RESTRA DISPENDA

RESTRA DISPENDA 2008-2013

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu perencanaan stratejik untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Memperhatikan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai secara organisatoris telah merumuskan Rencana Stratejik (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2008 – 2013 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen stratejik untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kwalitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Perumusan Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, dimana suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahanperubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Adapun manfaat Renstra yaitu : 1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 1


2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. 3. Perencanaan

Strategik

memungkinkan

organisasi

untuk

memberikan

komitman pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan). 4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. 5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan

yang

perlu

diselenggarakan

harus

disesuaikan

dengan

kebutuhan masyarakat. 6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja

sehingga

mendorong

proses

pengambilan

keputusan

dalarn

pencapaian tujuan organisasi. 2. Tujuan Tujuan Renstra yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Renstra

merupakan

target

kwalitatif

organisasi,

sehingga

pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju. C. LANDASAN HUKUM Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Landasan hukum yang menjadi dasar adalah : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2


4. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125)

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerahbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3


15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4601); 18.Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 09); 19.Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 02); D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG LAIN Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2011 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Sinjai maupun RTRW Kabupaten Sinjai, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya,

untuk

setiap

tahunnya

selama

periode

perencanaan

akan

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Keberadaan RKPD Kabupaten Sinjai tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama di dalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif

dalam

rangka

mengoptimalkan

pelayanan

masyarakat

yang

menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja SKPD)

yang

menjadi

pertimbangan

penyusunan

RKPD

(Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstrada) untuk 4


periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja SKPD. Sedangkan kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Sinjai kedalam RKPD untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sinjai. Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada Renja SKPD. Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu pada RKP Nasional (Rencana Kerja Pemerintah). Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa RAPBD mengacu dan terhubung dengan RAPBN. E. POLA PIKIR RENSTRA Dalam rangka memenuhi tuntutan Reformasi dan tuntutan masyarakat yang makin berkembang, maka Pemerintah perlu membuat langkah awal untuk melaksanakan mandat. Untuk melaksanakan mandat, sangat diperlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan / kendala yang ada untuk masa datang. Dengan menyusun Perencanaan Strategik yang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diharapkan Instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Visi dan Misi dimaksud. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara F. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di Undangundang Nomor 25 Tahun 2004, yakni: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan serta Program-program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan

secara

partisipatif,

sinergi

dan

berkelanjutan

oleh

seluruh

komponen stakeholders Kabupaten Sinjai. Sistematika Pelaporan rencana strategis ini adalah sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan

5


Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan, Proses Penyusunan Rencana Strategis. Bab II. Tugas dan Fungsi Bab ini menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Sinjai dibagi berdasarkan bagiannya. Tupoksi ini akan digunakan sebagai landasan di dalam menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan setiap unit kerja. Bab III. Gambaran Umum Pada bagian ini menjabarkan tentang kondisi umum masa kini yang mencakup

analisa

kendala-kendala

baik

dalam

upaya

peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten. Sinjai maupun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pada bagian ini juga diuraikan mengenai statistik target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah serta sektor yang menjadi andalan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Statistik ini dibuat menggunakan statistik sektoral dan merupakan proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan, sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang. Bab IV. Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Bab ini menjabarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Sinjai serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan strategis dan kebijakan, target yang berkorelasi dengan tujuan strategis dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Bab ini menjabarkan rencana program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD serta program dan kegiatan lintas SKPD. Bab VI. Penutup Bab ini berisi lampiran-lampiran.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6


Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. A. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas 2. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh : a. Subag Umum dan Kepegawaian b. Subag Keuangan c. Subag Program 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Evaluasi Pengembangan, Pengendalian dan Pendapatan yang terdiri dari : -

Seksi Analisis dan Pengembangan

-

Seksi Evaluasi Pendapatan

-

Seksi Pengendalian dan Pengawasan

b. Bidang Pajak daerah yang terdiri dari : -

Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

-

Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Daerah

-

Seksi Pendataan Pajak Daerah

c. Bidang Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-Lain yang terdiri dari : -

Seksi Pendataan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain

-

Seksi Penagihan dan Pelaporan Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain

-

Seksi penetapan dan penyelesaian keberatan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain

d. Bidang PBB dan Bagi Hasil yang terdiri dari :

4.

-

Seksi PBB

-

Seksi Bagi Hasil

Unit Pelaksana Tehnis Dinas terdiri dari a. UPTD Pasar b. UPTD TPI Lappa

7


B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGAKAPAN Tabel. 1 DATA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI BERDASARKAN GOLONGAN NO 1 2 3 4

Golongan Golongan Golongan Golongan Jumlah

GOLONGAN IV III II I

JUMLAH 1 37 29 67

KET

Tabel. 2 DATA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SINJAI BERDASARKAN PENDIDIKAN NO 1 2 3 4 5 6 7

PENDIDIKAN Pasca Sarjana Sarjana S.1 Diploma III Diploma II SLTA SLTP SD Jumlah Tabel. 3

JUMLAH 5 38 4 20 67

KET

DATA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SINJAI NO 1 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

NAMA Drs. LUKMAN H. ARSAL,M.SI Nip. 19540929 198108 1 001 Drs. BAHTIAR Nip. 19661220 199312 1 003 MUH. YUNUS, Sos Nip. 19591231 198603 1 205 JUNAID Nip. 19560505 198101 1 014 M. ARFIN Nip. 19641231 198603 1 208 ABDUL RIVAI S.Pd MH Nip. 19610303 198603 1 017 Drs. AHMAD YUSUF Nip. 19620520 200604 1 008 NURHAEDAH NUR,S.SOS Nip. 19721225 199203 2 006 A. ISWADI, SE,MM Nip. 19781011 200312 1 005 ANWAR, S.Sos Nip. 19691230 200701 1 023 AMRAN, SE Nip. 19730406 200701 1 021 MULIYATI,SE Nip. 19760310 200701 2 021 WARTAWATI, SE Nip. 19731210 200701 2 013 SAHARDI, S.Sos Nip. 19700501 200701 1 025 ASKARI RAHMAN

GOL.

