RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Hari Tanggal Pukul Pimpinan Rapat Acara

: : : : :

Senin 15 Juni 2015 11.10 s/d 13. 25 Wib H. Tri Jono, S.Kom, MM 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 2. Penyampaian Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati Bintan dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2010 – 2015.

Anggota yang hadir : 1. 2.

Agus Wibowo H. Tri jono, S.Kom, MM

3.

Nesar Ahmad

4.

Ir. Arif Jumana, Sar’an

5.

H. Siti Maryani, S.Kom

6.

Sahak

7.

drg. Raja Miskal

8.

Agustinus Purba, ST

9.

Andreas Salim

10.

Drs. Muhammad Zuhdi

11.

Suardi, S.Sos

12.

Helmy, SH

13.

H. Amran, S.IP

14.

Hasriawadi

15.

Eddi Tiawarman, SP

16.

Zulfaefi, SE

17.

Indra Setiawan, S.ST

18.

Azman, SE

Pimpinan Rapat Sekretaris

: H. Tri Jono, S.Kom, MM : Agusnawarman, M.Si

Turut Hadir

: Bupati Kabupaten Bintan. Para Pejabat Eselon II,III dan IV dijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bintan Wartawan.

1

JALANNYA RAPAT

Protokol Asalamualaikum Warahmatullahiwabarokatuh, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Senin 15 Juni 2015 dimulai Pembukaan Rapat Paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Tri Jono, S.Kom, MM/ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan : Sebelum dimulai saya sampaikan 3 bait pantun Kopi Termasyur kopi pak belalang, Membeli cincin darilah pekan, Selamat pagi, selamat datang, Sidang hadirin yang kami muliakan Kecubung ungu indah dipandang, Delima merah sangatlah menawan, Lpp disampaikan, disambut pandangan, Cepatkan pembangunan, segera diperdakan Belilah ketupat menyambut lebaran, Jangan direbus diair payau, Bumi bertuah di pulau bintan, Terukir sejarah di kepulauan riau. Bismillahirrahmannirrahim Asalamualaikum Warahmatullahiwabarokatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Bintan. Saudara Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Saudara Para Pejabat Eselon II, III dan IV dijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Saudara Para Camat, Lurah/ Kepala Desa se Kabupaten Bintan. Saudara Rekan-rekan wartawan. Bapak-bapak , Ibu-ibu, hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat allah subhanahuwataala karena berkat limpahan rahmat dan karunianya pada hari yang berbahgia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat hadir kembali bersamasama diruangan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan acara penjelasan kepala daerah terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban/tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi, serta dilanjutkan dengan penyampaian pemgumuman akhir masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bintan masa jabatan 2010 – 2015. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna dewan pada hari ini. Bupati dan Hadirin sidang Paripurna yang Kami muliakan. Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Bintan No. 021/KPTS/DPRD-Bintan/2014 pasal 84 ayat 2 point B dikatakan rapat paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Bintan. Sesuai daftar hadir dari keseluruhan 25 orang anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 18 orang, izin 7 Orang. Karena anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada pagi hari ini. 2

Dengan mengucapkan bismillahirrahmannirrahim maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Senin 15 Juni 2015 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. ..........................................Palu diketok 3 (Tiga) kali......................................... Bupati dan Hadirin yang kami Muliakan, Sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya yang telah dituangkan didalam peraturan pemerintahan nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 ini merupakan kewajiban Eksekutif kepada legislatif dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah setiap tahunnya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan Belanja Daerah. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah sebelum diserahkan ke DPRD harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh tim badan pemeriksa keuangan, hal ini dimaksud agar didalam pengelolaan keuangan dan didalam pelaksanaan pembangunan adanya keselarasan dari mulai proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan belanja baik sesuai dengan mekanismenya dalam rangka mewujudkan semangat responsibilitas dan akuntabilitas didalam pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun demi kesejahteraan masyarakat bintan yang kita cintai. Audit keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan ini adalah pemeriksaaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan pemeriksaan atas kinerja berdasarkan aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas dan mengidentifikasi “Hal hal yang perlu dijadikan perhatian oleh lembaga perwakilan rakyat” , agar semua kegiatan penunjang pembangunan yang dibiayai oleh keuangan negara dan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara tetap sasaran. Dan hasil akhirnya BPK akan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil opini oleh BPK atas Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 ini adalah “wajar tanpa pengecualian”. Alhamdulillah ini adalah Tahun ke Empat Kabupaten Bintan Bintan Masih Memperoleh Opini “WTP” oleh BPK “Merupakan Suatu Prestasi yang cukup membanggakan sampai saat ini”, diharapkan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali prestasi pembangunan dan prestasi kinerja dimasa yang akan datang. DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada pemritah daerah Kabupaten Bintan dan kepada TIM Badan Pemeriksa Keuangan serta sgenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan atas kerjasamanya di dalam memaksimalkan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan.

3

Tahun 2015 adalah tahun yang sangat penting karena tahun ini adalah tahun terakhir dari periode pembangunan selama 5 Tahun dari Tahun 2010 – 2015, dalam era kepemimpinan kepala daerah saat ini sehingga hasil pembangunan juga diharapkan telah berjalan dengan maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat bintan, serta pertanggungjawaban pun berjalan trasparan pula sebagai bentuk tanggungjawab publik kepada masyarakat bintan yang kita cintai. Untuk itu DPRD mengucapkan terima kasih kepada saudara H. Ansar Ahmad, SE, MM dan Saudara Drs. H. Khazalik , MM selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan atas keberhasilan dan prestasi kepimpinan yang nyata juga atas kerjasamanya bersama DPRD demi kesejahteraan Kabupaten Bintan yang kita Cintai, semoga Allah memberikan Limpahan berkah kepada kita semua atas prestasi nyata 5 Tahun ini. Kami segenap pimpinan, anggota serta Keluarga besar DPRD Kabupaten Bintan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dalam rangka menyambut suasana datangnya bulan suci ramadan 1436 H, dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim dan kepada seluruh masyarakat bintan, diiringi harapan semoga dibulan suci yang penuh rahmat dan pengampunan ini kita mendapatkan limpahan berkah, serta kita semua tetap selalu dalam lindungannya. Buah kuwini bercampur santan, minuman diberi tuk laksamane bentan, opini BPK wajar tanpa pengecualian, prestasi nyata sangatlah membanggakan, Membeli selaseh di gunung bintan, membuat minuman menyambut ramadhan, terimakaseh kami ucapkan, pemda dan dprd menbangun bintan, makan sirih tarian persembahan rentak zapin menjadi hiburan, seribu jari kami haturkan, mari bermaafan menyambut ramadhan. Protokol

Penyampaian/Penjelasan Bupati Bintan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, Kepada Bapak Bupati kami silahkan. Ansar Ahmad, SE, MM/Bupati Kabupaten Bintan : Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum WarahmatullahiWabarokatuhb. Salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, serta Para undangan dan hadirin yang berbahagia; Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala, atas rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada kita sekalian, hingga kita dapat bersilaturahiim dan berkumpul untuk menghadiri penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan serta hadirin yang berbahagia,

4

Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah. Memenuhi amanat sebagaimana ketentuan tersebut, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 secara garis besar dapat kami uraikan sebagai berikut : I.

Laporan Realisasi Anggaran, yakni merupakan laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode. Adapun rincian laporan dimaksud sebagai berikut: A.

Pendapatan Daerah Realisasi keseluruhan Anggaran Pendapatan yang diperoleh dalam tahun anggaran 2014 adalah sebesar 883,78 Milyar rupiah dari target sebesar 871,70 Milyar rupiah atau mencapai 101,39 persen. Adapun kontribusi dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut: 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan realisasi secara keseluruhan sebesar 190,84 Milyar rupiah lebih atau mencapai 114,88 persen dari target sebesar 166,12 Milyar rupiah lebih. 2.

Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat atau dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi untuk kelompok pendapatan ini sebesar 667,69 Milyar rupiah lebih atau mencapai 98,14 persen dari target sebesar 68031 Milyar rupiah lebih. 3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang diperoleh dari Hibah, Dana Darurat, serta Pendapatan Lainnya. Realisasi bagian pendapatan ini adalah sebesar 25,25 Milyar rupiah lebih atau mencapai 100 persen B.

Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar 966,96 Milyar rupiah lebih dari target sebesar 1,073 Triliyun rupiah lebih atau mencapai 90,09 persen. Rincian alokasi belanja daerah sesuai kelompok belanja sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar 416,598 Milyar rupiah dari anggaran sebesar 482,29 Milyar rupiah atau mencapai 86,38 persen. 2. Belanja Langsung. Total belanja langsung realisasinya sebesar 550,36 Milyar rupiah dari anggaran sebesar 591,05 Milyar rupiah atau mencapai 93,12 persen. Dari realisasi pendapatan maupun belanja sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2014 mengalami defisit sebesar 83,17 Milyar rupiah lebih. 5

Selanjutnya adalah, C.

Pembiayaan Realisasi Pembiayaan netto tahun anggaran 2014 adalah 204,93 Milyar rupiah lebih. Rincian alokasi pembiayaan daerah sebagai berikut : 1. Penerimaan Pembiayaan Total penerimaan pembiayaan adalah sebesar 212,19 Milyar rupiah atau 101,80 persen dari targetnya, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang lalu sebesar 208,45 Milyar rupiah lebih, selanjutnya Penerimaan dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 3,26 Miliyar rupiah dan pengembalian pokok dana bergulir sebesar 481,8 juta rupiah lebih. Sedangkan, 2.

Pengeluaran Pembiayaan Total pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 7,256 Milyar rupiah dari target sebesar 6,8 Milyar rupiah atau 106,71 persen dengan peruntukan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dari keseluruhan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2014 sebagaimana diuraikan di atas, saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran berkenaan sebesar 121,76 Milyar rupiah lebih. Berikutnya adalah, II.

Neraca, merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Untuk posisi keuangan Kabupaten Bintan per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Aset, berjumlah 2,922 Triliun rupiah lebih. 2. Utang, berjumlah 769 Milyar rupiah lebih 3. Ekuitas, berjumlah 2,922 Triliun rupiah lebih Selanjutnya adalah,

III.

Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar Pemerintah Kabupaten Bintan selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan. Untuk tahun pelaporan 2014, saldo awal per 01 Januari 2014 sebesar 208,68 milyar rupiah lebih, kemudian jumlah total arus kas masuk berjumlah 936,32 milyar rupiah lebih, sedangkan total arus kas keluar berjumlah 1,023 Triliun rupiah lebih. Sehingga jumlah saldo kas daerah per 31 Desember 2014 adalah sebesar 121,96 milyar rupiah lebih. Berikutnya adalah,

IV.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), merupakan laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas serta penjelasan atas informasi non keuangan. 6

Sdr Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan serta hadirin yang berbahagia, Adapun laporan sebagaimana yang diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan seperti disebutkan pada awal sambutan ini yang merupakan hasil audit BPK RI. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI telah memberikan opini atau penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2014 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Penilaian WTP tersebut adalah ke empat kalinya secara berturutturut sejak tahun 2011. Hal tersebut dapat kita capai karena adanya kerja sama yang sangat baik antara pihak eksekutif dengan Ketua dan Anggota DPRD yang terhormat. Sdr Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan serta hadirin yang berbahagia, Kita yakin Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Dan dengan keyakinan itulah, saya menyerahkan materi Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bintan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, beserta lampirannya kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan ini. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Semoga Allah Subhanahuwataala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Sebelum diakhiri, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun sebagai berikut : Kota bertuah Bandar Seri Bentan Tempat bersejarah pusat pemerintahan. Pertanggungjawaban APBD Kami sampaikan Mohon dibahas dengan keikhlasan. Panglima bernama Laksmana Bentan Pendekar melayu berdarah bangsawan Terima kasih kami ucapkan Atas upaya dalam pembahasan Pergi menebang pohon beduri Pohonnya rimbun ditengah hutan Kami yang pergi memohon diri Silap dan salah mohon dimaafkan Sungguh indah sinarnya bulan Indah dipandang dengan senyuman Yang baik jadi ingatan Yang indah jadi kenangan. Terima kasih atas perhatiannya, akhir kata Billahi Taufik wal Hidayah Wassalamu’alaikum Waramatullahi Wabarokatuh. 7

Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, kepada juru bicara fraksi golkar disilahkan. Fraksi golkar /H. Amran, S.IP:

Pandangan umum Fraksi partai golongan karya Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten bintan Terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten bintan Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Bismillahir Rahmanir Rahieem, Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Yang kami hormati Ketua, Para Wakil Ketua, Beserta Para Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang kami hormati Saudara Sekteretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang kami hormati Para Undangan, Rekan-Rekan Insa Pers dan Hadirin Yang Bahagia. Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini Senin, 15 Juni 2015 kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam keadaan sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa suatu halangan apapun, Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia, Tidak terasa, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa yaitu Bulan Suci Ramadhan. Hadirnya Bulan Suci Ramadhan menjadi saat yang ditunggu-tunggu jutaan umat Islam karena bisa menjadi sarana untuk memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita dan memperbanyak amal sholeh dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Karenanya saya atas nama pribadi dan mewakili Fraksi Partai Golongan Karya, kami mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa mohon maaf lahir dan batin. Pucuk selasi bertunas menjulang Dahannya patah tolong betulkan Puasa ramadhan kembali menjelang Salah dan khilaf mohon dimaafkan Mencuci tangan di pinggir telaga Pohon serumpun indah di tepiannya Bulan Suci Ramadhan hampirlah tiba Mohon ampun maaf dipinta

8

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia, Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pandangan umum. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras dan bersunggung-sungguh dalam menjalankan amanat rakyat Kabupaten Bintan untuk membangun dan memajukan Bintan dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan baik fisik maupun non fisik. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepala daerah selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia, Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Tahun 2014, perkenankan Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi antara lain sebagai berikut: 1.

2.

3.

Sebagaimana kita ketahui, Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu saja, ini patut kita apresiasi. Sebab kualifikasi penilaian seperti ini masih relative sedikit untuk laporan lembaga pemerintah. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan atas capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 166,12 milyar dapat direalisasikan sebesar Rp. 190,84 milyar atau telah melebihi target sebesar 14,88%. Fraksi Partai Golongan Karya kembali memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan mengingat bahwa realisasi Dana Perimbangan tahun 2014 yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mencapai Rp. 596,25 milyar, lebih besar dari target yang 9

4.

