RINGKASAN EKSEKUTIF Dewan Riset Nasional (DRN) adalah kesimpulan penting Tim Adhoc DRN Sidang Paripurna I

JANUARI 2017

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Dewan Riset Nasional (DRN) adalah Lembaga Non-Struktural yang dibentuk pemerintah yang bertugas membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi merumuskan arah, prioritas utama dan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (UU 18/2002 Pasal 19, ayat 2). DRN periode 2015-2018 terdiri dari 63 anggota yang terdiri dari unsur unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang. Kegiatan utama DRN adalah menggali pemikiran dan pandangan untuk pembangunan iptek melalui sidang, rapat, workshop, diskusi, kunjungan lapangan dan kerja sama serta kegiatan lainnya. Hasil penggalian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah dalam bentuk Policy Brief, Laporan Tahunan, Kebijakan Strategis Iptek dan Inovasi, serta Agenda Riset Nasional. Selama kurun waktu tahun 2016, DRN telah melaksanakan 3 kali Sidang Paripurna, 7 kali rapat Badan Pekerja, 34 kali rapat Komisi Teknis (oleh 8 Komisi Teknis), 3 kali Rapat Tim Adhoc, 8 kali Focus Group Discussion, 8 kunjungan lapangan dan 4 Sosialisasi ARN. Penggalian pemikiran dan pandangan yang dilakukan melalui berbagai forum tersebut membahas berbagai isu lintas bidang yaitu hilirisasi hasil riset, dukungan riset dan inovasi untuk daya saing bangsa, sinergi riset, dikti dan inovasi, serta pembahasan arah dan prioritas pembangunan 8 bidang fokus iptek (pangan, energi, transportasi, TIK, Hankam, Kesehatan & Obat, Material Maju dan Sosial Humaniora). Beberapa kesimpulan penting dari penggalian yang dilakukan oleh DRN untuk masalah lintas bidang antara lain kenyataan bahwa hasil riset dalam bentuk iptek dan inovasi belum dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dunia usaha/industri. Untuk itu perlu diperkuat aspek perencanaan riset, pemetaan pusat unggulan riset dan industri, pembenahan regulasi, peningkatan insentif riset, pembentukan konsorsium riset, dan hilirisasi hasil riset. DRN yang selama ini lebih berperan pada penguatan aspek riset, akan lebih berperan dalam mendorong hilirisasi hasil riset melalui peningkatan proses inovasi bagi dunia usaha dan industri. Pembahasan khusus dilakukan Tim Adhoc DRN untuk penyempurnaan RUU Sisnas Iptek. Beberapa kelemahan UU 18/2002 yang berhasil diidentifikasi antara lain, UU belum mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga, pembinaan kelembagaan, SDM dan jaringan, belum sinkron dengan sistem keuangan negara, belum mengatur iptek strategis bidang pangan, air, energi dan infrastruktur. Beberapa usulan penyempurnaan antara lain RUU perlu menetapkan prioritas Iptek, mendorong penerapan iptek dan TKDN, konsensus mengenai urgensi kegiatan iptek, integrasi hasil iptek ke dalam kebijakan, dan memasukan sistem inovasi nasional sebagai unsur dominan RUU. Sidang Paripurna I DRN menyarankan agar pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan lebih didasarkan hasil riset (evident base policy). Selain itu, untuk mendorong inovasi di daerah melalui Science-Techno Park, perlu dilakukan pembinaan oleh Kemristekdikti terhadap peran Dewan Riset Daerah (DRD), yang hingga saat ini telah aktif 26 DRD Tingkat Propinsi dan 28 DRD Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Untuk lebih mendorong daya saing melalui inovasi, pemerintah juga disarankan untuk memberikan fasilitasi dan dukungan regulasi untuk membangun start up industri. Dalam era ekonomi digital, disarankan agar kalangan birokrasi dan dunia usaha melakukan transformasi digital untuk akurasi data dan keuntungan ekonomis.

Laporan Tahunan DRN - 2016

ii

Berbagai masukan kebijakan untuk peningkatan daya saing dunia usaha/industri dibahas dalam Sidang Paripurna II DRN. Masukan kebijakan tersebut antara lain adalah perlunya penyiapan tenaga trampil (melalui pendidikan vokasi), dukungan insentif dan kebijakan dalam proses inovasi yang perlu difokuskan pada tahapan “death valley”, sehingga hasil riset dapat menyeberang menjadi industri. Diperlukan pula perubahan mindset seluruh kalangan bahwa R&D adalah investasi, bukan cost center. Dalam pengembangan industri strategis perlu didorong pengintegrasian antara industri utama dan industri penunjang seperti halnya INACOM (gabungan supplier untuk industri pesawat terbang). Untuk memperkuat industri strategis lainnya dapat dibentuk konsorsium riset dan inovasi yang melibatkan LEN, PINDAD, PTDI, INTI, INKA, dan PAL. Kebijakan lainnya terkait dengan upaya peningkatan daya saing adalah implementasi mobilitas peneliti /perekayasa/ dosen ke industri, penyesuaian angka kredit pelaksana mobilitas, pengaturan royalti paten DN yang lebih layak, fleksibilitas pendanaan riset melalui skema block grant, insentif fiskal dan non fiskal, pengadaan pemerintah untuk produk pre-komersial hasil R&D, penjaminan risiko/asuransi teknologi, kewajiban bagi PTN menghasilkan inovasi, dan harmonisasi kebijakan sektoral sesuai bidang teknologi yang dikembangkan. Penggalian pemikiran tentang pembangunan iptek di bidang fokus pangan dan pertanian antara lain menyoroti pengembangan lumbung pangan Merauke untuk produksi pangan (padi). FGD yang dilaksanakan dengan mengundang para pakar menunjukkan bahwa dari target pembukaan lahan seluas 1,2 juta hektar, yang layak hanya 0,7 juta hektar dan yang cocok utuk padi seluas 0,4 juta ha. Selain itu, untuk dapat menggunakan tanah ulayat memerlukan pendekatan sosial yang intensif. Dukungan penyediaan energi untuk irigasi dan mekanisasi diusulkan menggunakan PLTA, energi angin atau biofuel/biodiesel. Penyediaan SDM dan perencanaan infrastruktur untuk input produksi dan pemasaran hasil perlu mendapat perhatian serius. Hasil kunjungan ke beberapa pusat unggulan iptek pertanian menunjukkan perlunya penguatan sistem logistik benih padi untuk mengamankan produksi pangan, perlunya penguatan kelembagaan terhadap pusat penelitian pertanian swasta, dan peningkatan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air seperti di bendungan jatiluhur. Bidang energi mengusulkan fokus pengembangan iptek bidang panas bumi dan energi biomassa skala kecil. Untuk itu komtek telah melakukan peninjauan PLTP Kamojang di Garut. Salah satu rekomendasi adalah pembentukan konsorsium riset pengembangan PLTP kala 3 MW yang sudah dirintis oleh BPPT dalam bentuk prototype di Kamojang. Konsorsium perlu melibatkan BPPT, PLN, Balitbang ESDM, Perguruan Tinggi, PT.PGE, PT. REKIN, PT. BARATA, PT. BBI, PT.PINDAD, PT. NTP dll. Bidang energi juga menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan listrik bersih, di mana PLN masih menghadapi kendala 40% masalah konstruksi dan 37% masalah hukum. Diperlukan roadmap dan strategi pemenuhan kebutuhan listrik berbasis pulau. Bidang transportasi menyarankan penggunaan produk lokal dalam sektor transportasi agar peran industri dalam negeri dapat bertahan dan bahkan ditingkatkan pada era pasar global. Untuk mendorong berkembangnya industri perkapalan diusulkan agar bea masuk impor komponen kapal dibebaskan menjadi 0%, pembatasan impor kapal bekas yang sudah dapat dibangun di dalam negeri, dan pengenaan tarif bea masuk impor kapal 5% sesuai PMK Nomor


iii

21/PMK.011/2011. Selain itu diusulkan agar pemerintah mendorong pembentukan Holding Ship building Indonesia, pengembangan industri komponen kapal terstandard, penetapan suku bunga khusus untuk industri perkapalan serta penyederhanaan peraturan yang melemahkan daya saing industri perkapalan nasional. Untuk industri perkereta-apian nasional, permasalahan saran kebijakan kurang lebih sama dengan perkapalan, yaitu terkait permodalan dan perpajakan, TKDN, dan dukungan riset dan inovasi dari perguruan tinggi dan LPK/LPNK. Pembahasan mengenai Intelligent Transportation Sistem (ITS) untuk Smart City dilakukan melalui FGD. Kesimpulan yang diperoleh antara lain perlunya mengintegrasikan edvanced traffic management system, information sistem, operation support system, elektronic financial system, edvanced vehicle system, dan advanced saftey system. Semua terkunci di regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan swasta (para pemain) sendiri, sehingga harus ada yang mengontrol regulasi tersebut. Perlu riset tersendiri untuk mengawal integrasi teknologi yang sejalan dengan regulasi yang dibuat pemerintah dan industri. Bidang TIK mendorong pengembangan riset dan industri Smart Card Smart Campus TRL 7, serta pilot project penerapannya di 4 Perguruan Tinggi dengan Konsorsium model K-1 dengan dukungan pendanaan dari Kemenristekdikti. Konsorsium terdiri dari perguruan tinggi (UI, ITB, UNHAS dan Universitas Telkom) dan industri (PT. INTI, PT. DAM, PT XIRCA, PT VERSATILE dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia). Kemajuan yang dicapai oleh konsorsium ini cukup menggembirakan, sehingga diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi kemandirian nasional di bidang ini. Bidang Hankam bersama-sama dengan KKIP menyusun blue print pembangunan industri hankam dan menyarankan pemanfaatan produk riset yang sudah dihasilkan di dalam negeri yaitu, roket pertahanan, pesawat terbang tanpa awak, dan radar. Pengembangan roket untuk pertahanan disarankan untuk terus dilanjutkan melalui institusi konsorsium yang dipimpin oleh LAPAN. Untuk itu perlu dilakukan penguatan tim monitoring, penjagaan kerahasiaan negara, keamanan personil pelaksana uji, dan pembagian kerja antar institusi secara lebih tegas. Dalam proses pengembangan produk diperlukan proses sertifikasi setiap tahap produksi dan pengembangan serta produksi material dasar. Sedangkan untuk produksi diperlukan Total Quality Management System. Komtek ini melaksanakan FGD dengan topik “Kemandirian Teknologi Jaringan Sistem Transmisi Real-Time Jarak Jauh Pesawat Terbang Tanpa Awak Untuk Pengamatan Wilayah Indonesia”. Diperoleh ksimpulan bahwa BPPT, LAPAN dan industri telah mampu menguasai rancang bangun dan rekayasa sistem transmisi data dan video. Untuk itu perlu dibentuk konsorsium yang menggabungkan kemampuan UAV dan sistem transmisi dan pemanfaatannya untuk pengamanan wilayah perbatasan yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan. Bidang Kesehatan dan Obat menyarankan fokus riset pada bahan baku obat, pengembangan vaksin, alat kesehatan, sediaan obat bahan alam dan kebijakan pembiayaan dan mutu pelayanan kesehatan. Perhatian khusus ditujukan pada pengembangan Sel Punca untuk pengobatan. Peninjauan ke Pusat Riset Sel Punca PT Kalbe Farma dan UPT Sel Punca RSCM-FKUI menunjukkan bahwa terapi sel punca merupakan pengobatan masa depan. Penguasaan ilmu dan teknologi sel punca di Indonesia telah berkembang pesat sejajar dengan negara maju. Beberapa dukungan kebijakan pemerintah yang diperlukan antara lain adalah pembenahan terhadap kelembagaan sel punca (Asosiasi, Komite, Konsorsium), dukungan pendanaan yang masih minim, penghapusan hambatan birokrasi untuk penyelenggaraan riset bersama. Diusulkan pula agar


iv

segera disusun Panduan Praktik Klinis (PPK) hingga PNPK, Standarisasi produk sel punca otogenik dan alogenik, dan sosialissi, edukasi serta diseminasi Sel Punca di masyarakat. Bidang Material Maju menyarankan perlunya identifikasi / pemetaan / klarifikasi kebutuhan industri atas teknologi material maju dalam rangka merumuskan kebijakan strategis teknologi material maju. Peninjauan lapangan ke PT. Krakatau Posco oleh DRN menunjukkan kenyataan bahwa bahan baku dan bahan pembantu untuk industri ini hampir seluruhnya masih diimpor sehingga perlu dukungan data eksplorasi bijih besi dan baru bara kokas. Peningkatan daya saing industri baja perlu didukung dengan kebijakan pengaturan baja impor, ketersedian sumber energi yang kompetitif, perlunya peninjauan kembali peraturan tentang B3 untuk slag dan refraktori bekas, dan peningkatan penggunaan baja untuk pembangunan infrastruktur. FGD yang dilaksanakan membahas tentang “Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam”. Salah satu kesimpulan yang diperoleh adalah perlunya perencanaan yang detil dalam pembangunan industri dari hulu sampai ke hilir berikut produknya. Perencanaan ini selanjutnya dijadikan dasar bagi penelitian dan perekayasaan melalui konsorsium. Beberapa produk hilir bidang material maju yang perlu dikembangkan antara lain produk hilir pertokimia, logam tanah jarang, biomass, monasit dll. Sementara itu Bidang Sosial Humaniora menyarankan fokus riset tentang peran korporasi dalam pengentasan kemiskinan khususnya pada sektor ekstraksi. Industri pengolahan produk perikanan mendapat perhatian khusus DRN, dan diperoleh model kemitraan ideal yang dilaukan PT Kelola Mina Laut untuk peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Jawa Timur. Disarankan agar pengembangan kemitraan dilakukan dengan model klaster, harus ada perusahaan penghela (bapak angkat), pemerintah tidak berperan sebagai pemain, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai melalui teknologi dan penerapan standard, skema pembiayaan yang murah dan mudah bagi nelayan, dan menerapkan pendekatan “goal/need oriented” bukan “project oriented”. Dukungan riset perlu diarahkan pada peningkatan kelestarian sumberdaya alam (misalnya perikanan tangkap) sehingga menjamin kegiatan ekonomi ekstraksi secara berkelanjutan (sustainable). Agenda Riset Nasional (ARN) 2016-2019 telah diselesaikan oleh DRN dan diserahkan kepada Menristekdikti dalam kesempatan Sidang Paripurna DRN 9 Agustus 2016. Selanjutnya telah pula dilaksanakan sosialisasi ARN ke Universitas Airlangga, Universitas Pattimura, Universitas Mulawarman dan Universitas Sumatera Utara dengan mengundang berbagai kalangan di propinsi setempat, termasuk diantaranya Dewan Riset Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas kemitraan dengan DRD, selama kurun waktu 2016 berbagai pimpinan DRD telah berkunjung ke kantor DRN untuk berkonsultasi antara lain DRD Propinsi DIY, Jawa Barat, Jambi, NTB, Banten, NTT, Gorontalo, Sumut, Lampung, Kaltim serta Kabupaten Pasuruan, Seruyan, Mentawai, dan Lombok Utara.


v

KATA PENGANTAR Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta‟ala atas diselesaikannya Laporan Tahunan Dewan Riset Nasional 2016 ini. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan DRN selama kurun waktu tahun 2016, yang berisi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh DRN dalam bentuk Rapat Badan Pekerja, Rapat Komtek, Rapat Tim Adhoc, FGD, Seminar, Sidang Paripurna, Kunjungan Lapangan, Sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder. Laporan ini sekaligus menjadi catatan tentang hasil-hasil dan kesimpulan dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh Anggota DRN dan pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjutinya di masa yang akan datang. Bahan utama yang digunakan dalam penyusunan Laporan ini adalah catatan Notulensi yang dibuat para Tim Asistensi, Staf Profesional, dan Ketua Komisi Teknis DRN pada setiap rapat-rapat dan FGD yang dilaksanakan selama tahun 2016. Selain itu, laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka pementauan perkembangan iptek dan sosialisasi ARN juga menjadi bahan penting dalam menyelesaikan laporan ini. Untuk itu, pimpinan DRN mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan laporan ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada para ketua dan anggota Komisi Teknis DRN Bidang Pangan, Energi, Transportasi, TIK, Hankam, Kesehatan dan Obat, Material Maju, dan Sosial Humaniora, yang telah dengan aktif dan semangat tinggi melaksanakan kegiatan selama kurun waktu tahun 2016. Terimakasih pula kepada Tim Sekretariat DRN yang terus menerus mendukung dan memfasilitasi kelancaran kegiatan DRN. Semoga laporan ini bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, Februari 2017 Ketua Dewan Riset Nasional

Dr. Ir. Bambang Setiadi IPU


vi

DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... ii KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... vi DAFTAR ISI................................................................................................................................... vii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 1.1

Latar Belakang ..................................................................................................................... 1

1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................................................. 2 BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN............................................................................................. 3 2.1 Ruang Lingkup ...................................................................................................................... 3 2.2 Pelaksanaan Kegiatan ........................................................................................................... 5 2.2.1 Pelaksanaan Sidang Paripurna ....................................................................................... 5 2.2.1.1 Sidang Paripurna I ................................................................................................ 5 2.2.1.2 Sidang Paripurna II ............................................................................................. 11 2.2.1.3 Sidang Paripurna ke III ...................................................................................... 14 2.2.2 Pelaksanaan Rapat Badan Pekerja dan Audiensi......................................................... 19 2.2.2.1 Rapat Badan Pekerja Tanggal 16 Februari 2016 ............................................... 19 2.2.2.2 Rapat Badan Pekerja DRN Tanggal 10 Maret 2016 .......................................... 23 2.2.2.3 Rapat Badan Pekerja Tanggal 27 April 2016 .................................................... 24 2.2.2.4 Rapat Badan Pekerja Rabu, 14 September 2016 ............................................... 25 2.2.2.5 Rapat BP / Audiensi dengan Menristekdikti .....................................................30 2.2.3 Pelaksanaan Workshop / Lokakarya ........................................................................... 33 2.2.3.1 FGD “Pengembangan Lumbung Pangan Di Merauke Dalam Perspektif Pertanian Ekoregional” ...................................................................................... 33 2.2.3.2 Focus Group Discussion (FGD) Smart Card ..................................................... 38 2.2.3.3 Focus Group Discussion (FGD) “Pengembangan Listrik Bersih untuk Ketahanan Energi yang Berkelanjutan” .............................................................40 2.2.3.4 Focus Group Discussion (FGD) “Kemandirian Teknologi Jaringan Sistem Transmisi Real-Time Jarak Jauh Pesawat Terbang Tanpa Awak Untuk Pengamatan Wilayah Indonesia” ....................................................................... 48 2.2.3.5 Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Dan Percepatan Penelitian Sel Punca Di Indonesia ............................................................................................ 49


vii

2.2.3.6 Focus Group Duscussion: Pengembangan Industri Berbasis SDA, IPTEK – INOVASI.......................................................................................................... 52 2.2.3.7 Focus Group Discussion “Pengembangan Intelligent Transportation System (ITS) Untuk Mendukung Smart City ..................................................... 55 2.2.4 RAPAT-RAPAT KOMISI TEKNIS ................................................................................ 63 2.2.4.1 Komisi Teknis Pangan dan Pertanian................................................................. 63 2.2.4.1.1 Rapat Komtek Pangan Tanggal 5 April 2016........................................... 63 2.2.4.1.2 Rapat Komtek Pangan Tanggal 27 April 2016 ........................................ 66 2.2.4.1.3 Rapat Komtek Pangan Tanggal 20 Juni 2016 .........................................68 2.2.4.1.4 Rapat Komtek Pangan Tanggal 22 September 2016............................... 72 2.2.4.2 Rapat-rapat Komisi Teknis Energi .................................................................... 77 2.2.4.2.1 Rapat Komtek Energi Tanggal 24 Maret 2016 ....................................... 77 2.2.4.2.2 Rapat Komtek Energi Tanggal 26 April 2016 ...................................... 79 2.2.4.2.2 Rapat Komtek Energi Tanggal 2 Agustus 2016 ................................... 81 2.2.4.3 Rapat-rapat Komisi Teknis Transportasi .......................................................... 84 2.2.4.3.1 Rapat Komtek Transportasi Tanggal 4 Juni 2016 ................................. 84 2.2.4.3.2 Rapat Komtek Transportasi Tanggal 10 November 2016.....................90 2.2.4.4 Rapat-rapat Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 92 2.2.4.4.1 Rapat Komtek TIK Tanggal 25 April 2016 ............................................. 92 2.2.4.4.2 Rapat Komtek TIK Tanggal 25 April 2016............................................. 93 2.2.4.4.3 Rapat Komtek TIK Tanggal 10 Mei 2016 ............................................... 94 2.2.4.5 Rapat-rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan ................................... 95 2.2.4.5.1 Rapat Komtek Hankam Tanggal 25 April 2016 ..................................... 95 2.2.4.5.2 Rapat Komtek Hankam Tanggal 2 Mei 2016 ......................................... 96 2.2.4.6 Rapat-rapat Komisi Teknis Kesehatan dan Obat .............................................. 97 2.2.4.6.1 Rapat Komtek Kesehatan dan Obat Tanggal 11 Maret 2016 .................. 97 2.2.4.6.2 Rapat Komtek Kesehatan dan Obat Tanggal 2 September 2016 ........... 99 2.2.4.7 Rapat-rapat Komisi Teknis Material Maju ...................................................... 101 2.2.4.7.1 Rapat Komtek Material Maju Tanggal 28 Maret 2016......................... 101 2.2.4.7.2 Rapat Komtek Material Maju Tanggal 19 Mei 2016 ............................ 103 2.2.4.7.3 Rapat Komtek Material Maju Tanggal 15 September 2016 ................. 104 2.2.4.7.4 Rapat Komtek Material Maju Tanggal 1 November 2016.................... 105 2.2.4.8 Rapat-rapat Komisi Sosial Humaniora ........................................................... 106


viii

2.2.4.8.1 Rapat Komtek Soshum Tanggal 26 April 2016 .................................... 106 2.2.4.8.2 Rapat Komtek Soshum Tanggal 21 Juni 2016 ..................................... 107 2.2.5 Rapat-rapat Tim Adhoc ............................................................................................. 109 2.2.5.1 Rapat Tim Adhoc Tanggal 20 Mei 2016 ........................................................... 109 2.2.5.2 Rapat Tim Adhoc Tanggal 14 Juni 2016........................................................... 110 2.2.5.3 Rapat Tim Adhoc Tanggal 3 Oktober 2016 ...................................................... 112 2.2.6 Kunjungan Kerja Lapangan ........................................................................................ 113 2.2.6.1 Kunjungan ke Stem Cell and Cancer Center Kalbe Farma ................................ 113 2.2.6.2 Kunjungan ke Unit Pelayanan Teknis Stem Cell RSCM / FKUI ....................... 114 2.2.6.3 Kunjungan ke Pusat Teknologi Kedirgantaraan dan Pusat Teknologi Roket – LAPAN ............................................................................................................ 115 2.2.6.4 Kunjungan ke PT Krakatau Posco ..................................................................... 116 2.2.6.5 Kunjungan Lapang Ke Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Pusat Penelitian Teh Dan Kina Gambung Serta Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur ............................................................................................................ 119 2.2.6.6 Kunjungan ke Ke Mini Plant dan PT Kelola Mina Laut – Jawa Timur ........... 128 2.2.6.7 Kunjungan Lapangan Ke Pemkot Surabaya, PT Pelindo II dan PT PAL. ........ 129 2.2.6.8 Kunjungan Lapang Ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang ... 134 2.2.7 Sosialisasi Agenda Riset Nasional .............................................................................. 137 2.2.7.1 Sosialisasi Agenda Riset Nasional di Surabaya ................................................ 137 2.2.7.2 Sosialisasi ARN di Makassar (9 Desember 2016) ............................................ 141 2.2.7.3 Sosialisasi ARN di Kalimantan Timur (20 Desember 2016) .......................... 145 2.2.7.4 Sosialisasi ARN di Sumatera Utara (20 Desember 2016) ............................. 148 2.2.8 Kerjasama Kemitraan dengan Dewan Riset Daerah.................................................. 154 2.2.8.1 Kunjungan Konsultasi DRD ke DRN ................................................................ 154 2.2.8.2 DRN Menghadiri Acara DRD ........................................................................... 158 2.2.9 Kunjungan / Kegiatan Dewan Riset Nasional Ke Luar Negeri ................................. 160 BAB III. PENUTUP ...................................................................................................................... 161 Lampiran 1. Anggota Dewan Riset Nasional Periode 2015-2018............................................... 162


ix

BAB I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Dewan Riset Nasional (DRN) adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan hukum pembentukan DRN adalah Pasal 19 Ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa “untuk mendukung Menteri dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah membentuk Dewan Riset Nasional yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Status DRN selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional. Keanggotaan DRN berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Anggota DRN diangkat oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk periode keanggotaan 3 tahun dan dapat diperbaharui untuk satu periode berikutnya. Pada periode 2012-2014, jumlah anggota DRN adalah sebanyak 63 orang yang terbagi ke dalam 8 Komisi Teknis yaitu (1) Pangan & pertanian, (2) Energi, (3) Teknologi Transportasi, (4) Teknologi Informasi & Komunikasi, (5) Teknologi Pertahanan & Keamanan, (6) Teknologi Kesehatan & Obat, (7) Teknologi Material Maju, dan (8) Sosial Humaniora. Tugas DRN sebagaimana diuraikan Pasal 4 Perpres Nomor 16/2005 adalah : (1) membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (2) memberikan berbagai pertimbangan kepada menteri dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Lampiran II Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No 521/M/Kp/IX/2015 menetapkan Fokus Tugas DRN Periode 2015-2018 yaitu (1) Merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan Agenda Riset Nasional, (2) Memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam perumusan arah dan prioritas utama pembangunan iptek, (3) Memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional Iptek, Sistem Inovasi nasional (SINas), dan kebijakan strategis iptek lainnya, (4) Melaksanakan pemantauan perkembangan iptek dan kebutuhan iptek untuk pembangunan, dan (5) Menjalin hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Dewan Sejenis di tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan tugas menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan masukan tentang arah, prioritas dan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, maka DRN melaksanakan berbagai kegiatan terutama dalam bentuk Sidang Paripurna, rapat-rapat, FGD, Lokakarya (Workshop) dan kunjungan ke lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan baik secara paripurna (melibatkan semua anggota DRN) maupun dalam Rapat Komisi Teknis yang membahas substansi sesuai dengan bidang fokus. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut disusun output tahun 2016 berupa rekomendasi sebagai masukan kepada pemerintah melalui Menteri Riset dan Teknologi, dalam bentuk Policy Brief, dan Buku Agenda Riset Nasional 2016-2019.

1.2

Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh DRN secara umum adalah menghasilkan rekomendasi dalam rangka membantu dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Riset dan Teknologi dalam merumuskan arah, prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah dapat dirumuskannya masukan bagi Manteri yang meliputi: a. b. c. d. e.

Arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; Kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem Inovasi nasional (SINas), dan kebijakan strategis iptek lainnya, Pemantauan umum perkembangan iptek, dan; Hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam kerangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Sistem Inovasi di tingkat Nasional dan Daerah.


2

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN 2.1 Ruang Lingkup Sesuai dengan statusnya sebagai lembaga non struktural yang dibentuk untuk menggali pemikiran dan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Riset Nasional sebagian besar adalah dalam bentuk sidang dan rapat serta kunjungan ke lapangan. Sidang atau rapat terdiri dari Sidang Paripurna, Rapat Badan Pekerja, Rapat Komisi Teknis, Rapat Panitia Ad-hoc, Lokakarya/ Workshop dan Focus Group Discussion (FGD). Sedangkan kunjungan ke lapangan dilakukan ke barbagai pusat unggulan iptek atau industri dalam rangka pemantauan perkembangan iptek, sosialisasi ARN dan memenuhi undangan dari berbagai daerah, terutama Dewan Riset Derah untuk pelantikan anggota DRD atau seminar/workshop. Sidang Paripurna yang merupakan otoritas tertinggi membahas masalah-masalah antara lain membahas Rencana Kerja, Laporan Badan Pekerja, Laporan Sekretaris, Laporan Komisi Teknis, pembahasan topik yang relevan dan penyampaian hasil-hasil DRN. Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DRN dan wajib diikuti oleh semua anggota DRN. Setiap anggota mempunyai hak yang sama, yaitu hak bicara dan mengeluarkan pendapat, hak usul dan mendukung usul perubahan suatu rancangan yang sedang dibahas dan hak memilih. Sidang Paripurna diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sidang Paripurna dapat pula dihadiri oleh pihakpihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang atau mengundang pembicara atau narasumber yang terkait dengan program Dewan Riset Nasional. Rapat Badan Pekerja membahas masalah-masalah antara lain (a) perumusan tindak lanjut keputusan Sidang Paripurna (b) penyelenggaraan koordinasi dan hubungan antar Komisi Teknis, (c) penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usulan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Riset Nasional, (d) perumusan rencana kerja, (e) pembentukan Panitia Ad Hoc. dan (e) penyusunan laporan pertanggung jawaban untuk disampaikan pada Sidang Paripurna. Rapat Badan Pekerja dihadiri oleh anggota Badan Pekerja yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh Ketua Komtek. Hasil rapat Badan Pekerja dituangkan dalam bentuk risalah atau notulensi rapat yang disiapkan oleh Sekretariat, disetujui oleh Sekretaris Dewan Riset Nasional dan disampaikan kepada seluruh anggota Badan Pekerja. Rapat Badan Pekerja diadakan minimal satu kali dalam dua bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Rapat Badan Pekerja dipimpin oleh Ketua Dewan Riset Nasional dan dapat mengundang narasumber yang terkait dengan materi rapat Badan Pekerja. Rapat Komisi Teknis membahas pelaksanaan tugas Komisi Teknis masing-masing sesuai bidangnya. Rapat ini dihadiri oleh Anggota Komisi Teknis dan Asisten Komisi Teknis dan dapat dihadiri oleh Sekretaris Dewan Riset Nasional. Rapat Komisi Teknis diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komisi Teknis. Rapat Komisi Teknis dapat mengikutsertakan Dewan Riset Daerah, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan. Hasil rapat Komisi Teknis dituangkan dalam bentuk risalah atau notulensi rapat yang disiapkan oleh Asisten Komisi Teknis, disetujui oleh Ketua Komisi Teknis dan disampaikan kepada seluruh anggota Komisi Teknis yang bersangkutan. Laporan Tahunan DRN - 2016

3

Rapat Panitia Ad Hoc menyusun penyelesaian masalah-masalah khusus yang sudah ditetapkan oleh Badan Pekerja. Sasaran, kurun waktu dan biaya kegiatan Panitia Ad Hoc diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang disiapkan oleh Badan Pekerja. Apabila diperlukan Panitia Ad Hoc dapat dibantu oleh Tim Asistensi dan Staf Profesional. Panitia Ad Hoc melaporkan hasil kerjanya kepada Badan Pekerja. Komisi Teknis atau gabungan beberapa Komisi Teknis dapat menyelenggarakan Lokakarya (Workshop) atau Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas topik tertentu. Kerangka Acuan Lokakarya / FGD disiapkan oleh Ketua Komisi Teknis atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Teknis dan dibantu oleh Asisten Komisi Teknis. Persiapan dan penyelenggaraan Lokakarya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Riset Nasional. Lokakarya dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta. Pelaporan hasil lokakarya disusun oleh Asisten Komisi Teknis dibantu oleh Staf Profesional dan disetujui oleh Ketua Komisi Teknis. Kunjungan kerja ke lapangan dilakukan oleh Komtek DRN untuk mendalami permasalahan iptek yang dihadapi oleh lembaga iptek atau industri, untuk kemudian dibahas dan diformulasikan sebagai rumusan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah melalui menristekdikti. Kunjungan lapangan ini dilaksanakan sebagai implementasi dari salah satu fokus tugas DRN yaitu melakukan pemantauan perkembangan iptek. Sosialisasi Agenda Riset Nasional (ARN), sesuai dengan judulnya dilaksanakan untuk mensosialisasikan ARN kepada seluruh kalangan masyarakat ilmiah dan instansi litbang pemerintah maupun swasta. Acara sosialisasi dilaksanakan bekerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka di ibu kota propinsi sebagai tuan rumah. Bentuk kegiatan adalah pertemuan dengan mengundang peserta dari berbagai kalangan, terutama perguruan tinggi negeri atau swasta, DRD, Lembaga Litbang, SKPD, dan Lembaga Litbang Pemerintah atau Swasta. Pemaparan dilakukan oleh anggota DRN dilanjutkan dengan diskusi dan pendalaman. Sesuai dengan salah satu fokus tugasnya, DRN menjalin hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam kerangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Sistem Inovasi di tingkat Nasional dan Daerah. Kerjasama dengan DRD dilakukan antara lain dengan mengundang pimpinan DRD untuk hadir dalam Sidang Paripurna dan Workshop yang dilaksanakan DRN. Pada beberapa kesempatan Workshop, perwakilan DRD diminta untuk menjadi pembicara. Selain itu, Ketua DRN beberapa kali diundang ke berbagai DRD baik tingkat Kabupaten mapun Tingkat Propinsi untuk memberikan key note speech, dalam acara yang dilaksanakan oleh DRD. Beberapa personil dari DRD melakukan kunjungan ke Sekretariat DRN guna melaksanakan diskusi dengan DRN menyangkut berbagai hal, terutama berkaitan dengan kerjasama antara DRN dan DRD. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama internasional, DRN melaksanakan kerjasama dengan berbagai Dewan Riset sejenis di tingkat regional maupun internasional. Kerjasama dengan NRC Phillipines, Thailand dan Vietnam masih dilakukan dalam kontek pengembangan Inovasi untuk Pembangunan Inklusif (Innovation for Inclusive Development). Selain itu DRN aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi lainnya di tingkat internasional.


4

2.2 Pelaksanaan Kegiatan 2.2.1 Pelaksanaan Sidang Paripurna 2.2.1.1 Sidang Paripurna I Dewan Riset Nasional menyelenggarakan Sidang Paripurna dan Seminar Nasional “Sinergi Pendidikan Tinggi, Riset dan Bisnis Melalui Inovasi Untuk Daya Saing Bangsa” di Ball Room Hotel Royal Surakarta Heritage – Solo pada tanggal 9 Agustus 2016. Acara yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke 21 tersebut dibuka oleh Menristekdikti Prof H. Muhamad Nasir, Ph.D. Ak., dan menghadirkan pembicara kunci Prof Dr. Ing. B.J. Habibie. Acara pembukaan dihadiri oleh seluruh Eselon I Kemristekdikti, Anggota DRN, Ketua DRD Propinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, AIPI, DPT, Lembaga Eijkman, Rektor Perguruan Tinggi, LPNK, Balitbangda, Pemda Solo, Pengusaha (KADIN dan APINDO) serta para peneliti, perekayasa dan berbagai mass media, dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang. Dalam rangkaian pembukaan seminar, dilaksanakan pula penyerahan secara simbolis buku Agenda Riset Nasional (ARN) 2016-2019 oleh Ketua DRN kepada Menristekdikti, dan dari Menristekdikti kepada perwakilan PT, LPNK, Litbang dan DRD. Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan penyerahan penghargaan dari Lembaga Eijkman kepada Prof BJ Habibie sebagai pendiri lembaga tersebut.

Gambar 1.

Ketua DRN menyampaikan Sambutan Laporan Penyelenggaraan Sidang Paripurna dan Seminar “Sinergi Pendidikan Tinggi, Riset dan Bisnis Melalui Inovasi Untuk Daya Saing Bangsa”.

Setelah acara pembukaan, dilasanakan sidang pleno yang menghadirkan pembicara Dr. Yanuar Nugraha, Deputi II Staf Khusus Kepresidenan; Dr. Jumain Appe, Dirjen Penguatan Inovasi; Ganjar Pranowo SH, Gubernur Jateng, Prof Herry Suhardiyanto, Rektor IPB; dan Dr. Bambang Setiadi, Ketua DRN, dengan moderator Prof Sudharto P. Hadi, Wakil Laporan Tahunan DRN - 2016

5

Ketua DRN. Pada siang harinya dilaksanakan sidang komisi I dan II yang membahas topik inovasi untuk pembangunan daerah dan inovasi untuk pembangunan industri. Komisi I yang membahas Inovasi Untuk Pembangunan Daerah menghadirkan pembicara dari DRD DIY Yogyakarta (Ir. Bayudono); DRD Jawa Barat (Dr. Berna S. Ermaya); Ketua Komtek Soshum DRN (Dr.Lala M. Kolopaking) dan Ketua Solo Technopark ( L. Sumadi M.Si), dengan moderator Dr. Kuskrido Ambardi - Anggota Komtek Soshum DRN. Untuk Komisi II yang membahas Inovasi Untuk Industri dihadirkan pembicara Dirut PT. Kalbe Farma (Dr. Boenjamin Setiawan), PT. Bubu Kreasi Perdana (Sintha W Dhanuwardoyo MBA), Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM (Prof Dr Eni Harmayani), dan Kepala Pusat Inovasi LIPI (Dr. Nurul Taufiqu Rohman), dengan Moderator Dr. Haryono, Kakomtek Pangan DRN. Ketua DRN dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa sebuah negara yang sedang melakukan pembangunan harus ditopang dengan empat pilar penting, mulai dari keterampilan tenaga kerja, bisnis yang efisien, kemampuan bersaing, dan riset yang fokus. Agenda Riset Nasional (ARN) yang disusun oleh DRN merupakan salah satu pilar pembangunan. Dinyatakan pula bahwa riset itu penting bagi suatu bangsa, tetapi menjadi tidak penting apabila dilakukan tanpa agenda. ARN merupakan rujukan untuk melaksanakan riset di Indonesia, baik bagi perguruan tinggi, badan litbang pusat dan daerah, industri dan lembaga riset lainnya. Agenda riset tersebut harus didukung dengan pendanaan yang memadai dan dilaksanakan dalam bentuk konsorsium yang dibimbing oleh DRN untuk menghasilkan produk target yang nyata dan bermanfaat.

Gambar 2. Sambutan (Key Note Speech) Menristekdikti pada Sidang Paripurna dan Seminar “Sinergi Pendidikan Tinggi, Riset dan Bisnis Melalui Inovasi Untuk Daya Saing Bangsa”. Menristekdikti Prof Muhammad Nasir PhD. Ak., dalam kata sambutannya mengemukakan bahwa Peringatan Hakteknas kali ini dilaksanakan di daerah agar masyarakat mengenali riset yang menghasilkan inovasi dan dapat menggerakkan ekonomi daerah. Riset akan menghasilkan inovasi, dan inovasi penting untuk kemandirian dan daya saing bangsa. Dalam era persaingan yang semakin hebat, tidak mungkin kita dapat bertahan Laporan Tahunan DRN - 2016

6

tanpa inovasi. Dewan Riset Nasional membantu Kemristekdikti untuk mendorong riset yang lebih baik dan menghasilkan inovasi yang lebih unggul melalui perumusan agenda riset dan pendampingan dalam pelaksanaan riset dan inovasi. Selanjutnya Menristekdikti mengingatkan dua hal penting dalam memperkuat riset dan inovasi, yaitu (1) mengembangkan sumberdaya (SDM, Sarana & Prasarana) sehingga menghasilkan riset dan inovasi secara lebih baik, dan (2) Membenahi regulasi-regulasi yang menghambat sehingga peneliti dapat melaksanakan riset dengan lebih baik. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Permenkeu No 106/2016 yang mengatur bahwa pertanggungjawaban riset tidak lagi berbasis aktivitas, tetapi berbasis output / hasil. Menristekdikti juga menyampaikan berbagai insentif yang diberikan untuk para akademisi dan periset yang berhasil menerbitkan publikasi ilmiah internasional, menghasilkan prototipe, paten, dan upscaling. Secara khusus Menristekdikti menugaskan kepada DRN untuk mendukung Kemristekdikti dalam mensinergikan semua stakeholder dalam bentuk klaster kegiatan riset dan industri. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan pusat pusat keunggulan riset dan TRL (Technology Readiness Level) yang telah dicapai untuk teknologi tertentu. Klaster tersebut meliputi bidang pangan, bidang kesehatan dan obat, TIK, Transportasi, Energi, Hankam, dan Material Maju.

Gambar 3. Keynote Speech oleh Prof BJ Habibie. Prof BJ Habibie dalam sambutannya menyampaikan bahwa DRN didirikan dalam satu nafas dengan proses tinggal landas bangsa Indonesia. DRN didirikan untuk mempersiapakan kerangka tinggal landas bangsa Indonesia memasuki abad yang akan datang. Sektor yang dikembangkan dimulai dengan industri strategis seperti industri pesawat terbang yang pada saat dimulai hanya 20 orang dan meningkat menadi 48.000 orang. Sangat disayangkan pada saat reformasi, industri ini dihancurkan sehingga sumber daya manusia yang telah terhimpun menyebar ke berbagai negara. Peristiwa tersebut perlu dijadikan pengalaman agar tidak terlalu berkonsentrasi pada teknologi, tetapi melupakan pengamanan undang-undangnya. Oleh karena itu tepat sekali Menristekdikti mengemukakan pentingnya pembenahan perundang-undangan. Beliau menyampaikan Laporan Tahunan DRN - 2016

7

bahwa pembangunan iptek yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dinilai “on the track”. Dewan Riset Nasional merupakan komponen penting yang dibutuhkan bangsa kita. Kalau DRN dimatikan, tinggal tunggu waktunya bangsa ini tidak ada artinya. Prof Habibie menyampaikan rasa syukurnya bahwa estafet pembangunan iptek terus berjalan dan bisa menyaksikannya. Beliau berpesan agar kita jangan lelah, selalu menjadi ujung tombak, jangan ingin jadi pahlawan, dan tetap low profile. Pembangunan industri strategis saat ini seharusnya bisa lebih baik karena dukungan infrastruktur sudah lebih baik. Yang penting adalah kita bisa memanfaatkan jam kerja bangsa Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa, artinya nilai tambah produk dinikmati oleh bangsa Indonesia. Para narasumber pada sidang pleno menyampaikan berbagai masukan untuk meningkatkan riset dan inovasi untuk daya saing bangsa. Dr Yanuar Nugraha menyatakan bahwa untuk dapat bersaing, negara harus mempunyai visi, arah, dan prioritas. Prioritas riset jangan terlalu banyak, dan secara nasional pembangunan difokuskan pada bidang pangan, maritim, energi, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, ditambah dengan reformasi birokrasi dan industri pariwisata. Dikemukakan pula perlunya menempatkan riset sebagai dasar perumusan kebijakan (evidence based policy). Selain itu bagaimana kita yang bekerja di ranah riset dapat membantu mengatasi masalah pemerintah di bidang penanganan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Menristekdikti dan DRN saatnya untuk menata tata kelola riset yang meliputi manajemen kelembagaan, menempatkan DRN sebagai otoritas keilmuan dan menjadikan ARN sebagai rukukan riset. Dirjen penguatan inovasi Dr. Jumain Appe menyampaikan bahwa inovasi harus sampai ke bisnis. Tetapi peraturan perundangan yang ada (UU 18/2002) belum mampu mendorong proses hilirisasi dan komersialisasi riset. Selain itu ada peraturan yang menghambat, misalnya dosen yang bekerja di industri harus meninggalkan status dosen, demikian juga di bidang kesehatan dll. Dikemukakan pula kenyataan bahwa sedikit sekali kegiatan riset yang berorientasi market, sebagian besar riset bersifat “supply approach”. Untuk itu perlu disiapkan regulasi yang mempercepat proses inovasi, sehingga kegiatan riset sejalan dengan pembangunan industri.

Gambar 4. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo SH sebagai salah satu narasumber. Laporan Tahunan DRN - 2016

8

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo SH, menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan yang membutuhkan dukungan riset dan inovasi. Salah satu contoh adalah kelangkaan kedele yang dikeluhkan industri tempe. Permasalahannya adalah para birokrat merespon masalah dengan 3 hal yaitu cepat, mudah, dan murah ditambah transparan dan akuntabel. Sementra itu kegiatan riset sering kali membutuhkan waktu sehingga sering tertinggal. Untuk itu perlu ditemukan mekanisme yang mempererat antara birokrat dengan periset. Rektor IPB menyampaikan bahwa iptek adalah kunci pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu penguasaan dan peningkatan keunggulan iptek perlu terus dilakukan. IPB telah menghasilkan berbagai produk teknologi yang dapat dan telah dimanfaatkan untuk pembangunan. Pada initinya , produktivitas dan efisiensi hanya baik untuk bertahan, tetapi untuk berkembang harus dengan inovasi. Pada giliran terakhir Ketua DRN menyampaikan bahwa inovasi selama ini masih dlam wacana. Berbagai konsep dan program pengembangan inovasi telah dicanangkan, namun tidak dapat berkelanjutan. Hal ini terjadi karena selama ini tidak ada dasar hukum yang dapat mendorong riset menjadi inovasi dan dimanfaatkan oleh industri untuk menumbuhkan perekonomian. Untuk itu perlu dilakukan amandemen UU 18/2002 yang memasukkan unsur inovasi. Pada sessi sidang komisi A dan B yang membahas inovasi untuk pembangunan daerah (A) dan inovasi untuk industri (B) diperoleh berbagai kesimpulan. Untuk komisi A diperoleh kesimpulan bahwa DRD perlu ditingkatkan peranannya sebagai ujung tombak penerapan inovasi di daerah. Untuk itu peran DRD perlu diperkuat dengan regulasi yang berlaku di seluruh Indonesia yang menggambarkan proses bisnis DRD yang lebih jelas. Selain itu akan dikembangkan data base DRD dan menghubungkan jaringan website DRD seluruh Indonesia dengan Website DRN. Pada Komisi B diperoleh kesimpulan bahwa hasil-hasil riset yang telah tersedia di berbagai unit litbang perlu dijembatani secara lebih intensif untuk membangun “start up industri”. Untuk membangun start up company selain membutuhkan seed money, diperlukan juga dukungan mentoring yang tepat. Selain itu diperlukan pula dukungan regulasi, konektivitas, pembinaan SDM dan iptek. Saran selanjutnya adalah, dalam era ekonomi digital maka dunia usaha dan birokrat harus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan pertumbuhan keuntungan ekonomis dan kemampuan inovasi. Dalam kesempatan sidang paripurna tersebut dilaksanakan juga acara penyerahan buku ARN dari Ketua DRN kepada Menristekdikti, dan dari Menristekdikti kepada perwakilan perguruan tinggi, LPK, LPNK, Swata dan DRD. Selain itu dilaksanakan juga penandatanganan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam Konsorsium Smart Card yang diinisiasi oleh Komtek TIK DRN. Penyerahan cinderamata dari Lembaga Eijkman kepada Prof. BJ Habibie juga dilaksanakan pada salah satu segmen acara tersebut.


