DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA POKOK-POKOK PEMBICARAAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tahun Sidang
2014-2015
Masa Persidangan
II
Rapat Ke
19
Jenis Rapat
Rapat Paripurna
Sifat Rapat
Terbuka
Hari , Tanggal
Jumat, 13 Februari 2015
Wa kt u
Puku110.00 WIB s.d. Selesai
Tempat
Ruang Rapat Paripurna - Nusantara II Lt. 3 Gedung DPR RI , Senayan , Jakarta.
Ketua Rapat
Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. : Wakil Ketua DPR RI Didampingi : Ketua DPR RI 1. Drs. Setya Novanto, Ak. 2. Fadli Zon, S.S. , M.Sc. : Wakil Ketua DPR RI : Wakil Ketua DPR RI 3. Fahri Hamzah
A car a
Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 .
Sekretaris Rapat
Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si. : Sekjen DPR RI Didampingi: 1. Achmad Djuned , S.H. , M.Hum. Wakil Sekjen DPR RI. 2. Tatang Sutharsa , S.H. Deputi Bidang Persidangan dan KSAP. 3. Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan . 4. Drs. Helmizar. Kepala Biro Persidangan . 5. Dr. Dewi Barliana S. , M.Psi . Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan . 6. Dra. Mitra Anindyarina . Kepala Bagian Persidangan Paripurna .
Hadir Anggota
393 Dari 555 orang Anggota.
I.
Pendahuluan 1. Rapat dibuka pukul 11.13 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua OPR RI , Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. dihadiri oleh 393 orang dari 555 orang Anggota OPR RI. 2. Rapat Paripurna menyetujui acara rapat adalah Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015. 3. Rapat Paripurna menerima 3 (tiga) pucuk surat yaitu: 1) Surat Oari Presiden RI dengan Nomor R-12/Pres/02/2015 tertanggal 10 Februari 2015 , Peri hal Penunjukan wakil untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 2) Surat Oari Presiden RI dengan Nomor R-13/Pres/02/2015 tertanggal 10 Februari 2015 , Perihal Penunjukan wakil untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah Menjadi Undang-Undang. 3) Surat dari Menteri Keuangan RI dengan Nomor S-59/MK.05/2015 tertanggal 23 Januari 2015, Peri hal Usulan 3 (tiga) Nama Akuntan Publik Calon Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan BPK Tahun 2014. . Untuk surat pertama dan kedua sesuai ketentuan Peraturan OPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, surat tersebut telah dibahas dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan OPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi OPR RI (Pengganti Bamus OPR RI) tanggal 10 Februari 2015. Sedangkan untuk surat Ketiga, sesuai ketentuan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 4. Rapat diskors Pukul 11.45 WIB dan dimulai kembal i Pukul 20.23 WIB .
II.
Keputusan dan Kesimpulan Rapat Paripurna menyetujui RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 menjadi UndangUndang.
III.