5.

direncanakan yakni sebesar Rp. 590,38 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,87 milyar. Derajat desentralisasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2014 sebesar 78,41 %. Kondisi ini menunjukkan dalam tahun 2014 ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terhadap Pemerintah Pusat relatif kecil bila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 94%-95%. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam realisasi belanja daerah yang lebih memprioritaskan pembangunan daerah, hal ini bisa kita lihat bahwa belanja langsung lebih besar bila dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 56,76% sedangkan sisanya merupakan belanja tidak langsung. Meningkatnya kebutuhan publik dengan keterbatasan sumberdaya dan sumber dana, maka arah kebijakan belanja daerah Kabuapeten Bintan telah difokuskan pada prioritas pembangunan tahunan yang mengarahkan pada kebijakan dalam memecahkan permasalahan daerah dengan pertimbangan: (1) Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat dan daerah. (2) Realistis untuk dilaksanakan dan memenuhi aspek kebersinambungan / berkelanjutan. (3) Memacu pertumbuhan ekonomi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan antara lain dengan cara pemberian bentuk-bentuk stimulan. (4) Pemerataan pembangunan ke beberapa wilayah pesisir dan terisolir. (5) Sarana dan mobilisasi aparatur dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia, Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Bila dalam penyampaian pandangan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesabaran hadirin tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan ridha-Nya atas segala niat dan usaha baik kita. Amin. Billahitaufik Walhidayah, Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh Bandar Seri Bentan, 15 Juni 2015, Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Bintan Ketua, H. Nesar Ahmad, S.IP dan Sekretaris, Hj. Fiven Sumanti, S.IP. ditandatangani Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PDI - Perjuangan, kepada juru bicara fraksi disilahkan. Fraksi PDI - Perjuangan / Siti Maryani, S.Kom: Pandangan umum fraksi pdi perjuangan Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bintan Terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014.

10

Bismillahirrrahmanirrahim Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan Yth. Sdr. Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Yth. Sdr. Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten B intan Yth. Sdr. Camat / Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Bintan Yth. Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik Serta Para Hadirin Yang Berbahagia. Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia Mengawali Penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2015 kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dalam keadaan sehat wal’afiat, sejahtera lahir dan bathin tanpa suatu halangan apapun, Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Suri Tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka Bumi ini. Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan mengucapkan terima kasih kepada Sudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum ini, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas Penyampaian Nota Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 pada kesempatan pertama. Dalam kesempatan ini juga Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggitingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga 4 (empat) kali mendapatkan opini tertinggi dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Unqualified Opinion, semoga ditahun mendatang dapat ditingkatkan lagi menjadi WTP Murni (Tanpa Catatan/Tanpa Paragraf Penjelasan). Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntable dan transparan sesuai dengan prinsip Good Governance serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka susunan materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan, meliputi 4 (empat) hal yakni : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas (LAK); dan 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 11

Selanjutnya perlu dipahami bersama bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Kepala Daerah Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan Daerah, dan perlu juga diketahui bersama ketentuan perundang-undangan tersebut diatas juga memberikan amanat kepada Bupati untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia Sejalan dengan Nota Pengantar Bupati Bintan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang terdiri atas : I. PENDAPATAN - Target sebesar Rp. 871.700.333.438,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). - Realisai sebesar Rp. 883.789.695.260,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah). II.

BELANJA Target sebesar Rp. 1.073.351.337.722,63 (Satu Trilun Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Tiga Sen).

-

Realisasi sebesar Rp. 966.962.829.655,96 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Sen)

-

III. SURPLUS/(DEFISIT) -

Target sebesar Rp. 201.651.004.284,63 (Dua Ratus Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Tiga Sen)

-

Realisai sebesar Rp. 83.173.134.395,59 (Delapan Puluh Tiga Miyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Sembilan Sen).

IV. PEMBIAYAAN 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - Target sebesar Rp. 208.451.004.284,63 (Dua Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Tiga Sen) - Realisai sebesar Rp. 212.194.992.399,63 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Tiga Sen) 2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN -Target sebesar Rp. 6.800.000.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah). 12

-Realisai sebesar Rp. 7.256.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah). 3. PEMBIAYAAN NETTO - Target sebesar Rp. 201.651.004.284,63 (Dua Ratus Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Tiga Sen) - Realisai sebesar Rp. 204.938.992.399,63 (Dua Ratus Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Tiga Sen) 4. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 2014 Rp. 121.765.856.004,04 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Rupiah empat sen).

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, perkenankanlah kami menyampaikan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut :

1. Dalam Realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014, Pendapatan sebesar

Rp. 883.789.695.260,37 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) terjadi Penurunan sebesar 32,630,246,991.73 (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen) dari Pendapatan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 916.419.942.252,10 (Sembilan Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Sepuluh Sen). Namun komposisi PAD Tahun 2014 mengalami kenaikan dari yang direncanakan sebesar Rp. 166.125.051.486,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), dengan realisasi sebesar 114,88% atau sebesar Rp. 190.843.040.464,25 (Seratus Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen). Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas realisasi PAD yang melampaui target penerimaan tersebut.

2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp. 748.116.278.260,37 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) atau 88,63% dari Anggaransebesar Rp. 844.090.087.348,63 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Tiga Sen). Tidak terserapnya seluruh Belanja disebabkan, ada beberapa Pos Belanja Tidak Langsung seperti Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 465.956.644.652,63 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Tiga Sen) Realisasi sebesar Rp. 405.586.783.702,96 (Empat Ratus Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen) atau 87,04 persen, seharusnya selisih sebesar Rp. 60,369,860,949.67 (Enam Puluh 13

Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen) ini bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah. Khususnya peningkatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur, penyusunan APBD untuk tahun berikutnya lebih memperhatikan kepada kekuatan anggaran dan mengutamakan kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

3. Tidak terserapnya Belanja Hibah sebesar Rp. 5.651.332.000,00 (Lima Milyar Enam

Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiahs) serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 4.059.797.272.00 (Empat Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) mohon penjelasan.

4. Perlu adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi Wajib Pajak dan Retribusi yang tidak taat atau tidak patuh dalam membayar pajak.

5. Terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berasal dari pelimpahan Pemerintah Pusat belum dapat diyakini kebenarannya, terhadap hal ini mohon penjelasan.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga dinilai tidak tertib dalam Penatausahaan Asset Tetap, terhadap hal ini mohon penjelasan.

PENUTUP Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 kami sampaikan. Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan dari Fraksi kami hendaknya diberikan tanggapan dan jawaban. Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya pada kesempatan ini juga Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan Selamat Menyambuat Bulan Suci Ramadhan 1436 H. Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Billahitaufiq Walhidayah Wassalamu’alikum Wr, Wb Bandar Seri Bentan, 15 Juni 2015 Fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten bintan ketua indra setiawan, s.st ditandatangani, Sekretaris Hj. Siti maryani, s.kom ditanda tangani. Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi Demokrat, kepada juru bicara fraksi disilahkan. Fraksi Demokrat / Zulfaefi, SE: Pandangan umum fraksi demokrat terhadap Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2014 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Wr.Wb, Salam sejahtera untuk kita semua Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan Yang Terhormat Saudara Bupati Bintan; Para Pejabat Pemda Kabupaten Bintan; Para undangan dan hadirin yang kami hormati; Insans Pers, serta Hadirin yang berbahagia. Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena 14

atas izinNyalah kita diberi kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dewan dengan agenda pokok penyampaian dan pandangan umum Fraksi fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Saudara Bupati, Rapat Dewan yang Terhormat…. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 oleh Bupati, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tersebut ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilainilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing masing. Dengan kerangka pemikiran ini sesungguhnya, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan Dewan dan sebaliknya kegagalan DPRD dalam mengemban fungsi, tugas dan wewenangnya juga merupakan kegagalan Pemerintah Daerah. Saudara Bupati, Rapat Dewan yang Terhormat…. Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 ini dari sisi tenggat waktu penyampainya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni disampaikan selambat-lambatnya bulan juni. Sehubungan hal ini Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi dan penghormatan kepada eksekutif atas terpenuhi dan dipatuhinya penjadwalan dimaksud. Kita berharap kepatuhan terhadap jadwal penyampaian berbagai dokumen kebijakan penganggaran daerah kedepan akan terus terjaga dalam rangka harmonisasi dan sinergitas optimal yang diharapkan dari setiap kebijakan penganggaran berbasis kinerja yang menjadi kewajiban, tugas dan wewenang masing-masing unsur baik eksekutif maupun Dewan selaku unsur legislatif. Saudara Bupati, Rapat Dewan yang Terhormat…. Sehubungan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 oleh yang terhormat saudara Bupati Bintan, maka sesuai mekanisme pembahasannya kami dari Fraksi Partai Demokrat menyambutnya dengan baik dan menyetujui apabila hal ini segera ditindaklanjuti untuk dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya. Namun izinkanlah terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran-saran sebagai berikut : 1. Kinerja Pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Secara khusus disampaikan apresiasi atas prestasi pencapaian target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya potensi objek pajak dan retribusi ini masih belum jenuh dan berkecukupan untuk dilakukan intensifikasi dan diversifikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas kelembagaan satuan kerja pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Meski demikian mohon dijelaskan seberapa besar sesungguhnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ini. Mohon dijelaskan ?. 15