9

Gambar 5. Penyerahan Buku Agenda Riset Nasional 2016-2019 oleh Ketua DRN kepada Menristekdikti.

Gambar 6. Penandatanganan Konsorsium “Smart Card” yang dibiayai oleh Kemristekdikti di bawah Supervisi DRN. Salah satu penandatangan adalah Rektor ITB Prof Kadarsah.


10

Gambar 7. Penyampaian Penghargaan Kepada Prof BJ Habibie dari Lembaga Eijkman. 2.2.1.2 Sidang Paripurna II Sidang Paripurna ke 2 Tahun 2016 Dewan Riset Nasional diselenggarakan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 dengan menggelar Seminar Nasional “Mencari Terobosan Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional”, yang dilaksanakan di Auditorium Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat. Seminar ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan berbagai Komisi Teknis DRN ke berbagai pusat unggulan iptek dan industri di berbagai daerah. Sebelumnya DRN melakukan kunjungan ke UPT Stem Cell RSCM/FKUI, Pusat Teknologi Penerbangan dan Pusat Teknologi Roket LAPAN, PT Kelola Mina Laut, PT. Krakatau Posco, Pemkot Surabaya, PT. Pelindo III, dan PT. PAL. Dalam kunjungan tersebut berhasil dihimpun berbagai kendala dan permsalahan dan usulan jalan keluar yang perlu dibahas di tingkat nasional.


11

Gambar 8. Suasana Sidang Paripurna II DRN di Auditorium BPPT. Seminar didahului oleh pemaparan oleh Ketua DRN yang menyampaikan pentingnya riset dan inovasi dalam meningkatkan daya saing nasional. Selanjutnya disampaikan key note speech oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan yang menyampaikan kemajuan yang telah dicapai oleh Ristekdikti dan kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan.

Gambar 9. Sambutan Ketua DRN pada Sidang Paripurna II DRN 2016. Pada sessi pertama, sidang dipimpin oleh Dr. Irnada Laksanawan menampilkan Dr. Jumain Appe, Dirjen Penguatan Inovasi, Pimpinan PT PAL (Tjahjono Yudo, M.Sc), Pimpinan PT INKA (Ir. Tri Hardono), dan PT. Krakatau Posco (Dr. Achmad Sobandi). Dalam sessi ini dibahas permasalahan dan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan Laporan Tahunan DRN - 2016

12

daya saing industri perkapalan, perkeretaapian dan industri baja. Sementara itu Dirjen Penguatan Inovasi memaparkan kebijakan makro yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri strategis tersebut.

Gambar 10. Para Narasumber dalam SP II DRN dengan moderator Dr. Irnanda Laksanawan.

Pada sessi kedua, pada siang hari, dilakukan presentasi yang membahas permasalahan dan solusi untuk peningkatan daya saing industri pangan, kesehatan dan industri hankam. Sessi ini dimoderatori oleh Wakil Ketua DRN, Prof. Sudharto P. Hadi dan menampikan pembicara Ir. Muhammad Nadjikh (PT Kelola Mina Laut), Dr. Rika Andiarti (Deputi LAPAN), Dr. dr. Ismail HD, Sp.OT(K) (UPT Stem Cell RSCM), dan Ir. Rizky Ferrianto MA (Deputi Bappenas). Sebagaimana pada sessi pertama, diskusi membahas dukungan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri perikanan, kesehatan dan penerbangan.

Gambar 11. Foto Bersama Para Peserta SP II DRN pada akhir acara. Laporan Tahunan DRN - 2016

13

Hasil seminar ini dirumuskan sebagai masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta dijadikan bahan untuk penyempurnaan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang saat ini sedang dalam tahap pematangan. Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari Seminar ini adalah sebagai berikut: 

Kemandirian dapat dapat terjadi bila belanja pemerintah terus mendukung /based load, difasilitasi dengan dukungan infrastruktur nasional, falilitas, dukungan prospek bisnis dan pemasaran.



Inovasi merupakan suatu managemen proses yang sifatnya holistik dan spesifik, dimana unsur-unsur penting yang perlu dikembangkan adalah: (i) kelembagaan, (ii) sasaran yang ingin dicapai (quick win), (iii) jabaran dalam perencanaan (road map), (iii) diperlukan terobosan model pembiayaan (block-grant and multi-years)/ model Malaysia, (iv) dukungan pengadaan, (v) diperlukan kerjasama / kemitraan baik ditingkal nasional (misal Patent) maupun internasional (misal G-20).



Berbagai kebijakan anggaran diperlukan, yakni: (i) bea komponen yang harus diimport/ komponen yang belum di produksi di dalam negeri, (ii) kebijakan perpajakan produk industri yang dihasilkan, (iii) inovasi untuk penurunan ongkos produksi (cost reduction), dan (iv) pengurangan bunga pinjaman bank



Dalam upaya kemandirian, maka pengembangan pengobatan dengan sel punca (stem cells) diperlukan dukungan kelembagaan: (i) lembaga riset sel punca (Stem Cell Institutes), dan (ii) rumah sakit khusus sel punca (Stem Cells hospital).



Kemandirian industri perikanan ditentukan oleh klaster industri yang terintegrasi dalam suatu kemitraan yang kreatif, yang dikendalikan industri hilir sebagai Bapak Angkat, dengan skema pebiayaan yang relatif murah, berdasarkan pada permintaan kebutuhan / pasar, dan dukungan pemerintah dalam pemberian infrastruktur, kepastian hukum dan keamanan.

2.2.1.3 Sidang Paripurna ke III Sidang Paripurna ke 3 Tahun 2016 Dewan Riset Nasional dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dengan menggelar Seminar Nasional “Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi Untuk Pembangunan Daya Saing Daerah”, yang dilaksanakan di Hotel Millenium Sirih, Jalan Fakhruddin No 3 Jakarta Pusat. Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan (1) Menginventarisasi masalah-masalah yang dihadapi lembaga riset, intermediator, dan pengguna dalam mewujudkan inovasi untuk pembangunan daerah; (2) Mengidentifikasi kebijakan dan program peningkatkan peran pelaku riset, intermediator dan pengguna iptek untuk peningkatan kemandirian daya saing; dan (3) Mengembangkan model peran Lembaga Riset Daerah dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing;


14

Gambar 12. Para Peserta SP III DRN yang diselenggarakan di Hotel Millenium Sirih. Seminar didahului oleh sambutan pembukaan oleh Ketua DRN yang menyampaikan pentingnya riset dan inovasi dalam meningkatkan daya saing nasional. Selanjutnya disampaikan key note speech oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ristekdikti yang menyampaikan kemajuan yang telah dicapai oleh Ristekdikti dan kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan.

Gambar 13. Para Keynote Speakers dalam SP III DRN dengan Sekjen Kemristekdikti, Wagub DI Yogyakarta, dan Prof Richard Menko Pada sessi pertama, sidang menampilkan Prof. Dr. Richard Mengko dan Gubernur DI Yogyakarta yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sri Paku Alam. Pada kesempata itu Prof Richard Mengko memaparkan topik “Menuju Undang-undang Inovasi” yang menjelaskan pentingnya inovasi. Disampaikan bahwa menumbuhkan inovasi masih sering dianggap Laporan Tahunan DRN - 2016

15

sebagai menumbuhkan bonus pembangunan, seharusnya menumbuhkan inovasi dianggap sebagai antisipasi terhadap ancaman masa depan. Inovasi tersebut tidak akan tumbuh tanpa penguasaan iptek yang dihasilkan melalui kegiatan R&D. Paduka Sri Paku Alam menyampaikan paparan tentang Peran Ipteks dalam Menata Pembangunan Daerah. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa peran Dewan Riset Daerah di DIY cukup vital dalam penyelenggaraan pembangunan di DIY. DRN berperan stretegis dalam mendukung pembangunan daerah dan terjadi pergeseran peran DRD dari semula sebagai penyusun kebijakan menjadi “brain trust” atau “think tank” Kepala Daerah. DRD juga berperan penting sebagai jembatan antara peneliti dan pengguna. Selain itu DRD juga berperan penting dalam mendorong terwujudnya masyarakat inovator.

Gambar 14. Para Ketua Komtek sebagai Narasumber dalam SP III DRN dengan moderator Prof Sudharto P Hadi. Pada sessi kedua, dilakukan presentasi oleh para Ketua Komisi Teknis DRN yang memaparkan perkembangan iptek dan inovasi di bidang fokusnya masing-masing. Sesi ini dipimpin oleh moderator Wakil Ketua DRN yaitu Prof Dr. Sudharto P. Hadi. Presentasi Komtek Kesehatan Obat disampaikan oleh Dr Trisa Wahyuni Putri, Komtek Material Maju oleh Dr. Utama Padmadinata, Komtek Energi oleh Dr. Arnold Sutrisnanto, Komtek TIK oleh Dr. Basuki Yusuf Iskandar, Komtek Transportasi oleh Prof Dr. Bambang Subagyo, Komtek Hankam oleh Drs. Bambang S Tejasukmana Dipl Ing, Komtek Soshum oleh Dr. Lala M Kolopaking, dan Komtek Pangan dan Pertanian oleh Dr. Haryono, MSc.


16

Gambar 15. Ketua Komtek Material Maju DRN sedang menyampaikan Progres Komteknya dalam SP III DRN. Pada Sessi siang hari setelah Ishoma, dibahas permasalahan yang berkaitan dengan peran lembaga iptek di daerah dalam mendukung saya saing daerah. Pada kesempatan tersebut ditampilkan 3 pembicara yaitu Dr, Wahyudi dari DRD Jatim, Prof Siti Subandiah dari UGM dan Ir. Husni Jamal dari DRD Jambi. Diskusi dimideratori oleh Sekretaris DRN Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc.

Gambar 16. Sekretaris DRN menjadi moderator pada sessi III Sidang Paripurna III DRN. Beberapa kesimpulan dari acara seminar ini antara lain adalah bahwa inovasi sangat penting sebagai kunci tumbuhnya daya saing dan kemandirian bangsa. Untuk menumbuhkan Laporan Tahunan DRN - 2016

17

inovasi diperlukan perubahan paradigma dari kekuasaan (kewenangan) ke regulasi. Payung regulasi membentuk sebuah sistem menjamin kondisi yang kondusif pengembangan iptek. Regulasi dimaksud bukan hanya memungkinkan pengembangan iptek sebagai wahana syarat hidup tetapi juga sebagai syarat tumbuh. Payung hukum diperlukan untuk menjamin keberadaan DRN yang membantu Pemerintah merumuskan arah dan prioritas pengembangan dan penerapan iptek. Eksistensi DRD di provinsi bukan hanya sebagai perumus kebijakan pengembangan ipteks didaerah, tetapi juga sebagai pendamping pengembangan inovasi daerah, think tank masalah-masalah crucial dan aktual didaerah. Diusulkan peran DRD perlu dituangkan dalam peraturan. Selanjutnya hasil seminar ini akan dirumuskan sebagai masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta dijadikan bahan untuk penyempurnaan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang saat ini sedang dalam tahap pematangan. Beberapa kempulan yang dihasilkan dari Seminar ini adalah sebagai berikut: 1. Salah satu tugas DRN adalah menjalin hubungan kemitraan dengan DRD dalam kerangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Sistem Inovasi di tingkatNasional dan Daerah. 2. S.idang Paripurna III diagendakan untuk memetakan peran dan posisi DRD, mencari model DRD yang mampu mendorong tumbuhnya inovasi untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 3. Para key note speakersmemberikan arahan tentang pentignya inovasi sebagai kunci tumbuhnya daya saing dan kemandirian bangsa. 4. Butir 3 menjadi sangat penting mengingat peringkat daya saing kita sekarang berada di level 41, turun dari level 38, dari 135 negara. 5. Untuk menumbuhkan inovasi diperlukan perubahan paradigma dari kekuasaan (kewenangan) ke regulasi. Payung regulasi membentuk sebuah sistem menjamin kondisi yang kondusif pengembangan iptek. Regulasi dimaksud bukan hanya memungkinkan pengembangan iptek sebagai wahana syarat hidup tetapi juga sebagai syarat tumbuh. 6. Payung hukum sebagaimana butir 5, diperlukan untuk menjamin keberadaan DRN yang membantu Pemerintah merumuskan arah dan prioritas pengembangan dan penerapan iptek 7. Eksistensi DRD di provinsi yang termasuk kateori berkembang memiliki fungsi bukan hanya sebagai perumus kebijakan pengembangan ipteks didaerah, tetapi juga sebagai pendamping pengembangan inovasi daerah, think tank masalah-masalah crucial dan aktual didaerah. Di Yogyakarta misalnya memberikan masukan tentang rencana pembangunan bandara di Kulonprogo yang menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. 8. Pada sesi 2, delapan komtek DRN menyampaikan isu-isu aktual dibidangnya, highlight agenda riset yang tertuang di ARN masing-masing bidang, hasil pemantauan perkembangan iptek masing-masing bidang dan program dan kegiatan dua tahun yang akan datang. 9. Diusulkan peran DRD (perlu dituangkan dalam peraturan) sebagai perumus kebijakan pengembangan ipteks, daerah, think tank masalah-masalah didaerah, mediasi pengembangan iptek didaerah dan memantau perkembangan ipteks didaerah.


18

2.2.2 Pelaksanaan Rapat Badan Pekerja dan Audiensi Selama kurun waktu 2014 telah dilaksanakan 6 kali Rapat Badan Pekerja (BP) yang diselenggarakan di sekretariat DRN Gd. I BPPT Lantai 1 dan di Lantai 23 Gedung II BPPT. Rincian tanggal pelaksanaan kegiatan Rapat Badan Pekerja adalah sebagai berikut : - Rapat BP Tanggal 14 Januari 2016 - Rapat BP Tanggal 16 Februari 2016 - Rapat BP Tanggal 10 Maret 2016 - Rapat BP Tanggal 27 April 2016 - Rapat BP Tanggal 24 Mei 2016 - Rapat BP Tanggal 14 September 2016 - Rapat BP / Audiensi Tanggal 11 Oktober 2016

2.2.2.1 Rapat Badan Pekerja Tanggal 16 Februari 2016 Rapat Badan Pekerja DRN dilaksanakan pada hari Selasa, tangal 16 Februari 2016, jam : 09.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Ruang rapat Lantai 23, Gedung II BPPT Jl. M.H Thamrin No.8 Jakarta. Agenda rapat terdiri dari (1) Pembukaan oleh Dr. IR. Bambang Setiadi, IPU selaku ketua DRN; (2) Persentasi oleh Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc, mengenai laporan kegiatan DRN tahun 2015 dan Rencana Kegiatan DRN Tahun 2016; (3) Persentasi oleh Dr. IR. Bambang Setiadi, IPU mengenai Visi dan Misi Program Kerja Dewan Riset Nasional; (4) Persentasi oleh Dr. Ir. Utama Herawan Padmadinata mengenai masukan untuk Perubahan UU No.18/2002, dan (5) Penutup. Laporan Kegiatan DRN  Kegiatan DRN tahun 2015 yang telah dilaksanakan adalah sidang paripurna sebanyak tiga kali dengan rentang waktu dimulai Oktober 2015- Desember 2015. Adapun agenda sidang paripurna yang telah dilaksanakan yaitu pengukuhan anggota DRN tahun 2015-2018; penyelarasan program DRN dengan para Pejabat di lingkungan Kemenristekdikti; terakhir adalah Temu bisnis penyedia dan pengguna (KADIN)/ Hilirisasi Riset.  Kegiatan DRN selanjutnya adalah rapat badan pekerja yang kemudian dilanjutkan dengan rapat dan FGD masing-masing komisi teknis  Kegiatan Pimpinan/ Komisi Teknis DRN menghadiri berbagai macam undangan yang berkaitan dengan masing-masing tema komisi teknis seperti kunjungan stem cell and cancer Institute; pertemuan, pengarahan pada pengukuhan anggota DRD, menghadiri berbagai seminar dan workshop salah satunya acara HIPIIS, acara peluncuran roket, Acara KIPNAS ( Kongres iptek nasional), serta menghadiri Rakernas RISTEKDIKTI,  Awal tahun 2016 terdapat perubahan struktur organisasi DRN yang semula berada dibawah Kepala Biro Perencanaan menjadi dibawah Kepala Bagian TU dan Protokoler yang membawahi Kasubag DRN, DPT dan Nuklir. Terdapat perubahan pada Staff sekretariat DRN (PNS) yang semula lima orang berkurang menjadi empat orang. Sedangkan staf honorer yang membantu DRN ada sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 staff sekretariat, 1 orang IT dan 2 orang supir.


19

 Anggaran kegiatan DRN tahun 2016 tidak mengalami perubahan, dengan total anggaran sebesar RP.6.5 Miliar.  Pembuatan laporan kegiatan Dewan Riset Nasional sebagai bahan acuan untuk membuat program DRN kedepan.  Akan dibuatnya direktori penelitian di seluruh Indonesia meliputi lembaga pemerintah, LPNK, Universitas negri maupun swasta, Lembaga swasta, pemerintah daerah. Pembuatan direktori akan bekerjasama dengan investor. Program Kerja DRN 2017  Referensi struktur organisasi DRN dapat mengacu pada negara Brazil atau korea. DRN brazil berada dibawah presiden, membawahi berbagai kementerian. Sama halnya dengan korea DRNnya berada langsung dibawah presiden dan strukturnya diatas perdana menteri dimana salah satu fungsi DRNnya sebagai konsultan riset bagi presiden.  Tugas DRN sesuai dengan SK yang diterima tidak hanya membuat Arah Riset Nasional namun merumuskan arah penelitian dan pengembangan iptek, sistem inovasi iptek dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan iptek.  Visi pembangunan nasional yang berkaitan dengan DRN adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di tingkat internasional. Cara meningkatkan daya saing SDM Indonesia salah satunya adalah meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi yang merupakan sasaran pembangunan iptek. 

Untuk peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat Indonesia, tidak hanya bergantung kepada upah murah namun bagaimana nilai tukar mata uang, kualitas tenaga kerja,dan upah penghasilan memiliki pertumbuhan yang sama dari segi produktivitas dan efisiensi.

 Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi sama halnya dengan sub agenda pembangunan nasional oleh karenanya acuan strategi pembangunan iptek 2015-2019 adalah ARN dan Jakstranas. Dari ARN dan Jakstranas tersebut tugas DRN adalah merumuskan dan mengevaluasi ARN, penyusunan jakstranas iptek pemantauan kebutuhan iptek untuk pembangunan serta menjalin kemitraan dengan DRD dan organisasi sejenis baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.  Peningkatan kapasitas SDM iptek nasional yang berdaya saing adalah dengan menyiapkan masyarakat go global; riset dan pengembangan dasar serta pengembangan taman tekno dan taman sains di seluruh Indonesia. Saat ini taman tekno dan sains baru terdapat 60 dari 100 taman yang diharapkan.  Visi dan Arah DRN sebaiknya meliputi tiga point yaitu kebijakan, executing, dan empowering.  Kebijakan riset dapat memberikan mobilitas bagi peneliti untuk dapat berkarya di industri; pemberian insentif fiskal dan non fiskal; pengaturan royalti atas hak paten dalam negeri yang didaftarkan; pemberian insentif bagi peneliti yang dapat bekerjasama dengan industri dalam menghilirkan produk riset menjadi produk komersial; adanya pendanaan riset yang fleksibel melalui block grant


20

 Executing Riset berupa pengembangan roadmap produk inovasi yang berfokus pada 7 bidang fokus utama; pendanaan inovasi bagi perguruan tinggi untuk industri, perusahaan pemula berbasis teknologi; pengembangan konsorsium iptek; dan pengembangan wahana interaksi dari berbagai lembaga litbang.  Empowering riset berupa penguatan standarisasi beragam hasil riset; kolaborasi yang kuat antara BUMN dan pihak swasta sebagai penggerak inovasi; pengembangan database SINAS untuk kemudahan akses informasi bagi industri yang ingin mengadakan kerjasama; dan penguatan kerjasama internasional baik antara pemerintah maupun antar pebisnis.  Dari tiga point tersebut (kebijakan, executing, dan empowering) dapat dijadikan acuan pembuatan ARN bagi tiap komisi teknis yang dijabarkan menjadi topik utama riset, maksud dari adanya riset tersebut, pertanyaan riset, institusi pelaksana riset, output dari riset, roadmap dan pendanaan yang dibutuhkan.  DRN dapat mengajukan dan masukan pada menteri mengenai jenis Sinas yg mungkin dapat didanai oleh pemerintah.  Agar masukan tersebut dapat disampaikan kepada menteri ada baiknya tiap komisi teknis memberikan program unggulan masing-masing yang kemudian disampaikan pada sekretariat DRN.  Kerjasama dengan dewan riset daerah berupa permintaan pembukaan science park dimana kerjasama tersebut terdiri dari dua cara yang pertama bekerjasama dengan DRD untuk mengusulkan techno park , cara kedua yaitu ketua DRN menjadi bagian dari tim penilai Pusat Unggulan Iptek (PUI). PUI yang terpilih diusulkan menjadi science technopark yang dapat didanai. Masukan Anggota Badan Pekerja untuk Program Kerja DRN  Arah kebijakan dan prioritas ARN harus mengacu pada Jakstranas sehingga dapat menjadi panduan kegiatan.  UU Ristek dan UU DRN dapat mencontoh UU Energi selain itu ARN dapat menjadi acuan nasional.  ARN ada baiknya tidak dikeluarkan oleh menteri, namun oleh presiden (peraturan preside) sehingga dapat menjadi acuan riset seluruh Indonesia.  ARN ada baiknya perlu didukung oleh peraturan presiden karena mencakup berbagai kementerian dan unsur politik agar dapat diloloskan di tingkat DPR.  Perlu strategi khusus agar ARN dapat disetujui oleh oleh menteri dan dibaca oleh presiden. Tidak lupa perlu adanya kerjasama dengan menteri keuangan sehingga dana penelitian dapat berupa block grand.  DRN Perlu membuat policy brief sebagai solusi apabila ada suatu kejadian mendadak terjadi.  Dasar hukum DRN harus kuat sehingga mudah untuk ber-koordinasi antar kementerian .  Perlu adanya jenis penelitian/ kegiatan riset yang tidak terikat dengan ARN yang merupakan topik riset pilihan peneliti. Laporan Tahunan DRN - 2016

21

 Perlunya mengumpulkan dan mengidentifikasi isu riset yang dibutuhkan baik yang sedang atau akan menjadi trend penelitian.  Perlunya jenis riset yang jelas dan kongkret apabila ingin mendapat perhatian presiden.  Masih banyaknya riset iptek yang saling tumpang tindih antar kementerian.  Perlunya ilustrasi riset yang bisa ditampilkan dari keseluruhan Agenda Riset Nasional. Rencana Perubahan UU 18/2002  Salah satu Arahan RJPMN 2005-20025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  Sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) bagi riset ditekankan pada point ke enam yaitu yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan point ke tujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi domestik.  Peningkatan daya saing di pasar internasional yaitu dengan membangun sejumlah science techno park; Mewujudkan penguatan teknologi dengan penciptaan kebijakan Sistem Inovasi Nasional serta memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek.  Visi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi salah satunya adalah menguatnya kapasitas inovasi.  Perlunya revisi UU No.18/2002 adalah untuk memperbaiki dan melengkapi penerapan sistem inovasi; menentukan kembali jakstranas iptek dengan jangka waktu yang lebih lama; dan tambahan peraturan pelaksanaan sinas.  Penentu kebijakan inovasi nasional terbagi dari tiga tingkatan yaitu pada level mikro berupa aktor inovasi; tingkat meso yaitu dukungan inovasi pada institusi terkait dan program pendukung inovasi; tingkat yang terakhir adalah pada level makro yang berupa kebijakan.  Sinas merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan bangsa indonesia saat ini dan dimasa mendatang oleh karenanya perlu disusun selengkap mungkin agar tujuan UU No.18 tersebut dapat terlaksana.  Penerapan UU No. 18/2002 perlu diperhatikan sehingga sinergi dan kebutuhan antar kementerian serta industri dapat terjalin.  Anggaran iptek dan inovasi perlu dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Masukan Rencana Perubahan UU 18/2002  Konten undang-undang perlu dirubah, namun beberapa point penting harus tetap dipertahankan.  Perlu adanya bench mark untuk DIM.  Perlu penambahan sanksi dalam UU 18 /2002.  Perlu adanya renstra dan regulator dalam hal ini dikeluarkan oleh Kemenristekdikti.


22

 Perlu memberikan kontribusi yang maksimal dalam revisi UU 18 /2002 sehingga dapat memberikan output yang maksimal.  Perlunya pertemuan khusus untuk membahas lebih lanjut revisi UU 18/2002 pada bidang iptek.

2.2.2.2 Rapat Badan Pekerja DRN Tanggal 10 Maret 2016 Rapat BP dilaksnakan di Ruang Rapat Kemenristekdikti Lantai 23, Gedung BPPT II Lantai 23, Jakarta. Agenda Rapat terdiri dari (1) Pembukaan, (2) Visi dan Misi Pembangunan Riset, (3) Norma ARN, (4) Fokus Tugas DRN dan Misi Riset, (5) Agenda Riset Nasional 2015-2019; (6) Kriteria dan Norma, (7) Pilar Penyusunan ARN, (8) Tema ARN untuk Daya Saing, (9) Diskusi, dan (10) Penutup Rapat dibuka oleh Ketua DRN dan sekaligus menyampaikan Agenda Rapat dan Presentasi skenario untuk penyempurnaan ARN, dengan berbagai kriteria. Rapat dilanjutkan dengan presentasi masing-masing Asisten Komtek. Materi presentasi disiapkan oleh Asisten Komtek yang telah disiapkan oleh masing-masing Asisten Komtek berdasarkan arahan rapat Ketua DRN (tersebut pada butir A.2), pada rapat Tim Asistensi tanggal 19 Februari 2016. Presentasi Tim Asistensi pada rapat Badan Pekerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para Ketua Komtek. Materi presentasi terdiri atas 4 bagian utama, yaitu: (i) Pendahuluan / Latar Belakang Permasalahan, (ii) Usulan Norma, (iii) Penentuan pilar, dan (iv) Penentuan tema riset atau prioritas utama. Rapat dilanjutkan dengan diskusi yang hasilnya dirumuskan sebagai berikut: 1)

Dalam upaya menentukan tema riset atau prioritas utama riset, maka perlu ditentukan lebih dahulu pilar-pilar yang terkait dengan pendahuluan/ permasalahan, kemudian diselaraskan dengan norma yang telah ditentukan. Dalam hal ini maka tema riset merupakan irisan yang terkait dengan pilar-pilar yang digambarkan sebagai bulatanbulatan.

2)

DRN menyepakati dibentuknya Panitia/ Tim Ad Hoc untukmemberikan masukan / pertimbangan kepada Menristekdikti dalam berbagai hal, misalnya BPJS, penyusunan agenda riset (ARN / RIRN).

3)

DRN perlu skenario bagaimana menyampaikan berbagai pemikiran DRN kepada DPR, misalnya tentang Konsorsium

4)

DRN perlu membuat usulan konsep/ pemikiran tentang pembiayaan “Prototipe” kepada pemerintah, mengingat hasil riset prototype ini belum dapat diimplementasikan oleh industri. Dalam hal ini diusulkan dibentuk Komtek Ekonomi untuk memberikan solusi implementasi hasil riset ke industri, yang dinilai masih cukup panjang dan memerlukan investasi yang mahal/ besar

5)

Diusulkan agar DRN dapat melakukan rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota guna menyampaikan berbagai informasi, selain rapat-rapat Komtek.

6)

Perlu disusun program kolaboratif antar Komtek yang dapat memecahkan permasalahan nasional secara bersama / konsorsium

7)

DRN perlu menjalin sinergi yang lebih intensif dengan Kemenristekdikti dan Jajarannya, untuk dapat memasukkan program ARN dalam dokumen perencanaan Bappenas, dan DRN sebagai organisasi dapat terlibat langsung dalam berbagai hal, antara lain amandemen UU Nomor 18 tahun 2002, Jaktranas dan penyusunan RIRN.


23

8)

Menyikapi undangan rapat oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Rencana Induk Riset Nasional, maka berbagai masukan adalah sebagai berikut: (i) melakukan komunikasi pendahuluan sebelum rapat, (ii) Ketua DRN perlu datang dan menyampaikan keterkaitannya dengan ARN secara konstruktif dengan tidak menginggung perasaan, dan (iii) agar hubungan baik dengan Kemenristekdikti dapat ditingkatkan, mengingat DRN masih tergantung / belum bisa terlepas dari Kemenristekdikti

2.2.2.3 Rapat Badan Pekerja Tanggal 27 April 2016 Rapat dibuka oleh Ketua Dewan Riset Nasional Dr. Ir. Bambang Setiadi IPU yang menyampaikan laporan sebagai pemateri di Universitas Al azhar. Bahwa Agenda Riset Nasional saat ini telah sangat dinantikan oleh universitas dan Dewan Riset Daerah sebagai acuan riset untuk 2 tahun ke depan. Selanjutnya disampaikan laporan Sekretaris DRN bapak Iding Chaidir terkait Laporan perkembangan penyusunan ARN, Kesepakatan Penyajian dan Substansi ARN dan Rencana Finalisasi ARN. Konten agenda riset nasional 2015-2019 adalah sebagai berikut (1) Kata Sambutan, (2) Daftar Isi, (3) Daftar Tabel, (4) Daftar Gambar, (5) BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan dan metodelogi, (6) BAB II Agenda Riset Nasional, terdiri dari bidang fokus dengan sistematika nya adalah latar belakang, isu pokok bidang fokus, agenda riset bidang fokus, prioritas riset bidang fokus, (7) BAB III Implementasi dan BAB IV PENUTUP. Status terakhir hingga 24.05.2016 tinggal menunggu dari Bidang Sosial Humaniora. Terkait penyamaan output, Ketua DRN mengingatkan agar memperhatikan juga output Kementerian Riset Teknologi dan DIKTI. Laporan Ketua DRN tentang Hasil Kerja Tim Adhoc amandemen UU18/2002. Mencermati hasil revisi akhir dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset Teknologi dan DIKTI ranggal 9 Mei 2016 bahwa UU18/2002 telah berganti judul menjadi RUU sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari 11 bab 76 pasal (lihat PPT paparan UU 18 hal 4-6). Atas pertimbangan tim adhoc yang merupakan pakar ahli dalam membuat UU perindustrian, Pertahanan Keamanan maupun UU energi, Memperhatikan proses revisi UU Nomor 18 Tahun 2002 dan banyak yang mempertanyakan keterlibatan DRN, hasil Revisi dari Kemenristekdikti dan Usulan Tim Adhoc DRN. Dari revisi tersebut muncul 3 opsi yang tentang apa yang harus dilakukan DRN selanjutnya yaitu: (1) Memperbaiki dari awal UU Nomor 18 Tahun 2002, (2) Memperbaiki UU Nomor 18 Tahun 2002, dan (3) Menyusun sendiri UU18/2002. Di dalam revisi akhir UU18/2002 dari kemenristekdikti pada pertimbangan poin c disebutkan: “bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti” Para pakar selanjutnya memaknai bahwa rumusan UU ini bukanlah amandemen, melainkan mengganti Undang undang. Yang hilang dari undang undang yang baru tersebut adalah : (1) Dewan Riset Nasional (DRN) tidak ada, (2) Agenda Riset Nasional Tidak ada dan (3) Inovasi Tidak ada. Sehingga misi menjadi tidak jelas, struktur undang undang menjadi seperti departemen, UU menjadi menggelembung serta merubah UU bukan amandemen. Pertanyaan selanjutnya adalah : apakah UU terkait DRN masih diperlukan? Pembuktian UU Iptek untuk kepentingan Nasional : (1) UU Perindustrian melahirkan KOMITE PERINDUSTRIAN, (2) UU Energi melahirkan Dewan Energi Nasional (DEN), (3) UU pertahanan melahirkan KKIP dan (4) UU Iptek harus melahirkan Dewan Riset Nasional (DRN). Hasil studi banding tentang DRN dengan negara negara lain seperti : KOREA, SINGAPORE, AMERIKA SWEDIA, CANADA, CHINA, JERMAN, IRAN, JEPANG, dan Laporan Tahunan DRN - 2016

24

INGGRIS. Usulan yang harus dilakukan adalah : memilih melanjutkan revisi atau menyusun baru, menetukan filosofi, membuat buku putih, membuat draft UU atau revisi yang memiliki inovation value chain. Beberapa catatan dan masukan dari peserta rapat antara lain sebagai berikut: 

Ketua KOMTEK Pangan, “bahwa Riset dan pengembangannya merupakan strategi negara negara maju, dan Indonesia juga harus memiliki Dewan Riset Nasional, untuk itu menyetujui revisi UU18/2002”.



Ketua KOMTEK Material maju, “berkaca dari kesempurnaan UU perindustrian, untuk itu revisi UU18/2002 perlu dilanjutkan ”.



Ketua KOMTEK Hankam, “Agenda Riset Nasional harus stated (menyebutkan)menjadi acuan KL, Industri, dan Perguruan Tinggi, diperlukan uji publik dan menyetujui revisi UU/18/2002 untuk kesejahteraan rakyat”.



Ketua KOMTEK energi, menyetujui revisi UU18/2002 seperti halnya UU energi melahirkan Dewan Energi Nasional”.



Wakil Ketua DRN, “selalu menempatkan posisi profesional ketika melaporkan kepada menteri”.

Kesimpulan dan tindak lanjut rapat BP ini adalah sebagai berikut: (1) Membawa usulan rapat hari ini kepada menteri sebagai laporan; (2) Memantabkan ARN dalam bentuk buku dalam konsinyering di Jogjakarta. Sedangkan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (1) Finalisasi dilanjutkan oleh KOMTEK di Jogjakarta, bersamaan dengan dilaksanakannya Rapat BP di Jogjakarta; (2) Rapat BP selanjutnya akan akan dilaksanakan pada 29 Mei- 1 Juni di Jogjakarta. 2.2.2.4 Rapat Badan Pekerja Rabu, 14 September 2016

Rapat dibuka oleh Ketua DRN, yang dalam pembukaannya menyampaikan berbagai kegiatan DRN, antara lain: Laporan Tahunan DRN - 2016

25

1. 2.

3.

Suksesnya Seminar DRN di Solo pada tanggal 9 Agustus 2016, banyak dipresiasi oleh masyarakat, dan menjadikan DRN dan DRD dapat lebih dikenal masyarakat. Kunjungan ke Stem Cell – UI-RSCM dan Roket - LAPAN, memberikan pelajaran bahwa: (i) berbagai hasil riset sudah siap dikomersialkan, namun terkendala oleh anggaran/ investasi dan fasilitas pendukung untuk proses komersialisasi, dan (ii) pemotongan dana yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini tidak berdasarkan pada kajian yang berbasis prioritas. Pemerintah belum serious mendukung komersialisasi hasil riset anak bangsa, dan lebih suka melakukan import produk.

Ketua DRN akan menyampaikan laporan berbagai hal di atas kepada Menteri Ristekdikti.

Rapat dilanjutkan dengan laporan masing-masing Komtek sebagai berikut: 1. Laporan Komtek Energi  Komtek energi menemukan sumber-sumber energi berdasarkan riset otodidak yang belum dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Di Gresik ditemukan membangkitkan listrik tanpa bahan bakar dan di Wonogiri ditemukan pembangkit listrik hasil pengkabutan campuran air dan bahan bakar. Temuan di Wonogiri secara ilmiah dapat diterima, walaupun di dalam implementasinya beresiko tinggi bila digunakan untuk mesin (mesin macet), sehingga hanya dapat digunakan untuk proses-proses pembakaran seperti batu-bata dan genting.  Komtek Energi merencana FGD 26 Oktober 2016  Pembentukan konsorsium, masih dalam proses dan diperlukan waktu untuk komukasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya untuk menentukan Leader-nya.  Penyusunan policy brief, masih perlu penyempurnaan, dan masih dipertimbangkan  Keberpihakan pemerintah untuk subsidi energi untuk BBN sangat diperlukan, mengingat kedaulatan energi di Indonesia dinilai sangat rendah.


26

Tanggapan:  DRN memandang perlu mengusulkan anggaran melalui program insentif untuk hasilhasil riset otodidak untuk pertanggung-jawaban secara ilmiah.  Berbagai kasus Peneliti Otodidak (misal B-20) dapat dilaporkan ke Menteri Ristekdikti, karena beresiko terhadap kesehatan (beracun) dan menurunkan kinerja mesin  Berbagai produk hasil riset diperlukan standardisasi (SNI) untuk tujuan/ alasan lingkungan, kesehatan dan keamanan  Pengembangan riset diperlukan kemauan / komitmen politik, karena tidak selalu layak ekonomi, seperti harga bio-diesel yang lebih tinggi dari bbm, menjadikan biodiesel tidak layak untuk produksi komersial  Terdapat irisan kepentingan di bidang pangan, energi dan transportasi, yang mana tema ini dapat diangkat untuk FGD. 2.

Laporan Komtek Material Maju

      

Komtek Material Maju akan mengadakan rapat pada tanggal 16 September untuk merencanakan FGD, yang antara lain membahas policy brief Komtek Material Maju pada kunjungan ke Mina Laut akan focus pada kajian pakan ikan terapung Kemenristekdikti menampilkan roadmap material maju tentang logam tanah jarang, yang dinilai kurang prospektif Sosialisasi ARN, agar dikoordinasikan dengan Bappenas agar dapat menjadi acuan di RPJMN Dalam rangka pematauan kemajuan Iptek, Pak Nurul menerapkan nano teknonologi dan material porous untuk material kontruksi pembangunan jalan DRN diharapkan agar kita lebih cepat bergerak untuk amandemen UU 18, karena DRN tidak masuk pada draft UU Perubahan tersebut. Ketiadaan DRN diinformasikan karena Menteri PAN yang lalu (Pak Yudhi) tidak setuju. Kegiatan di Ristekdikti telah menyusun buku RIRN 2025, yang isinya masih kurang dibandingkan dengan RIPIN. Agar DRN terlibat karena RIRN belum sempurna. RIRN disusun dengan metode bottom-up dari perguruan tinggi dan institusi litbang dan top down, sehingga hasilnya berlainan.


27



Dalam rangka sosialisasi ARN, DRN akan melakukan cetak ulang, dana sedang diusulkan.

Tanggapan:  Perlu solusi, DRN perlu menyampaikan ke Menteri perbedaan ARN dan RIRIN. Untuk itu DRN memerlukan adanya sinyal dari Menteri, mengenai posisi DRN (apakah membantu amandemen, dsb)  Alternatif lain, dapat meminjam tangan orang lain (politisi) untuk menyampaikan bahwa DRN penting.  Pak Iding, sudah mencoba exercise Draft Perubahan UU No. 18, dan DRN dapat mensisipkan ke Pokja (melalui Bapak Menteri).  DRN akan menata pertemuan dengan Menteri, untuk menyampaikan ketiadaan DRN, yang menjadi suatu keprihatinan bagi bangsa Indonesia, karena secara historis DRN sangat penting. 3. Laporan Komtek Pangan dan Pertanian  Pasca FGD Lumbung Pangan Merauke, Komtek Pangan dan Pertanian merencanakan FGD di lokasi, namun terbentur dukungan dana yang tidak mencukupi.  Telah dilakukan koordinasi ke Balai Besar Mekanisasi Pertanian dalam rangka Komtek menginginkan isu yang tajam. Mekanisasi dan Inovasi diharapkan dapat menjadi solusi masalah kebutuhan pangan, baik karbohidrat maupun protein.  Rapat Komtek Pangan direncanakan 22 September 2016 4.

Komtek Pertahanan Keamanan  Komtek merencanakan rapat di Banten (Cilegon) di tempat pak Agus Susarso  Komtek mengusahakan untuk memanfaatkan kesempatan program Sisnas s/d 30 September 2016 dapat menyampaikan proposal: (i) kendali kendaraan tempur, (ii) IAPI – PTDI – INTI – BPPT – LAPAN, (iii) Roket dan rudal (program roket 1000, mengalami kemunduran). Karena dananya digunakan untuk pesawat tempur. Kabalitbang kurang support, (iv) Radar equator, sudah berjalan (BPPT, dlll), dan (v) merencanakan FGD Tanggapan:  Insinas diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menghimpun pusat-pusat R&D untuk proposal konsorsium yang diharapkan mendapatkan endorsement DRN agar berpeluang untuk diterima.  Komtek diharapkan dapat mengundang rapat ke unit litbang untuk proposal konsorsium

5.

Komtek Soshum  Komtek telah melakukan berbagai kegiatan Seminar internasional di UNDIP Semarang dan di IPB Bogor. Seminar di Bogor membahas tema landasan pikir tentang pangan: Food Defence, yaitu bagaimana permasalahan pangan local – internasional dapat disinkronkan. Pada seminar ini dihadiri juga para Bupati (6 Bupati/ Walikota). Bagaimana membahas global food tapi untuk berkepentingan


28

nasional. Salah satu isu penting adalah pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Misalnya penyedia barang jasa: kapal dan benih.  Rencana kunjungan kerja dalam rangka mem\ngkaji model hilirisasi yang membangun value chain, dan akan melihat realitas ekonomi desa yang direncanakan akan mendapatkan dana pembanguna yang besar (Rp. 80 T). Bagaimana membangun ekonomi desa baru, dengan memanfaatkan dana tersebut.  Menyampaikan policy brief tentang (i) saran reklamasi, (ii) isu teknologi, inovasi dan vokasi untuk program master dan doctor. Tanggapan:  Berkaitan dengan isu reklamasi, diperoleh informasi bahwa Ketua DPR DKI menyampaikan proses didesain, dengan modal besar. Program ini sudah dimulai sejak Pak Sutiyoso. Waktu itu ditolak karena dampak negatifnya lebih besar. Daerah reklamasi dekat / menempel dengan main land. Reklamasi jarang berhasil, karena mengorbankan masyarakat. Namun beberapa kajian menyimpulkan go ahead bila pengembang bisa bekerja bersama masyarakat  Berkaitan kunjungan ke Gresik, akan ditinjau pula skema hilirisasi industry enzim protease untuk penyamakan kulit di Petrosida, Gresik, yang saat ini pada tahap komisioning, dan diharapkan akan segera produksi skala komersial. 6.

Komtek Transportasi

 Komtek menyampaikan permasalahan Ketua Komtek yang mengundurkan diri karena pindah jabatan. Surat mengundurkan diri sudah dikirim, namun belum ada persetujuan Menteri. Laporan Tahunan DRN - 2016

29

 Komtek sedang merencanakan proposal konsorsium tentang: (i) sistem intelligence transportation, dimana untuk proposal ini perlu kerjasama dengan Komtek ICT, (ii) Sistem transportasi antar kota dengan sistem smart card , (iii) Angkutan barang, truk masuk – keluar yang dinilai masih boros /belum efisien. Untuk itu diperlukan Platform Brokerage System.  Komtek merencanakan menyusun policy brief tentang strategi pembiayaan transportasi berbasis rel (urban rail,). 7.

Komtek TIK  Prototipe smart card, telah menyelesaikan akte status badan hukum  Menyambut kerjasama dengan Komtek Transportasi untuk pemanfaatan smart card  Penyusunan proposal konsorsium, masih belum terjadi kesepakatan, dan akan terus dibahas untuk membahas konsorsium yang tepat. Tanggapan:  Smart card dapat diimplementasikan untuk berbagai bidang keperluan, antara lainpembagian beras (Kementerian Sosial)

Kesimpulan: a) Rapat menyepakati DRN akan mengusulkan skema Insentif untuk hasil riset otodidak untuk mendukung tingkat keilmiahan dan standardisasi produk yang dihasilkan. b) Eksistensi DRN harus diperjuangkan pada Perubahan UU No. 18/2002, dengan cara pendekatakan legistatif yang diusulkan ke DPR c) Akibat pengalihan dana penelitian di Kementerian Hankam, maka riset daya saing Hankam akan mengalami penurunan. d) Perlunya mengangkat tema-tema riset penting yang dapat diangkat di tingkat global, misalnya masalah pangan, desa dan sebagainya e) DRN perlu melakukan upaya untuk terlibat dalam RIRIN dan mengidentifikasi, koordinasi dan mengawal proposal konsorsium f) DRN perlu segera menyampaikan policy brief yang penting (misal kasus B-20, dan sebagainya).

2.2.2.5 Rapat BP / Audiensi dengan Menristekdikti Selain acara Rapat Badan pekerja, pimpinan DRN dan anggota BP selama tahun 2016 juga melaksanakan audiensi dengan Menristekdikti sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 4 April 2016. Dewan Riset Nasional yang diwakili oleh 11 Anggota Badan Pekerja DRN melakukan audiensi ke Menristekdikti pada Hari Senin, 4 April 2016 jam 10.00 – 11.30. Audiensi dilaksanakan di Ruang Rapat Menristekdikti Gedung Dikti Senayan Lantai 18 Jakarta. Dalam adiensi tersebut DRN melaporkan kegiatan DRN selama 6 bulan terakhir, menyampaikan rencana kegiatan ke depan. Selanjutnya Menristekdikti Prof Muhamad Nasir Ph.D memberikan arahan dan menanggapi masukan yang disampaikan oleh DRN.


