RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Hari Tanggal Pukul Pimpinan Rapat Acara
: : : : :
Selasa 16 Agustus 2016 Agus Wibowo Pengesahan Ranperda tentang : 1. Penyampaian hasil Pembahasan Laporan Pansus Terhadap Ranperda Tentang Perubahan ketiga Perda Kabupaten Bintan nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Terhadap Ranperda Perubahan ketiga Perda Kabupaten Bintan nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 3.
Penyerahan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Terhadap Perda Perubahan ketiga Perda Kabupaten Bintan nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dari Pimpinan Dprd Kepada Bupati Bintan. disejalankan dengan penyerahan Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Anggaran ( KUA ) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Perubahan Tahun Anggaran 2016 dari Bupati Bintan Kepada Pimpinan DPRD.
4. Penyampaian penjelasan Kepala daerah terhadap Ranperda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Serta Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Anggaran ( KUA ) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( PPAS ) perubahan tahun anggaran 2016. 5. pandangan umum fraksi fraksi 6. pendapat akhir kepala daerah terhadap persetujuan bersama tentang perda Perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah dan Perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan jawaban / tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi.
1
Anggota yang hadir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Pimpinan Rapat Sekretaris Turut Hadir
: Lamen Sarihi, SH, MH Agus Wibowo H. Tri Jono, S.Kom, MM Bani Suparti, A. Md Hesti Gustrian, S.ST Muttaqin Hj. Fiven Sumanti, S. IP Zulkifli, S. Pd Agustinus Purba,ST Daeng M. Yatir, SH Zulfaefi, SE H. Amran, S.IP Drs. Muh Zuhdi Drg. Raja Miskal Umar Ali Rangkuti, A. Md Eddy Tiawarman, SP Andreas Salim Hasriawady Azman, SE Sahak Suardi. S.Sos H. Nesar Ahmad, S.IP Hj. Siti Maryani, S. Kom
: Agus Wibowo : Agusnawarman, M.Si
: Wakil Bupati. Para Pejabat Eselon II,III dan IV dijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bintan Wartawan.
JALANNYA RAPAT Protokol Asalamualaikum Warahmatullahiwabarokatuh, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Selasa 16 Agustus 2016 dimulai Pembukaan Rapat Paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bintan. Agus Wibowo/ Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bintan : Sekapur sirih seulas pinang Untuk bekalan dalam perjalanan Tersusun kata selamat datang Tuk para hadirin dan para undangan
2
Merah dan manis sibuah rambutan Mari dibeli diteluk bintan Evaluasi pengelolaan apbd telah dilaksanakan DPRD meningkatkan fungsi pengawasan Berdenting indahnya irama dan alunan Terangkai sebuah lagu hiburan Sungguh pentingnya pengelolaan dan penerapan Demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Bercocok tanam dimusim hujan Menanam padi jenis unggulan RPJMD cerminan kebijakan pembangunan Keberhasilan pembangunan 5 tahun kedepan Dari lobam ke tanjung uban Singgah ke busung membeli mendoan Hari ini penandatanganan nota kesepakatan LPP dan RPJMD menunggu persetujuan Bismillahirrahmannirrahim, assalamualaikum wr. Wb, selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat saudara Bupati Bintan, yang terhormat Wakil Bupati Bintan, yang terhormat Ketua, wakil ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dan Saudara para Pejabat Eselon II, III, IV dijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan, Saudara Para Camat, Lurah/ Kepala Desa Se – Kabupaten Bintan, Saudara Pimpinan BUMN, bumd dan swasta lainnya, Saudara Rekan-Rekan Wartawan, Saudara Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Hadirin Para Undangan yang berbahagia Pertama tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat allah s.w.t karena berkat limpahan rahmat dan karunianya pada pagi yang berbahagia ini, di pertengahan bulan agustus ini , kita masih dalam keadaan sehat wal afiat , dan dapat bertemu kembali , berkumpul dan hadir diruangan sidang paripurna ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna dprd kabupaten bintan dengan acara : 1. penyampaian hasil pembahasan laporan pansus terhadap ranperda tentang : a. perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. b. perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum 2. penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama terhadap perda : a. perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. b. perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum 3. penyerahan nota kesepakatan persetujuan bersama terhadap perda tentang : a. perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. b. perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dari pimpinan dprd kepada bupati bintan. dan penyerahan ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah serta rancangan kebijakan umum anggaran anggaran ( KUA ) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( PPAS ) perubahan tahun anggaran 2016 dari bupati bintan kepada pimpinan dprd. 4. penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah serta penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran 3
anggaran ( KUA ) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( PPAS ) perubahan tahun anggaran 2016. 5. pendapat akhir kepala daerah terhadap persetujuan bersama tentang perda a. perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. b. perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum 6. pandangan umum fraksi fraksi dan jawaban / tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi. pada kesempatan yang berbahagia ini , tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna dewan pada hari ini. dan kami segenap pimpinan , anggota dprd serta keluarga sekretariat dprd kabupaten bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke 71 tahun yang akan kita rayakan besok rabu pada tanggal 17 agustus 2016 , semoga gegap gempita dan semangat perjuangan kita di dalam mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ini yaitu dengan membangun negeri selalu membara dan tidak pernah pudar demi kesejahteraan masyarakat kita khususnya kesejahteraan masyarakat kabupaten bintan yang kita cintai ini. saudara bupati bintan dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan. berdasarkan tata tertib dprd kabupaten bintan no.021/kpts/dprd-bintan/2014 pasal 84 ayat 2 point b dikatakan rapat paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dprd bintan. sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang anggota dprd bintan dengan perincian hadir 23 orang, karena anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka rapat paripurna dprd kabupaten bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini. dengan mengucapkan bismillahirrahmannirrahim maka rapat paripurna dprd kabupaten bintan pada hari ini selasa tanggal 16 agustus 2016 pukul 11.00 Wib saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. ===== palu diketok 3 (tiga) kali ====== saudara bupati bintan dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan. berdasarkan amanat undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, amanat undang undang ini dalam rangka untuk mewujudkan tata kehidupan yang aman , sejahtera, dan berkeadilan maka perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah perlu diatur penyelenggaraan pemerintahannya dengan memberikan kewenangan seluas luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah yang maksimal untuk daerah melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang tentu saja kebijakan ini juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi , pemerataan , berkeadilan, tetap adanya peran serta dari masyarakat, akuntabilita dan tetap memperhatikan potensi daerah serta kemampuan masyarakat didaerah tersebut.
4
saudara bupati bintan dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan. berdasarkan amanat undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, kebijakan perangkat daerah dalam hal ini bertujuan untuk : 1. mendorong secara efektif dalam melayani seluruh lapisan masyarakat , maka dipandang perlu untuk menata ulang kelembagaan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan antar susunan pemerintahan, sebagai bagian dari penguatah otonomi daerah dan reformasi birokrasi. 2. penyesuaian dari susunan perangkat daerah harus menjadikannya sebuah lembaga yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya dilihat dari sisi pembiayaan karena mengingat saat ini proporsi biaya birokrasi jauh lebih besar dari 50 %. 3. mendorong terwujudnya sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar jelas stakeholder stakeholder dari kementerian atau non kementerian yang mana sajakah yang berada di propinsi dan kabupaten kota seluruh indonesia. 4. memastikan tersedianya dukungan personel dalam perangkat daerah yang memadai baik dalam jumlah maupun dalam standar kompetensi yang diperlukan yaitu perangkat daerah yang berkualitas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sehingga pemerintah daerah memiliki birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam segala aspek baik jumlah , kualitas dan kemampuannya. 5. menciptakan sinergi didalam perencanaan pembangunan antara kementerian dan lembaga non kementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional untuk itu kita harapkan dalam perda perangkat daerah kita nanti tetap memperhatikan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah tetap harus memperhatikan asas efektif, efisien, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah ,pembagian habis serta tata kerja yang jelas dan lebih fleksibel dalam rentang kendali. selanjutnya acara pada hari ini juga selain penyampaian ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah akan disejalankan juga dengan penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran ( KUA ) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( PPAS ) perubahan tahun anggaran 2016 yang akan diserahkan oleh bupati bintan kepada dprd bintan. rancangan kebijakan umum anggaran ( KUA ) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( PPAS ) perubahan tahun anggaran 2016 adalah sangat penting karena merupakan dasar dari penyusunan ranperda perubahan apbd tahun anggaran 2016. untuk itu diharapkan pembahasan rancangan kua ppas perubahan tahun anggaran 2016 ini , dapat berjalan tepat waktu agar penyusunan rka skpd dan penyusunan rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2016 sesuai dengan agendanya dan tetap dapat menjaga kualitas pembahasan rancangan kua ppas perubahan tahun anggaran 2016 berjalan dengan baik , mengingat saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan agustus , kami menghimbau agar pembahasan nya dapat berjalan cepat dan tepat waktu agar rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2016 dapat segera disampaikan ke dprd mengingat tahun anggaran 2016 hanya tinggal 4 bulan lagi .
