forum) dan pilihan yuridiksi (choice of yurisdiction). Kedua kata ini, forum dan yurisdiksi sering disamakan artinya dan penggunaannya sering dipertukarkan. Sebenarnya forum mengacu kepada suatu lembaga tertentu, yaitu lembaga tempat suatu sengketa dicarikan penyelesaiannya, seperti lembaga peradilan atau lembaga arbitrase. Kata yurisdiksi mengacu kepada kewenangan. Misalnya, suatu sengketa merupakan yurisdiksi peradilan di Indonesia, ataupun forum yang dipilih untuk sengketa itu adalah arbitrase yang dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan ICC (International of Chanbers of Commerce), the WIPO Arbitration Center, dan lainlain. Dalam persengketaan,

perbedaan pendapat

dan perdebatan

yang

berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur komonikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib atau kepentingan lainnya. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan prasyarat tersebut proses dialog dan pencarian titik temu (commond ground) yang


69

akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru sehingga dapat berjalan, jika penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti sebenarnya. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi prose penyelesaian sengketa, yaitu: 1. kepentingan (interest); 2. hak-hak (right), dan; 3. status kekuasaan (power). Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. Dalan proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankanketiga faktor tersebut diatas. Sejarah perkembangan ADR di negara tempat pertama kali dikembangkan (Amerika Serikat), perkembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut: 1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan; 2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; 3. Memperlancar serta memperluas akses keadilan; 4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.


70

Dasar pengaturan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan ADR ini, maka memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif diluar pengadilan yang diharapkan berprosedur informal dan efisien. Dilain pihak hal itu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Pada umumnya, dalam praktik atau aktivitas bisnis dapat terlihat dalam setiap perjanjian yang dilakukan terutama dalam bidang perdata, khususnya bidang perdagangan, masyarakat umumnya dihadapkan pada pilihan sengketa secara litigasiatau pengadilan tetapi sekarang masyarakat dihadapkan atau mendapat pilihan untuk menggunakan sarana atau lembaga ADR sebagai pilihan penyelesaiansengketanya yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis mereka. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang metode penyelesaiannya melalui antara lain: a. konsultasi, b. negosiasi, c. konsiliasi, Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

71

d. atau penilaian ahli. Pengertian arbitrase Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. 31 Pengertian

alternatif

penyelesaian

sengketa

atau

arbitrase

telah

diperkenalkan sebagai suatu institusi atau lembaga yang dipilih para pihak yang mengikat, apabila timbul beda pendapat atau sengketa. Dengan demikian alternatif penyelesaian

sengketa

oleh

undang-undang

bertindak

sebagai

lembaga

independen diluar arbitrase. Dan arbitrase oleh undang-undang mempunyai ketentuan, car, dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya. Namun, kedua-duanya terdapat kesamaan mengenai bentuk sengketa yang dapat diselesaikan , yaitu : 1. sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang perdagangan ; 2. menurut perundang-undangan sengketa atau beda pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya “damai” (perdamaian). Perlindungan hukum terhadap HAKI ini pada dasarnya adalah pengakuan hak inteletual atas kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu dapat dinikmati atau dieksploitasi sendiri oleh pemilik hak. Selama waktu tertentu, pihak lain dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya

31

Ade Maman Suherman, SH, MSc., Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global., GHAlia Indonesia., 2002., hlm. 79 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

72

diberikan secara khusus kepada orang yang memiliki kekayaan itu, sehingga disebut sifatnya yang eksklusif. Hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dalam sistem kehidupan sosial yang lebih luas. Subsistem ekonomi melakukan adaptasi terhadap lingkungan fisik masyarakat, bertugas mendayagunakan sumber-sumber daya untuk kelangsungan dan perbaikan hidup masyarakat, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan. Hukum berpengaruh pada kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian norma-norma

yang

peraturan-peraturan

mengatur untuk

tindakan-tindakan

mengendalikan

ekonomi

perbuatan

membutuhkan manusia

agar

penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan. Kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ekonomi merupakan masalah interaksi antara hukumdan ekonomi pada umumnya. Akan tetapi, justru dari dialektika koflik antara hukum dan ekonomi ini, dapat diketahui pola interaksi berupa pengaruh pertimbangan ekonomi dalam kehidupan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak diberikan batasan atau pengaturan terhadap lembaga penyedia jasa (penasehat ahli, mediator), tetapi hanya diberikan batasan pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menunjuk seorang mediator atau penasehat ahli. Lantas kemana para pihak akan mencari lembaga penyedia jasa (negosiator, mediator, penilai ahli) profesional ditempuh ? Pertanyaan ini menjadi penting bagi masyarakat terutama dalam kenyataan praktik. Karena itu, paling tidak dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga ADR tersebut. Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

