Risalah. Rapat Paripurna. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Bintan. Anggaran 2016

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan

Hari

:

Rabu

Tanggal

:

06 September 2016

Pukul

:

10.45 S/D 12.05 Wib

Pimpinan Rapat

:

Lamen Sarihi, SH, MH

Acara

:

Pengesahan Ranperda Tentang : 1.

Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten

Bintan Tahun

Anggaran 2016 2.

Penyampaian

Pandangan

Umum

Fraksi-Fraksi

Terhadap

Penjelasan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 dan Penyerahan Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Dari Pimpinan Kepada Bupati Bintan Serta Penyerahan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dari Bupati Bintan Kepada Pimpinan . 3.

Jawaban / Tanggapan Kepala Daerah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016.

Anggota Yang Hadir : 1.

Lamen Sarihi, SH, MH

2.

Agus Wibowo

3.

H. Tri Jono, S.Kom, MM

4.

Zulkifli, S. Pd

5.

Hj. Siti Maryani, S. Kom

6.

Hj. Fiven Sumanti, S.IP

7.

Muttaqin

8.

Hesti Gustrian, S.ST

9.

Bani Suparti, A.Md

10.

Umar Ali Rangkuti, A. Md

11.

Drg. Raja Miskal

12.

Drs. Muh Zuhdi 1

13.

H.Amran, S.IP

14.

Zulfaefi, SE

15.

Daeng M. Yatir, SH

16.

Agustinus Purba, ST

17.

H.Nesar Ahmad, S.IP

18.

Azman, SE

19.

Andreas Salim

20.

Eddy Tiawarman, SP

21.

Suardi, S.Sos

Pimpinan Rapat

: Lamen Sarihi, SH, MH

Sekretaris

: Agusnawarman, M.Si

Turut Hadir

: Bupati Kabupaten Bintan dan Wakil Bupati Bintan Para Pejabat Eselon II,III dan IV dijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bintan Wartawan.

Jalannya Rapat Protokol Asalamualaikum Warahmatullahiwabarokatuh, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Selasa 06 September 2016 Dimulai Pembukaan Rapat Paripurna, Dipimpin Oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

Lamen Sarihi, SH, MH / Ketua DPRD Kabupaten Bintan : Bismillahirrahmannirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Yth.

1.

Sdr. Bupati Bintan

2.

Sdr Wakil Bupati Bintan

2.

Sdr. Para Wakil Ketua Dan Segenap Anggota DPRD Kab. Bintan

3.

Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Sdr. Para Pejabat Eselon Ii, Iii Dan Iv Dijajaran Pemerintah Kab. Bintan

4.

Sdr. Para Camat, Lurah/ Kepala Desa Se – Kab. Bintan

5.

Sdr. Rekan-Rekan Wartawan

6.

Sdr. Bpk-Bapak, Ibu-Ibu Hadirin Para Undangan Yang Berbahagia

2

Pertama Dan Yang Utama Marilah Kita Memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T Karena Berkat Limpahan Rahmat Dan Karunianya Pada Pagi Yang Berbahagia Ini , Kita Masih Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat , Dan Dapat Bertemu Kembali Diruang Sidang Paripurna Ini Dalam Rangka Mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Dengan Acara : 1. Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penjelasan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten

Bintan Tahun Anggaran 2016. Dan

Penyerahan Pandangan Umum Fraksi Fraksi Dari Pimpinan Kepada Bupati Bintan Serta Penyerahan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Dari Bupati Bintan Kepada Pimpinan . 3. Jawaban / Tanggapan Kepala Daerah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016. Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Hadirin Dan Undangan Atas Kehadirannya Memenuhi Undangan Kami Untuk Mengikuti Rapat Paripurna Dewan Pada Hari Ini.

Bupati Dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan. Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan No.021/Kpts/DPRD-Bintan/2014 Pasal 84 Ayat 2 Point C Dikatakan Rapat Paripurna Dapat Dilanjutkan Apabila Telah Memenuhi Quorum Jika Dihadiri Oleh Sekurang-Kurangnya ½ ( Setengah ) Dari Jumlah Anggota DPRD Bintan. Sesuai Dengan Daftar Hadir Dari Keseluruhan 25 Orang Anggota DPRD Bintan Dengan Perincian Hadir 21 Orang, Karena Anggota Yang Hadir Sudah Memenuhi Quorum Maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Dapat Kita Lanjutkan Pada Hari Ini. Dengan

Mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim Maka

Rapat Paripurna

DPRD

Kabupaten Bintan Pada Hari Ini Selasa Tanggal 06 September 2016 Bertepatan Dengan 4 Zuhijjah 1437 H Pukul 10.45 Wib Saya Nyatakan Dibuka Dengan Resmi Dan Terbuka Untuk Umum.

====== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali ======

Bupati Dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan. Sesuai Dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Kedudukan APBD Sangatlah Penting Sebagai Alat Untuk Memelihara Dan Mengupayakan Keseimbangan Perekonomian Daerah Dalam Proses Pembangunan Didaerah. Dalam Hal Ini APBD Juga Merupakan Sarana Untuk Meningkatkan Pelayanan Umum Dan Menampung Berbagai Kepentingan Publik Yang Diwujudkan Melalui Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah , Yang Pada Akhirnya Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan 3

Masyarakat Didaerah Dengan Memenuhi Semua Kebutuhan Riil

Masyarakat Sesuai Dengan

Karakteristik Dan Potensi Daerah Masing Masing. Sesuai Dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Disebutkan Bahwa Ada Beberapa Kondisi Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Perubahan APBD Yaitu : 1. Terjadinya Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran ( Kua ) , Terjadinya Keadaan Yang Menyebabkan Harus Dilakukannya Pergeseran Antar Unit Organisasi , Antar Kegiatan Dan Antar Jenis Belanja . 2. Ditemukannya Suatu Keadaan Yang Menyebabkan Saldo Anggaran Berlebih Dari Tahun Sebelumnya Yang Harus Digunakan Didalam Tahun Anggaran Berjalan , 3. Adanya Keadaan Darurat Dan Keadaan Yang Luar Biasa Yang Menyebabkan Estimasi Penerimaan Ataupun Pengeluaran Dalam APBD Dapat Mengalami Kenaikan Atau Penurunan Yang Dalam

Hal Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Implikasi Rencana

Anggaran Yang Telah Kita Laksanakan Di Dalam Tahun Anggaran Berjalan.

Untuk Itu Pemerintah Daerah Perlu Untuk Menyesuaikan Rencana Keuangannya Dengan Perkembangan Situasi Dan Kondisi Yang Terjadi Saat Ini , Dengan Mengakomodir Pergeseran Pergeseran Dalam Suatu Program Dan Kegiatan Yang Berimplikasi Kepada Penambahan Ataupun Pengurangan Anggaran. Pelaksanaan Pembangunan Yang Dituangkan Didalam APBD Hendaknya Fokus Kepada Pencapaian Target Maksimal Terutama Dibidang Pendidikan Dan Kesehatan Sesuai Dengan Amanat Peraturan Perundang Undangan. APBD

Difokuskan

Untuk

Kepentingan

Dan

Kesejahteraan

Rakyat

Khususnya

Kesejahteraan Masyarakat Bintan Untuk Itu Kita Harapkan Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 Ini, Dapat Segera Kita Laksanakan Pembahasannya , Dan Dapat Segera Kita Sahkan Mengingat Kita Sudah Berada Di Awal Bulan September 2016 , Untuk Itu Kami Harapkan Komitmen Dan Kerjasama Yang Kompak Antar Semua Pihak Agar Pembahasan Perubahan APBD Ini Dapat Berjalan Sesuai Dengan Agenda Yang Telah Ditetapkan.

Protokol Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan BintaTahun Anggaran 2016 kepada Bapak disilahkan.

Bupati Bintan / Apri Sujadi, S.Sos : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua

4

Daerah

Perubahan APBD Kabupaten

Yth. Sdr. Yth. Sdr. Yth. Sdr. Yth. Sdr.

Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi dan Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, serta Para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Mengawali sambutan ini, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati. Berkenaan dengan agenda tersebut di atas, kami menguraikan kembali hal terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 yang akan kami serahkan rancangan Peraturan Daerah-nya kepada Dewan yang terhormat dikesempatan ini. Bertitik tolak dari dasar hukum, adapun perubahan APBD merujukpada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam pasal 154 perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;keadaan darurat; dan keadaan luar biasa. Bahwa dari kondisi-kondisi tersebut, perubahan APBD Kabupaten Bintan terutama setelah mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD 2016 yang sedang berjalan, maka kondisi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja, serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, merupakan kondisi yang menjadi alasan pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran tahun anggaran 2016. Selain itu, perubahan APBD juga dalam kerangka pencapaian tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah serta mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut : 

Pendapatan Daerah. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 proyeksi pendapatan sebesar 986,23 milyar rupiah lebih yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 186,25milyar rupiah lebih; Dana Perimbangan sebesar 701,53 milyar rupiah lebih; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar98,44 milyar rupiah lebih. 5



Belanja Daerah. Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar 997,10 milyar rupiah lebih, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 490,87milyar rupiah lebih, sedangkan Belanja Langsung sebesar 506,23milyar rupiah lebih.



Pembiayaan. Pada sisi pembiayaan, Pada tahun 2016 Penerimaan Pembiayaan sebesar 10,87 milyar rupiah lebih yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Dari komposisi pendapatan dan belanja, bahwa defisit tahun anggaran 2016 sebesar 10,87 milyar rupiah lebih. Sedangkan dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, kemampuan pembiayaan netto sebesar 10,87 milyar rupiah lebih, sehingga secara struktur diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar nol rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati. Dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, menjadi harapan kita semua untuk dapat segera dibahas dan mendapatkan pengesahan sehingga memenuhi jadwal yang diamanatkan dalam ketentuan. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun sebagai berikut : Mekar sejambak Bunga di Taman Indah menawan sebagai hiasan RanPerda APBD Perubahan kami serahkan Mohon pembahasan disegerakan

Pakaian bersih di pakai Kawan Bila dipandang indah menawan Terima kasih kami ucapkan Atas perhatian segenap dewan

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata Billahi Taufik wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, kepada juru bicara fraksi golkar disilahkan

Fraksi Golkar /H. Amran, S.IP: Bismillahir Rahmanir Rahieem, Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

6

Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Yang kami hormati Ketua, Para Wakil Ketua, Beserta Para Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang kami hormati Saudara Sekteretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang kami hormati Para Kepala Instansi Vertikal dan Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI –POLRI Yang kami hormati Para Pimpinan Ormas, LSM, pimpinan organisasi wanita, wartawan serta para undangan dan Hadirin sekalian Yang Bahagia.