5
untuk itu kita harapkan komitmen dan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif di dalam pembahasan rancangan kua – ppas perubahan tahun anggaran 2016 ini , sehingga penetapan persetujuan bersama kua ppas perubahan tahun anggaran 2016 ini dapat segera kita paripurnakan paling lambat akhir agustus 2016 ini . hal ini semua demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten bintan yang kita cintai dengan komitmen bahwa kepentingan masyarakat kabupaten bintan adalah yang paling menjadi prioritas utama. sekali lagi sebelumnya kami ingin mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya, dari tim badan anggaran dprd kabupaten bintan bersama tapd serta skpd skpd terkait. semoga penyampaian rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2016 ini juga dapat berjalan tepat waktu dan dapat kita sahkan segera.. Protokol Penyampaian hasil Pembahasan Laporan Pansus terhadap Ranperda Perubahan Ketiga Perda Nomor I Tahun 2011 Tentang Pajak dan Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2011 tentang
retribusi jasa umum. Kepada juru bicara Pansus disilakan. Hj. Fiven Sumanti, S. IP/ Sekretaris Pansus Assalamu’alaikum wr. Wb Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan Yth. Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Bintan Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Yth. Saudara Camat / Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Bintan Yth. Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta Para Hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan ini, perkenankanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Pansus hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Ranperda tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam keadaan sehat wal’afiat, sejahtera lahir maupun batin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan tersebut di atas pada forum yang terhormat ini. Demikian halnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Bintan serta Pihak Eksekutif yang telah bekerja sama mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembahasan Ranperda tersebut diatas, sampai dengan disahkannya pada hari ini.
6
Hadirin yang kami hormati, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dasar dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk dilakukan penyesuaian tarif, khususnya penyesuaian terhadap tarif pada Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan dasar perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya sehingga Retribusi penggantian biaya cetak peta dihapuskan. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal uji materi tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mencabut penjelasan atas Psal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pengaturan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus diubah; 3. Telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang perdagangan khusunya pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berupa tera, tera ulang berada di Kabupaten sehingga pungutan Retribusi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Hadirin yang kami hormati, Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Bintan telah melaksanakan pembahasan terhadap Kedua Ranperda tersebut di atas pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 sesuai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 013/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 dengan komposisi sebagai berikut : 1. Umar Ali Rangkuti, A.Md Ketua 2. Azman, SE Wakil Ketua 3. Hj. Fiven Sumanti, S.IP Sekretaris 4. H. Amran, S.IP Anggota 5. Suardi, S.Sos Anggota 6. drg. Raja Miskal Anggota 7. Muttaqin Anggota 8. Eddy Tiawarman, SP Anggota 9. Agustinus Purba, ST Anggota 10. Andreas Salim Anggota 11. Hj. Siti Maryani, S.Kom Anggota 12. Bani Suparti, A.Md Anggota Dalam pembahasan Ranperda tersebut di atas Pansus II telah melaksanakan Rapat Internal maupun Rapat Kerja dengan Pihak Eksekutif dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, sehingga pembahasan cukup efektif dan efesien, hasil pembahasan Pansus dapat kami sampaikan sebagai berikut :
7
I.
Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 1. Materi Ranperda yang diajukan oleh Pihak Eksekutif pada Pasal 16 yang sebelumnya berbunyi tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); disepakati oleh Pansus tetap mempunyai klasifikasi untuk tiap jenis obyek Pajak Hiburan, sehingga berbunyi : Pasal 16 Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : a. Untuk jenis tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); c. Penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian berupa show, pergelaran musik, pasar seni dengan pembayaran tiket masuk, pergelaran busana, kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen); d. dihapus e. Penyelenggaraan club malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen); f. Permainan billyard dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen); g. Permainan ketangkasan yang tidak mengandung unsur perjudian sebesar 10% (sepuluh persen); h. dihapus i. Penyelenggaraan permainan bowling, pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 10% (sepuluh persen); j. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, refleksi dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen); k. Mandi uap (steambath), spa, mandi sauna dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen); l. dihapus m. Penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi, dan tempat wisata lainnya dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l pasal ini. 2. Pasal 27 tarif penerangan jalan sebesar 7% (tujuh persen) Disepakati oleh Pansus sebesar 5% (lima persen) atau kembali pada substansi yang telah ditetapkan pada Perda Perubahan Kedua tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dikarenakan pada tahun 2017 Penerangan Jalan Umum diwacanakan menggunakan sistem meterisasi, sehingga terjadi penghematan atau efesiensi biaya.
II. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Hasil pembahasan Pansus bersama Pihak Eksekutif disepakati tidak ada perubahan terhadap substansi pada materi Ranperda yang diajukan, hanya terjadi perbaikan penulisan serta pergeseran ayat pada Pasal 42 (hasil pembahasan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini).
8
IV. Penutup Demikian laporan Pansus II yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian. akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do’a semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoi-Nya. serta selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-tugas kita untuk membangun Kabupaten Bintan lebih maju dan sejahtera. Gunung Bintan Hutannya rimbun Banyak Merpati terbang disana Pajak dan retribusi untuk Membangun Menuju Bintan Gemilang yang Sejahtera Billahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Bandar Seri Bentan, 16 Agustus 2016 Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan . Ketua, Umar Ali Rangkuti, A.Md ditandatangani. Sekretaris, Hj. Fiven Sumanti, S.Ip ditandatangani Agus Wibowo/wakil ketua setelah bersama-sama kita mendengarkan hasil pembahasan laporan pansus terhadap ranperda : a. perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. b. perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum maka pada prinsipnya , menerima dan menyetujui terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditandatangani nota kesepakatan bersama nya. namun demikian kami akan tanyakan juga kepada seluruh anggota dprd bintan yang terhormat apakah kedua rancangan peraturan daerah ini , dapat kita setujui penandatanganan nota kesepakatan bersamanya ? ... rapat dewan : ( setujuuuuu ) ===== palu diketok 1 ( satu ) kali ======= Protocol: penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama terhadap perda perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah dan perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum penyerahan nota kesepakatan persetujuan bersama perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah dan perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dari pimpinan dprd kepada bupati bintan. disejalankan dengan penyerahan ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah serta rancangan kebijakan umum anggaran anggaran ( kua ) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( ppas ) perubahan tahun anggaran 2016 dari bupati bintan kepada pimpinan dprd. kepada unsur pimpinan dprd dan bupati bintan di silakan mengambil tempat / unsur 9
( pelaksanaan penyerahan nota kesepakatan persetujuan bersama penyerahan nota kesepakatan persetujuan bersama perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah dan perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dari pimpinan dprd kepada bupati bintan. ) pimpinan dan bupati bintan disilakan kembali ke tempat . penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah serta penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran anggaran ( kua ) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( ppas ) perubahan tahun anggaran 2016. Wakil Bupati Bintan/Drs. H. Dalmasri Syam,MM: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yth. Sdr.
Ketua, Wakil Ketua Dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
Yth. Sdr.
Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan;
Yth. Sdr.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
Yth. Sdr.
Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Dan Pimpinan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Serta Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia;
Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Swt – Tuhan Yang Maha Esa, Atas Limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya, Sehingga Pada Kesempatan Ini Kita Dapat Hadir Pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dengan Agenda Pengesahan Perda, Penyampaian Kebijakan Umum Apbd Dan Ppas Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Serta Pengajuan Ranperda Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Dengan Disahkannya Perda Perubahan Pajak Dan Retribusi Jasa Umum Kami Ucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Sebesar-Besarnya Atas Usaha Serta Kerja Keras Panitia Khusus Dalam Membahas Perda Perubahan Pajak Dan Retribusi Jasa Umum. Semoga Ranperda
Perubahan Pajak Dan Retribusi Jasa Umum Ini
Dapat
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Setelah Perda Ini Disetujui Akan Ditindak Lanjuti Dengan Evaluasi Ke Gubernur Kepulauan Riau. Setelah Disahkan Dapat Segera Untuk Di Sosialisasikan Masyarakat Bintan Khususnya Dan Meningkatkan Intensifikasi Pajak Hiburan. Serta 10
Dppkd
Dapat
Skpd Terkait Dapat Memungut
Retribusi Sesuai Dengan Peraturan Daerah Ini Tanpa Mengabaikan Peningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Hadirin Yang Berbahagia.
Pada Kesempatan Ini Juga Kami Menyampaikan Kebijakan Umum Apbd Dan Ppas Perubahan Apbd, Disusunnya Kebijakan Umum Apbd Dan Ppas Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Sabagai Upaya Mengakomodir Dan Mengintegrasikan Kondisi Dan Dinamika Perkembangan Fiskal Dimana Program Dan Kegiatan Pembangunan Di Kabupaten Bintan Harus Disikapi Dan Dicermati Dengan Seksama Dalam Kerangka Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Menekankan Kepada Penguatan Dan/Atau Penajaman Terhadap Capaian Maupun Outcome Program Dan Kegiatan.
Dengan Kata Lain, Kebijakan, Strategi, Prioritas Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2016, Tetap Ditujukan Pada Proses Penanganan Masalah-Masalah
Pembangunan,
Yang
Dianggap
Strategis
Dan
Prioritas
Bagi
Pembangunan Daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Kebijakan
Perencanaan
Program
Dan
Kegiatan
Yang
Selanjutnya
Diimplementasikan Dalam Suatu Rancangan Penganggaran Daerah Baik Dari Sisi Penerimaan
Maupun
Sisi
Pengeluaran,
Landasan
Penyesuaiannya
Sebagaimana
Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Menyebutkan Yaitu Perubahan Apbd Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran (Kua); Keadaan Yang Menyebabkan Harus Dilakukan Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan, Dan Antar Jenis Belanja; Keadaan Yang Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Harus Digunakan Untuk Tahun Berjalan; Keadaan Darurat; Dan Keadaan Luar Biasa.
Kondisi Tersebut Merupakan Beberapa Hal Yang Mendasari Dilakukannya Perubahan Ataupun Penyesuaian Terhadap Kebijakan Umum Apbd Kabupaten Bintan Tahun
Anggaran
2016.
Penyesuaian
Tersebut
Diharapkan
Dapat
Mewujudkan
Keterpaduan Perencanaan Dengan Mempertajam Prioritas Kegiatan Pembangunan 11
Daerah Yang Ingin Dicapai Secara Merata Dan Optimal Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bintan.
Selanjutnya Perkenankan Kami Menyampaikan Secara Garis Besar Kebijakan Umum Anggaran Dan Ppas Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016, Sebagai Berikut:
Pendapatan Daerah Dalam Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Daerah, Diproyeksikan Sebesar 976,03 Milyar Rupiah Lebih, Yang Berarti Meningkat Sebesar 67,36 Milyar Rupiah Lebih Atau 7,41 Persen Apabila Dibandingkan Dengan Proyeksi Pendapatan Daerah Dalam Apbd Murni Tahun Anggaran 2016, Yang Ditargetkan Sebesar 908,67 Milyar Rupiah Lebih.
Dilihat Dari Komposisi Pendapatan Daerah, Jumlah Pendapatan Asli Daerah Mengalami Kenaikan Sebesar 7,86 Milyar Rupiah Lebih; Dana Perimbangan Mengalami Kenaikan Sebesar 58,50 Milyar Rupiah Lebih; Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Mengalami Kenaikan Sebesar 994,46 Juta Rupiah Lebih.
Belanja Daerah Dari Sisi Anggaran Belanja Daerah, Maka Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran
2016
Diupayakan
Dengan
Pengaturan
Pola
Pembelanjaan
Yang
Proporsional, Efesien Dan Efektif. Secara Umum Belanja Daerah Pada Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2016 Direncanakan Sebesar 993,75 Milyar Rupiah Lebih, Yang Terdiri Dari Belanja Tidak Langsung Sebesar 516,94 Milyar Rupiah Lebih, Sedangkan Belanja Langsung Sebesar 476,81 Milyar Rupiah Lebih.
Pembiayaan Daerah Mengalami Perubahan, Terutama Dari Sisi Penerimaan Pembiayaan. Pada Tahun 2016 Penerimaan Pembiayaan Berasal Dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu (Silpa) Sebesar 10,87 Milyar Rupiah Lebih.
Dari Komposisi Pendapatan Dan Belanja, Bahwa Defisit Tahun Anggaran 2016 Sebesar 17,71 Milyar Rupiah Lebih. Sedangkan Dari Penerimaan Dan Pengeluaran 12
Pembiayaan Tersebut, Kemampuan Pembiayaan Netto Sebesar 9,3,76 Milyar Rupiah Lebih, Sehingga Secara Struktur Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Sebesar 8,34 Milyar Rupiah Lebih.
Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengatur Beberapa Perubahan Cukup Signifikan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Salah Satu Yang Dilihat Secara Mendalam Dan Komprehensif Menyangkut Perangkat Daerah. Dimana Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Tidak Mungkin Dapat Dilaksanakan Kalau Tidak Diakomodasikan Dalam Perangkat Daerah Sebagai Wadah Atau Sarana Berlangsungnya Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Tersebut.
Dengan Perubahan Urusan Pemerintahan Tersebut Menuntut Adanya Pembenahan Perangkat Daerah Di Pemerintahan Daerah Termasuk Di Pemerintah Kabupaten Bintan, Sebagaimana Telah Diamanatkan Ketentuan Pasal 212 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Serta Tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Hadirin Yang Berbahagia.
Pembentukan Peraturan Daerah Ini Berpedoman Pada Prinsip Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran, Berdasarkan Beban Kerja Sesuai Kondisi Nyata Di Setiap Wilayah. Serta Memujudkan Prioritas Urusan Pemerintahan, Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah, Kebutuhan Masyarakat Dan Sesuai Dengan Karakteristik Daerah. Sehingga Untuk Mewujudkan Perangkat Daerah Yang Rasional, Proporsional, Efektif Dan Efisien, Maka Pembentukan Perangkat Daerah Didasarkan Pada Asas Efisiensi Dan Efektivitas, Yang Jelas Dan Fleksibel Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah. Selain Itu Juga Mempertimbangkan Adanya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Dan Bersinergi Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Yang Dilakukan Melalui Pemetaan Untuk Melihat Potensi Unggulan Atau Prioritas Atas Kewenangan Didesentralisasikan Ke Daerah. Nantinya Akan Menjadi Stakeholder Utama Dari Pemerintah Pusat. 13
Besaran Atau Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Yang Dibentuk, Disesuaikan Dengan Beberapa Faktor Yaitu Faktor Keuangan, Kebutuhan Daerah, Cakupan Tugas, Luas Wilayah Kerja, Jumlah Penduduk, Serta Potensi Daerah Dan Sarana Prasarana Penunjang Tugas.
