RINGKASAN EKSEKUTIF Kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2017 diarahkan untuk mengawal akuntabilitas program strategis pemerintah, sebagai berikut: A. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional 1. Bidang Kedaulatan Pangan a. Target penyaluran Alat dan mesin pertanian tidak tercapai; b. Realisasi Fisik jaringan irigasi tersier belum mencapai target; c. Hasil reviu ulang pembayaran kontrak tunda bayar kegiatan pengadaan pupuk dan bibit pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi
Sulawesi
Barat
dari
total
kontrak
sebesar
Rp50.647.405.703,00 yang dapat dilakukan pembayaran hanya sebesar Rp12.199.899.079,00. 2. Bidang Infrastruktur a. Evaluasi Kinerja PDAM 1) Terdapat dua PDAM kurang sehat yaitu PDAM Wai Tipolayo Kabupaten Polewali Mandar dan PDAM Kabupaten Majene, serta satu PDAM Sakit yaitu PDAM Kabupaten Mamasa; 2) Kapasitas menganggur cukup besar, namun cakupan pelayanan PDAM masih rendah disebabkan jaringan transmisi distribusi masih terbatas karena kurangnya dukungan anggaran Pemerintah Daerah; 3) Kebocoran air (air tanpa rekening) cukup tinggi; 4) Kualitas dan kontinuitas air PDAM belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Permenkes dan Peraturan Pemerintah; 5) Terdapat penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. b. Monitoring Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat 1) Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Daerah Irigasi seluas 123 Ha menjadi Lahan Perkebunan di Kabupaten Mamuju Utara; 2) Laporan Bulanan Fasilitator PAMSIMAS tidak sesuai dengan Standar Pelaporan yang disepakati dalam kontrak; i
3) Kemahalan Harga Satuan Kontrak Paket Pekerjaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Tobadak; 4) Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan belum tercapai. c. Pembangunan
Infrastruktur
yang
Didanai
oleh
DAK
didanai
DAK
Reimbursement Tahun 2016 Kegiatan
pembangunan
infrastruktur
yang
Reimbursement sebesar Rp139.481.891.249,08 tidak dapat di reimburse karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan World Bank baik aspek pengelolaan keuangan, teknis, aspek pengadaan barang dan jasa,maupun aspek pengamanan sosial dan lingkungan. 3. Bidang Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional a. Pesanan obat melalui katalog elektronik (E-Catalogue) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tidak dipenuhi Penyedia; b. Penilaian penghitungan indikator komitmen pelayanan oleh BPJS tidak melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju; c. Penentuan persentase pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan tidak konsisten dan tidak proporsional; d. Data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak valid. 4. Bidang Pengentasan Kemiskinan a. Program for Community Empowerment in Rural Areas 2012-2015 (Pembiayaan
Pendampingan
Desa
TA
2016)
Loan
IBRD
No 8217-ID 1) Laporan bulanan dan Laporan Keuangan Program Pembiayaan Pendampingan Desa TA 2016 tidak sesuai dengan realisasi; 2) Kelebihan Pembayaran Honorarium Fasilitator Masyarakat; 3) Kemahalan harga pembelian flashdisk kegiatan pelatihan. b. Program Kotaku Loan IBRD 7866-ID Tahun 2016 Pelatihan fasilitator dan pelaksana Program Kota Tanpa Kumuh ratarata memperoleh nilai rendah yang dapat berdampak pada pencapaian target.
ii
c. PNPM Generasi Sehat Cerdas Tahun 2016 1) Kegiatan Pemberian Bantuan tidak tepat sasaran; 2) Pelaksanaan Kegiatan DOK PAUD belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya; 3) Kelemahan administrasi di Pelaksana Kegiatan (PK). d. Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 Realisasi PKH Reguler Tahap IV tidak mencapai 100% dan PKH Pengembangan belum terealisasi. 5. Bidang Pendidikan a. Belum terlaksananya Teaching Factory pada SMKN Papalang yaitu Magang guru praktek untuk keahlian elektronika; b. Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017 belum sesuai dengan POS 2016/2017; c. Terdapat siswa tidak mengikuti ujian, siswa terlambat, pemadaman listrik beberapa menit saat berlangsungnya UNBK, kesalahan pengerjaan soal, kekurangan label segel untuk pengembalian LJUN, kekurangan lembar absen dan pakta integritas pada Ujian Nasional Tahun Pengajaran 2016/2017. B. Peningkatan Ruang Fiskal 1. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah a. Pemerintah Kabupaten Mamuju belum memungut pajak sarang burung walet dan retribusi parkir karena belum menetapkan Perda; b. Seluruh Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Mamuju belum memiliki Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD); c. Pajak hiburan atas kolam renang Citra Nuranisa Kabupaten Mamuju telah
dipungut
namun
belum
disetorkan
kepada
Bendahara
Penerimaan senilai Rp24.000.000,00; d. Retribusi Pengendalian Menara/Tower tahun 2016 di Kabupaten Mamasa belum ditetapkan dan ditagih sebesar Rp86.850.000,00; e. Pajak air tanah dan retribusi parkir pada Kabupaten Mamasa belum dipungut sesuai Perda No 8 tahun 2012 dan Perda No 9 Tahun 2012. iii