30

Audiensi dihadiri oleh Dr. Bambang Setiadi, Prof. Sudharto P Hadi, Dr. Iding Chaidir, Dr. Haryono, Dr. Arnold Sutrisnanto, Ir. Sutiyastoto MA, Dr. Basuki Yusuf Iskandar, Drs. Bambang Tejasukmana, Dr. Ratna Sitompul, Dr. Utama Padmadinata dan Dr. Lala M. Kolopaking. Menristekdikti didampingi oleh Dirjen Risbang Dr. Muh. Dimyati. Dalam kesempatan tersebut Ketua DRN Dr. Bambang Setiadi menyampaikan bahwa Anggota DRN yang terdiri dari Akademisi, Bisnis dan Government merupakan wadah ideal untuk koordinasi riset. Sejak dikukuhkan pada 1 Oktober 2015 hingga Maret 2016 DRN telah melaksanakan Sidang Paripurna, Rapat BP, Rapat Komtek, FGD, Launching buku, kunjungan ke DRD dan menerima kunjungan DRD ke DRN. Kegiatan difokuskan pada evaluasi dan perumusan ARN sebagai bagian dari arah dan prioritas pembangunan iptek. Saat ini DRN sedang mematangkan ARN 2015-2019 yang menjadi dasar bagi pembentukan konsorsium riset untuk riset-riset unggulan di 8 bidang fokus, yaitu Pangan dan Pertanian, Energi, Transportasi, TIK, Hankam, Kesehatan dan Obat, Material Maju dan Sosia Humaniora. Sesuai dengan arahan Menristekdikti, masing-masing komtek menyusun suatu program pilihan (champion komtek), mengajak kerjasama dengan industri dan membangkitkan SDM lokal, memanfaatkan teknologi lokal, tahapannya sudah mulai diterapkan dengan jadwal yang jelas, dan dikoordinasikan dengan DRD. Dalam kesempatan tersebut Menristekdikti mengucapkan terimakasih atas dukungan DRN membentu Kemristekdikti melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Menteri juga mengarahkan bahwa pada intinya semua kegiatan harus ada kerjasama yang baik antara lembaga risbang, perguruan tinggi dan industri. Betapapun hebatnya sebuah riset, tanpa ada industri yang memanfaatkannya tidak berguna. Kerjasama antar kementerian dan scalingup ke industri tidak mudah, sehingga diharapkan DRN dapat menjadi simpul koordinasi dengan didukung oleh tim lintas kementerian dan lembaga. Untuk itu DRN perlu membuat pemetaan riset apa saja yang berkembang dan lembaga mana yang unggul, selanjutnya pemerintah melakukan mediasi terhadap riset-riset unggulan hingga dapat dimanfaatkan oleh industri. Untuk bidang kesehatan sudah banyak hasil riset yang siap untuk scaling up seperti stem jantung hasil ITB dan UGM dengan harga Laporan Tahunan DRN - 2016

31

jauh lebih murah, alkes untuk fisioterapi dari UNS, stem cell dari FKUI dan RSCM. Untuk ICT, telah ada perguruan tinggi yang bisa membuat chip yaitu Politeknik Batam. Untuk bidang Hankam Kemristekdikti mendukung Roket dan produk persenjataan yang dihasilkan Pindad dan BPPT serta PT Dahana untuk propelannya. Untuk bidang pangan dan pertanian perlu dikembangkan terus teknologi pemetaan geospasial untuk prediksi panen, juga untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk. Dalam bidang energi, presiden menginginkan agar kita tidak bergantung pada energi fosil dan coal. Perlu mengembangkan renewable energy seperti geothermal, dan solar cell. Untuk wind energy kelihatannya tidak terlalu sesuai di Indonesia yang beriklim tropis. Untuk teknologi pemantauan lahan gambut bekerjasama dengan BRG, silahkan untuk dilanjutkan. Selain itu, Kementerian LHK membentuk disaster management untuk kebakaran gambut dan gempa. Menristekdikti juga mengharapkan agar DRN memberi masukan untuk amandemen UU 18/2002 sehingga riset menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Diharapkan DRN dapat berkoordinasi dengan AIPI dan DPT untuk penyempurnaan UU ini. Perlu diketahui pula bahwa sekarang telah terbentuk Indonesia Science Fund (ISF) yang didukung oleh Menteri Keuangan yang menyediakan dana riset berbasis output dan dilaksanakan secara multiyears.


32

2.2.3 Pelaksanaan Workshop / Lokakarya 2.2.3.1 FGD “Pengembangan Lumbung Pangan Di Merauke Dalam Perspektif Pertanian Ekoregional”

Focus Group Discussion Komtek Pertanian ini dilaksanakan di Gedung D Kemendikbud Rabu, 25 Mei 2016.  Pembukaan dan Keynote Speech: Pembukaan FGD “Pengembangan Lumbung Pangan di Merauke dalam Perspektif Pertanian Ekoregional “ dilaksanakan oleh Ketua DRN Dr. Bambang Setiadi, MS. Dalam pembukaannya Ketua DRN mengingatkan bahwa rencana menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan yang akan mencetak 1,2 juta hektar sawah untuk produksi padi harus disiapkan dan dikaji lebih dalam dan komprehensif. Berkaca pada kegiatan serupa yakni program pembukaan lahan satu juta hektar untuk mencetak sawah di Kalimantan dan program pembukaan lahan 20.000 hektar oleh Pertamina di Palembang dalam program Rice Estate harus menjadi pelajaran dan mempersiapkan segala aspek yang diperlukan untuk Program Lumbung Pangan di Merauke. Dewan Riset Nasional harus mengkaji dan member masukan kepada pihak yang berwenang apakah program ini akan bermanfaat untuk masyararsedkat luas, apakah luas lahan yang tersedia mencukupi dan memenuhi syarat untuk proses produksi, apakah program ini memberi dampak yang nyata pada masyarakat sekitar. Ide Presiden RI Bapak Jokowi pada tanggal 9 Mei 2016, yang menginginkan dibuat 1,2 juta hektar lahan sehingga dapat diproduksi 22 juta ton padi di Merauke perlu di siapkan dan dikaji oleh semua pihak yang berkepentingan dan menjadi tanggungjawab di bidangnya. FGD yang dilakukan oleh Komisi Pangan dan Pertanian DRN akan mengupas seberapa jauh kesiapan dan menginventarisir beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh semua pihak. FGD mengundang nara sumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian PU dan Laporan Tahunan DRN - 2016

33

Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak Swasta/industri yang akan memberi masukan sehingga FGD yang dilakukan lebih bermakna.

 Presentasi Narasumber : 

Dr. Haryono MSc (Kementerian Pertanian/Ketua Komtek Pangan & Pertanian DRN)

Presiden Jokowi menekankan pentingnya mengangkat daerah tertinggal dan daerah perbatasan. Merauke merupakan kabupaten di propinsi Papua yang cocok dikembangkan. Merauke mempunyai lahan pertanian yang hampir datar, sumber air yang cukup dan mempunyai kearifan local. Sehingga pengembangan lubuk pangan di merauke harusw memperhatikan kearifan local yang bersifat ekoregional. Rata-rata kepemilikan lahan di Merauke sekitar 2 – 5 hektar. Narasumber menyampaikan target pencapaian swasembada pangan secara umum dan beberapa tantangannya serta tahapan pengembangan Merauke sebagai lumbung pangan di Papua. Target pengembangan lahan seluas 1 juta hektar direncanakan tercapai pada tahun 2017, yang dimulai pada tahun 2015 dengan luas pengembangan seluas 250.000 hektar tiap tahun. Produksi padi dikawasan lumbung pangan Merauke akan di fokuskan pada beras premium dan beras organic dengan pasar dalam negeri dan luar negeri. UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Pembangunan berbasis ekoregion merupakan suatu konsep perencanaan tata ruang (spatial planning) dengan mempertimbangkan jasa tata ruang pada suatu wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam wilayah ekoregion tersebut. Pembangunan pertanian berbasis ekoregion merupakan elaborasi lebih lanjut dari konsep ekoregion, yang mengemukakan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau ekosistem, seperti tertuang dalam undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH. Dalam pengembangan ekoregion tiga dimensi yang perlu diperhatikan adalah : 1. Ekologi dan Ekonomi, 2. Resiko dan 3. Pengembangan Wilayah. Pengembangan wilayah termasuk pengembangan wilayah berbasis ekoregion bisa menghasilkan perbaikan perekonomian yang optimal, apabila terdapat kesesuaian dan interaksi yang efektif antar komponen2 wilayah, diantaranya : Interkoneksi Hulu-Hilir, Antara kota (pusat konsumsi) dan pedesaan (pusat produksi). Antara proses produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagai satu kesatuan sistem. Laporan Tahunan DRN - 2016

34

Narasumber menyampaikan potensi kawasan pengembangan pada di merauke dari segi ketersediaan air, pengembangan sawah eksisting, calon lokasi sawah baru tananh miring, pentingnya factor kebijakan, implikasi pembanguan berbasis ekoregion dan pengembangan langkah ke depan. Pengembangan pertanian berbasis ekoregion merupakan opsi yang bisa ditempuh untuk menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan mengacu pada sistem pengelolaan lahan berbasis ekoregion, pengembangan pertanian dapat dilakukan pada areal yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga pencegahan dan pengendalian degradasi lahan relatif mudah dilakukan. Pengembangan sektor non-pertanian juga dilakukan pada areal yang sudah diperuntukan untuk areal non-pertanian. Dengan menerapkan prinsip ekoregion, pendekatan yang dilakukan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi bersifat terpadu, yang dapat mengintegrasikan semua pihak yang terkait dalam forum kemitraan. Sektor swasta yang terlibat dalam pembangunan wilayah ekoregion, diharapkan dapat menerapkan etika bisnis yang tidak hanya berorientasi pada pendekatan jangka pendek, yang cenderung memburu rente, tetapi yang mengintegrasikan berbagai prinsip sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah ekoregion. Diperlukan inisiasi dari lembaga penelitian seperti Badan Litbang Pertanian untuk membangun suatu wilayah yang dapat dijadikan sebagai building block pembangunan wilayah ekoregion. Suatu kawasan yang dapat dianggap sebagai center of exellence perlu dibangun dengan memanfaatkan berbagai kemampuan yang telah ada, baik dari pihak birokrasi, lembaga penelitian, dan lembaga masyarakat petani. BPTP mempunyai fungsi strategis dalam mengoptimalkan sistem pembangunan berbasis ekoregion  Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat) Narasumber menyampaikan paparan “ Menuju Indonesia Mandiri Peran Strategis Merauke dalam Mendukung Pembangunan Nasional “. Dalam paparannya Narasumber menyampaikan tantangan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2015-2019. Dalam pengembangan lumbung pangan Merauke, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah : • Kesuburan tanah; • Tersedianya air dan air yang dibutuhkan (kualitas dan kuantitas) populasi sawah, petani (tersedia dan kemauan); • Pemasaran produksi; • Jaringan jalan dan komunikasi; • Status tanah; • Banjir dan genangan; dan • Lainlain (potensi transmigrasi, pertimbangan-pertimbangan non-ekonomis). Merauke termasuk dalam Wilayah Sungai Einlanden-Digul- Bikuma (EDB) . Sungai Bian-Kumbe dan Maro (Bikuma) yang disekitar Merauke dipengaruhi oleh air pasang sampai 40 km. Sungai Digul memiliki air dengan kualitas yang baik dan debit yang besar. Beberapa permasalah di Merauke adalah tunggang pasang 2-3 m tidak sampai ke lahan, air mengandung sulfur, air harus di pompa ke kolam parit untuk memenuhi kebutuhan 2 musim tanam, pada beberapa lokasi diperlukan lapisan geo-synthetic untuk mengatasi masalah porositas tanah yang tinggi. Kolam parit terhubung dengan sungai sekunder tanpa pintu pengatur yang memadai. Disampaikan progress rencana pengembangan di Merauke. Dalam paparannya narasumber menyampaikan bahwa lahan irigasi 1,2 juta hektar hanya dapat terairi, jika dilakukan inter-basin transfer dari Sungai Digul . Litbang yang telah dilakukan: Teknologi memperkirakan ketersediaan air, dengan hujan satelit TRMM dan model hujan-aliran Wflow . Litbang yang perlu dilakukan: Teknologi pemanfaatan air pasang untuk pengisian “Kolam Parit”. Teknologi membuat air tanah tercemar Sulphur Laporan Tahunan DRN - 2016

35

menjadi air bersih. Teknologi inter-basin transfer pada jarak yang sangat panjang Teknologi pompa hemat energy. Pemecahan masalah hak ulayat.  Hendri Handoko (Swasta/Industri) Dalam paparannya narasumber menyampaikan “ Membangun Merauke melalui Kemitraan dalam Bentuk Koperasi Serba Usaha “. Disampaikan Tantangan membangun kawasan pangan Merauke antara lain : - Keterbatasan Infrastruktur, modal, Suber daya Manuasia. – Memiliki keunikan peran adat dalam praktek usaha. – Pendekatan sawah modern belum banyak dipahami dan karakteristik budaya usaha khas Marauke. Disampaikan dukungan regulasi pembukaan KSEP Merauke antara lain 3 undangundang, 1 keputusan MK, 5 Peraturan Presiden dan Inpres, 7 Peraturan Menteri, 2 Peraturan Daerah Khusus dan 1 Peraturan Kabupaten. Disampaikan diperlukan dukungan antara kementerian dan Lembaga untuk mendukung Merauke sebagai lumbung pangan. Pembangunan sawah di Merauke sebaiknya berkonsep Corporate Farming, design sawah model cluster perpetak 10-20 ha. Menggunakan mekanisasi sehingga bisa efisiensi menekan biaya, produksi beras meningkat 20% dan tumbuhnya industry hilir dan pemasaran terpadu. Pengembangan Kemitraan Koperasi dilakukan dengan cara : Bekerja sama dengan pemilik hak ulayat. Penggunaan tanah untuk persawahan berdasarkan kontrak sewamenyewa selama 25 Tahun dan tidak ada pengalihan hak atas tanah ulayat. Setiap anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun akan diberi kesempatan dan disertakan dalam pengelolaan lahan sawah. Koperasi akan mengusahakan permodalan dan bimbingan keuangan kepada anggota melalui program perencanaan keuangan keluarga. Konsep inti plasma dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan menjadi dasar kerja sama dengan petani dan pemilik hak ulayat yang tertuang dalam perjanjian notariat. Biaya yang muncul dalam masa proses tanam hingga panen tersebut akan menjadi beban biaya yang menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola sawah modern. Konsep perjanjian kemitraan koperasi dilakukan antara lain : Penggunaan Lahan Berdasarkan Kontrak Sewa Menyewa. Tidak Ada Jual Beli atau Pengalihan Status Kepemilikan Lahan. Luas Area Dihitung Berdasarkan Lahan Tertanam (Netto) Lahan Irrigasi dan Jalan Produksi Tidak Dihitung Biaya Sewa. . Harga Sewa Per Hektar (Netto) Rp. 500.000,- ditambah 100 kg Beras, Lama Kontrak 25 (Dua Puluh Lima Tahun) Dibayar Setelah Panen. . Setelah 3 (Tiga) Tahun Pemilik Lahan diberikan Kesempatan Untuk Mengelola Lahan 10 % dan akan bertambah berjenjang hingga Max 50 % dalam waktu 15 tahun. Mengembangkan Program Inti Plasma dibidang Pertanian. 

Ir. Muhammad Said, MM (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)

Narasumber menyampaikan paparan “ Land Marking 1,2 juta ha kawasan Lumbung padi nasional di Merauke “. Nawacita RPJMN 2015-2019 memberikan mandat : Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan sawah baru). Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset (teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha). Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha. Disampaikan peran kementerian lhk dalam kedaulatan pangan bekerja sama dengan Kementan telah melakukan: 1. identifikasi kesesuaian pencetakan sawah baru 1 juta ha di Merauke . 2. Hasil identifikasi kesesuaian lahan untuk padi, jagung, dan kedelai di Provinsi Laporan Tahunan DRN - 2016

36

Kalbar dan Kalteng.3. Hasil identifikasi kesesuaian lahan untuk padi, jagung, dan kedelai di Provinsi Kalbar dan Kalteng. 4. Hasil identifikasi kesesuaian lahan untuk tebu di Provinsi Sulawesi Tenggara. 5. Hasil identifikasi kesesuaian lahan untuk sawit di kawasan perbatasan Disampaikan tahap awal arahan lokasi percetakan sawah baru di merauke anatara lain : Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pertanian, telah diidentifikasi calon lokasi seluas ± 10.000 ha pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk pencetakan sawah baru. 2. Menteri LHK telah bersurat kepada Menteri Pertanian melalui surat No. S.288/MenLHKuntuk melengkapi berkas permohonan dan persyaratan untuk proses pelepasan kawasan hutan. 3. Menteri Pertanian Merespon dengan surat Nomor 243/SR.040/B.2/08/2015 tanggal 6 Agustus 2015. Pada tahap awal, pencetakan sawan baru seluas ± 10.000 ha akan ditempatkan di APL. Untuk pencetakan sawah selanjutnya akan memerlukan kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Sebagai catatan penutup disampaikan Kehutanan sebagai “benteng provider lahan terakhir” dalam menopang pembangunan sektor lain berupaya membangun sinergitas rencana pengelolaan hutan guna mengimbangi dinamika laju pembangunan nasional dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan merupakan bagian integral dari Perencanaan Wilayah sehingga dapat diarahkan untuk menopang kebutuhan ruang untuk permukiman, pertanian (dalam rangka ketahanan pangan), fasum dan fasos demi mewujudkan kemandirian Desa. Perubahan kawasan hutan untuk sektor non kehutanan harus didahului dengan permohonan (Kementerian LHK sifatnya aktif setelah ada permohonan)  Diskusi dan Masukan peserta FGD : Forum FGD mengusulkan dalam membangun 1,2 juta hektar lahan sebagai lumbung pangan di Kabupaten Merauke semua stake holder sebaiknya duduk bersama memetakan dan menginventarisir masalah dan solusi apa saja yang harus dilakukan. Di Papua ada pengembangan system zona. Dalam pengembangannya perlu menerapkan sistem ekoregional yang mengantisipasi kearifan lokal. Berbeda dengan logika birokrasi yang mengutamakan keteraturan. Adanya hak ulayat di Papua harus diperhatikan dengan hati hati sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dalam bidang energi forum diskusi menyampaikan banyak sumber energy yang bisa dimanfaatkan di Merauke antara lain energy dari air, angin, biomasa dan lainnya. Sumber tersebut bisa dioptimalkan dengan membentuk kelompok kelistrikan. Guna merangsang investor tertarik pada pengembangan lumbung pangan di Merauke kelayakan dari segi bisnis perlu mendapat perhatian. Investor umumnya melihat kendala tanah ulayat akan menjadi hambatan sehingga perlu dipertimbangkan secara serius menanganinya. Dalam mengatasi kendala dan masalah di lapangan perlu dilaplikasikan teknologi-teknologi tepat guna dan efisiens dari segi energi Papua mempunyai potensi sagu yang luar biasa. Sebaiknya disamping pengembangan produksi padi pengembangan dan pemanfaatan sagu harus menjadi perhatian. Forum diskusi menekankan bahwa dalam mendukung pengembangan pangan sebaiknya membangun produksi padi sekaligus membuat pasar. Skim pendanaan harus mendukung pengembangan lumbung pangan. Melihat masalah yang ada DRN harus mengusulkan konsorsium fokus pada tahan kering, riset kajian hak ulayat, riset mendapatkan air yang memadai dan riset pasar. Laporan Tahunan DRN - 2016

37

Diskusi forum FGD mengusulkan klarifikasi lokasi mana yang akan menjadi prioritas pengembangan, infrastruktur harus jelas, masalah tanah ulayat perlu mendapat perhatian. Beberapa teknologi dalam menaikkan air secara kinetik dapat diterapkan untuk pengembangan lumbung pangan di Merauke. Master plan lumbung pangan merake sebaiknya terintegrasi. Diversifikasi potensi lokal di Papua perlu ditingkatkan. Sagu potensial di pesisir sedangkan umbi2an di daerah daratan. Pokja Papua mengusulkan beras analog dari sagu. 2.2.3.2 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) SMART CARD Pada hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2016, Dewan Riset Nasional melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Smart Card” yang bertempat di Gedung II BPPT, Ruang Rapat Lt. 23 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat. FGD ini dipimpin oleh Ketua Komtek TIK Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA (Kementerian Kominfo) dan dimoderatori oleh Dr. Ashwin Sasongko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) serta dihadiri oleh :


38

1.

Dr. Eng. Ir. Zulfajri B Hasanuddin, M. Eng (Anggota Komtek TIK DRN/UNHAS)

2.

Dr. Ir. Richard Mengko (Institut Teknologi Bandung)

3.

Dr. Ing Ir. Suhardi, MM (Institut Teknologi Bandung)

4.

Dr. Maman Abdurohman (Telkom University)

5.

Dr. Helni Mutiarsih (Telkom University)

6.

Dr. Ir. Eko K. Budiardjo (Fasilkom Universitas Indonesia)

7.

Asep Bagja N. (Institut Teknologi Bandung)

8.

Erwin Sjachrial (Kemenristek Dikti)

9.

Yenni K (Kemenristek Dikti)

10.

Trida Chairu (Kemenristek Dikti)

11.

Adiza (Telkom University)

12.

Hartaya (Kementerian

13.

Suhartono (Kementerian Riset Dikti)

14.

Estananju (Telkom University)

15.

Evi Noviyani (Kementerian Kominfo)

16.

Yudhi Prasetya (Kementerian Kominfo)

17.

Dr. Fadhilah Mathar, M. Pd dari (Kementerian Kominfo)


39

Dalam pengantarnya, Dr. Basuki Yusuf Iskandar menyampaikan fokus utama DRN dan persentuhan issu-issu pendukung riset yang merupakan pemikiran dari Ketua DRN serta urgensi dari pengembangan Smart Card di Indonesia. Focus Group Discussion (FGD) ini diisi dengan presentasi dan diskusi dari tim peneliti dari ITB dan Universitas Telkom, selain itu juga diisi dengan diskusi dari peneliti UI dan UNHAS. Dalam FGD tersebut dipresentasikan 3 tema riset yang berkaitan dengan ekosistem 1) 2) 3)

Rancang Bangun Prototype SMART CARD Accelerating Smart Card Related Growth Smart Card System.

Digital

Service

Industries

Dalam FGD tersebut, pihak dari Ditjen Penguatan R&D Kemenristek Dikti dan Ditjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti juga menyampaikan beberapa peluang pendanaan penelitian yang dapat dibiayai oleh Kemenristek Dikti. Dalam FGD tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain : 1. Pengusulan tiga topik penelitian smart card untuk diajukan dalam seleksi Program Pengembangan Teknologi Industri Kemenristek Dikti. Ketiga penelitian tersebut adalah yakni 1) Secured and Forensic Ready Transaction Network; 2) System Single SAM off Multiple Card aman untuk pembaca kartu pintar; 3) Pengembangan protokol KMS dan CMS Smart Card Indonesia; 2. Pengusulan 1 topik penelitian konsorsium mengenai Smart Campus. Konsep akan dimatangkan lebih lanjut antar universitas di seleruh Indonesia dan akan diajukan pada tahun 2017 ke Kemenristek Dikti.

2.2.3.3 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) “Pengembangan Listrik Bersih untuk Ketahanan Energi yang Berkelanjutan”


40

Komisi Teknis Energi menyelenggarakan FGD “Pengembangan Listrik Bersih Untuk Ketahanan Energi Yang Berkelanjutan” pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, jam 09.00 – 13.30 bertempat di Hotel Millenium, Jl. H. Fachrudin No 3, Jakarta Pusat. FGD tersebut mengundang 6 pembicara yang terdiri dari: o

Ir. Aliuddin Sitompul, Direktur Pembinaan Program Ketegalistrikan, Ditjen Kelistrikan, KESDM.

o

Ir. Agus Cahyono Adi, MSc, Kepala Biro Perencanaan, KESDM.

o

Ir. Adi Priyanto, Perencanaan Sistem, Direktorat Perencaan Korporat, PT. PLN.

o

Ir. Rian Adri Nugroho, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Pertanian, Kemenprind.

o

PT. Sarana Multi Infrastruktur.

o

Mr. Masahiro Ozawa, JCOAL - Japan

Dalam laporan Pelaksaan FGD oleh Ketua Komtek Energi DRN, Dr. Arnold Y. Sutrisnanto, disampaikan sebagai berikut: 

Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat dalam penyediaan listrik. Satu sisi, sampai dengan 2025 Indonesia harus membangun 65 GW atau sekitar 6,2 GW per tahun (target Kebijakan Energi Nasional). Namun dalam realitas, berdasarkan data tahun 20102014, Indonesia hanya bisa membangun listrik sebesar 2,6 GW per tahun.



Di sisi yang lain, berdasarkan COP 21 Paris, COP 22 Maroko, bahwa pembiayaan dari luar negeri untuk bidang energi hanya difokuskan pada energi bersih.

Pembukaan FGD dilakukan oleh Ketua DRN, Dr. Bambang Setiadi, yang menyampaikan bahwa dalam nawa cita presiden Joko Widodo, kata inovasi dan teknologi diterjemahkan dalam bentuk daya saing. Jadi, inovasi yang dikembangkan bersama riset harus mampu meningkatkan daya saing. Sehingga, penurunan anggaran riset, akan mengurangi inovasi yang menyebabkan daya saing turun, Terkait inovasi, yang ditakutkan dunia pada Indonesia adalah kemampuan riset yang bisa dimanfaatkan sendiri. Sehingga mengapa posisi riset itu penting bagi Indonesia. Laporan Tahunan DRN - 2016

41

Bidang Energi menghadapi 3 masalah dari 17 masalah yang dihadapi dunia (17 Sustainable Development Goal), yaitu Renewable Energi, Inovation & Infrastructure, serta Climate Action. Indonesia mempunyai 13.466 pulau yang sebagian besar merupakan pulau-pilau kecil yang belum berlistrik. Tantangan bagi kalangan masyarakat energi di Indonesia adalah bagaimana menyusun skenario melistriki pulau-pulau tersebut. Pada hal, Indonesia mempunyai sumber energi, khususnya sumber energi baru dan terbarukan yang sangat besar.

Sebelum presentasi dimulai, Dr. Hardiv H. Situmeang, Anggota Komtek Energi DRN berkesempatan memberikan penghantar diskusi sebagai berikut: 



 

Energi merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, khususnya emisi karbon dioksida. Terkait dengan emisi tersebut, pembicaraan di tingkat dunia mengarah bagaimana menjaga atau menurunkan emisi, sehingga temperatur global tidak melebihi 2 oC. Skenario yang harus ditempuh agar temperatur global tidak melebihi 2 oC adalah menjaga emisi CO2 eq tidak melebihi 450 ppm pada tahun 2100. Menurunkan emisi sebesar 55 Gg CO2 eq pada tahun 2030, menurunkan emisi pada tahun 2050 sebesar 40%-70% terhadap kondisi 2010 dan nol emisi pada tahun 2100. Tantangan bagi Indonesia adalah mengurangi pemakaian energi fosil. Karena berdasarkan laporan INDC Indonesia, sampai dengan tahun 2030 emisi gas rumah kaca Indonesia masih terus mengalami kenaikan (semua skenario). Untuk menjawab tantangan kenaikan emisi gas rumah kaca adalah melalui penggunaan energi bersih yang salah satunya adalah clean coal technology.

Presentasi ke-1: Implementasi Kebijakan Teknologi Batubara Bersih di Indonesia Untuk Mengurangi Emisi GRK oleh Ir. Aliuddin Sitompul, Direktur Pembinaan Program Ketegalistrikan, Ditjen Kelistrikan, KESDM. 

Arah pengembangan pembangkit listrik di Indonesia, antara lain: PLTU Batubara tetap akan dikembangkan dan mendominasi penyediaan listrik ke depan, Namun PLTU


42

   

Batubara tersebut akan dikembangkan dengan menggunakan teknologi bersih (CCT), PLTG dan PLTA storage pump sebagai beban puncak, PLT-EBT dikembangkan untuk menurunkan emisi GRK, dan PLTN sebagai pilihan terakhir jika target 25% pada tahun 2025 tidak tercapai. Dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan, pemerintah memberi kesempatan dan peran bagi swasta untuk berpartisipasi yang lebih luas. Kondisi kelistrikan saat ini (status September 2016) adalah kapasitas pembangkit 57,6 GW, produksi tenaga listrik 283 TWh, konsumsi tenaga listrik 228 TWh, konsumsi per kapita 918 KWh, rasio elektrifikasi 89,53%. Komitmen Indonesia di COP 21 Paris adalah mengurangi emisi GRK sebesar 29% dari skeanrio Business as Usual (BaU) pada tahun 2030. Skenario BaU diproyeksikan sekitar 2.881 GtCO2 eq pada tahun 2030. Dalam rangka memenuhi komitmen di COP 21 Paris, maka kebijakan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia adalah:  Penggunaan maksimum batubara di bauran pembangkit listrik harus 50% pada 2025.  Penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) harus 25% pada 2025.  Jika penggunaan 25% dari EBT tidak dapat dicapai, maka pemanfaatan gas harus dimaksimalkan.

Presentasi ke-2: Perencanaan Jangka Panjang Sektor Ketenagalistrikan oleh Ir. Agus Cahyono Adi, MSc., Kepala Biro Perencanaan, KESDM. 

  

Dengan telah ditetapkannya Kebijakan Energi Nasional (KEN), maka dalam waktu paling lambat satu tahun harus sudah ditetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai penjabaran dari KEN. Saat ini Draft RUEN sudah final dan segera diundangkan. Setahun setelah ditetapkan RUEN, maka akan ditetapkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Terkait dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca, dalam RUEN diskenariokan akan ada penurunan emisi GRK sebesar 35% pada 2025, 41% pada 2030 dan 58% pada 2050 dibandingkan kondisi BAU. Hal-hal yang dilakukan setelah diterbitkannya RUEN antara lain: Evaluasi pencapaian RUEN per tahun, Pemdampingan penyusunan RUED dan Fasilitasi investasi EBT. Dukungan dalam pelaksanaan RUED:  Fasilitasi penyiapan FS pembangkit EBT;  Fasilitasi kajian elektrifikasi berdasarkan keekonomian;  Penerbitan Perda RUED (1 tahun setelah terbit RUEN);  Pemerintah Daerah diharapkan melakukan:  Promosi investasi terkait potensi pembangunan proyek RUEN/RUED;  Mempermudah perizinan yang dibutuhkan dalam mengembangkan pembangkit listrik EBT. 

Harapan pada DRN bisa mengkaji bagaimana daerah bisa mengoptimalkan sumberdaya energi setempat yang dimiliki dan menghasilkan harga energi yang kompetitif.



Pengembangan energi harus bisa mensinergikan antara pengembangan wilayah dan cost yang betul-betul diperlukan dalam pengembangan teknologi energinya.


43

Presentasi ke-3: Hambatan dan Tantangan dalam Pembangunan Kelistrikan Nasional oleh Ir. Adi Priyanto, Perencanaan Sistem, Direktorat Perencaan Korporat, PT. PLN  







Indikator performance pembangunan kelistrikan untuk kinerja pembangkit listrik program 35.000 MW, berdasarkan analisis kurva S menunjukkan nilai yang konsisten dan on the track. Status kemajuan pembangkit program 35.000 MW berdasarkan fasenya, untuk proyek dibawah PLN 65% masuk proses perencaan & pengadaan, dan 35% sudah kontrak. Sementara untuk proyek dibawah IPP 42% pada proses perencanaan & pengadaan, serta 58% telah masuk PPA. Berdasarkan analisa PLN, jika kondisi pertumbuhan ekonomi seperti sekerang, maka target 35.000 MW yang akan dibangun sampai dengan 2019 tidak akan terserap oleh pengguna. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi seperti saat ini, diperkirakan hanya perlu 26.000 MW. Kendala pelaksanaan proyek 35.000 MW antara lain pada pengadaan tanah dan perizinan, serta pengadaan pekerjaan utama (pengadaan terpusat seperti kontrak KHS, Kontrak Open Book) untuk material utama transmisi (tower, conduktor, trafo tenaga) Langkah dan tindakan PLN dalam mempercepat penyelesaian proyek: o Implementasi Perpres No. 4 Tahun 2016 untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan dan perizinan; o Pengadaan Terpusat untuk mempercepat pekerjaan Transmisi dan Gardu Induk; o Persyaratan pengadaan diperketat untuk mendapatkan pengembang IPP/Kontraktor IPP yang berkualitas; o Proses pengadan dipercepat dari 8 bulan menjadi 4,5 bulan dan Financial Closing dikenbdalikan secara maksimal agar fincial closing tepat waktu; o Memulai konstruksi sebelum financial closing, pengembang atau kontrraktor menggunakan dana equity IPP dan/atau brdiging loan sambil menunggu tercapainya finacial closing; o Penggunaan Aplikasi PMO untuk memonitor Proyek; o Merubah orientasi negara partner dalam Program 35 GW.

o

o o

Kendala pencapaian target proyek berdasarkan jenis komposisinya, terbesar terjadi pada masalah konstruksi (desain yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan) (40%), aspek legal (masalah hukum kontrak, pembebasan tanah) (37%), perencanaan & desain (8%), lingkungan (5%), dan Pendanan dan pengadaan proyek (5%). Terkait dengan pengembangan energi bersih di bidang kelistrikan, energi mix EBT 20 % (22.000 MW) terdiri dari (PLTA 13.000 MW dan PLTP 6.000 MW). Kendala pengembangan EBT untuk skala besar adalah adanya sumber energi tetapi disana tidak ada beban. Contoh Flores (Panasbumi) dan Kalimantan Utara (Air). Perlu ada dorongan pengembangan ekonomi di daerah2 yang mempunyai sumber EBT besar, jika ingin EBT dikembangkan disana.

Presentasi ke-4: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pembangunan Infrastruktur Ketengalistrikan oleh Ir. Rian Adri Nugroho, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Pertanian, Kementrian Perindustrian. Laporan Tahunan DRN - 2016

44

 Untuk pengembangan industri di Indonesia, yang salah satunya adalah industri energi untuk industri prioritas nasional, Kementerian Perindustrian sudah menerbitkan RIPIN (Rencana Induk Pengembangn Industri Nasional).  TKDN minimal untuk proyek ketenagalistrikan sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 54/2012)  Untuk peningkatan daya saing industri pendukung proyek ketenagalistrikan diberikan pemberian fasilitas bea masuk impor  Industri pendukung pembangunan jaringan transmisi, ditetapkan industri baja profil, industri konduktor  Untuk PLTU dengan kapsitas 100 MW dan 200 MW, Kementrian Perindustrian mewajibkan penggunaan Boiler dan Komponen BOP produsen dalam negeri dan BUMN strategis.  Terkait dengan program 35.000 MW, Menteri Perindustrian menetapkan standar spesifikiasi dan standar harga untuk komponen yang diproduksi dalam negeri.  Telah dinventarisis industri-industri pendukung ketengalistrikan dalam negeri, antara lain: o Industri Boiler sampai dengan kapasitas 600 MW (10 industri), o Industri turbin dan generator sampai dengan kapasitas 15 MW (2 industri), o Industri pompateknologi tinggi sampaI dengan kapasitas 600 MW (3 industri), o Industri transformer dan GIS sampai dengan kapsitas 500 kV (7 industri) Presentasi ke-5: Model Pembiayaan dan Kerangka Pendukung Pengembngan Infrastruktur Kelistrikan yang Kompetitif oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur.  Tiga Pilar bisnis pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), antara lain: o o o

Pembiayaan dan investasi Jasa Konsultasi Pengembangan Proyek

 Untuk pembiayaan di bidang ketenagalistrikan masih didominasi pembiayaan pembangkit konvensional, baru 2015 mulai bergerak untuk pembiayaan proyek EBT. Proyek EBT yang sudah masuk dalam pembiayaan PT. SMI ada 13 proyek (8 proyek berupa financing services, dan 5 proyek berupa advisory services).  Berdasarkan sektor pembiayaan yang sudah dilakukan, 3 sektor terbesar adalah Proyek PT. PLN (Ex PIP) 27%, Proyek Jalan 22%, dan Proyek Ketenagalistrikan 15%.  Tantangan yang dihadapi PT. SMI dalam pengembangan proyek EBT o o o o

Lokasi (keterbatasan infrastruktur untuk akses ke lokasi) Teknologi (belum banyak dikembangkan di Indonesia dan basis data terbatas) Tarif (ketidak pastian harga jual, impor teknologi) Regulasi (perizinan beragam di berbagai tingkat)

 Isu dan tantangan pada struktur proyek EBT yang dihadapi PT. SMI o

Equity terbatas,


45

o o o

Fleksibilitas pendanaan terbatas, Manajemen bersifat tradisional Tidak banyak Bank atau institusi pembaiyaan lain yang tertarik

 Tawaran Struktur Pembiayaan yang tepat untuk proyek EBT o

Corporate fince (Pemberi pinjaman bergantung kepada arus kas dari kegiatan perusahaan)

o

Project Finance (pemberi pinjaman bergantung kepada arus kas dari proyek secara spesifik)

 Pengembangan Pembiayaan berkelanjutan PT SMI o

Fokus pada EBT, Konervasi Energi, dan Pengelolaan Sampah

o

Produknya berupa pinjaman, penyaluran hibah, quasi equity facility, dan technical assistance.

 Model kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam pengembangan proyek EBT o o o o

Co-financing model Intermediary Fund management Capacity building programme/PDF

 Pengeloaan Dana Multilateral untuk proyek EBT dan Perubahan Iklim PT. SMI, antara lain: o o o o o o

Dari AFD (Agency Francaise & development) Dari Climate Technology Fund (CFT), Word Bank GIZ Regional Infrastructure Development Fund, Word Bank Accredited Entity Grand Facility UNDP

Presentasi ke-6: Updates on CCT/HELE for De-Carbonization of the Power Sector by Mr. Masahiro Ozawa, JCOAL - Japan  Jepang siap untuk bekerjasama dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan teknologi batubara bersih (Clean Coal Technology/CCT)  Beberapa teknologi penurunan emisi yang sudah dikembangkan dan siap diapplikasikan oleh JCOAL di Indonesia antara lain Teknologi Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC), Advanced Ultra Super Critical (A-USC), Carbon Capture Storage (CCS), dan Carbon Capture Utilization and Sequeztration (CCUS).  Kerjasama JCOAL dengan Indonesia yang telah dijalankan antara lain: Rehabilitasi PLTU Batubara Existing (PLTU Siralaya), Mengganti PLTU dengan Teknologi efisiensi tinggi (PLTU Tambak Lorok), Membangun PLTU baru (Suralaya dan Sulawesi).  Jepang siap untuk berbagi dengan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN dalam hal pengembangan teknologi penurun emisi GRK, baik dari segi teknologi / teknik dan peraturan serta tanggung jawab lingkungan, termasuk teknologi yang akan digunakan dalam PLTU Batubara. Laporan Tahunan DRN - 2016

46

Masukan dan Diskusi METI/MKI  Bagaimana pemerintah bisa menjalankan listrik desa dengan hibrid power plant untuk 2500 desa yang belum ada listrik (dari program pemerintah) dan 750 desa (program PLN).  Apakah memungkinkan ada sinergi BUMN khususnya antara PT. Telkom dengan PT. PLN, yaitu belajar pada Telkom dengan PSO-nya bahwa PT. Telkom bisa masuk sampai desa2 untuk program telekomunikasi. Hal tersebut diterapkan untuk program pengembangan listrik desa. Tekmira  Tekmira telah menginventarisasi batubara-2 yang marginal (cadangan terbatas, akses yang terisolir, dan geografis yang sulit). Karena batubara-2 marginal ini bisa menjadi pionir di dalam kelistrikan di daerah-2 sesuai dengan keberadaan penduduknya. Misalnya, dengan pembangkit listrik mulut tambang, atau gasifikasi. Berdasarkan penelitian Tekmira, PLTGB (Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara) 1 MW tidak ekonomis, skala ekonomis jika kapasitas minimal 3 MW. Indonesia Power  Perlu adanya center yang melakukan kajian tentang teknologi-teknologi energi bersih secara bersama atau sinergi antar lembaga. Sehingga pengguna bisa langsung mengacu pada hasilnya. Masyarakat Nuklir  Penyusunan proyeksi energi yang ada dalam KEN seharusnya dibuat berbagai skenario, minimal ada 2, yaitu proyeksi tinggi dan proyeksi rendah. Diusulkan DEN periode ini bersedia merevisi KEN berdasarkan skenario2. Rangkuman:  

   

Perlu dipikirkan bagaimana menutup gap yang terlalu jauh antara target dan kemampuan penyediaan tenaga listrik Kondisi kelistrikan sudah ada aturan yang jelas sebagaimana dituangkan dalam Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan RUKN. Namun dalam penerapan di lapangan PT. PLN menghadapi banyak kendala, misalnya 40% masalah konstruksi, 37% masalah hukum. Permasalahan lain adalah kalau kita mengimplementasikan EBT adalah jauhnya sumber dari beban. Sehingga perlu perencanaan khusus dan jalur2 ekonomi khusus. Skema pembiayaan di bidang kelistrikan sudah mulai ada dari PT. SMI. Namun masih market oriented, bagaimana ke depan inovasi2 kecil bisa juga dibiayai dari PT SMI. UGM telah menyusun road map pengembangan EBT per propinsi, dimana semua sumber energi berbasis potensi wilayah dan harga pokok produksi sudah dirumuskan. Bisa dikembangkan sebagai acuan untuk penyusunan RUED. Solusi terkahir penggunaan EBT merupakan bagian awal dari penurunan emisi Gas Rumah Kaca.


47

2.2.3.4 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) “Kemandirian Teknologi Jaringan Sistem Transmisi Real-Time Jarak Jauh Pesawat Terbang Tanpa Awak Untuk Pengamatan Wilayah Indonesia” A. Pembukaan Pertemuan oleh Ketua Komtek Hankam-DRN Rapat dipimpin oleh Ketua Komtek Hankam-DRN. Dalam pembukaannya disampaikan bahwa pertemuan dalam FGD ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi sampai dimana produk teknologi Pesawat Tertang Tanpa Awak (PTTA) yang sudah dihasilkan sampai dengan saat ini khususnya sistem transmisi komunikasi secara real time video dan data , kendala-kendala apa yang sedang dihadapi, dan permasalahan jaringan serta frekuensi yang digunakan. Diharapkan dalam FGD ini akan mendorong terbentuknya suatu konsorsium riset untuk pengembangan teknologi sistem transmisi komunikasi real time pesawat tanpa awak jarak jauh BLOS (Beyond Line Of Sight). B. Pembahasan Materi 1. Paparan pengantar yang dibawakan oleh Ketua DRN terkait dengan kondisi program riset Nasional pada saat ini baik dari sisi inovasi, kualitas, kebijakan, strategi, maupun anggaran, dibandingkan dengan Negara-Negara Lain didunia. Pentingnya dilakukan kerjasama konsorsium Lembaga pelaksana riset, Perguruan Tinggi, Industri dan Komunitas Riset, untuk menghasilkan suatu produk inovasi bersama secara efisien yang bisa langsung dimanfaatkan oleh pengguna, serta mampu diproduksi secara masal. Tidak perlu membangun dari awal, tetapi cukup melanjutkan hasil kemajuan yang sudah dicapai oleh masing-masing pelaku konsorsium. Upaya lanjutan selain konsorsium yang perlu dilakukan secara bersamasama adalah : Pemasaran skenario, komitmen pemanfaatan, komitmen pendanaan dan kerangka estafet untuk generasi berikutnya. 2. Paparan yang dibawakan oleh Direktur Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan -.BPPT, terkait dengan status capaian sistem transmisi komunikasi data dan video real time yang sudah pernah digunakan baik secara LOS (Line Of Sight) maupun menggunakan satelit komunikasi, serta jarak jangkauan transmisi yang sudah dicapai secara BLOS, Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Wulung BPPT. Dalam paparan disampaikan pula beberapa capaian yang sudah dicapai, dibuktikan dengan berbagai hasil pengujian terbang yang sudah pernah dilakukan selama ini, pengembangan ke depan PUNA dan tantangan yang dihadapi ke depan seperti : Peningkatan TKDN Sistem Antenna Auto tracking, modulasi, modem data link dan video dalam satu modem transmisi, selanjutnya pengembangan sistem komunikasi yang ter-enkripsi, serta penggunaan frekuensi dan bandwidth untuk kepentingan riset, operasi militer dan nir militer. 3. Paparan yang dibawakan oleh Direktur Direktur Pusat Teknologi Penerbangan – LAPAN, terkait dengan permasalah nasional dan global pemanfaatan UAV, status capaian produk UAV yang sudah dicapai selama ini yakni pengembangan LSU 01 – 05 termasuk sistem transmisi video non real time yang sudah dicapai dibuktikan dengan berbagai hasil uji penerbangan, rencana pengembangan ke depan LSA termasuk pemanfaatan satelit BRI untuk kepentingan pemantauan lahan/lingkungan dalam skala besar, perbatasan, dan lain-lain. Disampaikan pula perlunya standar dan alokasi frekuensi, yang mana untuk Indonesia pendaftaran frekuensi UAV belum di tentukan dan didaftarkan ke dalam ITU. Laporan Tahunan DRN - 2016

48

4. Paparan yang dibawakan oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit Kementerian Komunikasi dan Informatika, menginformasikan mengenai terminologi UAS (Unmanned Aircraft System) baik sistem dan sub sistemnya, aplikasi, frekuensi radio (Komunikasi LOS dan BLOS) yang digunakan termasuk persyaratannya, penggunaan frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz, frekuensi payload untuk UAS, potensi penggunaan satelit Indonesia untuk UAS, dan regulasi frekuensi untuk Indonesia. 5. Mewakili Instansi Balitbanghan, menginformasikan adanya rencana pengadaan Satelit Komunikasi, statusnya saat ini masih dalam pengkajian apakah akan menggunakan frekuensi L Band atau Ku band, dan disarankan agar PTTA memanfaatkan jaringan transponder satelit dimaksud untuk mengembangkan kemampuan jangkauan data link dan video menjadi lebih jauh (BLOS). 6. Dislitbang TNI AD dan TNI AL, mensyaratkan perlunya interoperability pemanfaatan pita frekuensi, sehingga tidak terjadi interference dalam pengoperasian peralatan elektronika baik radar, alkom, maupun sistem tempur, apakah akan menggunakan Ku Band atau L Band. 7. Dari Industri, untuk PT CMI bisa membuat modul-modul asalkan diberikan spesifikasi teknisnya. Sedangkan PT Len masih terbatas dalam jaringan data link, belum bisa streaming data. C. Kesimpulan  Rancang bangun dan rekayasa sistem transmisi data dan video bisa dilakukan pengembangannya tanpa harus dimulai dari awal, menggunakan hasil kemampuan penguasaan teknologi yang sudah dimiliki oleh BPPT, LAPAN, dan Industri.  Perlu dibentuk konsorsium antar berbagai Instansi Riset Pemerintah, industri, Kementerian Ristekdikti dan Kementerian Pertahanan untuk membuat suatu prototipe sistem komunikasi data dan video untuk tahapan BLOS..  Direncanakan akan ada pertemuan lanjutan FGD ini, untuk membahas pentingnya pengguanaan UAV dalam melakukan pemantauan lahan. Diusulkan pertemuan selanjutnya dilaksanakan di Balitbang Kemhan.

2.2.3.5 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) Penguatan Dan Percepatan Penelitian Sel Punca Di Indonesia Focus Group Discussion (FGD) Penguatan dan Percepatan Penelitian Sel Punca oleh Komisi Teknis Kesehatan dan Obat DRN dilaksanakan pada tanggal 25 November 2016 bertempat di Badan Litbang Kementerian Kesehatan di Jalan Percetakan Negara Jakarta. Acara tersebut mengundang pembicara dari UPT Sel Punca RSCM-FKUI, Universitas Airlangga, Kementerian Kesehatan, Kalbe Farma dan lain-lain.