NO

IV.C

2.

III.d

4.

III.d

6.

III.d

8.

III.c

10.

III.c

12.

III.b

14.

III.b

16.

III.b

18.

III.b

20.

III.b

22.

III.b

24.

III.a

26.

III.a

28.

III.a

30.

NAMA ASDAR A. DARMAWAN SH, MH Nip. 19761114 200003 1 002 MUHAMMAD YUSUF A, SE Nip. 19601231 198603 1 230 SALAHUDDIN, S.Pd Nip. 19651231 19861 1 033 NAJAMUDDIN,BA Nip. 19591231 198103 1 124 Hj. MULIATI Nip. 19591231 198609 2 003 M. ADNAN MAPPIREWA, SE Nip. 19740605 200312 1 011 Muh. YUSUF, SE Nip. 19630730 200604 1 005 SYAIFULLAH, SE Nip.197505 200604 1 005 ABD. WAHID LATIEF, SE Nip. 190730311 200701 1 019 A. RIFAI ASIS, S.Sos Nip. 19690623 200701 1 015 A. BAHARUDDIN, S.Sos Nip. 19711127 200701 1 016 A. OCTAVE AMIR, S.Sos Nip. 19770808 200701 1 020 MUH. ASNAL ARIFIN Nip. 19740616 200701 1 019 A. DANIAL Nip. 19690430 200701 1 017 SOFWAN SABIRIN, S.Sos

GOL. III.d III.d III.d III.d III.c III.b III.b III.b III.b III.b III.b III.b III.a III.a III.a

8


31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 51. 53. 55. 57. 59. 61. 63. 65. 67.

Nip. 19680909 199303 1 012 A. MAPPANGANRO, SE Nip. 19790713 201001 1 009 FADLI, SE Nip. 19830405 200801 1 020 A.PUTRIYANI LANGGARA, SE NIP. 19760424 201001 2 008 AFRYANTI, SE Nip. 19860929 201101 2 014 UMMI HANDAYANI, A. Md Nip. 19860626 201001 2 045 YULIANA ABUBAKAR, S.Ag Nip. 19730128 200701 2 005 SUKMAWATI M Nip. 19770127 200701 2 014 MULIATI Nip. 19720527 200701 2 015 MUH. AMIR. A Nip. 19720307 200701 1 018 ABDULLAH Nip. 19670307 200701 1 022 HARRANG Nip. 19720627 200701 1 022 AHMADONG Nip. 19750622 200701 1 015 HAERUDDIN Nip. 19720617 200701 1 022 RAFIDAH. M Nip. 19770606 200801 2 020 ILHAM Nip. 19660302 200901 1 003 AKBAR NASIR Nip. 19690517 200604 1 008 PALEWAI Nip. 19720521 200901 1 002 MUTMAINNAH R, S.Sos Nip. 19860720 201001 2 001 ABD. HAFID Nip. 19710301 200701 1 024

III.a

32.

III.a

34.

III.a

36.

III.a

38.

II.c

40.

II.b

42.

II.b

44.

II.b

46.

II.b

48.

II.b

50.

II.b

52.

II.b

54.

II.b

56.

II.a

58.

II.a

60.

II.a

62.

II.a

64.

II.a

66.

Nip. 19790609 201001 1 007 MAPPABENTENG, S.Ip Nip. 19770116 200801 1 006 A. BASO MANGUNRAWA, SE Nip. 19860718 201001 1 017 Hj. HASRIAH, S.Ip Nip. 19790723 201101 2 005 SALAMAD, SE Nip. 19841231 201101 1 013 HISMA ISMAIL, A.Md Nip. 19750618 201101 2 003 SUKMAWATI HM Nip. 19710914 200701 2 012 DADANG SAIFUDDIN Nip. 19730930 200701 1 011 NURRIDAWATI Nip. 19750508 200701 2 020 HARSAN Nip. 19760501 200701 1 012 ISHAK Nip. 19851202 200701 1 005 ABU BAKAR Nip. 19650515 200604 1 011 DIRMAN Nip. 19741110 200701 1 023 BAUZA Nip. 19670313 200701 1 037 SARIFUDDIN Nip. 19741119 200901 1 002 SARIFUDDIN Nip. 19720512 200701 1 030 AKBAR Nip. 19721231 200801 1 060 MUH. DARWIS Nip. 19631231 200604 1 090 HASANUDDIN Nip. 19700712 201001 1 002

III.a III.a III.a III.a II.c II.b II.b II.b II.b II.b II.b II.b II.b II.a II.a II.a II.a`` II.a

II.a

C. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas sebagai berikut : KEPALA DINAS Kepala

Dinas

Pendapatan

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; 2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian; 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan; 4. Penyelenggaraan

kegiatan

teknis

operasional

yang

meliputi

bidang

pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; 9


5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; 6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 7. Pelaksanaan

koordinasi

dengan

unsur

terkait

lainnya

dalam

setiap

penyelenggaraan kegiatan dinas; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendapatan membawahi : a. Sekretaris, b. Bidang Evaluasi Pengembangan, Pengendalian dan Pendapatan c. Bidang Pajak Daerah, d. Bidang Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-Lain e. Bidang PBB dan Penerimaan Lain-Lain, A. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi, koordinasi dan

pembinaan,

pengendalian

dalam

urusan

ketatausahaan,

keuangan,

pembinaan organisasi dan tata laksana dan urusan umum dan kepegawaian serta mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit-unit kerja di Dinas Pendapatan Daerah Sinjai. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program pengeloalaan keuangan; b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit-unit kerja.; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; e. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat; f. Pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan dinas; g. Pelaksanaan analisis pendapatan daerah;

dan

pengendalian

pelaksanaan

program

h. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program pendapatan daerah serta penetapan rencana strategis; i.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;

j.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian;. A.1 Sub Bagian Program Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program; 10


b. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek serta penetapan rencana strategis;

d. Melaksanakan

penyusunan

rencana

operasional

kegiatan

kegiatan

penyiapan

beserta

kebutuhan anggaran

e. Memimpin

dan

mengkoordinasikan

bahan

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

f. Memimpin dan betanggungjawab atas penyiapan bahan penyusunan Rencana

Kerja

Anggaran

Perubahan

dan

Dokumen

Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD)

g. Melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek;

h. Menyusun rencana program penyediaan / perbaikan sarana dan prasarana jasa pelayanan masyarakat dalam peningkatan pendapatan daerah

i. Bertanggungjawab atas penyiapan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

j. Mengkoordinasikan dan bertaggungjawab atas penyusunan Penetapan Kinerja dan Evaluasi Kinerja SKPD

k. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas kegiatan penyusunan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Pendapatan Daerah