2. Efisiensi Pengeluaran Negara a. Pertanggungjawaban keuangan tidak benar, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, dan pertanggungjawaban tidak sesuai standar dengan nilai sebesar Rp46.876.000,00; b. Kelebihan pembayaran honorarium fasilitator masyarakat pada Program PAMSIMAS III sebesar Rp13.220.000,00; c. PPN atas Kontrak Penanganan Darurat Bencana Alam Kabupaten Mamasa tidak dipungut sebesar Rp615.497.000,00; d. Kelebihan perhitungan volume, pekerjaan arsitektur, mekanikal dan plumbing pada pembangunan Asrama IV Tahap III Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai total sebesar Rp1.419.916.512,77 termasuk pajak; e. Kelebihan pembayaran honorarium fasilitator Program Generasi Sehat dan Cerdas Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp354.292,00; f. Penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp3.494.000,00 belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah. C. Pengamanan Aset Negara/Daerah 1. Penugasan Audit Investigatif (AI) atas Pengadaan Lampu Jalan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diduga berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) masih dalam proses. 2. Penugasan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan TPK Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP Pola Khusus Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun 2014 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp893.260.732,00. 3. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) telah dilakukan sebanyak 11 kali oleh auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4.549.275.856,97. 4. Kegiatan pengembangan sistem pencegahan KKN/Fraud Control Plan di Kabupaten Majene.
iv
D. Peningkatan Governance System 1. Pelaporan Keuangan dan Kinerja a. Asistensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 1) Asistensi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Tahun
2016
menggunakan aplikasi SIMDA pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa; 2) Asistensi entry data aset seluruh SMA/SMK dari masing-masing Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 113 sekolah ke SIMDA BMD dan verifikasi atas hasil rekon penambahan aset Tahun 2016 pada 49 SKPD Provinsi Sulawesi Barat; 3) Asistensi Rekonsiliasi Aset pada Kabupaten Polewali Mandar; 4) Konsultasi dan bimbingan langsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat atas Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 Kabupaten Mamuju. b. Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Fasilitasi, saran dan arahan dalam asistensi kepada tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara tahun 2016. c. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 Reviu atas Laporan Keuangan pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, dan Universitas Sulawesi Barat. d. Evaluasi penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa dan Kepatuhan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan I tahun 2017 Asistensi Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, dan Kepatuhan Atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan I Tahun Anggaran 2017.
v
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) a. Pembinaan APIP dengan Menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) Kapabilitas APIP di Provinsi Sulawesi Barat masih harus ditingkatkan karena belum sesuai target level 3 tahun 2019. Level APIP untuk Provinsi Sulawesi Barat berada pada level 3 dengan catatan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar masih berada pada level 2, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara masih berada pada level 2 dengan perbaikan, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah masih berada pada level 1. b. Pembinaan/Peningkatan Kapabilitas
APIP Melalui
Program
Pelatihan Mandiri (PPM) dan Workshop 1) Diklat Pembentukan Auditor bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat; 2) Diklat Manajemen Barang Milik Daerah (BMD) bertempat di Hotel Maleo; 3) PPM Peningkatan Kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat; 4) PPM Reviu LKPD di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. 3. Proses Manajemen a. Asistensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Maturitas SPIP di Provinsi Sulawesi Barat masih harus ditingkatkan karena belum sesuai target skor maturitas SPIP 3 tahun 2019. Provinsi Sulawesi Barat dengan skor maturitas SPIP sebesar 2,288, Kabupaten Mamuju sebesar 2,548, Kabupaten Majene sebesar 2,725, Kabupaten Mamasa sebesar 2,182, Kabupaten Polewali Mandar sebesar 2,525, Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 1,085, dan Kabupaten Mamuju Utara sebesar 1,635. b. Asistensi pada Bidang Pelayananan Kesehatan Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan perubahan pola pengelolaan keuangan rumah sakit dan puskesmas
vi
dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dari tujuh RSUD dan 95 Puskesmas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, baru empat yang berstatus BLUD yaitu RSUD Majene, RSUD Polman, Puskesmas Lembang dan Puskesmas Pamboang. Telah dilakukan bimbingan teknis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD kepada RSUD Majene, Puskesmas Lembang, dan Puskesmas Pamboang. 4. Manajemen Aset a. Hasil audit pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: 1) Perencanaan belum memadai; 2) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum lengkap; 3) Kelemahan dalam penyusunan HPS. b. Asistensi Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan
menggunakan
aplikasi
SIMDA
BMD
dalam
rangka
mempertahankan opini WTP atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016. c. Asistensi Pengelolaan Aset Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD dalam rangka peningkatan opini dari WDP menuju WTP atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016. Rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan telah kami sampaikan, kami mengharapkan Gubernur Sulawesi Barat mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana tertuang dalam laporan yang telah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Gubernur kami sampaikan terima kasih.
vii