Rapat Dewan yang terhormat, Pertama-tama, ijinkanlah kami Fraksi Partai Golongan Karya mengajak segenap peserta rapat untuk senantiasa bersyukur atas karunia Allah SWT, dengan limpahan rahmaan rohiim-Nya, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 pada hari Selasa, 6 September 2016, dalam keadaan sehat wal ‘afiat, bahagia sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat serta salam, semoga terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga beserta para Sahabat, para Tabi’in dan tidak lupa bagi kita semua, yang dalam bentuk dan cara kita masing-masing berupaya mengikuti setiap jejak yang dicontohkannya sehingga kita memiliki dasar yang kuat dalam mengemban amanah masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Bintan.

Rapat dewan terhormat, Beberapa hari lagi kaum muslimin akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah, dimana peringatan itu mengandung esensi yaitu semangat pengorbanan, memperingati hari Raya Idul Adha mengingatkan pada kita akan jiwa ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim as untuk menjalankan perintah-perintah-Nya. Fraksi Golongan karya berharap hal itu memunculkan semangat bagi kita semua baik Eksekutif maupun Legislatif agar mau mengembangkan keteladanan dan kemauan untuk memberikan pengorbanan, terutama sekali bagi kebaikan pembangunan dan untuk melindungi dan melayani kepentingan masyarakat di Kabupaten Bintan.

Rapat dewan terhormat, Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pandangan umum. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan 7

kepada Saudara Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras dan bersunggung-sungguh dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tertang Perubahan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta dalam menjalankan amanat rakyat Kabupaten Bintan untuk membangun dan memajukan Bintan dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan baik fisik maupun non fisik. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: 1.

Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);

2.

Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3.

Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

4.

Keadaan darurat; dan

5.

Keadaan luar biasa.

Rapat dewan terhormat, Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perkenankan Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi antara lain sebagai berikut: 1. Fraksi Golongan Karya mengapresiasi eksekutif yang telah meningkatkan PAD sebesar 4,41 %, semula sebesar Rp. 178 Milyar lebih menjadi Rp. 186 Milyar lebih. Serta terjadi peningkatan pada Dana Perimbangan sebesar 9,75 %, semula sebesar Rp. 639 Milyar lebih menjadi 701 Milyar lebih. Dan terjadi peningkatan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 8,11%, semula sebesar Rp. 91 Milyar lebih menjadi Rp. 98 Milyar lebih. 2. Arah kebijakan keuangan daerah baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada prinsipnya mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan program prioritasnya. Secara umum kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bintan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 telah difokuskan untuk mengatasi masalahmasalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2016.

8

3. Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Bintan

dalam

APBD

Perubahan

ini

lebih

memprioritaskan pembangunan daerah bila dibandingkan dengan APBD Murni, hal ini bisa kita lihat bahwa belanja langsung lebih besar bila dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Belanja langsung pada APBD Perubahan tahun 2016 sebesar 50,77% sedangkan sisanya merupakan belanja tidak langsung.

Rapat dewan terhormat, Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Bila dalam penyampaian pandangan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesabaran hadirin tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan ridha-Nya atas segala niat dan usaha baik kita. Amin.

Billahitaufik WalhidayahAssalamualaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh

Bandar Seri Bentan, 06 September 2016, Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Bintan Ketua, H. Nesar Ahmad, S.IP dan Sekretaris, Hj. Fiven Sumanti, S.IP. ditandatangani

Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, kepada juru bicara fraksi Demokrat disilahkan

Fraksi Demokrat / Bani Suparti, A.Md: Assallamuallaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Yth. Saudara Ketua dan Pimpinan Dewan Kabupaten Bintan Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Yth. Saudara sekretaris daerah kabupaten bintan Yth. Saudara saudara unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Yth. Saudara Saudari Pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Yth. Rekan–Rekan Anggota Dewan, Insans Pers, serta Hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izinNyalah kita diberi kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dewan, dengan agenda pokok penyampaian dan pandangan 9

umum Fraksi fraksi dalam mencermati Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kami sampaikan terimakasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku juru bicara Fraksi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 .

Saudara Bupati, rapat dewan yang terhormat.. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerahnya secara sinergi dan penuh tanggung jawab.dalam konteks keuangan daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah ialah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah.sumber penerimaan pendapatan daerah ini secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pemerintah daerah pada perubahan APBD tahun 2016 mengambil kebijakan dan langkahlangkah strategis untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah pada tingkat yang maksimal guna untuk membiayai belanja daerah.kebijakan belanja ini pun terfokus pada pengendalian atau penutupan defisit belanja akibat dari turunnya pendapatan yang bersumber dari Dana perimbangan dan tidak tercapainya SiLPA yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2016. Perubahan ini diantaranya disebabkan oleh adanya perubahan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun anggaran 2016 yang mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen, yang diamna alokasi anggaran belanja daerah kabupaten bintan untuk tahun anggaran 2016 ( APBD Murni ) sebesar Rp.994.909.605.144,- ( 994 miliar 909 juta 605 ribu 144 rupiah menjadi Rp. 997.109.852.471,- ( 997 miliar 109 juta 852 ribu 471 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.200.202.327,-. ( 2 miliar 200 juta 202 ribu 327 rupiah ) Alokasi anggaran belanja ini diprioritaskan dan didistribusikan,dimana belanja tidak langsung sebesar 49,24 persen atau Rp.490.879.751.184,- ( 490 miliar 879 juta 751 ribu 184 rupiah )sedangkan belanja langsung sebesar 50,76 persen atau Rp.506.230.101.287,- ( 506 miliar 203 juta 101 ribu 287 rupiah ).