49

Beberapa kesimpulan dari hasil FGD tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Penelitian sel punca sudah mulai banyak dilakukan dengan melibatkan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, konsorsium dan pihak terkait lain. Namun demikian sinkronisasi kelembagaan, program dan sinergi sumberdaya masih perlu diperkuat.

2.

Sel Punca merupakan ilmu relatif baru yang harus dikembangkan, karena potensi manfaat sel punca sangat besar.

3.

Prioritas peneitian sel punca diarahkan untuk mengatasi penyakit diabetes, otak, jantung, kanker, dan juga penyakit orang tua lainnya.

4.

Health tourism merupakan trend global dengan potensi pasar sangat besar yang perlu dikembangkan di Indonesia.

5.

Penelitian sel punca membutuhan biaya besar dan waktu yang panjang, sehingga diperlukan prioritas program penelitian.

6.

Birokrasi yang masih panjang menjadi salah satu kendala dalam percepatan kegiatan riset bersama antara lembaga riset & perguruan tinggi dengan industri. Perlu upaya serius untuk mengatasi tantangan birokrasi ini.

7.

Terobosan tahapan penelitian klinik sel punca langsung pada fase 3 perlu diusulkan untuk mempercepat aplikasi hasil riset sel punca.

8.

Kelembagaan sel punca sudah terbangun, yaitu Asosiasi Sel Punca Indonesia, Komite Pengembangan Sel Punca dan Rekayasa Jaringan dan Konsorsium Sel Punca Indonesia.

9.

Pembentukan lembaga atau organisasi lain tidak direkomendasikan, yang perlu diperkuat adalah sinergi fungsi diantara organisasi dan diantara onggata organisasi tersebut.


50

10. UPT sel punca RSCM telah melakukan berbagai penelitian dasar dan klinik terkait pengembangan dan penerapan sel punca dan sedang menuju one stop services pelayanan sel punca. Selain publikasi internasional sebagai bukti pengakuan ilmiah yang telah dihasilkan oleh UPT tersebut, saat ini juga telah diperoleh 5 PPK (Panduan Penggunaan Klinik) sel punca yang diarahkan untuk bisa dimanfaatkan oleh setiap unit pelayanan kesehatan. 11. Sel punca allogenik dan metabolik (bisa diproduksi masal), perlu didukung dengan persyaratan produk yang akan ditetapkan oleh BPOM. Untuk sel punca autolokus, tidak memerlukan persyaratan tersebut. Industri sel punca autolokus bersifat jasa layanan produksi dan terapi sel punca. 12. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sel Punca UNAIR telah melakukan kegiatan penelitian dalam ragka pengembangan teknologi, uji praklinik (animal trial) dan klinik serta menuju komersialisasi produk sel punca. Beberapa aktivitas peneitian yang dilakukan, diantaranya penelitian sel punca untuk penyakit DM, ortopedi, kardiologi, penyakit otak, kanker, tissue dan dental engineering untuk bebeberapa kasus. Sel punca untuk sediaan kosmetik (skin regeneration) juga sudah dikembangkan kerjasama dengan PT Phapros. 13. Untuk riset dasar sel punca, diusulkan untuk dapat dilakukan dengan kekebasan ilmiah yang kuat, sedangkan untuk aspek etika lebih disarankan setelah tahap terapan. 14. Beberapa capaian penelitian di UPT sel punca RSM-FKUI dan Pusat Penelitian Sel Punca UNAIR bisa dijadikan model untuk kegiatan penelitian di unit lain dan perlu dikomplementarisasikan ke arah penguatan aplikasi pada pelayanan kesehatan. 15. Keterlibatan industri dalam penelitian sel punca perlu diperkuat utamanya untuk pengembangan produk masal sel punca (alogenik, metabolik, produk derivatif). Untuk sel punca outogenik sudah ada 3 industri dan 2 RS pengampu (RSCM, Soetomo). 16. Dalam waktu satu bulan, pihak Industri (PT Biofarma, SCI Kalbe Farma) bersama Badan POM akan menyiapkan konsep industrialisasi sel punca mulai dari persyaratan produk, fasilitas, dan regulasi yang diperlukan. Konsep tersebut akan disampaikan oleh DRN ke Kementerian Ristekdikti dan Kementerian terkait lain untuk dapat direspon dan diimplementasikan,


51

2.2.3.6 FOCUS GROUP DUSCUSSION: PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS SDA, IPTEK – INOVASI Fokus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Komtek Material Maju DRN bertempat di Hotel Sari Pan Pacific - Jakarta, pada hari Rabu 19 Oktober 2016.

Latar belakang dari FGD ini adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024 : menggariskan Pembangunan Iptek nasional disusun secara bertahap Laporan Tahunan DRN - 2016

52

untuk mencapai kemandirian, maju, adil dan makmur di tahun 2024. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ketiga, tahun 2015-2019 : Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek Banyak sekali kebutuhan bahan baku industri masih import, padahal bahan dasarnya banyak yg tersedia di Indonesia. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana proses nilai tambah bahan baku nasional. Selain bahan baku industri, masih banyak baku nasional bisa diproses menjadi material maju, seperti nano material, graphene dengan nilai tambahnya sangat tinggi. Melalui FGD ini, DRN akan menjawab target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ketiga pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA nasional. Bagaimana mengolah bahan baku nasional tersebut dengan memanfaatkan kemampuan SDM dan teknologi maju yg ada menjadi produk inovatif dan menjadi bisnis dalam bentuk konsorsium.

1. 2.

3.

FGD ini bertujuan untuk: Mendorong pembangunan Industri berbasis bahan baku nasional sebagai bahan bahan baku subsitusi import Mendorong produksi nasional bahan inovatif yang berdaya saing, memberikan nilai tambah tinggi dan mempunyai multiplier effect serta berbasis Iptek-Inovasi material maju Mempertemukan suplier dan pengguna bahan baku nasional untuk membangun industrinya


53

Nara sumber yang diundang utuk berbicara dalam FGD ini adalah (1) Ir. Rauf Purnama, Prof Dr. Bambang Sunendar, dan Dr. Nurul Taufiqurohman. Bisnis Industri Berbasis Migas, Batubara dan Agro. Potensi Pemanfaatan Biomassa di Indonesia. Strategi Pengembangan Material Maju Berbasis Sumberdaya Alam. Sesi ini dipimpin oleh Moderator : Ir. Achdiat Atmawinata.

CATATAN HASIL FGD 1. Perlu perencanaan yang detil dalam pembangunan industri dari hulu sampai ke hilir berikut produknya, misal dalam pemanfaatan Sumberdaya alam migas perlu ditentukan apakah untuk energi, bahan baku industri petro kimia atau untuk energi dan industri petro kimia. Sebagai contoh dalam industri berbasis gas alam Indonesia baru dipakai untuk industri Pupuk saja, yang sebetulnya bisa banyak produk yg dihasilkan dengan yang bervariasi 2. Industri dapat dibagi menjadi Industri Hulu, Industri Antara dan Industri Hilir. Industri hulu Pemerintah harus hadir, karena nilai investasi tinggi, low return, long time investment. Namun demikian industri hulu akan membuka peluang rantai nilai (multiplier) yg panjang bagi pengembangan industri antara dan industri hilirnya 3. Banyak negara-negara yang mengimport SDA untuk diolah di industrinya, memiliki GDP yg lebih besar dibanding Indonesia yang mengekspor SDA. Hal ini menunjukkan pengolahan SDA memberikan nilai tambah yang besar bagi negara yang bersangkutan 4. Tawaran dari Balitbang ESDM untuk mengangkat LTJ bagi industri Hankam melalui konsorsium antar K/L 5. Pengolahan SDA harus menyeluruh tidak hanya satu produk saja, diproduksi dengan rantai nilai yang panjang. Dalam membangun industri harus dipertimbangkan ketersediaan bahan baku, teknologi dan pasar yang akan menyerap produk industri 6. SDA harus diolah untuk mendapatkan nilai tambah yg sebesar-besarnya di dalam negeri, karena akan menciptakan multiplier efek, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi 7. Diperlukan undang-undang Sumberdaya Alam, dimana SDA sebagai aset bangsa, bukan sebagai komoditi. Dalam hal tersebut pemerintah harus hadir dalam pengelolaan SDA, cegah de-industrialisasi dan penyediaan anggaran. Dalam membangun industri perlu dibangun inkubasi usaha Laporan Tahunan DRN - 2016

54

8. Dalam hal penjualan gas, harga ekspor lebih murah dibanding harga di dalam negeri. Perlu diusahakan agar gas hanya untuk konsumsi dalam negeri (domestic market obligation) 9. Proposal insentif riset yang masuk ke Kemen Ristek-Dikti proposal riset dasar lebih banyak dibanding dengan proposal riset terapan. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara Ristek dan Perindustrian. Telah diatur dalam PP 41/2015 tentang Penerapan Teknologi, dapat dijadikan landasan kerjasama tersebut 10. Biomas Indonesia sangat potensial sebagai bahan baku material maju, dengan kemampuan melebihi material konvensional. Prof. Bambang Sunendar bersedia membantu sebarkan hasil temuannya untuk masyarakat yang memerlukan 11. Monasit yang mengandung radio aktif, akibatnya para pemegang IUP malas menyimpannya karena terkait dengan izin2 12. Banyak harapan kepada DRN untuk berperan dalam mengurai ketidak maksimalan dalam pengambilan keputusan dan gagasan baru seperti antara lain pemilihan produk industry yang memberikan hasil yang lebih maksimal, menginisiasi pembuatan Undang-undang Sumberdaya Alam, menjembatani sinergi antar K/L dan lain-lain

2.2.3.7

FOCUS GROUP DISCUSSION “PENGEMBANGAN INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM (ITS) UNTUK MENDUKUNG SMART CITY


55

Pembukaan dan Keynote Speech: Pengantar FGD “Pengembangan Intelligent Transportation System (ITS) Unruk Mendukung Smart City“ dilaksanakan oleh Ketua Komtek Transportasi DRN Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc (Eng). Dalam kata pengantarnya Ketua Komtek menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk membangun, mengambangkan Intelligent Transportation System Perkotaan. Disampaikan juga terima kasih kepada jaringan Masyarakat Transportasi Indonesia, Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi , Group Smart City. Harapannya masing-masing hadir sebagai narasumber berdasarkan pengalaman masingmasing.

Keynote Speech oleh Ketua DRN Dr. Bambang Setiadi, MS. Dalam pembukaannya Ketua DRN mengingatkan bahwa Smart City bagian dari Smart Grid pada Sustainable Development Goals (SDG). 2 (dua) hal yang terkait dengan SDG adalah Inovation and Infrastucture dan Sustainable Cities and Communities. Harusnya seting pemikiran itu sudah benar. Persoalan utama adalah tidak atau belum adanya standar. Tantangannya Smart City vs Smart City Small Island. Pengantar FGD 

Prof. Ir. Sigit Priyanto, M.Sc, Ph.D (Moderator)

Tujuan dilaksanakan FGD adalah untuk mempertemukan pengembang, pengguna dan para peneliti yang bergelut dibidang Intelligent Transportation System (ITS) agar supaya hasil kerja yang telah dilakukan sampai dengan saat ini bisa dimanfaatkan secara optimal sehingga bisa menjadi efisien dan efektif dalam kancah pembangunan Transportasi yang sustainable dalam arti transport menjadi murah ramah lingkungan dan lebih selamat.


56

Pemaparan Narasumber : 

Hastono Bayu Trisnanto (PT AINO-UGM)

Narasumber menyampaiakan pengalaman PT AINO sebagai bagian Gamatechno yang merupakan bagian dari holding PT Gama Multi Group di UGM sebagai amanat Rektor riset harus sampai ke industri. Dimulai tahun 2006, konsentrasi PT AINO pada transportasi dan payment. Ada 6 bidang ITS Indonesia yang menjadi prioritas yaitu : Travel &Traffic, Electronic Payment, Advanced Driving Assistance, Public Transport Management, Traveller Information System, Commercial Vehicle Management. Banyak fokus di electronic payment dengan pengalaman riset sebagai berikut : 

2006 – 2007 JICA Hi-link Research, Smart Mass Transit System, ABG links (Teknik Sipil UGM, Gamatechno, Dishub DIY)



2009 – Rusnas, Riset Unggulan Strategis Nasional, Mobile Payment in Transport (Teknik Elektro UGM, Gamatechno)



2011 – Hi-link Project, Kemenristek – Vending Machine for Transportation (Teknik Sipil UGM, Gamatechno)



2016 – Teknologi yang dimanfaatkan Industri, Kemenristek, Ticketing for feeder transport, UGM - AINO



2016 – Big Data Research, Transport Data Analytic, DSSDI UGM - AINO

Pengalaman penerapan electronic payment Sarbagita, Trans Jogja, Batik Solo, TransJakarta dan sebentar lagi TransTangerang. Untuk Parkir di Jakarta dan Palembang. PT AINO mengembangkan dan mengintegrasikan non sistem pembayaran tunai menggunakan teknologi uang elektronik di sektor publik transportasi, pariwisata, pelayanan publik pemerintah, pendidikan, dan ritel. Solusi yang ditawarkan PT AINO antara lain eTicketing Solution, e-Identity Solution, yang meliputi pembayaran angkutan umum (BRT), Kereta. Sampai saat ini belum ada standar penggunaan kartu, maka PT AINO menjembatani pada layer aplikasi. Laporan Tahunan DRN - 2016

57

Untuk penerapan smart city diperlukan hal-hal sebagai berikut:     

Laedership Kepala Daerah (Walikota/Bupati) Integrasi & Inisiatif Data Quick Win dari hal-hal yang kecil untuk dikembangkan ke yang lebih besar Awareness dari masyarakat Platform (bangunan besar yang bisa sharing bersama-sama untuk pengembangan)

berbagia

PT AINO menawarka Platform Acceptance Multi-Issuers baik untuk penggunaan tol maupun non tol beberapa platform yag terus dikembangkan Sekarang sedang diupayakan untuk integrasi sistem pembayaran antara TransJakarta, KCJ, Kereta LRT dan MRT jika sudah dioperasikan. Dari data yang diperoleh dari e-payment akan diperoleh data pergerakan orang (asal-tujuan/naik-turun), sehingga membuat perencanaan transportasi lebih akurat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.  Tikno Sutikno (PT INTI) Banyak masalah-masalah non teknis pada pengoperasian peralatan ITS. Dimana Pemerintah sebagai regulator sekaligus pembeli alat dan yang mengoperasikan. Di sinilah persoalan muncul karena pegawai-pegawai yang mengoperasikan alat belum terdidik untuk mengoperasikan alat tersebut. ITS bagi industri tidak menarik, banyak produk gagal di sisi market, karena consep of product terjebak oleh fitur. Hal ini menjadi masalah besara karena ada perilaku industri pengen jadi peneliti, peneliti pengen jadi industri karena kurangnya komunikasi antar pihak. Belajar dari China, pemerintah memberikan insentif eksport dalam bentuk pengurangan, untuk material juga mendapatkan insentif. Produk PT INTI antara lain SINDILA (Sistem Informasi Dini Lalu Lintas). Produk pengembangan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan yang terdiri dari sub system Sensor, Logger, Data Center, dan (optional) Traffic Display (bisa berupa VMS, TLD, atau Mobile Apps) untuk membantu pengelolaan lalu lintas jalan secara intensif. SINDILA untuk Traffic Counting (alat pencacah kendaraan), human error free, berdasarkan teknologi Computer Vision dan dapat dilengkapi dengan thermal imaging untuk membebaskan dari pengaruh siang dan malam, Menghitung 5 kelas berdasarkan panjang kendaraan (pedoman MKJI), Data yang diperoleh: Volume per kelas per lajur, kecepatan rata-rata per kelas per lajur, okupansi per lajur, headway per lajur, dan gap per lajur, dapat pula menyediakan data individual (kecepatan ruang per kendaraan) Sindila untuk Road Safety, statistik kecelakaan yang sering salah kaprah digunakan adalah insiden per waktu, padahal ada factor lain yang sangat berperan yaitu volume kendaraan dan atau travel time, dengan menggunakan Sindila, dapat diperoleh informasi volume kendaraan yang melintas suatu jalur, sehingga perhitungan INSIDEN per TRAFFIC VOLUME menjadi lebih akurat untuk perencanaan perbaikannya. Sindila juga dapat mendeteksi Speed Drop sebagai deteksi adanya insiden atau gangguan lalu lintas secara otomatis


58

 Rizqon Fajar (PTSPT-BPPT) BPPT sebagai lembaga Pemerintah Non Kementerian mengemban tugas untuk mengembangkan teknologi. Hasil akhir harus diserahkan ke industri untuk diproduksi secara massal. Pengalaman dalam kegiatan ITS adalah Rekayasa dan pengelolaan lalu lintas (traffic engineering & management) dalam kerangka pengembangan intelligent transportation system (ITS) dan Pengembangan ITS kota Pekalongan & Surabaya. Pengembangan ITS kota Pekalongan dalam kerangka Quick Respons. Aplikasi Sistem Quick Response (Si-Qupon) dikembangkan untuk menangani laporan gangguan dari masyarakat lewat ATCS pada Dishubparbud & Polresta, termasuk RSUD Kota Pekalongan. Kota Pekalongan dipilih karena Kota Pekalongan dilintasi jalan nasional PANTURA. Permasalahan yang timbul terjadinya mix traffic lalu lintas perkotaan dan antar kota yang menyebabkan meningkatnya resiko kecelakaan, sehingga memerlukan sistem yang dapat secara cepat merespon, TKDN tinggi. Kaji terap ITS di Provinsi Jawa Timur (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Antar Kota). Memasang VMS (Variable Message Sign) untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan memberikan informasi, yaitu: kecepatan rata-rata, dan rekomendasi rute yang sebaiknya ditempuh. Sistem kerjanya pemantau mengirimkan data jumlah dan atau kecepatan kendaraan untuk ditayangkan pada VMS. Data diolah untuk menghitung perkiraan waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk melalui suatu segmen jalan tertentu sehingga himpunan data dari data waktu tempuh perjalanan di beberapa segmen jalan akan memberikan informasi perkiraan waktu perjalanan suatu lintasan. Idealnya makin banyak kamera makin dapat diandalkan informasi perkiraan waktu perjalanannya. 

Albertus Endarko (PT KAI)


59

PT KAI sudah menerapkan tiketing kereta jarak jauh dengan sistem online, commuter dan kereta bandara. Untuk operasional jumlah penumpang 300 juta per tahun sedangkan atau sekitar 800 ribu penumpang per hari. Dikembangkan juga integrasi pembayaran. Infrastruktur untuk prasarana integrasi dengan linier aset manajemen, setiap ada temuan di inspeksi jalur di lapangan langsung dilaporkan ke pusat secara real time. Sarana dikembangkan vehicle management system dimana semua data preventif dan correctife data terhubung dengan data center berkaitan dengan perawatan. Traffic managemen system juga sudah dibuat dengan loko track, ada warning berkaitan dengan lokasi-lokasi tertentu. Diterapkan media penghubung antara pengguna dengan perusahaan melalu medsos sebagai respon penghubung. Dalam waktu dekat akan ada aplikasi untuk kondektur yang dipergunakan untuk memeriksa tiket penumpang. PT KAI membuka diri untuk penerapan 1 kartu untuk digunakan jasa transportasi. 

AKBP Subono (NTMC POLRI)

NTMC ini bersama dlm Diharapkan Memiliki Pemahaman Tentang Kamseltibcar Lantas dan Memiliki Komitment untuk dpt Mengembangkan dan Menerapkan Nilai- Nilai Positif Dlm Laksgas khusus nya di bidang LLAJ Utk memberikan solosi masukan saran dlm Menghasilkan Kinerja Polantas Sebagai Pelayan Pelindung Pengayom dan Penolong Masyarakat. Fungsi dan Peran NTMC (K3I): Kendali (Sebagai kontrol jajaran satlantas dari Polda sampai tingkat polres memonitor langsung melalui CCTV), Koordinasi (Pemberian data dan informasi kepada pemangku kepentingan lalulintas, Mengintegrasikan jaringan yang dimiliki [metro TV, Pemprov DKI, Pemkot Surabaya]), Kominikasi (pemberian informasi tentang


60

situasi lalulintas dua arah baik langsung maupun tidak langsung), Informasi (Sebagai pusat pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data informasi yang berkaitan dengan lalulintas). Proses pengolahan data di NTMC mengukuti alut sebagai berikut : informasi masukoperator penerima informasi-baca data dan informasi-analisis data-memberikan jawabanmembuat laporan-anev manajemen. Teknologi yang dimiliki meliputi CCTV (ATMC+ATMS), GPS, HT MOBILE & HT FIX STATION, BUSINESS INTELIGENT, Call Center, Sosmed dan Aplikasi Laka Langgar. 

Dr. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA, ( Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Narasumber menyampaikan paparan “ Pengalaman Pembentukan Konsorsium Smart Card”. Konsorsium dibentuk dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : Rapat Komisi Teknis TIK yang membahas mengenai Pemfokusan Agenda Riset Nasional (ARN) dan Penentuan Tema Utama Riset Nasional Bidang Fokus TIK Diadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan yang antara lain membahas mengenai peluang pengembangan industri smart card (khususnya chip foundry) di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek infrastruktur, pertemuan dengan Dirjen Penguatan R&D Kemenristek dan Dikti, Dr. Muhammad Dimyati yang antara lain membahas mengenai peluang pengembangan industri smart card di Indonesia dan pertemuan mulilateral yang dipimpin oleh Dirjen Penguatan Inovasi, Jumain Appe yang membahas mengenai penguatan inovasi nasional dalam upaya mewujudkan kemandirian dan daya saing bangsa Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Smart Card” Dalam pengantarnya, Dr. Basuki Yusuf Iskandar menyampaikan fokus utama DRN dan persentuhan issu-issu pendukung riset yang merupakan pemikiran dari Ketua DRN serta urgensi dari pengembangan Smart Card di Indonesia. Focus Group Discussion (FGD) ini diisi dengan presentasi dan diskusi dari tim peneliti dari ITB dan Universitas Telkom, selain itu juga diisi dengan diskusi dari peneliti UI dan UNHAS. Dalam FGD tersebut dipresentasikan 3 tema riset yang berkaitan dengan ekosistem 

Rancang Bangun Prototype SMART CARD



Accelerating Smart Card Related Digital Service Industries Growth



Smart Card System.

Dalam FGD tersebut, pihak dari Ditjen Penguatan R&D Kemenristek Dikti dan Ditjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti juga menyampaikan beberapa peluang pendanaan penelitian yang dapat dibiayai oleh Kemenristek Dikti. Dalam FGD tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain Pengusulan tiga topik penelitian smart card untuk diajukan dalam seleksi Program Pengembangan Teknologi Industri Kemenristek Dikti. Ketiga penelitian tersebut adalah yakni 1) Secured and Forensic Ready Transaction Network; 2) System Single SAM off Multiple Card aman untuk pembaca kartu pintar; 3) Pengembangan protokol KMS dan CMS Smart Card Indonesia; Pengusulan 1 topik penelitian konsorsium mengenai Smart Campus. Konsep akan dimatangkan lebih lanjut antar universitas di seluruh Indonesia dan akan diajukan pada untuk dibiayai ke Kemenristek Dikti (kompetisi di Ditjen Inovasi dan Ditjen Penguatan R&D). Laporan Tahunan DRN - 2016

61

 Diskusi dan Masukan peserta FGD : Ada beberapa utama yang menjadi topik yang dibicarakan yaitu integrasi, automatian, big data untuk implementasi smart city. Ada beberapa riset di Telkom platform didalami bersama untuk dapat dintegrasikan. Yang pertama edvanced traffic management system, kedua sistem information, ketiga operation support system dan elektronic financial system, edvanced vehicle system, edvanced saftey system. Semua terkunci di regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan swasta (para pemain) sendiri, sehingga harus ada yang mengontrol regulasi tersebut. Perlu riset tersendiri untuk mengawal integrasi teknologi yang lurus dengan regulasi yang dibuat pemerintah dan industri. Dengan tumbuhnya e-commerce, dibelakang itu juga tumbuh transportasi logistik yang besar. Bagi perusahaan besar mempunyai sistem yang sudah mapan, sementara perusahaan-perusahaan kecil jika bisa disatukan mempunyai pangsa pasar yang potensinya besar. Sehingga platform harus dibangun bersama-sama (standar pelayanan seperti apa). Pertanyaan besarnya adalah teknologi-teknologi tersebut membantu transportasi di kota-kota besar, apakah memberikan solusi masalah transportasi perkotaan karena saat ini belum. Permasalahannya tidak memahami transportasi yang smart kaitannya dengan kearifan lokal. Penyediaan prasarana yang smart juga perlu dilakukan misalnya untuk persimpangan dan lokasi-lokasi putaran balik. Driver behavior juga sangat memegang erat pelaksanaan smart city, smart transportation. Smart city juga perlu didukung smart people, smart management, smart technologi dalam bentuk gotong royong secara bersama-sama bukan dalam konteks berkompetisi. Sehingga diperlukan roadmap untuk membangun smart transportation dari berbagai segi, dengan kata kunci teknologi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. ITS building block terdiri dari Big Data Planning, Surveillance Analytics Big Data, Infrastruktur Capacity Management, Public Info General Inquiry Service Availability Around Travelers, Transaction, Interchangeablity Interoperability, User Information Route Giudance, Autonomous Vehicle, Fleet Management, Disaster and Emergency Response, e-Enforcement


62

2.2.4 RAPAT-RAPAT KOMISI TEKNIS 2.2.4.1 Komisi Teknis Pangan dan Pertanian 2.2.4.1.1 Rapat Komtek Pangan Tanggal 5 April 2016

Rapat pertama Komtek Pangan dan Pertanian tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2016 bertempat di Ruang Rapat DRN, Gedung 1 BPPT lantai 1. Agenda rapat terdiri dari (1) pembukaan, (2) Laporan Ketua DRN tentang hasi audiensi dengan Menrisekdikti, (3) Usulan ARN bidang pangan, (4) Evaluasi ARN Kotek Pangan dan (5) Rencana Tindak Lanjut. Rapat dibuka oleh bapak Hariono selaku Ketua KOMTEK bidang pangan yang mengucapkan terimakasih dan menjelaskan secara ringkas tujuan rapat ini. Selanjutnya disampaikan laporan Ketua DRN hasil audiensi dengan Menristekdikti Pokok pokok inti arahan bapak menteri adalah (1) agar masing masing komtek untuk menyusun suatu program pilihan (champion komtek), dan menginisiasi program kerjasama industri dengan ciri : (a) pembangkitan sdm lokal dan penciptaan riset yang bukan teknologi adopsi, (b) tahap tahap sudah mulai diterapkan dengan jadwal yang jelas. Kedua komponen ini bermuara pada terealisasinya proses hilirisasi riset yang bermanfaat untuk kesejahteraan, bersifat konsorsium modelling, agar terjadi interaksi antara peneliti, bisnis/industri/pengguna/masyarakat dan pembuat kebijakan (R-B-C-G). (2) mampu membuat sistem modif yang mampu mengevalusi monitoring padi (contoh : model sistem control monitoring stok padi di gudang). (2) Riset sagu pada lahan gambut sebagai penahan air, selaras dengan rencana kunjungan bapak Presiden RI ke meranti untuk mendeklarasikan badan riset gambut daerah. (3) tindak lanjut atas keluhan bapak menteri tentang lemahnya koordinasi atar kementerian, diharapkan DRN menjadi simpul koordinasi, salah satu contohnya adalah menggunakan model konsorsium. (4) melanjutkan pengembangan Nano technology seperti nano pupuk, nano coating. Laporan Tahunan DRN - 2016

63

Usulan ARN (disampaikan oleh Asisten KOMTEK Bidang Pangan): Pendahuluan dengan kata kunci bahwa “agenda riset nasional harus dapat menjadi acuan riset seluruh pelaku riset di Indonesia”, dengan landasan: (a) sesuai visi pembangunan bangsa Indonesia tahun 2025: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Pembangunan di sektor iptek merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional, (b) termasuk di dalam salah satu agenda Nawa Cita Presiden JK - YK yaitu : “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik termasuk sektor pangan”, (c) dasar hukum Undang Undang No 18 Tahun 2012 bahwa, “ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau” dan (d) dalam mendukung target pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pangan dan pertanian, penting untuk disusunnya ARN bidang pangan dan pertanian yang memprioritaskan tema riset berdasarkan norma atau kriteria sehingga tepat sasaran. (e) bersinergi dengan RPJM Kementerian pertanian dan rencana induk riset dan inovasi nasional bidang pangan dan pertanian. (Lihat PPT rapat KOMTEK Pangan halaman 16-18) Usulan Norma haruslah mampu : mengatasi masalah nasional, berdampak besar terhadap ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, Berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh industri, Economic value berdampak nyata terhadap pertumbuhan sektor riil, Academic value yang ingin dicapai, perspektif yang digunakan demand driven (product oriented driven), pendekatan konsorsium, topik riset yang terintegrasi sehingga dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah, peluang keberhasilan tinggi secara Iptek, indikator keberhasilan terukur Analisis sistematis dari faktor keberhasilan / kegagalan, meningkatkan nilai tambah potensi kekayaan Indonesia. (lihat PPT bahan diskusi norma TA Komisi Pangan 2016 halaman 19) Prioritas Riset Bidang Pangan Pertanian, terdiri dari 3 yaitu: (1) mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, (2) substitusi import dan (3) promosi ekspor (lihat PPT bahan diskusi norma TA Komisi Pangan 2016 halaman 20). Variable yang mempengaruhi adalah degradasi dan konversi lahan, pemanasan global dan perubahan iklim, serta perdagangan global. Agenda Riset Nasional (ARN) adalah mengonvergensikan pertemuan 3 kesatuan di atas (lihat PPT bahan diskusi norma TA Komisi Pangan 2016 halaman 2-21). Selain itu (-) Rencana induk riset dan inovasi nasional bidang pangan dan pertanian menjadi tambahan input dalam menentukan ARN yang mampu mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menyediakan pangan yang beraneka ragam (diversifikasi) dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian untuk ekspor dan substitusi impor, (-) RPJMN Pertanian tahap 2:2015-2016 (RPJM3-RPJPN1) menjelaskan secara eksplisit bahwa Kokohnya fondasi sistem pertanian industrial berkelanjutan menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian terpadu berbasis sumber daya alam berkelanjutan, sumber daya instansi berkualitas dan berkemampuan iptek bioindustrial meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sehingga, Usulan Tema Riset Bidang Pangan dan Pertanian meliputi :  Tema Riset: Produksi dan Distribusi Pajale (Padi,Jagung,Kedele) Prioritas : Jagung - pemanfaatan lahan sub optimal  Tema Riset: Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan Laporan Tahunan DRN - 2016

64

Prioritas : Kelapa Sawit  Tema Riset: Peningkatan Produk Daging Prioritas : Inovasi produk bakalan, integrasi sapi sawit  Tema Riset: Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Ikan Prioritas : Optimalisasi budidaya ikan berkelanjutan  Tema Riset: Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Prioritas : Sagu  Tema Riset:

Perekayasaan Instrumentasi dan Alat Mesin dalam rangka Modernisasi Pertanian.

Prioritas : Aplikasi IT dan Alsintan Beberapa catatan yang disampaikan oleh para peserta rapat adalah sebagai berikut: (1) Pendapat bapak Sakri Widhianto bahwa dalam melihat visi harus dapat menguraikan ARN ke arah Pasar Internasional, melihat norma untuk pencapaian daya saing dan produktivitas serta acuan tambahan regulasi (contoh pangan dan perkebunan, UU P3, UU 16, UU 41 tahun 2009 tentang perlindungan B2LT). (2) Ibu Eni Harmayani memberikan input bahwa diperlukan indeks untuk melihat masalah masalah lingkungan sebagai tambahan variabel dalam menyusun ARN. (3) Beberapa input dari bapak Hariono tentang (1) genome revolution untuk tanaman sebagai cara efisien untuk menemukan penyakit dihasilkan dengan empat (4) pilar yaitu : penguasaan bio, penguasaan response pemanasan global, pengolahan alat mesin pertanian dan pengolahan pangan, penguasaan aplikasi IT. (2) Hilirisasi food technology, yaitu memaknai hilirisasi untuk masyarakat dan industri (pada sektor industri yaitu terkait isu isu HAKI, dan masyarakat terkait isu isu for free). (3) perwujudan DRN ke arah technical (tambahan input diluar lingkaran yaitu sumber daya pangan). (4) Bapak Desianto menggaris bawahi bahwa diperlukan upaya untuk menjaga swasembada unggas dalam ARN (5) Penjelasan bapak utama Kajo bahwa Industri sawit saat ini telah berhasil established, apakah riset riset pada sektor ini masih diperlukan? Menurut bapak hariono alih fungsi sawah ke sawit, pemetaan lahan sawit sangat diperlukan agar pengembangan riset menjadi lebih jelas dan tidak mengganggu riset di bidang pangan dengan cara menginisiasi peraturan daerah. (6) Selaras dengan hal tersebut, bapak wayan menjelaskan bahwa penggerak ekonomi Indonesia adalah sawit, riset riset pada sektor sawit haruslah diarahkan ke hilirnya, sehingga mampu menghasilkan prioritas produk turunan kelapa sawit. Tema riset peningkatan produksi dan nilai tambah ternak dan produk hilir peternakan. Selain itu tema riset yang berkaitan dengan aneka umbi, applikasi remote sensing untuk budidaya tanaman dan pengembangan alsintan juga diperlukan. Hasil hasil a.

Bapak Iding Chaidir selaku Sekretaris DRN mencatat tugas utama komtek bidang pangan adalah menyelesaikan ARN dan pembentukan konsorsium sesuai tema riset yang telah ditentukan.


65

b.

Sebelum tanggal 20.04.2016 diharapkan draft usulan perbaikan sesuai dengan rapat yang dilaksanakan pada hari ini dapat diselesaikan dan dipersentasikan pada rapat komtek pangan ke-2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26.04.2016 pada waktu dan tempat yang sama.

Tindak lanjut 1. 2. 3. 4. 5.

Melaporkan draft perbaikan pada 20.04.2016; Rapat Komtek pangan ke-2 pada 26.04.2016; Komtek pangan mengusulkan rencana rapat selanjutnya bersama calon konsorsium; Menjajaki kemungkinan FGD komtek pangan di Merauke;dan, Selain membuat narasi agar dibuat pertanyaan Riset sesuai penanggung jawab masing masing.

2.2.4.1.2 Rapat Komtek Pangan Tanggal 27 April 2016


66

Rapat dibuka oleh bapak Hariono selaku Ketua KOMTEK bidang pangan dengan mengucapkan terimakasih dan menjelaskan secara ringkas tujuan rapat ini. Dalam perkembangan penyusunan Agenda Riset Nasional (ARN) bidang pangan secepatnya dapat merumuskan draft nol (0) yang ringkas, padat, dan jelas. Selain itu diperlukan kesepakatan nasional dalam ketahanan pangan. Presentasi Ketua KOMTEK pangan menjabarkan 9 (sembilan) sistem inovasi pangan dan pertanian nasional yang meliputi: (1) Pengelolaan lahan, air dan agroklimat untuk dapat menguraikan masalah yang terjadi yaitu salah satunya di sektor lingkungan. (2) Pembenihan Nasional, masalah: beralih fungsinya balai benih dan induk. (3) Produksi berkelanjutan, masalah diantaranya ekspansi sawit secara besar besaran dan alih fungsi lahan. (4) Logistik dan distribusi sarana produksi, masalah: tol laut yang belum terselesaikan oleh pemerintah termasuk jalan jalan desa. (5) Diversifikasi pangan, pasca panen dan pengolahan, masalah: tidak adanya industri. (6) Pengendalian lingkungan dan konservasi SDP, dimaksudkan lebih kepada nilai etika seperti long term impact. (7) Kelembagaan, masalah: bantuan sosial yang tidak diawasi dengan baik. (8) Distribusi, pemasaran hasil dan perdagangan, masalah: kepelabuhanan dan beacukai. (9) Koordinasi dan integrasi lintas sektor, masalah: ego sektoral. 1. Diskusi: (1) Ketua Komtek Pangan meminta peserta rapat menentukan prioritas 1 s-d 9 berdasarkan paparan yang disampaikan, terlalu banyak masalah, bagaimana memulai nya? (2) Penjelasan bapak Wayan bahwa distribusi harus menjadi perhatian karena terkait sistem pengaturan (kontrol) demand dan supply. (3) Bapak Desianto, terkait pola tanam jagung sehingga membutuhkan import 8jt ton/tahun namun infrastruktur kelautan belum memadai, selain itu diperlukan model dalam membantu peran bullog sebagai buffer stok nasional. (4) Bapak sekretaris DRN, agar segera dapat diintegrasikan kesembilan input dari ketua komtek ke dalam format tabel yang telah disepakati formatnya. (5) Tambahan dari Ketua KOMTEK Pangan sebagai prioritas adalah: infrastruktur pertanian, ALSINTAN, dan perikanan, GLASS future agriculture. Tata cara pemilihan prioritas dengan melihat komoditas Holistik  penentuan prioritas dan terpenting harus mencakup isu isu lingkungan sesuai yang disampaikan ibu Eni Hermayani. Presentasi Tabel  Tabel umbi umbian ( Ibu Prof Eni Hermayani, Lihat Lampiran 2)  Tabel ALSINTAN ( Bapak Wayan, Lihat Lampiran 2)  Tabel Sawit (Bapak Suyanto)  Tabel Ternak (Bapak Desi, Lihat Lampiran 2) Hasil hasil  Skema Sistem Inovasi Pangan Nasional dengan memasukkan perikanan dan diversifikasi pangan. Laporan Tahunan DRN - 2016

67

 Terkait diversifikasi pangan (aneka umbi dan sagu) menjadi prioritas maka di dalam pengembangan lebih lanjut, entry point yang harus dibangun adalah menempatkan keduanya sebagai makanan elit, meng-encourage daerah sebagai lead agent dengan membentuk badan usaha milik desa/kabupaten/kota.  Isu isu pertanian masa mendatang yang disampaikan oleh GLAST terkait dengan precision agriculture/efficient agriculture/modern agriculture mencakup penguasaan bioscience technology dan inovasi yang dapat merespons dinamika iklim, penguasaan alsintan dan pengolahan hasil, aplikasi IT untuk hulu dan hilir pertanian, perlu juga digunakan untuk pengayaan referensi.  Menentukan prioritas dan laverage untuk menyusun ARN dan fokus fokus riset unggulan. Tindak lanjut  Sesuai hasil Rapat BP yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2016 bahwa diharapkan Draft ARN dapat diselesaikan selama 1 (satu) minggu;  FGD KOMTEK Pangan akan dilaksanakan di Merauke pada akhir May 2016;  Rapat Komtek pangan selanjutnya akan ditentukan kemudian; 2.2.4.1.3 Rapat Komtek Pangan Tanggal 20 Juni 2016 Rapat dibuka oleh Bapak Ketua Komisi Teknis bidang Pangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional (DRN) Dr. Haryono yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran anggota Komtek pada rapat hari ini. Disampaikan juga hasil rapat BP yang telah dilaksanakan di Jogjakarta terutama hasil yang tertuang pada poin 7 dan 8. a)

Presentasi finalisasi ARN 2015-2019 tema 1 sampai dengan 5.

Tema 1: Teknologi Produksi dan Distribusi Padi, Jagung, Kedele (Pajale). No

Topik Riset

1

Perakitan benih padi, jagung dan kedele untuk lahan sub optimal

2

Pengembangan model budidaya padi, jagung dan kedele di lahan sub optimal skala perkebunan.

3

Inovasi pasca panen penyimpanan & transportasi padi, jagung atau kedele di daerah terpencil.

4

Inovasi sistem pengelolaan sumberdaya pertanian padi, jagung dan kedele Kajian sosek prospek perubahan pola konsumsi ke non beras;

5

TARGET OUTPUT

Varietas padi lahan rawa, Varietas jagung lhn kering, Varietas kedele unggul Model budidaya padi rawa; Model budidaya jagung; Model budidaya kedele; pada lahan sub optimal Prototip Tek. pasca panen Prototip Tek. Penyimpanan (silo) Prototip Tek. Pengangkutan Rekomendasi Kebijakan pewilayahan produksi padi, jagung dan kedele. Rekomendasi kebijakan ; Teknologi diversifikasi pangan

Tema 2: Peningkatan Dan Daya Saing Produk Perkebunan. No

Topik Riset


TARGET OUTPUT

68

1.

Penciptaan Varietas dan Produksi Massal Benih/BibitUnggul Tanaman Prioritas

2

Penciptaan Teknologi Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman (HPT), Pemupukan dan sarana produksi ramah lingkungan

3

Pengembangan Alat dan Mesin Budidaya, Panendan PascaPanen

4

Pengembangan model agroforestry dan  Model dan system budidaya tanaman tumpangsari dengan tanaman perkebunan untuk pangan di lahan perkebunan dan hutan peningkatan produksi pangan; Pengembangan model terpadu ternak dan tanaman  Model pertanian terpadu dan sistem perkebunan integrasi tanaman-ternak pada areal perkebunan seperti pengembangan model terpadu sapi-sawit-ikan. Teknologi pasca panen, pengolahan dan  Prototipe teknologi proses pasca panen pengemasan, distribusi /logistic (kelapasawit,  Prototipe teknologi proses produksi kakao, karet, kopi, dsb yang efisien dan ramah lingkungan  Prototip teknologi pengemasan.  Prototipeteknologi logistik dan distribusi  Produk Unggul perkebunan yaitu kelapa sawit, kakao, karet, kopi, dsb Pengembangan produk hilir perkebunan bernilai  Produk turunan hasil perkebunan tambah tinggi berorientasi ekspor  Prototipeteknologi pengolahan produk turunan hasil perkebunan dan pengemasannya.  Prototipe alat angkut produk turunan hasil perkebunan dan sistem logistiknya.

5

6

7

 varietas/bibit unggul lokal hasil seleksi, persilangan dan pembentukan tanaman hibrida atau transgenikyang berdaya saing tinggi melalui teknologi biomoluker dan aplikasi teknologi budidaya tanaman perkebunan  Prototip produk bio-kontrol (biopesticide),  Prototipe produk pupuk hayati (biofertilizer)  Prototipe produk sarana produksi ramah lingkungan  Prototipe produk ALSINTAN modern dan otomatis untuk budidaya, panen dan pascapanen

Tema 3. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Peternakan No

Topik Riset

TARGET OUTPUT

1

Inovasi Teknologi produksi Sapi Bakalan

2

Pengembangan inovasi dan model budidaya ternak sapi berkelanjutan

 PrototipTeknologi Inseminasi Buatan;  Prototip Teknologi Transfer Embrio  Model budidaya integrasi ternak dan tanaman  Inovasi produk pakan ternak  Inovasi produk obat hewan dan vaksin.

3

Inovasi pasca panen penyim panan & trans portasi ternak/ daging

 PrototipTek. Pengangkutan ternak hidup;


69

 Prototip tek “cold chain” 4

Inovasi sistem pengelolaan sumberdaya peternakan.

No

Topik Riset

 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Peternakan;  Rekomendasi kebijakan pengembangan input produksi peternakan; 5 Kajian prospek peningkatan konsumsi daging  Rekomendasi kebijakan peningkatan konsumsi daging Tema 4. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan

1.

TARGET OUTPUT

Eksplorasi plasma nutfah organisma perairan dan kajian pemanfaatannya;

 Hasil Survey Inventarisasi plasma nutfah organisme perairan prospektif;  Rekomendasi hasil kajian prospek pemanfaatan organisma perairan; 2 Perakitan varietas benihikan unggul dan  Strain ikan /krustasea unggul utk penguasaan teknologi pemijahan ikan bernilai budidaya laut & payau; ekonomis tinggi;  PrototipTeknologi pemijahan ikan tuna, sidat dan kerapu dalam lingkungan buatan. 3 Pengembangan Inovasi Input Budidaya (pakan,  Prototip produk Vaksin ikan; vaksin, bioremidian) berbasis Bio dan Nano  PrototipProduk Pakan Ikan; teknologi;  Prototip bioremedian utk pengelolaan kualitas air budidaya 4 Pengembangan model dan sarana  Prototip Model budidaya ikan di bak, budidayaperikanan yang efisien dan ramah kolam, danau, sungai, air payau, laut lingkungan. dan lepas pantai.  Prototip sarana budidaya perikanan (KJA, Alat Pakan, Kincir, Pompa dll) 5 Pengembangan sistem pemantauan dan  Sistem Pemantauan dan pengelolaan pengelolaan sumberdaya perikanan Sumberdaya Perikanan berbasis Satelit;  Hasil Survey Fish Stock Assessment 6 Pengembangan prasarana dan sarana penangkap  PrototipKapal penangkap ikan hemat ikan yang efisien dan ramah lingkungan energi  Prototip alat tangkap ikan ramah lingkungan.  Prototip alat deteksi ikan (fish finder dll.) 7 Pengembangan Teknologi pasca panen, pengolahan,  PrototipTeknologi rantai dingin (cold penyim panan & trans portasiproduk perikanan. chain) dan pabrik es skala kecil;  Prototip pengolahan produk perikanan dan pengemasannya.  Prototip alat angkut produk perikanan dan sistem logistiknya. Tema 5: Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal No

Topik Riset

1

Kajian berbagai potensi sumber pangan lokal (sagu, umbi;


TARGET OUTPUT Rekomendasi pengembangan sagu, aneka umbi untuk pangan pokok;

70

2

Inovasi pengolahan dan diversifikasi pangan lokal

3

Inovasi Fortifikasi Pangan dan pangan fungsional;

4

Kajian Pola konsumsi

5

Rekayasa sosial dan Kelembagaan

Prototip produk pangan berbasis sumberdaya lokal PrototipTeknologi fortifikasi pangan; Alternatif pangan fungsional Kebijakan diversifikasi pangan Kebijakan rekayasa sosial untuk peningkatan diversifikasi pangan

b) Note Hasil Diskusi  DR. Haryono, “Inovasi Sistem dan Teknologi pasca panen padi jagung dan kedele disemua agroekosistem”.  Ketua DRN Bapak DR. Bambang Setiadi, “Bahwa ARN sudah mulai digunakan dalam desertasi pada universitas universitas, dapat dikatakan ARN sudah ditunggu oleh banyak pihak”. c) Hasil Rapat 1. Pembahasan yang telah dilakukan yaitu pada tema 1-5. 2. Tema selanjutnya akan di bahas dalam rapat komtek pada 29.06.2016. d) Tindak lanjut 1. Rapat Komtek selanjutnya akan dilaksanakan pada hari rabu 29.06.2016; 2. Terkait Laporan FGD Merauke agar dimasukkan 8 (delapan point) yang diusulkan ketua DRN 3. Rapat selanjutnya akan ditentukan kemudian.


