Restra Bappeda Tahun Page 1

KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuha Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Soppeng merupakan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.. Renja Bappeda ini merupakan cerminan apa yang akan dilakukan oleh Bappeda Satu Tahun Kedepan. Renja Bappeda merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bappeda.

Watansoppeng, 30 Maret 2010 KEPALA BAPPEDA KAB. SOPPENG Drs. H. ANDI RUSLI RAZAK, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19560705 198303 1 021

DAFTAR LAMPIRAN

Restra Bappeda Tahun 2011-2015

Page 1

I. RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2011

DAFTAR TABEL


Page 2

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2012

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.3

Usulan Prioritas Musrenbang Untuk Bappeda

Tabel 3.1

Alur Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Tabel 3.2

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2011

Tabel 4.2

DAFTAR ISI


Page 3

Keputusan Kepala Bappeda Kata Pengantar ............................................................................................................... Daftar Lampiran ............................................................................................................. Daftar Tabel ..................................................................................................................... Daftar Isi ...........................................................................................................................

i ii iii iv

BAB. I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1. 1. Latar Belakang ................................................................................................................ 1. 2. Landasan Hukum............................................................................................................. 1. 3. Maksud dan Tujuan......................................................................................................... 1. 4. Sistematika Penulisan....................................................................................................

1 1 3 5 5

BAB. II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU ....................................................... 2. 1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD .................... 2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .............................................................................. 2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI SKPD.............................................. 2. 4. Penelahaan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat..........................................

6 6 8 9 11

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .................................. 12 3. 1. Tujuan dan Sasaran ........................................................................................................ 12 3. 2. Program dan Kegiatan....................................................................................................... 13 BAB. IV PENUTUP............................................................................................................

17

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG Restra Bappeda Tahun 2011-2015

Page 4

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) Jl. Salotungo (0484) 21046 Watansoppeng 90811 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR:..050/10/VII/2011 ............................ ...................... TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2011 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabuapten Soppeng Tahun 2011-2015, perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Soppeng Tahun 2011– 2015; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Soppeng. Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang


Page 5

Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025; 8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Page 6

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009

tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025. 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013; 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2009-2029; 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015; MEMUTUSKAN :


Page 7

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2011 - 2015 Pasal 1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut Renstra Bappeda adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2011 sampai dengan 2015. Pasal 2. Renstra Bappeda Tahun 2011-2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini. Pasal 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Watansoppeng Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Juli 2011. KEPALA BAPPEDA KAB. SOPPENG,

Drs. H. ANDI RUSLI RAZAK, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19560705 198301 1021


Page 8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Searah dengan perjalanan reformasi dewasa ini, tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan semakin besar pula. Aspirasi masyarakat ini tidak lepas dari dinamika lingkungan strategis yang semakin kompeks. Keterbukaan menjadi pemicu yang memudahkan masyarakat menerima akses informasi dari kemajuan dan keterbukaan media massa serta semakin terjangkaunya kepemilikan masyarakat terhadap akses teknologi informasi. Akumlasi dari keterbukaan ini berdampak positif terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah

dengan

melakukan

perubahan

yang

terarah,

pada

terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai solusi dari pemenuhan tuntutan tersebut. Salah satu bentuk aktualisasi dari prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik tercermin dari desentralisasi kewenangan atau biasa disebut otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenanangan pemerintah kepada pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan kepada

masyarakat.


Page 9

Titik tolak dari penyelengaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah adalah perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Subtansi yang merupakan muatan dari aturan perundang-undangan tersebut adalah perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional, dimana perencanaan

pembangunan

daerah

harus

berpedoman

pada

perencanaan

pembangunan di atasnya. Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah dibagi atas tiga kelompok yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdimensi 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) berdimensi 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan berakhirnya proses pemilukada Kabupaten Soppeng yang bermuara pada dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Periode 2010-2015, kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahun yang bermuatan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Periode 2010-2015. Maka kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Soppeng untuk menyusun Rencana Strategis (Resntra) yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang dimaksud. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renstra Bappeda. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling


Page 10

mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Renstra Bappeda berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi dan sub fungsi perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahunan.

Renstra Bappeda

sebagai landasan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang berdimensi tahunan.

Adapun proses penyusunan Renstra Bappeda terdiri atas tahapan: (1)

Persiapan Penyusunan Renstra Bappeda; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Bappeda; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD; dan (4) Penetapan Renstra Bappeda. 1.2.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang

berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;


Page 11

6.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;

8.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


Page 12

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025. 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013; 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20092029; 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 20052025; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015


Page 13

1.3.

Maksud dan Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 disusun dengan

maksud: 1.

Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng yang bersifat Strategic Planning .

2.

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011 s.d. 2015 dapat tercapai. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Renstra Bappeda

adalah : 1. Menetapkan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah bidang perencanaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 20011-2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : Bab Pertama Pendahuluan, berisi (1) latar belakang, (2) maksud dan tujuan, (3) dasar hukum penyusunan, dan (4) sistematika penulisan. Bab Kedua Gambaran Pelayanan Bappeda meliputi : (1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD; (2) Sumber Daya Bappeda; (3) Kinerja Pelayanan Bappeda; dan (4) Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda.


Page 14

Bab Ketiga tentang Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda meliputi : (1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda; (2) Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; dan (3) Penentuan isu-isu strategis. Bab Keempat tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan meliputi : (1) Visi dan Misi; (2) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah; (3) Strategi dan Kebijakan . Bab Kelima tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab Keenam tentang Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab ketujuh Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, berisi pedoman transisi dan kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya serta kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh Bappeda.