Saudara Bupati, rapat dewan yang terhormat.. Sebagaimana rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016, maka Fraksi Demokrat memberikan Pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut : 10

1. Fraksi demokrat mengharapkan agar arah kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2016 yang berupa efisiensi belanja daerah melalui refocusing ke kegiatan lebih prioritas dan lebih produktif. 2. Berkaitan dengan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan yang mengalami penurunan,kami menghimbau agar dilakukan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan,karna hal ini akan mempengaruhi proses pembangunan. 3. Diharapkan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan merata. 4. Kami fraksi demokrat sangat berharap untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

dan

infrastruktur

harus

menjadi

komitmen

kita

bersama

dalam

pelaksanaannya dan peningkatan serta pengawasan dalam pembangunan sehingga dapat berjalan secara merata. 5. Fraksi demokrat berharap untuk bisa memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan,agar program-program prioritas untuk kepentingan langsung masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saudara Bupati, Rapat Dewan yang terhormat Demikian Pandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bintan, kami fraksi demokrat menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut.terima kasih atas atensi peserta sidang yang terhormat ini dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh

Bandar Seri Bentan, 06 September 2016 Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, Ketua Zulkifli, S.Pd dan sekretaris Zulfaefi, SE ditanda tangani.

Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PDI, kepada juru bicara fraksi disilahkan.

Fraksi PDI - Perjuangan / Umar Ali Rangkuti, A.Md: Assalamu’alaikum Wr, Wb Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yth. Pimpinan Dan Anggota Dprd Kabupaten Bintan Yth.

Saudara Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan 11

Yth.

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Yth.

Saudara Camat/Lurah Dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan

Yth.

Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik Serta Para Undangan Yang Berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan hari ini tentang Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatkan do’a dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir diruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal’afiat untuk menyesuaikan suatu proses pembahasan dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bintan. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafa’atnya di Yaumil Akhir nanti. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah Fraksi kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016. Demikian pula ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sdr. Bupati Bintan yang telah menyampaikan Nota Keuangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebagai pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan.

Rapat Dewan yang terhormat , Sebaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyusun perencanaan pembangunan dan penganggarannya, maka perlu dilakukan APBD Perubahan dalam kerangka sinergisitas dan konsistensi kebijakan pembangunan agar pembangunan akan selalu dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang diharapkan dalam kerangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Bahwa kebijakan perubahan anggaran diantaranya mencakup penajaman capaian program sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian kebijakan seperti pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang belum sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi, termasuk pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk menutup defisit tahun anggaran berjalan serta efesiensi belanja. Secara umum asumsi dasar kebijakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan, terutama pemenuhan terhadap defisit belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan efesiensi belanja daerah 12

melalui refocusing ke kegiatan yang lebih prioritas, sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.

Rapat Dewan yang terhormat , Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, maka Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pertanyaan maupun catatan sebagai berikut : 1. Secara umum APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan Pendapatan Daerah dibanding APBD murni 2016. Kenaikannya sekitar Rp 77, 565 miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sekitar

Rp. 7,867

milyar serta yang bersumber dari pembayaran dana tunda salur 2015. Sedangkan penurunan berasal dari Dana Alokasi Umum sekitar Rp 32, 579 miliar. Sumber dari Dana Perimbangan sekitar Rp 701, 536 miliar pada APBD Perubahan 2016 dari sekitar Rp 639, 222 miliar pada APBD murni atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 62,313 milyar. Sehingga dengan demikian maka jumlah Pendapatan pada APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2016 menjadi sekitar Rp 986, 236 miliar atau naik sekitar 8,54 persen. 2. Walaupun secara umum pendapatan mengalami peningkatan, namun beban belanja daerah juga mengalami kenaikan. Sehingga diperlukan kecermatan, ketelitian, dan penghematan atau efisiensi pada pos belanja daerah. Disamping itu perlu diperhatikan juga waktu pelaksanaan kegiatan di APBD Perubahan 2016 ini, mengingat terbatasnya waktu di sisa tahun anggaran, dan faktor cuaca yang masuk ke musim penghujan. Selain faktor pelelangan yang juga memakan waktu, khususnya pada kegiatan yang sifatnya fisik. Seperti beberapa kegiatan dibawah ini yang perlu mendapat penjelasan : 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Bintan yang nilainya sekitar Rp 735 miliar; 2. Rehabilitasi kantor dan partisi majelis guru SMPN 13 Bintan dengan nilai sekitar Rp 599 juta 3. Kegiatan Rehabilitasi ruang kelas SD sekitar Rp 675 juta, ini perlu diperjelas di Sekolah mana kegiatan ini dilaksanakan. 4. Pengadaan peralatan gedung kantor sekitar Rp 639 juta di Dinas Kesehatan. Peralatan apa yang dimaksudkan di kegiatan ini? 5. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat untuk belanja modal sekitar Rp 543 juta di Dinas Kesehatan. Apa bentuk nyata dari kegiatan yang menyerap dana cukup besar ini? 6. Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan sekitar Rp 131 miliar di Dinas Pekerjaan Umum. Harus diperhatikan faktor waktu dan cuaca.