71

2.2.4.1.4 Rapat Komtek Pangan Tanggal 22 September 2016

 Pembukaan : Rapat Komtek Pangan dan Pertanian dibuka oleh Ketua Komtek Bapak Dr.Haryono. Disampaikan bahwa rapat akan dibagi menjadi dua bagian yakni pertama membahas masalah intern DRN yang akan melaporan hasil rapat Badan Pekerja tanggal 14 September 2016 dan kegiatan lanjutan dari Komtek Pangan Pertanian serta bagian kedua membahas konsorsium sagu, Disampaikan saat ini DRN sedang mengalami masa krisis karena dalam amandemen UU no 18 tahun 2002, keberadaan DRN tidak dicantumkan, sehingga Komtek Pangan dan Pertanian diharapkan memberi masukan tentang amandemen tersebut. Ketua komtek meminta laporan hasil rapat BP dan laporan tim yang melakukan kunjungan ke Madura.  Laporan Rapat BP dan Kunjungan Ke Madura : Bapak Iding menyampaikan hasil rapat BP 14 September 2016. Disampaikan dalam rapat BP tiap komtek menyampaikan perkembangan kegiatan komtek, pembentukan konsorsium dan pembuatan policy brief. Disampaikan juga tentang rencana sosialisasi ARN dan kunjungan lapang tiap komtek untuk mendorong konsorsium. Disepakati sosialisasi ARN akan dilaksanakan di 10 propinsi menunggu hasil pengajuan anggaran ke Kemenristekdikti. Tiap propinsi akan diwakili oleh masing-masing Komtek. Direncanakan dalam waktu yang tidak lama akan dilakukan pertemuan dengan Menteri Riset dan Dikti untuk melaporkan Sidang Paripurna, beberapa Policy Brief dan masukan Amandemen UU 18 tahun 2002. Laporan kunjungan ke PT Kelola Mina Laut (KML) Madura dilakukan oleh Bapak Utama Kayo. Disampaikan bahwa PT KML merupakan contoh baik industri yang menerapkan inovasi teknologi dari hulu- hilir melibatkan nelayan dan masyarakat sekitar Laporan Tahunan DRN - 2016

72

sehingga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan PT KML antara lain kepiting rajungan. Perlu proses sosialisasi dan rekayasa sosial yang kuat untuk bisa merubah pola pikir nelayan dan masyarakat sehingga dapat mengelola rajungan sesuai dengan standar mutu utama. Nelayan diberi pengetahuan bagaimana menangani rajungan dan dikenalkan alat tangkap yang sesuai sehingga dapat mencapai standar mutu yang diinginkan. Saai ini PT KML sudah mempunyai sertifikat HCCP dan melibatkan sekitar 1000 nelayan dengan 500 kapal dan beberapa miniplant. Pelajaran dari industri perikanan PT KML antara lain pentingnya rekayasa sosial sehingga membuat kepercayaan serta melibatkan industri sebagai Bapak angkat bagi nelayan yang bisa mewadahi ketika panen melimpah. Masalah yang timbul seperti ketidakstabilan listrik dan keberlanjutan bibit benih rajungan perlu juga diperhatikan.  Diskusi : Rapat komtek mengusulkan perlunya dicari dan diperhatikan dasar hukum ARN. Sebaiknya harus ada koordinasi dengan intern pihak Kemenristekdikti yang terlibat dalam amandemen UU 18 tahun 2002. Guna menentukan dasar hukum sebaiknya dibuat dulu draft nya. Dalam audensi dengan Menteri perlu ditekankan pentingnya ARN dan DRN. Konsorsium perlu dilaporkan dan sebaiknya bersifat top down sejalan dengan tema yang ada di ARN. Dana konsorsium sebaiknya di alokasikan khusus baik dari Kemenristekdikti, LPDP atau dari lembaga lain yang tidak mengikat seperti dana sawit dll. Diusulkan ada brainstrorming untuk pembentukan konsorsium yang melibatkan badan litbang, perguruan tinggi dan litbang swasta. Dalam hal sosialisasi ARN sebaiknya ada template yang sama sehingga tiap anggota DRN mempunyai pegangan yang sama saat sosialisasi ARN.

 Konsorsium Sagu : Diskusi konsorsium sagu melibatkan narasumber dari Masyarakat Sagu Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pasca Panen Kementerian Pertanian dan Institut Pertanian Bogor.


73

Konsorsium sagu merupakan salah satu tema yang termasuk ARN sehingga diharapkan menjadi model bagi konsorsium lainnya. Sagu sangat potensial di Indonesia. Karena 80% sagu ada di Indonesia. Potensi sagu sekitar 5,2 juta hektar. Saat ini sudah terbit beberapa buku tentang sagu dan jurnal Sagu. Saat ini lahan sagu sudah dikelola dengan baik. Telah dibuat kanal-kanal sehingga memudahkan transportasi. Kanal kanal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memelihara ikan dan itik. Sagu dikenal sebagai tanaman yg tahan pH rendah. Rumpun anakkan sagu sangat banyak namun perlu diatur sehingga 1 rumpun sebaiknya 10 anakan sehingga akan bisa dipanen secara terus menerus.Dengan menerapkan teknologi pasca panen sagu dapat digunakan untuk bioplastik serta biofoam sedangkan ampas sagu dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Saat ini yg perlu menjadi perhatian adalah bagaimana cara proses sagu secara higienis. BPPT sudah membuat alat pengolah sagu skala industri sedangkan Balai Pasca Panen Kementan membuat alat pengolah sagu skala rumah tangga. Sagu mempunyai index glikemik lebih rendah dibandingkan beras. Karena itu proses pengolahan sagu sebaiknya tidak menyebabkan index glisemixnya jadi berubah lebih tinggi. Warna sagu jangan dihilangkan warna coklatnya. Teknologi pemurnian sangat mudah tapi akan meningkatkan index glisemix.Malaysia dan China sudah mulai melirik sagu. Perlu di waspadai tentang plasma nutfah sagu. Yang perlu diperhatikan budidaya, pascapanen dan kandungan gizi dari sagu. Diusulkan konsorsium diversifikasi pangan karbohidrat berbasis sagu mendukung ketahanan pangan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.  Penutup : Dari hasil diskusi konsorsium sagu, pimpinan rapat Komtek menutup rapat dengan beberapa point penting yang perlu di perhatikan adalah : potensi sagu sangat besar, konsorsium sagu perlu segera direalisasikan, perlu dibuat policy brief tentang sagu, perlu dikembangkan diversifikasi pangan dari sagu, perlu dibuat roadmap sagu,perlu dibuat success story tentang sagu di beberapa tempat dan yang paling penting perlu dibuat profil konsorsium dan proposal sagu. (6)

Laporan Mengikuti Peringatan Hari Pangan Sedunia ke XXXVI

Komtek Pangan dan Pertanian DRN berkesempatan untuk menghadiri acara Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) pada tanggal 29 Okober 2016 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tema HPS tersebut adalah “Climate is changing, Food and Agriculture must too”. Peringatan HPS internasional diperingati pada tanggal 16 Oktober 2016. Pemerintah Indonesia memperingati HPS setiap tahun, dan peringatan HPS XXXVI ini dilaksanakan di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 28 – 30 Oktober 2016. Tema internasional adalah “Climate is changing, Food and Agriculture must too”, yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk tema nasional dengan judul “Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan di Era Perubahan Iklim”. Berbagai kegiatan pada HPS XXXVI: (i) Acara Puncak, (ii) Pameran, (iii) Gelar Inovasi Teknologi, (iv) Tour Diplomatik, (v) Lomba cipta menu dan Demo, (vi) Pemberian penghargaan, (vii) Dokumentasi dan Publikasi, (viii) Pelatihan pemasaran on-line, dan (ix) Jalan santai. Rangkuman ini menyampaikan kegiatan HPS XXXVI, khususnya pada pembukaan AcaraPuncak yang diselenggarakan di halaman kantor Kabupaten Boyolali pada tanggal 29 Oktober 2016. Sebelum melaksanakan pembukaan, Presiden RI Bapak Jokowi melakukan menyaksikan gelar inovasi dan panen raya padi varietas Impari 32 di Trayu, Boyolali Laporan Tahunan DRN - 2016

74

1. Sambutan Selamat Datang Gubernur Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan berbagai latar belakang mengapa HPS XXXVI digelar di Kabupaten Boyolali. Dipilihnya Kabupaten Boyolali sebagai tempat diselenggarakan peringatan HPS XXXVI antara lain: (i) Boyolali mempunyai lahan pertanian yang subur dan mampu swasembada dan berdaulat (ii) Komoditas pertanian sangat beragam: (i) sumber karbohidrat (padi, jagung, singkong), sumber protein (kedelai, susu, daging, ikan), sayuran (cabe, timun, wortel, kubis) dan beraneka buah-buahan (pepaya, waluh, semangka, melon). Produksi pangan pokok di Jawa Tengah meningkat, (padi, jagung, daging, ikan, sayuran) dan khususnya beras mengalami surplus sehingga dapat dieksport ke provinsi lain terutama ke Kalimantan.

Pemerintah Jawa Tengah sangat mendukung program-program peningkatan produksi pangan antara lain melalui sistem penyaluran pupuk dan kerjasama dengan bank BRI untuk bantuan permodalan dan asuransi pertanian. Dalam pidatonya menyampaikan gagasan pembuatan suatu stem untuk mengetahui kecukupan pangan di daerah, yaitu dengan mendata berapa jumlah petani, jumlah penyuluh dan luas area pertanian di Jawa Tengah. Sambutan Menteri Pertanian Laporan Menteri Pertanian melalui tayangan video dilaporkan bahwa dalam 2 tahun kerja Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian telah berhasil meingkatkan produksi pangan nasional: (i) padi meningkat 4,96 %, (ii) jagung meningkat 18,11%, (iii) cabai 9,66% dan bawang merah meningkat 3,75 %. Oleh karena itu pada tahun 2016 ini, import jagung turun 61%, tidak import beras premium dan tidak import bawang merah. Di sisi lain, Indonesia justru mampu meningkatkan eksport beberapa komoditas pangan ke luar negeri, antara lain: (i) beras organik naik 67 %, ubikayu 25 %, cabai 12 %, dan daging ayam dan telor. Adapun data produksi pangan strategis tercantum padaTabel 1. Laporan Tahunan DRN - 2016

75

Tabel 1. Produksi Pangan Strategis No Komoditas Produksi (000 Ton) ATAP 2014 ATAP 2015 PraATAM 2016 1 Padi 70.846 75.398 79.141 2 Jagung 19.008 19.612 23.166 3 Kedelai 955 963 886 4 Aneka Cabai 1.875 1.915 2.100 5 Bawangmerah 1.234 1.229 1.290 Produksi pangan strategis secara umum meningkat, kecuali kedelai, sehingga import kedelai meningkat. Selain kedelai, komoditas pangan lain yang masih import adalah daging sapi. Meskipun demikian jumlah import pangan secara umum menurun, khususnya jagung penurunan import sangat signifikan (61%), demikian juga import buah-buahan menurun. Indikasi peningkatan produksi ini ditunjukkan dengan naiknya ketahanan pangan Indonesia di tingkat global yaitu dengan indek 2,7 dan aspek ketersediaan pangan naik keperingkat 66. Selain itu, nilai perdagangan pertanian mengalami surplus Rp. 69,6 T. Demikian halnya indek tingkat kepuasan petani (INDEF, 2016) menyebutkan 76,8 % responden petani puas terhadap program pertanian. Kemajuan-kemajuan ini memberikan kontribusi pada penurunan penduduk miskin 0,22 juta jiwa per September 2015. 2. Pemberian Penghargaan Kepada Pelopor Petani Pada kesempatan acara puncak HPS XXXVI di Boyolali, Menteri Pertanian menyerahkan penghargaan kepada kepada para petani, peneliti, dan penyuluh dalam bentuk penghargaan. Sebanyak 25 petani/kelompok tani yang berasal dari berbagai provinsi mendapat penghargaan tersebut karena kiprahnya sebagai agen pengembangan inovasi teknologi pertanian atau dalam penangkaran benih/bibit. Sepuluh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), termasuk perekayasa yang mendapat penghargaan tersebut dipilih karena inovasi yang dihasilkannya dan dampaknya untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Inovasi tersebut mencakup penciptaan varietas, teknologi pascapanen, pemupukan hara spesifik lokasi, pelestarian plasma nutfah ayam lokal, pengelolaan air, pengembangan alat mesin pertanian, system informasi katam terpadu. Empat orang peyuluh pertanian menerima penghargaan karena prestasinya dalam penerapan dan pendampingan inovasi teknologi spesifik lokasi. Para penerima penghargaan sangat antusias mengikuti rangkaian peringatan HPS ke-36. Selain berkesempatan mengikuti peresmian acara puncak HPS oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2016, mereka juga melihat langsung gelar teknologi pertanian. 3. PidatoPresiden RI danPeresmian HPS XXXVI Pidato sambutan Presiden RI menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas prestasi yang telah dicapai dalam waktu 2 tahun bekerja, khususnya keberhasilan untuk peningkatan produksi pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, cabe dan bawang merah.


76

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa setelah menyaksikan pameran gelar inovasi dan panen raya padi varietas Impari 32 di Trayu, Boyolali, Presiden yakin bahwa Indonesia mampu swasembada pangan. Padi yang dipanen ini ditanam dengan sistem Jajar Legowo Super dengan produktivitas 6 ton per hektar. Kendala utama untuk swasembada adalah kebutuhan lahan untuk tanaman pangan pokok yang terdesak dengan kebutuhan perkebunan terutama sawit. Untuk itu Presiden akan memperhatikan kebutuhan lahan pertanian untuk produksi pangan pokok seperti padi, jagung, kedelai dan tebu. Atas keberhasilan tersebut, Presiden menegaskan bahwa hingga akhir tahun 2016 Indonesia tidak akan mengimport beras. Stok beras nasional tahun 2016 meningkat dan mencapai 1.980.000 ton. Untuk terus mempertahankan swasembada beras, Pemerintah akan memberikan subsidi benih padi varietas unggul untuk lahan 4 juta hektar. Pada waktu Presiden berpidato, Presiden secara khusus memanggil salah seorang petani pemulia padi dari Lampung Bapak Surono Danu (di panggung) yang berhasil mengembangkan varietas unggul bernama Sertani-1, yang dalam uji cobanya di lahan irigasi maupun di lahan relatif kering, mampu memproduksi padi 14 ton/hektar. Presiden berjanji akan menyaksikan langsung produksi padi tersebut di kemudian hari. Selain Bapak Surono, Presiden juga memanggil perwakilan peserta tamu undangan, antara lain petani, peternak dan anak sekolah.

2.2.4.2 Rapat-rapat Komisi Teknis Energi 2.2.4.2.1 Rapat Komtek Energi Tanggal 24 Maret 2016 Rapat dipimpin dan dibuka oleh ketua Komtek Energi P. Arnold Y Sutrisnanto dengan menyampaikan agenda rapat dan mengingatkan 5 fokus tugas DRN beserta output yang diharapkan pada tahun 2016 , yaitu: Fokus Tugas DRN Output / Kegiatan 1 . Merumuskan & Mengevaluasi ARN (Agenda Riset Nasional) 2015-2019 2. Memberi pertimbangan dalam merumusakan arah dan prioritas utama pembangunan IPTEK • Amandemen UU 18 / 2002 tentang Sisnas Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. 3. Memberi pertimbangan tentang Jakstranas IPTEK, Sistem Inovasi Nasional dan Kebijakan lainnya • Masukan untuk Dokumen Jakstranas Iptek • Rekomendasi Sistem Inovasi Nasional • Penyusunan Data Base Iptek Nasional 4. Melakukan pemantauan perkembangan dan kebutuhan IPTEK untuk pembangunan • Policy Brief/ Policy Response Untuk Isu isu Aktual; • Policy Brief/ Policy Response Untuk Isu Strategis/ Jangka Panjang 5. Menjalin kemitraan dengan DRD dan Dewan sejenis di tingkat nasional & internasional • Rekomendasi pendampingan STP oleh DRD • Rapat Koordinasi DRD Tingkat Regional Anggota Komtek diminta menyampaikan masukan atau tanggapan berupa policy brief atau policy respon atas isu-isu aktual nasional bidang energi. Tanggapan bisa disampaikan langsung ke Ketua DRN, dan akan diteruskan ke Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan harapan akan dibawa ke sidang Kabinet. Laporan Tahunan DRN - 2016

77

Dalam rangka menjalin kemitraan dengan DRD, rapat memutuskan dan memilih DRD Kalimantan Timur, DRD Jawa Timur, dan DRD Yogyakarta sebagai mitra. Dalam penyusunan agenda kegiatan, Rapat memutuskan ”Pelaksanaan Rapat dan FGD, Materi serta Penanggung jawab kegiatan sebagai berikut ”: 1. Rapat Komtek Energi (1) 24-Mar 2016 Penyusunan Kegiatan 2016 dan Evaluasi ARN: Arnold Soetrisnanto, dan Agus Nurrohim (2) 28-Apr 2016 Perumusan Program Ungggulan DRN Bidang Energi dan Persiapan FGD: Penanggung Jawab: MAM Oktaufik, dan Hardiv Haris Situmeang (3) 19-Jul 2016 Tindak lanjut FGD dan Pembentukan konsorsium riset unggulan Pennggungjawab: MAM Oktaufik, dan Hardiv Haris Situmeang (4) 16-Agt 2016 Amandemen UU 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbangrap IPTEK; Penanggung jawab: Triyogi Yuwono, dan Widodo W. Purwanto (5) 15-Sep 2016 Penyusunan Data base Riset Bid. Energi dan Kemitraan dengan DRD FX. Sutijastoto, dan Widodo W. Purwanto (6) 15-Nop 2016 Persiapan Laporan Akhir dan Sidang Paripurna, Penanggung Jawab: Arnold Soetrisnanto, dan Agus Nurrohim 2. Focus Group Discussion (FGD) FGD Pembentukan Konsorsium riset unggulan energi ; MAM Oktaufik, dan Hardiv Haris Situmeang 3. Pembinaan Kemitraan dengan DRD Mitra DRD yang dipilih (DRD Kalimantan Timur, DRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan DRD Jawa Timur). Penanggung jawab: Deendarlianto, dan Tirto Prakosa Brojonegoro Adhoc.

Penanggung jawab kegiatan sekaligus akan mewakili Komtek Energi dalam Tim

4. Penyusunan ARN 2015-2019  Dalam rangka penyusunan ARN 2015-2019 akan digunakan draft terakhir hasil pembahasan Rapat Komtek 6 Nov. 2015 yang dilaksanakan di Jogjakarta (lihat lampiran file excel sheet 1).  Karena topik riset hasil pembahasan draft ARN Jogjakarta masih tidak berimbang (ada yang sangat spesifik ada yang umum), maka dibuat lebih umum agar bisa memayungi topik riset yang lebih luas. Draft perubahan telah disiapkan Asisten Komtek (Agus Nurrohim), mohon bisa dikoreksi (ditambah dan dikurangi).(lihat lampiran file excel sheet 3).  Selain menyempurnakan matrik ARN, anggota komtek dimohon memberi masukan (mengoreksi) tentang norma riset bidang energi. Laporan Tahunan DRN - 2016

78

 Anggota Komtek dimohon menyelesaikan 5 (lima) usulan hilirisasi riset yang telah dipilih dalam Rapat Komtek 30 Nov. 2015 di Surabaya sesuai format yang telah ditetapkan dalam Rapat BP. Lima usulan hilirisasi riset (lihat lampiran file excel sheet 2).  Selain usulan hilirisasi riset, anggota komtek mengusulkan beberapa riset konsorsium, antara lain: (Anggota Komtek dimohon melengkapi judul dan data konsorsium) Konsorsium Riset a. Produksi Biodiesel dan Food Berbasis Maritim - Teknologi Produksi Biodiesel Generasi ke-3; UGM, Pemda DIY, PT. Pertamina , Deendarlianto, Dr., ST., M.Eng. b. Penerapan Teknologi Micro Bubble Generator Untuk Meningkatkan Kualitas Air Buangan Sampah (Airlindi); UGM, Kemenhut & Ling Hidup, Pemda DIY, dan Industri. Deendarlianto, Dr., ST., M.Eng. c. Pengembangan Prototipe Sampah Kota ke Energi (Waste to Energy) - proses Pengolahan Sampah Generasi ke-3, Arnold Soetrisnanto, Dr., Ir. d. Scale Up Unit Produksi Biodiesel, Biogasoline, dan Bioavtur (Biohidrokarbon) dari Minyak Nabati dengan Proses Dekarboksilasi Tekanan Rendah. Tirto Prakosa Brojonegoro, Dr., M.Eng. e. Penerapan Unit Pemroses Biogas dari Limbah Menjadi BBG untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Transportasi Umum) Tirto Prakosa Brojonegoro, Dr., M.Eng. f. Pengambangan Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Skala Kecil. BPPT, Kemenprind, PT. PGE, PT. REKIN, PT. NTP, PT. PINDAD, PT. BBI, PT. Kalorindo MAM Oktaufik, Dr. g. Pengembangan Prototipe Sepeda Motor Listrik ITS, PT. Garasindo Triyogi Yuwono, Prof., Ph.D. h. Pengembangan Prototipe ECU (Engine Control Unit) ITS, PT. Detona Triyogi Yuwono, Prof., Ph.D. i. Studi Penurunan Emisi CO2 – Penggunaan Teknologi Pasca COP 21 (Energy System and Policy Modeling). Widodo Wahyu Purwanto, Prof., Dr. dan Hardiv Haris Situmeang, D.Sc., Ir., M.Sc. j. Balitbang Energi (Judul Menyusul) FX. Sutijastoto, Ir, MA k. Balitbang Energi (Judul Menyusul) FX. Sutijastoto, Ir, MA 4. Presentasi catatan dan hasil COP 21 Paris oleh Pak Hardiv H.S Sebagai referensi menyusun kegiatan riset bidang energi, telah disampaikan/ dipresentasikan hasil-hasil COP 21 di Parsi oleh P. Hardiv. 5. Lain-Lain Kegiatan komtek energi selanjutnya adalah Rapat Komtek ke-2 yang akan dilaksanakan pada hari kamis, 28 April 2016 dengan agenda Perumusan Program Ungggulan DRN Bid Energi dan Persiapan FGD. Penanggung Jawab Pak MAM Oktaufik, dan Pak Hardiv Haris Situmeang. 2.2.4.2.2 Rapat Komtek Energi Tanggal 26 April 2016 1. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua Komtek Energi Bpk. Arnold Y Sutrisnanto dengan menyampaikan agenda rapat dan mengingatkan tugas yang harus diselesaikan (dari rapat komtek ke-1), yaitu: a. Review matrik ARN 2015-2019. Laporan Tahunan DRN - 2016

79

2.

3.

4.

5.

b. Melengkapi isian usulan riset konsorsium c. Memberi masukan atas draft narasi yang telah disiapkan oleh Asisten Komtek Energi. Asisten Komtek Energi menyampaikan hasil rapat antara Sekretaris DRN dengan Tim Asistensi tentang batasan-batasan riset konsorsium, antara lain:  Jumlah Tema Riset untuk setiap BIDANG FOKUS dibatasi paling banyak 8 tema, tetapi sedapat mungkin rata-rata 5 tema per bidang fokus.  Untuk membedakan antara tema dan topik riset REGULER (INDIVIDUAL) dan tema dan topik riset UNGGULAN (KONSORSIUM) maka Matriks RISET KONSORSIUM dibuat secara terpisah dari matriks riset reguler di masing-masing bidang fokus.  Topik Riset Konsorsium merupakan representasi salah satu TOPIK RISET REGULER yang selanjutnya dipilih dan diurai menjadi beberapa Sub Topik yang akan dikerjakan secara konsorsium  Jumlah Topik Riset Konsorsium setiap Bidang fokus paling banyak sama dengan jumlah tema pada riset reguler (Satu Topik riset konsorsium per Tema Riset Reguler);  Penyusunan Matriks dan Narasi ditargetkan selesai pada akhir April 2016 Mengingat jumlah usulan riset konsorsium bidang energi cukup banyak, agar memenuhi jumlah tema riset konsorsium maksimal sama denga jumlah bidang fokus, asisten komtek mengusulkan tujuh tema riset, dan selanjutnya diputuskan sebagai berikut: a. Pengembangan Bahan Bakar Berbasis Energi Baru dan Terbarukan b. Pengembangan Energi Baru dan Teknologi Energi Bersih c. Peningkatan Cadangan dan Pengembangan Teknologi Produksi Minyak dan Gas Bumi d. Pengembangan Kelistrikan Berbasis Energi Terbarukan e. Pengembangan Teknologi Kelistrikan Rendah Karbon dan Nir Karbon f. Pengembangan Teknologi Efisiensi dan Manajemen Energi g. Kajian kebijakan nasional di bidang energi untuk Mendukung Pembangunan Energi Berkelanjutan Usulan riset konsorsium tetap mengacu pada 4 tema besar riset energi (bukan tema riset sebagaimana disebutkan pada poin 3), yaitu: a. Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar Nasional; b. Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Listrik Nasional; c. Pengembangan Teknologi dan Manajemen Energi; d. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Teknologi Nasional di Bidang Energi. Rapat memutuskan tetap mengusulkan 10 (sepuluh) tema riset sebagaimana hasil rapat komtek energi pertama (24 Maret 2016) dan rapat di Balitbang Kementerian ESDM (30 Maret 2016), yaitu: a. Pengembangan bahan bakar minyak nabati untuk mendukung pengembangan industri BBN melalui pembangunan daerah perdesaan; b. Produksi Biodiesel dan Food Berbasis Maritim - Teknologi Produksi Biodiesel Generasi ke-3; c. Pengembangan Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR); d. Pengembangan teknologi pengolahan sampah di Jakarta secara "Zero Waste" yang ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik dan pupuk kompos dengan menggunakan teknologi nasional.; e. Pengambangan Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Skala Kecil; f. Pengembangan Teknologi Gasifikasi Batubara/Biomasa Untuk Pembangkit Listrik dan Gasifikasi Mini untuk IKM;


80

g. Pengembangan Prototipe Sepeda Motor Listrik; h. Pengembangan Teknologi Jaringan Pintar (Smart Grid) dan Sistem Managemen Energi Pintar (SEMS); i. Scale up Produk Inovasi ECU (Engine Control Unit) IQUTECHE; j. Pemodelan Sistem Energi Terintegrasi dan Kebijakan. Kerangka Kerja Penurunan Emisi CO2 dengan Penggunaan Teknologi Pasca COP21. 6. Mengingat 10 (sepuluh) usulan riset konsorsium (poin 5) belum semuanya diisi sebagaimana format yang disampaikan oleh sekretariat DRN, Anggota Komtek Energi diminta segera menyelesaikannya sebelum akhir bulan April 2016. 7. Anggota Komtek Energi juga diminta mereview dan memberi masukan atas draft narasi ARN 2015-2019 yang telah disiapkan oleh Asisten Komtek Energi juga sebelum akhir bulan April 2016. 8. Lain-Lain Kegiatan komtek energi selanjutnya adalah Rapat Komtek ke-2 yang akan dilaksanakan pada hari kamis, 19 Juli 2016 dengan agenda ”Tindak lanjut FGD dan Pembentukan konsorsium riset unggulan”. Namun disamping itu kemungkinan akan ada Sidang Paripurna, namun waktunya belum ditentukan. 2.2.4.2.2 Rapat Komtek Energi Tanggal 2 Agustus 2016 Rapat dibuka oleh Ketua Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional (DRN) Dr.Ir. Arnold Soetrisnanto yang menyampaikan agenda rapat dan ucapan terima kasih atas kehadiran anggota komtek. Sambutan Ketua DRN: 

Rapat Komtek hari ini (2 Agustus 2016) diarahkan agar fokus menyelesaikan ARN. Karena ARN sudah terlambat terbit dan sudah ditunggu oleh banyak institusi sebagai acuan arah riset di Indonesia.



Setelah ARN diterbitkan, anggota DRN segera memikirkan langkah penting yang harus disiapkan berikutnya, misalnya: 1. Terkait sosialisasi dalam forum dan institusi (litbang, universitas, dll), (untuk bidang energi akan mengadakan sosialisasi kemana saja), 2. Menjawab pertanyaan “Kenapa ARN seperti itu dan menjawab pertanyaan jika riset-riset yang ditawarkan berbeda dengan kebijakan sektor.



Komtek Energi diharapkan bisa mengangkat riset konsorsium. Ketua DRN memberi contoh tentang “Riset Konsorsium Pengguna Smart Card”, kerja sama 4 (empat) perguruan tinggi yang diinisiasi oleh Komtek TIK. Rencana kerja samanya akan ditandatangani oleh 4 Rektor Perguruan Tinggi yang ikut konsorsium tersebut dalam acara Sidang Paripurna Dewan Riset Nasional di Solo.



Pembahasan mengenai Policy Brief bisa dilakukan setelah Hakteknas. Judul atau tema policy brief harus mengangkat isu aktual atau isu besar yang dihadapi pemerintah saat ini. Sehingga policy brief bisa dijadikan bahan oleh Kemenristekdikti dalam Sidang Kabinet.

Pembahasan status dan koreksi ARN 2015-2019 bidang energi. Status penyusunan ARN dilaporkan oleh Asisten Komtek Energi, bahwa draft ARN telah diserahkan kepada Sekretaris DRN untuk dikompilasi bersama ARN bidang lainnya. Laporan Tahunan DRN - 2016

81

ARN yang diserahkan adalah versi tanggal 25 Juli 2016 (versi hasil rapat 21 Juni 2016 yang telah direvisi/diberi masukan oleh P. Hardiv dan P. Widodo). Diskusi  Draft ARN Bidang Energi versi terakhir (25 Juli 2016), secara substasi disepakati oleh Anggota Komtek. Ada beberapa masukan redaksional yang langsung dilakukan dalam rapat.  Usul substansi yang disampaikan: ARN jangan hanya memuat substansi risetnya saja, tapi perlu memasukkan permasalahan bagaimana teknologi inovasi harus jalan, bagaimana sistem penganggaranya, dan masalah kelembagaan, serta bagaimana ARN bisa masuk dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (P. Toto).  Untuk kelembagaan masalah riset, perlu mencontoh negara-negara lain yang mempunyai tata kelola dan kelembagaan yang baik. Salah satunya adalah Jerman (P. Deen) Hasil Diskusi  Masukan mengenai kelembagaan yang akan dicantumkan dalam ARN akan dikerjakan oleh P. Toto, dengan mengambil referensi (acuan) kelembagaan riset di Jerman.  Dalam rangka revisi tersebut, Draft ARN akan dikirim oleh Asisten Komtek, sementara referensi kelembagaan riset (acuan dari Jerman) akan dikirim oleh P. Deen.  Karena Draft ARN akan disampaikan dalam rangkaian acara Sidang Paripurna DRN di Solo, mohon masukan bisa dilakukan dalam 1-2 hari setelah rapat, dan langsung dikirimkan ke Sekretaris DRN (tidak perlu didiskusikan lagi). Pembahasan rencana FGD Komtek Energi Diskusi  Anggota Komtek sepakat mengangkat isu sebagaimana dibahas dalam Rapat Komtek 21 Juni 2016.  TOR lengkap belum ada, tetapi poin-poin TOR telah disiapkan P. Oki, dengan judul “Pengembangan Listrik Bersih untuk Ketahanan Energi yang Berkelanjutan” Hasil Diskusi:  FGD ditetapkan dengan topik “Pengembangan infrastruktur kelistrikan nasional” (diambil dari Topik I usulan rapat komtek energi 21 Juni 2016)  Sub topik dan Pembicara: (1)

Penyediaan bahan bakar, Pembicara dari Dewan Energi Nasional

(2)

Peningkatan TKDN Bidang Kelistrikan, Pembicara dari BPPT atau Kementerian Perindustrian

(3)

Framework for additional generation capacity and transmission expansion planning, Pembicara dari PLN

(4)

Lingkungan (low-carbon and zero-carbon energy technologies): Clean Coal Technology, Pembcara dari JCOAL – Japan Coal Energy Center (Japan),

(5)

Financing models and its required framework tosupport competitive constructions of additional generation capacity and transmission expansion, Pembicara dari


82

Perusahaan Investasi Indonesia (PII)/PMI atau dari Bank Indonesia (Bagian Pembiayaan Riset). 

Waktu Pelaksanaan: Senin, 22 Agustus 2016, Setengah hari (pagi s.d siang/Ishoma)



TOR lengkap akan disiapkan oleh P. Oki dan P. Hardiv, dan akan disampaikan ke anggota saat di Solo (TOR akan difinalkan di Solo).



Jumlah Peserta FGD: 30 s.d 40 peserta.



Setelah acara di Solo diharapkan TOR sudah siap dan undangan ke Pembicara dan Peserta FGD bisa segera dikirimkan.

Pembahasan Policy Brief.  Sesuai arahan Ketua DRN, pembahasan detail mengenai Policy Brief bisa dilakukan setelah Hakteknas. Judul atau tema policy brief harus mengangkat isu aktual atau isu besar yang dihadapi pemerintah saat ini.  Anggota Komtek yang telah mengirimkan policy brief diminta untuk merevisi, dibuat satu halaman dalam bentuk extended abstrak. Sebagai penjelasanya bisa ditambahkan dalam bentuk paper sepanjang maksimal 5 halaman (sebagai lampiran extended abstrak). Tindak lanjut 

Menambahkan masalah kelembagaan dalam draft ARN oleh P. Toto;



Menyiapkan Draft final proposal FGD Komtek Bidang Energi oleh P. Oki dan P. Hardiv;



Penyusunan policy brief dalam bentuk extended abstract dan paper lampirannya (jika diperlukan) oleh semua anggota komtek.



Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di Solo, di sela-2 rangkaian acara seminar/sidang paripurna dengan agenda finalisasi proposal FGD.


83

2.2.4.3 Rapat-rapat Komisi Teknis Transportasi 2.2.4.3.1 Rapat Komtek Transportasi Tanggal 4 Juni 2016

Rapat dibuka oleh Ketua Komtek bidang Transportasi ibu Dr, Dra, Elly Adrian Sinaga, M.Sc yang mengucapkan terimakasih dan menjelaskan secara ringkas tujuan rapat ini. Laporan Hasil audiensi DRN bersama bapak Menteri RISET dan DIKTI (Bapak Bambang Setiadi) Pokok pokok inti arahan bapak menteri adalah (1) agar masing masing komtek untuk menyusun suatu program pilihan (champion komtek), dan menginisiasi program kerjasama industri dengan ciri : (a) pembangkitan sdm lokal dan penciptaan riset yang bukan teknologi adopsi, (b) tahap tahap sudah mulai diterapkan dengan jadwal yang jelas. Kedua komponen ini bermuara pada terealisasinya proses hilirisasi riset yang bermanfaat untuk kesejahteraan, bersifat konsorsium modelling, agar terjadi interaksi antara peneliti, bisnis/industri/pengguna/masyarakat dan pembuat kebijakan (R-B-C-G). (2) tindak lanjut atas keluhan bapak menteri tentang lemahnya koordinasi atar kementerian, diharapkan DRN menjadi simpul koordinasi, salah satu contohnya adalah menggunakan model konsorsium. Ibu Elly Sinaga selaku ketua Komtek memberikan usulan agar Agenda Riset Nasional (ARN) harus sudah menjadi acuan seluruh pihak terkait, sehingga diharapkan memiliki permenristek dan instruksi presiden yang memiliki daya dorong bagi kemenristek sebagai panduan alokasi juga memiliki muatan komposisi hulu hilir riset.


84

Usulan Tim Asistensi Bidang Transportasi Pemetaan isu strategis di bidang transportasi meliputi (1) Peningkatan keamanan, keselamatan, dan kinerja pelayanan transportasi, (2) Peningkatan konektivitas dan penyediaan jaringan transportasi, (3) Peningkatan kapasitas delivery untuk percepatan penyediaan infrastruktur, (4) Akomodasi terhadap inisiatif/agenda baru (poros maritim, tol laut, ASEAN Open Sky, Short Sea Shipping, dll, (5) Pengembangan keterpaduan antarmoda dan transportasi multimoda, (6) Penurunan biaya transportasi dan biaya logistik, (7) Revitalisasi sistem transportasi perkotaan, (8) Kesiapan SDM transportasi sesuai kompetensi, (9) Peningkatan daya saing industri transportasi nasional, (10) Peningkatan investasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, (11) Integrasi isu lintas sektoral (energi, lingkungan, gender, perubahan iklim) dan (12) Pembaruan dan pemanfaatan teknologi. Sementara sasaran nasional sektor transportasi merujuk pada RPJMN 2015-2019 memiliki 2 (dua) muatan penting yaitu konektivitas dan Tranportasi perkotaan. Acuan penting lainnya adalah sasaran pembangunan transportasi nasional yang memiliki 3 (tiga) muatan utama yaitu keselamatan dan keamanan, pelayanan serta kapasitas (lihat PPT transportasi halaman 1-4). Atas dasar ini akan terbentuk 4 kesatuan penting (lingkaran) dalam merumuskan Arah Riset Nasional (ARN) yaitu : (1) Infrastructure, (2) Vehicle Technology, (3) Governance and financing, dan (4) within and intrasectoral linkage and integration) dimana pertemuan dari ke-empat kesatuan ini adalah ARN yang diusulkan (lihat PPT draft ARN). Pandangan terhadap norma selalu berdasar pada definisi masalah, identifikasi stakeholder (data terbatas, berbasis hubungan personal). Deskripsi situasi 'ideal„, identifikasi literatur penelitian, eskripsi kesenjangan informasi, kegiatan nasional, keunggulan komparatif kelembagaan dan pencocokan persyaratan program lain (industri, pertanian, dikti, target pemerintahan JKW-JK) yang diharapkan dapat bermuara pada berperan penting dalam sosio-ekonomi, mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat (menyederhanakan kehidupan), memiliki pendekatan multi-disiplin (konsorsium melibatkan industri), berskala nasional, berkelanjutan dengan perspektif jangka panjang dan memiliki output berupa prototipe/purwarupa (lihat PPT draft ARN 26.02.2016 transportasi halaman 6-7). Alur siklus produk juga menjadi salah satu acuan dimana input memiliki 3 keluaran utama yang menjadi proses kerja sistem ini yaitu konsep, penyempurnaan konsep, pengembangan teknologi, pengembangan sistem dan unjuk kerja, produksi serta peluncuran produk teknologi, acuan inilah yang dikenal sebagai Technology Readiness Level (TRL) dengan tingatan 1-9 (lihat PPT draft ARN 26.02.2016 transportasi halaman 9-10), ARN berperan penting pada tingkatan 4-7. Engineering Design Process merupakan siklus penting yang wajib dijadikan acuan dalam riset riset bidang trasportasi, pendapat Ertas, A. & Jones, J. (1996) dalam The Engineering Design Process. 2nd ed. New York, N.Y., John Wiley & Sons, Inc mengklasifikasi riset dalam 8 bahagian yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Research, Conceptualization, Feasibility Assessment, Establishing Design Requirements, Preliminary Design, Detailed Design, Production Planning And Tool Design, And Production


85

Usulan Topik berbasis ARN 2015-2019 (1) Infrastructure (lihat PPT draft ARN 26.02.2016 transportasi halaman 37-38), (2) Vehicle Technology (lihat PPT draft ARN 26.02.2016 transportasi halaman 34-36) (3) Within and inter sectoral linkage and integration (lihat PPT draft ARN 26.02.2016 transportasi halaman 39-41) (4) Governance and Financing (lihat PPT draft ARN 26.02.2016 transportasi halaman 4243) Catatan: (1) Bapak Andi Alisyahbana menyampaikan bahwa kemacetan saat ini terjadi pada lokasi U-Turn dan intersection. Perlu dikaji riset riset yang mampu me-renew lokasi ekonomi (2) Anggota komtek transportasi sepakat bahwa riset prioritas ditetapkan dari usulan yang telah disiapkan. (maksudnya adalah tema riset nomor 1 adalah prioritas) (3) Separation (pemisahan) jalur (contoh jalur khusus sepeda motor, dll) juga sebagai masukan tambahan dalam riset riset bidang transportasi yang diusulkan Hasil hasil

(1) Bapak Iding Chaidir selaku sekretaris DRN menyampaikan bahwa draft table pertanyaan pertanyaan riset telah sesuai dengan model yang diinginkan.

(2) Diputuskan bahwa Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc sebagai wakil ketua Komtek Bidang Transportasi.

(3) Sebelum tanggal 20.04.2016 kepada seluruh anggota tim dapat menyerahkan usulan tema riset.

Tindak lanjut Rapat Lanjutan dilaksanakan pada 20.04.2016 pada waktu dan tempat yang sama. 2.2.4.3.2 Rapat Komtek Transportasi Tanggal 13 Oktober 2016


86

Rapat Komtek Transportasi ke 2 dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl Pattimura Jakarta. Agenda Rapat terdiri dari (a) State the Art penelitian Bidang Jalan dan Jembatan Kementrian PU & Perumahan Rakyat; (b) Pembahasan kunjungan lapangan dan penyusunan policy brief; (c) Diskusi Pembentukan Konsorsium Riset Bidang Transportasi, (d) Lain-lain. Rapat dibuka oleh Dr. Ir. Arie Setiadie selaku tuan rumah yang mengucapkan terimakasih dan menjelaskan secara ringkas tujuan rapat ini. State the Art penelitian Bidang Jalan dan Jembatan Kementerian PU & Perumahan Rakyat (Ka. Puslitbang Jalan dan Jembatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); Riset Unggulan Puslitbang Jalan dan Jembatan adalah: 1) IRODCO (Integrated Road Data Centre) 2) Jembatan Apung 3) JUDESA (Jembatan untuk Desa Asimetris) 4) TCM (Tambalan Cepat Mantap) 5) SIMBAGAS (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Jembatan/Structural Health Monitoring System), SINDILA (Sistem Informasi Dini Lalu lintas) 6) FWD (Wight Falling Weight Deflectometer/ Alat untuk mengukur tingkat kekakuan jalan) 7) Warm Mix Asphalt (Zeolit, Econusa) 8) CMP (Corrugated Mortar Busa Pusjatan) Rencana Kunjungan Kerja Komtek Transportasi Kunjungan kerja sudah hampir dilakukan oleh komtek yang lain. Rencana pelaksanaan tanggal 27 Oktober dan peserta dapat kumpul di Surabaya tgl 26 Oktober sore/malam. Tujuan kunjungan teknis: 1) Melaksanakan bagian tugas DRN sesuai dengan Kep Menristekdikti No.521/M/Kp/IX/2015 tanggal 8 September 2015, yaitu:  Melaksanakan Pemantauan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kebutuhan IPTEK untuk Pembangunan (tugas ke -4)  Menjalin hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dan dewan-dewan sejenis di tingkat nasional maupun internasional (tugas ke -5) 2) Mengunjungi infrastruktur dan sarana transportasi yang memberi kontribusi pada pembangunan konektivitas Nasional serta berdialog dengan operator untuk memahami tantangan dan peluang riset dan pengembangan 3) Melakukan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, termasuk pendapat ahli dan pemangku kepentingan untuk penyusunan policy brief DRN bagi peningkatan kualitas kebijakan pembangunan nasional Sasaran kunjungan teknis


87

1) Memperoleh data dan informasi mengenai kemajuan pemanfaatan IPTEK dalam bidang transportasi 2) Mendapatkan masukan dari DRD mengenai kebijakan riset bagi pembangunan daerah 3) Mensintesis data dari operator, serta memperoleh data kinerja infrastruktur dan sarana transportasi yang dikunjungi 4) Mendapatkan kompilasi perspektif kebijakan dari pelaku usaha serta pemangku kepentingan yang diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan transportasi nasional Rencana lokasi kunjungan dan tujuan spesiﬁk • 

Terminal Teluk Lamong, PT. Pelindo III Untuk mempelajari konsep green port dan mengetahui kendala perencanaan/ implementasi, serta tantangan pembangunan pelabuhan/terminal serupa di Indonesia

• 

PT. PAL Indonesia (Persero) Untuk mengetahui perkembangan yang masuk dalam BPIS, yang juga menjadi BUMN R/R oleh PT. PPA Untuk memperoleh informasi pemanfaatan riset dalam negeri dalam pembangunan kapal

• 

PT. KAI DAOP VIII Untuk mempelajari integrasi antara kereta api dan moda transportasi lain (udara, laut, angkutan jalan)

• 

DRD Kota Surabaya dan audiensi ke Walikota Surabaya Memperoleh masukan dari Dewan Riset Daerah Kota Surabaya, agenda-agenda riset yang akan dilaksanakan serta kemitraan dengan lembaga penelitian Mendapatkan informasi dari walikota Surabaya dalam inovasi dalam penyediaan transportasi yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan ITS (Intelligent Transportasi System)

• 

PT. Dharma Lautan Utama Mempelajari perkembangan perusahaan penyeberangan swasta nasional dan mengetahui strategi pemanfaatan teknologi dalam industri pelayaran nasional

• 

Kawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIPEE) Mengetahui konsep integrasi antara kawasan industri, sistem logistik dan jaringan transportasi Mempelajari mekasnisme pembiayaan infrastruktur yan bagian dari kawasan industri


88

Note : a) b)

Djauhar Manfaat: Waktu yang relatif pendek sehingga perlu persiapan yang ekstra. Danang Parikesit: Karena waktu yang dialokasikan relatif sebentar maka PT Pelindo III (Terminal Teluk Lamong), JIIPE dan PT Dharma Lautan Utama diminta paparan dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Terminal Teluk Lamong.

Rencana Konsorsium Sesuai dengan ARN yang telah disusun ada 4 (empat) rencana konsorsium riset yang bisa diinisiasi yaitu ITS (intelligent transport system) untuk Perkotaan, Pengembangan Desain Pesawat Amphibi, Pengembangan Model Transportasi Perkotaan dan Kajian Kebijakan dan Reformulasi Tata Kelola Kelembagaan Sektor Transportasi. Catatan:

1. Sinung Nugroho: Yang ada selama ini selalu ada produk fisik di akhir walaupun 2.

3. 4. 5.

memungkinkan sistem. Sigit Priyanto: Tugas Komtek hanya mendorong terwujudnya konsorsium. Riset-riset yang di Kementerian PUPR bisa sebagai pionir tinggal mencari partner kosorsium dan calon penggunanya. Arie Setiadie: Perlu duduk bersama instansi dan institusi yang terlibat secara regulasi/keseharian dilibatkan dari awal Djauhar Manfaat: Dimulai dengan FGD Komtek sebagai sarana mempertemukan pemangku kepentingan. Sinung Nugroho: Calon-calon narasumber perlu diinventarisir.

