PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH PIHAK TERSANGKA TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENAHANAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor.01/Pid/Pra.Per/2011/PN. STB.) SKRIPSI Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh : DIAN NOVITA SARI 080200019 Departemen Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH PIHAK TERSANGKA TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENAHANAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor.01/Pid/Pra.Per/2011/PN. STB.) SKRIPSI Ditijukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum Oleh : DIAN NOVITA SARI 080200019 Departemen Hukum Pidana
Disetujui oleh : Ketua Departemen Hukum Pidana
(DR. M.Hamdan, SH., MH.) NIP: 195703261986011001
Dosen Pembimbing I
(Abul Khair, S.H., M.Hum) NIP.196107021989031001
Dosen Pembimbing II
(Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum.) NIP.197407252002122002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
DAFTAR ISI
Abstraksi
.......................................................................................
Kata Pengantar
i
...............................................................................
ii
..........................................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................
1
A. Latar Belakang ..................................................................
1
B. Perumusan Masalah
.....................................................
8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan........................................
8
D. Keaslian Penulisan............................................................
9
E. Tinjauan Kepustakaan ....................................................
10
Daftar Isi
1. Pengertian, Tujuan dan Wewenang Praperadilan ......
10
1.1. Pengertian Praperadilan..........................................
10
1.2. Tujuan Praperadilan...............................................
11
1.3. Wewenang Praperadilan.........................................
16
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi ..................... 28 3. Perbedaan Penahanan pada Masa HIR dengan............ 28 4. KUHAP.............................................................................. 31 F. Metode Penelitian................................................................... 34 G. Sistematika Penulisan............................................................ 37 BAB II UPAYA PRAPERADILAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI...............................................38
A. Penyidikan dan Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi..38 1. Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi
.............38
2. Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi
.............45
B. Upaya Paksa yang dapat Dilakukan Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi 1. Penangkapan
............................................... 55
.......................................................... 56
1.1. Pengertian Penangkapan
.................................. 56
1.2. Alasan Penangkapan
................................... 57
1.3. Cara Penangkapan .............................................. 57 2. Penahanan .................................................................... 58 2.1. Pengertian Penahanan
.................................. 58
2.2. Wewenang Dan Jangka Waktu Penahanan..... 59 2.3. Alasan penahanan .............................................. 62 2.4. Tata cara penahanan 2.5. Jenis penahanan 3. Penggeledahan
.................................. 68
.............................................. 69
.......................................................... 73
3.1. Pengertian Penggeledahan .................................. 73 3.2. Tata cara penggeledahan
.................................. 74
4. Penyitaan ...................................................................... 76 4.1. Pengertian Penyitaan
.................................. 76
4.2. Tata Cara Penyitaan
........................................... 77
4.3. Penyimpanan Benda Sitaan ................................. 78 5. Pemeriksaan Surat ...................................................... 78
C. Upaya Praperadilan sebagai Sarana Kontrol dan Tersangka
dalam
Proses
Penyidikan
Melindungi Hak Tindak
Korupsi.......................................................................................... BAB
III
PEMERIKSAAN
PRAPERADILAN
Pidana 83
MENGENAI
SAH
TIDAKNYA PENAHANAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No.01/
A. KASUS
Pid/ Pra.Per/ 2011/ PN.STB).....................................
92
.....................................................................................
92
1. Kasus Posisi
........................................................................
2. Dasar Mengajukan Praperadilan
......................................
92 95
3. Pertimbangan Hakim ..........................................................
107
4. Putusan ............................................................................
127
B. ANALISIS KASUS................................................................
128
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
131
........................................
A. Kesimpulan .............................................................
131
B. Saran ......................................................................
132
DAFTAR PUSTAKA
............................................................
134
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat dan rahmat-Nya lah penulis memiliki kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah menjadi kewajiban dari setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah sebagai syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “ Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 830/ Pid. B/2010/ PN. Mdn. terhadap Perkara Kasus Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP “. Pada penyajiannya, penulis menyadari terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itulah penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan dari karya ilmiah ini. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara beserta seluruh staf-stafnya.
2.
Bapak Dr. M. Hamdan SH. M. H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Liza Erwina SH. M. Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk membuat skripsi ini.
3.
Bapak M. Nuh SH. M. Hum selaku Pembimbing ke I, yang telah menyediakan
dan
meluangkan
waktunya untuk
memberikan
segala
bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 4.
Ibu Dr. Marlina SH. M. Hum selaku Pembimbing ke II, yang telah meyediakan dan meluangkan waktunya untuk memberikan segala bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5.
Bapak Syaiful Azam SH. M. Hum. selaku Dosen Wali penulis, terima kasih atas saran dan petunjuknya kepada penulis selama penulis selama penulis menjalani studi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6.
Seluruh staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan serta mengajarkan segala ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studinya.
7.
Kepada Bapak Subiharta SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan pada putusan yang di analisis Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat melakukan wawancara terkait dengan penulisan skripsi ini.
8.
Kepada Bang Wahyu Probo SH. MH. terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9.
Khusus kepada kedua orang tua ku tercinta, Ayah dan Ibu, Johan Syahputra dan Risnawati, terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah bersusah payah melahirkan dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih saying
sehingga penulis dapat tumbuh sampai saat ini dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Kepada adikku tersayang Agus Dermawan, semoga sukses selalu. 11. Kepada keluarga besar ku, terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan kepada penulis. 12. Kepada teman-teman satu stambuk ’08 serta Abang dan Kakak Senior Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terima kasih atas pertemanan yang telah kita lalui bersama serta bantuan yang telah kalian berikan. 13. Kepada teman-teman organisasi BTM Aladdinsyah, SH., terima kasih penulis hanturkan atas pengalaman organisasi yang telah penulis alami mulai dari penulis masuk kuliah sampai sekarang. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang tidak dapat diucapkan satu per satu. Semoga kiranya kebaikan semua dapat menjadi amal jariyah dan memperoleh balasan dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.
Medan,
Januari
2012 Penulis,
Dian Novita Sari
ABSTRAKSI Dian Novita Sari * Abul Khair, SH., M.Hum ** Rafiqoh Lubis, SH. M.Hum***
Skripsi ini berbicara tentang bagaimana lembaga praperadilan mewujudkan perlindungan hak-hak tersangka dan harkat martabat, apabila tersangka mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Dalam rangka menegakkan keadilan, kepastian hukum serta perlindungan hak-hak tersangka maka pembuat undang-undang membentuk suatu lembaga baru yang sebelumnya belum ada diatur oleh HIR. lembaga tersebut adalah lembaga praperadilan. Prapradilan ini merupakan suatu lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan maupun tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dari uraian di atas maka ditarik permasalahan yang mengangkat tentang : - Bagaimanakah peranan Lembaga Praperadilan dalam melindungi hak terangka - Bagaimanakah implementasi pemeriksaan praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan no.01/Pid/Pra.Per/2011/PN.STB)? Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data skunder yang di peroleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Di samping itu skripsi ini menganalsis putusan praperadian khususnya menyangkut sah tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi yang diperolehya dari pengadilan negeri Stabat. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horisontal. Yang dimaksud dengan pengawasan secara horisontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan terhadap lembaga penyidik dan penuntut umum yang sifatnya sejajar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Keterangan : ∗ Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