Penutup Rapat ditutup pukul 21.15 WIB Jakarta, 13 Februari 2015 KETUARAPAT
2
Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke - 19 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 Jum'at, 13 Februari 2015 Nama H. SUKIMAN, S.Pd., M.M A-498/F-PAN/DAPIL: KALBAR
RIEKE DIAH PITALOKA A-160/F-PDI PERlUANGAN/ DAPIL: lABAR VII
Pernyataan Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wb.Wb Pimpinan dan Seluruh Anggora DPR RI serta Menteri Keuangan serta hadiran yang saya hormati, Tentu memang hari ini kita akan menyelesaikan satu agenda penting yaitu berkaitan dengan APBN P kita, sudah barang tentu pembahasan tadi malam kita bisa selesaika n di Badan Anggaran dengan Pemerintah sampai jam 5.20 WIB dan saya yakin perlu adanya kesiapankesiapan dan apalagi mengingat waktu hari Jum'at saya yakin penyampaian Laporan Ketua Badan Anggaran memakan waktu yang cukup dan oleh karena itu Pimpinan, maka menurut hem at kami dan saya mengusulkan bagaimana kalau Sidang kita ini kita skors dan kita lanjutkan setelah sholat lum'at, karena saya pikir menu rut substansi tidak ada persoalan tetapi perlu ada keserasian, perlu adanya kesiapan sehingga tidak berbentur dengan sholat atau ibadah hari Jum'at ini. Mohon untuk dapat dipertimbanqkan Pimpinan, Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Pimpinan DPR, Rekan-rekan yang hadir pada majelis pad a Paripurna ini, Wakil dari Pemerintah yang saya hormati, Saya ingin menyoroti terkait persoalan anggaran untuk BPJS Kesehatan, seperti yang kita ketahui pasti ini menjadi persoalan bagi seluruh Anggota Dewan mengenai Jaminan Kesehatan Konstituen masing-masing, didaerah masing-masing. Realita kenyataannya banyak mereka yang tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh negara, yang disebut dengan Penerima Bantuan luran, dalam roadmap Pemerintah khususnya Kemenkes itu disepakati dan ini juga kemudian anggarannya adalah disepakati berdasarkan surat Kemenkeu 24 Desember 2014 untuk tahun ini hanya akan diCaver 88,2 juta orang saja, padahal kita tahu ada data yang harusnya melebihi angka tersebut, paling tidak mengikut data BPS pada tahun 2011 sekitar 100,8 juta orang, ada selisih jutaan orang yang seharusnya dikafer oleh negara berkatagori miskin tidak mampu namun tidak tercaver. Kemudian saya ingin mengingatkan dalam roadmap Kementerian Kesehatan Pemerintah dalam hal ini, penerima bantuan iuran itu jelas dikatakan adalah miskin dan tidak mampu, tahun ini alokasi hanya untuk 88,2 juta dan naik ditahun-tahun berikutnya sampai 10099 juta pada tahun 2019. Saya hanya menqinqatkan kita semua apabila
Tanggapan Ketua
Nama
DANIEL LUMBAN TOBING A-161/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JABAR VII
Pernyataan kita sepakat dengan skema ini maka kita sepakat bahwa dalam 5 tahun kedepan orang miskin harus bertambah di republik ini, ini juga menjadi pertimbangan yang harus kita pikirkan bersama; Kucuran anggaran 5 triliun dari Kemenkeu ini juga masuk dalam katagori PMN mohon juga ada kejelasan karena BPJS Kesehatan semenjak disahkannya UU BPJS pad a Tahun 2011 maka tidak lagi berbentuk BUMN bukan PT non provit dia adalah lembaga Nirlaba, sehingga keberadaan PMN ini juga tentu perlu penjelasan ini maksudnya apa? Apakah berupa pinjaman modal? Karena sesungguhnya Jaminan Kesehatan terutama bagi miskin tidak mampu itu tidak bisa dikategorikan pinjaman dari negara. Dan ini tidak pernah diinformasikan ke Komisi I X, saya hanya ingin mengingatkan kita