Hal
Ini Berbeda
Dengan Peraturan Sebelumnya, Dimana Besaran Oraganisasi
Perangkat Daerah Tidak Ditentukan Oleh Variabel Tersebut, Tetapi Berdasarkan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Daerah, Karakteristik, Potensi Dan Kebutuhan Daerah, Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Ketersediaan
Sumber
Daya
Aparatur
Serta
Pengembangan Pola Kerja Sama Antar Daerah Dan/Atau Dengan Pihak Ketiga.
Sidang Paripurna Dprd Dan Hadirin Yang Saya Hormati. Dalam Ranperda Perangkat Daerah Ini Memuat Ketentuan Jenis, Kriteria Tipelogi, Hingga Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah Terdiri Dari : 1.
Sekretariat Yang Terdiri Dari : a.
Sekretariat Daerah Mempunyai Tugas Membantu Kepala Daerah Dalam Penyusunan
Kebijakan
Dan
Pengoordinasian
Administratif
Terhadap
Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Serta Pelayanan Administratif. b.
Sekretariat
Dprd
Yang
Bertugas
Menyelenggarakan
Administrasi
Kesekretariatan, Keuangan, Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd. 2. Inspektorat Daerah Mempunyai Tugas Membantu Kepala Daerah Membina Dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Oleh Perangkat Daerah 3. Dinas Yang Nantinya Berjumlah Sebanyak 23 ( Dua Puluh Tiga ) Adalah Organisasi Yang Menjalankan Tugas-Tugas Pokok
( Kewenangan Subtantif Atau Kewenangan
Material ) Daerah. 4. Badan Yang Berjumlah 6 (Enam) Adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Berbetuk Bertugas Untuk Melaksanakan Fungsi –Fungsi Strategis Daerah Yang Belum Terkoordinasikan Oleh Pola Kelembagaan Yang Lain. 5. Kecamatan Yang Terdiri 10 ( Sepuluh ) Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Dan Tugas Umum Pemerintahan.
14
Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati.
Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Berkaitan Pengesahan Perda Perubahan Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum Dan Kebijakan Umum Apbd Dan Ppas Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Serta Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Mengingat Penting Rancangan Peraturan Daerah Ini, Diharapkan Kiranya Dprd Dapat Memproses Dan Membahas Ranperda Yang Kami Ajukan
Untuk Disetujui Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu
Lama. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa Selalu Memberikan Bimbingan Kepada Kita Semua Sehingga Upaya Untuk Melaksanakan Amanah Dan Tugas Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bintan.
Sebelum Saya Akhiri, Perkenankanlah Saya Menyampaikan Dua Bait Pantun Sebagai Berikut :
Anak Nelayan Mendayung Sampan Sampan Didayung Ke Selat Bintan Kua Ppas Perubahan Dan Ranperda Kami Sampaikan Segera Pembahasan Dan Kesepakatan Dewan
Sekapur Sirih Jamuan Pembukaan Teras Kekayaan Budaya Tempatan Terimakasih Kami Ucapkan Khilaf Dan Salah Mohon Dimaafkan
Terimakasih
Atas
Perhatiannya,
Akhir
Kata
Billahi
Taufik
Wal
Hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, kepada juru bicara fraksi golkar disilahkan
15
Fraksi Golkar /H. Amran, S.IP: Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BintanTerhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten BintanTentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Bismillahir Rahmanir Rahieem,Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Yang kami hormati Ketua, Para Wakil Ketua, Beserta Para Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang kami hormati Saudara Sekteretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang kami hormati Para Kepala Instansi Vertikal dan Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI –POLRI. Yang kami hormati Para Pimpinan Ormas, LSM, pimpinan organisasi wanita, wartawan serta para undangan dan Hadirin sekalian Yang Bahagia. Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini Senin, 15 Agustus 2016 kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam keadaan sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa suatu halangan apapun, Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami segenap pimpinan dan anggota Fraksi Golongan Karya mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Dewan serta para pejabat publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan atas kehadirannya dalam rapar paripurna ini. Ini semua mencerminkan komitmen kita bersama agar penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan dengan lancar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia, Beberapa hal terkait dengan rancangan peraturan daerah ini perlu kami sampaikan halhal sebagai berikut: 1. Rancangan peraturan daerah ini harus dikembangkan dengan menterjemehkan pendekatan yang bersifat asimetris sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Pemerintahan Daerah, dengan konsekkuensi logis Kabupaten Bintan akan mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter daerah dan masyarakat Kabupaten Bintan, sehingga perangkat daerah dibedakan menjadi Tipe A, Tipe B dan Tipe C, sesuai beban tugas atau bebena kerja dengan menggunakan 20% variabel umum seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan besaran APBD dan 80% variabel teknis berdasarkan beban tugas utama berdasarkan mandat dari Undang-Undang Pemerintah Daerah;
16
2.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai Bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Bupati, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dengan demikian Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta Kecamatan sebagai unit kerja kewilayahan.
3.
Prinsip pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini juga harus memperhatikan setiap urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan diwadahi dalam satu dinas atau badan tersendiri, kecuali urusan tersebut sangat kecil di suatu daerah, maka urusan pemerintahan tersebut diwadahi dalam bentuk bidang atau sub bidang dan dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lain yang mempunyai kedekatan karakteristik atau keterkaitan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,
Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bila dalam penyampaian pandangan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesabaran hadirin tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan ridha-Nya atas segala niat dan usaha baik kita. Amin. Billahitaufik WalhidayahAssalamualaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh Bandar Seri Bentan, 15 Agustus 2016, Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Bintan Ketua, H. Nesar Ahmad, S.IP dan Sekretaris, Hj. Fiven Sumanti, S.IP. ditandatangani Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, kepada juru bicara fraksi Demokrat disilahkan
Fraksi Demokrat / Azman, SE: Assallamuallaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Dewan Kabupaten Bintan, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, yang terhormat Saudara saudara Unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Yang terhormat Saudara Saudari Pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Rekan–Rekan Anggota Dewan, dan Insans Pers, serta Hadirin yang berbahagia. 17
Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bintan pada Rapat Paripurna hari ini, terkait agenda sidang untuk pengesyahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah kebupaten bintan nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, maka perkenankanlah Fraksi kami mengajak hadirin sekalian untuk pertama tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya kita masih dapat menghadiri acara Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan proses panjang dan kerja kerjas pembahasan Ranperda dimaksud, izinkanlah pada kesempatan yang terhormat ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
1. Saudara Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir; 2. Saudara Bupati atas Penyampaian Nota Penjelasan pada Rapat Paripurna sebelumnya dan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu; 3. Para Anggota Fraksi-fraksi atas penyampaian Pandangan umum pada Rapat Paripurna yang telah lalu; 4. Segenap Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang telah bekerja keras dengan dilandasi kebersamaan dan tanggung jawab yang disertai dedikasi yang tinggi melaksanakan pembahasan sesuai waktu yang telah dijadwalkan sebagaimana yang telah kita dengar dalam laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan tadi; Saudara Bupati, Rapat Dewan yang Terhormat…. Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, yang telah bersama-sama kita bahas sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku, maka izinkanlah kami menyampaikan beberapa pandangan yang menjadi sikap dan sebagai catatan terhadap hasil akhir Ranperda tersebut. Setelah melakukan telaah yang mendalam tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum,kami fraksi partai demokrat berharap agar dengan adanya kepastian terkait dengan retribusi jasa umum ini haruslah adanya pengawasan yang memadai agar yang menggunakan jasa tersebut terpuaskan oleh kebijakan pemerintah ini.dan kami juga berharap agar pelayanan umum dalam hal retribusi jasa umum ini harus dilakukan dengan memperhatikan serta transparansi demi kepentingan masyarakat. Maka besar harapan kita semua dengan ranperda yang telah dibahas ini, ketika sudah di syahkan dan di tetapkan menjadi sebuah peraturan daerah dapat membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat di kabupaten bintan serta menjadi langkah langkah yang membawa perubahan terhadap perkembangan yang telah ada terutama dibidang pelayanan umum. Sehingga menjadi tugas pemerintah daerah agar nantinya dengan adanya ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum ini akan jauh lebih baik lagi untuk kedepannya.