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

A.2 Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan mencari serta menginventarisir Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan bidang keuangan Dinas;

b. Menyiapkan usulan anggaran Dinas; c. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

penatausahaan

dan

pengelolaan

keuangan dan pembukuan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

11


d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian

tuntutan

ganti

rugi

serta

biaya-biaya

lain

sebagai

pengeluaran Dinas;

e. Melakukan

pembinaan

kepada

Bendaharawan

Pengeluaran

dan

Penerimaan SKPD Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. A.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : b. Melaksanakan tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan; c. Melaksanakan

urusan

rumah

tangga,

protokol

dan

hubungan

masyarakat; d. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain; e. Menginventarisir kebutuhan benda-benda berharga unit-unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD); f. Melaksanakan

pengadaan,

penyimpanan

dan

pencatatan

serta

penyaluran barang-barang kebutuhan/benda berharga kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD); g. Melakukan pencatatan barang Inventaris Dinas; h. Menghimpun dan mengolah data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Kepegawaian; i.

Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;

j.

Menyelenggarakan

Tata

pengumpulan

pegawai,

data

Usaha

Kepegawaian

usulan-usulan

yang

kenaikan

meliputi gaji

:

berkala,

kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai; k. Menyusun administrasi dan tata usaha kepegawaian baik pengangkatan CPNS, pengusulan pemberian penghargaan tanda jasa PNS berprestasi, pemberian cuti dan format penilaian kinerja pegawai l.

Menyusun formasi dan perencanaan pegawai;

m. Melaksanakan pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; 12


n. Mengatur pemakaian dan pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor lainnya. o. Melakukan pembinaan kepada Bendaharawan/Pemegang Barang p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

B. Bidang Evaluasi Pengembangan, Pengendalian dan Pendapatan Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah meliputi evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah oleh para SKPD Pengelola dan melakukan pelaporan berkala atas pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah

serta

melaksanakan

pengembangan

pengkajian

sumber-sumber

dan

pendapatan

perumusan dan

kebijakan

perbaikan

sistem

pengelolaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku; e. Menyusun

langkah

teknis

operasional

dibidang

tugasnya

sesuai

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13


g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; i.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

j.

Memimpin

pelaksanaan

Evaluasi

Pengembangan

dan

Pengendalian

Pendapatan; k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; l.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam

pelaksanaan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Bidang

Evaluasi

Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah. b. Seksi Pengawasan dan Penertiban Pendapatan Daerah. c. Seksi Analisis Pengembangan Pendapatan Daerah. B.1 Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 14


f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendapatan

daerah

dan

menyiapkan

bahan

petunjuk

pemecahan

permasalahannya; g. Melakukan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dalam bentuk rekpitulasi hasil penagihan jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil; h. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga secara bulanan, triwulan, dan tahunan ; i.

Melakukan pembukuan dan pelaporan

mengenai tunggakan pajak

daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); j.

Melakukan pencatatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas;

k. Melakukan pencatatan pembukuan dan pelaporan dengan menggunakan jenis blangko / kartu / benda berharga lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku; l.

Menyiapkan bahan laporan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah secara berkala setiap bulan setiap 10 (sepuluh hari) sebagai bahan evaluasi

m. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala dengan seluruh SKPD / Instansi / Unit Kerja pengelola pendapatan daerah n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan B2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Pendapatan Daerah Seksi Pengawasan dan Penertiban Pendapatan Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15


d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. Mengkoordinasikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan seluruh SKPD / Instansi / Unit Kerja Pengelola PAD sebagai bentuk pengendalian; g. Mengkaji dan Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan

pengelolaan

pendapatan

asli

daerah

serta

kemungkinan

solusinya; h. Melaksanakan

sosialisasi

kepada

masyaralat

berkaitan

dengan

pengelolaan pendapatan daerah; i.

Melaksanakan kerjasama dengan SKPD / Instansi / Unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan penertiban pengelolaan pendapatan daerah;

j.

Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban;

k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; l.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian

B3. Seksi Analisis Pengembangan Pendapatan Daerah Seksi Analisis Pengembangan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 16


f. Menyiapkan data dalam rangka penyusunan rencana naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah; g. Menyusun rencana besarnya rencana pendapatan daerah setiap tahun anggaran; h. Melakukan pembinaan teknis operasional pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja dalam mengelola dan merumuskan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dengan SKPD / unit kerja pengelola pendapatan daerah; i.

Melaksanakan kerjasama dengan SKPD / unit kerja pengelola dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber pendapatan daerah secara optimal;

j.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain di Pemerintah Kabupaten jika berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah;


Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

C. BIDANG PAJAK DAERAH Dalam Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi perencanaan operasional, pengendalian dan evaluasi kegiatan pajak daerah meliputi, pendataan, penetapan,

penagihan

dan

pelaporan

pajak

daerah

serta

fasilitasi

penyelesaian keberatan bidang Pajak Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku; 17


e. Menyusun

langkah

teknis

operasional

dibidang

tugasnya

sesuai

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; i.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbanganmenilai peningkatan karier bawahan

j.

Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan Pajak Daerah;



Dalam melaksanakan tugasnya bidang pajak daerah dibantu oleh : 1. Seksi Pendataan Pajak Daerah 2. Seksi Penetapan Pajak dan Fasilitasi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan

C.1 Seksi Pendataan Pajak Daerah Seksi Pendataan Pajak Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

18


a. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; c. Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan khusus pajak daerah d. Melakukan pemutakhiran basis data potensi pajak daerah secara berkala e. Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah f. Mencari, menghimpun dan mengolah data objek Wajib Pajak Daerah g. Membuat dan memelihara daftar induk Wajib Pajak Daerah h. Menyiapkan bahan formulir sebagai pedoman dan petunjuk pengisian pendaftaran Wajib Pajak i.

Melakukan pendisitribusian, pengadministrasian dan pelaporan atas pendaftaran Objek dan Wajib Pajak Daerah

j.

Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

k. Melakukan penyimpanan arsip yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak. l.

Melaksanakan pembinaan pajak daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah;

C.2 Seksi Penetapan Pajak dan Fasilitasi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Seksi Penetapan Pajak dan Fasilitasi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

19


c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. Melakukan penghitungan dan penetapan pajak daerah baik penetapan secara jabatan maupun penetapan tambahan g. Melakukan

perhitungan

jumlah

angsuran

wajib

pajak

yang

telah

ditetapkan h. Menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta sistem pembayaran/angsurannya i.

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pajak daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.

j.

Memfasilitasi pengajuan keberatan dan banding di bidang pajak daerah sesuai batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan keputusan menerima atau menolak keberatan serta menyiapkan penyelesaian permohonan banding l.

Mensosialisasikan produk peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya mengenai pajak daerah kepada masyarakat

m. Melakukan monitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran termasuk tunggakan Wajib Pajak serta pemberian sanksi (denda) sesuai ketentuan berlaku n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

C.3 Seksi Penagihan dan Pelaporan Seksi Penagihan dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20


b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. Melakukan penagihan pajak daerah terutang

berdasarkan Ketentuan

yang berlaku g. Menyiapkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada petugas kolektor h. Menyusun pelaporan penerimaan pajak daerah i.

Melakukan pembinaan kepada para kolektor pajak daerah

j.

Mengkoordinsikan kegiatan penagihan dan pelaporan pajak daerah dengan SKPD / Instansi / unit kerja pengelola pajak daerah untuk kelancaran pengelolaan

k. Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah l.

Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah

m. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemungutan dan penyetoran

pajak

daerah

sesuai

target

yang

ditetapkan

dan

permasalahan yang ditemui di lapangan n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

D. BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian

tugas

Dinas

Pendapatan

Daerah

meliputi

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain meliputi, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain serta 21


Fasilitasi Penyeselaian Keberatan bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk


langkah

teknis

operasional

dibidang

tugasnya

sesuai

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; i.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan

j.

Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengelolaan

Retribusi

Daerah dan Penerimaan Lain-Lain; k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; l.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 22


Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pajak Daerah dibantu oleh 3 (tiga) seksi yakni 1. Seksi Pendataan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain 2. Seksi Penetapan dan Fasilitasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan Retribusi Daerah dan Penerimaan LainLain D.1. Seksi Pendataan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain Seksi Pendataan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. Melakukan penyusunan data potensi retribusi daerah dan Penerimaan Lain-Lain sebagai dasar perencanaan penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain g. Mencari, menghimpun dan mengolah data objek Wajib Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain h. Melakukan pemutakhiran basis data potensi Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain secara berkala i.

Melakukan

uji

petik

terhadap

pengelolaan

Retribusi

Daerah

dan

Penerimaan Lain-Lain j.

Membuat dan memelihara daftar induk Wajib Retribusi Daerah

k. Menyiapkan bahan formulir sebagai pedoman dan petunjuk pengisian pendaftaran Wajib Retribusi l.

Melakukan pendisitribusian, pengadministrasian dan pelaporan atas pendaftaran Objek dan Wajib Retribusi Daerah 23


m. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) n. Melakukan penyimpanan arsip yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran Wajib Retribusi. o. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pendataan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain; p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain. D.2. Seksi Penetapan dan Fasilitasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain Seksi Penetapan dan Fasilitasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. Melakukan penghitungan dan penetapan retribusi daerah baik penetapan secara jabatan maupun penetapan tambahan g. Melakukan

perhitungan

jumlah

angsuran

wajib

pajak

yang

telah

ditetapkan h. Menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta sistem pembayaran/angsurannya i.

Menginventarisir

permasalahan

yang

berhubungan

dengan

bidang

retribusi daerah dan PLL serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya. j.

Memfasilitasi pengajuan keberatan dan banding di bidang retribusi daerah sesuai batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan keputusan menerima atau menolak keberatan serta menyiapkan penyelesaian permohonan banding 24


l.

Mensosialisasikan produk peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya mengenai retribusi daerah dan PLL kepada masyarakat

m. Melakukan monitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran termasuk tunggakan Wajib Retribusi serta pemberian sanksi (denda) sesuai ketentuan berlaku n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.

D.3. Seksi Penagihan dan Pelaporan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain Seksi Penagihan dan Pelaporan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. Melakukan

penagihan

retribusi

daerah

dan

penerimaan

lain-lain

berdasarkan Ketentuan yang berlaku g. Menyiapkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada petugas kolektor h. Menyusun pelaporan penerimaan retribusi daerah dan penerimaan lainlain i.

Melakukan pembinaan kepada para kolektor retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. 25


j.

Mengkoordinsikan kegiatan penagihan dan pelaporan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain dengan SKPD / Instansi / unit kerja pengelola retribusi daerah untuk kelancaran pengelolaannya

k. Melakukan penatausahaan penerimaan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain l.

Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang retribusi daerah dan penerimaan lain-lain

m. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai target yang ditetapkan dan permasalahan yang ditemui di lapangan n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain E. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BAGI HASIL Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan serta melaksanakan perencanaan penerimaan dan pengkoordinasian potensi penerimaan Bagi Hasil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk


langkah

teknis

operasional

dibidang

tugasnya

sesuai

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

26


f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; i.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan

j.

Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil;



Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang PBB dan Bagi hasil dibantu oleh : 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan 2. Seksi Bagi Hasil E.1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan Seksi Pajak Bumi dan Bangunan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. Melakukan penginventarisasian data induk objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai; 27


g. Melakukan pemeliharaan basis data induk PBB; h. Melakukan penilaian dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sinjai; i.

Menyiapkan blangko formulir pengisian data objek dan subjek baru PBB dan mutasi PBB kepada wajib pajak

j.

Menyiapkan blangko Daftar Setoran Harian (DST) kepada Kepala Desa / Lurah untuk penyetoran PBB;

k. Menginventarisir permasalahan objek dan subjek PBB dilapangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahannya; l.

Menginventarisir tunggakan PBB dari wajib pajak dan langkah-langkah pelunasannya;

m. Mengadakan

penyuluhan

kepada

masyarakat

tentang

sistem

dan

prosedur PBB dengan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak; n. Menyusun rencana target penerimaan PBB (pokok

ketetapan) setiap

Desa / Kelurahan setiap tahun; o. Mengadakan monitoring dan pengawasan terhadap pemungutan PBB oleh Kepala Desa / Lurah sebagai kolektor dengan bekerjasama dengan Kecamatan untuk mengoptimalkan pengelolaannya p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan Bagi Hasil; E.2. Seksi Bagi Hasil Seksi Bagi Hasil, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang

tugasnya

untuk

bahan

koordinasi

intern

Bidang

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya gar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. Mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyusun rencana penerimaan bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak; 28


g. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pendataan potensi pajak negara yang dibagihasilkan bersama Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatan potensi penerimaan Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten Sinjai; h. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan upaya dengan instansi / unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, dalam upaya meningkatkan bagi hasil bukan pajak; i.

Melakukan koordinasi, konsultasi dengan pemerintah propinsi dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah propinsi;

j.

Menyusun rencana penerimaan bagi hasil kabupaten sinjai setiap tahun sebagai bahan penyusunan APBD

k. Mencatat dan membukukan hasil penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebagai bahan laporan l.

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bagi Hasil.

HAL – HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kab. Sinjai untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi

oleh

lingkungan

strategis

sebagai

faktor-faktor

penentu

keberhasilan (critical success factors). Untuk dapat mengidentifikasikan faktorfaktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa

jauh

misi

Dinas

Pendapatan

Daerah

(DISPENDA)

Kab.

Sinjai

dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh

intern

dan

ekstern

organisasi,

maka

untuk

dapat

mencapai

keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi

organisasi.

seperti

Sebaliknya

kelemahan

faktor-faktor

(weakness)

dan

yang

ancaman

menghambat (threat)

dapat

diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kab. Sinjai telah berusaha dan berhasil untuk merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) yang mencakup : 1. Peningkatan system dan prosedur serta tata kerja pengelolaan yang berorientasi kepada upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik serta mengupayakan pemenuhan prinsip good and clean government terutama prinsip transparansi, akuntabilitas dan penegakan hokum

29


2. Peningkatan kerjasama dengan SKPD serta unit-unit kerja yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi penegelolaan 3. Mengoptimalkan sector penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sesuai ketentuan dan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan 4. Mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dan retribusi daerah melalui upaya sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait 5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Dinas Pendapatan untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan tekhnis;

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SINJAI A. KONDISI UMUM MASA KINI Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah

Kab.

Sinjai

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah Kab. Sinjai. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan

penyelenggaraan

pelayanan

prima

perencanaan

strategis.

perumusan

perencanaan

Dengan

melalui

perumusan

strategis

yang

dikonfirmasikan kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan lain-lain daerah yang syah. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 30


Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan

atau

pendapatan

daerah.

Sebagai

proses

terealisasinya

penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerah. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Sinjai adalah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C 7. Pajak Air Tanah 8. Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jenis Retribusi yang pemungutannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai : 1. Retribusi Pelayanan Pasar 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Sewa tanah bangunan dan sewa rumah dinas) 3. Retribusi Pasar grosir dan pertokoan 4. Retribusi Tempat Pelelangan Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -

Sumbangan Pihak Ketiga (Telkom, Roda Dua, SKPH, MCK)

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Dinas Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Dinas Pendapatan Daerah merupakan Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam

hal

mengoptimalkan

dan

menghindari

adanya

penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut : Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi 31


Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kab Sinjai (Bank Sulselbar Cabang Sinjai). Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati cq. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai. Adapun Peraturan Daerah Kab. Sinjai yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah : 1. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 2. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 3. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Hotel 5. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2010 Tentang Pajak Restoran 6. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 7. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah 8. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Hiburan 9. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame 10.Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan 11.Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Mineral bukan logam dan batuan 12.Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 13.Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan 14.Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pergantian biaya cetak KTP dan Akte Kelahiran 15.Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir tepi jalan umum 16.Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 17.Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 18.Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 19.Peraturan

Daerah

nomor

14

tahun

2012

tentang

Retribusi

Pasar

grosir/pertokoan 20.Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal 21.Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 22.Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 32


23.Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 24.Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 25.Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan 26.Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek 27.Peraturan Daerah nomor 23 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD sebagai berikut:  Melaksanakan pemutakhiran data potensi terhadap subjek dan objek pajak dan Retribusi daerah;  Melakukan

optimalisasi

penagihan

yang

didahului

kegiatan-kegiatan

pengendalian seperti ujipetik potensi  Melakukan

penyuluhan

dan

sosialisasi

dalam

upaya

meningkatkan

kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi;  Mencari dan menggali sumber-sumber potensi penerimaan yang berupa retribusi baru bekerjasama dengan kalangan akademis (pihak ketiga),  Dalam hal menggali sumber keuangan sendiri, dilakukan pendekatan dengan instansi vertikal guna mengambil/mengalihkan penerimaan yang selama ini merupakan penerimaan pusat menjadi penerimaan daerah.  Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah Propinsi serta instansi lain dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan dan bagi hasil Pemerintah Daerah Kab. Sinjai menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut

maka

peranan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kab.