13

7. Pembangunan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman sekitar Rp 18 miliar di Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatan yang menelan dana besar ini harus dipantau dengan baik. Agar tepat sasaran dan sesuai waktu pengerjaan. 8. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah sekitar Rp 16, 4 miliar di Dinas Pekerjaan Umum. Perlu dijelaskan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dengan hasil yang baik. 9. Perlu dijelaskan untuk kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Bappeda Bintan yang nilainya sekitar Rp 460 juta. Kenapa di kegiatan ini jumlah belanja barang dengan jumlah pegawai nyaris sama? Jumlah belanja barang sekitar Rp 235 juta, sedangkan belanja pegawai sekitar Rp 224 juta. 10. Kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran sekitar Rp 2, 673 miliar di Dinas Kebersihan. Apa wujud dari kegiatan ini?

Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati, Setelah mencermati APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016, ada beberapa hal yang menjadi saran dan masukan dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai berikut : 1. Meminta Pemerintah Daerah agar lebih serius dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, dimana kami lihat di lapangan masih banyak yang kurang memperhatikan kualitas pembangunannya, sehingga ada beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan serta beberapa fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan fisik sebelum digunakan atau baru beberapa waktu digunakan. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya kinerja pengawasan dari Dinas terkait. 2. Kami mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan sebuah penegasan agar setiap SKPD lebih berinovasi membuat sebuah terobosan baru sehingga programprogram yang ada di tiap SKPD tidak monoton, tapi muncul sebuah program baru dengan menyesuaikan geografis serta potensi yang ada di Kabupaten Bintan, sesuai dengan bidang tugas yang diemban oleh SKPD tersebut.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, semoga Saudara Bupati dapat menindaklanjutinya dan diharapkan agar pembahasan terhadap Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 dapat berlangsung dengan lancar dan aspiratif. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, dan terima kasih atas segala perhatian.

Billahitaufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr, Wb

14

Bandar Seri Bentan, 06 September 2016 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Ketua, HJ. Siti Maryani, S.Kom, dan Sekretaris, Umar Ali Rangkuti, A.Md. ditandatangani.

Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PKS, kepada juru bicara fraksi disilahkan.

Fraksi PKS / Muttaqin : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yth.

Saudara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sidang; Saudara-Saudara Anggota Dewan; Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan; Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dijajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan; Rekan-rekan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang kami muliakan.

Pertama-pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Rabb semesta alam atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan… Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri NomorP 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: 15

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA); 2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Ditemui

keadaan

yang

menyebabkan

saldo

anggaran

lebih

tahun sebelumnya

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program. Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan… Berkenaan

dengan

telah

disampaikannya

RANPERDA

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016, maka Fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah dan membahas dengan seksama laporan dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran kritis dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut : 1. Pada prinsipnya Fraksi PKS menyetujui adanya Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 berdasarkan ketentuan yang telah kami sebutkan di atas, namun Fraksi PKS perlu mengingatkan terkait keterbatasan waktu pelaksanaan APBD yang tinggal beberapa bulan lagi (efektif 3 bulan),

terutama beberapa SKPD yang mendapat

penambahan anggaran untuk kegiatan fisik ( Dinas Pekerjaan Umum yang mendapat penambahan anggaran cukup signifikan sebesar Rp. 25.457.606.000). 2. Berdasarkan Proyeksi Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2016, maka secara relatif terjadi peningkatan yaitu semula

Rp. 908.671.438.981,00 menjadi Rp.

986.236.632.808,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 77.565.193.827,00 atau sebesar 8,54%. Adapun peningkatan pendapatan tersebut berasal dari (a). Pendapatan Asli Daerah 16

(PAD) yang semula Rp. 178.384.571.161,00 menjadi Rp. 186.251.645.453,00 meningkat sebesar Rp. 7.867.074.292,00 atau sebesar 4,41%. (b). Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp.62.313.837.816,00 yang semula Rp. 639.222.703.820,00 menjadi Rp. 701.536.541.636,00 atau sebesar 9,75% dan (c). Lain-Lain Pendapat Daerah Yang Sah meningkat sebesar Rp. 7.384.281.719,00 yang semula Rp. 91.064.164.000,00 menjadi Rp. 98.448.445.719,00 atau sebesar 8,11%. Berdasarkan peningkatan pendapatan ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk terus mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan secara maksimal guna membiayai belanja daerah yang disesuaikan dengan asumsi-asumsi makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya. 3. Fraksi PKS masih melihat bahwa peningkatan pendapatan, kontribusi terbesar masih disumbangkan dari komponen Dana Perimbangan terutama Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yaitu sebesar Rp. 69.219.140.124,00 akibat pembayaran tunda salur tahun anggaran 2015 dan bertambahnya DAK sebesar Rp. 25.674.354.280,00. Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan kita dengan Pusat, oleh karena itu Fraksi PKS terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan termasuk penetapan program strategi dan prioritas di bidang pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan sebaik-baiknya 15 (lima belas) program strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, agar daerah bisa lebih mandiri lagi serta dapat mengatasi permasalahan defisit anggaran yang beberapa tahun ini cenderung menjadi trend dalam penyususnan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Fraksi PKS mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan belanja dalam perubahan APBD tahun 2016 yang mana terfokus pada pengendalian atau penutupan defisit belanja dan melakukan efisiensi belanja daerah melalui refokusing kepada kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif serta program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Proyeksi Belanja Daerah Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.200.202.327,00 yang semula Rp. 994.909.650.144,00 menjadi Rp. 997.109.852.471,00 atau sebesar 0,22%. Dengan perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung 49,24 : 50,76 persen yaitu Rp. 490.879.751.184,00 untuk belanja tidak langsung dan Rp. 506.230.101.287,00 belanja langsung. Dari perbandingan persentase belanja tidak langsung dan belanja langsung diatas Fraksi PKS kembali menghimbau kepada pemerintah daerah agar berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan terus meningkatkan persentase belanja langsung sehingga menuju perbandingan persentase idealnya 40 % untuk belanja tidak langsung dan 60% Belanja Langsung. Melalui kesempatan yang baik ini Fraksi PKS kembali mengingatkan pemerintah daerah ( Bupati dan Wakil Bupati ) sebagaimana yang telah dijanjikan selama ini agar dapat 17