18
Saudara Bupati, Rapat Dewan yang Terhormat…. Akhirnya, dengan memperhatikan semua catatan-catatan tersebut, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Ranperda Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Kami Fraksi Partai Demokrat dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menyatakan dapat MENERIMA dan MENYETUJUI Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh Bandar Seri Bentan, 16 Agustus 2016 Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, Ketua Zulkifli, S.Pd dan sekretaris Zulfaefi, SE ditanda tangani. Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PDI, kepada juru bicara fraksi disilahkan.
Fraksi PDI - Perjuangan / Umar Ali Rangkuti, A.Md: Pandangan Umum Fraksi Pdi Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Struktur Organisasi Dan Tata Laksana (Sotk) Pemerintah Kabupaten Bintan. Assalamu’alaikum Wr, Wb Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Yth. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan Yth. Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik Serta Para Undangan Yang Berbahagia. Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan hari ini terhadap Ranperda SOTK Pemerintah Kabupaten Bintan, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir diruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal’afiat untuk menyesuaikan suatu proses pembahasan dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bintan. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafa’atnya di Yaumil Akhir nanti. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tersebut di atas.
19
Pimpinan dan Hadirin yang berbahagia Implikasi dari Undnag-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan adanya perubahan pada Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nantinya akan berubah namanya menjadi organisasi Satuan Perangkat Daerah (SPD) di Pemerintah Kabupaten Bintan. Ada SKPD yang akan digabungkan, ada yang harus ditiadakan dan ada SKPD yang akan muncul sesuai dengan kebutuhan di PP No 18.2016 tersebut. Perubahan pada Satuan Perangkat Daerah (SPD) ini selanjutnya menyebabkan diperlukannya kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) di masing-masing SPD. Terlebih pada SPD yang baru dibentuk atau digabungkan. Mencermati pasal 13 dan 14 di dalam Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kami melihat adanya kerancuan. Yaitu tentang pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa di pasal 13, yang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya peraturan baru diundangkan. Hal serupa juga terlihat di pasal 14 tentang penanggulangan bencana.Disebutkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dibentuknya Perangkat Daerah baru. Ini berdampak pada ketidakjelasan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di urusan pemerintahan bidang Urusan Pemerintahan dan Penanggulangan Bencana. Dan, dapat berdampak pada kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, hal ini juga berdampak pada penganggaran di kedua bidang tersebut. Pimpinan dan Hadirin yang berbahagia Untuk melengkapi Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuanganterhadap Ranperda SOTK Pemerintah Kabupaten Bintan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Menyetujui Raperda yang diajukan Pemkab Bintan tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bintan untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat Panitia Khusus. 2. Penataan organisasi perangkat daerah harus mampu mewujudkan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan profesional. 3. Mengingat organisasi pemerintahan yang akan dibentuk akan lebih ramping diperlukan penguatan fungsi organisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Semangat pembentukan SPD yang baru nanti jangan sampai merugikan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah baik. 5. Penempatan sumber daya manusia di SPD yang akan dibentuk nanti harus mengedepankan objektivitas. Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). 6. Untuk bagian yang terkait (organisasi tata laksana) dengan pembuatan Tupoksi dapat melibatkan masing-masing SPD terkait. Karena mereka yang lebih mengetahui tugas pokok fungsinya. Sehingga tepat sasaran, efektif dan efisien. 7. Perlu ketegasan dalam penetapan pasal 13 dan 14, agar tidak terjadi kerancuan yang akan merugikan karir ASN dan pelayanan pada masyarakat. 8. Kepada SPD yang akan dibentuk nanti agar terus meningkatkan kinerjanya. Untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bintan. 20
9. Untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus sesuai dengan peruntukannya. Dan, pembentukannya dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan daerah serta beban tugas. Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, semoga Saudara Bupati dapat menindaklanjutinya dan diharapkan agar pembahasan terhadap Ranperda tersebut di atas dapat berlangsung dengan lancar dan aspiratif. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Billahitaufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr, Wb Bandar Seri Bentan, 16 Agustus 2016 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Ketua, HJ. Siti Maryani, S.Kom, dan Sekretaris, Umar Ali Rangkuti, A.Md. ditandatangani. Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PKS, kepada juru bicara fraksi disilahkan. Fraksi PKS / S a h a k Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat, yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sidang, Saudara-Saudara Anggota Dewan, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dijajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Rekan-rekan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Pertama-pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Rabb semesta alam atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan… Berkenaan dengan telah disampaikannya Ranperda Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, maka Fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah dan membahas dengan seksama laporan dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran kritis dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut : 1. Pada prinsipnya Fraksi PKS menyetujui adanya perubahan susunan perangkat daerah karena hal ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun Fraksi PKS mengingatkan agar besaran dan susunan organisasi perangkat 21
daerah yang nantinya akan di bentuk harus memperhatikan asas (a). Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; (b). Efisiensi; (c). Efektivitas; (d). Pembagian habis tugas; (e). Rentang kendali; (f). Tata kerja yang jelas; dan (g). Fleksibilitas. Hal-hal yang sudah disebutkan di atas agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan memprioritaskan pembentukan dinas dan instansi yang memang benar-benar mutlak diperlukan dalam melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah. 2. Fraksi PKS melihat ada beberap Dinas baru yang akan dibentuk diantaranya : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pertambangan dan Energi. Dengan pemekaran dan penambahan beberapa dinas ini tentu akan menjadikan Susunan Organisasi Perangkat Daerah menjadi semakin besar, hal ini tentu akan berdampak kepada pembebanan keuangan daerah. Disisi lain kondisi keuangan daerah saat ini dan trend nya untuk beberapa tahun ke depan cenderung devisit oleh karena itu Fraksi PKS menyarankan agar pemerintah daerah dalam perubahan nanti agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak dipaksakan. 3. Terkait dengan Staf Ahli dalam BAB IV Pasal 10 Ranperda ini, Fraksi PKS menyarankan agar disebutkan saja 3 (tiga) Staf Ahli dibidang apa saja agar lebih baik dan utuh memahaminya. Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan… Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas. Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya diberikan tanggapan dan jawaban yang proporsional. Untuk halhal lain yang bersifat teknis dan butuh kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali dan mendiskusikannya pada pembahasan-pembahasan dalam panitia khusus yang dibentuk untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Selanjutnya, fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 16 Agustus 2016 M / 12 Djulqoidah 1437 H. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Ketua, Drg. Raja Miskal, S.Kom, Dan Sekretaris, Sahak. Ditandatangani Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PAN, kepada juru bicara fraksi disilahkan. Fraksi PAN / Hesti Gustrian, S.ST Bismillahirrohmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah, serta ridho-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir maupun bathin.