semua tentang peristiwa di periode kemarin yang juga seharusnya Komisi I X tahu adalah Tragedi Kasus Kardus Duren, itu dana PPID Transmigrasi, kami Komisi IX tidak tahu, lalu kejadian, kita yang kena sasaran lagi. Dan kami menginginkan dana sebesar 5 triliun ini butuh penjelasan dan kami sebagai Komisi Kesehatan yang juga bermitra Kementerian Kesehatan dan seharusnya juga menjadi mitra BPJS Kesehatan dilibatkan untuk mengetahui peng-sinkronisasian, penyelarasan dari keputusan 5 triliun oleh karena itu saya berharap mendapatkan dukungan dari rekan-rekan Komisi IX dan juga rekanrekan DPR di Paripurna ini untuk menunda keputusan kesepakatan mengenai APBN Perubahan 2015 ini sekali lagi pada akhirnya masalah Jaminan Kesehatan bagi miskin dan tidak mampu bukan hanya tanggungjawab Komisi IX tetapi juga saya yakin punya perhatian dan konsentrasi yang sama sebagai DPR RI didaerah pilihan dan komisi mana pun, terima kasih, sekali lagi mohon dengan seluruh kerendahan hati saya untuk ditunda dulu tidak langsung disahkan pada paqi hari ini, Bilahittaufigwalhidayah, Wasalamu'a laikum Wr.wb. Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota sekalian beserta wakil pemerintah, Bapak Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Kemarin bersama kami sampai pukul 5.20 WIB pagi, sama seperti yang dikatakan oleh rekan saya sebelumnya, adapun kemarin kam i semua Anggota Banggar dan Pimpinan bekerja dengan keras dan didalam rapat-rapat internal beserta dan terakhir kita memulai Rapat Kerja dengan Para Menteri pukul 2 pagi dan berakhir pukul 5.20 WIB, ada beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh rekan-rekan dari Anggota Badan Anggaran . Dan berhubung waktu berakhirnya jam 5.20 WIB dan akhirnya kami kembali kerumah . Kami mohon Pimpinan, kami berfikir perlu untuk diberi waktu lagi untuk melihat, diskors, supaya kami dapat melihat penyelarasan antara subyek dan kalimat supaya benar-benar proses ini berlangsung dengan baik. Oleh karena itu Pimpinan, mengingat waktunya juga ini sebentar lagi kita akan sholat jum'at, alangkah baiknya kalau Rapat Paripurna ini diskors dan dapat dilanjutkan sesudah sholat jum'at, terima kasih
2
Tanggapan Ketua
Nama Ir. H. MULYADI A-403/F-PD/DAPIL: SUMBAR IV
H. BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. A-280/F-PG/DAPIL: lATENG X
Pernyataan Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.wb. Pimpinan beserta seluruh Anggota DPR yang saya hormati, Karena agenda kita akan melakukan pengesahan terhadap APBN P Tahun Anggaran 2015, seperti biasanya dan memang seharusnya, saya melihat dilampiran RUU belum ada tercantum Anggaran RKL Pak, lampiran lembaganya apakah saya belum terima atau memang belum ada datanya, saya rasa Pimpinan juga, Anggota DPR juga sudah berkali-kali mengesahkan baik itu APBN maupun APBN P selalu dicantumkan Anggaran per-kementerian lembaga karena itu adalah bag ian yang akan kita sahkan melalui Paripurna ini. Dan seka ligus juga masing-masing komisi akan melakukan pengecekan terhadap apa yang dibahas oleh komisi, apakah pada saat pengesahan hari ini telah sesuai atau belum? Oleh karena itu mahan kiranya Pimpinan sebelum lanjutkan Rapat Paripurna kalau memang saya belum kebagian saya akan minta pada Sekretariat, tetapi kalau belum mahan kiranya dilengkapi, karena belum pernah saya melihat pad a saat pengesahan ABPN ataupun APBN P tidak ada anggaran yang dicantumkan di kementerian lembaga masing-masing, terima kasih. Terima kasih Pimpinan dan Anggota yang terhormat, Menimpali rekan saya dari Komisi IX tentang Anggara BPJS yang kita tahu tiba-tiba ada penambahan yang disebut modal atau apa dari Kementerian Keuangan yang konon dibahas oleh Komisi XI kemudian menjadi dana talangan, tambahan atau modal kepada BPJS yang nilainya kalau tidak sa lah , karena kita tahu di media sekitar 3,5 triliun. Kami dari Komisi IX terus terang menjadi kaget, setahu kami bahwa : 1. BPJS, bukan Badan Usaha Milik Negara; 2. Bukan Lembaga Keuangan; 3. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penganggarannya BPJS ini dititipkan di Kementerian Kesehatan, selama ini dalam APBN dan APBN P kita bahas bersama-sama antara Kamisi IX dengan Kementerian Kesehatan . Didalam catatan-catatan Komisi IX soal penambahan anggaran yang kemudian satu kama triliun yang melalui Komisi XI kita bahas, kitapun ada catatan-catatan : 1. Mohon Komisi IX diberikan data yang lengkap, 88 juta jiwa itu siapa saja? Selama berjalan ini belum ada evaluasi, kalau kemudian tiba-tiba saya membaca di media, dana ini ada tambahan dana dari Menteri Keuangan yang dibahas oleh Komisi XI adalah untuk menutup devisit, pernah dibahas di Komisi IX berkali-kali, pernah Anggota DPR RI Komisi IX mendapatkan Kartu BPJS dan keluarganya, ini Anggota DPR RI, sampai Anggota DPR menunjukkan didalam ruang rapat, ini saya Anggota DPR RI dapat Kartu BPJS dan PBI ikut ditanggung oleh negara . Ini menunjukan bahwa ketidakakuratan data. Mohon maaf
3
Tanggapan Ketua
~
ETUA
RAPAT :
Baik terima kasih Pak Mulyadi, kami persilahkan nanti dari IKesekjenan untuk melakukan pengecekan semua daftar aupun lampiran segera isampaikan kepada seluruh nggota .
~
Nama
Dr. SALEH PARTOANAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A A-460/F-PAN/DAPIL: SUMUT II
Pernyataan kemudian sekarang kita dikagetkan ada suntikan tambahan katanya untuk menurut devisit, hitungnya dari mana? lapornya kepada siapa? dan ini Komisi IX tidak pernah tahu menahu dan setahu saya didalam Paripurna diumumkan kalau BPJS dan Kementerian Kesehatan itu mitra kerja Komisi IX bukan mitra Komisi XI, karena bukan BUMN, bukan Lembaga Keuangan tetapi lembaga Bada Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk itu saya sepakat dengan teman saya dari Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi lain untuk dikaji kembali, karena di Komisi IX pernah terjadi tadi diutarakan oleh Saudara Rieke, Komisi IX tidak membahas tentang anggaran tentang transmigrasi, tiba-tiba muncul kasus duren. Kita ditanya, kita tidah tahu, tidak pernah membahas, jangan sampai ini terulang kembali. Mohon dengan sangat Pimpinan, jelaskan kepada Anggota OPR yang terhormat, jangan sampai sekarang kita menjadi bingung. Saya salut Pemerintah ini, setiap paparan selalu bisa nawacita-nawacita, adalah nilai-nilai yang dijunjung atau didengar oleh Proklamator tercinta, tapi nawacita jangan hanya menjadi nawacerita ka lau pemerintah tidak ada nawaitu' Terima kasih Pimpinan Assalamu'alaikum Wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Kepada yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna OPR RI, Yang terhormat Anggota OPR RI, Yang terhormat Para menteri yang mewakili Pemerintah, Ijinkan saya dari Komisi VIII OPR RI untuk menyampaikan nota prates dan keberatan. Sesuai dengan kesepakatan kami dari Komisi VIII kami ingin membacakan nota keberatan dan protes kami terhadap Penyusunan RAPBN P Tahun 2015 ini, saya akan bacakan selengkapkan kurang