Hasil-hasil a) Komtek Transportasi merencanakan kunjungan lapangan ke Surabaya dan sekitarnya pada tanggal 26-28 Oktober 2106. Yang akan dikunjungi antara lain Pemko Surabaya, Pelabuhan Teluk Lamong, JIIPE, PT PAL Surabaya dan PT KA Daops VIII Surabaya. b) Pak Danang Parikesit akan menyempurnakan TOR Kunjungan lapangan dan anggota yang lain mencoba menghubungi secara informal rencana kunjungan tersebut. c) Laporan perkembangan akan disampaikan sesegera mungkin (pekan berikutnya). d) Meminta sekretariat untuk memfasilitasi administrasi dan anggaran. e) FGD Komtek Transportasi direncanakan untuk konsorsium riset ITS untuk perkotaan dan menugaskan Pak Sigit Priyanto untuk mempersiapkan TOR dan calon-calon narasumber FGD persiapan pembentukan konsorsium riset. FGD direncanakan tgl 24 November 2016. f) Calon narasumber FGD akan berbicara tentang Sistem Arsitektur, Penegakan hukum, Lembaga Keuangan.


89

Tindak lanjut Rapat/diskusi Lanjutan dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 Oktober 2016 memanfaatkan waktu kunjungan ke Surabaya dan sekitarnya.

2.2.4.3.2 Rapat Komtek Transportasi Tanggal 10 November 2016 Rapat Komtek Transportasi ini dilaksnakan di Ruang Rapat Garuda Badan Litbang Kementerian Perhubungan Jl Medan Merdeka Timur Jakarta. Rapat membahas agenda sebagai berikur: (a) State the Art Penelitian di Perhubungan; (b) Rencana FGD; (c) Penyusunan policy brief , dan (d) Lain-lain Rapat dibuka oleh Dr. Ir. Danang Parikesit selaku ketua Komtek Transportasi yang mengucapkan terimakasih dan menjelaskan secara ringkas tujuan rapat ini. State the Art penelitian Bidang Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubunganalan menekankan pada: 1) Penyusunan masterplan simpul-simpul transportasi 2) Integrasi antar/inter moda 3) Mengejar pemenuhan aturan dan kemanfaatan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan 4) Perencanaan dan desain 5) Penelitian kapasitas dan Load Factor 6) ATTN barang (untuk orang tahun depan) 7) Beberapa penelitian dijadikan proyek strategis Presiden Note : 1. Danang Parikesit : pemanfaatan dan konsep bigdata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sektor transportasi mengingat pengumpulan data secara konvensional sudah tidak memungkinkan lagi. Dikaitkan dengan O-D, instrumen data real time sehingga metodologi diperkuat dari sekarang Perlu dibuat kebijakan dan teknologi pendukung untuk menghindari bayaknya truk-truk kosong yang keluar masuk pelabuhan. Kondisi sekarang prosentasi kondisi truk masuk misi dan keluar isi hanya 10%. Kasus yang terjadi di kapal bisa dijadikan platform. 20 jam per bln, di USA pangsa pasarnya berbeda. 2. Agus Eko: BI membuat balance sheet transaksi dianalsiis dengan model network akan diketahui dimana titik resikonya. Platform clearinghouse diperbankan digunakan di transport Rencana FGD Rencana pelaksanaan tanggal 24 November 2014 diundur 1 Desember 2014 Tema : Pengembangan ITS untuk mendukung smart city Tujuan membuat konsursium riset, Pak Sigit diminta menyempurnakan TOR untuk FGD Laporan Tahunan DRN - 2016

90

Note :

1. Danang: menyusun goal, menyeleksi, mencari sumber2 dana  Ada 2 sesi, (pagi kompetensi dan kapabilitas) siang model konsorsium dan pembiayaan.  Output, diliverable  Calon user diundang  Peserta dari pengembang teknologi, pengguna/calon pengguna dan lembaga pembiayaan.  Alternatif lokasi : Waroeng Daun, Rumah Kemang atau Hotel 2. Sinung: jumlah peserta dari pengalaman sekitar 35 orang 3. Sigit : Pihak Gamatechno (PT AINO) bersedia menjadi narasumber, masih diupayakan untuk menghubungi beberapa pengembang teknologi ITS yang sekarang sedang mengembangkan teknologi ITS Rencana penyusunan Policy brief Policy brief kaitannya dengan kebijakan pendanaan untuk infrastruktur transportasi akan diselenggarakan rapat komtek plus narasumber dalam benetuk FGD yang difasilitasi Badanlitbanghub. Diagendakan tgl 7 Desember 2016 di Badanlitbang Kementerian Perhubungan Hasil-hasil FGD pelaksanaannya diundur tanggal 1 Desember 2016 FGD untuk penyusunan policy brief akan difasilitasi Balitbang Kemenhub yang akan dilaksanakan tanggal 7 Desember 2016 Tindak lanjut Rapat/diskusi Lanjutan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 bertempat di P2E LIPI Jl Gatot Subroto Jakarta.


91

2.2.4.4 Rapat-rapat Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.2.4.4.1 Rapat Komtek TIK Tanggal 25 April 2016

Rapat Komtek TIK yang pertama tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 25 April 2016 bertempat di ruang rapat DRN Gedung I BPPT Lantai 1. Rapat dibuka oleh bapak DR. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA selaku Ketua KOMTEK bidang TIK dengan mengucapkan terimakasih dan menjelaskan secara ringkas tujuan rapat ini. Dalam perkembangan penyusunan Agenda Riset Nasional (ARN) TIK secepatnya dapat merumuskan long list yang dapat dijadikan porto folio, yang dapat menjadi suplemen, posisi setiap study penting untuk dapat dimasukkan kedalam draft ARN. Masukan yang ingin disampaikan oleh ketua KOMTEK TIK untuk penyempurnaan ARN adalah “peranan apa yang bisa dilakukan oleh DRN untuk mengakomodir kreativitas anak bangsa”? Untuk itu diperlukan riset riset masa depan.

Diskusi dan usulan a. Evaluasi terhadap ARN harus memiliki tolak ukur yaitu RPJMN, b. Bapak sekretaris DRN kembali mengingatkan untuk segera menginput fokus program masa depan dalam model prioritas tabel, sedangkan riset lainnya dapat di input dalam tabel reguler. Agenda riset mengutamakan Riset yang bersifat hilirisasi.


92

c.

d.

e.

DRN dapat memegang peran untuk memegang koordinasi konsorsium untuk menentukan arah fokus kerja konsorsium. Sehingga diharapkan DRN dapat menconductor fasilitasi program kerja terutama kajian tema kebijakan. Terkait Industri content Ibu Nandra Annisa yang hadir mewakili Shinta Dhanuwardoyo, MBA adalah pentingnya dukungan kebijakan sehingga investor memiliki persepsi untuk melakukan investasi pada perusahaan teknologi di Indonesia, yang kurang diperhatikan adalah dukungan agent investor untuk industri early stage, untuk itu dibutuhkan satu tema khusus untuk mendukung regulasi, dimulai dari dasar pemetaan (tidak berdasarkan feeling). Penentuan platform menjadi penting agar industri merasa aman berinvestasi di Indonesia. Sudah waktunya DRN menggalang teknologi dalam negeri seperti teknologi bakalan yang dapat dijadikan ARN bidang TIK.

Hasil hasil a) Update rapat hari ini akan disampaikan dalam rapat BP yang akan dilaksanakan pada 27 April 2016; b) Akan dilaksanakan FGD TIK pada tanggal 26 April 2016; c) Menjajaki FGD TIK di Makassar; Tindak lanjut Sesuai hasil Rapat BP yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2016 bahwa diharapkan Draft ARN dapat diselesaikan selama 1 (satu) minggu; Rapat Komtek TIK selanjutnya akan ditentukan kemudian

2.2.4.4.2 Rapat Komtek TIK Tanggal 25 April 2016 Rapat Komtek TIK ke 2 dilaksnakan pada hari Jumat, 14 Oktober 2016 Pukul 15.30 – 19.00 WIB bertempat di Ruang Rapat DRN Gedung BPPT I lantai I, Jl. M H Thamrin No.8 Jakarta Pusat. Agenda Rapat :  

Tindak lanjut tim konsorsium smart card Paparan singkat rangkaian kegiatan penelitian smart card

Pelaksanaan dan Hasil Rapat Konsorsium Smart Card Indonesia didirikan untuk melakukan pengembangan dan implementasi produk smart card dan sistemnya, seperti sistem informasi akademis kampus berbasis smart card, sistem payment, e-money, dll. Di harapkan dari hasil pertemuan dan hasil riset (smart card) tersebut yaitu dapat di terapkan di seluruh Universitas Indonesia. Research Centre for ICT Business, ujar Rektor, ditugaskan sebagai pelaksana kerjasama pembentukan konsorsium ini. Sedangkan topik smartcard dipilih antara lain karena saat ini kartu pintar sudah digunakan dalam hal-hal penting di masyarakat seperti e KTP, akses pendidikan, yang kebutuhannya sangat besar dan sudah banyak diaplikasikan di masyarakat. Laporan Tahunan DRN - 2016

93

“Konsorsium ini nanti akan mendorong perguruan tinggi dan industri yang terlibat untuk meningkatkan inovasi smart card serta program aplikasinya yang akan digunakan di kampus-kampus seluruh Indonesia,”

2.2.4.4.3 Rapat Komtek TIK Tanggal 10 Mei 2016 Komisi teknis (Komtek) Teknologi Informasi dan Komunikasi Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan rapat pada tanggal 10 Mei 2016 untuk membahas updateperkembangan Agenda Riset Nasional (ARN) bidang TIK.

Rapat dihadiri oleh Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA selaku Ketua Komtek TIK, Dr. Eng. Ir. Zulfajri B. Hasanuddin, M. Eng dan Dr. Ir. Dicky R. Munaf, MS, MSCE selaku Anggota Komtek TIK, Nandra Annisa selaku perwakilan dari Shinta Dhanuwardoyo, MBA Anggota Komtek TIK, Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc selaku Sekretaris DRN, Dr. Fadhilah Mathar – Asisten Komtek TIK DRN dan didampingi oleh sekertariat DRN Ir. Rijalul Fikri. Rapat dibuka oleh Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA selaku Ketua Komtek TIK dengan mengucapkan terima kasih dan menjelaskan singkat secara ringkas tujuan rapat ini. Dalam perkembangan penyusunan Agenda Riset Nasional (ARN) bidang TIK akan secepatnya merumuskan long list yang dapat dijadikan portofolio yang akan menjadi supplement, posisi setiap study penting untuk dapat dimasukkan ke dalam draft ARN.


94

Evaluasi terhadap ARN harus memiliki tolak ukur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terkait industri content, Nandra Annisa yang hadir mewakili Shinta Dhanuwardoyo, MBA adalah pentingnya dukungan kebijakan sehingga investor memiliki persepsi untuk melakukan investasi pada perusahaan teknologi di Indonesia, yang kurang diperhatikan adalah dukungan agent investor untuk industri early stage, untuk itu dibutuhkan satu tema khusus untuk mendukung regulasi, dimulai dari dasar pemetaan (tidak berdasarkan feeling). Penentuan platform menjadi penting agar industri merasa aman berinvestasi di Indonesia. 2.2.4.5 Rapat-rapat Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan 2.2.4.5.1 Rapat Komtek Hankam Tanggal 25 April 2016

Rapat dibuka oleh bapak Drs. Bambang S Tejasukmana, Dipl. Ing selaku Ketua KOMTEK bidang Hankam melanjutkan rapat minggu lalu untuk memfokuskan penyempurnaan Draft ARN bidang Hankam. Laporan Asisten komtek Hankam (Bapak Adrian Zulkifli), yaitu meringkas program KOMTEK Hankam (Lihat Paparan Drfat ARN Bidang Hankam). Diskusi dan usulan Arah riset bidang Hankam yaitu adanya joint riset dan joint development dengan menyertakan KKIP dalam perumusan Agenda riset bidang Hankam. Penting untuk mempelajari kembali UU nomor 16 tahun 2012 pasal 28 pada penjelasan tentang penelitian dan pengembangan sebagai tambahan dasar perumusan riset di bidang Hankam. Hal ini diperlukan karena riset model di bidang hankam berbeda sekali dengan riset di bidang lain, Laporan Tahunan DRN - 2016

95

karena itulah rule model riset seperti joint riset, dan development adalah sesuatu yang perlu diterapkan dalam rumusan ARN bidang Hankam. Hasil hasil Ketua Komtek Hankam akan membawa isu ini pada rapat BP yang akan dilaksnaakan pada hari Rabu 27 April 2016 dan kemudian melanjutkan penyempurnaan draft ARN bidang Hankam; Tindak lanjut  Sesuai hasil Rapat BP yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2016 bahwa diharapkan Draft ARN dapat diselesaikan selama 1 (satu) minggu (tambahan waktu penyelesaian);  Rapat Komtek Hankam selanjutnya akan ditentukan kemudian;

2.2.4.5.2 Rapat Komtek Hankam Tanggal 2 Mei 2016 Komisi teknis (Komtek) Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan rapat pada tanggal 2 Mei 2016 untuk membahas update perkembangan Agenda Riset Nasional (ARN) bidang Pertahanan dan Keamanan.

Rapat dihadiri Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing selaku ketua Komtek Hankam, Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc.Eng selaku anggota Komtek Hankam, Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc selaku Sekretaris DRN, Ir. Adrian Zulkifli – Asisten Komtek Transportasi DRN dan didampingi oleh sekertariat DRN Ir. Rijalul Fikri. Laporan Tahunan DRN - 2016

96

Rapat dibuka oleh Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing selaku Ketua Komtek Hankam melanjutkan untuk memfokuskan penyempurnaan Draft ARN bidang Hankam, pada rapat kali ini lebih kearah riset bidang Hankam yaitu adanya joint riset dan joint development dengan menyertakan KKIP dalam perumusan Agenda riset bidang Hankam. Selain itu, penting untuk mempelajari kembali UU nomor 16 tahun 2012 pasal 28 pada penjelasan tentang penelitian dan pengembangan sebagai tambahan dasar perumusan riset di bidang Hankam. Hal ini diperlukan karena riset model di bidang hankam berbeda sekali dengan riset di bidang lain, karena itulah rule model riset seperti joint riset, dan development adalah sesuatu yang perlu diterapkan dalam rumusan ARN bidang Hankam. Dalam Rapat, Ir. Adrian Zulkifli selaku tim asistensi Komtek Hankam melaporkan bahwa akan meringkas program Komtek Hankam (Lihat Paparan Draft ARN Bidang Hankam). 2.2.4.6 Rapat-rapat Komisi Teknis Kesehatan dan Obat 2.2.4.6.1 Rapat Komtek Kesehatan dan Obat Tanggal 11 Maret 2016 Rapat dipimpin oleh Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM (K) dengan agenda pembahasan rencana kerja komtek tahun 2016 dan penajaman topik ARN Hasil Rapat : A. Hasil rapat terkait topik riset ARN 

Mengacu pada demografi dan pergesaran pola penyakit, ke depan jumlah penduduk usia lanjut dan penyakit degeneratif (stroke, penyakit jantung, kanker, diabetes, dan lainnya) akan terus meningkat. Penanganan penyakit degeneratif pada penduduk usia lanjut ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar.



Prioritas agenda riset nasional bidang kesehatan sebaiknya diarahkan untuk mengantisipasi kondisi di atas dengan tinjauan pada aspek jenis penyakit, ketersediaan produk kesehatan yang dibutuhkan (obat, alat kesehatan, kit diagnostik) dan aspek sistem pelayanan kesehatan.



Topik-topik ARN selain berorientasi pada pengembangan produk kesehatan (Bahan Baku Obat, Obat Herbal, Produk Biofarmasi, Biosimilar, Sel Punca, Vaksin, Diagnostik dan Alat Kesehatan) juga diusulkan untuk bisa menghasilkan output dalam bentuk kebijakan, seperti kebijakan penelitian terobosan utamanya pada tahap clinical trial.



Kebijakan penelitian terobasan tersebut diharapkan bisa memperkuat dan mempercepat penerapan hasil-hasil riset, mendorong berkembangnya CRO dalam negeri dan meningkatkan produktivitas riset nasional.



Berdasarkan hal tersebut, maka tema riset prioritas bidang kesehatan dan obat pada ARN 2015-2019 diusulkan “Riset kesehatan untuk penduduk usia lanjut dan penyakit degeneratif”. Adapun beberapa topik riset yang akan mengisi tema tersebut adalah (usulan) : a) Riset bahan baku obat untuk penyakit stroke, jantung, kanker dan diabetes b) Riset tanaman obat untuk penyakit stroke, jantung, kanker dan diabetes


97

c) Riset pengembangan produk biofarmasi untuk penyakit stroke, jantung, kanker dan diabetes d) Riset pengembangan vaksin untuk penyakit kanker e) Riset pengembangan sel punca untuk penyakit stroke, jantung, kanker dan diabetes f) Riset pengembangan alat kesehatan untuk mendukung tatalaksana penaganan penyakit stroke, jantung, kanker dan diabetes B. Hasil rapat terkait rencana penyusunan Rekomendasi Komtek Kesehatan dan Obat berencana mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait dengan tantangan pembangunan kesehatan nasional, kegiatan penelitian di bidang kesehatan-obat, dan terkait pelaksanaan fungsi DRN. Beberapa rekomendasi yang akan dikeluarkan adalah : 1. Rekomendasi tentang perlu adanya kolaborasi topik riset antar komtek 2. Rekomedasi tentang perlu adanya penelitian terobosan di Indonesia 3. Rekomednasi tentang perlu adanya penguatan anggaran riset dan corporate tax incentive (seperti yang telah dilakukan Malaysia, Singapura dan Amerika) 4. Rekomendasi tentang riset penyakit tropis C. Rencana tindak lanjut 

Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, Komtek KO akan melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat Komtek, Audiensi dengan Menteri dan menylenggarankan FGD atau Simposium.



Karena keterbatasa alokasi kegiatan dan anggaran DRN, beberapa kegiatan akan dilaksnakan dengan dukungan sponsor dari perusahaan terkait.



Beberapa rencana kegiatan Komtek Kesehatan dan Obat adalah : 1. Audiensi dengan Menteri Kesehatan untuk memperkenalkan DRN dan Komtek Kesehatan-Obat khususnya, guna membangun netwrkong dan sinergi fungsi antara DRN dengan Kementerian Kesehatan. Audiensi direncanakan pada minggi pertama bulan Mei 2016. Sebelum audiensi akan disiapkan materi terlebih dahulu, serta mengajukan ijin ke Ketua DRN 2. Simposium tentang penelitian stem cell (usulan tema Stem Cell : From Research to Industry) pada pertengahan bulan Juni 2016. Dalam kegiatan ini DRN akan berkolaborasi dengan SCI-Kalbe, UI, UGM dan UNAIR dengan dukungan sponsor dari SCI-Kalbe 3. Simposium tentang pengembangan produk biosimilar pada pertengahan Oktober 2016. Dalam kegiatan ini DRN akan berkolaborasi dengan PT. Biofarma dengan dukungan sponsor dari PT. Biofarma 4. Diskusi dengan wartawan atau press conference terkait isu krusial tentang kesehatan. Materi akan diseleksi dan digodok dalam rapat-rapat komtek serta komunisasi on line diantara anggota komtek.


98



Rapat Komtek Kesehatan-Obat kedua diusulkan pada minggu 3 bulan April 2016 dengan agenda penyempurnaan draft prioritas tema dan topik riset ARN dan penyiapan materi audiensi dengan Menteri Kesehatan.

2.2.4.6.2 Rapat Komtek Kesehatan dan Obat Tanggal 2 September 2016 Rapat Komisi Teknis Kesehatan dan Obat yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2016 dilaksnakan di Lantai 23 Gedung BPPT II dengan mengindang beberapa pakar non anggota DRN yaitu Prof. Dr. dr. H. Faried Anfasa Moeloek, Sp.OG (K), Prof. Dr. dr. R. Sjamsuhidajat, Sp.B-KBD, Dr. Gita Pratama dan Dr. Tri Kurniawati – UPT Sel Punca RSCM, serta Dr. Julianti Pradono dari Baltibang Kesehatan. Rapat tersebut dihadiri juga oleh Ketua DRN Dr. Bambang Setiadi dan Sekretaris DRN Dr. Iding Chaidir.

Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Dewan Riset Nasional (DRN) mempunyai fungsi memberikan rekomendasi, masukan dan pertimbangan kebijakan strategis kepada Menteri Ristekdikti terkait dengan upaya penguatan riset, aplikasi hasil-hasil riset dan penguatan penguasaan iptek dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Saat ini kedudukan dan fungsi DRN “belum dianggap penting” oleh negera dan pemerintah, seperti halnya lembaga sejenis di negara lain. Perlu upaya bersama agar kedudukan, peran dan fungsi strategis DRN bisa menjadi lebih kuat dan nyata untuk meningkatkan daya saing bangsa. 2. Berbagai kegiatan pertemuan dan kunjungan DRN ke beberapa pusat riset merupakan salah satu upaya DRN dalam mernjalankan fungsi tersebut. Kunjungan ke UPT sel punca RSCM memberikan inspirasi dan aspirasi penting untuk penguatan peran DRN pada bidang Kesehatan dan Obat, khususnya pengembangan pengobatan sel punca di Indonesia. Laporan Tahunan DRN - 2016

99

3. Sel punca (Stem cell) merupakan jenis pengobatan masa depan yang penting untuk dikembangkan di Indonesia. Penguasaan ilmu dan teknologi sel punca di Indonesia sejajar dengan negara-negara lain, semua masih dalam fase dan korider riset. Kemajuan dan keberhasilan riset di UPT sel punca RSCM dan beberapa pusat riset sel punca yang lain, merupakan modal kuat dan peluang menuju keunggulan. 4. Tantangan yang dihadapi UPT sel punca RSCM dan pusat riset sel punca lain, utamanya pada dukungan pendanaan riset yang kurang, sehingga upaya pencapaian best clinical practices sel punca menjadi terhambat. Selain itu intervensi pemerintah dalam bentuk dukungan regulasi dan insentif lain serta dukungan pihak industri dalam bentuk investasi sarana produksi dan pengembangan pasar dirasa masih kurang. Dukungan pendanaan dalam bentuk block grand, kemudahan birokrasi (adminsitrasi tatakelola dana riset) dan regulasi untuk mendukung percepatan tersusunnya panduan pelayanan medik sel punca sangat diperlukan. 5. Perlu ada pertimbangan dan prioritas dalam pengembangan pengobatan sel punca, apakah sel punca autologous atau alogenik dengan memperhatian aspek teknologi, medis, regulasi dan etik. Selain itu dalam penguatan riset sel punca, terobosan teknis perlu dilakukan untuk mempercepat dan memperkuat data eviden klinik seperti yang telah dilakukan negara lain. Sebagai contoh di Swiss, pasien di rumah sakit yang sudah menderita sakit pada fase terminal dengan sukrela bersedia menjadi subyek penelitian (compassionate request). 6. Selain aspek teknis sel sel punca, studi manfaat dan teknoekonomi pengobatan dengan sel punca perlu dilakukan. Saat ini pengobatan menggunakan sel punca yang telah dilakukan di UPT sel punca RSCM membutuhkan biaya sekitar 300 juta rupiah untuk satu kasus penyakit. Gambaran tersebut perlu dikonfirmasi kelayakannya dengan melakukan kajian teknoekonomi yang lebih komprehensif, sehingga dari aspek keterjangkauan masyarakat dan aspek bisnis bisa dianalisis dengan lebih tepat. 7. Selaras dengan Inpres no 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, maka peran DRN sangat diharapkan dalam mendorong dan memberi pertimbangan strategis khususnya kepada Menteri Ristekdikti dan 11 Kementerian lainnya. Pertemuan dengan Menteri Kesehatan, merupakan langkah penting yang harus dilakukan DRN dalam mendorong percepatan pengembangan sel punca di Indonesia. 8. Berdasarkan poin-poin resume di atas, beberapa langkah lanjut yang perlu dilakukan adalah : a)

Perlu ada upaya kuat untuk melahirkan landasan hukum (Undang-Undang) yang mendukung fungsi dan peran DRN. Penyusunan naskah akademik merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

b)

DRN perlu menginisiasi pertemuan tingkat tingggi lintas lembaga dalam rangka penguatan riset di Indonesia baik penguatan kebijakan, kelembagaan maupun pendanaan. Hasil pertemuan strategis tersebut akan melahirkan komitmen dan beberapa policy paper untuk bisa disampaikan kepada presiden dan jajaran kabinet.

c)

Beberapa terobosan yang bisa dilakukan dalam penguatan dan percepatan kegiatan riset, diantaranya : (i). menerapkan konsep membeli teknologi, meminjam teknologi atau “mencuri” teknologi, (ii). konsep meniru dilanjutkan dengan inovasi dan (iii) konsep Habibie “berawal dari akhir dan berakhir dari awal”, (iv). Menerapkan prinsip 3 C yaitu mempunyai “Concept” yang matang, dijalankan dengan “Competency” yang teruji serta didukung dengan “Connection” yang kuat pada


100

penguasa atau pengambil keputusan, (v). Melibatkan industri dan KADIN untuk aktif memberikan dukungan dana riset dan kajian bisnis terkait.

Perlu ada kebersamaan dan pembagian tugas yang jelas antara DRN dengan stakeholder lain. Komtek Kesehatan dan Obat akan melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intens dengan stakeholder sel punca guna mendorong penguatan dan percepatan pengobatan sel punca di Indonesia. Policy brief tentang sel punca sebagai salah satu unggulan riset nasional akan menjadi prioritas DRN untuk disampaikan kepada Menristekdikti

2.2.4.7 Rapat-rapat Komisi Teknis Material Maju 2.2.4.7.1 Rapat Komtek Material Maju Tanggal 28 Maret 2016 Rapat dipimpin oleh Ketua Komtek Material Maju dengan agenda Presentasi Norma dan Pilar untuk Topik Riset ARN Bidang Material Maju 2015-2019. Hasil Rapat  Tujuan ARN Bidang Material Maju (2015-2019) adalah sebagai berikut:  Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk bahan dasar /mentah dan bahan baku industri untuk kebutuhan nasional (subsitusi impor).  Menumbuhkan industri manufaktur berbasis bahan baku lokal yang berdaya saing tinggi.  Menerapkan teknologi material maju untuk mendukung sektor Pangan, Energi, Lingkungan, Kesehatan, Maritim dan pengolahan SDA.  Norma untuk Usulan Tema Riset ARN Bidang Material Maju (2015-2019)  Mengatasi permasalahan nasional Laporan Tahunan DRN - 2016

101

    

Berdampak besar terhadap ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan; Memiliki Economic Value yang berdampak nyata pada pertumbuhan sektor riil. Memiliki Academic Value (state of the art) yang ingin dicapai Mengedepankan perspektif supply & demand (market) driven Dilaksanakan melalui pendekatan konsorsium, yang melibatkan seluruh stakeholder Akademisi, Bisnis/Industri, Komunitas/Masyarakat dan Pemerintah/Pemegang Kebijakan  Memiliki peluang keberhasilan tinggi (Quick Win) secara Iptek.  Memiliki indikator keberhasilan terukur.  Meningkatkan nilai tambah potensi kekayaan Indonesia.  Pilar-Pilar ARN Bidang Material Maju (2015-2019) 

Isu-isu pokok : 1) Impor bahan baku industry manufaktur 2) Ekspor mineral lokal mentah 3) Kebutuhan peningkatan nilai tambah Isu-isu pendukung : 1) Lingkungan strategis, Etika 2) UU Minerba, UU Perindustrian 3) Pelestarian lingkungan 4) Perkembangan teknologi 5) Struktur industry minerba



 Usulan Tema Riset Bidang Material Maju :      

Material untuk mendukung sector Pangan Material untuk mendukung sector Energi Material untuk mendukung sector Lingkungan Material untuk mendukung sector Kesehatan Material untuk mendukung sector Kemaritiman Pengolahan/Pemanfaat Sumber Daya Hayati dan Mineral untuk Material Maju

 Saran dan masukan anggota:  Untuk pemilihan Topik Riset dari setiap Tema / Sub Tema Riset yang akan menjadi Quick Win Bidang Material Maju disarankan untuk membuat filter melalui norma atau criteria yang lebih khusus.  Tema riset yang mendukung sector teknis muncul karena adanya arahan/kebijakan saat itu, seperti isu FEW dst., namun demikian topic risetnya tidak bersifat tertutup tapi masih tetap terbuka.  Untuk rapat berikutnya diusulkan untuk diadakan di kawasan industri Cilegon TINDAK LANJUT  

Kepada semua anggota Komtek Material Maju, diharapkan membuat proposal untuk program Quick Win , yg akan didanani oleh Kemen Ristek Dikti. Dan dikawal oleh DRN. Ditulis Proposal Lengkap, dengan Kriteria diatas dan disajikan ringkasannya seperti Tabel 1.


102

 

Proposal Lengkap berisi paling tidak : Pendahuluan, Tujuan, Sasaran, Penjelasan Kegiatan, Industri Pengguna, Rencana Kegiatan, Anggaran, dll. PROPOSAL PALING LAMBAT DITERIMA TANGGAL SENIN 4 APRIL 2016, DISAMPAIKAN KEPADA KETUA KOMTEK MATERIAL MAJU.

2.2.4.7.2 Rapat Komtek Material Maju Tanggal 19 Mei 2016 Rapat dibuka oleh bapak DR. Ir. Utama P, sebagai ketua komisi teknis bidang material maju Dewan Riset Nasional dengan mengucapkan terima kasih dan menjelaskan secara ringkas tujuan rapat adalah adalah finalisasi akhir untuk penyempurnaan draft agenda riset nasional dari masing masing Komisi Teknis. Presentasi Ketua Komtek bidang Material Maju tentang rencana pelaksanaan FGD bidang MM, rencana tema yang diusulkan adalah “Pengembangan Industri Strategis yang berbasis SDM dan SDA”. Ringkasan paparan yang disampaikan adalah: (1) peran KEIN, maksud dan tujuan, (2) usulan awal waktu pelaksanaan adalah akhir Juli atau awal agustus 2016, (3) daftar rencana undangan yaitu Industri, Antam, Timah, Inalum, PINDAD, Litbang Universitas, ITB, UI, BPPT, BATAN, LIPI, Kadin Apindo, (4) dalam paparan ini juga dijelaskan model value chain dan (5) 12 prioritas industri pertahanan di Indonesia, dimana bidang material maju sangat terkait di dalamnya. Bapak Bambang Sunendar ikut memaparkan rantai nilai industri (lihat PPT bapak bambang sunendar tentang Frost and Sullivan 2016). Finalisasi draft Agenda Riset Nasional (ARN) Dalam perkembangannya update terakhir draft yang telah disusun untuk bidang material maju (MM) adalah penyamaan output dengan setiap komisi yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk di dalamnya paten, dan varietas; Hasil survey; Pilot project Prototype; Startup company; Standar/revisi teknis; Rekomendasi; Pilot Plant; Model; Publikasi Ilmiah

Penambahan program prioritas, (a) Seluruh anggota menyepakati bahwa untuk seluruh riset prioritas dimulai dari TRL 6 dengan target 2019 adalah TRL9, (b) Paten dimasukkan ke dalam riset reguler, (c) untuk bidang energi menambahkan konsorsium baterai dalam prioritas (TRL8), (d) magnet TRL (8) Air dan maritim yaitu ceramics membrane/water filter, (e) untuk bidang pangan yaitu menstabilkan lahan gambut (marginal). Diskusi dan usulan  Prof. Radiwan, Industri strategis memiliki 2 definisi yaitu apakah sebagai profit, ataukah benefit (mendahulukan kepentingan bangsa);  Dr. Budi, Industri Strategis dari kacamata material maju adalah mampu merubah Co2. Laporan Tahunan DRN - 2016

103





Bagaimana memenuhi kebutuhan 14juta ton baja, sementara produksi dalam negeri hanya 4 juta ton. Baja kemudian menjadi strategis jika mampu mendukung industri pertahanan dan tentu saja mengandung nikel karena tingginya permintaan pasar. Ketua Komtek MM harus memberikan arag fokus MM? Bidang apa?

Hasil hasil  Update rapat hari ini akan disampaikan dalam rapat BP yang akan dilaksanakan pada 24 Mei 2016;  Draft kompilasi dalam bentuk buku akan disampaikan dalam rapat BP di Jogjakarta 3031 Mei 2016; Tindak lanjut  Draft Final ARN akan disampaikan kepada bapak sekretaris DRN;  Rapat selanjutnya akan ditentukan kemudian; 2.2.4.7.3 Rapat Komtek Material Maju Tanggal 15 September 2016  Rapat dibuka oleh Bapak Utama H Padmadinata selaku Ketua Komisi Teknis Material Maju, menghaturkan terima kasih kepada para anggota komtek yang telah hadir dalam rapat hari ini. Meminta Ketua DRN untuk memberikan pengarahan terkait pembuatan Policy Brief yang akan disampaikan kepada Menteri Ristekdikti serta meminta komtek Material maju untuk mulai membentuk konsorsium.  Direncanakan Policy Brief yang akan dilaporkan oleh komtek Material Maju adalah masalah Limbah B3 ( Bahan Beracun dan Berbahaya), karena banyak kasus Industri di Indonesia yang menyalahi aturan limbah B3 tersebut. Masalah lainnya adalah material nano yang telah banyak digunakan di berbagai sektor industri dunia, dan masih kurangnya perhatian pemerintah mengenai masalah tersebut.  Pembahasan mengenai FGD yang akan dilaksanakan akan mengangkat berbagai materi seperti Nanomaterial. Bahan Nano sangat penting untuk diangkat namun terlambat dieksplorasi di Indonesia. Materi tersebut saat ini telah banyak digunakan di bidang kesehatan, kosmetik dan saat ini telah merambah ke stem cell. Sayangnya di bidang tersebut tapi belum berani melangkah jauh karena belum adanya standar di indonesia. Kementerian Kesehatan hingga saat ini belum mengeluarkan srandarisasi tersebut. Perlu diketahui stem cell termasuk nano biomolecullar  Belum adanya himpunana atau badan yang menggabungkan ahli Nano di indonesia oleh karenannya perlu dibentuk karena potensinya yang akan sangat berkembang di masa mendatang.  Selain membahas bahan material yang akan diangkat pada acara FGD, perlu menekankan pemberian nilai tambah dari bahan bahan tersebut untuk menumbuhkan industri nasional yang dapat dimulai dengan membentuk konsorsium.  Selain Materi Nano jenis material lainnya yang akan dibahas antara lain bijih besi, biomass, , polymare dan mineral. Nikel lokal kurang diminati saat ini oleh industri maupun oleh investor karena kualitasnya low grade,


104





Nikel lokal pada dasarnya melimpah kualitasnya lowgrade karena kandungannya dibawah 1,5 sehingga tidak bisa diolah oleh smealter di Indonesia. Perlu dipikirkan bagaimana ketersediaan nikel yang melimpah tersebut dapat menjadi salah satu potensi di Indonesia Materi Bijih besi tidak bisa diangkat sebagai materi pada FGD karena ketersediaannya sudah jarang. Bijih besi primer lokal hanya tersedia di hutan lindung dan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengizinkan siapapun menggali bijih besi di hutan lindung.

Kesimpulan 





Materi yang akan dibahas pada FGD akan difokuskan pada material Nano dan Biomass. Alasannya adalah materi nano masih bisa dikaji lebih dalam, kekayaan Biomass di indonesia sangat kaya dan di masa depan kedua jenis material ini akan menjadi kebutuhan utama karena bisa digunakan pada bidang pangan, kesehatan, transportasi, serta energi. Narasumber FGD diusulkan 1. Pak Bambang sunendar (akan membicarakan mengenai biomass) 2. Pak Robert ( Ahli Timah) 3. Pak Nurul Taufiqurohman (akan membicarakan mengenai zirkon selain nano) Para pembicara diatas masih tentatif dan akan dibahas lebih lanjut melalui e-mail

2.2.4.7.4 Rapat Komtek Material Maju Tanggal 1 November 2016 Rapat tanggal 1 November 2015 dibuka oleh Bapak Utama H Padmadinata selaku Ketua Komisi Teknis Material Maju, menghaturkan terima kasih kepada para anggota komtek yang telah hadir dalam rapat hari ini. Meminta Ketua DRN untuk memberikan pengarahan terkait pembuatan Policy Brief yang akan disampaikan kepada Menteri Ristekdikti serta meminta komtek Material maju untuk mulai membentuk konsorsium. Direncanakan Policy Brief yang akan dilaporkan oleh komtek Material Maju adalah masalah Limbah B3 ( Bahan Beracun dan Berbahaya), karena banyak kasus Industri di Indonesia yang menyalahi aturan limbah B3 tersebut. Masalah lainnya adalah material nano yang telah banyak digunakan di berbagai sektor industri dunia, dan masih kurangnya perhatian pemerintah mengenai masalah tersebut. Pembahasan mengenai FGD yang akan dilaksanakan akan mengangkat berbagai materi seperti Pengembangan Industri Berbasis SDA Iptek Nasional. Banyak sekali kebutuhan bahan baku industri masih import, padahal bahan dasarnya banyak yg tersedia di Indonesia. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana proses nilai tambah bahan baku nasional. Belum adanya himpunana atau badan yang menggabungkan ahli Nano di indonesia oleh karenannya perlu dibentuk karena potensinya yang akan sangat berkembang di masa mendatang. Selain membahas bahan material yang akan diangkat pada acara FGD, perlu menekankan pemberian nilai tambah dari bahan bahan tersebut untuk menumbuhkan industri nasional yang dapat dimulai dengan membentuk konsorsium.


105

Selain Materi Nano jenis material lainnya yang akan dibahas antara lain bijih besi, biomass, , polymare dan mineral. Nikel lokal kurang diminati saat ini oleh industri maupun oleh investor karena kualitasnya low grade, Nikel lokal pada dasarnya melimpah kualitasnya lowgrade karena kandungannya dibawah 1,5 sehingga tidak bisa diolah oleh smealter di Indonesia. Perlu dipikirkan bagaimana ketersediaan nikel yang melimpah tersebut dapat menjadi salah satu potensi di Indonesia Materi Bijih besi tidak bisa diangkat sebagai materi pada FGD karena ketersediaannya sudah jarang. Bijih besi primer lokal hanya tersedia di hutan lindung dan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengizinkan siapapun menggali bijih besi di hutan lindung. Kesimpulan 





Materi yang akan dibahas pada FGD akan difokuskan pada material Nano dan Biomass. Alasannya adalah materi nano masih bisa dikaji lebih dalam, kekayaan Biomass di indonesia sangat kaya dan di masa depan kedua jenis material ini akan menjadi kebutuhan utama karena bisa digunakan pada bidang pangan, kesehatan, transportasi, serta energi. Narasumber FGD diusulkan: 1. Pak Bambang sunendar (akan membicarakan mengenai biomass) 2. Pak Robert ( Ahli Timah) 3. Pak Nurul Taufiqurohman (akan membicarakan mengenai zirkon selain nano) Para pembicara diatas masih tentatif dan akan dibahas lebih lanjut melalui e-mail

2.2.4.8 Rapat-rapat Komisi Sosial Humaniora 2.2.4.8.1 Rapat Komtek Soshum Tanggal 26 April 2016 Rapat dibuka oleh bapak DR. Lala Kolopaking selaku Ketua KOMTEK bidang Soshum dengan mengucapkan terimakasih atas kehadiran anggota yang hadir dan menjelaskan secara ringkas tujuan rapat kali ini. Tema Agenda Riset Nasional (ARN) Soshum adalah menguatkan budaya masyarakat dan meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa . Diskusi dan usulan  Riset bidang sosial humaniora menekankan pada peningkatan kualitas masyarakat yang berjati diri bangsa, kreatif dan inovatif; penanganan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan; penguatan kelembagaan masyarakat dalam mengelola SDA berkelanjutan.  Perlunya sinergi empat pilar yaitu pengembangan teknologi, pengembangan ekonomi sosial, konservasi ekosistem, dan pembangunan politik yang menguatkan demokrasi bangsa.  Riset Sosio Humaniora diharapkan dapat bersinergi dengan komisi teknis lainnya di Dewan Riset Nasional misalnya Komisi TIK.  Saran Pak Iding pada draft ARN komisi Soshum adalah membuat model prioritas berupa tabel, sedangkan riset Soshum lainnya dapat di input dalam tabel reguler. Jenis riset yang akan dimasukan dalam Agenda Riset Nasional harus mengutamakan riset yang bersifat hilirisasi serta meningkatkan daya saing bangsa.


106

Hasil hasil Hasil rapat hari selasa akan disampaikan dalam rapat BP ke IV yang akan dilaksanakan esok hari yaitu Rabu, 27 April 2016. Tindak lanjut Rapat Komtek Sosio Humaniora selanjutnya akan ditentukan kemudian 2.2.4.8.2 Rapat Komtek Soshum Tanggal 21 Juni 2016 Pembukaan Rapat Rapat dibuka oleh Bapak Ketua Komisi Teknis bidang Sosial dan Humaniora Dewan Riset Nasional (DRN) Dr. Lala Kolopaking yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran anggota Komtek sosial humaniora pada rapat hari ini. Disampaikan juga hasil rapat BP yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu fokus melanjutkan revisi UU18 tahun 2002 dimana dianggap penting agar anggota Komtek Soshum dapat bersama sama tim adhoc dalam menyempurnakan revisi UU18 tahun 2002. Presentasi Bapak Ketua Komtek Soshum menyajikan pendahuluan, isyu dan pedekatan, sinergi soft dan hard teknologi, tema dan prioritas ARN bidang soshum dan penutup. Dalam pengembangan keragaman sebagai potensi Bangsa dan Negara dimana lebih dari 300 ragam suku dan 742 bahasa serta dialeknya memberikan catatan tentang pentingnya “Penyelarasan Kelembagaan Pemerintah Desa dengan Kelembagaan Masyarakat (termasuk Masyarakat Adat) dalam melakukan Pembangunan dan harus mampu Saling Memberdayakan” (lihat PPT Rapat Komtek 210616 halaman 4). Sebagai tambahan ikut diusulkan untuk dibahas dalam rapat ini tentang Global Village yaitu termasuk di dalamnya (a) Governance, (b) SDM (masalah pendidikan), (c) Jejaring sosial termasuk di dalamnya jejaring science, sosial komputing dan (d) tata kelola IPTEK. Isyu dan pendekatan harus mampu menggeser paradigma pembangunan yaitu dimana pembangunan yang selama ini mengutamakan kuantitas-materialistik dengan mengabaikan kualitas. Sistem pembangunan non berketahanan (resiliensi) harus mampu merubah mind-set dan perilaku yang mengutamakan kualitas menuju sistem pembangunan yang berketahanan. Pembangunan di masa depan wajib menciptakan masyarakat tangguh yang mampu mengatasi perubahan, tanggap terhadap resiko maupun tahan terhadap kejutan kejutan. Menuju hal tersebut pertumbuhan ekonomi ekonomi Inklusif yang berkontribusi lingkungan dapat berlandaskan Inovasi Teknologi hemat, efisien dan ramah lingkungan sehingga diharapkan mampu menguatkan kembali jiwa gotong royong yang tentu saja bermanfaat pada pembangunan ekonomi lokal maupun pada pembangunan teknologi inklusif yang akan melahirkan “budaya dan perilaku saling memakmurkan” (lihat PPT Rapat Komtek 210616 halaman 6). Soft Technology berkaitan dengan Hard Technology untuk membangun ResiliensiMasyarakat dalam adaptasi terhadap perubahan iklim yang berguna pada masa depan (Linham 2010). Dalam menggagas agenda riset bidang sosial dan humaniora, Dewan Riset Nasional menggunakan pendekatan lintas ke semua komisi teknis (lihat PPT Rapat Komtek 210616 halaman 9) dengan normanya adalah (a) menciptakan manusia dan masyarakat berjatidiri bangsa, (b) menciptakan manusia yang aktif, kreatif dan inovatif dan (c) memiliki resiliansi/tangguh dan berdaya tahan dan (c) aktif, kreatif dan inovatif, dengan selalu memperhatikan kesenjangan sosial dan ekonomi, pengaruh global, serta tata kelola kebijakan Laporan Tahunan DRN - 2016

107

hukum dan politik. Sehingga ARN bidang sosial dan humaniora merupakan irisan dari norma tersebut (lihat PPT Rapat Komtek 210616 halaman 10). Secara lebih lengkap ARN bidang sosial dan humaniora dapat di lihat pada file PPT Rapat Komtek 210616 halaman 6. Dari 15 (lima belas) tema riset dipilih 4 menjadi prioritas riset (fokus/konsorsium) yaitu tema 1 s-d 4. Diskusi  Prof. Ravik Karsidi,  “Budaya dan maritim secara explisit belum masuk ke dalam ARN”.  “Riset dasar tidak begitu berkembang dengan baik khususnya bidang sosial humaniora (contoh: hanya mengutip literatur dan tidak pernah menjadi jati diri Indonesia sendiri”.  “Pendidikan (formal/non formal), tarbiyah, seni, peran agama yang belum disampaikan secara eksplisit dalam ARN”.





Note Ketua Komtek : “yaitu adanya riset aksi dalam bidang sosial humaniora sehingga ARN dapatm enjadi solutif”. Prof. DR. Komaruddin Hidayat,  “Dengan tidak berjalannya LITBANG karena tidak adanya pertanggung jawaban publik maka siapa yang akan melaksanakan program ARN?”.  “Positioning DRN harus dipikirkan dengan baik”.  “Sambil menunggu revisi UU18/2002 harus dipikirkan riset riset kontributif”.  “Adanya Studi Kebijakan tentang Bagaimana Indonesia menjaga Islam dan Demokrasi”. Dr. Linda Damayanti,  “Adanya perbedaan antara ARN dan RIRIN”.