Page 15

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. 1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal

perencanaan, maka secara rinci Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana dijelaskan pada

Peraturan Bupati

Soppeng Nomor:

28/Per-

Bup/IX/2008 Tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng yang diuraikan berikut ini: 2. 1. 1.

Susunan Organisasi

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat : 1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3.

Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Fisik dan Prasarana 1.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan

2.

Sub Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Ekonomi 1.

Sub Bidang Pertanian

2.

Sub Bidang Prindustrian, Perdagangan dan Investasi.

e. Bidang Sosial Budaya 1.

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

2.

Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum

f. Bidang Penelitian dan Statistik 1.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

2.

Sub Bidang Statistik dan Pelaporan Adapun bagan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Soppeng dalam lampiran

2.1 yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.


Page 16

2. 2. 1.

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

a.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistic serta kesekretariatan badan sesuai dengank kewenangannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas yang dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya,penelitian dan statistik.

2.

Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya,penelitian dan statistik.

3.

Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya,penelitian dan statistik.

4.

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya,penelitian dan statistik.

5.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan Badan.

6.

Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan rincuan tugas sebagai berikut : 1.

Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra badan sesuai dengan visi dan misi daerah ;

2.

Memberikan petunjuk kepada staf tentang konsep umum, rancangan perencanaan pembangunan daerah, dan rancangan perencanaan lainnya;

3.

Mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan meyusun Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD)/rancangan dokumen perencanaan daerah;


Page 17

4.

Mengkoordinasikan

dan

mengkomunikasikan

proses

perencanaan

pembangunan daerah, kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dengan para pimpinan unit kerja; 5.

Mengkoordinasikan konsep-konsep RAPBD khususnya Belanja Pembangnan dan pembahasan hingga pada penetapan menjadi APBD dengan para pimpinan unit kerja;

6.

Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

7.

Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang progran penelitian pembangunan daerah dan melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan;

8.

Mengkoordinasikan konsep hasil penelitian pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;

9.

Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

laporan

hasil-hasil

pembangunan daerah dan memberikan bimbingan pengelolaan administrasi umum atau melakukan pembinaan atas kedisiplinan dan peningkatan kualitas SDM aparat; 10.

Mensinergikan potensi staf untuk dimanfaat secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pertimbangan dan telaahan staf kepada Bupati secara berjenjang, mengenai rencana pembangunan daerah dan perencanaan lainnya;

11.

Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan perlengkapan/peralatan Badan;

12.

Menilai prestasi kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum

dan

kepegawaian,

perencanaan,

pelaporan

dan

keuangan

serta

memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan. Dalam meneyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :


Page 18

1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

4.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;

5.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikab oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan rincian tugas sebagai berikut : 1. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapakan

kebijakan

di

bidang

umum,

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan, perencanaan serta pelaporan; 3. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda; 4. Mengelola

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan

urusan

umum

dan

kepegawaian; 5. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan; 6. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, LKPJ, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan lingkup badan; 8. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 9. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan c. Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah


Page 19

(RKPD)/dokumen perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan. Dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Kepala

Bidang

mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

2.

Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

3.

Penyelenggaran koordinasi perencanaan, pelaksanan dan pengendalian daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,

pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan; 4.

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,

pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan. Rincian tugas dimaksud sebagai berikut : 1.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

2.

Mengkoordinasik

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang,


Page 20

perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan; 3.

Menyelenggarakan

pengkonsultasian

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan; 4.

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

di

bidang

pekerjaan

umum,

penataan

ruang,

Perumahan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan; 5.

Menyusun dan merumuskan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pada bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

6.

Menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan;

7.

Menyusuna dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD dan RPJPD/dokumen perencanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan,,

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika,

pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan 8.

Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah

di

bidang

pekerjaan

umum,

penataan

ruang,

perumahan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan; 9.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan


Page 21

10.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan

11.

Menilai prestasi kerja pada Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

12.

Menginventrisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)/dokumen perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal. Dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Kepala

Bidang


Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

2.

Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan,

perindustrian,

perdagangan,

koperasi

dan

UKM

serta

investasi/penanaman modal; 3.

Penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan,


Page 22

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal; 4.

Penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

5.


Rincian tugas dimaksud sebagai berikut: 1.

Merumusan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan,

perindustrian,

perdagangan,

koperasi

dan

UKM

serta

investasi/penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2.

Mengkoodinasikan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal; 3.

Menyelenggarakan

pengkonsultasian

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal; 4.

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

5.

Menyusun

dan

merumuskan

perencanaan

RPJPD,

RPJMD

dan

RKPD/dokumen perencanaan pada bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan,

perindustrian,

perdagangan,

koperasi

dan

UKM

serta

investasi/penanaman modal;


Page 23

6.

Menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

7.

Menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen perencanaan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

8.

Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

9.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal;

10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi/penanaman modal; 11. Menilai prestasi kerja pada Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 12. Mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemerintah masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. e.Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)/dokumen perencanaan serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi,


Page 24

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah. Dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Kepala

Bidang


Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda

dan

olahraga,

kesehatan,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah; 2.

Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

3.

Penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda

dan

olahraga,

kesehatan,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi,


Penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda

dan

olahraga,

kesehatan,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;


Page 25

5.


Rincian tugas dimaksud sebagai berikut: 1.

Merumusan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

2.

Mengkoodinasikan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda

dan

olahraga,

kesehatan,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi,


Menyelenggarakan

pengkonsultasian

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda

dan

olahraga,

kesehatan,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi,


Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

5.

