RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
Hari
:
Senin
Tanggal
:
19 September 2016
Pukul
:
14.00 s/d 15.00 Wib
Pimpinan Rapat
:
H. Tri Jono, S.Kom, MM
Acara
:
Pengesahan Ranperda tentang : 1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dari A. Badan Anggaran Terhadap Ranperda Perubahan Apbd Kabupaten Bintan
Tahun Anggaran
2016 Oleh Sekretaris
Badan Anggaran. B. Pansus Terhadap Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan 2. Pengesahan
Ranperda
Pembentukan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Bintan Menjadi Perda Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dan Penyerahannya Dari Pimpinan Kepada Bupati Bintan. 3. Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Pengesahan Perda Pembentukan Perangkat Daerah Dan Terhadap Persetujuan Bersama Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016
Anggota yang hadir : 1.
Lamen Sarihi, SH, MH
2.
H. Tri Jono, S.Kom, MM
3.
Zulkifli, S. Pd
4.
Hj. Fiven Sumanti, S. IP
5.
Muttaqin
6.
Hesti Gustrian, S.ST
7.
Bani Suparti, A. Md
8.
Umar Ali Rangkuti, A. Md
9.
Drg. Raja Miskal
10.
Drs. Muh Zuhdi
11.
H. Amran, S.IP 1
12.
Zulfaefi, SE
13.
Ir. Arif Jumana S
14.
Agustinus Purba,ST
15.
H. Nesar Ahmad, S.IP
16.
Hj. Siti Maryani, S. Kom
17.
Azman, SE
18.
Hasriawady
19.
Andreas Salim
Pimpinan Rapat
: H. Tri Jono, S.Kom, MM
Sekretaris
: Agusnawarman, M.Si
Turut Hadir
: Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Para Pejabat Eselon II,III dan IV dijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bintan Wartawan.
JALANNYA RAPAT Protokol Asalamualaikum Warahmatullahiwabarokatuh, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Senin 19 September 2016 dimulai Pembukaan Rapat Paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan.
H. Tri Jono, S.Kom, MM / Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintan : Bismillahirrahmannirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Selamat Siang Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Yth.
1.
Sdr. Bupati Bintan
2.
Sdr Wakil Bupati Bintan
2.
Sdr. Para Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Kab. Bintan
3.
Sdr. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Sdr. Para Pejabat Eselon Ii, Iii Dan Iv Dijajaran Pemerintah Kab. Bintan
4.
Sdr. Para Camat, Lurah/ Kepala Desa Se – Kab. Bintan
5.
Sdr. Rekan-Rekan Wartawan
6.
Sdr. Bpk-Bapak, Ibu-Ibu Hadirin Para Undangan Yang Berbahagia
Pertama-Tama Marilah Kita Terlebih Dahulu Memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T Karena Berkat Limpahan Rahmat Dan Karunianya Pada Hari Yang Berbahgia Ini, Kita 2
Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Masih Dapat Kembali Hadir Bersama Diruangan Ini Dalam Rangka Mengikuti Rapat Paripurna Dprd Kabupaten Bintan Dengan Acara : 1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dari A. Badan Anggaran Terhadap Ranperda Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Oleh Sekretaris Badan Anggaran. B. Pansus Terhadap Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan 2. Pengesahan Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Menjadi Perda Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dan Penyerahannya Dari Pimpinan Kepada Bupati Bintan. 3. Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Pengesahan Perda Pembentukan Perangkat Daerah Dan Terhadap Persetujuan Bersama Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Tidak Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Hadirin Dan Undangan Atas Kehadirannya Memenuhi Undangan Kami Untuk Mengikuti Rapat Paripurna Dewan Pada Hari Ini.
Bupati Dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan. Berdasarkan Tata Tertib Dprd Kabupaten Bintan No.021/Kpts/Dprd-Bintan/2014 Pasal 84 Ayat 2 Point B Dikatakan Rapat Paripurna Dapat Dilanjutkan Apabila Telah Memenuhi Quorum Jika Dihadiri Oleh Sekurang Kurangnya 2/3 (Dua Pertiga) Dari Jumlah Anggota Dprd Bintan. Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang anggota dprd bintan dengan perincian hadir 19 orang, karena anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka rapat paripurna dprd kabupaten bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini. Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim Bintan Pada Hari Ini
Rapat Paripurna Dprd Kabupaten
Senin Tanggal 19 September 2016 Pukul 14.00 Wib Saya Nyatakan
Dibuka Dengan Resmi Dan Terbuka Untuk Umum.
====== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali ======
Bupati Dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Hal Ini Adalah Unsur Pembantu Bupati/Wali
Kota
Dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota
Dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota . 3
Penataan Kelembagaan Daerah Ini Haruslah Benar Benar Komitmen, Rumusan , Langkah Untuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah Ini Juga Bertujuan Untuk Dapat Mewujudkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Yang Ideal, Sesuai Kebutuhan Dan Sesuai Pedoman Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Perundang - Undangan. Penataan Perangkat Daerah Ini Juga Dalam
Rangka Membentuk Sebuah Sistem
Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien, Tanggap Dan Cekatan, Terbuka Dan Bertanggung Jawab, Membuka Seluas Luas Mungkin Partisipasi Dan Pandangan Publik Yang Positif Terhadap Perangkat Daerah Yang Berkompeten , Berkinerja Tinggi Baik Dalam Bidang Pembangunan Dan Pelayanan, Maka Dibutuhkan Sikap Responsif Yang Tinggi Dari Aparatur Perangkat Daerah Yang Memiliki Kemampuan Untuk Mengantisipasi Berbagai Permasalahan Yang Ada. Dengan Pertimbangan Hal Tersebut Maka Pemerintah Daerah Dihimbau Untuk Segera Menetapkan Perangkat Daerah Ini Untuk Menjadi Peraturan Daerah Sesuai Dengan Amanat Undang Undang . Sebelum Badan Anggaran Menyampaikan Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016, Terlebih Dahulu Kami Sampaikan Bahwa Proses Pembahasan Rancangan Perubahan Apbd Kabupaten
Bintan
Tahun
Anggaran
2016 ,
Telah Dimulai Atau Didahului Dengan Penyampaian Ranperda Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dan Penjelasan Kepala Daerah, Pada Rapat Paripurna Dprd Yaitu Pada Hari Selasa Tanggal 06 September 2016 Yang Lalu, Yang Disertai Oleh Pandangan Umum Fraksi – Fraksi, Serta Tanggapan Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi. Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Ditetapkan Oleh Badan Musyawarah Proses Pembahasan Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2016 Ini, Telah Dilaksanakan Baik Ditingkat Badan Anggaran Maupun Di Tingkat Komisi – Komisi Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan , Yang Dilaksanakan Mulai Tanggal 07 September Sampai Dengan Tanggal 19 September 2016 , Yang Berlangsung Dari Pagi Sampai Sore Hari. Dalam Rangka Menjalankan Tugas – Tugas Dan Fungsi Dprd Baik Sebagai Fungsi Anggaran, Fungsi Legislasi Serta Fungsi Pengawasan Yang Telah Diamanatkan Oleh Peraturan Perundang – Perundangan, Semoga Apa Yang Telah Kita Laksanakan Ini Mendapat Berkah Dari Allah Subhanahu Ta’ala Tuhan Yang Maha Esa.
Bupati Dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan. Pada Kesempatan Ini Juga Kami Ingin Menyampaikan Ucapan
Terimakasih Atas
Kerjasamanya Yang Maksimal Baik Tim Pansus Pembentukan Perangkat Daerah Maupun Tim Badan Anggaran, Dan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Rekan Rekan Tim Badan Anggaran, Komisi Komisi & Tim Anggaran Pemerintah Daerah Beserta Unit Unit Skpd Kabupaten Bintan, Jika Didalam Rapat Rapat Pembahasan Perubahan Apbd Tahun Anggaran 4
2016 Ini Ada Kata Kata Atau Ucapan Dari Kami Anggota Dewan Yang Tidak Berkenan Dihati Saudara Saudara , Kami Atas Nama Pimpinan Dan Anggota Dewan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya . Demikian Beberapa Hal Yang Dapat Kami Sampaikan Dalam Rapat Paripurna Pada Hari Ini.
Protokol Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan Apbd
Kabupaten Bintan Tahun
Anggaran 2016 Oleh Sekretaris Badan Anggaran , Kepada Bapak Sekretaris Dprd Bintan Disilakan.