lebih 3 menit. Pad a forum rapat yang terhormat ini, ij inkan saya menyampaikan dan membacakan nota protes atau keberatan Komisi VIII OPR RI atas Perubahan alokasi APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2015 yang dilakukan Pemerintah : 1. Berdasakan Nota Keuangan RAPBN P Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapatkan alokasi sebasar 28,9 triliun; 2. Sesuai Papa ran Menteri Sosial RI dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII OPR RI pad a tanggal 10 Februari disebutkan bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI tanggal 24 Oesember 2014 tentang rincian alokasi tambahan pendanaan RAPBN Tahun 2015 sebesar 15 triliun 841 milyar 100 juta rupiah sehingga total RAPBN P Kementerian Sosial RI Tahun 2015 menjadi 23,9 triliun dari APBN 2014 yang berjumlah 8,79 triliun ditambah alokasi tambahan RAPBN P Tahun 2015 menjadi 15,8 triliun. Tetapi dalam ROP dengan para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI pada tanggal 12 Februari 2015 dijelaskan bahwa RAPBN P
4
Tanggapan Ketua
Nama
BUDI YOUYASTRI
Pernyataan
Tanggapan Ketua
Kementerian Sosial RI Tahun 2015 menjadi sebesar 14 triliun 342 milyar 400 juta rupiah dengan demikian total APBN Kementerian Sosial RI Tahun 2015 adalah 22,4 triliun dari APBN 2014 yang hanya 8,7 triliun ditambah alokasi tambahan RAPBN 2015 yang sekitar berjumlah 14,3 triliun berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka telah terjadi RAPBN P Kementerian Sosial RI tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerjanya . Sikap inkonsistensi Pemerintah dalam menyusun RAPBN P Kementerian Sosial RI Tahun 2015 yang menjadi mitra kerjanya tersebut, telah melangkahi dan mengebiri tugas dan kewenangan tugas Komisi VIII DP RI. Sikap Pemerintah tersebut juga sekaligus sikap inkonsistensi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam : 1. Percepatan Penanganan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanganan Penanggulangan Kemiskinan; 2. Perubahan RAPBN Kementerian Sosial RI Tahun 2015 yang secara khusus diperuntukan orang miskin, orang terlantar, orang cacat, korban kekerasan dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Pengurangan dan pemotongan anggaran untuk orang miskin tersebut selain menunjukan sikap pemerintah yang tidak bijak, juga mencederai orang-orang miskin yang jumlahnya jutaan orang yang seharusnya hak-hak mereka dilindungi oleh negara dan karena itu negara mestinya lebih responsip dan punya hati dalam melakukan langkah cepat untuk melindungi mereka. Dalam menangani kemiskinan alokasi Anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN P Tahun 2015 tersebut sesungguhnya masih jauh dari memadai dan belum sesuai dengan bassline, bahkan justru dibutuhkan anggaran yang lebih besar, bahkan kalau perlu justru APBN untuk Penanggulangan Kemiskinan diperbesar sebagai salah satu wujud amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945 yaitu Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; 3. Komisi VIII DPR RI menyatakan keberatan atas Perubahan Anggaran Kementerian Sosial RI dalam APBN P Tahun 2015 dan mendesak Pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait perubahan tersebut. Demikian nota prates ini kami sampai kan atas perhatian Pimpinan Sidang dan Anggota Sidang yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Demikian terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamu'alaikum Wr.wb. !KETUA RAPAT :
5
Nama A-476/F-PAN/DAPIL JABAR X