73

Dalam Undang-undang disebutkan lembaga ADR menunjuk mediator atau penasehat ahli yang profesional berdiri secara independen. Jangankan lembaga penyedia jasanya sedangkan syarat-syarat pengangkatan untuk mediator, negosiator, penasehat ahli tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ini.

BAB IV. PENEGAKAN HUKUM HAK ATAS MEREK (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Nomor: 02/ Merek/ 2004/ PN.Niaga/ Mdn) A. Deskripsi Kasus Dalam perkara gugatan pembatalan merek PT. Meroke Tetap Jaya ( Tergugat) dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq. Direktorat Merek (Turut Tergugat) Nomor 02/ Merek/ 2004/ PN. Niaga/ Mdn, tanggal 7 Oktober 2004. Kasus ini berawal ketika tergugat tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat, telah mendaftarkan merek SP-36 pada tanggal 6 Januari 2000 dengan daftar nomor 469.206 dengan merek dagang SP-36 +Logo, daftar nomor 557. 206 tanggal 15 November 2002 keduenya untuk kelas barang 01. penggugat sangat keberatan karena dilakukan Tergugat dengan dilandasi itikad buruk, sebab secara actual penggugat telah menggunakan merek daagang SP-36untuk produk pupuk di Indonesia sejak tahun 1995. Penggugat yang pada awalnya merupakan BUMN yang didrikan pada tahun 1975 yang kemudian berubah menjadi Badan Hukum yang pemegang Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

74

sahmnya adalah PT. Pupuk sriwidjaya (Persero)dan yayasan Petrokimia gresikdan memiliki salah satu kegiatan usaha memproduksi dan memasarkan berbagi macam pupuk di Indonesia. Ksmudian Penggugat, melalui berbgai maam penelitian dan prcobaan pembuatannya pupuk, pada akhirnya dapat membuat pupuk fodfst bsru dslsm skala kelas pabbrik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan Merek SP-36, direalisasikan Penggugat dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah terkait. Kemudian Penggugat mendafarkan merek SP-36+Logo Kebo Mas dengan daftar nomor 478.185 untuk jenis barang pupk fosfat pada tangal 16 Februari 2000 yang termasuk dalam kelas barang 01. Namun, Tergugat mendaftarkan merek dagang SP-36 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yaitu pada tanggal 6 Januari 2000 dengan daftar nomor 469.309 dan merek dagang merek dagang + Logo, daftar Nomor 557.206 tanggal 15 November 2002 keduanya untuk kelas barang 01. dan penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek tersebut, karena dilakukan Tergugat dengan dilandasi dengan itikad buruk dan melakukan gugatan terhadap Tergugat. Selain itu secara actual Pengguagat telah mengajukan merek dagang SP-36untuk produk pupuk di Indonesia sejak tahun 1995, sedangkan Tergugat baru mendaftarkan merek dagang SP-36 dan Logo, daftar nomor 557. 206 pada tangggal 15 November 2002. berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan pendaftaran merek tersebut dilakukan tergugat jelas diilhami merek SP+36Penggugat yang telah digunakan sejak tahun 1995. berdasarkan fakta tersebut, tergugat telah menunggangi keterkenalan merek SSP-36 dan Logo milik penggugat dan tindakan tergugat tersebut jelas dilandasi itikad buruk karena dilakukan secara tidak jujur Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