Agusnawarman, M.Si / Sekretaris Badan Anggaran : Assalamu’alaikum wr. wb Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan Yth. Bapak Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bintan Yth. Saudara Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Yth.
Saudara Camat / Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Bintan
Yth.
Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta Para Hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan ini,
perkenankanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengesahan Ranperda tentang APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 beserta Ranperda tentang SOTK Pemerintah Kabupaten Bintan, dalam keadaan sehat wal’afiat, sejahtera lahir maupun batin. Sholawat dan salam senantiasa selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan hasil pembahasan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 pada forum yang terhormat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bintan yang telah menjadwalkan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang telah bekerja keras serta mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang 5
dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pembahasan Ranperda APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2016 ini, sampai dengan
disahkannya pada siang hari ini.
Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati, Mencermati perjalanan APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 serta menyikapi adanya kondisi dinamis perkembangan masyarakat maupun pembangunan daerah, bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 diantaranya mencakup penajaman capaian program sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuian seperti pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang belum sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi, termasuk pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk menutup defisit dalam tahun anggaran berjalan serta efesiensi-efesiensi terhadap belanja. Implementasi dari Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, maka Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan secara komprehensif dan responsibility antara Badan Anggaran serta KomisiKomisi DPRD Kabupaten Bintan yang didampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga pembahasan cukup efektif dan efesien. Dari hasil pembahasan tersebut menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut :
I. Pendapatan Pendapatan Daerah pada pengantar Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 berjumlah sebesar Rp. 986.236.632.808,- (986 milyar 236 juta 632 ribu 808 rupiah), pada saat pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD disepakati adanya kenaikan sebesar Rp. 566.125.000,- (566 juta 125 ribu rupiah), sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Daerah berjumlah sebesar Rp. 986.802.757.808,- (986 milyar 802 juta 757 ribu 808 rupiah), atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 77.565.193.827,- (77 milyar 565 juta 193 ribu 827 rupiah) dari APBD murni 2016 yang berjumlah Rp. 908.671.438.981,- (908 milyar 671 juta 438 ribu 981 rupiah), kenaikan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan sebesar Rp.
184.817.770.453,- (184
milyar 817 juta 770 ribu 453 rupiah ) dan pada APBD murni Tahun 2016 sebesar Rp. 178.384.571.161 (178 milyar 384 juta 571 ribu 161 rupiah) atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 6.433.199.292,- (6 milyar 433 juta 199 ribu 292 rupiah). 2. Dana Perimbangan pada APBD perubahan sebesar Rp. 701.536.541.636,- dan pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 639.222.703.820 (639 milyar 222 juta 703 ribu 820 rupiah) atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 62.313.837.816,- (62 milyar 313 juta 837 ribu 816 rupiah). Kenaikan dana perimbangan terutama yang bersumber dari Bagi Hasil 6
Pajak/Bagi Hasil Non Pajak sebesar Rp. 69.219.140.124,- (69 milyar 219 juta 140 ribu 124 rupiah) dari tahun 2016 yang berjumlah Rp. 35.923.009.500,- (35 milyar 923 juta 009 ribu 500 rupiah) menjadi
Rp. 105.142.149.624,- (105 milyar 142 juta 149 ribu 624 rupiah),
sedangkan Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp. 32.579.656.588,- (32 milyar 579 juta 656 ribu 588 rupiah) dari APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 449.835.609.000,(449 milyar 835 juta 609 ribu rupiah) menjadi Rp. 417.255.952.412,- (417 milyar 255 juta 952 ribu 412 rupiah) pada APBD Perubahan. Dana Alokasi Khusus terdapat kenaikan sebesar Rp. 25.674.354.280 (25 milyar 674 juta 354 ribu 280 rupiah) dari Tahun 2016 yang berjumlah Rp. 153.464.085.320 (153 milyar 464 juta 085 ribu 320 rupiah) menjadi Rp. 179.138.439.600 (179 milyar 138 juta 439 ribu 600 rupiah) pada APBD Perubahan. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun 2016 berjumlah Rp. 91.064.164.000,- (91 milyar 064 juta 164 ribu rupiah) dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 100.488.445.719, (100 milyar 488 juta 445 ribu 719 rupiah) atau terdapat kenaikan sebesar
Rp. 9.424.281.719-, (9 milyar 424 juta 281 ribu 719 rupiah) kenaikan
tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dari
Rp. 61.803.087.000,- (61 milyar 803 juta 087 ribu rupiah) menjadi Rp.