22
Shalawat teriring salam selalu kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad Sholallahu alaihi wassalam dan semoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Setelah melakukan telaah yang mendalam dan sekaligus mendengarkan pendapat serta masukan dari masyarakat, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut: 1. Ranperda ini merupakan penyesuaian susunan perangkat daerah setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Fraksi PAN menyambut baik pembahasan Ranperda ini dalam upaya untuk menyusun Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan riil dalam melayani masyarakat Kabupaten Bintan. 2. Dalam pembahasan Ranperda ini nantinya, Fraksi PAN berharap agar Pemerintah Kabupaten Bintan akan mampu mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja cepat, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Semangat yang dibawa dalam pembahasan Ranperda ini adalah bagaimana membuat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan bisa menjadi efisien dan efektif. Oleh karena itu, bila nanti dalam pembahasan Ranperda ini ada sejumlah Dinas atau Badan yang digabungkan (merger), maka para pegawai pemerintah Kabupaten Bintan harus memahami bahwa hal ini tidak dapat dipandang sebagai upaya menghambat kepangkatan dan karir seorang birokrat, melainkan adalah upaya kita untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ramping namun efektif di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah yang terjadi sejak dua tahun terakhir. 3. Perencanaan pengusulan Ranperda hendaknya harus didahului oleh naskah akademik. Hal ini juga berlaku bagi Ranperda ini, dimana adanya perubahan, penambahan, peleburan maupun pergeseran nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, mestinya diawali dengan penyusunan kajian akademik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permendagri No. 80 Tahun 2015. Sehingga hasil penyusunan draft Perda menjadi sangat obyektif dan bebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu. 4. Terkait dengan usulan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk membahas Ranperda ini, maka hal ini bisa disejalankan dengan penataan pegawai, khususnya pejabat struktural, disesuaikan dengan kompetensi yang berpedoman pada UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 5. Terkait dengan penghapusan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dan pembentukan dinas baru, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Fraksi PAN berharap agar tugas-tugas pokok dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman nantinya bisa diakomodir dalam Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini terkait dengan upaya mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai kawasan yang bersih dan sehat dan sekaligus sebagai upaya kita untuk mempertahankan Piala Adipura yang tahun ini baru saja kita raih kembali. 23
6. Terkait dengan dihapuskannya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan dibentuknya Dinas Perikanan, Fraksi PAN berharap dinas ini tetap bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pengelolaan potensi kelautan. Hal ini dirasakan perlu mengingat bahwa RPJMD Kabupaten Bintan yang telah disahkan, memuat visi dan misi Bupati terpilih, yang salah satunya adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi bidang kelautan, selain potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata, dalam upaya untuk membangun Bintan yang Gemilang. Selain itu, kondisi geografis Bintan juga menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bintan 98 persen terdiri dari lautan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelautan di Kabupaten Bintan masih bisa menyimpan potensi besar untuk diberdayakan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bidang Kelautan juga masih digabung dengan Perikanan sebagai salah satu bagian dari Urusan Pemerintahan Pilihan. Oleh karena itu, tentu menjadi pertanyaan dari Fraksi PAN, bagaimana Pemerintah Kabupaten Bintan bisa mengakomodir pemberdayaan potensi kelautan berdasarkan usulan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang tertera dalam draft usulan Ranperda ini. Mohon penjelasan dari Saudara Bupati. 7. Mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya pada Pasal 40 ayat (3), (4), dan (5), yang mengatur teknis penggabungan dinas, maka dalam upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta mempertimbangkan kondisi defisit anggaran yang terjadi selama dua tahun terakhir, sesungguhnya masih dapat dikaji secara mendalam penggabungan sejumlah dinas yang bidang kerjanya masih serumpun. Seperti misalnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa digabungkan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, juga dapat dibentuk menjadi satu dinas saja. Terkait hal ini, Fraksi PAN meminta penjelasan dari Saudara Bupati tentang analisis dasar pembentukan masing-masing dinas, terutama berdasarkan penghitungan variabel umum dan teknis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Setelah mencermati dan memberikan sejumlah masukan sebagaimana dijabarkan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan ini untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus. Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda ini. Bila ada yang terlebih dan terkurang dalam penyampaian Pandangan Umum ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Bintan akan terus berkembang menjadi kabupaten termaju di Provinsi Kepri. Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bandar Sri Bentan, 10 Agustus 2016 Fraksi Partai Amanat Nasional (Pan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Bintan, Ketua Hesti Gustrian, S.ST, dan Sekretaris, Ir. Arif Jumana. Ditandatangani Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi HANURA, kepada juru bicara fraksi disilahkan. 24
Fraksi Hanura/ Drs. Muh Zuhdi Pandangan Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan Terhadap Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan 2016 Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul diruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa kendala suatu apapun. Shalawat serta salam kepada junjungan semesta alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapat safaat nya menjadi umat yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia, Pada kesempatan ini, Kami Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan tidak banyak yang kami sampaikan didalam Pandangan Umum ini, diantaranya yaitu : - Dalam pandangan Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan, raperda itu harus disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Bintan seperti jumlah penduduk, besaran beban tugas, dan kemampuan keuangan Daerah. - Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan juga mengingatkan bahwa keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidaklah diperuntukan untuk melayani dirinya sendiri tapi untuk melayani masyarakat sehingga mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. - "Akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. - Penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi tentu akan membawa dampak pada penghematan penggunaan anggaran daerah. Untuk itu, perlu kajian mendalam agar tidak tumpang tindih dan aparatur bisa bekerja secara maksimal. - "Juga penempatan pejabat di pos jabatan diharapkan bisa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas, tidak semata-mata mengedepankan nilai tinggi dari lelang jabatan. Dengan adanya moratorium ASN, adanya perampingan SKPD, diharapkan para aparatur yang instansinya dilebur bisa didistribusikan ke SKPD yang kekurangan pegawai dengan mempertimbangkan kompetensinya, - Penataan perangkat daerah diarahkan menjadi organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sejalan dengan prinsip penataan organisasi sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik. - Fraksi Hati nurani perubahan, Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016, dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. - Pemberian pelayanan publik yang lebih baik merupakan substansi yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan setelah perangkat daerah yang baru nanti ditetapkan. Sebab, dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan, yang salah satunya urusan pemerintahan wajib. Urusan wajib itu berkaitan dengan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 25
-
-
-
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, “Dalam hal pengisian pejabat, Kabupaten Bintan senantiasa mengedepankan the right man and woman on the right place. Artinya, penempatan seseorang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensinya, serta memiliki integritas, kompeten, netral, dan kapabel,” jelasnya. Ditambahkan, pengelompokkan dan penggabungan SKPD didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan pasal 18 pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan atau keterkaitan antarpenyelenggaraan urusan pemerintahan. Konsekuensi dari penataan kelembagaan, akan diikuti dengan distribusi sumber daya manusia pada perangkat daerah, sesuai beban kerja perangkat daerah. Pada prinsipnya bahwa perampingan organisasi perangkat daerah perlu dilakukan. Tujuannya untuk memantapkan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Caranya dengan dengan meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, serta melaksanakan prinsip rightsizing (tepat fungsi dan tepat ukuran) berdasarkan beban kerja yang sesuai kondisi nyata di masing-masing daerah.
Hadirin Yang Kami Hormati Demikianlah Pandangan Umum F-GHNP terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Semoga penyampaian Pendapat Fraksi ini, dapat menjadi pertimbangan masukan demi penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut. Dan tentunya kami akan tetap memberikan koreksi, manakala ada yang salah dalam pelaksanaannya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Akhirnya kami ucapkan wabillahitaufukwalhidayah wasalamualaikum Wr, Wb Bandar seri bintan,15 Agustus 2016 Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan F-Ghnp Kabupaten Bintan, Ketua Drs.Muhammad Zuhdi, dan Sekretaris, Helmy,SH. Ditandatangani
Protokol: Penyampaian jawaban/tanggapan Bupati Bintan terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, kepada Bapak disilahkan. Wakil Bupati Bintan / Drs. H.Dalmasri Syam,MM Bismillahirahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yth.Sdr. Yth.Sdr
Pimpinan Dprd Dan Anggota Dprd Kabupaten Bintan. Kepala Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Serta Para Hadirin Yang Berbahagia.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Syukur Kehadirat Allah Swt, Karena Atas Berkat Dan Rahmat Yang Telah Diberikan Kepada Kita Semua, Sehingga Kita Dapat Menghadiri Lanjutan Kembali Sidang Paripurna Dprd Kabupaten Bintan Dengan Agenda Tanggapan Bupati Bintan Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Dprd Kabupten Bintan. Pimpinan Dprd Dan Anggota Dprd Serta Saudara –Saudara Sekalian. 26
Dalam Kesempatan Ini Kami Akan Memberikan Tanggapan Serta Jawaban Atas Beberapa Pertanyaan Dari Fraksi – Fraksi Sebagai Berikut : A.
Tanggapan Serta Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya Sebagai Berikut: Terima Kasih Atas Saran Dan Masukan Fraksi Partai Golkar Ranperda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Penyusunan Ranperda Ini Telah Melalui Kajian Akademis Yang Mendasari Raperda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Ini Telah Dilaksanakan Dengan Menggunakan Metode Dan Sistem Aplikasi Sebagaimana Yang Telah Dibuat Dan Disosialisasikan Oleh Kementerian Dalam Negeri Serta Menyesuaikan Pp Nomor 18 Tahun 2016. Pengelompokkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Telah Didasarkan Pada Konsepsi Pembentukan Organisasi Yang Terdiri Dari 5 Elemen : (Strategic Apex), Sekretaris Daerah (Middle Line), Dinas Daerah (Operating Core), Badan/Fungsi Penunjang (Technostructure), Dan Staf Pendukung (Supporting Staff). Pengaturan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Telah Memperhatikan Setiap Urusan Pemerintahan Setiap Urusan Pemerintahan Atau Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kecuali Urusan Transmigrasi Yang Tidak Merupakan Kebutuhan Yang Prioritas Di Kabupaten Bintan.
B. Tanggapan Serta Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Sebagai Berikut: Ada 3 Hal Penting Yang Menjadi Landasan Dalam Merancangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bintan : a. Lingkup Urusan Dan Kewenangan Yang Menjadi Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sebagaimana Yang Tertuang Di Dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; b. Tipologi Perangkat Daerah Dan Perumpunan Urusan Sebagaimana Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; c. Visi, Misi, Sasaran Strategis, Dan Indikator Kinerja Daerah Sebagaimana Yang Dirumuskan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh Karenanya, Dapat Kami Jelaskan Bahwa Kajian Akademis Yang Mendasari Raperda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Ini Telah Dilaksanakan Dengan Menggunakan Metode Dan Sistem Aplikasi Sebagaimana Yang Telah Dibuat Dan Disosialisasikan Oleh Kementerian Dalam Negeri. Metode Tersebut Menggunakan Data Dan Informasi Dari Kompleksitas Setiap Urusan (Sesuai Pemetaan Urusan Di Uu No.23 Tahun 2014) Di Kabupaten Bintan. Yang Mana Data Dan Informasi Kompleksitas Urusan Tersebut Telah Diverisikasi Secara Bersama-Sama Oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Yang Secara Teknis Menyelenggarakan Urusan, Pemerintah Provinsi Kepualuan Riau, Maupun Pemerintah Kabupaten Bintan. Hasil Dari Pemetaan Kompleksitas Tiap-Tiap Urusan Selanjutnya Diberi Skor, Yang Penghitungannya Berdasarkan Sistem Aplikasi Dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk Urusan Yang Memiliki Skor Dibawah 400, Maka Urusan Tersebut Hanya Dapat Dilaksanakan Pada Tingkat Bidang Di Dinas; Untuk Urusan Yang Memiliki Skor 401-600, Dapat Dilaksanakan Oleh Dinas Dengan Tipe C (Terdiri Dari 1 Sekretariat Dan Maksimal 2 Bidang); 27
Untuk Urusan Yang Memiliki Skor 601-800, Dapat Dilaksanakan Oleh Dinas Dengan Tipe B (Terdiri Dari 1 Sekretariat Dan Maksimal 3 Bidang); Untuk Urusan Yang Memiliki Skor Di Atas 800 Dapat Dilaksanakan Oleh Dinas Dengan Tipe A (Terdiri Dari 1 Sekretariat Dan Maksimal 4 Bidang). Bagi Urusan Yang Skor-Nya Tidak Mencukupi, Dapat Digabung Dengan Urusan Lain Untuk Membentuk Sebuah Dinas, Dengan Tetap Memperhatikan Perumpunan Urusan Sebagaimana Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Hasil Perhitungan Skor Dari Sistem Aplikasi Di Kementerian Dalam Negeri Inilah Yang Kami Jadikan Sebagai Kajian Akademis Dari Raperda Ini.
Kami Sepakat Bahwa Perlu Diwujudkan Organisasi Perangkat Daerah Yang Ramping (Efisien) Namun Efektif (Mampu Mencapai Indicator Kinerja Yang Ditargetkan Dalam Rpjmd). Oleh Karenanya Dalam Rangka Perampingan Struktur (Efisiensi), Maka Dalam Raperda Ini Ada Beberapa Beberapa Dinas Yang Terdiri Dari 2 Urusan, Diantaranya : a. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga; b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana; c. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; d. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Prinsip Efisiensi (Perampingan) Juga Akan Diupayakan Dalam Menyusun Struktur Di Tiap Organisasi Perangkat Daerah. Sedapat Mungkin Rancangan Struktur Di Tiap Organisasi Perangkat Daerah Tetap Menggunakan Pola Minimal. Tidak Semua Dinas Tipe A Akan Terdiri Dari 4 Bidang, Dan Tidak Semua Bidang Akan Terdiri Dari 3 Seksi. Sebagian Besar Dinas Tipe A Telah Dirancang Untuk Dilaksanakan Hanya Oleh 3 Bidang, Dan Tiap Bidang Akan Dibantu Hanya Oleh 2 Seksi. Namun Di Pihak Lain Kita Juga Perlu Menyadari Bahwa Tantangan Dan Target Kinerja Yang Telah Dirumuskan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Bintan Tidaklah Dapat Dikatakan Ringan. Baik Itu Target Dari Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (Spm), Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Maupun Target Dari Millenium Development Goals (Mdg’s) Ditambah Lagi Dengan Target-Target Lain Yang Tertuang Dalam Rpjmd. Tidak Dapat Dihindarkan Bahwa Untuk Mencapai Target-Target Tersebut Diperlukan Suatu Organisasi Perangkat Daerah Yang Tidak Saja Memiliki Strategi Yang Andal Dalam Mendukung Visi Dan Misi Kepala Daerah, Namun Juga Mampu Untuk Fokus Dalam Mengeksekusi Program Dan Kegiatan Yang Dalam Mencapai Berbagai Target Kinerja Yang Telah Dibebankan Dalam Rpjmd Kabupaten Bintan. Oleh Karenanya, Guna Menjamin Efektifitas Pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis Dalam Rpjmd, Maka Urusan Lainnya Tetap Dirancang Untuk Diwadahi Dalam 1 Dinas. Sekali Lagi, Hal Ini Perlu Dilakukan Tidak Lain Agar Efektifitas Organisasi Perangkat Daerah Tetap Dapat Terjaga. Terkait Dengan Penghapusan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Dan Pemakaman, Dapat Dijelaskan Bahwa Hal Tersebut Terjadi Sebagai Konsekuensi Logis Dari Pemetaan Urusan Yang Diatur Dalam Uu No.23 Tahun 2014. Namun Perlu Ditegaskan Bahwa Dengan Hapusnya Dinas Kebersihan, Pertamanan, Dan Pemakaman Ini, Bukan Berarti Bahwa Fungsi Pelayanan Terhadap Urusan Ini Juga Jadi Dihapus Dari Kabupaten Bintan, Melainkan Hanya Berpindah Fungsi 28
C.
Ke Dalam Beberapa Skpd. Fungsi Kebersihan (Pengelolaan Sampah) Akan Berpindah Ke Dinas Lingkungan Hidup, Fungsi Pertamanan Dan Pemakaman Akan Berpindah Ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dan Untuk Fungsi Infrstruktur Persampahan Akan Berpindah Ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Dengan Koordinasi Dan Kolaborasi Yang Baik Dari Ketiga Dinas Ini, Dapat Dipastikan Bahwa Pelayanan Publik Yang Diberikan Dari Urusan Tersebut Di Atas Akan Meningkat Kualitasnya. Demikian Juga Halnya Dengan Ditariknya Urusan Kelautan Ke Pemerintah Propinsi, Tidak Berarti Bahwa Potensi Kelautan Yang Ada Di Kabupaten Bintan Akan Jadi Terabaikan. Justru Pemerintah Kabupaten Bintan Akan Menjadi Semakin Fokus Menggunakan Sumberdayanya Untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap Dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Melalui Berbagai Program Dan Kegiatan Yang Telah Dijabarkan Dalam Rpjmd. Selanjutnya Penempatan Aparatur Sipil Negara Dalam Organisasi Perangkat Daerah Yang Baru Ini Tentunya Tetap Mengedepankan Aspek-Aspek Profesionalisme, Kompetensi, Dan Integritas, Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pada Tahun Ini Pemerintah Kabupaten Bintan Melaksanakan Assessmen Kompetensi Bagi Para Pejabat Eselon Ii Maupun Para Pejebat Eselon Iii Senior. Langkah Ini Diambil Tidak Lain Untuk Menegakkan Prinsip “The Right Man On The Right Place” Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Untuk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Penanggulangan Bencana, Sementara Ini Memang Masih Harus Menunggu Ketentuan Lebih Lanjut Sebagaimana Yang Diamanatkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Namun Dengan Penegakan Sistem Pembinaan Karier Yang Mendorong Aparatur Sipil Negara Untuk Menjadi Lebih Profesional, Kekhawatiran Akan Terganggunya Capaian Kinerja Pelayanan Publik Di Kedua Sektor Tersebut Tidak Akan Terjadi.
Tanggapan Serta Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Sebagai Berikut: 1. Organisasi Perangkat Daerah Yang Dirancang Dalam Ranperda Ini Pada Hakikatnya Adalah Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Mencapai Sasaran-Sasaran Strategis Dari Rpjmd. 2. Kami Sepakat Bahwa Perlu Diwujudkan Organisasi Perangkat Daerah Yang Ramping (Efisien) Namun Efektif (Mampu Mencapai Indicator Kinerja Yang Ditargetkan Dalam Rpjmd). Dan Untuk Penempatan Pejabat Penempatan Aparatur Sipil Negara Dalam Organisasi Perangkat Daerah Yang Baru Ini Tentunya Tetap Mengedepankan Aspek-Aspek Profesionalisme, Kompetensi, Dan Integritas, Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pada Tahun Ini Pemerintah Kabupaten Bintan Melaksanakan Assessmen Kompetensi Bagi Para Pejabat Eselon Ii Maupun Para Pejebat Eselon Iii Senior. Langkah Ini Diambil Tidak Lain Untuk Menegakkan Prinsip “The Right Man On The Right Place” Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Agar Dapat Melahirkan Birokrasi Pemerintahan Yang Professional Dalam Memberikan Pelayanan Yang Semaksimal Mungkin Kepada Masyarakat Kabupaten Bintan.
29
D. Tanggapan Serta Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Berikut: 1. Terimakasih Atas Saran Dan Masukan Atas Ranperda Ini 2. Terkait Penambahan Beberapa Perangkat Daerah, Bahwakita Juga Perlu Menyadari Bahwa Tantangan Dan Target Kinerja Yang Telah Dirumuskan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (Rpjmd) Tidaklah Mudah. Ada Target Dan Indikator Kinerja Yang Harus Dicapai,Sehingga Diperlukan Suatu Organisasi Perangkat Daerah Yang Tidak Saja Memiliki Strategi Yang Andal Dalam Mendukung Visi Dan Misi Kepala Daerah, Namun Juga Mampu Untuk Fokus Dalam Mengeksekusi Program Dan Kegiatan Yang Dalam Mencapai Berbagai Target Kinerja Yang Telah Dibebankan Dalam Rpjmd Kabupaten Bintan. Oleh Karenanya, Guna Menjamin Efektifitas Pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis Dalam Rpjmd, Maka Urusan Lainnya Tetap Dirancang Untuk Diwadahi Dalam Beberapa Dinas Tersebut. 3. Terkait Nomenklatur Staf Ahli Akan Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Bupati Tentang Struktur Organisasi Di Sekretariat Daerah E. Tanggapan Serta Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Pdi Perjuangan Sebagai Berikut : 1. Terimakasih Atas Dukungan Fraksi Pdi-P Untuk Ranperda Ini, Terkait Tugas Dan Fungsi (Tupoksi) Di Masing-Masing Perangkat Daerah Akan Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Perangkat Daerah. 2. Terkait Tugas Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Masih Di Atur Ranperda Ini Terkait Amanat Pp Nomor 18 Tahun 2016 Bahwa Urusan Kesatuan Bangsa Tetap Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten /Kota Sampai Dengan Ditetapkannya Peraturan Baru Tentang Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa. 3. Terkait Masalah Efektivitas Dan Efisiensi Telah Saya Jabarkan Sebelumnya Di Tanggapan Saya Sebelumnya. F. Tanggapan Serta Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan Sebagai Berikut: Ranperda Ini Telah Disesuaikan Dengan Kondisi Objektif Di Kabupaten Bintan Sebagaimana Tercantum Dalam Rpjmd. Khusus Untuk Semua Pandangan Dari Frkasi Gerakan Hati Nurani Perubahan Akan Perhatikan Sungguh-Sungguh Dalam Implementasi Ranperda Ini Dan Mengacu Kepada Kebutuhan Dan Kompetensi Asn. Serta Penempatan Seseorang Sesuai Dengan Tingkat Pendidikan Dan Kompetensinya, Serta Memiliki Integritas, Kompeten Pimpanan Dprd Dan Anggota Dprd Serta Para Hadirin Yang Berbahagia Demikianlah Dan Akhirnya Kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Segala Masukan Serta Saran – Saran Dalam Rangka Perbaikan Rancangan Peraturan Daerah Yang Telah Disampaikan Melalui Pandangan Umum Fraksi Di Dprd Kabupaten Bintan. Kami Kiranya Dapat Dilanjutkan Pembahasan Bersama-Sama Pemerintah Daerah Dengan Dprd Kabupaten Bintan. Demikian Dan Terima Kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh. Protocol: penutupan rapat paripurna dprd oleh ketua dprd kabupaten bintan. 30
Agus Wibowo/wakil ketua alhamdulillah baru saja kita melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama terhadap perda : a. perubahan ketiga perda kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. b. perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. kita berharap proses evaluasi di gubernur terhadap kedua perda ini tidak lebih dari 15 hari agar kedua perda ini segera mendapatkan penetapan nya. dan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara bupati bintan yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap persetujuan bersama kedua perda yang baru saja kita setujui penandatanganan nota kesepakatannya serta jawaban / tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. demikian rangkaian acara pada hari ini, yang telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan. dengan mengucapkan alhamdulillah rapat paripurna dprd kabupaten bintan hari ini selasa tanggal 16 agustus 2016 pukul 12.50 Wib dengan ini resmi saya nyatakan ditutup. wassalamualaikum wr wb
====== palu diketok 3 (tiga) kali ====== pantun sirih pinang jadi suguhan dalam tarian dan acara sambutan selamat datang tamu undangan disidang paripurna yang kami muliakan membajak sawah dimusim purnama menabur benih dan siraman hama pajak dan retribusi ranperda bernama segera kita tandatangani persetujuan bersama indah ukiran si talam tembaga untuk jamuan para tetamunya efektif dan efisien susunan lembaga berkualitas dan handal mutu personelnya
31
Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil’alamiin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2016 pukul 12.50 dengan ini resmi saya nyatakan di tutup. Wassalamu’alaikum wr wb ……………………palu diketok 3 (tiga) kali …………………… Menjamu Kelapa Muda Bercampur Es Janganlah Lupa Si Kolang Kalingnya Hari ini Paripurna Penyampaian KUA PPAS Paripurna Mendatang Persetujuan Nota Kesepakatannya 17 Agustus Hari Merdeka Yang ke 71 Tahun Perayaannya Prolegda 2016 selesaikan segera Kesejahteraan Bintan Tujuan yang Utama Satu Tujuh Sembilan Belas Empat Lima Bulan Agustus Bulan Kedelapan Demikian di Akhiri nya Sidang Paripurna Tersilap Bahasa Mohon Maaf kan Protokol: Demikian sudah Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Rapat selesai dan ditutup pukul 12.50 wib Kabag Persidangan dan Risalah
Kasubag Risalah
Drs. A. RAHMAN NIP. 19610803 199303 1 007
KUSRIA TARASINA, SE NIP. 19810116 201001 2 014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN SEKRETARIS,
AGUSNAWARMAN,M.Si Pembina utama Muda NIP. 19630855 199003 1 011 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN WAKIL KETUA I,
AGUS WIBOWO 32