2. Kinerja belanja operasi pencapaiannya masih lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2014 lalu. Kecenderungan setiap tahunnya belanja operasi meningkat sementara belanja modal dan belanja barang dan jasa semakin berkurang. Kecendrungan yang demikian ini menyebabkan semakin bekurangnya kemampuan APBD Bintan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dan penyediaan infrastruktur pembangunan. Efisiensi dan penghematan merupakan langkah yang disarankan agar perbaikan kinerja keuangan dapat terpenuhi. 3. Karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk membahas lebih dalam Pertanggung jawaban APBD TA 2014 ini, kami berpendapat akan lebih efektif pada saat kita duduk “satu meja “ dalam rapat kerja nanti. pertanyaan- pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat yang lebih rinci akan kami sampaikan nanti dalam kesempatan Rapat Kerja. Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disampaikan. Atas segala perhatian hadirin sekalian, Fraksi Demokrat mengucapkan Terima Kasih. Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb Bandar Seri Bentan, 15 Juni 2015 Fraksi partai demokrat Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten bintan Ketua Zulkifli, S.Pd ditandatangani, Sekretaris Zulfaefi, Se ditandatangani. Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PKS, kepada juru bicara fraksi disilahkan. Fraksi PKS / Sahak: Bismillahirrahmanirrahim Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun 2014 Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan yang kami hormati; Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati; Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan yang kami hormati; Para Camat, Lurah, Kepala Desa yang berbahagia; Hadirin dan hadirat, para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang kami muliakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas berkat dan rahmat NYA kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya,semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Ranperda : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014. Terkait selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 ini, 16

kita berharap semoga pembahasan-pembahasan dan catatan-catatan ke depan membawa Kabupaten Bintan semakin sejahtera. Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan, Dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan yang selalu berusaha dan bekerja maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahanannya. Sebagaimana kita ketahui, Pemerintah Kabupaten Bintan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014. Opini WTP yang ke-4 ini merupakan indikator positif, bahwa semakin ada peningkatan perbaikan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bintan. Patut menjadi perhatian bersama bahwa meraih sebuah prediket memang memerlukan kerja keras, namun untuk mempertahankannya butuh kerja yang ekstra keras. Dan Pemerintah Kabupaten Bintan telah bekerja ekstra keras untuk mempertahankan opini dimaksud.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan, Fraksi F-PKS ingin menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat kontrol sejauhmana pelaksana anggaran disiplin serta usaha pemerintah dalam menjalankan Perda APBD. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan, Meskipun Pemerintah Kabupaten Bintan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, namun fraksi PKS memiliki beberapa catatan, mohon kiranya dapat dijelaskan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Berikut catatan dan pertanyaan dari fraksi PKS yang perlu dijelaskan, ditanggapi serta ditindaklanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. 1. Mohon penjelasan dari pemerintah terhadap catatan-catatan yang diberikan oleh BPK dalam LHP nya. Dalam hal pengelolaan asset, BPK menemukan kelemahan bahwa pengelolaan asset-aset daerah masih belum tertib. Mohon Penjelasannya! 2. Terkait pertumbuhan nilai investasi PMA maupun kontribusi investasi di Kabupaten Bintan yang sangat siginifikan tahun 2013 yaitu 5,90% serta target investasi yang 17

diharapkan menjadi US$964,32 Milyar dari US$902,60 Milyar. Apakah usaha yang sudah dan terus dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi target diatas? Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya diberikan tanggapan dan jawaban yang proporsional. Selanjutnya, fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan Terima Kasih Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bandar Seri Bentan, 15 Juni 2015 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Ketua drg. Raja Miskal ditandatangani, Sekretaris Sahak ditandangani. Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan, kepada juru bicara fraksi disilahkan. Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan /Helmy, SH: Pendapat Umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perobahan ( F-Ghnp ) Dprd Kabupaten Bintan Terhadap : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Yth. Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Bintan Yth. Pimpinan Fraksi dan anggota DPRD Bintan Yth. Saudara Bupati Bintan Yth. Saudara Wakil Bupati Bintan Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Yth. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan 7. Yth. Saudara Camat/Lurah Dan Kepala Desa Se Kabupaten Bintan 8. Yth. Rekan-Rekan Wartawan Media cetak dan elektronik serta para undangan, hadirin yang berbahagia. Bismillahhirrohmaannirrohim Assalamu’ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Persaudaraan dan salam bahagia bagi kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat bertemu dan kembali berkumpul bersama di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan ini dalam keadaan sehat wala’fiat serta sejahtera lahir maupun bathin. Shalawat serta salam kepada junjungan semesta alam Nabi Besar 18

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Gerakan Hati Nurani Perobahan (F-GHNP) DPRD Kabupaten Bintan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014. Fraksi Gerakan Hati Nurani Perobahan (F-GHNP) menyampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan beserta jajarannya yang telah berhasil menyusun dan menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan salah satu tugas konstitusionalnya sebagai Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014. Pimpinan Sidang, hadirin dan majelis yang kami hormati Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan salah satu tugas konstitusionalnya sebagai Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014, yang disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan guna mendapatkan penilaian sesuai dengan mekanisme yang berlaku. hal ini sangat penting sebagai rujukan Kepala Daerah dan kita semua dalam melaksanakan tugas-tugasnya kedepan. Mengingat pentingnya Ranperda ini sebagai salah satu proses evaluasi dan tolok ukur keberhasilan serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka selayaknya saran dan rekomendasi terkait penilaian dan evaluasi yang disampaikan melalui pendapat Dewan adalah bertujuan untuk menyempurnakan dan memberikan masukan terhadap Ranperda tersebut, agar Pemerintahan pada masa yang akan dating dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini telah disampaikan dan dipersiapkan dengan sebaik baiknya dengan kurun waktu yang cukup, sehingga pembahasan dapat dilakukan lebih mendalam dan efektif. Fraksi Gerakan Hati Nurani Perobahan secara umum memberikan penilaian serta kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015. Perihal laporan hasil audit oleh BPK RI Kabupaten Bintan, Alhamdulillah wasyukurillah, bahwa hasil audit oleh BPK RI 4 (empat) tahun belakangan ini memperoleh hasil qualified opinion ( wajar tanpa pengecualian/WTP), hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Bintan semakin baik dan diharapkan akan mengurangi terjadinya penyimpangan. Dapat diartikan pula bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Bahwa atas hasil audit ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas pencapaiannya.