mengalokasikan anggaran untuk bantuan insentif terhadap Guru-Guru mengaji (TPQ), Imam Masjid, Mubaligh, Fardhu Kifayah dan Penjaga Masjid yang sebelumnya pada APBD murni tahun 2016 tidak dianggarkan, hal ini sangat diperlukan untuk menjaga suasana agar tetap kondusif dan upaya pembinaan akhlakul karimah di kabupaten bintan tetap berjalan dengan baik.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan… Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas. Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya diberikan tanggapan dan jawaban yang proporsional. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis dan butuh kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali dan mendiskusikannya pada pembahasan-pembahasan dalam panitia khusus yang dibentuk untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Selanjutnya, fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Seri Bentan, 06 September 2016 M / 4 Dzulhijah 1437 H. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Ketua, Drg. Raja Miskal, S.Kom, Dan Sekretaris, Sahak. Ditandatangani

Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi PAN, kepada juru bicara fraksi disilahkan.

Fraksi PAN / Eddy Tiawarman, SP

1. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan 2. Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan 3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan 4. Yth. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan 5. Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan 6. Yth. Rekan-Rekan wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Bismillahirrohmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

18

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah, serta ridho-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat teriring salam selalu kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad Sholallahu alaihi Wassalam dan semoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bintan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut: 1. Pembahasan APBD Perubahan tahun ini tentu agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dua perbedaan mendasar yang kita hadapi saat ini adalah terkait kondisi defisit anggaran yang terjadi sejak dua tahun terakhir serta adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tentunya akan memberikan imbas secara langsung terhadap penyusunan perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016. Terhadap kedua hal di atas, maka kami dari Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bintan berpendapat agar hendaknya pembahasan Ranperda Perubahan APBD ini dimulai dengan semangat untuk memahami kondisi defisit anggaran, sehingga kita bisa menyusun skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Kami sangat menghargai sejumlah kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing OPD, namun kami juga meminta semua pihak memahami bahwa Bintan saat ini berada dalam kondisi defisit anggaran yang cukup mengkhawatirkan. Kegiatan-kegiatan yang berbentuk seremonial atau tidak langsung menyentuh kepada pelayanan masyarakat, hendaknya dapat ditunda untuk direalisasikan pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, pembahasan Ranperda Perubahan APBD ini juga dilakukan di tengahtengah pembahasan Ranperda Organisasi Perangkat Daerah yang sampai saat ini masih belum selesai, mengingat kita semua masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang akan menjadi petunjuk teknis lebih detail dari PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kedua Ranperda ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Oleh sebab itu, Fraksi PAN berharap dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD ini, nantinya bisa sangat fleksibel, adaptif, dan mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan.

19

2. Terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016, dimana salah satunya mengatur penundaan penyaluran DAU untuk Kabupaten Bintan, maka tentunya hal ini berpotensi terhadap terjadinya defisit alokasi anggaran. Pada satu sisi kami berharap Pemerintah Kabupaten Bintan dapat mengkaji dari berbagai aspek dalam mengambil kebijakan terkait kemungkinan adanya penundaan pembayaran tunjangan aparatur sipil negara (ASN), namun di sisi lain kami berharap agar ASN juga bisa memahami kondisi yang tengah terjadi saat ini. Struktur Perubahan APBD Kabupaten Bintan 2016 ini menunjukkan bahwa komponen terbesar dihabiskan untuk Belanja Pegawai, yang mencapai 49,2 persen. Oleh karena itu, tentu kami berharap ASN Kabupaten Bintan tetap dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. 3. Terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dipaparkan di atas, tentunya hal ini harus menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bintan. Perencanaan program-program pembangunan harus dibuat secara lebih detail, serta dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut, ada peluang bagi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendapatkan kembali dana penundaan penyaluran DAU tersebut pada tahun ini atau tahun anggaran 2017 mendatang. Karena itu, Fraksi PAN berharap Pemerintah Kabupaten Bintan dapat serius menyikapi persoalan ini dan segera mencari solusi terbaik, agar penundaan penyaluran DAU dapat segera diperoleh kembali, dan tidak terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang. 4. Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bintan juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Bintan dapat terus proaktif untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Non Migas yang belum dibayarkan sejak tahun 2014. DBH Pajak Non Migas ini terdiri dari dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Rokok (P-Rokok). Kita tentunya berharap agar Pemerintah Kabupaten Bintan dapat mendorong Pemerintah Provinsi Kepri untuk menganggarkan dana tersebut di APBD Perubahan Provinsi Kepri 2016, sehingga dana milik Kabupaten Bintan tersebut bisa dicairkan pada akhir tahun anggaran 2016 ini seluruhnya. 5. Setelah mencermati naskah draft Ranperda Perubahan APBD 2016 beserta lampirannya, Fraksi PAN melihat bahwa struktur APBD Perubahan Kabupaten Bintan belum menunjukkan kondisi yang ideal. Perbandingan struktur anggaran untuk Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) masih menunjukkan persentase Belanja Langsung hanya terpaut sedikit dengan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung berjumlah 50,8 persen dari total APBD sedangkan Belanja Tidak Langsung berjumlah 49,2 persen. Padahal idealnya, persentase Belanja Langsung harus lebih besar dan bisa membentuk komposisi di atas 60 persen berbanding 40 persen dengan Belanja Tidak Langsung, sehingga alokasi 20