Sinjai

sangat

menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

tersebut

dalam

jangka

panjang

diharapkan

mampu

membiayai

pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kab. Sinjai. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan PAD maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya. Permasalahan yang mendasar yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai dalam upaya peningkatan PAD adalah sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kab. Sinjai, 33


2. Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku 3. Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah, 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, 5. Terbatasnya kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah, 6. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Sedangkan didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya , masalah yang dihadapi adalah : a.

Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Programer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.

b.

Belum sempurnanya Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah.

c.

Dari sektor Dana Perimbangan, adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak juga mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada

kebijakan

pemerintah

pusat

dalam

pengalokasian

dana

perimbangan ke propinsi dan kabupaten / kota seluruh Indonesia termasuk Kab. Sinjai, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU ) maupun Dana Alokasi Khusus ( DAK ). Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan SDM atau aparatur, sarana dan prasarana serta faktor-faktor lainnya dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi. Dengan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan Dinas Pendapatan Daerah dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga kelemahan-kelemahan, kendala-kendala dan ancamanancaman yang dihadapi dapat teratasi. B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Mengingat peranan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai semakin strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karenanya diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling tehnis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai, yang dituangkan dalam Perencanaan 34


Program Umum Tahunan (Repeta), Jangka Menengah dan Jangka Panjang dalam bentuk Rencana Strategis, yang diharapkan makin meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsi dibidang Penerimaan pendapatan daerah. Kondisi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai yang diharapkan adalah yang mampu menggali atau memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali, sehingga mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah sebanding dengan makin besarnya kegiatan pembangunan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen

yang

cukup

penting

peranannya

baik

untuk

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan

pembiayaan

maka pendapatan

daerah

masih

merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kab. Sinjai. Untuk itu agar PAD juga dapat menjadi andalan bagi Pemerintah Daerah Kab. Sinjai untuk lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD yaitu melalui langkah-langkah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip (1) tidak memberatkan masyarakat, dan pengusaha terutama usaha kecil menengah, (2) tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam dan (3) penerapan tarif progresif dan proporsional. Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Sinjai juga harus memiliki personal mastery (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan

membangun

visi

bersama

(building

shared

vision)

serta

kemampuan membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan di lingkungan stratejik yang dihadapi. Dalam upaya

menjawab

permasalahan-permasalah

atau

kendala-kendala

yang

dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai dari tahun ke tahun, salah satu syarat yang perlu terus dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk membangun birokrasi yang potensial, yang bersedia ikut serta dan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; transparan dan tidak memihak pada satu golongan tertentu. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, hal-hal yang merupakan faktorfaktor kunci keberhasilan, yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan, agar Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah, adalah sebagai berikut :  Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat / Wajib Pajak secara continue baik

melalui

Media

cetak

ataupun

media

elektronik

tentang

arti

pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai 35


 .Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan Daerah yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.  Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.  Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah.  .Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.  Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.  Meningkatkan

kemampuan

profesionalisme

SDM

aparatur

(melalui

rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat dan bimbingan tehnis Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai didalam melaksanaan tugas dan fungsi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah – langkah :  Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (Fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base Potensi yang

dapat

dipercaya/akurat

dan

dapat

dijadikan

pedoman

dalam

menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.  Perlu Konsistensi dalam pelaksanaan

Sisdur Pemungutan

Pajak dan

Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme Pemungatan yang berpedoman kepada Sistim manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah.  Perlu melakukan Optimalisasi Penenerimaan Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga, secara kontinue guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah.

BAB IV VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. VISI, MISI DAN NILAI ORGANISASI a. Pernyataan Visi Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. 36


Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Visi : Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, melalui sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan prima dengan ditunjang aparatur yang profesional dan bertanggungjawab Misi :

1. Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pendapatan Daerah 2. Melaksanakan Kegiatan pemungutan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, transparan dan pelayanan prima.

3. Peningkatan

koordinasi

dengan

instansi

lain

dalam

perencanaan,

pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah. 4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pemungutan pendapatan daerah. Tujuan : Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di bidang pendapatan daerah. 2. Mengembangkan suasana kerja yang kondusif, partisipatif dan produktif guna memperoleh kinerja pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. 3. Meningkatnya koordinasi dan hubungan kerja antar instansi dan unit kerja pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial masyarakat. 4. Meningkatnya upaya-upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang potensial. 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah 6. Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah

37


7. Meningkatnya kualitas

sumber daya manusia manusia yang memiliki

integritas tinggi dan profesional 8. Meningkatnya system administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah Sasaran : Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkan dapat meningkat pendapatan sebesar 2 - 3 % setiap tahun 2. Terlaksananya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertanggung jawab. 3.

Terbentuknya sistem pelayanan masyarakat yang memenuhi standar kualitas yang baik.

4.

Terciptanya suasana yang kondusif, partisipatif, produktif serta kesadaran hukum masyarakat sepenuhnya melalui transparansi layanan masyarakat.

5. Terbinanya integritas mental, dedikasi dan profesionalisme aparatur. Motto : “Kepuasan anda, kebanggaan kami”

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Program Kerja Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran

dan

tujuan

yang

telah

ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan

tersebut

merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program 38


yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. A. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD Program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai tahun 2008-2013 menurut lokalitas kewenangan SKPD adalah sebagai berikut : Tahun 2008 N O A

URAIAN

ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Rp. 11.280.000

2.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp. 11.275.000

3.Penyediaan ATK

Rp. 20.142.500

4.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rp. 167.250.000

5.Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp.

4.550.000

6.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp.