Ir. FARY DJEMY FRANCIS, M.M.A A-381/F-P GERINDRA/DAPIL: NTT II)
ARIA BIMA A-282/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATENG V/ANGGOTA KOMISI VI
Pernyataan
Tanggapan Ketua
Saya hanya menyampaikan sesuai ketentuan di MD3 dan TATIB bahwa ada 5 Kecamatan, di Baik, ini aspirasi daerah, Kabupaten Pangandaran dan Ciamis, banjir sejak bulan Juni, Juli, bulan November, Desember, erima kasih . Januari dan sekarang sehingga saya meminta agar Pemerintah mengurusi sepanjang aliran Sungai Cintadui yang dibawa BWWS untuk diselesaian Perencanaan dan solusi perbaikannya, demikian Pimpinan, terima kasih. Pimpinan kalau mendengarkan apa yang terjadi di Paripurna ini hampir semua komisi merasa bahwa ada sesuatu yang perlu di sinkronisasikan, masih perlu diklarifikasikan. Saya sendiri sebagai Pimpinan Komisi V kemarin malam baru saja selesai dan kami sudah meng irim surat kepada Badan Anggaran karena ada beberapa hal yang masih perlu kita sinkronisasikan di komisi kami karena ada beberapa informasi-informasi lepas yang kami dapatkan dalam rapatrapat yang kami dapatkan dari Anggota Komisi V yang di Banggar berkaitan dengan beberapa mitra-mitra kami yang masih disisi r dan kami sudah menetapkan itu dalam rapat kerja terakhi r dan sampa i tadi mala m, kemudian kam i menugaskan kepada Anggota Banggar Komisi V mengawal itu dan sampai sekarang kami belum dapat informasi, kami belum dapatkan berkaitan dengan klarifikasi dan sinkronisasi hasil pembahasan Banggar dan untuk itu maka kami minta kepada Pimpinan untuk melakukan penundaan, untuk dilakukan skors, untuk perlu kami klarifikasi dengan seluruh Anggota Komisi V berkaitan dengan hal-hal yang perlu kami sinkronisasikan, berbasis dengan surat yang kami kirimkan kemarin kepada Banqqar. Dari apa yang dalam RUU RAPBN Tahun 2015 ada hal yang perlu kami tanyakan dalam lampiran ~ETUA RAPAT : Baik, Bapak/Ibu sekalian 1. Dalam item pembiayaan dalam negeri 124 Dana Investasi Pemerintah ada penerimaan ~ udah 9 interupsi, tentunya kembali investasi : kita semuanya sudah kita 1. Didalam PMN kepada BUMN didalam Rapat Komisi VI, kita menyetujui untuk PT Fatat dan kita apresiasi semua Perkebunan Nusantara III, kita tidak menyetujui PT. PN di PT. Perkebunan Nusantara VII, erkait masukan, pendapat IX, X, XI dan XII karena faktor legalstanding, PTP - PTP dibawah Komisi III yang ~an saran BapakjIbu akhirnya waktu disepakati untuk PTP VII, IX, X, XI dan XII, itu akumulatif dimasukan ke ~emuanya. Dan mengingat PTP III, kewenangan dari holding itulah yang akan membagi penyertaan modal negara ini ~aktu kami mohon kemasing-masing ke BUMN terkait. Hal tersebut karena mengingat bahwa setelah holding persetujuan karena ini adalah PTP III, PTP-PTP tersebut bukan lagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik hari Jum'at tentunya bagi Negara Persero; umat muslim harus sholat 2. Didalam Rapat Komisi VI kita juga sudah menyepakati mana-mana yang menerima PMN um'at dan sekaligus diseladan seingat saya didalam keputusan itu, saya tidak tahu kalau memang ada perubahan di ~ela setelah sholat waktu Banqqar kita tidak menyetujui antara Komisi VI dan sudah disetujui juga oleh Menteri barangkali Derlu ada waktu
6
Nama
SUNGKONO A-487/F-PAN/DAPIL: JATIM I
Pernyataan
Tanggapan Ketua