anggaran bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bintan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu, perbandingan komposisi Belanja Pegawai dengan Belanja-Belanja lainnya juga masih jauh dari komposisi ideal, dimana persentase Belanja Pegawai mencapai 49,2 persen dari seluruh total APBD, atau dengan kata lain hampir menyita setengah dana APBD Kabupaten Bintan. Konsekuensi dari besarnya Belanja Pegawai ini secara tidak langsung berimbas pada Belanja Barang dan Jasa. Pada sisi lain, Belanja Modal sendiri pada APBD Perubahan ini hanya memiliki persentase 20,1 persen. Lantas apakah komposisi ini sudah mencerminkan keberpihakan anggaran kita pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bintan yang lebih besar jumlahnya? Mohon penjelasan dari Saudara Bupati terkait hal ini. Persentase Belanja Modal yang jauh lebih kecil dari alokasi Belanja Pegawai ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Fraksi PAN sejak awal terus menyikapi secara kritis persoalan ini, mengingat kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk merancang ABPD yang sehat dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. 6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mencari solusi mengatasi defisit anggaran tentu adalah hal yang perlu diberikan apresiasi. Namun terkait dengan kebijakan menaikkan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentu perlu dikaji secara mendalam. Sebab, kenaikan PBB ini berpotensi akan menambah berat beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian saat ini. Tujuan dari kebijakan ini tentu sangat baik, yaitu dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi desfisit anggaran, dan sekaligus dapat mendorong pemilik lahan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan mereka, sehingga dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, kami melihat, khusus untuk lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat dari kelompok menengah ke bawah, kenaikan PBB ini memberi beban ekonomi tersendiri. Karena itu, kami berharap Pemerintah Kabupaten Bintan dapat membuat formulasi kebijakan kenaikan pungutan PBB yang pada satu sisi tidak memberatkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sementara pada sisi lain kebijakan ini dapat meningkatkan PAD dan sekaligus mendorong pemanfaatan lahan tidur. Selain itu, Fraksi PAN juga berharap bahwa upaya menggali PAD Kabupaten Bintan tidak boleh sekadar bertumpu pada kebijakan menaikkan pungutan tarif pajak, tetapi yang lebih tepat harus diarahkan pada optimalisasi BUMD Kabupaten Bintan. 7. Sebagai bagian paling akhir dari penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bintan mengajak seluruh stake holder di Kabupaten Bintan untuk memahami bahwa saat ini kita tengah berada pada ancaman kondisi krisis ekonomi yang berpotensi dapat melemahkan seluruh sendi-sendi perekonomian di Kabupaten Bintan. Krisis ekonomi ini berpotensi menambah banyak pengangguran dan penduduk miskin. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan harus dapat segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Terobosan-terobosan besar dalam bidang investasi yang akan membuka lapangan pekerjaan sangat diperlukan saat ini. Selain itu, kebijakan-kebijakan daerah yang mendorong 21

tumbuh kembangnya usaha ekonomi kerakyatan dan sekaligus menekan laju inflasi daerah juga sangat diperlukan. Sejumlah potensi-potensi dasar yang menjadi keunggulan Kabupaten Bintan, yaitu dalam bidang pariwisata, kelautan, dan budaya harus dapat segera dioptimalisasi pemberdayaannya, sehingga bisa menciptakan efek kesejahteraan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Bintan pada saat ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia Setelah mencermati dan memberikan sejumlah pertanyaan dan masukan terhadap Ranperda ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan. Bila ada yang terlebih dan terkurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Bintan akan terus berkembang menjadi kabupaten termaju di Provinsi Kepri.

Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Sri Bentan, 06 September 2016 Fraksi Partai Amanat Nasional (Pan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, Ketua Hesti Gustrian, S.ST, dan Sekretaris, Ir. Arif Jumana. Ditandatangani

Protokol: Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi HANURA, kepada juru bicara fraksi disilahkan.