71.187.368.719,- (71 milyar 187 juta 368 ribu 719 rupiah) atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 9.384.281.719,- (9 milyar 384 juta 281 ribu 719 rupiah) sedangkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak terdapat perubahan yakni sebesar Rp. 29.261.077.000,-(29 milyar 261 juta 077 ribu rupiah).
II. Belanja Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Bintan, Belanja Daerah juga mengalami perubahan dari Pengantar Ranperda APBD Perubahan Tahun 2016 yang disampaikan sebesar Rp. 997.109.852.471,-. Secara keseluruhan total Belanja Daerah pada Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.168.287.781,- (5 milyar 168 juta 287 ribu 781 rupiah) dari
Rp.
994.909.650.144,- (994 milyar 909 juta 650 ribu 144 rupiah) pada APBD Tahun 2016 menjadi Rp. 1.000.077.937.925 (1 triliun 077 juta 937 ribu 925 rupiah) pada APBD Perubahan, perubahan-perubahan pada Belanja Daerah, dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung dari Rp. 507.988.723.565,- (507 milyar 988 juta 723 ribu 565 rupiah) pada APBD Tahun 2016 menjadi Rp. 490.879.751.184 (490 milyar 879 juta 751 ribu 184 rupiah) pada APBD Perubahan. Penurunan Belanja Tidak Langsung diantaranya terdapat pada Belanja Pegawai dari Rp. 411.347.181.000,- (411 milyar 347 juta 181 ribu rupiah) menjadi Rp. 401.838.919.850,- (401 milyar 838 juta 919 ribu 850 rupiah) atau terjadi Penurunan sebesar Rp. 9.508.261.150,- (9 milyar 508 juta 261 ribu 150 rupiah)) Belanja Hibah dari Rp. 6.905.960.000,- (6 milyar 905 juta 960 ribu rupiah) menjadi Rp. 8.294.720.000,- (8 milyar 294 juta 720 ribu rupiah) atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 7
1.388.760.000,- (1 milyar 288 juta 760 ribu rupiah) Belanja Bantuan Sosial dari Rp. 4.062.400.000,- (4 milyar 062 juta 400 ribu rupiah) pada APBD Tahun 2016 dan menjadi Rp. 6.219.900.000,- (6 milyar 219 juta 900 ribu rupiah) pada APBD Perubahan atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.388.760.000,-, (1 milyar 388 juta 766 ribu rupiah) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik dari Rp. 83.173.182.565,- (83 milyar 173 juta 182 ribu 565 rupiah) menjadi Rp. 72.526.211.334,- (72 milyar 526 juta 211 ribu 334 rupiah) atau sebesar Rp.10.646.971.231,- (10 milyar 646 juta 971 ribu 231 rupiah), sedangkan Belanja Tidak Terduga tidak terdapat perubahan yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah). 2. Belanja Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.277.260.162,- (22 milyar 277 juta 260 ribu 162 rupiah) dari Rp. 486.920.926.579,- (486 milyar 920 juta 926 ribu 579 rupiah) pada APBD Tahun 2016 dan Rp. 509.198.186.741,- (509 milyar 198 juta 186 ribu 741 rupiah) pada APBD Perubahan. Rincian hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
III. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2016 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya berjumlah Rp. 87.738.211.163,- (87 milyar 738 juta 211 ribu 163 rupiah) menjadi Rp. 13.275.180.117,- (13 milyar 275 juta 180 ribu 117 rupiah) pada APBD Perubahan atau terdapat penurunan sebesar
Rp. 74.463.031.046,-
(74 milyar 463 juta 031 ribu 117 rupiah), Penerimaan Pembiayaan terdapat selisih sebesar Rp. 2.401.960.454 (2 milyar 401 juta 960 ribu 454 rupiah) dari Pengantar APBD Perubahan Tahun
2016, selisih tersebut dari
penerimaan
SILPA
BLUD RSUD sebesar
Rp. 1.000.000.000,- dan SILPA PUSKESMAS Sebesar Rp. 1.401.960.454,- (1 milyar 401 juta 960 ribu 454 rupiah). 2. Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 0,- dengan demikian maka Pembiayaan Netto berjumlah Rp. 13.275.180.117,(13 milyar 275 juta 180 ribu 117 rupiah).