Hasil Rapat 1) Isu dan pendekatan akan direvisi dengan menambahkan Pendidikan, Agama dst (Note Prof. Ravik Karsidi). 2) Akan dilaksanakan FGD Komtek Sosial Humaniora untuk mengevaluasi dana dana Riset sebagai data evaluasi kongkrit tentang riset yang tidak professional manajemennya. Tindak lanjut 1. Mempertajam Tematik dengan memasukkan Pendidikan, seni, agama dst dalam tema pilihan; 2. Mengusulkan dalam Rapat BP pentingnya studi kebijakan tentang sejauh mana riset riset di seluruh Litbang memiliki arti untuk kesejahteraan rakyat, idealnya dengan melaksanakan FGD yang mengundang peserta melalui MENKO (tentative daftar undangan yang terdiri dari unsur pangan, TIK, Energi, dan sosial); 3. Mengusulkan Prof. Ravik dan Prof Komaruddin dalam Tim Adhoc Revisi UU18 tahun 2002; 4. Rapat selanjutnya akan ditentukan kemudian. Laporan Tahunan DRN - 2016

108

2.2.5 Rapat-rapat Tim Adhoc 2.2.5.1 Rapat Tim Adhoc Tanggal 20 Mei 2016

Rapat dibuka oleh bapak Bambang Setiadi selaku Ketua Dewan Riset Nasional sekaligus mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan konsistensi anggota adhoc dalam menyelesaikan penyempurnaan revisi UU nomor 18 tahun 2002. Presentasi (Bapak Iding Chaidir) tentang studi banding National research council yang ada di Korea dan Swedia (lihat lampiran tabel NRC of the world). Presentasi bapak Wayan, bahwa (a) idealnya DRN langsung di bawah presiden, (b) Jaringan adalah bahagian dari tubuh sebuah undang undang, sehingga tidak boleh lagi terpisah dengan batang tubuh. Struktur UU 18 tahun 2002 revisi kemenristekdikti terlalu gemuk dan bersifat sangat sektoral (seperti struktur departemen). UU seharusnya merupakan manifestasi untuk kepentingan bangsa dan negara bukan bersifat sektoral. Sebuah kebijakan (UU) harus memiliki value chain (rantai nilai), dalam setiap literatur yang dipergunakan oleh setiap negara, sebuah produk kebijakan riset dan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh (1) lingkungan kebijakan, (2) insentif, (3) subsidi, (4) peraturan pendukung, (5) Industri dan (6) pasar. Akademia, pusat riset dan industri selalu menjadi penyedia riset dasar, terapan, demonstrasi, penyebaran hingga komersialisasinya untuk menjawab pasar, kebutuhan pemerintah dan ekspor. UU nomor 18 tahun 2002 hasil revisi ristek poin c dalam pertimbangan : bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti; jika diterjemahkan berarti Riset dan pengembangan iptek tidak diperlukan lagi di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk ditindak lanjuti karena semua negara maju wajib memiliki riset dan pengembangannya.


109

Kelemahan sendi perekonomian bangsa adalah  Belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup,    Ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi    Tidak mampu memanfaatkan kekayaan alam    Tidak mampu memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak,    Ketimpangan pendapatan dan kurangnya pemerataan    Ketergantungan pada utang luar negeri    Pangan yang mengandalkan impor    Tidak tanggap terhadap krisis energi    Berkurangnya cadangan minyak nasional Sudah saat nya Indonesia memiliki rancangan UU IPTEK untuk kesejahteraan rakyat yang mampu menjawab kelemahan di atas. Diskusi dan usulan Anggota sepakat untuk merancang revisi UU 18 berdasarkan versi lama, yang memiliki rantai nilai iptek dan inovasi untuk kesejahteraan rakyat. Hasil hasil  UU 18 tahun 2002 hasil revisi Kemenristekdikti merupakan perubahan total, bukan amandemen;  DRN akan membentuk UU 18 dengan dasar revisi mengacu pada UU 18 yang lama yang memiliki rantai nilai inovasi untuk kesejahteraan rakyat;  Pasal pasal yang diperbaiki adalah berdasarkan UU 18 yang lama, karena UU yang baru tidak menyebut Inovasi sama sekali;  UU yang baru harus mampu menjawab cross sectoral issue;  DRN mengusulkan kata sistem Nasional dihilangkan;  UU harus mampu menjawab permasalahan pendanaan;  Memiliki value chain;  UU yang baru harus mampu menjawab tantangan pemerintah saat ini, bukan menambah beban pemerintah;  Merangkum studi tentang dewan riset nasional Negara Negara lain; Tindak lanjut  Ketua DRN akan melaporkan dalam rapat BP pada 24.05.2016;  Rapat Lanjutan akan difinalisasi dalam rapat konsyinyering, waktu dan tempat akan diputuskan oleh sekretaris DRN. 2.2.5.2 Rapat Tim Adhoc Tanggal 14 Juni 2016 Sekretaris DRN menyampaikan rangkuman hasil konsinyering di Jogjakarta yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 Mei 2016. Laporan Tahunan DRN - 2016

110

Diskusi / Tanggapan 1)

Utama Padmadinata, menyampaikan bahwa perubahan UU No. 18 yang telah disusun oleh Kemenristekdikti sudah cukup baik, walaupun masih terdapat hal-hal yang mendasar yang belum tercakup, misalnya belum ada DRN dan belum “by order”. Perubahan tersebut sudah mengacu pada UU No. 3 Tahun 2012, tentang Perindustrian. Kelemahan lainnya adalah bersifat sektoral dan riset belum berujung industri.

2)

Achdiat Atmawinata, menyampaikan bahwa amandemen UU No. 18 perlu mengacu pada UU Energi No. 30, tahun 2007, yang mengamanatkan DEN (Dewan Energi Nasional), yang diketuai Presiden dengan Ketua Harian Menteri ESDM. Kita perlu merencanakan DRN seperti DEN. DEN membuat RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) , dimana dalam implementasinya ada matriks dengan Kementrian lain seperti Keuangan, Bappenas. Dalam hal ini keanggotaan dibedakan member Voting dan Non Voting. Disamping itu, berbagai hal yang menjai pertimbangan adalah: i.

Batu sandungan adalah Kemen PAN, yang cenderung justru ingin menghilangkan institusi / lembaga non struktural ii. Untuk menyusun Pembiayaan, perlu mengundang narasumbernya. iii. DRN sudah di posisi yang baik, karena sudah terdapat di UU No. 18/ 2002, yang penting posisi DRN harus dikuatkan agar DRN dibawah Presiden iv. Perlunya memberikan masukan kepada Menteri, perjuangan melalui Menteri dengan menyampaikan kewenangan dan fasilitas lebih (anggaran, kantor) dengan tugas yang jelas untuk: (i) menyususn ARN, dan (ii) mengawasi (bukan instansi executor). v. Sebagaimana pada DEN, yang mempunyai kewenangan-2 yang besar, misalnya dengan Sekjen Eselon I (struktural), dapat membentuk Working Group, melakukan kajian-2. 3)

Achdiat Atmawinata menambahkan yaitu: (i) perlunya merubah paradigma, (ii) bicara/ komunikasi dengan DPR, karena menyangkut kebijakan riset dan inovasi (iii) peranan Menteri untuk UU Perindustrian sangat besar, (iv) Pentingnya final distination: riset, teknologi, industri, (v) Riset follow industri RIPIN engan target-target sebagai imingiming.

4)

Agus Suyarso, menyampaikan bahwa berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2012, tentang Industri Pertahanan, KKIP ada kemiripan DEN, dimana Ketua KKIP adalah Presiden dan Ketua Harian Menteri), berbagai informasi lainnya antara lain: i.

Bab II: Ada kejelasan kelembagaannya: pemerintah, pengguna (TNI), industri, dll. Harus didefinisikan

ii.

Bab V: KKIP tidak begitu jelas (bukan Eselon / Struktural), tetapi pensiunan

iii. UU Pertahanan, fungsi KKIP jelas, dengan capaian dan alokasi waktu iv. Struktur: mirip/ serupa DEN v.

Terdapat Pasal Pertanggung-jawaban (KKIP) dan kebijakan DPR,

5)

Lala Kolopaking, menyampaikan bahwa komunikasi DPR perlu melakukan lobi politik (DPR) – aliansi politik. Trust fund agar koordinasi dengan AIPI, yang sudah mulai.

6)

Hardiv Situmeang menyampaikan bahwa perlunya Legal standing dan harus jelas strukturnya, dan perlu bermain di luar (DPR), sepertt DEN. Sebagai iming-iming adalah: (i) daya saing, (ii) devisa, (iii) inovasi


111

7)

Bambang Setiadi menyampaikan bahwa UU Iptek dan Inovasi akan menjadi yang pertama di Indonesia, dan di luar negeri juga sedang melakukan Innovation Act di Amerika dan EU. Dalam rangka Hakteknas, DRN mengusulkan pemikiran amandemen UU no 18 berdasarkan bagan Pak Hardiv. Pak Wayan: yakin Pak Menteri dapat menyampaikan pemikiran DRN

8)

Irnanda Laksanawan, melaporkan bahwa sudah dilakukan lobi-lobi dengan DPR (Komisi VII dan X), dan DPR sangat support. Untuk itu bagaimana memposisikan DRN, apa value-nya, misalnya trust fund perlu didesain (untuk riset) dan dimasukkan undangundang. Indonesia selama ini tidak maju, karena kelemahan-kelemahan, antara lain: (i) bersifat sektoral (bukan menjadi satu), (ii) alasan klasiknya adalah turn-key project. DPR siap untuk mengundang rapat terbatas (Komisi VII dan X), bila DRN sudah siap. Diharapkan DRN sudah dapat menyiapkan bahan-bahannya bulan Agustus 2016.

9)

Bambang Tejasukmana, mengusulkan untuk amandemen, atau mengusulkan UU baru, yaitu UU Innovasi.

10) Achdiat Atmawinata: Cenderung amandemen, walaupun judul bisa berubah. Perlu naskah akademis untuk memberikan justifikasi dan pola pikir DRN. Nggak pernah puas engan naskah akademis, sehingga iserahkan ke UI, ITB yang hasilnya di-merge. Apakah DIM?, atau Drafting. Pola pikir diangkat di tuangkan Naskah Akademik. Posisi centralized untuk Negara hadir untuk menciptakan nilai tambah Kesimpulan: a) DRN perlu memberikan masukan tentang Inovasi kepada Menteri. b) Pada rapat berikutnya perlu dibuat agenda (jobdes), untuk masing-masing individu anggota Ad Hoc c) Gagasan Centralized / Decentralized perlu dipikirkan lebih lanjut d) Berbagai dokumen usulan untuk amandemen UU No. 18 Tahun 2002 (prolegnas), harus dimasukkan Agustus agar dapat dibahas prolegnas tahun depan. e) DRN perlun melakukan komunikasi dengan Kemenristek f) Naskah yang dibuat oleh Ketua DRN dapat dijadikan dokumen awal untuk menyusun dokumen (tersebut pada butir d) yang lebih lengkap. 2.2.5.3 Rapat Tim Adhoc Tanggal 3 Oktober 2016 Rapat dibuka oleh Ketua DRN, bahwa untuk melakukan amandemen, Ketua DRN mempunyai gagasan yang berawal dari pernyataan Ketua DRN yang diterbitkan di Kompas bahwa rendahnya daya saing dan inovasi antara lain disebabkan oleh kecilnya dana riset. Hal ini prinsip mengingat bahwa riset adalah awal terjadinya inovasi. Turunnya daya saing diindikasikan dengan turunnya peringkat inovasi dari 37 menjadi 41. Sebagaimana Gambar proses inovasi maka pengguna perlu ditambahkan dengan industri, dan sektor energi dapat diganti dengan sektor-sektor. Untuk pengembangan industri diperlukan kebijakan tertentu, misalnya pemberian insentif, sebagaimana dilakukan oleh Malaysia. DRN perlu bertindak cepat untuk mengusulkan perbaikan atas draft yang sudah dipersiapkan oleh Kemenristekdikti yang telah dilakukan pembahasan di Kemhumham untuk sinkronisasi, yaitu dengan mengirimkan surat ke Menteri Ristekdikti. Hal yang krusial dalam draft tersebut adalah: (i) tidak tercantumnya lagi DRN, (ii) belum memaknai pentingnya


112

inovasi, dan (iii) dimasukkan RIRN sebagai acuan untuk pelaksanaan riset hingga tahun 2035, yang berarti menggantikan ARN. Usulan Amandemen Berbagai hal yang perlu diusulkan adalah: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

Memasukkan DRN termasuk DRD Memasukkan peran DRN sebagai “koordinatif” lintas Kementerian dan stakeholder lainnya, termasuk DRD Memasukkan Inovasi, secara eksplisit dan riset adalah prasyarat terjadinya inovasi yang dirangkaikan dengan daya saing dan hilirisasi. Memasukkan implementasi dari undang-undang ini, dengan menentukan penugasan kepada instansi tertentu Perlunya memberikan arahan sistem prioritas pengembangan iptek (top-down) Menambahkan pendanaan riset yang berbasis pada PDB sebagaimana yang telah dilakukan di negara maju Tujuan Negara Indonesia, yakni negara berdaya saing, Kemandirian dan Kesejahteraan

Penyampaian surat dan presentasi kepada Menteri : (i) latar belakang di Negara maju tentang keberadaan DRN, (ii) regulasi tentang inovasi, (iii) memasukkan fakta sejarah mengapa Bapak Habibie membentuk DRN, (iv) pernyataan Menkeu Sri Mulyani tentang pernyataan peningkatan daya saing yang harus didukung dengan pendanaan Strategi Strategi yang akan dilakukan: (i) mempelajari Tupoksi Kemenristekdikti, (ii) menyatakan bahwa DRN merupakan komplemen yang mendukung Tupoksi Kemenristekdikti, (iii) Komunikasi / bertemu dengan Menteri Sekap (Bapak Pramono Anung), (iv) lobby ke DPR, terkait dengan amandemen dan mengusulkan kedudukan DRN di bawah Presiden, dan kebijakan one gate policy (kebijakan satu pintu) untuk kegiatan riset nasional (v) mencari informasi mengapa Menteri PAN menghapus DRN, (vi) mencari informasi mengapa Bapak Habibie mendirikan DRN, (vi) High-call ke Presiden RI Tindak-lanjut: 1) Membuat surat resmi dan presentasi kepada Menristekdikti 2) Pertemuan dengan Bapak Habibie dan DPR, terkait dengan posisi DRN dan kebijakan satu pintu 3) Komunikasi / bertemu engan Menteri Sekap (Bapak Pramono Anung) 2.2.6 Kunjungan Kerja Lapangan 2.2.6.1 Kunjungan ke Stem Cell and Cancer Center Kalbe Farma Kunjungan dan silaturahmi dengan pimpinan dan periset di Stem Cell and Cancer Institute (SCI) PT.Kalbe Farma di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2016.   

Perlunya percepatan, konsorsium, dan prospek ke depan dalam Riset mengenai sel punca Pengembangan sel punca harus dipercepat agar dapat menjadi modal mempertahankan produktivitas guna memaksimalkan bonus demografi; Perlunya Konsorsium 11 rumah sakit yang telah mengembangkan sel punca Jaringan dan Sel dan ditunjuk untuk menjadi Pusat Pengembangan Pelayanan Medis Penelitian dan


113



Pendidikan Bank Kemkes) melalui Permenkes Nomor 32 Tahun 2014dengan melibatkan akademisi, pihak swasta. Prospek Stem cell dapat mengobati penyakit degeneratif dan menjadi harapan untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan produktivitas yang tinggi dan sehat

2.2.6.2 Kunjungan ke Unit Pelayanan Teknis Stem Cell RSCM / FKUI

Pada hari Rabu, 31 Agustus 2016, rombongan DRN yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Komtek Kesehatan dan Obat, dan perwakilan Komtek lain beserta Tim Asistensi dan Staf Profesional, melakukan kunjungan dan berdiskusi dengan pimpinan RSCM, FKUI dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Stem Cell di Gedung CMU II Kompleks Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada kesempatan itu Dr. dr Ratna Sitompul selaku Dekan FKUI sekaligus sebagai Ketua Komisi Teknis Kesehatan dan Obat DRN memberikan sambutan dan menyampaikan bahwa UPT Stem Cell telah menghasilkan berbagai capaian dalam penerapan Stem Cell untuk pengobatan berbagai penyakit. Presentasi tentang kemajuan UPT Stemcell oleh Dr. dr. Ismail Hadisubroto Dilogo Sp.OT menunjukkan bahwa berbagai prestasi telah dicapai dalam penggunaan Stem Cell untuk pengobatan berbagai penyakit seperti Jantung, Diabetes, pemulihan patah tulang, luka bakar, dll. Direktur RSCM Dr. dr. C.H. Soejono, Laporan Tahunan DRN - 2016

114

SpPD mengharapkan dukungan dari DRN dalam mengatasi kendala pendanaan untuk riset dan pengembangan Stem Cell. Pada kesempatan itu Ketua DRN Dr. Ir. Bambang Setiadi, UPI mengungkapkan bahwa apa yang telah dicapai oleh UPT Stem Cell sangat menakjubkan dan diluar dugaan. DRN akan berusaha membantu memperjuangkan untuk mencari sumbersumber pembiayaan yang mungkin dapat dimanfaatkan. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula kunjungan ke laboratorium dan fasilitas yang ada di UPT Stem Cell. 2.2.6.3 Kunjungan ke Pusat Teknologi Kedirgantaraan dan Pusat Teknologi Roket – LAPAN

Pada hari Kamis, 1 September 2016, rombongan DRN yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Komtek Hankam, dan perwakilan Komtek lain beserta Staf Sekretariat DRN melakukan kunjungan ke Pusat Teknologi Penerbangan dan Pusat Teknologi Roket LAPAN di Rumpin – Kabupaten Bogor. Rombongan diterima oleh Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Dr. Rika Andiarti dan para Kepala Pusat beserta jajarannya. Selanjutnya disampaikan presentasi oleh Kapus Penerbangan, Kapus Roket, dan Kapus Penginderaan dan kunjungan ke berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Pusat Teknologi Penerbangan dan Pusat Teknologi Roket. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mendalami permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi penerbangan dan teknologi roket, sekaligus mencarikan alternatif jalan keluar bagi peningkatan hasil inovasi dan pemanfaatannya bagi pembangunan bangsa. Berdasarkan pemaparan dan diskusi dapat dilihat bahwa permasalahan pendanaan (pemotongan anggaran) menjadi kendala utama disamping masalah teknis pengadaan bahan baku dan peralatan yang masih harus diimpor, serta lokasi pengujian yang berbenturan dengan kepentingan lain (pariwisata). Beberapa kesimpulan dari diskusi yang berlangsung antara lain bahwa LAPAN perlu memperkuat konsorsium yang telah terbentuk, membawa hasil-hasil yang dicapai oleh LAPAN terutama terkait pemanfaatan satelit untuk dimanfaatkan oleh Kementerian dan ditunjukkan kepada RI-1. DRN sesuai dengan tupoksinya akan membantu LAPAN dalam mensukseskan berbagai kegiatan perekayasaan dan pemanfaatan produk yang telah dihasilkan.


115

2.2.6.4 Kunjungan ke PT Krakatau Posco


116

Diprakarsai oleh Komtek Hankam dan Komtek Material Maju, Dewan Riset Nasional melakukan kunjungan lapangan dan peninjauan ke pabrik baja PT. Krakatau Posco yang berlokasi di Kawasan Industri Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Kunjungan tersebut terlaksana atas dukungan Bapak Agus Suyarso, Anggota DRN Komtek Hankam, yang menjadi salah satu pejabat di perusahaan tersebut. Selain itu acara kunjungan juga disukung oleh Bapak Achmad Sobandi yang merupakan pekabat di PT. Krakatau Steel di Cilegon.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendalami proses rekayasa teknologi yang dilakukan oleh perusahaan yang bekerjaama dengan Pihak Korea yang mampu menampung tenaga kerja dan menghasilkan produk setegengah jadi untuk pasar dalam negeri maupun pasaran ekspor. Kunjungan juga diikuti dengan diskusi dengan pimpinan PT. Krakatau Posco gun mengatahui permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan bahan DRN dalam penyusunan Policy Brief. Peserta kunjungan terdiri dari Ketua DRN (Dr. Bambang Setiadi), Sekretaris DRN (Dr. Iding Chaidir), Ketua Komtek Hankam Drs. Bambang Tejasukmana, beserta angota Komteknya yaitu Prof Eddy Siradj, Ir. Agus Suyarso, Dr. Ade Bagja. Ketua Komtek Material Maju Dr. Utama Padmadinata beserta anggota Ir. Achdiat Atmawinata, Dr. Achmad Sobandi, Dr. Budi Sadiman, serta perwakilan dari komtek lain seperti Dr.Haryono (Kakomtek Pangan dan Pertanian) beserta anggota Ir. Utama Kajo, Dr. Oktaufik (Energi), Ir. Titah Sihdjati (Kesehatan dan Obat) beserta Staf Profesional, Asisten Teknis dan Sekretariat DRN. Acara tersebut dihadiri juga oleh Dewan Riset Daerah Propinsi Banten yang terdiri dari Ketua (Prof Tihami), Wakil Ketua (Prof Dodi Nandika), dan Ir. Eggi Djanuiswati. Acara dimulai dengan sambutan selamat datang dari Presdir PT Krakatau Posco dan sambutan dari Ketua DRN. Selanjutnya rombongan DRN dibawa tour ke berbagai lokasi pengolahan menggunakan kendaraan bus, mulai dari lokasi pabrik peleburan bijih besi, kemudian ke pabrik pencetakan blok baja, pencetakan plat baja hingga ke produk jadi. Selain itu, diperlihatkan berbagai fasilitas penyimpanan bahan baku, pelabuhan, penampungan limbah dan berbagai fasilitas pendukung.


117

Selesai acara tour kemudian dilakukan presentasi oleh pimpinan PT. KP dan tanya jawab sekitar permasalahan yang dihadapi dan prospek industri ke depan. Beberapa hal yang menjadi topik bahasan adalah sekitar penggunaan bahan baku yang sebagian besar masih diimpor, pemanfaatan limbah yang dianggap B3 yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, masalah R&D yang belum dikembangkan, dan potensi penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam menjawab pertanyaan dari anggota DRN, pimpinan PT KP menjelaskan bahwa bahan baku dari Indonesia sebenarnya tersedia namun terkendala sistem logistik yang masih mahal, selain itu untuk batu bara sebagai bahan baku terkendala kualitas yang kurang memenuhi syarat. Untuk pemanfaatan limbah peru perubahan peraturan perundangan yang mengganggapnya sebagai B3.

Dari kunjungan ini DRN mempelajari bahwa sektor industri baja menjadi dasar bagi pengembangan industri di hilirnya sehingga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menghasilkan devisa dengan memanfaatkan permintaan pasar dunia. Kuncinya adalah kemampuan untuk merekayasa proses produksi dan menciptakan nilai tambah optimal dengan memenuhi standar mutu Laporan Tahunan DRN - 2016

118

yang dipersyaratkan oleh pasar. Selain itu diperlukan juga dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif terhadap berkembangnya industri baja di tanah air .

2.2.6.5 Kunjungan Lapang Ke Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Pusat Penelitian Teh Dan Kina Gambung Serta Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur Kunjungan lapangan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu / 22-23 November 2016, dengan tujuan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur.  Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Kunjungan di BBPT Padi Sukamandi diterima oleh Dr. Satoto dan Tim pada hari Selasa tanggal 22 November 2016. Kegiatan yang dilakukan adalah diskusi tentang kegiatan pangan dan pertanian berbasis penelitian padi oleh BBPT Padi serta kunjungan ke laboratorium dan tempat proses penyimpanan bibit padi. Dalam paparannya disampaikan potensi sumber daya, kegiatan dan hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh BBPT Padi serta networking riset padi nasional. Guna Laporan Tahunan DRN - 2016

119

mewujudkan kedulatan pangan yang merupakan komitmen pemerintah telah dilakukan melalui meningkatkan produksi padi. Strategi peningkatan produksi padi nasional saat ini dan ke depan di tempuh melalui peningkatan produktivitas (intensifikasi) dan perluasan areal tanam, baik melalui peningkatan indexpertanaman (IP) maupun perluasan lahan baku sawah. Upaya ini optimis dapat direalisasikan karena tersedianya berbagai inovasi dan teknologi hasil penelitian, namun demikian teknologi tersebut baru sebagian di terapkan oleh petani. Terdapat benang merah antara Agenda Riset Nasional (ARN) dan konsorsium riset padi antara BBPT Padi, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berhubungn dengan riset dan teknologi.

Di ruang penyimpanan Nucleus Seed (NS) benih padi dari para Breeder yang disimpan dalam bentuk masih menempel di malai. Dari ruang ini benih padi disebar ke seluruh Indonesia dengan luas tanam per tahun sekitar 13-14 juta ha. NS ditanam sebagai benih secara berjenjang menjadi benih Breeder Sheet (BS), Foundation Sheet (FS), Stock Seed (SS) dan Extention Seed (ES). Benih padi Breeder Sheet (BS) dikirim ke propinsi untuk ditanam dan menghasilkan benih FS melalui Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Badan Litbang Pertanian di setiap Propinsi. Benih padi yang keluar dari BBPT Padi pada prinsipnya hanya BS dan FS. Benih SS dan ES diperbanyak/ditanam oleh PT Sang Hyang Seri dengan network di beberapa Propinsi,


120

PT. Pertani dengan network di beberapa Propinsi, Balai Benih Induk (BBI) network di beberapa Propinsi dan Balai Benih Utama (BBU) di beberapa Kabupaten. Yang beredar di petani sebagian besar adalah benih ES, sebagian lagi SS dan petani yang pintar akan membeli yang FS. Secara umum harga ES lebih murah dari harga SS, harga SS lebih murah dari FS dan harga FS lebih murah dari harga BS. Beberapa varietas unggul baru padi yang telah dihasilkan antara lain :    

Inbrida Padi Sawah Irigasi (INPARI) Hibrida Padi (HIPA) Inbrida Padi Gogo (INPAGO) Inbrida Padi Rawa (INPARA)

Saat ini produksi padi nasional rata rata sedah mencapai 5,28 ton/ha. Kementerian Pertanian pada tahun 2016 mentargetkan produksi padi nasional sebesar 76,226 juta ton. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peningkatan efisiensi dan pelestarian lingkungan karena berkaitan dengan daya saing produksi. Solusi hal tesebut adalah pengembangan Teknologi Jajar Legowo Super yang diimplementasikan secara terpadu.

Selain itu beberapa teknologi yang telah dihasilkan dan dikembangkan oleh BBPT Padi Sukamandi antara lain :      

Sistem Bubu Perangkan Tikus Trap Barrier System (TBS) Sistem Bubu Perangkan Tikus LinearTrap Barrier System (LTBS) Pengendalian penyakit wereng coklat dan virus kerdil Pengendalian penggerek batang padi Pengendalian penyakit BLAS tanaman padi Pengendalian penyakit Hawar Daun Bakteri


121

Disamping melaksanakan diskusi, telah dilakukan peninjauan lapang ke laboratorium penelitian untuk analisa asam amino, laboratorium palatabilitas dan penyimpanan benih padi. Pada dasarnya teknologi untuk produksi padi sudah banyak diperoleh yang penting adalah diseminasi dan aplikasinya di lapangan. Melihat potensi dan jaringan yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi tersebut “Konsorsium Pengembangan Pangan dan Pertanian berbasis tanaman Padi” sangat perlu dikembangkan.  Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung Ciwidey Bandung Kunjungan ke Penelitian Teh dan Kina Gambung Ciwidey Bandung dilaksanakan pada hari selasa 22 November – Rabu 23 November 2016. Telah dilakukan amal bakti DRN, diskusi tentang komoditi teh dan kina serta kunjungan lapang ke kebun produksi, laboratorium dan ke bagian produksi teh.

Rombongan diterima oleh Tim Penelti Pusat Penelitian Teh dan Kina beserta staff. Sebelum dilakukan diskusi, telah dilakukan amal bakti DRN kepada anak sekolah dan pra sekolah berupa pemberian alat tulis dan buku sekolah. Diharapkan pemberian alat tulis ini menjadi pendorong anak-anak pekerja kebun teh untuk lebih giat belajar sebagai generasi penerus pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


122

Diskusi antara tim DRN dengan tim Peneliti Pusat Penelitian Teh dan kina dimulai dengan paparan tim Peneliti sekaligus diskusi dengan tim DRN. Dalam paparannya sebelum diskusi disampaikan sejarah berdirinya Pusat Penelitian Teh dan Kina, potensi sumber daya dan hasil-hasil yang telah di capai oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina. Kebun Teh Gambung merupakan kebun teh pertama di Indonesia dan ini mempunyai potensi dikembangkan sebagai objek wisata berbasis iptek pengembangan teh. Banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina dibuktikan telah dintujukkan Pusat Penelitian Teh dan Kina sebagai PUI oleh Kemenristek Dikti. Selain itu telah diperoleh beberapa penghargaan baik internasional dan nasional serta diperoleh beberapa ISO yang berhubungan dengan penelitian dan pengembang teh dan kina. Yang menjadi masalah utama bagi Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung adalah status Pusat yang masih dalam proses sehingga kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan dan aktivitas Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Karena harus membayar sewa lahan, hasil produksi yang dihasilkan oleh Pusat ini belum bisa memenuhi biaya pemeliharaan kebun dan honor peneliti sehingga masih di subsidi dari pihak lain.


123

Salah satu unggulan dari Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung adalah White Tea yang mempunyai kandungan antioksidan tinggi dan telah diakui oleh berbagai pihak baik nasional ataupun internasional. Riset-riset tentang produksi dan manfaat dari white tea telah banyak dihasilkan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Kunjungan lapang dilalukan ke kebun produksi teh, laboratorium dan bagian produksi pembuatan teh. Sumberdaya manusia dan potensi di pusat ini sangat potensial dikembangkan. Salah satu kendala adalah peralatan laboratorium yang ada di pusat ini sudah sangat tua karena peninggalan zaman Belanda. Pihak DRN mendorong adanya revitalisasi peralatan laboratorium melalui Kemenristekdikti dan pihak terkait lainnya. Melihat potensi dan jaringan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina tersebut “Konsorsium Pengembangan Teh” sangat perlu dikembangkan.  Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta. Diskusi dan kunjungan lapang ke Perum Jasa Tirta II Jatiluhur dilaksanakan pada hari Rabu 23 November 2016. Rombongan diterima oleh Direktur Perum Jasa Tirta II Jatiluhur beserta jajarannya.


124

Dalam sambutannya Direktur Perum Jasa Tirta II Jatiluhur mengucapkan terimakasih, selamat datang dan siap bekerjasama dengan DRN dan pihak Kemenristekdikti dalam penerapan teknologi2 yang berhubungan dengan pengelolaan air di bendungan jatiluhur. Ketua DRN dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan FGD dan kunjungan lapang ke Perum Jasa Tirta II Jatiluhur.


125

Telah disampaikan paparan tentang aplikasi teknologi Sesame-BPPT untuk mengukur permukaan air oleh Ketua DRN sekaligus peneliti BPPT. Dijelaskan tentang proses teknologi dan manfaat teknologi tersebut. Dari pihak Perum Jasa Tirta II Jatiluhur memaparkan manfaat yang telah diperoleh dari teknologi Sesame-BPPT yang ternyata manfaatnya sangat besar melebihi harapan sebelumnya. Kunjungan lapang ke waduk jatiluhur melengkapi decesion support system PJT II dengan kelengkapan System monitoring berbasis web dan Sesame-BPPT yang dipromosikan ketua DRN. Melihat potensi yang ada, Perum Jasa Tirta II Jatiluhur sangat potensial untuk menjadi pusat pelatihan manajemen pengelolaan air berbasis Bendungan/waduk di tingkat Asia Tenggara bahkan Asia.


126

Melihat potensi dan jaringan yang telah dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II Jatiluhur tersebut “Konsorsium Pengelolaan Sumber Daya Air berbasis Bendungan” sangat perlu dikembangkan. Laporan Tahunan DRN - 2016

127

2.2.6.6 Kunjungan ke Ke Mini Plant dan PT Kelola Mina Laut – Jawa Timur

Diprakarsai oleh Komtek Sosial Humaniora, Dewan Riset Nasional pada tanggal 19 dan 20 September 2016 melakukan kunjungan lapangan dan peninjauan ke pabrik pengolahan hasil perikanan PT. Kelola Mina Laut (KML) di Bangkalan dan Gresik – Jawa Timur, yang pemiliknya tiada lain adalah salah satu anggota Komtek Soshum DRN yaitu Ir. Muhammad Najikh. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendalami proses rekayasa sosial dan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan yang mampu memberdayakan masyarakat sebagai pemasok bahan baku atau sebagai pekerja secara win-win. Kunjungan diikuti oleh Ketua DRN (Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU), Wakil Ketua DRN (Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D), Sekretaris (Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc), Ketua Komtek Soshum Dr. Ir. Lala M.Kolopaking beserta anggota Dr. Linda Darmayanti Ibrahim, serta perwakilan dari komtek lain seperti Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto (Kakomtek Energi), Ir. Utama Kajo (Pangan), Prof. Dr. H. Achmad Syahrani, MS, Apt (Kesehatan), Prof. Ir. Djauhar Manfaat, M.Sc, Ph.D(Transportasi) beserta Staf Profesional, Asisten Teknis dan Sekretariat DRN. Acara hari pertama (Senin, 19 September 2016) adalah kunjungan ke Desa Banyu Sangka - Arosbaya - Kabupaten Bangkalan, salah satu lokasi Mini Plant , tempat masyarakat nelayan menyetorkan hasil tangkapnya berupa rajungan sekaligus tempat pengolahan awal rajungan. Rajungan yang telah dikukus dan dikuliti di Mini Plant ini selanjutnya dikirim ke Laporan Tahunan DRN - 2016

128

Pabrik PT. Kelola Mina laut di Gresik untuk pengolahan lebih lanjut. Proses yang dilakukan di Mini Plant dilakukan secara ketat dan mengikuti standar kebersihan dan mutu. Para nelayan sebagai mitra perusahaan menggunakan perahu dan alat penangkap berupa bubu (perangkap) terbuat dari kerangka kawat dan jaring plastik/nilon. Bubu tersebut diberi umpan berupa ikan kecil dan ditinggal di lokasi penangkapan selama semalam untuk diambil dan hasil tangkapnya disetor ke Mini Plant pada pagi harinya. Proses rekayasa sosial dilakukan agar nelayan bersedia mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) penangkapan dan jangka waktu penyetoran. Selain itu, Mini Plant juga mempekerjakan seluruhnya kaum perempuan. Sebelum ada Mini Plant, kaum perempuan di desa tersebut tidak (boleh) bekerja, namun melalui pendekatan oleh perusahaan, maka mereka bekerja dan memperoleh penghasilan. Kehadiran Mini Plant di desa ini terlihat telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan. Pada hari kedua (Selasa, 20 September 2016), dilakukan kunjungan ke Processing Plant PT. Kelola Mina laut di Kawasan Industri Gresik, dimana terdapat processing plant masing-masing khusus untuk ikan, udang, rajungan, dan value added processing plant. Rombongan berkesempatan untuk meninjau ke dalam pabrik untuk melihat proses yang dilakukan untuk semua produk, termasuk proses lanjut yang dilakukan terhadap rajungan yang berasal dari Bangkalan. Proses yang dilakukan sebagian besar dilakukan secara manual oleh ribuan tenaga kerja dengan tingkat ketelitian dan pengawasan yang sangat ketat untuk menghasilkan produk yang prima dan memenuhi standar kualitas yang diminta pasar di seluruh dunia. Dari kunjungan ini DRN mempelajari bahwa sektor perikanan laut dapat menjadi basis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menghasilkan devisa dengan memanfaatkan permintaan pasar dunia. Kuncinya adalah kemampuan untuk merekayasa proses produksi dan menciptakan nilai tambah optimal dengan memenuhi standar mutu dan higienis yang dipersyaratkan oleh pasar, dan memperhatikan aspek lingkungan untuk kelestarian bahan baku dan tak ketinggalan kemampuan rekayasa sosial untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.

2.2.6.7 Kunjungan Lapangan Ke Pemkot Surabaya, PT Pelindo II dan PT PAL. Kunjungan lapangan diprakarsai oleh Komtek Transportasi DRN pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2016. Kunjungan audiensi dan diskusi pertama dilakukan di Ruang Rapat Walikota Surabaya, dialnjutkan ke Darmaga Pelindo II dan PT PAL. Dalam kunjungan ke Walikota Surabaya, DRN diterima oleh Wakil Walikota Surabaya karena Walikota sedang ke luar negeri. Pertemuan diawali dengan sambutan penerimaan oleh Wakil Walikota dan sambutan dari DRN yang diwakili oleh Sekretaris DRN yang sekaligus menjelaskan maksud kunjungan dan memperkenalkan peserta yang hadir. Selanjutnya dilakukan presentasi dan tanya jawab yang dipandu oleh Prof Danang Parikesit. Selanjutnya dilakukan tukar menukar cenretamata.


129

Pertemuan selanjutnya dilakukan di atas Kapal Dharma Lautan Utama yang berlayar dari darmaga menuju Teluk Lamong. Selama pelayaran dilakukan diskusi yang mengundang nara sumber dari PT INKA, PT PAL, ITS, DRD Jatim dan Masyarakat Transportasi Indonesia, yang dipandu oleh Prof. Dr. Danang Parikesit. Sebelum acara diskusi Sekretaris DRN mengucapkan terimakasih dan memperkenalkan Anggota DRN. Selanjutnya Direktur Pelindo II Bapak Erwin Ucapan Selamat Datang dan selamat menikmati pelayaran dengan Kapal Dharma Lautan Utama, Satya Kencana III biasanya melayani rute SurabayaBanjarmasin, Surabaya-Dumai. Pemberangkatan setiap malam. Berdirinya pada tahun 1976.


130


131

Kunjungan selanjutnya dilakukan ke PT PAL yang berlokasi tidak jauh dari Darmaga Pelindo II. Dalam kunjungan tersebut rombongan DRN diterima oleh Dirut PT PAL beserta jajaran direksi yang sekaligus mempresentasikan tentang PT PAL dan prestasi yang telah dicapai. Selanjutnya dilaksanakan diskusi dan kunjungan ke fasilitas yang tersedia.


132


133

Beberapa Hasil-hasil  Tingkat Kecelakaan di Surabaya semakin meningkatnya kendaraan bermotor  Pemerintah setempat sudah mengsiasati dengan cara menaikan harga DP dan setiap Keluarga hanya di batasi dengan 2 motor  Transportasi di buat tidak hanya dengan bahan bakar dan energi terbarukan  Kendala Teluk Lamong, mengejar kedalaman air kontruksi mesti menjorok ke tengah laut. Investasi besar. Peralatan sebagian masih Import mengakibkan ketergantungan pada pihak asing. Alat impor Finlandia penyedia harus memperiapkan finansial dengan bunga rendah.  Selain DRN, setiap daerah mempunyai DRD, tugasnya mempertemukan sektor dengan iptek.  Perlunya menghiirkan ke dunia nyata ( Komunikasi Liquid)  Perbaikan UU 18/2002  Iptek yang perlu dikembangkan risetnya khususnya dalam bidang Transportasi  Persoalannya, bagaimana meningkatan daya tahan perusahaan pelayanan dalam menghadapinya  Harapan pelaku usaha FGD dapat menghasilkan dan merumuskan memperkuat dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya kapasitas dalam pemerintah kesiapaan infrasturkur yang bisa seimbang.  20 Unit Kapal khusus Indonesia Timur. Terkait situasi saat ini secara umum tantangan dampak perlambatan ekonomi global mengalami penurunan permintaan jasa yang cukup signifikan 20% angkutan logistik semua lintasan.  Mengusulkan Grand Design, Policy Brief mendorong berbagai Kebijakan dengan menggunakan jalur-jalur yang lebih tertata.  Tidak didsiapkan UU, dasar hukum yang kuat  UU mengenai Transportasi sudah ada, tetapi tidak ada UU Industri Transportasi Nasional  Merupakan hasil design development oleh PT PAL dari kapal FPB 57 meter yang telah meng-absorb teknologi Sewaco dan Navigation & Communication terkini.  Kapabilitas: peperangan anti kapal permukaan (ASuW), Offshore Patrols di Perairan Teritorial hingga ZEE Indonesia.  Teknologi Kapal kombatan KCR Class ini, telah dikuasai KCR-60 sepenuhnya baik untuk aspek produksi maupun Design.  Penguasaan teknologi kapal PKR Class, dilakukan melalui program ToT Kerja sama dengan galangan kapal DSNS (DAMENBELANDA)  Unit Kapal PKR 105 Meter saat ini dalam proses pembangunan di PT PAL dalam rangka penguasaan teknologi produksi.  Iptek melalui UU, sistem ekonomi finansial dalam bentuk regulasi jangan hanya satu sisi saja

2.2.6.8 Kunjungan Lapang Ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang Laporan Tahunan DRN - 2016

134

Dewan Riset Nasional, khususnya Komtek Energi pada tanggal 6 Desember melaksanakan kujungan lapangan ke Kamojang – Garut, Jawa Barat. Lokasi yang dikunjungi adalah PLTP yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) dan Pilot Proyek PLTP 3 MW BPPT di Kamojang. Kunjungan tersebut diikuti oleh Dr. Arnold Sutrisnanto, Dr. Hardiv Situmeang, Dr. MAM Oktaufik, Dr. Deen Darlianto, Dr. Tirto Prakoso, Dr. Iding Chaidir, Mr. Ozawa dan Mrs Yamada, serta para Tim Asistensi dan Staf Profesional.

Kunjungan diawali dengan pertemuan / diskusi di kantor PT. PGE yang dihadiri oleh jajaran PT. PGE dan Pengelola Pilot Proyek PLTP BPPT. Dalam diskusi tersebut PT PGE dan BPPT memaparkan presentasi tentang fasilitas PLTP yang ada di Kamojang serta permasalahan yang dihadapi dalam pengembangannya. Selanjutnya DRN memaparkan tentang pemikiran untuk pembentukan Konsorsium Riset Teknologi Pembangkit Panas Bumi, khususnya untuk penguasaan teknologi pembangkit listrik skala kecil. Laporan Tahunan DRN - 2016

135

Setelah diskusi acara dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan, yang dimiliki oleh PT. PGE, unit 5 an 6. Peninjauan dilakukan dengan melihat Control Room yang menggambarkan operasionalisasi dari pembangkit. Setelah itu dilakukan peninjauan ke Pilot Proyek Pembangkin Listrik Tenaga Panas Bumi yang dikelola oleh BPPT di lokasi yang tidak jauh dari PGE.


136

2.2.7 Sosialisasi Agenda Riset Nasional 2.2.7.1 Sosialisasi Agenda Riset Nasional di Surabaya 1. Pendahuluan: Dewan Riset Nasional (DRN) adalah institusi pemerintah non structural di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang mempunyai tugas untuk penyusunan Agenda Riset Nasional (ARN). Pada tahun 2016, ARN 2016-2019, telah berhasil di-launching pada Sidang Paripurna I DRN di Surakarta pada tanggal 09 Agustus 2016, yang sekaligus dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati pada tanggal 10 Agustus 2016 di Surakarta.

ARN 2016-2019 ini diharapkan menjadi landasan sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan riset bagi kalangan peneliti, perekayasa, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Untuk itu akan dilakukan sosialisasi ARN kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar riset yang dilaksanakan akan bermanfaat bagi pembangunan nasional. Pada tahap awal ini, sosialisasi ARN diselenggarakan di Surabaya yang dilaksanakan di Universitas Airlangga (UNAIR) pada tanggal 8 Desember 2016.


137

Pelaksanaan Sosialisasi ARN di Surabaya dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Sosialisasi di UNAIR dimulai dengan sambutan Bapak Rektor UNAIR, dimana dalam sambutannya menyampaikan bahwa proporsi riset di UNAIR terus ditingkatkan sehingga tugas penelitia / riset proporsional dalam Tri Dharma perguruan tinggi, sehingga UNAIR menyambut baik acara sosialisasi ARN di Surabaya. 2) Acara Sosialisasi ARN dibuka oleh Ketua Dewan Riset Nasional yang dalam presentasi menyampaikan pentingnya riset untuk kemajuan peradaban bangsa dan yang penting lagi bahwa hasil riset harus dapat diimplementasikan menjadi produk inovasi yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraa bangsa Indonesia. 3) Presentasi ARN disampaikan oleh Ketua Komtek Transportasi (Prof. Danang Parikesit) yang menyampaikan ARN secara umum, dan oleh Ketua Komtek Sosial Humaniora (Dr. Lala Kolopaking) yang menyampaikan seluruh materi Agenda Riset yang mencakup 8 Komisi Teknis (Komtek), yaitu: (i) Pangan dan Pertanian, (ii) Energi Baru dan Terbarukan, (iii) Transportasi, (iv) Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi, (v) Pertahanan dan Keamanan, (vi) Kesehatan dan Obat, (vii) Material Maju, dan (viii) Sosial Humaniora.