75

dengan niat tidak baik bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan usahanya. Selain dilandasi itikad buruk, tindakan tergugat mendaftarkan merek dagang SP-36 daftar nomor 469.309 dan merek dagang SP-36 +logo, daftar nomor 557.206 juga bertujuan menyesatkan (misleading ) khalayak ramai dan merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencspsi tujusn secara tidak jujur (dishonestly purpose), dan tindakan tergugat jelas bertentangan dengan ketertiban umum, oleh karena itu sudah selayaknya pendaftaran merek dagang SP36 daftar nomor 469.309 dan merek SP-36+logo daftar nomor 557.206 yang diajukan tergugat agar dibatalkan.terhadap gugatan tersebut, tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juli 2004 yaitu bahwa tergugat telah mendaftarkan merek dagang SP-36 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual i.c Direktorat Merek dengan tanggal pendaftaran 20 Maret 2001, Nomor pendaftaran 469.309 untuk melindungi jenis barang antara lain pupuk, kelas barang 01 sebagaimana ternyata dari sertifikat Merek yang diperoleh Tergugat dari Turut Tergugat bertanggal 20 Maret 2001 Aq nomor: DOO-241, dengan demikian secara yuridis Tergugat mempunyai hak eksklusif atas Merek Dagang SP-36 dengan menggunakannya dalam jangka waktu tertentu yaitu 10 (sepuluh) tahun. Selain itu Tergugat telah mengajukan Permohonan pendaftaran merek dagang SP-36 untuk jenis barang pupuk pada turut tergugat dengan Surat Permintaan Pendaftaran merek diajukan tergugat pada tanggal 6 Januari 2000 tanggal Penerimaan Pendaftaran adalah tanggal 6 Januari 2000 tanggal pendaftaran adalah 20 Maret 2001 No. Pendaftaran 469.309, jenis barang pupuk, kelas barang 01 sesuai sertifikat Merek yang diperoleh tergugat dari Turut Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

76

Tergugat bertanggal 20 Maret 2001 Ag No. D00-241. kemudian Penggugat baru mendaftarkan Merek Dagang SP-36+ Logo Kebomas pada Turut Tergugat dengan tanggal pendaftaran 29 Mei 2001 Daftar No. 478.185 untuk jenis barang pupuk fosfat, kelas barang 01. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, tergugat menyatakan bahwa Tergugat lebih dahulu mendaftarkan Merek Dagang SP-36 pada Turut Tergugat, oleh sebab itu tidaklah berlebihan apabila Tergugat menyatakan dirinya sebagai Pendaftar Merek Dagang Sp-36 secara layak dan jujur tanpa mempunyai niat membonceng, meniru atau menjiplak Merek pihak lain ataupun Merek Penggugat. Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam dunia usaha perdagangan berbagai macam pupuk secara berkesinambungan, dan mulai dirintis cukup lama oleh orang tua Tergugat hingga dapat didirikan suatu perusahaan dengan nama PT.Meroke Tetap Jaya, dan memperdagangkan beraneka ragam jenis pupuk diilhami dan berhubungan dengan usaha yang dikelolanya. Sehingga tidak mengherankan apabila erek dagang yang dipakai dan di daftarkan Tergugat pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.L Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek terdiri dari merek Dagang yang erat kaitannya dengan pupuk yang dipasarkan oleh Tergugat di wilayah Indonesia. Selain itu tergugat tidak pernah mengadakan hubungan dagang dengan Penggugat untuk menjual, memasarkan pupuk jenis fosfat, sehingga dapat menimbulkan inspirasi kepada Tergugat untuk meniru, menjiplak atau memakai Merek SP-36. Dan sebelum didaftarkan oleh Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek telah melalui proses pemeriksaan substantif dalam waktu 9 (sembilan) bulan, telah diumumkan dalam Berita Merek, diperiksa dan diteliti apabila merek SP-36 dan Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