Menyusun

dan

merumuskan

perencanaan

RPJPD,

RPJMD

dan

RKPD/dokumen perencanaan pada bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi,


Page 26


Menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan

masyarakat

desa,

pemerintahan

umum,

hukum,

kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah; 7.

Menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen perencanaan di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana

dan

pemberdayaan

keluarga

sejahtera,

masyarakat

desa,

kebudayaan pemerintahan

dan

pariwisata,

umum,

hukum,

kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah; 8.

Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;

9.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah;


Page 27

10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah; 11. Menilai prestasi kerja pada Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; 12. Mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemerintah masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. f. Bidang Penelitian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dalam rangka pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, Statistik dan Pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Statistik;

2.

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Statistik;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Statistik;

4.

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta Statistik dan Pelaporan;

5.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas dimaksud sebagai berikut : 1.

Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


Page 28

2.

Menyusun dan merumuskan perencanaan RPJPD dan RPJMD/dokumen perencanaan dalam rangka Penyusunan RKPD/dokumen perencanaan tahunan di bidang Penelitian, dan Statistik;

3.

Menyusun dan merumuskan rencana tahunan di bidang Penelitian, dan Statistik;

4.

Menyusun dan merumuskan RKPD/dokumen perencanaan tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD/dokumen perencanaan di bidang Penelitian dan Statistik;

5.

Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang Penelitian dan Statistik;

6.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Statistik;

7.

Melakukan pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah;

8.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Penelitian dan Statistik;

9.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Statistik;

10.

Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit terkait kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang Penelitian dan Statistik;

11.

Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

12.

Menginventarisir

permasalahan-permasalahan

yang

berhubungan

dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 2. 2.

Sumber Daya SKPD Pada bagian ini diuraikan sumber daya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimilki Bappeda. a. Sumber Daya Manusia Bappeda Sumber daya manusia yang dimiliki Bappeda Kabupaten Soppeng sebanyak 45 orang dengan rincian Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan pada tabel 1 berikut ini :


Page 29

Tabel 2.1. Pangkat, Golongan, dan Tingkat Pendidikan SDM Bappeda Pendidikan No.

Golongan

1 2 3 4 5

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a Total Gol IV 6 III/d 7 III/c 8 III/b 9 III/a Total Gol III 10 II/d 11 II/c 12 II/b 13 II/a Total Gol II 14 I/d 15 I/c 16 I/b 17 I/a Total Gol I Jumlah Persentase

S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

S-2

S-1

D-III

SLTA

SLTP

SD

0 0 1 1 5 7 3 2 3 2

0 0 0 0 0 0 2 0 4 6

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 5 7 6 2 7 9

0

10

12

1

1

0

0

24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 37.78%

0 2 2 5 9 0 0 0 0 0 21 46.67%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.22%

1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 5 11.11%

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2.22%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1 2 3 7 13 0 0 0 1 1 45 100%

Sumber : Data Bappeda 2010, diolah. Dilihat dari sisi SDM Bappeda, nampak pada tabel 1 bahwa golongan III merupakan golongan terbesar yaitu 24 orang, sedangkan dilihat dari sisi pendidikan tergambar bahwa pendidikan Strata 1 atau sarjana menempati urutan tertinggi yaitu 46,67 % disusul kemudian pendidikan strata 2 atau magister sebesar 37,78%. Gambaran SDM ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas kepangkatan dan pendidikan, SDM Bappeda telah memenuhi aspek kecukupan.

Namun demikian,

kualitas SDM Bappeda sebagai tenaga perencana belum signifkan mengingat jenjang pendidikan gelar maupun non gelar masih relatif sedikit bersertifikat sebagai tenaga perencana.


Page 30

b. Sarana dan Prasarana Dilihat dari sisi sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda sebagaimana terlampir pada lampiran 2.2. Dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana belum mampu menunjang mobilitas pegawai Bappeda secara signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jika dibandingkan dengan jumlah Aparat Bappeda dengan

peralatan nampak terlihat adanya kesenjangan. Sebagai gambaran, jumlah kendaraan roda dua tidak sebanding dengan jumlah aparat begitu juga dengan komputer/note book. Ini mengindikasikan bahwa beban kerja yang dihadapi para aparat bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk itu, kedepan dukungan sarana dan prasarana harus terus

ditingkatkan dari segi kuantitas maupun kualitas. 2. 3.

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Bappeda Kab. Soppeng dalam mewujudkan Visi dan Misi

Daerah yang merupakan muatan RPJMD Periode 2005-2010. Guna mewujudkan visi misi daerah tersebut, Bappeda Kabupaten Soppeng menyusun Visi Misi dalam Renstra Bappeda Periode 2005-2010 yaitu “BAPPEDA TERDEPAN DALAM PERENCANAAN”. Visi Bappeda Kabupaten Soppeng mengandung pengertian, Terdepan mengandung arti Bappeda merupakan organisasi terdepan yang proaktif, kreatif dan transparan dalam merintis, mengarahkan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Dalam mewujudkan visi yang akan ditetapkan, maka misi yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Soppeng adalah (1) Menyusun Perencanaan

yang

komprehensif

sebagai

pedoman

dasar

dalam

penyelenggaraan

Pembangunan Daerah; dan (2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparat perencana. Dari visi dan misi tersebut Bappeda Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana dari penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, maka gambaran capaian kinerja kunci pelaksanaan urusan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran 2.3. Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang perencanaan pembangunan daerah relatif cukup baik.