3.600.000

7.Penyediaan makanan dan minuman

Rp. 40.500.000

8.Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rp. 262.680.000

9.Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran Rp. Rp. 10.Pelayanan Keuangan SKPD B

C

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Rp. 41.900.000

2. Pemeliharaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas

Rp. 10.000.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Rp. 68.500.000

4. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Rp. 14.100.000

5. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Rp. 41.900.000

6. Pengadaan Peralatan gedung kantor

Rp. 56.000.000

7. Pengadaan Pakaian Dinas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 21.300.000

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Rp. 49.300.000

2. Bimbingan D

63.000.000 33.300.000

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

Rp. 35.950.000

undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keungan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Rp. 16.625.000 39


kinerja SKPD E

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan dan Pengembangan

Rp. 16.775.000 Pengelolaan

Keuangan Daerah 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak

Rp. 135.954.000

daerah dan retribusi 2. Intensifikasi Penerimaan Pajak daerah

Rp. 50.790.000

3. Intensifikasi Penerimaan retribusi daerah

Rp. 485.292.425

4. Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Lain-lain

Rp. 12.029.000

5. Penatausahaan pelaporan realisasi pendapatan daerah

Rp. 46.936.000

6. Pembentukan dan pemeliharaan data potensi PAD

Rp. 48.801.000

7. Percepatan pencapaian penerimaan PBB JUMLAH

Rp. 448.663.200 Rp. 2.759.782.525

Tahun 2009 N O A

URAIAN

ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan

Rp. 133.321.975

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Rp. 22.800.000

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp. 11.450.000

4. Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan

Rp. 18.500.000

kantor

Rp.

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-

undangan

4.800.000

Rp. 72.291.000 Rp. 236.365.000

6. Penyediaan makanan dan minuman

Rp. 46.200.000

7. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rp. 30.840.000

8. Penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

Administrasi/Teknik

Perkantoran B

C

9. Pengelolaan Keuangan SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Rp. 13.336.750


Rp. 70.275.000

3. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 122.125.025


Rp. 119.600.000

2. Bimbingan D

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

Rp. 71.000.000

undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keungan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Rp. 11.893.000 40


kinerja SKPD

Rp. 11.543.000

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun E

3. Penyusunan Renstra SKPD Program Peningkatan dan

Pengembangan

Rp. 10.000.000 Pengelolaan

Keuangan Daerah 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak

Rp. 61.600.000

daerah dan retribusi 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Rp. 187.227.000 Rp. 464.174.000

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberr-sumber pendapatan daerah

(01. Optimalisasi pencapaian penerimaan PBB )

Rp. 144.080.000

4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

( 02. Optimalisasi penagihan PAD )

Rp. 54.469.000

5. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

( 03. Penatausahaan pelaporan realisasi

Rp. 108.000.000

pendapatan daerah ) 6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

( 04. Orientasi pengelolaan pendapatan

daerah ) JUMLAH

Rp. 2.025.891.650

Tahun 2010 N O A

URAIAN

ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan

Rp. 139.158.100

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Rp.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp. 11.450.000

4. Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan Rp. kantor

Rp.

7.800.000 6.000.000 4.800.000

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganRp. 28.200.000 6. Penyediaan makanan dan minuman

Rp. 98.639.000

7. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rp. 25.200.000

8. Penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

Administrasi/Teknik Rp. 17.400.000

Perkantoran B

C

9. Pengelolaan Keuangan SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Rp. 55.275.000


Rp. 57.775.000

3. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 16.800.000


Rp. 18.000.000 41


2. Bimbingan D

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

Rp. 41.600.000

undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Rp. kinerja SKPD

E

8.415.000

Rp.

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan dan Pengembangan

8.415.000

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Rp. 144.635.000

1. Optimalisasi pencapaian penerimaan PBB

Rp. 123.637.000

2. Optimslisasi penagihan PAD

Rp. 41.800.000

3. Penatausahaan pelaporan realisasi Pendapatan Daerah JUMLAH

Rp. 855.000.000,-

Tahun 2011 N O A

URAIAN

ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan

Rp.

2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

30.584.500


Rp. 6.000.000

4.Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp. 7.525.000 5.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp.


1.600.000


Rp.

8.Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran 4.800.000 9.Pengelolaan Keuangan SKPD

Rp.

10.Pengelolaan benda berharga

21.600.000 Rp. 25.059.000 Rp. 16.800.000 Rp. 18.900.000 Rp. 104.730.000

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Rp.

2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

31.695.000

3.Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Rp. 41.325.000 Rp. 42


20.800.000 C

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Rp.

2.Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

36.000.000 Rp. 36.600.000

D

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Rp. SKPD

000

2.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rp.

9.900

9.900.000 E

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp.

1.Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang Pajak dan

85.524.000

Retribusi.

Rp.

2.Optimalisasi pencapaian penerimaan PBB

109.826.000

3.Optimslisasi penagihan PAD

Rp.

4.Penatausahaan pelaporan realisasi Pendapatan Daerah

109.102.000

5.Optimalisasi penerimaan lain-lain

Rp. 36.400.000 Rp. 19.329.000

JUMLAH

Rp.783.400.00 0,-

TAHUN 2012 N O A

URAIAN

ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan

Rp.


71.214.000


Rp.

4.Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor 4.800.000 5.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp.


5.250.000


Rp.


Rp.


5.100.000 Rp. 43


7.310.000 Rp. 107.391.000 Rp. 16.800.000 Rp. 24.000.000 Rp. 107.250.000 B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.Pengadaan peralatan gedung kantor

Rp.

2.Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

92.200.000


Rp.


5.695.000 Rp. 37.825.000 Rp. 14.250.000

C

Program Peningkatan Disipilin Aparatur 1.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Rp. 21.300.000

D

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apara 1.Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Rp.


49.900.000 Rp. 31.150.000

E

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Rp.

kinerja SKPD

12.750.000

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rp. 12.750.000

F


Rp.

1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan

154.048.000

retribusi

Rp.

2.Intensifikasi & Eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

24.955.000

3.Optimalisasi pencapaian penerimaan PBB

Rp.

4.Optimalisasi penagihan PAD

180.172.000

5.Penatausahaan pelaporan realisasi pendapatan daerah

Rp.

6.Pemeliharaan potensi data PAD

121.725.000

7.Optimalisasi penerimaan lain-lain

Rp. 44


37.200.000 Rp. 36.128.000 Rp. 16.240.000 Rp.1.200.105.0

JUMLAH

00 .TAHUN 2013 N O A

URAIAN

ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.Penyediaan jasa Menyurat

Rp.