77

SP-36+Logo seekor burung bertentangan dengan ketentuan Pasal 4,5, dan 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pasti merek dagang Tergugat dimaksud tidak dapat didaftarkan oleh Turut Tergugat dalam daftar umum merek, karena dilandasi itikad buruk. Tergugat juga menyatakan bahwa terdaftarnya Merek Dagang SP-36 dan Merek Dagang SP-36+Logo seekor burung milik Tergugat pada Turut Tergugat tidak pernah menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat umum, khususnya mengganggu ketentraman para konsumen pupuk. Turut Tergugat juga melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis tanggal 14 Juli 2004 yang menyatakan bahwa membantah secara tagas seluruh dalil gugatan penggugatkecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas dan menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugatlah mendaftarkan merek tersebut. Selain itu turut Tergugat juga menyatakan bahwa haruslah dibuktikan apakah benar antara Merek Penggugat dan Merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Terkenal dan apakah benar Merek Tergugat terdaftar dalam daftar Umum Merek berdasarkan dengan itikad tidak baik. Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat dan juga Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu : DR. Justina Sri Adiningsih. Setelah diajukan bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama

merek dagang SP-36 untuk

produk pupuk di Indonesia sejak tahun 1995, karena sebagai Badan Usaha Milik Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

78

Negara (BUMN), sejak tahun 1988 telah melakukan berbagai macam penelitian dan percobaan pembuatan pupuk, dan akhirnya pada tahun 1995 Penggugat dapat memproduksi dan memasarkan pupuk fosfat baru dalam skala pabrik, sesuai dengan spesifikasiyang telah ditetapkan, dengan menggunakan merek SP-36, dan selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan merek SP-36+Logo Kebomas daftar nomor 478. 185 untuk jenis barang pupuk fosfat pada tanggal 16 Februari 2000 yang termasuk dalam kelas barang 01 di Indonesia. Tindakan Tergugat mendaftarkan merek SP-36 daftar nomor 469. 309 dan merek dagang SP-36+Logo daftar nomor 557.206 bertentangan dengan ketertiban umum, karena Tergugat berusaha menyesatkan (misleading) khalayak ramai, dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, karena berusaha mencapai tujuan tertentu dengan cara yang tidak jujur (dishonesty purpose), sehingga bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 5 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 5(a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), apalagi terhadap produk Penggugat ini selain telah didaftarkan mereknya juga telah pula didaftarkan patennya.

B. Analisis Terhadap Penegakan Hukum B.1. Aturan-aturan Yang Dipakai Adapun aturan-aturan yang di pakai Hakim dalam memberikan putusan, yaitu: 1. Ketentuan Pasal 6 ayat 1 (b) serta penjelasan Pasal 6 ayat 1 (b) Undangundang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perlindungan Merek Terkenal, Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

79

dan harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2659 K/ Pdt/ 1994. 2. Putusan Mahkamah Agung R.I dalam Merek TANCHO Nomor 667/ K/ Sip/ 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3485 K/ Pdt/ 1992 tanggal 4 Sseptember 1995. 3. Pasal 5, penjelasan Pasal 5(a) dan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lebih menitik beratkan pada sistem konstitutif/ atributif yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya. 5. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya Nomor 1486 K/ Pdt/ 1991 bertanggal 28 November 1995, Pasal 6 ayat 1(b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 jo Penjelasan Pasal 6 ayat 1(b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. 6. Makna dan hakekat ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata s/d Pasal 1890 KUH Perdata dan dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994 dan Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung R.I No. 3038 K/ Sip/ 1986 tanggal 18 September 1986. 7. Ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung R.I No.3609 K/ Pdt/ 1985 tanggal 9 Desember 1987 dan juga Putusan Mahakamah Agung R.I No. 3901 K/ Pdt/ 1985 tanggal 29 November 1988 dapat diketahui bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.


80

8. Pasal 1889 dan Pasal 1890 KUH Perdata yang memberikan kekecualian bagi Pasal 1888 KUH Perdata yang merupakan landasan hukum bagi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 701 K/ Sip/ Pdt/ 1974 tanggal 1 April 1976 menegaskan bahwa “fotocopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya” dan juga Yurisprudensi Tetap MARI No. 3038 K/ Sip/ Pdt/ 1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa “meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”. 9. Pasal 15 ayat (2) dari TRIPs Agreement yang berlaku secara internasional di negara-negara yang memberlakukan TRIPs Agreement dalam peraturan Hak Kekayaan Intelektualnya, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota World Trade Organization serta mengadoptir TRIPs Agreement melalui UU No. 7 Tahun 1994 ke dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (vide Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dari TRIPs Agreement ). 10. Pasal 4 beserta penjelasannya jo Pasal 5 huruf a dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tentang adanya itikad baik dan khususnya bertentangan dengan ketertiban umum sesuai Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Merek TANCHO No. 667/ K/ Sip/ 1972, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1489 K/


