PENGATURAN BATAS WILAYAH LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN RELEVANSINYA DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
SKRIPSI Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH :
LIA RIZKI ARISANDY HARAHAP NIM : 110200028
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: NAMA
: LIA RIZKI ARISANDY HARAHAP
NIM
: 110200028
DEPARTEMEN
: HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI
: PENGATURAN BATAS WILAYAH LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUAN
RELEVANSINYA
DENGAN
NITED
NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
Dengan ini menyatakan: 1. Bahwa isi yang saya tulis tersebut diatas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. 2. Apabila terbukti di kemudian hari skripsi tersebut ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
Medan, 27 APRIL 2015
LIA RIZKI ARISANDY HARAHAP 110200028
PENGATURAN BATAS WILAYAH LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN RELEVANSINYA DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 SKRIPSI Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH :
LIA RIZKI ARISANDY HARAHAP NIM : 110200028
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Internasional
CHAIRUL BARIAH, SH.,M.HUM NIP. 195612101986012001 DosenPembimbing I
PROF. SUHAIDI, SH.,M.HUM NIP. 196207131988031003
DosenPembimbing II
ARIF, SH.,M.HUM NIP. 1964033019930310
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirrahim Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang di ridhoi Allah SWT. Adapun skripsi ini berjudul : “pengaturan batas wilayah laut menurut undang-undang no. 32 tahun 2014 tentang kelautan relevansinya dengan united nations convention on the aw of the sea 1982” Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan di dalam penulisannya, oleh karena itu penulis berharap adanya masukkan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi agar dapat dipergunakan oleh masyarakat dimasa yang akan datang. Pelaksanaan penulisan skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada
kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Runtung, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Syarifuddin Hasibuan, SH.MH.DFM selaku Wakil
i
Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta Bapak Dr. Ok. Saidin, SH.M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2. Ibu Chairul Bariah, SH.M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH.M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Prof. Suhaidi, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan arahan-arahan serta bimbingan didalam pelaksanaan penulisan skripsi ini. 5. Bapak Arif, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan arahan-arahan serta bimbingan didalam pelaksanaan penulisan skripsi ini. 6. Kepada orang tua saya Ismed Darwis Harahap dan Siwi Pujiarti yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat kepada saya. 7. Kepada kakak dan adik-adik saya,Winda Riana Sari Harahap,SE dan Adetia Pratiwi Harahap serta seluruh keluarga besar dan terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum USU. 8. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 9. Seluruh staf administrasi dan pegawai yang turut serta membantu saya dalam proses administrasi selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Hukum USU yang telah memberikan pengalaman organisasi.
ii
11. Teman-teman terdekat saya Dyan, Viza, Devy, Dendi, Inal, Haris, Fadel, Wahyu, Danil, Nanda, Ricky, Hafiz, Adi, Fairuz, Imam, Agung, Febi, Sani, Dita, Intan,Sebrina yang selalu menemani saya dalam proses pembuatan skripsi saya ini. 12. Kepada Mahasiswa/i Fakultas Hukum USU stambuk 2011 yang selama menjalani perkulihan. 13. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Medan,
Mei 2015
Penulis,
iii
ABSTRAK Suhaidi* Arif** Lia Rizki Arisandy Harahap*** Wilayah suatu negara yang kita kenal seperti udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentulah yang mempunyai wilayah laut yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat di pegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain. Dalam hal berlakunya secara internasional tentang hak klaim terhadap wilayah laut teritorial baru puncaknya pada tahun 1982 telah disepakati bahwa lebar laut teritorial suatu negara 12 mil dengan adanya Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (United nations convention On the Law oh the Sea of 1982), dalam konvensi hukum laut ini negara Indonesia telah melakukan ratrifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Dengan adanya klaim terhadap wilayah laut sampai 12 mil laut teritorial tersebut memberikan perluasan terhadap wilayah negara khusunya negara Indonesia, dan negara-negara lain pada umumnya. Pada zaman modern ini dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang kelautan untuk mengukur jarak laut dari wilayah darat yang diberlakukan secara universal dan secara yuridis yang telah memberikan kepastian hukum yang dianut oleh hukum internasional dan secara faktual dapat merupakan perluasan wilayah kekuasaannya.
Pada akhir tahun 2014 Indonesia menetapkan pengaturan tentang kelautan, Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. pengaturan ini merupakan pengaturan pertama yang di bentuk mengenai kelautan di Indonesia. Pengaturan yang disahkan pada Oktober 2014 ini tidak lepas juga dengan ketentuan Hukum Laut Internasional. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Normative dan metode penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Normative dikonsepkan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan (library research). Dari metode penelitian dan latar belakang diatas saya mengambil rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan Indonesia mengenai batas wilayah laut, dan bagaimana relevansi pengaturan batas wilayah laut dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang kelautan dengan UNCLOS 1982. Dalam penulisan ini yang menjadi kesimpulan adalah mengenai pengaturan nasional mengenai batas wilayah laut di Indonesia yang merupakan sebagai negara kepulauan dan Relevansi dalam pengaturan nasional di Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang No.32Tahun 2014 Tentang Kelautan mengenai batas wilayah laut dengan Hukum Internasional dalam UNCLOS 1982.
*Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Keperdataan FH USU **Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Keperdataan FH USU *** Mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan FH USU
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i ABSTRAK............................................................................................................................ iv DAFTAR ISI........................................................................................................................ v BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang......................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah................................................................................. 2 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………………… 6 D. Keaslian Penulisan……………………………………………………... 7 E. Tinjauan Kepustakaan………………………………………………….. 8 F. Metode Penelitian……………………………………………………… 8 G. Sistematika Penulisan………………………………………………….. 10
BAB II
PENGATURAN TENTANG BATAS WILAYAH LAUT A. Indonesia sebagai negara kepulauan........................................................ 13 B. Wilayah Yuridiksi Indonesia a. Negara Kepulauan………………………………………………….. 24 b. Laut Teritorial……………………………………………………… 27 c. Zona Ekonomi Eksklusif……………………………………………30 d. Zona Tambahan……………………………………………………. 35
BAB III
RELEVANSI UNDANG-UNDANG NO.34 TAHUN 2014 DENGAN UNCLOS 1982 A. Hubungan Laut Teritorial Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Dengan UNCLOS 1982………………………………………………... 39 B. Hubungan Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Dengan UNCLOS 1982………………………………………….. 45 C. Hubungan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Dengan UNCLOS 1982…………………………………... 50
v
D. Hubungan Zona Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Dengan UNCLOS 1982………………………………………….. 59 E. Hubungan Landas Kontinen Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Dengan UNCLOS 1982………………………………………….. 63
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN………………………………………………………… 73 B. SARAN………………………………………………………………… 74
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………… 75
vi