19

Terhadap pencapaian yang gemilang ini, kiranya patut dan layak diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Bintan beserta seluruh jajarannya. Penilaian kinerja suatu pemerintah daerah tidak hanya bisa dilihat dari hasil audit BPK semata, namun bisa juga di nilai dari kinerja keuangannya dengan berdasarkan rasio keuangan pada APBD. Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat juga dilakukan dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Pimpinan Sidang, Bupati Bintan serta hadirin yang kami hormati; Penilaian terhadap Pertanggungjawaban Bupati Bintan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014, bukan sebatas pada menyetujui atau menolak atau menerima, bukan pula hanya pada hitungan angka serta pencapaian kinerja, namun yang lebih esensi pengukurannya adalah tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu patutlah kita mencermati secara seksama rilis yang dikeluarkan oleh perserikatan bangsa-bangsa sebulan yang lalu tentang indikator kualitatif dalam keberhasilan sebuah pembangunan yang disebut indikator tingkat kebahagiaan sebuah negara, dimana keberhasilan sebuah pembangunan didasarkan kepada faktor harapan hidup yang lebih lama, dukungan sosial yang lebih besar, mengalami kemurahan hati yang lebih banyak, mempunya lebih banyak kebebasan untuk membuat pilihan hidup, memiliki persepsi korupsi yang rendah, disamping memiliki pendapatan perkapita yang tinggi. Dalam rilis tersebut pbb secara eksplisit menyatakan bahwa rilis itu dibuat agar pemerintah didunia dapat mengubah kebijakan dan mengubah indikator keberhasilan pembangunan untuk menjadi lebih kualitatif karena dianggap lebih rill dan rasional. Fraksi gerakan hati nurani perobahan berpendapat bahwa : 1. pembangunan pada hakekatnya adalah membangun sebuah peradaban.dimana pada setiap aktifitas kegiatan pembangunan harus ada nilai-nilai kebaikan dan kebajikan yang akan menjadi warisan kita kepada masyarakat dan generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan dasar negara kita kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Negara didirikan untuk memberikan kebahagiaan kepada semua orang, sebagaimana yang sering diucapkan oleh bung hatta dimasa revolusi dahulu. Oleh karenanya kegiatan pembangunan dalam bentuk pemanfaatan APBD haruslah meminimalisir tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada politik jangka pendek yang hanya akan merugikan kita semua. 3. Tidak ada satu pihakpun atau kelompok yang dapat mengklaim dirinya dapat menyelesaikan persoalan dengan sendirian tanpa bantuan pihak lain, oleh karenanya sangat diperlukan upaya yang serius untuk membangun sebuah masyarakat yang memahami dan menginsyafi betapa pentingnya kebersamaan, soldaritas, dan harmoni dengan membuang jauh-jauh prasangka atas dasar kepercayaan status sosial suku dan ras. Kita harus mengupayakn tegaknya sebuah komunitas yang dibangun diatas pondasi nilai-nilai spiritual universal. Berdasarkan tiga hal yang diatas, maka fraksi gerakan hati nurani perobahan, meminta kepada kita semua untuk : 20

1. secara serius dan sungguh-sungguh membenahi dunia pendidikan kita. Pembangunan bidang pendidikan dibintan haruslah memperhatikan secara seksama pilar-pilar pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Unesco, terutama sekali pilar ke-empat learning To live Together ( Belajar untuk hidup bersama ).kita harus sedini mungkin mendidik anak didik kita untuk memahami nilai-nilai universal,kebajikan, kebenaran, dan memandang orang lain sebagaimana dia memandang dirinya. Kita ahrus memberikan kepada anak didik untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tulus terhadap diri, lingkungan, dan semesta. Pendidikan haruslah menjadi sarana bagi anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dirinya yang alami. Membiarkan seorang anak didik tumbuh diluar potensi dirinya adalah sebuah kekerasan. Sehubungan dengan itu kepada pengelola bidang pendidikan, kami menyarankan untuk mencermati secara seksama deklarasi PBB tanggal 12 Desember 2014 dimana dalam deklarasi tersebut telah ditetapkan international day of yoga, yang akan dirayakan setiap tanggal 21 juni. Deklarasi PBB untuk hari yoga international tersebut didukung oleh indonesia, iran,irak, dan 190 negara anggota sidang umum lainnya. Deklarasi PBB tersebut didasarkan atas keyakinan bahwa yoga adalah sebuah tekhnik kuno universal yang dapt membuat manusia menselaraskan tubuh dan pikiran, lalu mengharmonikan manusia dan semesta yang untuk selanjutnya melahirkan kesehatan, kedamaian diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Jika memang memungkinkan dan memberi manfaat bagi melahirkan manusia baru untuk sebuah peradaban baru yang menjadi harapan bagi dunia, maka kita harus berani untuk mengadopsi tekhnik tekhnik yoga kedalam sistem pendidikan kita. 2. Kami juga menyarankan kepada kita semua untuk mempelajari dan mengkaji lebih intens teori Space Social atau ruang sosial dimana menurut teori ini pembangunan adalah sebuah proses tiada henti untuk membuat dan membentuk masa depan yang lebih baik.Masa depan yang lebih baik sangat perlu untuk dipersiapkan karena kita semua akan menghabiskan sisa umur kita di masa depan itu.Menurut teori ini juga, dalam proses pembangunan yang tiada henti itulah semua orang di beri kesempatan yang sama untuk mengaktualisasi dirinya melalui pertukaran ide dan gagasan berdasarkan bakat,pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam sebuah komunitas.Dengan demikian hubungan dan interaksi dalam komunitas tersebut adalah hubungan kultural dan manusiawi yang serba ber etika dan ber budaya berdasarkan akal sehat dan rasionalitas. 3. Kami juga menyarankan kepada kita semua untuk mempelajari dan mengkaji lebih intens teori Space Social atau ruang sosial dimana menurut teori ini pembangunan adalah sebuah proses tiada henti untuk membuat dan membentuk masa depan yang lebih baik.Masa depan yang lebih baik sangat perlu untuk dipersiapkan karena kita semua akan menghabiskan sisa umur kita di masa depan itu.Menurut teori ini juga, dalam proses pembangunan yang tiada henti itulah semua orang di beri kesempatan yang sama untuk mengaktualisasi dirinya melalui pertukaran ide dan gagasan berdasarkan bakat,pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam sebuah komunitas.Dengan demikian hubungan dan interaksi dalam komunitas tersebut adalah hubungan kultural dan manusiawi yang serba ber etika dan ber budaya berdasarkan akal sehat dan rasionalitas. Melalui teori ruang social ini juga terwujudlah apa yang dinamakan participatory democracy dimana rakyat 21

bukanlah penonton dari proses pembangunan dan demokrasi,melainkan adalah pelaku utamanya. 4. Kami juga menghendaki dan menganggap perlu lebih ditingkatkannya kemitraan dan sikap saling menghormati,saling menghargai,saling memahami antara Pemerintah dan DPRD kabupaten Bintan. Hal ini sangat perlu,sebagaimana yang kami yakini diatas bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat menyelesaikan masalah dengan sendirian tanpa bantuan pihak manapun. Sebagai institusi pengawas terhadap semua kegiatan pembangunan maka hasil hasil pengawasan yang dilakukan pihak DPRD dapat kiranya dipertimbangkan secara seksama dan penuh objektifitas agar pembangunan beserta hasil hasilnya dapat terlaksana dengan efisien dan efektif bagi keselamatan kita semua. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, demikian Fraksi Gerakan Hati Nurani Perobahan ( F-GHNP ) DPRD Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2014, dapat kami PAHAMI DAN MENYETUJUI UNTUK DITINDAKLANJUTI. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan mohon maaf atas segala kekhilafannya, harapan kami, mari kita terus berupaya dan berusaha agar Kabupaten Bintan adalah yang terbaik di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi impian kita. Amien yarabbal alamien, kami ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadhan tahun 2015 dan selamat menjalankannya, kami dari Fraksi GHNP mohon maaf lahir dan bahtin atas salah dan khilaf kami kepada semua hadirin yang berkesempatan hadir dalam majelis ini Wabillahi Taufiq Walhidayah; Wassalamu ‘Alaikum Wr.Wb; dan salam kebahagian bagi kita semua. Bintan, 13 Juni 2015 Fraksi – Gerakan hati nurani perubahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Bintan, Ketua, Drs. Muh. Zuhdi, Sekretaris Helmy, SH, Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PAN, kepada juru bicara fraksi disilahkan. Fraksi PAN / Ir. Arif Jumana, Sar’an: Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan, Terhadap: Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bintan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Yang terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Yang terhormat rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan yang berbahagia. Bismillahirrohmaanirrohim, assalamualaikum warahmatullahiwabarokatuh Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi partai amanat nasional DPRD Kabupaten Bintan, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa 22