81

Pdt/ 1991 dalam perkara merek SONY dan juga Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3485 K/ Pdt/ 1992 tanggal 4 September 1995. 11. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung RI No. 1486/ K/ 1991 tanggal 14 November 1995 serta Pasal 6 bis ayat (3) dari Convention of Paris for Protection of Industrial Property of 20th, March 1883. 12. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/ Pdt/ 1994 tanggal 20 September 1995 jo Pasal 4 dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. 2. Fungsionalisasi dari Organ atau Lembaga Penegakan Hukum Organ atau Lembaga penegakan hukum yang menangani kasus ini melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hanya saja Tergugat memanfaatkan kerja dari lembaga Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktorat Merek, yaitu dengan mendaftarkan merek dagang SP-36 milik Penggugat tersebut. Turut Terggugat dalam kasus ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yaitu secara tegas membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas. Turut Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat adalah Pemilik Merek atas merek SP-36 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Daftar Nomor 469. 309 tanggal 20 Maret 2001 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 01 yaitu: pupuk, pupuk buatan dan pupuk alam, bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi maupun dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan; Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

82

damar tiruan yang tidak diolah, perekat yang dipakai dalam industri, lem kayu, karet, lem besi/ logam dan atas merek SP-36+logo yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Daftar Nomor 557. 206 tanggal 23 Desember 2003 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 01 yaitu: pupuk, pupuk buatan dan pupuk alam, bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi maupun dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, perekat yang dipakai dalam industri, lem kayu, karet, lem besi/ logam. Selain itu Turut Tergugat juga menyatakan bahwa Merek SP-36+PG+Lukisan Kerbau No. 478. 185 tanggal 29 Mei 2001 atas nama Penggugat melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 01 yaitu pupuk fosfat. Turut Tergugat juga menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara jelas dan tegas hanya Tergugat dan Penggugat yang diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan atau memberi ijin kepada siapapun untuk menggunakan Mereknya dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, sehingga dalam hal gugatan Penggugat tersebut bahwa haruslah dibuktikan apakah benar antara Merek Penggugat dengan Merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Terkenal dan apakah benar Merek Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek berdasarkan dengan itikad tidak baik. Turut Tergugat dalam hal ini hanya ingin memaparkan segala fakta-fakta yang telah ada dan dengan mendasarkan atas segala peraturan yang telah ada yang berkaitan dengan pendaftaran atas merek tersebut. Sebab dalam hal ini Penggugat


83

dan Tergugat memang telah benar mendaftarkan merek mereka masing-masing dengan gambar atau logo yang berbeda. Lembaga Penegakan Hukum pengadilan dalam memberikan keputusan juga menggunakan sumber-sumber hukum lainnya seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung dan mendasarkan atas putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hakim dalam memberikan putusan juga memberikan pertimbangan bahwa tndakan Tergugat yang telah mendaftarkan Merek SP-36 sebagai merek dagangnya, padahal Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat telah lebih dahulu menggunakan merek tersebut, sehingga jelas pendaftaran Merek SP-36 tersebut oleh Tergugat dilandasi itikad buruk, karena dilakukan secara tidak jujur dengan niat tidak baik bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata demi kepentingan usahanya yaitu sesuai dengan makna dan ketentuan Pasal 4 beserta penjelasannya jo Pasal 5 huruf a dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tentang adanya itikad tidak baik dan khususnya bertentangan dengan ketertiban umum sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara merek TANCHO Nomor 667/ K/ Sip/ 1972, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1489K/ Pdt/1991 dalam perkara merek SONY dan juga Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 3485K/ Pdt/ 1992 tanggal 4 September 1995. Selain itu sesuai bukti berupa Surat Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 7 Juni 2004 perihal Permohonan menjadi Distributor PT. Petrokimia Gresik, memperlihatkan bahwa Tergugat telah lama mengetahui bahwa Penggugat adalah produsen berbagai macam pupuk di Indonesia, sehingga dapat dipastikan Tergugat juga mengetahui merek SP-36 adalah milik Penggugat yang digunakan untuk produk pupuk, Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