Fraksi Hanura/ Drs. Muh Zuhdi

1. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan 2. Yth. Bupati Bintan 3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan 4. Yth. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Seluruh Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan 5. Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan 6. Yth. Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul diruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa kendala suatu 22

apapun. Shalawat serta salam kepada junjungan semesta alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapat safaat nya menjadi umat yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia, Pada kesempatan ini, Kami Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan tidak banyak yang kami sampaikan didalam Pendapat Umum ini, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016 Maka Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan memberi masukan terhadap point-point teknis sebagai berikut : Dalam konteks keuangan daerah, yang di makasud dengan pendapatan daerah merupakan hak-hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang di dapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Perkembangan penganggaran pendapatan daerah kabupaten bintan secara relatif mengalami peningkatan terutama DBH 2016 dikarenakan tunda 2015. Tahun 2016 peningkatan 8.54 %, namun DAU mengalami penurunan 7.24 %. A. PAD 2016 Murni di bandingkan setelah perubahan mengalami peningkatan 4.41 % B. Dana Perimbangan -

Bagi hasil Pajak

-

Bagi hasil bukan pajak

-

Sumberdaya alam

-

DAU

-

DAK

Hal ini bersifat desentralisasi alokasinya saling berkaitan. Dana perimbangan naik 9.75% C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH -

Bagi hasil pajak dari Provinsi

-

Dan Pemda lainnya

Dalam hal ini naik 8.11% Balanja Daerah dari keseluruhan SKPD naik 0.22% Arah kebijakan anggaran belanja daerah perubahan 2016 harus berupa efesiensi dan merefocushing kepada program prioritas sesuai RPJMD mengingat tahun ini merupakan tahun terakhir pencapaian RPJMD. pelaksaan penanggungjawaban APBDP 2016, kedepan harus prioritas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. pada prinsipnya dokumen LPP APBD 2016 menjadi bahan penting untuk diteruskan “Ini merupakan bahan koreksi untuk penganggaran kedepan,”

23

pemerintah agar mengelola sumber daya laut, sehingga kedepan tidak lagi dikelola oleh kementerian. “Pengelolaan laut harus diperhatikan, dan ini harus difokuskan oleh pemerintah,”

Akhirnya kami ucapkan wabillahitaufukwalhidayah wasalamualaikum Wr, Wb

Bandar seri bintan,06 September 2016 Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan F-Ghnp Kabupaten Bintan, Ketua Drs.Muhammad Zuhdi, dan Sekretaris, Helmy,SH. Ditandatangani

Protokol: kepada unsur pimpinan dprd dan bupati bintan di silakan mengambil tempat

(Penyerahan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 dari Bupati Bintan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan dilanjutkan Penyerahan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 dari Pimpinan kepada Bupati Bintan)

Unsur pimpinan dan Bupati dan Wakil Bintan disilakan kembali ke tempat .

Tanggapan Rapat Paripurna DPRD Oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan, kepada Bapak disilahkan.

Bupati Bintan / Apri Sujadi, S.Sos : Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yth. Sdr.

Ketua, Wakil Ketua Dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;

Yth. Sdr.

Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan;

Yth. Sdr.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;

Yth. Sdr.

Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Dan Pimpinan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Serta Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia;

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-NYA, Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka Penyampaian Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016. Pada kesempatan ini kami menyampaiakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap anggota Dewan, melalui Fraksi-Fraksi yang telah mempelajari 24

dengan sungguh-sungguh dan seksama atas Rancangan Perda sebagaimana tersebut diatas, yang telah menyampaiakn pandangan umumnya. Semua pandangan yang disampaikan oleh seluruh Fraksi pada Forum Pandangan Umum atas Ranperda sebagaimana tersebut di atas, tentunya merupakan masukan yang sangat berharga, dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Badan Anggaran maupun rapat-rapat komisi untuk peyempunaan Ranperda tersebut.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Serta Hadirin Yang Saya Hormati. Berdasarkan pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Patriot Amanat Reformasi dan Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan (F-GHNP), terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA.2016. Sekali lagi Pemerintahan Daerah mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh segenap fraksi DPRD Kabupaten Bintan. Masukan dan saran dari seluruh fraksi akan menjadi perhatian dalam menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan TA.2016 Besar harapan kami untuk kita bersama-sama berkomitmen terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan priritas, kebutuhan, dan kemampuan agar dapat mengikuti mekanisme perencanaan sehingga seluruh usulan dan prioritas program kegiatan dapat diakomodir. Demikian jawaban secara garis besar atas pandangan umum fraksi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa jawaban atau penjelasan yang telah kami sampaikan tadi masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum. Oleh karenanya penjelasan secara rinci dan lebih teknis mengenai berbagai hal kesempatan rapat-rapat komisi.

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Protokol: penutupan rapat paripurna dprd oleh ketua dprd kabupaten bintan.

Lamen Sarihi, SH, MH / Ketua DPRD Kabupaten Bintan : Terima Kasih Kepada Saudara Bupati Bintan Yang Telah Menyampaikan Penjelasan Dan Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016.

25

Demikian Rangkaian Acara Telah Kita Ikuti Bersama, Maka Pada Kesempatan Ini Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Hadirin Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan.

Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Pada Hari Ini Selasa Tanggal 06 September 2016 Pukul 12.10 Wib Dengan Ini Resmi Saya Nyatakan Ditutup. Wassalamualaikum Wr Wb

====== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali ====== Protokol: Demikian Sudah Rapat Paripurna DPRD Pada Hari Ini, Kami Mengucapkan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Terima Kasih.

Rapat Selesai Dan Ditutup Pukul 12.10 Wib Wib

Kabag Persidangan Dan Risalah

Kasubag Risalah

Drs. A. Rahman

Kusria Tarasina, Se

Nip. 19610803 199303 1 007

Nip. 19810116 201001 2 014

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Sekretaris,

Agusnawarman,M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19630855 199003 1 011

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Ketua

Lamen Sarihi, SH, MH

26