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah, serta ridhonya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin. Shalawat teriring salam selalu kita kirimkan keharibaan nabi muhammad saw dan semoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Terhadap rancangan Peraturan (Ranperda) Kabupaten Bintan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 ini, perkenankanlah kami dari fraksi partai amanat nasional DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut: 1. kami memberikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh saudara Bupati beserta jajaran dibawahnya untuk menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2014 ini. Apresiasi juga diberikan mengingat adanya peningkatan (pendapatan asli daerah) PAD yang mencapai 114,88% dari target. 2. Fraksi PAN menggarisbawahi komposisi perbandingan antara belanja tidak langsung sejumlah 44,2% dan belanja langsung sejumlah 55,8%. Tentu komposisi ini masih belum ideal, mengingat semakin besar dana belanja langsung, maka akan semakin dirasakan efek manfaatnya kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Karena itu diharapkan komposisi untuk tahun-tahun mendatang bisa minimal mencapai 40% untuk belanja tidak langsung dan 60% untuk belanja langsung. 3. Fraksi Pan berharap agar Pemerintah Kabupaten Bintan bisa melakukan perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan secara matang untuk tahun-tahun selanjutnya, mengingat pada pelaksanaan APBD 2014 lalu, banyak sekali beban pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun anggaran, yakni di triwulan IV. Hal ini dikhawatirkan bisa mengakibatkan penyelesaian pekerjaan dapat tersebar secara merata pada triwulan I hingga IV, sehingga akan memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi di tiap triwulannya. 4. Dalam realisasi APBD 2014 lalu, khususnya pada realisasi pendapatan, pos dana yang paling kecil realisasinya adalah transfer Pemerintah Provinsi, yakni pendapatan bagi hasil pajak, yang realisasinya hanya 52,46%. Tentu hal ini harus menjadi catatan tersebdiri, agar Pemerintah Kabupaten Bintan bisa secara intens melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi kepri agar realisasinya bisa meningkat. 5. Terkait kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, hendaknya pemerintah kabupaten bintan bisa memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan tidak berjalannya kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut. Hal ini seperti “program pendataan kawasan dalam rangka tata batas hutan yang memiliki anggaran Rp. 950 juta, namun sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Tentunya, ini menunjukkan sisi kelemahan dalam perencanaan penyusunan kegiatan. Oleh karena itu, kegiatankegiatan yang tidak mungkin bisa dikerjakan, atau tidak memiliki kemanfaatan secara luas bagi masyarakat Kabupaten Bintan, hendaknya tidak perlu dimasukkan ke dalam perencanaan. Sebab, alokasi dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat dan mendesak, seperti misalnya bidang kesehatan, pendidikan, atau juga ekonomi kerakyatan. Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia Setelah mencermati dan memberikan sejumlah pertanyaan terhadap Ranperda ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka kami dari fraksi partai amanat nasional DPRD Kabupaten Bintan Menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Demikianlah pandangan umum fraksi partai amanat nasional DPRD Kabupaten Bintan. Bila ada yang terlebih dan terkurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Bintan akan terus berkembang menjadi 23

Kabupaten termaju di propinsi Kepri. Billahitaufik walhidayah, wasalamualaikum warahmatullahiwabarokatuh, bandar seri bentan, 15 Juni 2015 fraksi partai amanat nasional, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, ketua Hesti Gustrian, S.ST, Sekretaris Ir. Arif Jumana Sar’an. Protokol: Unsur pimpinan dan Bupati Bintan disilahkan mengambil tempat dan dilanjutkan dengan penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dari Bupati Bintan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan kemudian penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi dari pimpinan kepada Bupati Bintan. Pelaksanaan penyerahan Protokol: Penyampaian jawaban/tanggapan Bupati Bintan terhadap Pandangan Umum FraksiFraksi, kepada Bapak disilahkan. Bupati Bintan / Ansar Ahmad, SE, MM: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yth. Sdr.

Ketua, Wakil Ketua Dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;

Yth. Sdr.

Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan;

Yth. Sdr.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;

Yth. Sdr.

Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Dan Pimpinan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Serta Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia;

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Mahakuasa, Karena Atas Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Pada Hari Ini Kita Dapat Menghadiri Rapat Paripurna Dprd Kabupaten Bintan Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014. Sebelum Sampai Pada Materi Rapat Paripurna, Melalui Kesempatan Ini Pula Kami Menyampaikan Penghargaan Dan Ucapan Terima Kasih Yang Sebesar-Besarnya Kepada Segenap Anggota Dewan, Melalui Fraksi-Fraksi, Yang Telah Mempelajari Dengan Sungguh-Sungguh Dan Seksama Atas Rancangan Perda Sebagaimana Tersebut Diatas, Yang Telah Menyampaikan Pandangan Umumnya Melalui Juru Bicaranya MasingMasing. Semua Pandangan Yang Disampaikan, Tentunya Merupakan Masukan Yang Sangat Berharga, Dan Akan Menjadi Bahan Pembahasan Lebih Lanjut Dalam Rapat-Rapat Komisi Maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran Untuk Penyempurnaan Ranperda Tersebut.

24

Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014, Bersama Ini Akan Kami Sampaikan Penjelasan Atau Jawaban Atas Pertanyaan Dan Pandangan Dari Masing-Masing Fraksi, Dengan Urutan Sebagai Berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fraksi Partai Golongan Karya; Fraksi Pdi Perjuangan Fraksi Partai Demokrat; Fraksi Pks; Fraksi Partai Amanat Nasional; Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan (F-Ghnp);

Terhadap Pertanyaan Dan Pandangan Yang Sama Dari Beberapa Fraksi, Penjelasannya Tidak Akan Kami Ulang, Namun Cukup Kami Berikan Jawabannya Sekaligus Melalui Jawaban Atas Pertanyaan Atau Pandangan Dari Fraksi Terdahulu. Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Pemerintah Daerah Berterima Kasih Atas Apresiasi Yang Diberikan, Saran Dan Masukan Dari Fraksi Golkar Menjadi Perhatian Kami Dalam Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Selanjutnya. 1. Terhadap Fraksi Golkar Atas Apresiasi Pencapaian Opini Wtp, Over Target Pencapaian Pad Dan Dana Perimbangan Serta Pencapaian Tingkat Desenteralisasi Fiskal Kabupaten Bintan Tahun 2014 Sebesar 78,41 % Lebih Baik Dari Rata-Rata Nasional 94-95 % Kami Mengucapkan Terima Kasih. 2. Kami Tetap Akan Berkomitmen Untuk Memprioritaskan Belanja Langsung Dibandingkan Dengan Belanja Tidak Langsung Yang Digunakan Secara Fokus Untuk Mendanai Pencapaian Rpjmd Yang : - Berdampak Luas Penyelesaian Masalah Dalam Masyarakat - Realistis, Berkesinambungan Dan Berkelanjutan - Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dan Peran Serta Masyarakat - Pemerataan Pembangunan Hingga Wilayah Pesisir Dan Terisolir - Peningkatan Sarana Dan Mobilisasi Aparatur Dari Tingkat Desa Sampai Dengan Kabupaten. Mengenai Beberapa Pandangan Dan Pertanyaan Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dapat Kiranya Kami Jelaskan Sebagai Berikut : 1. Kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Apresiasi Yang Diberikan. 2. Tidak Terealisasinya Belanja Hibah Tahun Anggaran 2014sebesar Rp.5.651.332.000,Disebabkan Oleh :  Penerima Hibah Tidak Melakukan Proses Pencairan Dana Hibah Tahap I.  Penerima Hibah Yang Telah Menerima Hibah Tahap I Tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. 25