Tiga dokumen utama

perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Walaupun penetapan RPJPD ditargetkan ditetapkan pada 2006 tapi karna persolan teknis RPJPD akhirnya ditetapak pada tahun 2009. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD pada tahun 2007, 2008, dan 2009 juga


Page 31

menunjukkan capaian kinerja yang mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa sudah terdapat singkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan dalam empat tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang akan dituju. Adapun saran yang hendak dituju adalah (1) Terwujudnya sistem perencanaan partisipatif, adaptif yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan (2) Meningkatnya kinerja aparat perencana Pembangunan Daerah.

Adapun kinerja

pencapaian indikator sasaran Terwujudnya sistem perencanaan partisipatif, adaptif yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2. Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Sistem Perencanaan Pertisipatif, Adaptif yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan SASARAN NO 1

URAIAN Terwujudnya sistem perencanaan partisipatif, adaptif yang berwawasan lingkungan dan berkesinamb ungan.

INDIKATOR KINERJA

SATUA N %

TARGE T 100

REALISASI

CAPAIA N

100

100

1

Tersedinaya data dan Indikator Kinerja Pembangunan Kab. Soppeng

2

Terlaksananya Program Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng

%

100

100

100

3

Terlaksananya siklus perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng (Formulasi, Implementasi, dan Monev) dengan pendekatan perencanaan partisipatif Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan Terkoordinasinya perencanaan pembangunan sosial budaya dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah dan derajat kesehatan masyarakat

%

100

100

100

%

100

95

95

%

100

95

95

Terlaksananya perencanaan % pembangunan yang berbasis lingkungan PERSENTASE KINERJA SASARAN

100

95

95

4

5

6

95.83

Sumber: Lakip Bappeda 2010, diolah

Pencapaian Kinerja Sasaran, “Terwujudnya sistem perencanaan partisipatif, adaptif yang berwawasan lingkungan dan berkesinambunga” dilakukan melalui (1) Program Pengembangan Data dan Informasi; (2) Program Pengembangan Kota-Kota Besar dan Menengah (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program


Page 32

Perencanaan Pembangunan Ekonomi; (5) Program Perencanaan Sosial Buday; dan (6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam. Secara keseluruhan capaian kinerja sasarannya menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 95, 83 predikat “sangat berhasil”. Sedangkan indikator Sasaran Meningkatnya kinerja aparat Bappeda Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini. Tabel 2.3. Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparat Bappeda Kabupaten Soppeng SASARAN NO 2.

URAIAN Meningkatnya kinerja aparat perencana Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

7

Meningkatnya etos kerja dan mobilitas Aparatur Bappeda

%

100

100

100

8

Meningkatkanya capaian kinerja kegiatan dan keuangan Bappeda

%

100

100

100

9

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan/program perencanaan karena telah didukung dengan SDM yang memiliki pengetahuan tentang Teknis Perencanaan

%

100

95

95

PERSENTASE KINERJA SASARAN Sumber: Lakip Bappeda 2010, diolah

Pencapaian

Kinerja

Sasaran

“Meningkatnya

98.33

kinerja

aparat

perencana

Pembangunan Daerah” dilakukan melalui Program (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (2) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; (3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara keseluruhan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja aparat perencana Pembangunan Daerah telah menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 98, 33 dengan predikat “sangat berhasil”. Untuk melihat peningkatan kinerja setiap tahunnya, maka instrument yang bisa digunakan adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang akan diperbandingkan antara capaian kinerja sasaran tahun 2007 s.d. 2010, dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini.


Page 33

Tabel. 2.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2007 s.d. 2010 Bappeda Kabupaten Soppeng NO

SASARAN

1

Terwujudnya sistem perencanaan partisipatif, adaptif yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. 2 Meningkatnya kinerja aparat perencana Pembangunan Daerah Sumber: Lakip Bappeda 2010, diolah

2007 (%) 94,44

2008 (%) 89,92

2009 (%) 94,61

2010 (%) 95,83

77,78

90,00

97,66

98,83

Matriks diatas menggambarkan masing-masing kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Soppeng berbeda. Sasaran “Terwujudnya sistem perencanaan partisipatif, adaptif yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan”, setiap tahunnya mengalami perbedaan.

Nampak pada tahun 2010 kinerja sasaran mengalami

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, ini menunjukkan telah terjadi perubahan kinerja yang positif mengingat pada tahun 2010 jumlah dana yang digunakan dalam implementasi setiap program/kegiatan mengalami peningkatan. Sedangkan, sasaran “Peningkatnya kinerja aparat perencana pembangunan daerah” mengalami tren yang positif dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan kinerja.. Hal dibuktikan dari skala capaiannya memperoleh predikat “Sangat Baik”. Jika dilihat dari anggaran yang teralokasi ke Bappeda Kabupaten Soppeng, nampak adanya fluktuasi anggaran. Sangat sulit mengprediksi pagu anggaran Bappeda mengingat alokasi pagu realtif sangat dipengaruhi oleh asumsi pendapatan kabupaten. Proporsi anggaran dapat lihat pada lampiran 2.4.. 2. 4.

Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, bahwa

keterbukaan

telah

mendorong

masyarakat

untuk

berpikir

kritis

terhadap

penyelengaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good gonernance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) memaksa penyelenggara pemerintahan untuk semakin mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi

dalam

seluruh

aspek

penyelenggaraan

pemerintahan

serta

kemasyarakatan. Sikap kritis masyarakat tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan. Selain itu, tantangan yang berat dimana saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin lemah terutama dalam


Page 34

penegakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, penegakan hukum, pelayanan publik dan pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sekaitan dengan gambaran tersebut, Bappeda Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana dari urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban melaksanakan urusan tersebut secara baik sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan good governance dan clean governance. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Soppeng akan diperhadapkan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Sikap kritis masyarakat dalam melihat perencanaan pembangunan akan senantiasa muncul dipermukaan mengingat masyarakat dewasa ini sangat menyadari hak dan kewajiban mereka dalam urusan perencanaan pemangunan. Dinamika musrenbang desa/keluraha sampai musrenbang kabupaten telah memperlihatkan sebuah tatanan baru telah lahir dalam perencanan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif merupakan keniscayaan. Selain hal tersebut, integrasi dan konsistensi serta perubahan peraturan perundang-undangan menjadi tantangan lain yang harus dihadapi dan disiasati. Banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak terintergrasi serta seringnya mengalami perubahan membuat aparat perencana sering kali mengalami kegamangan dan disorientasi. Hal tersebut semakin diperkeruh dengan kompotensi SDM Perencana dilingkup Bappeda maupun SKPD belum memadai. Walaupun sejatinya berpendidikan tinggi namun spesifikasi keilmuan perencanaan belum sepenuhnya terpenuhi. Namun dibalik itu ada peluang yang dapat dipetik manfaatnya, kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan media massa selain menjadi tantangan dapat dimanfaatkan sebagai peluang. Akses kepemilikan teknologi informasi yang maju semakin terjangkau dan murag sehingga akan memudahkan para aparat perencana dalam mencari informasi terkait dengan perencanaan pembangunan. Demikian halnya dengan media massa, sorotan media massa terkait kinerja pemerintah dapat dijadikan sebagai alat monitoring terhadap penyelengaraan pemrintahan. Selain hal tersebut, peluang yang dapat dimanfaatkan adalah munculnya rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut bertanggung jawab (sense of responsibility) masyarakat terhadap pembangunan. Cerminan dari kondisi ini adalah kemampuan masyarakat dalam mengindentifikasi masalah dan menemukan solusinya semakin meningkat sehingga akan memudahkan aparat perencana memformulasi kebijakan


Page 35

yang akan dijadikan alat intervensi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.


Page 36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3. 1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan

strategis berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Bappeda Kab. Soppeng. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab. Soppeng. a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi. b. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Perencana di Tingkat SKPD Masalah lain yang mempengaruhi yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Dareah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik, tepat waktu, dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai. c. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi) Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunana adalah pendekatan partisipatif.

Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal.

Selain itu, partisipasi

masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak


Page 37

pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah. Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya Bappeda Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Bappeda Kab. Soppeng : a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia Bappeda Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai. b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-rogram dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar. c. Sarana dan prasarana Kurang Memadai Dilihat dari segi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda belum mampu mendorong mobilitas kerja Bappeda. Sebagai contoh peralatan komputer hanya tersedia pada sekretariat,

internet sebagai alat

komunikasi yang efektif belum tersedia, dan beberapa kebutuhan sarana dan prasarana lainnya yang belum tersedia.


Page 38

d. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masih Butuh Penataan. Kondisi organisasi Bappeda dilihat dari struktur masih butuh penataan seperti belum masuknya tenaga fungsional di dalam struktur organisasi Bappeda. Dengan ketiadaan tenaga fungsional dalam struktur organsisasi menyebabkan penempatan tenaga fungsional seperti fungsional perencana, peneliti dan widyaswara belum dilaksanakan. Selain itu, pedoman kerja belum tersedia sehingga kecenderungan terjadi improvisasi dalam mengimplmentasikan program/kerja selama ini.

3. 2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dilihat dari Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2011-2015

adalah: ”Terwujudnya Soppeng yang Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius”, maka keterkaitan Visi Kabupaten dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab. Soppeng dapat sangat signifikan.

Bahwa Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius

merupakan elemen penting dari Visi Kabupaten. merupakan

urusan

merencanakan,

Perencanaan pembangunan

mengoptimalkan

implementasi

melalui

pengendalian, evaluasi dan monitoring pembangunan. Artinya pencapaian dari Visi tersebut sangat dipengaruhi oleh perencanaan pebangunan. Sedangkan dilihat dari Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2015 adalah: a. b. c. d. e. f.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat otonomi desa. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis.

maka terkaitan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab. Soppeng tidak dapat dipisahkan dari Keenam misi diatas. Seperti halnya dengan koneksitas antara Visi Kabupaten dengan Tupoksi bappeda, maka keenam Misi Kabupaten merepukan alasan adanya Pemerintah

Kabupaten

Soppeng

sebagai

sebuah

organisasi.

Perencanaan

pembangunan merupakan urusan yang dapat memastikan alasan keberadaannya. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan memastikan pencapaian Misi


Page 39

tersebut. Sehingga perencanaan pembangunan menjadi think tank dalam upaya meraih mimpi dari apa yang ingin dicapai dari Misi tersebut. 3. 3.