40.000.000


Rp.

4.Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor 15.000.000 5.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp.


11.450.000


Rp.


Rp.


6.000.000 Rp. 85.000.000 Rp. 238.969.000 Rp. 16.800.000 Rp. 30.840000

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.Pengadaan peralatan gedung kantor

Rp.

2.Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

120.000.000


Rp.


150.000.000

5.Pengadaan Sistem Komputerisasi (software & Hardware) PBB

Rp. 70.275.000 Rp. 67.000.000 Rp. 350.000.000

C

Program Peningkatan Disipilin Aparatur

D

1.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 30.000.000

45


1.Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Rp.


119.600.000 Rp. 250.000.000

E

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

F

1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Rp. 25.000.000

kinerja SKPD

Rp.

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

25.000.000


Rp.

1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan

200.000.000

retribusi

Rp.

2. Pemutakhiran basis data potensi PAD

85.000.000

3. Optimalisasi penagihan PAD

Rp.

4. Penatausahaan pelaporan realisasi pendapatan daerah

144.080.900

5. Intensifikasi Penerimaan Lain-Lain

Rp.

6. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan PADS

69.469.000

7. Optimalisasi pencapaian penerimaan PBB

Rp.

8. Pemeliharaan basis data obyek dan subyek PBB

25.000.000

9. Sosialisasi pengelolaan PBB ditingkat desa/kelurahan

Rp.

10. Rekonsiliasi pengelolaan benda berharga

50.000.000 Rp. 445.308.400 Rp. 304.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 175.000.000 Rp.3.258.792.3

JUMLAH

00 . Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Pendapatan Daerah menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk : 1. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak Program menyusun dan menghitung potensi pajak Program penyusunan standar pengolahan data Program pendayagunaan petugas Program penyusunan sistem penggunaan pajak Program penyusunan sistem penagihan pajak 2. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia Sebagai oprasional dari program-program

yang

telah

ditetapkan,

Dinas

Pendapatan

Daerah

melakukan organisasi sebagai berikut : 46


-

Melaksanakan kegiatan pendaftaan wajib pajak

-

Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak

-

Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak

-

Melaksanakan kegiatan penagihan pajak

-

Melaksanakan kegiatan atau melayani kegiatan dari wajib pajak

-

Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan

-

Melaksanakan kegiatan dan penggalian potensi pajak

-

Melaksanakan

kegiatan

penyuluhan,

baik

langsung

maupun

tidak

langsung dengan melalui berbagai media -

Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan obyek serta subyek PBB

-

Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD

-

Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak

-

Melaksanakan

kegiatan

proyek

penyempurnaan

administrasi

dan

klarivikasi perhitungan data pajak -

Melaksanakan kegiatan proyek penataan kearsipan data pajak

-

Melaksanakan

kegiatan

proyek

penyempurnaan

organisasi

Dinas

Pendapatan Daerah -

Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dipenda

BAB VI PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANAAN Perencanaan

strategik

instansi

pemerintah

merupakan

kesadaran

pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni topdown dan bottom-up approach. Dengan

menentukan

visi,

misi,

memahami

faktor-faktor

kunci

keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara

mendalam

penghambatnya,

baik seperti

menyangkut adanya

faktor

kekuatan,

pendorong, kelemahan,

maupun peluang

faktor dan

ancaman/tantangan yang ada.

47


Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai factor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai ini selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Renja SKPD. B. EVALUASI Rencana Strategis 2008-2013 Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai merupakan

proses

konfrehensif

dan

berkelanjutan

terpadu

serta

yang cermat

perlu

dievaluasi,

dikaji

berkesinambungan,

secara

maka

perlu

dilakukan langkah-langkah Melakukan pengembangan perencanaan program pembangunan

strategis

sesuai

dengan

perkembangan

dan

perubahan

pembangunan Kab. Sinjai. Mengajukan rencana program jangka menengah tahun 2008-2013 Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi ini adalah bahwa proses evaluasi ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan kemungkinan adanya perbaikan terhadap konsep, baik berupa penyempurnaan maupun pengembangan Renstra akibat perubahan lingkungan stratejik yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji apakah rencana kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan keluaran yang hendak

dicapai

(out

put)

dan

apakah

kegiatan

tersebut

masih

besar

kontribusinya terhadap peningkatan kinerja yang diinginkan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik bagi tim kerja agar dapat melakukan penjadwalan ulang yang diinginkan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap 3 bulan, yaitu pada akhir triwulan pertama, kedua dan ketiga. Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

diperlukan

kemampuan

dalam

mengembangkan organisasi pembelajaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai dalam rangka membangun kapasitas aparatur dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat di sektor penerimaan pendapatan daerah khusunya Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan programprogram pembagunan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra ini.

48


C. HARAPAN KEPADA SKPD Harapan-harapan

yang ingin dicapai dengan

adanya Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai adalah : 1. Dengan adanya Renstra Dinas pendapatan Daerah Kab. Sinjai tahun 20082013, diharapkan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada Faktor Kunci Penentu Keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut : - Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat / Wajib Pajak secara kontinue baik melalui Media masa , Diskusi Panel, siminar atau simposium tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kab. Sinjai - .Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum). - Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD. - Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah. - Mengefektifkan

penggunaan

Sistem

Informasi

Management

(SIM)

dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah. - Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. - Meningkatkan

kemampuan

profesionalisme

SDM

aparatur

Dinas

Pendapatan Daerah Kab. Sinjai 2. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai tahun 2008-2013 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan stratejik yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 3. Dalam

kaitannya

dengan

penyempurnaan

Renstra,

aparatur

Dinas

Pendapatan Daerah Kab. Sinjai diharuskan memiliki personal mastery (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu

berpikir

secara

sistemik

terhadap

permasalahan

lingkungan

stratejik yang dihadapi. 4. Hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalisasikan sebaik-baiknya oleh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai

49

RESTRA DISPENDA

Recommend Documents