1
TINJAUAN YURIDIS SINKRONISASI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG SERTA AKIBAT HUKUMNYA SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara Oleh RUBY AGNESIA GINTING 090200277
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN HUKUM AGRARIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
2
ABSTRAK
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional . Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia . Manfaat itu dapat dibedakan secara langsung dan tidak langsung.Sebagai suatu Negara yang berdaulat dan mempunyai sumber daya hutan yang begitu luas tentunya sudah mempunyai konsep tata kelolah hutan yang tidak lepas dari ideologi penguasaan hutan yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa , “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa Negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun pengusaan ini terbatas, yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam usaha menjaga hutan, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan instrument hukum dalam pengelolaan hutan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya penegakan hukum di bidang kehutanan untuk memberikan kepastian hukum. Permasalahannya peraturan-peraturan yan dibuat oleh pemeritah pusat ataupun daerah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, tidak cuma itu saja peraturan-peraturan kehutanan yang di buat oleh pemerintah tidak sejalan dengan peraturanperaturan lainnya di luar kehutanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penilitian empiris. Alat / instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan studi dokumen (library research) yakni pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara teori dan asas-asas hukum yang sesuai berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan di adakannya penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa peraturanperaturan kehutanan yang ada saat ini masih mengalami in-sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan lain dan kenyataan di lapangan. Sehingga mengakibatkan carut marutnya peraturan-peraturan kehutanan.dengan ketidak jelasan peraturan-peraturan kehutanan ini berdampak kepada masyarakat sekitar,oleh sebab itu pemerintah harus memperjelas peraturan-peraturan tersebut sehingga tidak menimbulkan ketidak jelasan. Penelitian ini dibuat untuk memberi masukan kepada pembaca atau pemerintah yang bersangkutan untuk dapat mencari solusi dalam masalah kehutanan agar antara peraturan-peraturan kehutanan dan peraturan lainnya sejalan atau sinkron ,begitu juga dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah pusat dan peraturan daerah. sehingga tidak terjadi ketidak jelasan peraturan-peraturan yang terjadi dilapangan seperti yang saat ini sedang marak terjadi.
i Universitas Sumatera Utara
3
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesai penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Administrasi Negara Program Kekhususan Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Judul
skripsi
ini berjudul “Tinjauan Yuridis Sinkronisasi Undang-
undang Kehutanan Dengan Undang-undang Pokok Agraria Dikaitkan Dengan Undang-undang Penataan Ruang Serta Akibat Hukumnya”. Pemilihan judul ini didasari dengan jurusan yang penulis dalami di bangku perkulihan yaitu jurusan Hukum Agraria dan ketertarikan penulis tentang masalah kehutanan. Terselesaikan penulisan skripsi ini tidak hanya usaha dan kemampuan penulis sendiri, tetapi juga atas bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, maka itu perkenankan lah penulisan mengucapkan terima kasih dengan rasa hormat kepada: 1.
Bapak Prof.DR. Runtung Sitepu, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan.
2.
Bapak Prof.DR. Budiman Ginting, SH.M.Hum selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3.
Bapak Syafruddin Hasibuan ,SH, MH, DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
ii Universitas Sumatera Utara
4
4.
Bapak Muhamad Husni, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5.
Ibu Suryaningsih, SH, M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara.
6.
Bapak Prof.DR.M.Yamin, SH.MS.CN. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7.
Ibu Zaidar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saya bimbingan dan arahan dalam penulisan skripi ini.
8.
Bapak Affan Mukti, SH, M.Hum. dan Ibu Mariati Zendrato,SH.MH. selaku Dosen Program Kekhususan Agraria
9.
Ibu DR. Idha Apriliana Sembiring, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
10.
Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cinta yang telah membesarkan saya dengan kasih sayang, perhatian yang penuh dan juga dukungan moral dan senantiasa memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11.
Teman-teman saya yang telah memberikan saya dukunga dan moral untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan
karunia –Nya kepada Bapak ,Ibu dan rekan-rekan sekalian. Penulis menyadari bahwa penyususnan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan maupun isinya serta keterbatasan kemampuan dari penulis, untuk
iii Universitas Sumatera Utara
5
itu penulis senantiasa menerima saran ataupun kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak agar wujud skripsi ini menjadi lebih sempurna.
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi pembaca.
Medan, Penulis
(Ruby Agnesia Ginting)
iv Universitas Sumatera Utara
6
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK ..................................................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................. BAB I
PENDAHULUAN ......................................................................... 1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1.2 Perumusan Masalah .............................................................. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .............................................. 1.3.1 Tujuan Penulisan ......................................................... 1.3.2 Manfaat Penulisan ....................................................... 1.4 Keaslian Penulis .................................................................... 1.5 Tinjauan Pustaka ................................................................... 1.5.1 Hukum Kehutanan ....................................................... 1.5.2 Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan ........................... 1.5.3 Sejarah Hukum Kehutanan .......................................... 1.6. Metode Penelitian ................................................................ 1.7 Sistematika Penulisan ...........................................................
BAB II
KAIDAH HUKUM KEHUTANAN DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERATURAN KEHUTANAN.... 2.1 Kaidah Hukum Kehutanan .................................................... 2.2 Kebijakan Hukum Kehutanan di Indonesia .......................... 2.3 Kebijakan Hukum Pidana yang Megatur Kehutanan di Indonesia ............................................................................... 2.3.1 Undang-undang No.5 Tahun 1967 Pasal 19 Ayat (1) dan PP No.28 tahun 1985 ............................................ 2.3.2 Undang-undang No.5 Tahun1990 ................................ 2.3.3 Undang-undang No.41 Tahun 1999 .............................
BAB III SINKRONISASI PERATURAN - PERATURAN KEHUTANAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN LAIN .............................................................................................. 3.1 Undang-undang Nomor 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan……………………………………………….. ... 3.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ..................................................
i ii v 1 1 4 5 5 5 6 7 7 10 11 28 29
31 31 35 40 41 45 46
54 54 56
v Universitas Sumatera Utara
7
3.3 3.4 3.5
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ............................................................................ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang .................................................................................... Sinkronisasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan in-sinkronisasi Peraturan-peraturan tersebut. .................................................
BAB IV PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM MASALAH KEHUTANAN ......................................................... 4.1 Kebijakan Legislasi Dalam Undang-undang Kehutanan ..... 4.2 Kebijakan Hukum Pidana Pada Pengelolahan Hutan ........... 4.3 Ketidakjelasan Penentuan Kawasan di Indonesia ................. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 5.1 Kesimpulan ............................................................................ 5.2 Saran.......................................................................................
59 64
69
75 75 84 91 100 100 100
DAFTAR PUSTAKA
vi Universitas Sumatera Utara