Issu-Issu Strategis Yang Mempengaruhi Untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh

maka isu diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) lingkungan strategis yang berpengaruh yakni : a. Pengaruh Lingkungan Srategis Global Transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, penegakan hukum dan kelestarian lingkungan hidup sungguh merupakan issu global dan telah menjadi kebutuhan dalam rangka memenangkan persaingan. Selain perkembangan teknologi informasi, transportasi dan telekomunikasi yang menembus batas-batas negara tanpa rintangan juga perlu disikapi merupakan peluang yang mesti disikapi secara arif melalui perbaikan administrasi publik untuk menghindari terjadinya benturan nilai dalam masyrakarat agar tidak menimbulkan gejolak yang dapat menjadi ancaman. Pengaruh global tidak hanya membuka peluang, juga disertai dengan tantangan yang harus dihadapi. Teknologi informasi yang terbuka sangat susah untuk difilter, daya saing terhadap produk luar negeri dan kualitas SDM masih lemah dibandingkan negara lain merupakan tantangan yang harus disiasati pemerintah daerah untuk mengikuti pengaruh strategis tersebut. b. Pengaruh Lingkungan Srategis Nasional Reformasi Penyelenggaraan Pemerintahan memerlukan kesiapan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan melalui perubahan kebijakan Daerah, demikian pula perkembangan dibidang politik dan ekonomi berpengaruh terhadap dinamika dan perilaku masyarakat di daerah, sehingga perumusan kebijakan harus mampu mengintegrasikan dan mengakomidir tuntutan perubahan.

Pemerintah

daerah dapat menarik peluang dari lingkungan strategis ini. Adanya Komitmen Politik pusat untuk melaksanakan Otonomi Daerah mendorong berkembangnya inisiatif, prakarsa, kreatifitas dan inovasi dalam mengelola potensi Daerah, adanya pengaturan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditetapkan dengan

Undang-Undang

akan

mendorong

peningkatan

pembiayaan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, adanya komitmen yang jelas dari Pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi yang dapat berdampak pada meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih


Page 40

dan akuntabel, dimasukkannya perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Kesemuanya merupakan peluang yang harus ditindaklanjuti secara baik oleh Pemerintah Daerah . Selain peluang terbuka pula tantangan yang haris disikapi seperti Adanya persepsi terhadap Kebijakan Otonomi Daerah sebagai suatu kebebasan penuh yang dapat menghambat pembangunan daerah, adanya kebijakan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga menyebabkan Daerah terdorong untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat membebani masyarakat, belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan Wilayah/Daerah, serta perundang-undangan yang belum bersinergi dengan peraturan yang lain seta seringnya perubahan peraturan merupakan tantnagan tersendiri yang harus disikapi. c. Pengaruh Lingkungan Srategis Daerah Akumulasi perkembangan lingkungan strategis global dan nasional, akan mempengaruhi lingkungan strategis daerah. Hal ini perlu disikapi guna menemukenali akar permasalahan untuk selanjutnya menetapkan arah dan agenda aksi yang tepat untuk mengatasinya. Adanya Visi dan Misi Kabupaten Soppeng yang menjadi arah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Adanya Potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomi menjadi peluang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, Terciptanya stabilitas dan keamanan daerah yang relatif kondusif merupakan kekuatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Merupakan peluang bagi pemrintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Namun demikian terdapat pula tantangan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah seperti tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan dan kesejahteraan memerlukan penanganan yang arif untuk mengurangi dampak sosial, isu ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat dapat melahirkan gejolak yang berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.


Page 41

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. 1.

Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Soppeng Secara konseptual, Visi Kabupaten Soppeng memiliki makna filosofis dan

operasional, sehingga merupakan visi yang membumi, kuat, tegas dan jelas, serta memotivasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengarahkan dan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan Kabupaten Soppeng secara optimal dalam mewujudkan masyarakat Soppeng yang maju, adil dan sejahtera Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Untuk itu, disusun Visi

Bappeda Kabupaten Soppeng dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011 – 2015 yaitu : ”Terwujudnya Soppeng yang Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius”. Berdasarkan pada Visi Kabupaten Soppeng diatas, maka Visi Bappeda Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut :

”Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif dan Responsif Menuju Pembangunan Kabupaten Soppeng Yang Berkualitas” Visi Bappeda Kabupaten Soppeng diatas memiliki makna operasional sehinnga visi ini dapat dibayangkan (imaginable), diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat (desirable), dimungkinkan untuk mewujudkannya (feasible), terpusat pada kondisi tertentu (focused), sangat fleksibel (flexible), dan dapat dikomunikasikan secara menyeluruh (comunicable). Berikut penjelasan Visi Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 : 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :


Page 42

Dalam setiap perencanaan pembangunan dimana proses pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat, hal ini bermakna ada konsesus bersama menuju berubahan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan merupakan bagian dari proses mengidentifikasi masalah dan menggali solusi dari masyarakat sehingga melahirkan rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut bertanggung jawab (sense of responciblity) dari masyarakat. Sangat disadari bahwa yang mengetahui kebutuhan masyarakat adalah masyarakat sendiri. langsung

akan

menghindari

peluang

Pelibatkan masyarakat secara

terjadinya

manipulasi

karena

akan

memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat dan memberi legitimasi perumusan perencanaan. 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif : Proses perencanaan pembangunan yang rensponsif dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk menanggapi lingkungan dan isu strategis yang dinamis. Berbagai isu stretegis tetap menjadi konsen dalam penyusunan perencanaan, dalam artian muatan dari dokumen perencanaan pembangunan tidak lepas dari berbagai isu seperti isu kemiskinan, keadilan, pengangguran, gender, lingkungan, dan sebagainya. Selain itu, responsif diartikan sebagai kemampuan melihat ke bawah (berbasis masyarakat) dan melihat ke atas (terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi).



Pembangunan Yang Berkualitas : Dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif diharapkan akan melahirkan pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan yang dikatakan

berkualitas apabila mampu memenuhi beberapa kriteria, yaitu : a.