BUMN yaitu PT. Jakarta Lloyd yang menerima 350 milyar rupiah dan didalam lembaran inkronisasi dari teman-teman lampiran ini masih dicantumkan PT. Jakarta Lloyd menerima 350 milyar rupiah. Mohon i komisi maupun di fraksi diselaraskan dulu dan sinkronisasi, apakah ini secara administrasi atau memang ada ehingga kami mengusulkan kesepakatan di dalam Banggar dan Pemerintah diluar Komisi VI sebagai leading sektor ari meja Pimpinan, kita nanti untuk membahas, untuk hal tersebut kami mohon Paripurna ini diskors dulu untuk buka kembali untuk rapatnya diselaraskan. Wassalamu'alaikum Wr.wb. Pukul 15.00 WIB sekaligus nanti diawali forum lobby ntara Pimpinan Fraksi, ,Pimpinan Banggar dan Pimpinan DPR RI, sekalian !Pimpinan Komisi, nantikan dari raksi sekaligus fnengharapkan. (Rapat ~iskors, ketok palu l ) Terima kasih Pimpinan, KETUA RAPAT : Yang kami hormat seluruh Pimpinan dan Anggota yang hadir, Terima kasih atas Dalam pembentukan norma sebagaimana termuat dalam Pasal 23 UU APBN P TA 2015, kami penyampaian interupsinya, mengingatkan bahwa konsep pelunasan yang dimaksud harus berkolerasi dengan data yang tentunya ini akan kita catat nyata dilapangan karena berdasarkan data yang ada subyek yang memiliki tanah dan bangunan semua sebagai bag ian yang terdiri dari rumah tangga juga pelaku usaha hal mana tercantum dalam putusan Mahkamah tak terpisahkan dalam Konstitusi Nomor 83 PUU 12/2013 oleh karena itu nantinya dalam penerapan hukum Pemerintah Pengesahan APBN P. harus lebih teliti dalam menggunakan data yang nyata karena dalam APBN TA 2015 ini secara fakta baru tersedia anggaran 781.688.211.000 padahal seharusnya dana yang dibutuhkan sebesar 1 koma trilyun, berdasarkan data yang ada dari pad a korban Lumpur Sidoarjo juga data yang ada di BPS, maka saya meminta menyempurnakan pasal-pasal yang ada di Pasal 23 dan pasal-pasal yang berkaitan supaya proses pergantian Korban Lumpur Sidoarjo ini bisa lebih tepat, maka saya meminta Pemerintah agar sungguh-sungguh merealisasikan anggaran ya ng sudah tersedia ini dalam APBN TA 2015 secara adil tanpa disminasi tidak lagi ada dikotomi dan proporsional, sedangkan kekurangan anggaran yang tesedia barangkali bisa dianggarkan pada Tahun 2016 kedepan, saya berharap dalam persoalan ini semua pihak bisa memahami Para Korban Lumpur yang hampir 9 tahun yang belum teeselesaikan, maka dari itu saya berharap Allah SWT yang terbaik, bagi seluruh Warga Korban Lumpur yang selama ini sudah menanggung kesulitan dan jika dalam penanganan pembayaran ganti rugi Korban Lumpur Sidoarjo ini tidak sesuai dengan keputusan yang ada di Mahkamah Konstitusi juga keputusan di Komisi XI dimana disana dicantumkan Korban Lumpur ini diperlakukan sama tidak
7
Nama BUDI YOUYASTRI A-476/F-PAN/DAPIL: lABAR X
Pernyataan
Tanggapan Ketua
ada dekonomi juga biaya yang tersedia saat ini karena kurang, maka harus diberikan secara proPosional baranqkali itu Ketua, terima kasih . Assalamu'alaikum WrWb. Mohon diperhatikan Pimpinan, terhadap Penanaman Modal Negara terhadap lebih dari beberapa sejumlah BUMN maka dengan prinsip kehati-hatian saya mengusulkan atau meminta dua hal : l. Sebelum dilakukan eksekusi pelaksanaannya agar dilakukan audit perencanaan atau audit bisnis plan dari masing-masing BUMN oleh BPK; 2. Kita meminta agar fungsi pencegahan oleh KPK sejak awal, terima kasih Pimpinan .
Jaka ~I~~F;bruari2015
KETUA RAPAT : Tentunya semua hal terkait didalam forum lobby tadi, elama hampir 3,5 jam sudah dicatat dan sudah kita pertimbangkan bagi seluruh Badan Anggaran untuk diputuskan sebagai bagian vang tidak terpisahkan dalam keputusan kali ini.
KEPAl~E;SlDANGAN' Drs. HELMIZAR
NIP. 196407191991031001
8