84

dengan demikian tidakan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai persaingan curang yang dapat menyesatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 426 PK/ Pdt/ 1994 tanggal 20 September 1995 jo Pasal 4 dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. 3. Penerimaan atau Respon Pelaku Terhadap Putusan Pihak Penggugat dalam hal ini telah menggunakan merek SP-36 tersebut dan telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah terkait dalam merealisasikan pengembangan pupuk fosfat dengan merek SP-36 (yang lebih dikenal dengan nama Pupuk SP-36) dan Penggugat mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 16 Februari 2000 merek SP-36+logo Kebomas dengan daftar nomor 478.185 yang termasuk dalam kelas barang 01. namun pihak Tergugat telah mendaftarkan merek SP-36 pada tanggal 6 Januari 2000 dengan daftar nomor 469.309 dan merek dagang SP-36+logo, daftar nomor 557.206 tanggal 15 November 2002 keduanya untuk kelas barang 01 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan

usahanya.

Dengan

demikian

tindakan

Tergugat

tersebut

menunjukkan adanya itikad tidak baik. Namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugatlah sebagai pemilik merek pertama atas merek SP-36 tersebut. Tindakan Tergugat mendaftarkan dan mempergunakan merek SP-36 tersebut jelas dapat mengganggu program intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan di Indonesia yang dicanangkan Pemerintah, sehingga dapat menyesatkan (misleadin) khalayak ramai dan Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

85

merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan secara tidak jujur (dishonesty purpose), dan tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan ketertiban umum. Tergugat yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam dunia usaha perdagangan berbagai macam pupuk secara berkesinambungan dan telah mulai dirintis cukup lama oleh orangtua Tergugat hingga dapat didirikan suatu perusahaan dengan nama PT. Meroke Tetap Jaya dan mendaftarkan merek SP-36 tersebut dan dipergunakan Tergugat untuk melindungi barang-barang yang diperdagangkan oleh Tergugat, dalam hal ini tidak terlepas dari jenis-jenis pupuk yang menjadi bidang usaha dan telah ditekuni Tergugat sejak lama. Dengan ini Tergugat menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat mendaftarkan merek SP-36 tersebut tanpa dilandasi atas itikad buruk. Selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa pendaftaran merek SP-36 tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum sebab pendaftaran tersebut dilakukan Tergugat berdasarkan inspirasi yang diilhami atau berorientasi sesuai dengan bidang usaha Tergugat yaitu perdagangan pupuk. Selain itu menurut Tergugat pendaftaran merek SP-36 milik Tergugat tersebut tidak pernah menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat umum, khusus mengganggu ketentraman para konsumen pupuk. Pihak Tergugat juga menjelaskan bahwa merek dagang SP-36 Daftar Nomor 469. 309 dan Merek dagang SP-36+logo seekor burung Daftar No. 557. 206 milik Tergugat secara faktual mempunyai daya pembeda yang menonjol dengan merek dagang lainnya, logo seekor burung merupakan ciri khas/ ciri khusus dan telah cukup lama dipakai Tergugat untuk membedakan dengan Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

86

barang-barang produk pihak lain dan merek dagang Tergugat tersebut diatas tidak termasuk dalam kualifikasi merek dagang yang telah menjadi milik umum. Penerimaan dan respon pelaku terhadap putusan tersebut yaitu menerima putusan tersebut dan menjalankannya yaitu dengan membayar seluruh biaya perkara yang telah ditetapkan kepadanya. Kepada pihak Tergugat yaitu membayar seluruh biaya perkara yang telah terjadi dan dibebankan kepadanya. Sebab berdasarkan keterangan dan bukti-bukt i yang telah diterima oleh Hakim dari para pihak baik dari Penggugat, Tergugat maupun Turut TErgugat, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah.


87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Setelah penulis memaparkan mengenai perlindungan merek di Indonesia bagi pemilik hak atas merek yang sah secara teoritis dan bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran hak merek di Indonesia maka pada bagian akhir dari skripsi ini penulis akan membuat kesimpulan serta mengajukan saran-saran.