 Penerima Hibah Tidak Melakukan Proses Pencairan Tahap Ii Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. Serta Tidak Terealisasinya Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014 Sebesar Rp.4.059.797.272,- Disebabkan Oleh :  Tidak Terdapat Kondisi Resiko Sosial Yang Menyebabkan Terelisasinya Bantuan Sosial Yang Tak Terencana.  Penerima Bantuan Sosial Tidak Mengajukan Proses Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap I.  Penerima Bantuan Sosial Tidak Mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Sosial Tahap I Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. 3. Terimakasih Atas Tanggapannya, Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Taat Dalam Melaksanakan Ketentuan Aturan Perpajakan Dimana Pemerintah Kabupaten Bintan Telah Mengatur Sanksi Administratif Sesuai Dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011, Selain Aturan Tersebut Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Bintan Melalui Pengawasan, Ketertiban Baik Dari Sisi Perizinan Maupun Pelaporan Pajak Daerah. 4. Terhadap Piutang Pbb – P2 Yang Dilimpahkan Dari Pemerintah Pusat Melalui Kpp Pratama Bintan Ke Pemerintah Kabupaten Bintan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. Ba-14/Wpj.02/Kp/15/2014 Sebesar Rp. 26.484.265.638,-, Namun Piutang Tersebut Tidak Sesuai Dengan Database Pada Sistem Aplikasi Pbb-P2, Sehingga Piutang Tersebut Masih Belum Diyakini, Berkaitan Dengan Permasalahan Dimaksud Pemerintah Kabupaten Bintan Akan Melakukan Pemutakhiran Data Piutang Pbb – P2.

Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Mengenai Beberapa Pandangan Dan Pertanyaan Dari Fraksi Demokrat Dapat Kiranya Kami Jelaskan Sebagai Berikut : 1. Terhadap Kinerja Pendapatan Daerah Terimakasih Atas Tanggapannya, Dalam Hal Ini Dapat Disampaikan Sumber Potensi Pendapatan Daerah Sesuai Uu 28 Tahun 2009 Dimana Pajak Daerah Ada 11 Pajak Daerah , Adapun Sumber Pendapatan Daerah Yang Dapat Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Hanya 9 Jenis Pajak Daerah Diantaranya Pajak Hotel, Hiburan, Reklame, Restoran, Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Bphtb, Parkir, Pajak Penerangan Jalan Dan Pbb Perdesaan Dan Perkotaan. Dan Untuk Potensi Yang Sudah Tergarap Hampir Setiap Jenis Pajak. Dalam Hal Penghitungan Potensi Pendapatan Daerah Masih Mengacu Kepada Jumlah Objek Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Serta Menyesuaikan Perkembangan Realisasi Tahun - Tahun Sebelumnya.

2. Belanja Operasi Merupakan Belanja Yang Memberikan Manfaat Atau Akan Terpakai Habis Dalam Menjalankan Kegiatan Operasional Pemerintahan Selama Tahun Berjalan. Sesuai Dengan Kepmendagri 29/2002 Belanja Operasi Dibagi Menjadi 2 Kelompok, Yaitu Belanja Administrasi Umum Dan Belanja Operasi Dan Pemeliharaan. Masing-Masing Kelompok Belanja Tersebut Terdiri Dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas,Dan Belanja Pemeliharaan. Belanja Operasi Khususnya Belanja Pegawai Realisasinya Meningkat 26

Sebesar 36 Milyar Rupiah Lebih, Disebabkan Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bintan Mengalokasikan Anggaran Belanja Pegawai Cpns K1 Dan K2 Serta Terjadinya Peningkatan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru Dan Tunjangan Profesi Guru Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/Pmk.07/2014. Selanjutnya Terhadap Penurunan Realisasi Belanja Modal Hal Ini Terkait Dengan Perubahan Kebijakan Penganggaran Belanja Modal Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Atau Pihak Ketiga Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serat Pedoman Umum Tentang Penyusunan Apbd Tahun Anggaran 2014 Dianggarkan Dalam Kelompok Belanja Barang Dan Jasa,Sehingga Dilihat Dari Realisasi Belanja Barang Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Cenderung Meningkat. Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Mengenai Beberapa Pandangan Dan Pertanyaan Dari Fraksi Pks Dapat Kiranya Kami Jelaskan Sebagai Berikut : 1. Terhadap Catatan-Catatan Yang Diberikan Oleh Bpk Dalam Lhp Nya, Khususnya Pengelolaan Asset, Pemerintah Kabupaten Bintan Akan Mengikuti Saran-Saran, Serta Masukan Yang Diberikan Oleh Tim Bpk Untuk Perbaikan Pengelolaan Asset Kedepannya Baik Dari Sisi Internal Seperti Penyusunan Peraturan Tentang Standar Operasi Prosedur (Sop) Barang Pakai Habis Dan Inventaris, Nilai Perolehan Asset Yang Belum Ada Akan Kita Lakukan Aprisial/Penilaian Ulang ,Meningkatkan Koordinasi Dengan Skpd Terkait Masalah Penertiban Kir (Kartu Inveris Ruangan) Maupun Eksternal Seperti Terjadinya Double Catat Terhadap Pencatatan Asset Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Mengajukan Kembali Usulan Hibah Asset Ke Dprd Kabupaten Bintan Terhadap Asset-Asset Yang Akan Diserahkan Pemko Tanjungpinang. 2. Pertumbuhan Nilai Investasi Di Pemerintah Kabupaten Bintan Diharapkan Meningkat Menjadi Us$964,32 Milyar Dari Us$902,60 Milyar, Usaha Pemerintah Kabupaten Bintan Antara Lain : Mengoptimalkan Fungsi Dari Ptsp (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Untuk Dapat Memberikan Pelayannan Yang Terbaik Bagi Investor, Membangun Infrastruktur Penunjang Pengembangan Usaha Terutama Aksebilitas Dan Prasarana Dasar Kemudian Juga Mengoptimalkan Penyelenggaraan Administrasi Secara Terpadu Dikecamatan. Sedangkan Usaha Keluar Dilakukan Dengan Mengikuti Kegiatan Event-Event Maupun Pameran Baik Ditingkat Nasional Maupun Internasional. Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Mengenai Beberapa Pandangan Dan Pertanyaan Dari Fraksi Partai Amanat Nasioanal Dapat Kiranya Kami Jelaskan Sebagai Berikut :

27

Pemerintah Kabupaten Bintan Mengucapkan Terima Kasih Atas Apresiasi Yang Diberikan, Terhadap Saran Dan Masukan Dari Fraksi Pan Akan Menjadi Perhatian Kami Dalam Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Kedepannya. Selanjutnya Terkait Dengan Kegiatan-Kegiatan Yang Tidak Bisa Dilaksanakan, Seperti Program Pendataan Kawasan Dalam Rangka Tata Batas Hutan Dapat Kemi Jelaskan Sebagia Berikut Kami Dalam Proses Perencanaannya Karena Dinamika Regulasi Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Pusat Yang Sering Berubah, Perencanaan Program Tersebut Mengacu Pada Sk Menteri Kehutanan Nomor 43 Tahun 2013 Dalam Rangka Perubahan Dan Penetapan Kwasan Hutan, Dimana Dalam Sk Tersebut Tidak Mengakomodir Usulan Dari Daerah Dan Tidak Mengacu Rekomendasi Tim Terpadu Yang Dibentuk Oleh Menteri Kehutanan. Sejalan Dengan Hal Tersebut, Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Menerbitkan Lagi Sk Nomor 76 Tahun 2015 Dimana Kewenangan Tata Batas Sepenuhnya Oleh Menteri Kehutanan Sedangkan Sharing Sampai Saat Ini Belum Ada Kejelasan. Dari Penjelasan Tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan Tidak Berani Melaksanakan Program Dimaksud. Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Mengenai Beberapa Pandangan Dan Pertanyaan Dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan (F-Ghnp) Dapat Kiranya Kami Jelaskan Sebagai Berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bintan Mengucapkan Terima Kasih Atas Apresiasi Yang Diberikan, Terhadap Saran Dan Masukan Dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan (F-Ghnp) Akan Menjadi Perhatian Kami Dalam Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Kedepannya. Proses Penyusunan Apbd Kabupaten Bintan Tetap Mengikuti Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pedoman Umum Penyusunan Apbd, Serta Menyesuaikan Dengan Kemampuan Keuangan Daerah. 2. Pemerintah Kabupaten Bintan Berupaya Menggali Sumber – Sumber Pendapatan Yang Belum Tersentuh Dan Harus Sesuai Dengan Uu. No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Untuk Tahun 2015 Pemerintah Daerah Melakukan Pendataan Potensi Perluasan Basis Pajak, Melakukan Pemeriksaan (Verifikasi) Pajak Daerah Dengan Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah ( Opad ) Yang Bekerjasama Dengan Bpkp Propinsi Kepri Serta Melakukan Upaya Penagihan Pajak Daerah Secara Intensif Baik Untuk Pajak Daerahnya Maupun Retribusi Daerah Yang Dikelola Oleh Masing – Masing Skpd.

Demikian Jawaban Secara Garis Besar Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Yang Dapat Kami Sampaikan. Kami Menyadari Bahwa Jawaban Atau Penjelasan Yang Telah Kami Sampaikan Tadi, Masih Dalam Tataran Kebijakan Yang Bersifat Umum. Oleh Karenanya, Untuk Penjelasan Secara Lebih Rinci Dan Lebih Teknis Mengenai Berbagai Hal Yang Masih Perlu Didalami, Dapat Kiranya Nanti Dibahas Pada Kesempatan RapatRapat Komisi Maupun Rapat Badan Anggaran. Sedangkan Saran-Saran Yang Telah 28

Disampaikan Oleh Seluruh Fraksi Pada Prinsipnya Kami Dapat Menerima Dan Akan Diperhatikan Untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Ke Depan. Semoga Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa Selalu Memberikan Bimbingan Kepada Kita Semua Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat Di Kabupaten Bintan. Terimakasih Atas Perhatiannya, Akhir Kata Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Wakil Ketua II/ Trijono, S.Kom, MM: Terima kasih kepada saudara Bupati Bintan yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan. Sebelum kami akhiri rapat paripurna hari ini kita akan lanjutkan agenda berikutnya yaitu pengumuman akhir masa jabatan Kepala Daerah oleh pimpinan DPRD sesuai dengan amanat UndangUndang yang berlaku. Protokol: Penyampaian pengumuman akhir masa jabatan Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan. Kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan Bapak Agus Wibowo disilahkan. Wakil Ketua I/ Agus Wibowo: Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Masa Jabatan 2010-2015 A. Memperhatikan : I.

- Sk Gubenur Kepulauan Riau Nomor : 131.21-338 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 06 Juli 2010. - Sk Gubenur Kepulauan Riau Nomor : 131.21-339 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pangangkatan Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 06 Juli 2010.

II.

Surat Dari Dprd Bintan Tentang Pemberitahuan 6 (Enam) Bulan Berakhir Masa Jabatan Kepala Daerah. Nomor : 170/DPRD-Bintan/032 Tanggal : 27 Februari 2015

III. Surat Gubenur Kepulauan Riau No. 130/490/Set Tanggal 03 Juni 2015 Perihal : Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

29

B. Pengumuman 1. Sesuai Pasal 78 Ayat 2 Point A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dinyatakan Bahwa Kepala Daerah Dan / Atau Wakil Kepala Daerah Diberhentikan Karena Berakhir Masa Jabatannya Selanjutnya Pada Pasal 79 Menyebutkan Pemberhentian Kepala Daerah Dan / Atau Wakil Kepala Daerah Diumumkan Oleh Pimpinan DPRD Dalam Rapat Paripurna Dan Di Usulkan Oleh Pimpinan DPRD Kepada Menteri Melalui Gubenur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Untuk Bupati Dan / Atau Wakil Bupati Atau Walikota Dan / Atau Wakil Walikota Untuk Mendapatkan Penetapan Pemberhentian. 2. Mengingat Bahwa Pengangkatan Penjabat Bupati Sekaligus Dengan Pemberhentian Kepala Daerah Sebelumnya, Maka Diminta Untuk Melaksanakan Rapat Paripurna Tentang Pemberhentian Bupati / Wakil Bupati Dan Kemudian Mengusulkan Pemberhentiannya Kepeda Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Paling Lambat Akhir Juni 2015. 3. Masa Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Atas Nama H. Ansar Ahmad, Se.M.Si Dan Drs. H. Khazalik Yang Dilantik Pada Tanggal 10 Agustus 2011 Maka Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Berakhir Pada Tanggal 10 Agustus 2015. Demikian Disampaikan Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Bintan. Bandar Seri Bentan, 15 Juni 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Wakil Ketua I Agus Wibowo ditandatangani Wakil Ketua II H. Tri Jono, S.Kom. Mm di tandatangani. Wakil Ketua II / H. Tri Jono, S.Kom, MM: Terima kasih kepada saudara wakil ketua yang telah menyampaikan pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Bintan masa jabatan 2010-2015. Kami harapkan pengumuman ini dapat segera kita tindak lanjuti ke Menteri Dalam Negeri melaui Gubernur mengingat proses pengangkatan pejabat Bupati harus segera dilaksanakan paling lambat akhir Juni ini sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Protokol: Penutupan Rapat Paripurna oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Wakil Ketua II / H. Tri Jono, S.Kom, MM: Demikianlah rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan alhamdulillah rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan ini resmi saya nyatakan ditutup. .........................................Ketok Palu 3 (tiga) kali............................................... Billahitaufiq walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarokatuh 30

Buah kuwini bercampur santan Minuman diberi tuk laksamane bentan Opini BPK wajar tanpa pengecualian Prestasi nyata sangatlah membanggakan Membeli selaseh di gunung bintan Membuat minuman menyambut ramadhan Terima kasih kami ucapkan Pemda dan DPRD membangun Bintan Makan sirih tarian persembahan Rentak zapin menjadi hiburan Seribu jari kami haturkan Mari bermaafan menyambut ramadhan

Protokol: Demikian sudah rapat paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Rapat selesai dan ditutup pukul 13.25 wib N o t u l i s,

CARLIY JUL FITRI, S.IP

Kabag Persidangan dan Risalah

Kasubag Risalah

Drs. A. RAHMAN NIP. 19610803 199303 1 007

KUSRIA TARASINA, SE NIP. 19810116 201001 2 014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN SEKRETARIS,

AGUSNAWARMAN,M.Si Pembina utama Muda NIP. 19630855 199003 1 011 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN WAKIL KETUA,

TRI JONO, S.Kom, MM 31