IV. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Pada APBD Perubahan Tahun 2016 berjumlah Rp. 0 Dengan demikian, maka komposisi Struktur APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016, dapat kami sampaikan sebagai berikut : I.
Pendapatan
Rp.
II.
Belanja
Rp. 1.000.077.937.925,00,8
986.802.757.808,00,-
III.
Belanja Tidak Langsung
Rp.
490.879.751.184,00,-
Belanja Langsung
Rp.
509.198.186.741,00,-
Defisit
(Rp.
13.275.180.117,00)
Rp.
13.275.180.117,00,-
Pembiayaan Penerimaa Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan modal (investasi daerah)
Rp.
IV.
Pembiayaan Netto
Rp.
V.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Rp.
-
13.275.180.117,00,-
-
2016
Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwa 6 (enam) Fraksi di DPRD Kabupaten Bintan dapat menerima dan menyetujui Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 untuk dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Demikian laporan Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do’a semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoi-Nya, serta selalu memberikan kekuatan lahir dan bathin dalam melaksanakan tugas-tugas kita untuk membangun Kabupaten Bintan lebih maju dan sejahtera. Billahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Protokol Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Kepada Perwakilan Dari Pansus Disilakan.
Hj. Fiven Sumanti, S. IP/ Ketua Pansus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum wr. Wb. Yth.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan
Yth.
Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan 9
Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
Yth.
Ka Dinas/Badan/Kantor & unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bintan
Yth.
Para Camat/Kepala Desa/Lurah se Kab. Bintan dan
Yth.
Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta Undangan yang berbahagia. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan
syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu diruangan sidang DPRD Kabupaten Bintan. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinkan kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
Rapat Paripurna, Hadirin Yang Kami Hormati. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional. Porporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah, sekretaris Daerah, dinas Daerah, badan/fungsi penunjang dan staf pendukung. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang - kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. 10
Rapat Paripurna, Hadirin Yang Kami Hormati. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan, bekerja berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 19/ DPRD-BINTAN/ 2016 Tanggal 16 Agustus 2016 tentang pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terhadap Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Waktu pelaksanaan pembahasan raperda tersebut dimulai dengan jadwal sebagai berikut : I.
Tanggal 18 Juli s.d 05 September 2016 telah dilakukan rapat internal dan Rapat bersama Tim Eksekutif.
II.
Tanggal 21 s.d 23 Juli serta tanggal 08 s.d 10 September 2016 Pansus melaksanakan Koonsultasi ke Kantor Bangda Kementrian Dalam Negeri di Jakarta yang didampingi oleh
Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bintan, dengan tujuan untuk mendapatkan bahan masukan dan referensi pembanding dalam pembahasan Raperda tersebut. III.
Pada tanggal 19 September 2016 Panitia Khusus kembali mengundang Tim Eksekutif untuk membahas kembali kajian – kajian Ranperda yang sudah direvisi oleh Tim Eksekutif dan telah diperoleh dari hasil konsultasi. Ranperda tersebut mengalami perubahan dari beberapa materi yang diteliti, masih ada materi-materi yang harus disempurnakan. Adapun pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dapat dirincikan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah Kabupaten Bintan, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, dan Bidang Keuarga Berencana; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 11
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Mikro; 7. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 8. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; 11. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; 12. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang
Kebudayaan
dan
urusan
pemerintahan
bidang
Kepemudaan dan Olah Raga; 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 14. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 16. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 17. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Arsip; 19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; e. Berikutnya untuk pembentukan dan Susunan Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan; 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan; 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan 12
Daerah; 4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan fungsi penunjang Aset Daerah; f.
Selanjutnya Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah untuk 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Bintan merupakan Tipe A.