Pembangunan daerah berbasis pada potensi dan sumberdaya lokal dan mampu untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal.

b.

Pembangunan

daerah merupakan

bagian

dari upaya

menuju tujuan

pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. c.

Pembangunan daerah tetap pada koridor perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Dalam mewujudkan visi yang akan ditetapkan, maka misi yang diemban oleh

Bappeda Kabupaten Soppeng adalah :


Page 43

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) Aparat Perencana Pembangunan Daerah. 2. Memantapkan

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah. Misi diatas merupakan alasan fundamental dari keberadaan” atau “raison d’être” BappedaKabupaten Soppeng sebagai salah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Misi ini akan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh staf Bappeda dalam menggerakkan roda organisasi. Adapun penjelasn Misi Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 sebagai berikut : 

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) Aparat Perencana Pembangunan Daerah Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan input kunci dalam keberhasilan pelaksanaan setiap proses pembangunan. Kualitas dalam hal ini berkaitan dengan tingkatan pengetahuan dan keterampilan (Kognitif) dan karakter berkaitan dengan mental model yang tercermin dalam sikap dan prilaku berkaitan dengan kejujuran dan kepribadian yang kuat, tidak mudah menyerah dan senantiasa berpikir positif untuk menapak masa depannya (Afektif). SDM Profesional lebih diartikan pada kemampuan para aparat perencana dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diemban sehingga melahirkan dokumen perencanaan yang mampu mewujudkan Visi Misi Kabupaten yang tercermin dalam RPJMD Periode 2011-2015.



Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah : Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Memantapkan mengadung arti bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah harus mampu menjawab tantangan dan mengambil manfaat dari peluang sehingga tujuan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten dapat diwujudkan. Memantapkan dapat juga diartikan bahwa perencanaan pembangunan lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputuasan dan merespon isu-


Page 44

sisu strategis sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dalam koridor pembangunan yang berkualitas menuju Soppeng lebih maju, berdaya saing dan religius. 4. 2.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berangkat dari pemahaman diatas maka untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Bappeda Kabupaten Soppeng menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berikut hubungan Misi, Tujuan, dan sasaran Bappeda Kabupaten Soppeng yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1 Alur Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 NO

MISI

1

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) Aparat Perencana Pembangunan Daerah.

TUJUAN 1

2

Mewujudkan peningkatan kualitas dan forofesionalisme SDM aparat perencana pembangunan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan


SASARAN 1

Terselenggaranya Peningkatan kualiatas dan frofesionalisme SDM aparat perencana pembangunan pembangunan daerah

2

Mewujudkan peningkatan kualitas dan kauntitas sarana dan prasana bagi aparat perencana Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

3

Page 45

2

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah

3

4

Mewujudkan ketersediaan data dan informasi pembangunan berbagai sektor pembangunan Mewujudkan siklus perencanaan pembangunan daerah yang partispatif berbasis kewilayahan dan sektoral

4

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah.

5

Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan

6

Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang patisipatif. Terwujudnya perencanaan pembangunan sektoral Tersedianya dokumen penelitian pengembangan pembangunan daerah

7 5

4. 3.

Mewujudkan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

8

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang

pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Bahwa

perumusan

strategi

membutuhkan

kesatuan

tujuan

untuk

mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Dari gambaran diatas, maka untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan pada sektor perencanaan dalam lima tahun ke depan, maka akan


Page 46

diimplementasikan melalui strategi dan kebijakan pokok. Berikut alur keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tergambarkan pada Tabel. 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Alur Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 SASARAN 1

Terselenggaranya Peningkatan kualiatas dan frofesionalisme SDM aparat perencana pembangunan pembangunan daerah

2

Mewujudkan peningkatan kualitas dan kauntitas sarana dan prasana bagi aparat perencanan

3

STRATEGI

KEBIJAKAN

1

Optimalisasi Sumber Daya : mencakup upaya peningkatan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif, peningkatan kualitas dan kuantita sarana dan prasarana

1

Capacity Buliding SDM Aparat perencana melalui diklat dan sosialisasi orientasi perencanaan serta mengoptimalkan daya dukung sarana dan prasarana

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

2

Mengukur Kinerja Organisasi : mencakup pengukuran kinerja sasaran/program/kegiatan bappeda dan pengelolalaan keunagan sehingga melahirkan laporan tepat waktu

2

Membagun laporan kinerja dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga menghasilkan laporan yang tepat waktu dan dapat dievaluasi

4

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah.

3

3

Menyiapakan data dan informasi pembangunan setiap tahunnya sehingga melahirkan perencanaan pembangunan berbasis data

5

Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan

4

4

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan melalui formulasi, implementasi dan monev

6

Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang patisipatif. Terwujudnya perencanaan pembangunan sektoral Tersedianya dokumen penelitian pengembangan pembangunan daerah

Meningkatkan ketersediaan data pokok daerah dan dokumen kajian potensi daerah : untuk menjadi referensi pengambil kebijakan pembangunan daerah. Membangun Sinergitas Perencanaan: melalui peningkatan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat kerja lintas SKPD Kerjasama penelitian : mengoptimalkan peran pihak ketiga utamanya Universitas dan Lembaga Penelitian yang kompeten

5

Peningkatan dokumen penelitian dan pembangunan tiap tahunnya

7 8

5

Adapun sasaran, indikator sasaran, dan target sasaran dapat dilihat pada lampiran 4.1. yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.


Page 47

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut : Sasaran 1 :

Terselenggaranya Peningkatan Kualiatas Dan Profesionalisme SDM Aparat Perencana Pembangunan Pembangunan Daerah.

xx xx xx xx 06

xx xx xx xx xx

05 05 05 05 20

01 02 03

06 06 06

xx xx xx

20 20 20

01 02 03

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 2 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasana Bagi Aparat Perencana xx xx

xx xx

01 01

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Page 48

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03

Sasaran 3 :

06 07 08 12 14 15 16 18 19 05 07 09 10 22 23 24 26 27 28 29 02 03

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan mesin absensi sidik jari

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

xx

xx

06

xx

xx

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

xx

xx

06

04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah. 06 06

xx xx

15 15

01

06

xx

15

02

06

xx

15

03

06 06 06

xx xx xx

15 15 15

04 05 06

06 06

xx xx

15 15

07 06

Program Pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profile daerah Penyusunan Data Pokok Kabupaten (Penyusunan Peta-Peta Tematik Kecamatan dan Kabupaten) Pengadaan peralatan pengelolaan citra satelit Penyusunan dan pengumpulan data pertanahan

Sasaran 5 : Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan 06

xx

16

Program Kerjasama Pembangunan


Page 49

06 06 06 06 06 06

xx xx xx xx xx xx

16 16 16 16 16 16

01 02 03 04 05 06

06 06 06 06 06 06 06

xx xx xx xx xx xx xx

17 17 17 17 17 17 18

01 03 04 05 06

06

xx

18

01

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst…………………… Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst…………………… Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Monitoring, evaluasi dan pelaporan Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koordinasi perencanaan PPSP Penyusunan rencana induk kecamatan dst……………………

Sasaran 6 : Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang patisipatif. 06

xx

21

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public Penyusunan rancangan RPJPD Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah


Page 50

06 06 06

xx xx xx

21 21 21

14 15 16

Penyusunan KUA-PPAS Asistensi penyusunan RAPBD Evaluasi RPJM

Sasaran 7 : Terwujudnya perencanaan pembangunan sektoral 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23

01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05

Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan tabel input output daerah Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Survei pengembangan potensi tembakau Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst…………………… Program perencanaan sosial budaya Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kajian terhadap angka putus sekolah

Sasaran 8 : Tersedianya dokumen penelitian pengembangan pembangunan daerah 06 06

xx xx

24 24

01

06 06 06

xx xx xx

24 24 24

02 03 04

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

06 06 06 06 06

xx xx xx xx xx

25 25 25 25 25

01 02 03 04

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi kelitbangan daerah

Dalam perjalanannya selama 5 (lima) tahun ke depan, Bappeda telah menyusun Rencana rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 5.1 yang tidak lepas dari dokumen ini.


Page 51

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Soppeng (2015) dapat dicapai. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015, indikator kinerja daerah dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dari ketiga aspek tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda fokus pada pelaksanaan indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi urusan wajib. Urusan wajib dimaksud terdiri atas perencanaan pembangunan dan statistik. Indicator yang direncanakan untuk urusan perencanaan terdiri dari indicator: kesesuaian prioritas pembangunan, urusan Wajib yang diselenggarakan daerah, dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA, dokumen RPJMD yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA, Dokumen RKPD yg ditetapkan dengan PERKADA, Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Indikator kinerja pada urusan statistik adalah: tersedianya buku kabupaten dalam angka, dan buku PDRB Kabupaten. Adapun capaian dari setiap indicator tersebut dapat dilihat pada tebel 6.1. berikut:


Page 52

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian setiap tahun

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

90.91%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

92.31

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Kesesuaian Prioritas Pembangunan

2

Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah

3

Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

4

Dokumen RPJM yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

5

Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Buku Kabupaten dalam angka

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

8

Buku PDRB Kabupaten

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada


Page 53

BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1 Pedoman Transisi Pedoman

transisi

dimaksudkan

untuk

menjembatani

kekosongan

dokumen

perencanaan pembangunan Bappeda pada Tahun 2016, sehingga Rencana Kerja SKPD (Bappeda) Tahun 2016 yang harus segera disusun pada tahun 2015 mempunyai dasar acuan. Program–program pembangunan daerah pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan daerah, maka program pembangunan pada tahun 2016 tetap melanjutkan program–program yang telah dilaksanakan pada tahun–tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Bappeda pada tahun 2016 tetap mengacu pada program-program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen ini. 7.2. Kaidah Pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, program dan Kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Soppeng dalam kerangka sinkronisasi pembangunan daerah. Dengan adanya dokumen Renstra ini, maka ditetapkan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan SKPD jangka menengah (lima tahun) sehingga masih harus dijabarkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan bersifat tahun, yaitu Rencana Kerja (Renja) SKPD. 2. Seluruh stake holder di lingkup bappeda Soppeng berkewajiban menyusun Renja tahun 2011-2015 dengan berpedoman pada Renstra Bappeda Kabupaten Soppeng tahun 2011-2015. Selanjutnya Renja SKPD menjadi pedoman dalam menyusun RKA SKPD. 3. Program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini merupakan program dan kegiatan Bappeda yang bersifat indikatif. Sedangkan rumusan program/kegiatan


Page 54

Bappeda di dalam Renja harus mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. 4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen ini merupakan sasaran dan indikator kinerja kabupaten, Bappeda sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Soppeng berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabarannya dengan semua bidang, mensosialisasikan ke berbagai stakeholder pembangunan, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra ini.


Page 55

Restra Bappeda Tahun Page 1

Recommend Documents