138

2. Pertanyaan di UNAIR (1) Prof. Taat – UNAIR, sepakat ketua DRN, tetapi untuk bisa ke sana, perlu karakter, bagaimana karakter orang Indonesia (karakter luntur), sehingga karakter perlu diperbaiki lebih dulu. Untuk dapat memperjuangkan Negara bukan untuk pribadi dan golongan. Di bidang Kesehatan harus beroientasikan pencegahan bukanterapi. Kekayaan BBO banyak. Sehingga neuroscience sangat penting. (2) Muhammad - Teknik Perkapalan: Topik kebencanaan / perubahan iklim masuk. Apakah ARN sudah disusun dengan kementerian lain? Perlu proteksi produkproduk luar negeri. Perlu ada pemaksaan industri melakukan pemaksaan. Di Korean, pemerintah memberikan pajak fiscal 300% untuk produk non Korea. Bagaimana komitmen pemerintah. Di Indonesia adalah negeri bencana (3) Balitbangda: Ada ARN dan dan ada Rencana Induk. Perlu informasi, bahwa UU no. 18 sudah direview, sejauh mana review tersebut, karena sudah lama. Agenda Riset apakah tidak mau dirubah, karena di daerah menggunakan Penelitian. Terdapat tiga hal berbeda: Penelitian, Pengembangan dan Penrapan. Balitbangda mengikuti litbang, belum ada agenda pengembangan dan agenda penerapan. Di dalam ARN belum ditemukan riset Soshum tentang riset otonomi daerah. Pemda yang digarap adalah masalah kelitbangan?. Apakah pada UU tsb UU tersebut DRN dan DRD masih ada. Bagaimana pemberdayaan DRD, ada komplik dengan litbang. Di daerah merupakan fasilitas. Inovasi, yang berlaku adalah Perber Kemenristek-Kemendagri, tindak-lanjut UU daerah, bagaimana peran DRN dalam inovasi daerah. Dewi: Fungsi pembangunan SDM, yang ada di Soshum, namun belum melihat akar pembangunan manusia. Apakah penyusunan ARN tidak mempertimbangkan pada manusianya (tidak ada, ini sebagai masukan). (4) Bambang Irawan - Departemen Biologi, UNAIR, masalah transportasi antaralain membuat sepeda motor listrik, bukannya meneruskan mobil listrik. Pangan, ada Laporan Tahunan DRN - 2016

139

hubungan engan perilaku, belum dicarikan sumber manakan baru. Perubahan pola makan, yang berubah dari nasi ke roti. (5) Taufiq,- DRD Jatim, ada pengulangan-2. Apakah hanya begini, belum ada potrek daya saing / riset masa lalu. Belum ada riset kemaritiman, mengapa tidak. Riset lintas sector, di ARN masih parsial. Kuncinya di pasar. China melakukan penangkapan informasi pasar dengan mencaplok pasar yang ada dengan meningkatkan efisiensi. Kemampuan petani bersifat local, perlu ada dukungan regulasi. (6) Anonim – Universitas Dr Sutomo, riset kearah teknologi, sedang social hanya dapat porsi di Komtek ke 8. Bagaimana riset-riset pasar modal, hukum, belum dapat tempat. 3. Diskusi Pada acara diskusi / tanya-jawab ini di Surabaya dibagi menjadi 2 termin, yang masingmasing terdiri atas 3 pertanyaan. Berikut rangkuman diskusi yang berlangsung di Surabaya. a. Bidang prioritas ARN yang disebut sebagai Komisi Teknis (Komtek) belum mencakup bidang-bidang prioritas yang penting seperti bidang Maritim dan Kebencanaan. Pada dasarnya Komtek adalah berbasis dari RPJPN yang terdiri dari 7 bidang prioritas dan 1 bidang Sosial Humaniora. b. Bidang Maritim (yang merupakan bidang prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dan JK) kebencanaan dan perubahan iklim (yang merupakan isu penting di Indonesia) pada dasarnya sudah banyak diadop pada tema dan topic riset pada masing-masing Komtek, walaupun ARN secara eksplisit tidak mencamtumkan bidang prioritas Kemaritiman dan Kebencanaan dan Perubahan Iklim. c. Bidang social yang dirasakan kurang terfasilitasi pada ARN, sebagai masukan riset yang penting di bidang social ini antara lain tata-kelola pemerintahan dan riset otonomi daerah. Pada prinsipnya di Komtek Sosial Humaniora telah mengakomodir permasalahan social yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan. Ilmu social adalah ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian solusi untuk permasalahan-permasalahan khususnya dalam mengimplementasikan produk iptek di masyarakat. d. Pembangunan karakter bangsa merupakan landasan yang harus ditanamkan untuk pembangunan iptek dan inovasinya untuk kesejahteraan bangsa. Dan untuk itu, bidang kesehatan harus lebih berorientasi pada pencegahan dari pada pengobatan atau terapi. Dalam hal pengobatan ini, diyakini bahwa obat berada di sekitar kita, sehingga harus berorientasikan pada pemanfaatan SDA untuk pengobatan dan bukan menggunakan produk import. e. UU nomor 18 tahun 2002, saat ini sedang dalam proses amandemen/ perubahan sebagai RUU Perubahan yang sudah masuk Prolegnas, dimana DRN tidak tercantum pada RUU tersebut. Untuk itu, DRN tetap akan memperjuangkan, dan untuk itu DRN sedang mempersiapkan naskah perubahan dengan tema riset dan inovasi yang akan diusulkan melalui Kemenristek dan DPR baik dalam pasal atau Bab tetap f. Pengertian Riset di daerah dan pusat belum sama, dimana masih terdapat gap / kesejangan. Kesenjangan ini menyebabkan riset belum mendapat porsi dan dukungan oleh Pemda. Kegiatan litbang di daerah masih belum berorientasikan pada kegiatan riset di bidang iptek. Untuk itu peran DRN melalui DRD perlu


140

ditingkatkan, sehingga kegiatan litbang di daerah dapat mengadop dan sejalan dengan ARN. g. Tercantumnya Motor Listrik tercantum pada ARNi Komtek Energi dipertanyakan alasannya, mengingat kegagalan mobil listrik. Pecantuman Motor Listrik ini karena pertimbangan aspek ekonomi sebagai kendaraan yang hemat dan praktis h. Pada ARN terkesan mengenyampingkan riset dasar, dan terfokus pada proses hilirisasi, sehingga ilmu pengetahuan dasar (mathematic, dan lain-lain) tidak terfasilitasi pada ARN. Namun demikian kalau dicermati pada skema inovasi, maka riset dasar dan riset terapan adalah merupakan bagian integral untuk menuju inovasi. Pada dasarnya riset-riset dasar yang terfokus pada salah satu ilmu pengetahuan adalah merupakan bagian dari riset-riset konsorsium yang berorientasikan pada produk inovasi. 4. Penutup Sosialisasi ARN di UNAIR dinilai berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, namun berbagai hal yang perlu perbaikan adalah: (i) Persiapan awal (kelengkapan undangan, pengecekan tempat), (ii) Penyerahan buku ARN, (iii) waktu diskusi dirasa kurang.

2.2.7.2 Sosialisasi ARN di Makassar (9 Desember 2016)

1. Pendahuluan Sosialisasi ARN di Makassar dilaksnaakan pada tanggal 9 Desember 2016 bertempat di Universitas Hassanuddin (UNHAS). Agenda sosialisasi ARN di Makassar adalah sebagai berikut: Laporan Tahunan DRN - 2016

141

1) Acara Sosialisasi ARN di UNHAS) dimulai dengan sambutan Prof. Prof.Dr. Syamsul Bachri – Wakil Rektor II , dimana dalam sambutannya menyampaikan bahwa proporsi riset di UNHAS terus ditingkatkan sehingga tugas penelitian / riset proporsional dalam Tri Dharma perguruan tinggi. UNHAS menyambut baik acara sosialisasi ini dan mengharapkan ARN dapat dijadikan pedoman untuk penelitian di UNHAS. 2) Acara Sosialisasi ARN dibuka oleh Ketua Dewan Riset Nasional yang dalam presentasi menyampaikan pentingnya riset untuk kemajuan peradaban bangsa dan yang penting lagi bahwa hasil riset harus dapat diimplementasikan menjadi produk inovasi yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraa bangsa Indonesia. Kegiatan riset juga bermakna pembangunan SDM yang menjadi pendorong kegiatan pembangunan perekonomian berbasis iptek untuk kesejahteraan bangsa. Anggaran riset di Indonesia yang masih kecil diharapkan dapat difokuskan untuk riset inovatif melalui konsorsium untuk solusi berbagai permasalahan nasional. 3) Presentasi ARN disampaikan oleh Wakil Ketua DRN (Prof. Sudharto P. Hadi, PhD) yang menyampaikan ARN secara umum, dan dilanjutkan oleh Ketua Komtek Sosial Humaniora (Dr. Lala Kolopaking) yang menyampaikan seluruh materi ARN, yang terdiri atas 8 materi Komisi Teknis (Komtek), yaitu: (i) Pangan dan Pertanian, (ii) Energi Baru dan Terbarukan, (iii) Transportasi, (iv) Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi, (v) Pertahanan dan Keamanan, (vi) Kesehatan dan Obat, (vii) Material Maju, dan (viii) Sosial Humaniora.

2. Pertanyaan di UNHAS (1) Prof. Syamsudin - Dua Negara Korea dan China, langkah-langkah strategis untuk peningkatan anggaran. Skim ketahanan pangan nasional, bagaimana DRN memediasi dan memfasiltasi penelitian. Iptekda LIPI turun drastic. Apa langkah DRN untuk meningkatkan anggaran riset. Tidak melihat riset kerjasama internasional?, bagaimana ini? Laporan Tahunan DRN - 2016

142

(2) Prof. Djamaluddin - apakah bisa Kemaritiman belum mendapatkan sorotan / prioritas, dan bagaimana dapat mendukung ini. Tidak ada paying khusus. Semangat hilirisasi. Roh basic riset tidak ada. Inovasi harus didasari dari riset dasar. Pengolahan perikanan berbasis satelit. Kenaikan 2 derajad, adalah terumbu karang. (3) Prof. Juanda – isu actual sebagai masukan, lebih banyak berorientasi pada ilmu eksak. Tata-kelola pemerintahan merupakan masalah besar. Dan tidak masuk pada Sosial humaniora, juga otonomi (sebagai masukan). Termasuk RB kita, termasuk SDM, bagaimana recruitment pegawai. DRN agar dapat menerima proposal yang menyangkut Nawacita agar dapat ditrima sebagai prioritas di ARN. (4) Ibu Hasmawati – MIPA, tidak ada tempat matematik . Delapan agenda berdampak langsung, sedang mathematic tidak memberikan manfaat langsung. Perlu mempertimbangkan ini.

3. Diskusi Pada acara diskusi / tanya-jawab ini di Surabaya dibagi menjadi 2 termin, yang masingmasing terdiri atas 3 pertanyaan, sedang di Makassar hanya berlangsung 1 termin dengan 4 pertanyaa. Pada dasarnya pola pertanyaan di Surabaya dan di Makassar serupa, sehingga pada rangkuman diskusi ini merupakan gabungan dari diskusi di Surabaya dan Makassar. Keseluruhan rangkuman diskusi adalah sebagai berikut: (1) Bidang prioritas ARN yang disebut sebagai Komisi Teknis (Komtek) belum mencakup bidang-bidang prioritas yang penting seperti bidang Maritim dan Kebencanaan. Pada dasarnya Komtek adalah berbasis dari RPJPN yang terdiri dari 7 bidang prioritas dan 1 bidang Sosial Humaniora. (2) Bidang Maritim (yang merupakan bidang prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dan JK) kebencanaan dan perubahan iklim (yang merupakan isu penting di Indonesia) pada dasarnya sudah banyak diadop pada tema dan topic riset pada Laporan Tahunan DRN - 2016

143

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (8)

masing-masing Komtek, walaupun ARN secara eksplisit tidak mencamtumkan bidang prioritas Kemaritiman dan Kebencanaan dan Perubahan Iklim. Bidang social yang dirasakan kurang terfasilitasi pada ARN, sebagai masukan riset yang penting di bidang social ini antara lain tata-kelola pemerintahan dan riset otonomi daerah. Pada prinsipnya di Komtek Sosial Humaniora telah mengakomodir permasalahan social yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan. Ilmu social adalah ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian solusi untuk permasalahan-permasalahan khususnya dalam mengimplementasikan produk iptek di masyarakat. Pembangunan karakter bangsa merupakan landasan yang harus ditanamkan untuk pembangunan iptek dan inovasinya untuk kesejahteraan bangsa. Dan untuk itu, bidang kesehatan harus lebih berorientasi pada pencegahan dari pada pengobatan atau terapi. Dalam hal pengobatan ini, diyakini bahwa obat berada di sekitar kita, sehingga harus berorientasikan pada pemanfaatan SDA untuk pengobatan dan bukan menggunakan produk import. UU nomor 18 tahun 2002, saat ini sedang dalam proses amandemen/ perubahan sebagai RUU Perubahan yang sudah masuk Prolegnas, dimana DRN tidak tercantum pada RUU tersebut. Untuk itu, DRN tetap akan memperjuangkan, dan untuk itu DRN sedang mempersiapkan naskah perubahan dengan tema riset dan inovasi yang akan diusulkan melalui Kemenristek dan DPR baik dalam pasal atau Bab tetap Pengertian Riset di daerah dan pusat belum sama, dimana masih terdapat gap / kesejangan. Kesenjangan ini menyebabkan riset belum mendapat porsi dan dukungan oleh Pemda. Kegiatan litbang di daerah masih belum berorientasikan pada kegiatan riset di bidang iptek. Untuk itu peran DRN melalui DRD perlu ditingkatkan, sehingga kegiatan litbang di daerah dapat mengadop dan sejalan dengan ARN. Tercantumnya Motor Listrik tercantum pada ARNi Komtek Energi dipertanyakan alasannya, mengingat kegagalan mobil listrik. Pecantuman Motor Listrik ini karena pertimbangan aspek ekonomi sebagai kendaraan yang hemat dan praktis Pada ARN terkesan mengenyampingkan riset dasar, dan terfokus pada proses hilirisasi, sehingga ilmu pengetahuan dasar (mathematic, dan lain-lain) tidak terfasilitasi pada ARN. Namun demikian kalau dicermati pada skema inovasi, maka riset dasar dan riset terapan adalah merupakan bagian integral untuk menuju inovasi. Pada dasarnya riset-riset dasar yang terfokus pada salah satu ilmu pengetahuan adalah merupakan bagian dari riset-riset konsorsium yang berorientasikan pada produk inovasi.

4. Penutup Sosialisasi ARN di UNAIR dan UNHAS dinilai berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, namun berbagai hal yang perlu perbaikan adalah: (i) Persiapan awal (kelengkapan undangan, pengecekan tempat), (ii) Penyerahan buku ARN, (iii) waktu diskusi dirasa kurang.


144

2.2.7.3 Sosialisasi ARN di Kalimantan Timur (20 Desember 2016)

Sosialisasi ARN di Universitas Mulawarman dilaksanakan di Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Mulawarman dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP, para dekan dan dosen di lingkungan Unmul, pimpinan PTS se-Kaltim serta dinas-dinas terkait baik dari provinsi maupun dari kabupaten atau kota Sambutan Rektor yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si,, menyampaikan pentingnya riset dan inovasi untuk mendukung Nawacita, khususnya Nowacita no. 6. Oleh karena itu, perlunya sienergi dalam pengembangan iptek dan inovasi. Terutama dengan industri, yang merupakan pengguna dari iptek dan inovasi. Riset adalah investasi yang belum jelas wujudnya untuk mendukung inovasi yang merupakan cita-cita bangsa. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah, khususnya anggaran. Anggaran adalah sebagai input dalam riset, namun merupakan pendorong utama dalam pelaksanaan riset. Di negera maju, anggaran riset cukup tinggi yaitu sekitar 2% dari GDP, sementara di Indonesia masih rendah (0,1%). Perlunya payung hokum, bahwa riset dan inovasi perlu diimplementasikan untuk kehidupan. ARN diharapkan dapat dijadikan pedoman semua pihak dalam melaksanakan riset. Fungsi DRN yang perannya kepada Kemenristekdikti dan bangsa Indonesia pada umumnya.


145

Menyampaikan virus Ketua DRN suatu Negara ditakuti bila pembangunan berdasarkan hasil riset bangsa.

Presentasi Bapak Bambang Teja Provinsi Kalimantan Timur sangat luas (melebihi luas pulau Jawa) dengan potensi SDA yang sangat besar khususnya batubara, mineral, gas dan minyak, dengan curah hujan yang relatih tinggi , namun populasinya populasi relatif kecil yaitu 3, 6 juta. Kota Balikpapan dan Samarinda saat ini dinilai masih sebagai kota detinasi / tujuan, sehingga perlunya dipikirkan bagaimana mengubah kota destinasi menjadi kota transit. Dengan status kota transit, maka banyak diperoleh kegiatan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan bandara, pelabuhan laut dan jalan tol diharapkan dapat mendukung untuk pengembangan kota destinasi menjadi kota transit. Sebagai kota transit, maka perlu meningkatkan industri pengolahan dan industry dikembangkan untuk mendongkrak kegiatan perekonomian. ARN yang disusun oleh DRN diharapkan dapat dimanfaatkan oleh menjadikan pedoman bagi para peneliti, akademisi, praktisi para pengambil kebijakan dan seluruh komponen bangsa dalam meneliti, mengembangkan dan menerapkan IPTEK, dan mendorong inovasi untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian bangsa, dan khususnya pembangunan bidang iptek dan inovasi di Kalimantan Timur. Presentasi Bapak Arnold dan Pak Zulfajri Materi ARN terdiri atas: (i) Agenda Riset dan (ii) Prioritas Riset (Riset Konsorsium) yang mencakup 8 Komtek, yang mencakup 8 Komisi Teknis (Komtek), yaitu: (i) Pangan dan Pertanian, (ii) Energi Baru dan Terbarukan, (iii) Transportasi, (iv) Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi, (v) Pertahanan dan Keamanan, (vi) Kesehatan dan Obat, (vii) Material Maju, dan (viii) Sosial Humaniora.


146

Rangkuman Diskusi: Di ARN secara eksplisit tidak mencantumkan bidang atau Komtek Kemaritiman yang merupakan bidang utama Nawacita pembangunan nasional pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun bila dicermati, maka riset bidang kemaritiman banyak didapati pada berbagai Komtek, misalnya Komtek Pangan dan Pertanian (misalnya budidaya perikanan laut dan payau) , Komtek Transportasi (misal kendaraan amphibi) , Komtek Energi (misal bio-fuel dari ganggang), Komtek Sosial Humaniora ( pengembangan jejaring sumber daya pesisir dan laut secara adil). ARN hendaknya dapat mendukung riset untuk pengembangan pangan local (kentang gantung /udara, kacang pedang, bawang Tiwai). Pengembangan pangan local di ARN terutama untuk tujuan diversifikasi sudah terakomodir dalam ARN, sehingga sumber daya local dapat diusulkan melalui tema tersebut, misalnya memanfaatkan kentang udara sebagai bahan pangan local untuk diversifikasi karbohidrat. Sedang aren genjah dapat dikembangkan menjadi bio-ethanol.


147

Sementara itu bawang tiwai, dapat dikembangkan sebagai produk local untuk memenuhi pasar local, atau dikembangkan untuk bahan kosmetik karena kandungan senyawa aktifnya. Sebagai tambahan informasi bahwa pada kesempatan kunjungan Menteri Pertanian di Kalimantan Timur, memberikan instruksi agar Kalimantan Timur dapat berperan sebagai pemasok bawang merah di tingkat nasional. Sedang untuk kacang pedang mungkin berpotensi untuk diversifikasi protein. Perlunya dikembangkan data base untuk menghindari tumpang-tindih, pengulangan penelitian, dan lebih dari itu data dapat dimanfaatkan untuk koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan riset. Kebijakan riset “Satu Pintu” atau one gate policy merupakan factor yang perlu dipertimbangkan untuk efisiensi kegiatan riset dan efisiensi anggaran riset. Kegiatan riset di bidang social pada dasarnya dapat ditampung di Komtek Sosial Humaniora, dan Komtek lainnya yang terkait dengan kajian pada masing-masing Komtek. Pada dasarnya UU nomor 18/ 2002, masih merupakan acuan yang syah di bidang iptek dan inovasi, karena perubahan UU tersebut belum selesai. Proses aplikasi proposal ditangani di bawah koordinasi Kemenristekdikti, sedang DRN membantu secara substansi untuk seleksi, dan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan. 2.2.7.4 Sosialisasi ARN di Sumatera Utara (20 Desember 2016) Sosialisasi ARN di Sumatera Utara dilaksanakan di Kampus Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Ruang Pertemuan Gedung Rektorat Lantai 3, pada hari Selasa tangal 20 Desember 2016.


148

1. Kata Sambutan dan Pemaparan : (1) Wakil Rektor III: Drs Mahyuddin Nasution, Ph D. - Selamat datang kepada Anggota DRN yang akan mensosialisasikan Agenda Riset Nasional. - Pertemuan ini mengundang berbagai pihak, yang terdiri dari Dewan Riset Daerah, Kepala Lembaga Penelitian USU, Kepala LPPM USU, Dosen dari berbagai universitas di USU, Dosen Univ Negeri medan, Politeknik Medan, ITM, Dinas Teknis di Pemprov Sumatera Utara, BPTP; - USU sedang terus memacu riset, terutama untuk meningkatkan publikasi ilmiah. Peningkatan terjadi dari tahun sebelumnya hanya 200 menjadi 1000 publikasi.


149

(2) Sekretaris Dewan Riset Nasional (Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc) - Terimakasih kepada pimpinan dan jajaran Universitas Sumatera Utara yang telah menjadi tuan rumah acara sosialisasi Agenda Riset Nasional. Terimakasih kepada para undangan yang telah hadir dalam acara ini. - Dewan riset nasional (DRN) telah menyelesaikan dokumen agenda riset nasional (ARN) 2016-2019, sesuai salah satu fokus tugasnya. ARN diharapkan menjadi landasan sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan riset bagi kalangan peneliti, perekayasa, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi tentang ARN kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga riset yang dilaksanakan lebih bermanfaat bagi pembangunan nasional. - Hanya negara yang ipteknya unggul yang memiliki daya saing tinggi dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Keunggulan Iptek hanya dapat dicapai melalui kegiatan Riset yg terencana, menghasilkan iptek , dan menerapkannya di dunia usaha (inovasi). - Menristekdikti memliki visi “ Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang bermutu sert Kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Semua negara di dunia tidak takut kalau Indonesia memiliki ribuan publikasi atau ribuan doktor, Tapi meraka akan takut kalau Indonesia mempunyai komitmen kuat akan menggunakan hasil riset sendiri. - Sekretaris DRN menjelaskan tentang DRN sesuai dengan Perpres 16/2005 psal ayat 1, DRN adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan iptek di Indonesia. Selain itu dijelaskan pula tentang sejarah pembentukan DRN, Dasar Hukum, Tugas DRN, Fokus Tugas, Sifat Lembaga, Peran, Struktur organisasi, Pimpinan DRN, Anggota DRN, dan Lingkup Kegiatan DRN. Laporan Tahunan DRN - 2016

150

(3) Ketua Komtek Pangan DRN (Dr. Ir. Haryono, M.Sc) - Menjelaskan tentang Agenda Riset Nasional diawali dengan Dasar Hukum ARN, Tujuan Penyusunan ARN, Norma / Kriteria ARN, Proses Perumusan ARN dan Bidang-bidang Fokus ARN. Dijelskan pula Pengelompokan Riset dalam ARN yang terdiri dari Agenda Riset dan Prioritas Riset. - Komisi Teknis yaitu Pagan dan Pertanian menekankan isu pokok ketahanan dan kedaulatan pangan, kapasitas dan kesejahteran petani dan daya saing pangan dan pertanian. Selain itu dalam merumuskan ARN bidang pangan mempertimbangkan pula degradasi dan konservasi lahan, pemanasan global dan perubahan iklim, dan kerentann perdagangan produk pertanian. - Bidang Energi, TIK, Transportasi, Hankam, Kesehatan dan Obat, Material Maju dan Sosial Hiumaniora dirumuskan dengan pola yang sama dengan menetapkan isu pokok di bidang masing-masing. - Dijelaskan pula bentuk output riset yang berupa hasil survey, publikasi ilmiah, rekomendasi, standar/referensi teknis, hak cipta, hak kekayaan intelektual, varietas baru, strain baru, prototipe, metoda, pilot proyek, pilot plant, start up company. - Implementasi ARN terdiridari tahapan sosialisasi, operasionalissi, pemantauan dan evaluasi. (4) Ketua Komtek Material Maju (Dr. Ir. Utama Padmadinata) - Menyamaikan pentingnya menembangkan riset di bidang material maju. - Dalam ARN Material Maju, pengembangan riset diarahkan untuk mendukung sektor pangan, sektor energi, kesehtan, maritim dan mineral bahn alam dan hayati. Sementara itu prioritas riset ditujukan pada pengembangan material alat kesehatan dan riset pengembangan material SDA lokal menjadi material bernilai tambah tinggi. - Dijelaskan pula peran Komite Ekonomi dan Indistri Nasional (KEIN) dalam meningkatan pembangunan ekonomi dan industri melalui penguatan riset dan iptek.

(5) Anggota Komtek Material Maju (Dr. Budi Sadiman). - Dijelskan bahwa hanya ada 2 kegiatan produktif yaitu inovasi dan marketing. - Pengembangan riset perlu menjangkau aspek komersialisasinya. Jangan sampai riset hanya berhenti di pembiatan laporan; - Berbagai contoh keberhasilan hasil riset yang dapat dikomersialisasikan disampaikan. Pada umumnya komersialisasi dapt dilakukan apabila keterlibatan pihak pengguna dilibatkan sejak awal (perencanaan). 2. SESI TANYA JAWAB. PERTANYAAN Penanya I : Prof Erianto – DRD Sumut: - Sepakat dengan pemaparan DRN, bahwa kita perlu berubah dengan mengembangkan inovasi, setuju dengan perlunya IT, sepakat dengan perlunya peningkatan network; - Produksi sawit kita terbesar di dunia tetapi risetnya masih lebih banyak di hulu. Riset hilirisasi masih kalah dengan Malaysia. Perlu peningkatan riset hilir sawit. - Masalah otonomi daerah perlu riset untuk peninjauan kembali. Otonomi daerah banyak menghambat laju pembangunan karena kekuaraan berada ditangan pemerintah tingkat 2, Gubernr tidak mempunyaikewenangan penuh. Laporan Tahunan DRN - 2016

151

Penanya II: Pak Tatang dari BPTP - BPTP Sumut bertugas membantu mensejahterakan petani di Sumatera Utara; - USU dapat berperan sebagai pemimpi dalam melaksanakan riset di Sumut dengan melibatkan berbagai pihak termasuk BPTP. Penanya III : Ibu Edida (Fakultas Ekonomi USU) - Mempertanyakan adanya agenda riset untuk memberdayakan UKM; - Perlunya Riset yang berkaitan dengan pembiayaan dan perbankan; - Perlunya riset yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial; Penanya IV: Dari Harun, Forum UKM Sumut - Perkunya riset untuk mengembangkan produk lokal seperti Jambu Madu yang mengalami penurunan kualitas karen tidak adanya riset pemuliaan. - Perlunya riset terkait dengan jalur distribusi produk yang masih bersifat ekonomi biaya tinggi. JAWABAN  Ketua Komtek Pangan, menjawab bahwa otonomi daerah perlu dievaluasi kembali dan topik tersebut ada di Agenda Riset.  Sekretaris DRN menyampaikan bahwa topik-topik terkait dengan masalah Otonomi, UKM, bisnis tertuang dalam ageda riset Komtek Sosial Humaniora; o Riset mengembangan produk lokal seperti jambu madu telah tertuang dalam komtek pangan.  Ketua Komtek Material Maju menyampaikan bahwa pengembangan riset hilir kelapa sawit menjadisalah satu prioritas dan dalam pelaksanaannya dapat menerapkan teknologi nano yang termasuk dalam bidang material maju.  Dr. Budi Sadiman menambahkan pentingya melibatkan pihak swasta dalam melakukan kegiatan riset.


152

Penutupan Oleh Wakil Rektor III, Drs Mahyuddin Ph D - ARN diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan riset di Sumatera Utara; - Riset yang dilaksanakan di perguruan tinggi lebih banyak dioreientasikan pada peningatan publikasi ilmiah; - Terimakasih kepada DRN yang telah melaksanakan sosialisasi ARN.


153

2.2.8 Kerjasama Kemitraan dengan Dewan Riset Daerah 2.2.8.1 Kunjungan Konsultasi DRD ke DRN Selama kurun waktu tahun 2016, Dewan Riset Daerah (DRD) dari berbagai Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan kunjungan konsultasi ke Dewan Riset Nasional di Gedung BPPT I, Lantai 1, Jalan MH Thamrin No 8, Jakarta. Daftar kunjungan DRD tersebut adalah sebagai berikut: (1)

Kunjungan DRD Propinsi DIY Pada tangal 17 Maret 2016, DRD Provinsi DI Yogyakarta yang dipimpin oleh Ir. Bayudono, M.Sc (Ketua DRD DIY) berkunjung ke Kantor DRN guna melalukan konsultasi dan diskusi tentang kegiatan DRD. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DRN dan Sekretaris DRN. Pada kesempatan tersebut Ketua DRD DIY melaporkan bahwa kiprah DRD di Propinsi DIY mendapat dukungan penuh dari Gubernut DIY, bahkan setiap keputusan penting Gubernur selalu dikomunikasikan dengan DRD. DRD DIY menjadi salah satu contoh DRD yang “berhasil” membangun hubungan yang baik dengan pimpinan daerah. Selain itu DRD DIY selalu dilibatkan oleh SKPD setempat untuk kegiatan yang bersifatperencanaan maupun implementasi program.

(2) Kunjungan DRD Propinsi Jawa Barat Laporan Tahunan DRN - 2016

154

Pada tanggal 29 Maret 2016, DRD Prov Jawa Barat (BP3 Iptek) melakukan kunjungan ke DRN untuk melakukan konsultasi dengan DRN. Disampaikan oleh Ibu Dewi Gartika bahwa DRD Jawa Barat berada di bawah Balitbangda Jawa Barat dan anggotanya terdiri dari para akademisi dan pejabat pemerintah. Disarankan agar DRD dapat melibatkan pihak bisnis sebagai anggota DRN. (3)

Kunjungan DRD Propinsi Jambi

Pada tanggal 6 April 2016, DRD Jambi melakukan kunjungan ke Kantor DRN. Peserta kunjungan terdiri dari Dr.Ir. H. Sa'ad Murdy, MS (Ketua DRD Jambi), Ir. Husni Jamal, M.AgrST (Wakil Ketua DRD Jambi), dan Ibu Dewi (Sekretariat. Konsultasi membahas berbagai hal terutama terkait dengan peraturan daerah yang mengatur tentang DRD. (4)

Kunjungan DRD Nusa Tenggara Barat Pada tanggal 21 April 2016, ketua DRD Propinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan konsultasi ke DRN Pusat. Peserta kunjungan terdiri dari Prof Dr. Yusuf Achyar Sutaryono (Ketua DRD), didamping oleh Sekretaris dan sekretariat DRD. Ketua DRD NTB melaporkan kepengurusan DRD yang baru dan rencana kegiatan DRD, serta memohon kesediaan DRN untuk melakukan pembinaan terhadap DRD. (5)

Kunjungan DRD Propinsi Banten

Pada tanggal 26 April 2016, DRD Propinsi Banten melakukan kunjungan ke DRN untuk melakukn diskusi terkait dengan program-program DRD dalam mendukung pemerintah propinsi Banten. Kunjungan oleh ketua DRD Prof. MA. Tihami, MA didampingi oleh Prof. Dr. Dodi Nandika (Wakil Ketua DRD), Drs. HMS Suhary (Sekretaris), Ir. Egi Djanuiswati, M.Sc (Anggota), Ahmad Supena, S.Pd, MA, Ginanjar Hambali, S.Pd., M.PD, Ir. Rully N Amrullah dan Nurely Yudha Sinaningrum, SS.


155

(6)

Kunjungan DRD Kabupaten Pasuruan

DRD Kabupeten Pasuruan pada tanggal 3 Mei 2016 melakukan kunjungan ke kantor DRN. Peserta kunjungan terdiri dari Fadhillah Putra, MPA (Ketua), Dr. Nurkholis, SE, Ak, M.Buss, H. Ahmad Taufiq, M.Si, dan Sekretariat DRD Kab. Pasuruan. Konsultasi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Focus Group Discussion yang akan dilaksanakan di Pasuruan. Untuk itu DRD memohon hadirnya pembicara dari DRN dalam acara tersebut. Untuk itu DRN mengirim wakil anggota DRN dari Komtek Transportasi yaitu Prof. Djauhar Manfaat. (7)

Kunjungan DRD Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pada tanggal 1 Juni 2015 telah datang ke DRN 3 orang anggota DRD dari propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Emiliando Ndahur, - Mariano Nugraha, dan Ronny Modena. DRD Propinsi NTT ingin mengetahu lebih banyak tentang kegiatan DRD yang sebaiknya dilakukan. DRN menyarankan agar DRD mendorong riset untuk pengembangan produk unggulan daerah seperti Jeruk So‟e. pohon lontas dll. (8)

Kunjungan DRD Kabupaten Seruyan – Kalteng

Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah pada hari senin, 22 Agustus 2016 melakukan kunjungan ke Kantor Sekretariat DRN di Gedung BPPT I, lantai 1, Jalan MH Thamrin No 8, Jakarta Pusat. Tim DRN Seruyan terdiri dari Drs. Markus MM (Ketua DRD Kabupaten Seruyan), Ir. H. Fakhror Razi (Sekretaris DRD Kabupaten Seruyan), Afirus Febian, S.Si, M.Pd (Anggota Komtek Pendidikan dan Kesehatan) dan Zulkarnain, S.Pd (Tim Fasilitasi). Maksud kunjungan tersebut adalah dlm rangka konsultasi untuk penyempurnaan / pemantapan Draf Agenda Riset Daerah Kabupaten Laporan Tahunan DRN - 2016

156

Seruyan Tahun 2015-2019. Tamu dari Seruyan tersebut diterima oleh Sekretaris DRN (Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc), didampingi oleh Prof Dr. Suyanto Pawiroharsono (Staf Profesional DRN), Drs. Sinung Nugroho, M.T (Askomtek Transportasi), Ir. Hartaya MT (Staf Profesional DRN) dan Ir. Rijalul Fikri (Sekretariat DRN). Pada kesempatan tersebut dilakukan pembahasan tentang draf ARD Kabupaten Seruyan yang telah dikirimkan terlebih dahulu melalui E-mail. DRN memberikan masukan terutama berkaitan dengan posisi ARD dan RPJMD, keterkaitan DRD dengan SKPD, perbaikan cara penulisan topik riset dan beragai masukan tentang produk unggulan Kabupaten Seruyan yang perlu didukung oleh kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi.

(9)

Kunjungan DRD Kabupaten Mentawai

Pada tanggal 22 September 2016, DRD Kabupaten Mentawai melakukan kunjungan ke DRN . Arah kegiatan DRD Mentawai difokuskan pada pengembangan alternatif bidang usaha yang dapat dikembangkan di kabupaten tersebut. (10)

Kunjungan DRD Propinsi Gorontalo

DRD Propinsi Gorontalo engadakan kunjungan ke DRN pada tanggal 8 November 2016. Peserta kunjungan terdiri dari Bpak Haris R A Jusuf dan Kun Idrus. Ketua DRD melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh DRD Propinsi Gorontalo. (11)

Kunjungan DRD Kabupaten Lombok Utara

DRD Kabupaten Lombok Utara mengadakan kunjungan ke DRN pada tanggal 10 November 2016. Peserta kunjungan terdiri dari Bapak Profesor M. Sarjan(Ketua DRD), Dr. Fauzan , M.Pd, dan Anhar Putra Iswanto, M.Si. Ketua DRD menyampaikan bahwa


157

Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten baru yang baru saja membentuk DRD. Untuk itu mereka meminta agar DRN melakukan pembinaan terhadap DRD Lombok Utara. (12)

Kunjungan DRD Propinsi Sumatera Utara

Ketua DRD Propinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke DRN pada taggal 22 Desember 2016. Prof Dr Ir Harmien Nasution MSIE sebagai ketua DRD Propinsi Sumatera Utara mendiskusikan berbagai ha terkait dengan peran DRD dalam mendukung pelaksanaan roda pemerintahan di Sumatera Utara. Pada kesempatan itu Ketua DRN menyerahkan buku ARN yang baru saja disosialisasikan di Medan dua hari sebelumnya. (13)

Kunjungan DRD Kabupaten Bangkalan – Jawa Timur

Pada tanggal 20 Desember DRD Kab. Bangkalan yang terdiri dari Syafi SH, MH, Ketua DRD Kab Bangkalan, Askur Rahman S.Tp M.Tp (Ses DRD Bangkalan), Ir. Yunita Farida dan Henky Agung R, ST melakukn kun jungan ke DRN. Pada tanggal tersebut, pimpinan DRN sedang melakukan sosialisasi di Sumetera Utara dan Samarinda, sehingga rombongan hanya diterima oleh sekterariat DRN. (14)

Kunjungan DRD Propinsi Lampung

Kunjungan DRD Propinsi Lampung ke DRN dilakukan pada tanggal 21 Desember. Rombongan terdiri dari Dr. Sukismanto Aji (Sekretaris DRD), Dwi MarthaSeptiyana, S.Si dan Ainal Jaya, SE, MM. Kunjungan DRD Lampung ini dilakukan dalam rangka konsultasi program 2017 terutama yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Forum DRD Se Sumatera yang akan dituan rumahi oleh DRD Propinsi Lampung. (15)

Kunjungan DRD Propinsi Kalimantan Timur

DRD Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Bapak Zhikry dan Bapak Hermanto pada tanggal 29 Desember 2016 melakukan kunjungan ke DRN, DRD Provinsi Kaltim. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi kegiatan DRD, terutama bagaimana meningkatkan antusiasme Pekprov dalam memanfaatkan keberadaan DRD. 2.2.8.2 DRN Menghadiri Acara DRD Selain kunjungan DRD ke DRN, beberapa DRD juga mengundang DRN untuk hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh DRD. Beberapa acara yang dihadiri oleh DRN selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. 24 Maret 2016 Acara Sosialisasi Kerjasama dan administrasi Kelitbangan, Diselenggarakan oleh Balitbangnovda Kota Palangkaraya. Dihadiri Oleh Ketua DRN Dr. Ir. Bambang Setiadi IPU. 2. 4 April 2016 Narasumber Penyusunan Agenda Riset Daerah Jawa Barat Tahun 2016 – 2019. Acara diselenggarakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jawa Barat (BP3Iptek Jawa Barat). Dihadiri Oleh Bapak Ir. Andi Alisjahbana, MSME, Anggota Komtek Transportasi DRN / PT. Dirgantara Indonesia. Laporan Tahunan DRN - 2016

158

3. 28 April 2016 Menjadi narasumber kegiatan Rakor / Expose Dewan Riset Daerah Regional Barat tahun 2016, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi. Dihadiri Oleh Ketua DRN Dr. Bambang Setiadi, Sekretaris DRN Dr Iding Chaidir, dan Staf Sekretariat DRN.

4. 26 Mei 2016 Menjadi narasumber acara Forum Riset Daerah yang dilaksanakan Dewan Riset Daerah Propinsi Banten. Dihadiri oleh Sekretaris DRN, Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc. 5. 9 Juni 2016 Forum Diskusi “ Potensi dan Pengembangan Kawasan Timur Kabupaten Pasuruan” yang diselenggarakan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasuruan, dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Djauhar Manfaat, M.Sc sebagai wakil DRN dari Komtek Transportasi / ITS. 6. 23 Juni 2016 Narasumber Sosialisasi Agenda Riset Nasional di Magelang, Diselenggarakan bekerja sama antara Dewan Riset Nasional dengan Dewan Riset Daerah Kab. Magelang. Dihadiri oleh Dr. Bambang Setiadi, Dr. Iding Chaidir, Dr. Haryono dan Sekretariat DRN.


159

7. 20 September 2016 Keynote Speech pada acara “Seminar dan Diskusi Tantangan dan Kendala Menuju Kaltim Swasembada Pangan”, penyelenggara acara Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dihadiri Oleh Ketua DRN Bapak Dr. Bambang Setiadi. 8. 12 November 2016 Memberi kuliah umum pada mahasiswa S3 fakultas pertanian Universitas Soedirman, diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Univ. Soedirman. Dihadiri Oleh Ketua DRN Bapak Dr. Bambang Setiadi. 2.2.9 Kunjungan / Kegiatan Dewan Riset Nasional Ke Luar Negeri 1. 18 – 19 Agustus 2016 Sebagai Delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan APEC CSA di Peru, Lima. Dihadiri Oleh Ketua DRN Dr Bambang Setiadi. 2. 29 -30 Oktober 2016 Menjadi perwakilan Dewan Riset Nasional sebagai narasumber seminar Persatuan pelajar Indonesia di Jerman. Dihadiri Oleh Ketua DRN Dr Bambang Setiadi. 3. 2-3 November 2016 Menjadi narasumber acara simposium riset di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Negara Swiss di Singapura. Dihadiri Oleh Ketua DRN Dr Bambang Setiadi dan Sekretaris DRN Dr. Iding Chaidir, M.Sc Laporan Tahunan DRN - 2016

160

BAB III. PENUTUP Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh DRN selama tahun 2016, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: - Dewan Riset Nasional pada tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang diembannya. - Tugas utama Dewan Riset Nasional adalah memberikan masukan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam merumuskan arah, prioritas utama dan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil akhir berupa Agenda Riset Nasional diselesaikan pada akhir 2016. - Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan DRN adalah menggali pemikiran dan pandangan untuk pembangunan iptek melalui kegiatan-kegiatan Sidang, Rapat, Workshop, Diskusi, Kunjungan Lapangan dan penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak. Hasil pengalian telah dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dalam bentuk Policy Brief, Laporan Tahunan DRN 2016, dan publikasi serta pemberitaan di Website DRN. - Topik-topik yang dibahas dalam pertemuan DRN disesuaikan pula dengan Fokus tugas yang diberikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, penyusunan yaitu arah prioritas utama, dan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, Sistem Inovasi nasional (SINas), dan hilirisasi hasil riset, pemetaan inovasi industri, pemantauan umum perkembangan iptek, dan hubungan kemitraan dengan Dewan Riset Daerah (DRD. Saran yang dapat dikemukakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut: - Untuk dapat menggali pemikiran dan pandangan untuk pembangunan iptek melalui kegiatan-kegiatan Sidang, Rapat, Workshop, Diskusi, kunjungan lapangan dan penggalangan kerjasama, DRN mengharapkan partisipasi berbagai pihak. Untuk itu DRN menyarankan semua pihak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. - DRN bertugas memberikan masukan kepada Menteri Riset dan Teknologi. Untuk itu kerjasama antara DRN dengan seluruh jajaran Kementerian Ristekdikti dan LPNK perlu terus ditingkatkan.


161

Lampiran 1. ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL PERIODE 2015-2018 No

NAMA

INSTITUSI

I. 1 2 3 4 5 6 7 8

KOMISI TEKNIS PANGAN DAN PERTANIAN Dr. Ir. Haryono, M.Sc Badan Litbang Kem. Pertanian Ir. Sakri Widhianto, S.Teks, MM KementerianPerindustrian Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc BPPTeknologi Ir. Utama Kajo Kamar Dagang dan Industri Dr. Ir. Bambang Setiadi, M.S BPP Teknologi Dr. Ir. I Wayan Budiastra, M.Agr Institut Pertanian Bogor Dr. Desianto Budi Utomo, Ph.D PT. Charoen Pokphand Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc. Universitas Gajah Mada

II. 1 2 3 4 5 6 7 8

KOMISI TEKNIS ENERGI Ir. FX. Sutijastoto, MA Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto Prof. Triyogi Yuwono, Ph.D Prof. Widodo Wahyu Purwanto Dr. Muhammad A M Oktaufik Ir. Hardiv Harris Situmeang, MSc, D.Sc Dr. Tirto Prakosa Brojonegoro, M.Eng Dr. Deendarlianto, ST., M.Eng

III. KOMISI TEKNIS TRANSPORTASI 1 DR. Dra. Elly Adriani Sinaga, M. Sc./ Dr. Ir. Agus Santoso 2 Andi Alisjahbana, MSME 3 Prof. Ir. Djauhar Manfaat, MSc.,Ph.D 4 Dr. Agus Eko Nugroho 5 Ir. Waskito Pandu, M.Sc/ Dr. Ir Arie Setiadi 6 Prof. Dr. Ir. Bambang S. Subagyo, DEA 7 Prof. Dr. techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc 8 Prof. Ir. Sigit Priyanto, M.Sc., Ph.D.

Badan Litbang ESDM PT. Medco Power Indonesia Institut Teknologi Sepuluh November Universitas Indonesia BPP Teknologi Ketua KNI-WEC Institut Teknologi Bandung Universitas Gajah Mada Badan Litbang Kem. Perhubungan PT. Dirgantara Indonesia Institut Teknologi Sepuluh November Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Litbang Kemen PU&PERA Institut Teknologi Bandung Masyarakat Transportasi Indonesia Universitas Gajah Mada

IV. KOMISI TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1 Dr. Basuki Yusuf Iskandar Kementerian Komunikasi &Informatika 2 Shinta Dhanuwardoyo, MBA PT. Bubu Kreasi Perdana 3 Dr. Eng Ir. Zulfajri B. Hasanuddin, M.Eng Universitas Hasanuddin 4. Dr. Ir. Irnanda Laksanawan, M.Sc. Eng BPP teknologi 5 Dr.Heru Suhartanto Universitas Indonesia 6 Dr. Ir. Dicky R. Munaf, MS, MSCE Badan Keamanan Laut (Bakamla) 7 Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D. Universitas Gajah Mada V. 1 2 3 4 5 6 7 8

KOMISI TEKNIS PERTAHANAN KEAMANAN Dr. Ir. Anne Kusmayati Badan Litbang Kementerian Pertahanan Ir. Rizky Ferianto, MA Kementerian PPN/ BAPPENAS Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc. Balitbang Kementerian Pertahanan Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing LAPAN Dr. Ir. Ade Bagja, MME PT. PINDAD Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi DEA Fakultas Teknik UI Ir. Agus Suyarso PT. Krakatau Posco Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH., LLM Universitas Gajah Mada


162

VI. KOMISI TEKNIS KESEHATAN DAN OBAT 1 Prof. Tjandra Yoga Aditama Sp.P(K)/ Dr. dr. Siswanto 2 Prof. Dr. H. Achmad Syahrani, MS., Apt 3 Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) 4 Dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes 5 Ir. Titah Sihdjati Riadhie 6 Drs. Iskandar, MM 7 Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D. 8 Dr. Boenjamin Setiawan VII. 1 2 3 4 5 6 7 8

KOMISI TEKNIS MATERIAL MAJU Dr. Ir. Utama Herawan Padmadinata Prof. Dr. Ridwan Dr. Bambang Sunendar Ir. Budi Susanto Sadiman Ir. Achdiat Atmawinata Dr. Ir. Ahmad Sobandi, M.Eng Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng Prof. Ir. Jamasri, Ph.D.

VIII. KOMISI TEKNIS SOSIAL HUMANIORA 1 Dr. Ir. Lala M. Kolopaking 2 Dr. Linda Darmayanti Ibrahim 3 Prof. Dr. Ravik Karsidi 4 Ir. Muhammad Najikh 5 Prof. Dr. Syamsuddin Haris 6 Dr. Drs. Kuskridho Ambardi, MA 7 Prof . Sudharto P Hadi, PhD 8. Prof. Dr. Komarudin Hidayat


Badan Litbang Kementerian Kesehatam Universitas Airlangga Universitas Indonesia Kementerian Kesehatan PT. Tesena Inovindo PT. Biofarma Universitas Gajah Mada PT. Kalbe Farma BPP teknologi Badan Tenaga Nuklir Nasional Institut Teknologi Bandung Asosiasi INAPLAS Kementerian Perindustrian PT. Krakatau Steel Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Universitas Gajah Mada

Institut Pertanian Bogor Universitas Indonesia Universitas Negeri Sebelas Maret PT. Kelola Mina Laut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Universitas Gajah Mada Universitas Diponegoro UIN Syarif Hidayatullah

163

RINGKASAN EKSEKUTIF Dewan Riset Nasional (DRN) adalah kesimpulan penting Tim Adhoc DRN Sidang Paripurna I

Recommend Documents