Rapat Paripurna, Hadirin Yang Kami Hormati. Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam maka kami Tim Pansus berpendapat bahwa raperda tersebut dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Bintan. Dengan catatan :
Perlu dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat jumlah kebutuhan bidang dan seksi yang ada pada Dinas atau Badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada, hal ini dimaksudkan agar distribusi beban kerja dapat terbagi dengan proporsional dan professional. Perubahan Organisasi Perangkat Daerah harus pula dibarengi dengan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD secara jelas dan detail termasuk uraian tugas untuk para Asisten, hal ini dimaksudkan agar masing-masing Pejabat dalam jabatan struktural atau fungsional yang ada memiliki pedoman atau landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih Tupoksi.
Rapat Paripurna, Hadirin Yang Kami Hormati. Setelah Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhirnya, maka kami dapat simpulkan semua Fraksi dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan untuk disyahkan menjadi Peraturan Derah. Adapun catatan atau masukan dari Fraksi merupakan satu kesatuan dari laporan ini. (lembaran Pandangan Akhir Terlampir). Demikian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Bintan ini
kami
sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, semoga rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. Wb.
H. Tri Jono, S.Kom, MM / Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintan : Setelah Bersama Sama Kita Mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dan Hasil Pembahasan Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan , Dan Pada Prinsipnya Menerima Dan Menyetujui Ranperda
Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Untuk 13
Ditandatangani Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Nya, Dan Menerima Dan Menyetujui Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Untuk Disahkan Menjadi Perda Kabupaten Bintan. Namun Demikian Kami Akan Tanyakan Kepada Seluruh Anggota Dprd Kabupaten Bintan Yang Terhormat, Apakah Nota Kesepakatan Ini Dapat Disetujui Untuk Ditandatangani Dan Apakah Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Ini Dapat Disetujui Untuk Disahkan Menjadi Perda Kabupaten Bintan ? RAPAT DEWAN : SETUJUUUUU ……..
====== Palu Diketok 1 ( Satu ) Kali ======
Protokol Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dan Penyerahan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Serta Penyerahan Perda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Dari Pimpinan Dprd Kepada Bupati Bintan .
( Unsur Pimpinan Dan Bupati Bintan Disilakan Mengambil Tempat / Disilakan Kembali Ketempat )
Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Persetujuan Bersama Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dan Terhadap Perda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Kepada Bapak Disilakan .
H. Dalmasri / Wakil Bupati Bintan Kabupaten Bintan : Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Yth. Sdr.
Ketua, Wakil Ketua Dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
Yth. Sdr.
Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan;
Yth. Sdr.
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
Yth. Sdr.
Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Bintan;
Yth. Sdr.
Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
Yth. Sdr.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pimpinan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Serta Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia;
Mengawali Sambutan Ini, Pertama-Tama Marilah Kita Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, Karena Atas Limpahan Rahmat, Taufik Dan Hidayah-Nya, Kita Semua Dapat Hadir Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 14
Daerah Kabupaten Bintan Dalam Rangka Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. 1.
Perda Perubahan Apbd Tahun 2016 Pada Kesempatan Ini,
Terima Kasih Kepada
Pemerintah Kabupaten Bintan Menyampaikan Ucapan
Badan Anggaran Dan Komisi Yang Telah Bekerja Keras
Membahasan Anggaran
Dalam
Dengan Harapan, Dukungan Dan Kerja Sama Yang Sinergi Dan
Optimal Antara Legislatif Dan Eksekutif Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Dan Pembangunan Daerah, Dapat Terus Ditingkatkan.
Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Perubahan Apbd Disusun Adalah Untuk Memberikan Pedoman Dan Arah Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Guna Tercapainya Rencana Strategi Yang Telah Ditetapkan Dengan Menyesuaikan Perubahan Kondisi Dan Situasi Dalam Pelaksanaanya, Sehingga Lebih Mempertajam Terwujudnya Visi Dan Misi Kabupaten Bintan. Dengan Disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Daerah, Berarti Kita Telah Dapat Menyepakati Apbd Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Dan Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan Sehingga Cita-Cita Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bintan Secara Menyeluruh Dapat Terwujud Dan Program Kegiatan Benar-Benar Menjadi Daya Dukung Pembangunan Di Kabupaten Bintan, Sehingga
Pertanggung Jawabannya Memenuhi Prinsip Penganggaran Yang Akuntabel,
Tranparan, Efektif Dan Efisien. Selanjutnya Dengan Pertimbangan Yang Objektif Atas Kemampuan Keuangan Daerah Komposisi Pendapatan, Belanja, Defisit
Dan
Pembiayan Netto,
Apbd Perubahan Tahun
Anggaran 2016 Sebagaimana Telah Disampaikan Pada Laporan Badan Anggaran
Oleh
Sekretaris Badan Anggaran
2. Peraturan Daerah Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah Bukanlah Suatu Proses Yang Berdiri Sendiri Artinya Perangkat Daerah Sebagai Pelaksanaan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pp Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Merupakan Suatu Subsistem Dari Sistem Pemerintahan Daerah, Sebagai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kepada Daerah. Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Dprd Dan Tim Penyusun Dengan Semangat Dan Kerja Keras 15
Setelah Melakukan Pembahasan Demi
Pembahasan Yang Dilakukan Bersama Panitia Khusus,Setelah Proses Tahapan Pembentukan Yang Cukup Panjang Sehingga Tersusunlah Ranperda Ini. Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan, Yang Selanjutnya Ranperda Perubahan Apbd Ini Dan
Ranperda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Akan Disampaikan Untuk
Dievaluasi Gubernur Serta Mendapat Persetujuan Gubernur, Semoga Apa Yang Telah Kita Sepakati Dan Setujui Dalam Peraturan Daerah Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kabupaten Bintan
Dan Kelangsungan Pembangunan Dapat Dilaksanakan Sesuai Visi Dan Misi Menuju
Bintan Gemilang, Semoga Allah Swt Selalu Melindungi Setiap Langkah Dan Tindakan Kita, Amin Ya Robal Alamin. Sebelum Saya Akhiri, Perkenankanlah Saya Menyampaikan Dua Bait Pantun Sebagai Berikut :
Berbeda Beda Bunga Ditaman Petik Sekuntum Jadikan Hiasan Dua Perda Telah Disahkan Sebagai Landasan Pelaksanaan Pembangunan Sirih Berbelit Dipohon Rotan Tumbuh Menjalar Ditengah Hutan Terimakasih Kami Sampaikan Khilaf Dan Salah Mohon Dimaafkan Terimakasih Atas Perhatiannya, Akhir Kata Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Protokol penutupan rapat paripurna dprd Wakil Ketua dprd kabupaten bintan.
H. Tri Jono, S.Kom, MM / Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintan : Terima Kasih Kepada Saudara Bupati Bintan Yang Telah Menyampaikan Pendapat Akhir Terhadap Persetujuan Bersama Perubahan Apbd Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dan Terhadap Perda Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Demikian Rangkaian Acara Yang Telah Kita Ikuti Bersama, Maka Pada Kesempatan Ini Sekali Lagi Saya Atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, Mengucapkan Terima Kasih Kepada Hadirin Undangan Yang Berbahagia Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya. Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rapat Paripurna Dprd Kabupaten Bintan Hari Ini Senin Tanggal 19 September 2016 Pukul 15.00 Wib Dengan Resmi Saya Nyatakan Ditutup . Wassalamualaikum Wr Wb. ====== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali ====== 16
Pantun
Sri Langkat Lagu Bernama Rentak Melayu Iringan Tariannya Hari Ini Paripurna Pengesahan 2 Ranperda Apbd Perubahan Serta Pembentukan Perangkat Daerah Dan Susunan Organisasinya
Pergi Ke Pekan Membeli Kelapa Diolah Dan Dijadikan Siminyak Kelapa Kini Telah Dibentuk Perda Sotk Tinggal Menyesuaikan Susunan Organisasinya
Protokol: Demikian sudah Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.
Rapat selesai dan ditutup pukul 15.00 wib
Kabag Persidangan dan Risalah
Kasubag Risalah
Drs. SYA’DIYAH
KUSRIA TARASINA, SE
NIP. 19651009 198602 2 007
NIP. 19810116 201001 2 014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN SEKRETARIS,
AGUSNAWARMAN,M.Si Pembina utama Muda NIP. 19630855 199003 1 011
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN WAKIL KETUA II,
H. TRI JONO, S.KOM, MM 17