A. Kesimpulan 1. Perlindungan Hukum Merek sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah sistem konstitutif yang dapat diketahui dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. sistem konstitutif ini memberikan hak atas merek yang terdaftar. Jadi siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. 2. Kedudukan pemilikan hak atas merek sebagai pemegang merek yang sah adalah adanya kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek yang sah Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

88

dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemegang pertama merek yang bersangkutan, pemilik merek mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. 3. Fungsi Pendaftaran Hak atas Merek dalam Perdagangan Nasional adalah mencegah orang lain untuk merek yang sudah punya reputasi atau tempat pemilik merek terdaftar juga memilki hak untuk mendapat perlindungan hukum hak atas merek dalam wujud ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan pidana serta permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang memilki merek yang sama ia miliki. 4. Dalam penyelesaian perselisihan dan pelanggaran hak atas merek di Indonesia dapat melalui penyelesaian sengketanya di luar pengadilan (non litigasi) yakni menggunakan sarana lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution) maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), yaitu melalui tuntutan pidana ataupun tuntutan perdata.

B. Saran 1. Untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kebijakan hukum merek yang telah didukung aturan baru tentang merek yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka perlu adanya peningkatan peran aparatur hukum melalui pelatihan yang secara khusus menangani pelanggaran hukum merek dan pemberdayaan Hakim pada Pengadilan Niaga untuk mengetahui seluk beluk hukum merek yang berlaku secara Internasional untuk meningkatkan mutu atau kualitas putusan pengadilan terhadap sengketa


89

hukum merek yang mampu menjawab rasa keadilan dan memnuhi substansi hukum yang berlaku sesuai Undang-undang Hukum Merek. 2. Sebagai saran perlu adanya pemberdayaan konsultan hukum merek untuk meningkatkan para pengusaha akan dampak negatif peniruan merek, baik dari sisi ekonomi maupun sanksi hukum yang akan dialaminya. 3. Adanya sosialisasi dari pemerintah dan bekerjasama dengan Dirjen HaKI atas ketentuan tentang merek dan sanksi bagi yang melanggarnya kepada para pelaku ekonomi. 4. Dalam perlindungan hak atas merek sebaiknya dibuat pengaturan yang lebih spesifik dalam menentukan seperti apa yang dapat ditolak oleh Dirjen HaKI dalm kaitannya dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pemakaian merek yang sama yang sejenis ataupun tidak sejenis merek atas barang.


90

Daftar Pustaka Buku-buku : Abdul Kadir Muhammad, Prof., S.H., “Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”, PT. Citra Aditya Bakti, 2001 Ade Maman Suherman., S.H., M.Sc., Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, 2002 Djumhana Muhamad, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 Erma Wahyuni, S.H., T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan., Kebijakan Dan Managemen Hukum Merek, Penerbit YPAPI Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapsel Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Studi Hukum UI, Yogya,2000 Joni Emirzoon., Hukum Bisnis Indonesia, Hak Penerbitan pada PT. Prenhelindo, Jakarta, November, 2000 Lindsey, B.A. Eddy Damian, Simon, Butt, BA.,Tomi Suryoutomo., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2002 Winca Purba : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Merek Menurut Konsepsi UU Merek (UU NO.15 TAHUN 2001) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.02/Merek/2004/PN.Niaga Mdn), 2008. USU Repository © 2009

91

Mahadi., Prof., S.H., Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasonal, Bina Cipta, Medan, 1983 Margono Suyud., Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Amir Angkasa Grasindo, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002 Muis, H. Abdul, S.H., M.S., Bunga Rampai Hukum Dagang, diterbitkan Fakultas Hukum USU, Medan, 1990 Partadireja Iting, Pengetahuan Hukum Dagang, Erlangga, jakarta, 1997 Saidin, O. K., S.H., M.Hum., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Soekardono, R., Hukum Dagang Indonesia, Bian Rakyat, Jakarta, 1983 Sudargo Gautama, Prof., Dr., Rizawanto Winata, S.H., Undang-undang Merek Baru 2001, PT. Citra Aditya Bandung, 2002 Sudjipto Purwo, H. M. N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1984 Tirtaadmijaya, Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1962 Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 196, Januari 2002

Undang-undang : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek


SKRIPSI. Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents