Puspita, Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak , Hal :25-38
ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH (STUDI PADA DISPENDA KOTA MALANG) Oleh : Ayu Fury Puspita *) Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka penerimaan PAD secara umum. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series. Sampel dalam kegiatan ini adalah penerimaan pajak daerah Kota Malang selama rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Evaluasi penerimaan pajak daerah Kota Malang, Evaluasi potensi pajak daerah Kota Malang dan Evaluasi penetapan target pajak daerah Kota Malang Hasil penelitian ini ditemukan bahwa : Kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka penerimaan PAD secara umum telah optimal, Penetapan target penerimaan PAD belum berdasarkan potensi riil yangdimiliki Kota Malang, dan Penetapan potensi sekaligus target pajak daerah Kota Malang berdasarkan landasan yuridis dan konsep intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu, juga didasarkan pada indikator perekonomian Kota Malang, analisis SWOT, ketidaktertagihan piutang pajak daerah, serta metode penetapan potensi dan target pajak daerah Kota Malang. Kata kunci: Pajak, retribusi dan PAD Abstract The purpose of this study was to determine the performance of logal tax revenues and retribution in order to absorb PAD (Regional Original Revenue) in general. It used time series sampling technique.The sample in this activity is the Malang regional tax revenue Malang during five-year span from 2011 to 2015. The analysis techniques used in this study were: evaluation of Malang regional tax revenue, evaluation of Malang Regional tax potentials, and evaluation of Malang regional tax target allocation. The results of this study showed that: performance of regional taxes and retribution in order to absorb the PAD in general was optimal. The target allocation of PAD was not yet been based on the Malang’s real potential, aand the target and ptentials allocation in Malang region is based on judicial foundation and intensification as well as extentification of regional tax. In addition, it is also based on the Malang economic indicators, SWOT analysis, reginal non-receivable tax, and the methods of tax potential and target allocation of Malang region. Keywords: taxes, levies, and PAD .
1. Pendahuluan Indonesiamerupakan
Negara
berdasarkan
pajak negara harus didasarkan pada undang-
hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas
undang.
Politik
kekuasaan belaka (maachsstaat). Dalam negara
perpajakan dalam UUD 1945 Amandemen ke-tiga
hukum yang bertujuan mensejahterakan seluruh
Bab VII B Pasal 23A, menyatakan bahwa “pajak
warga negaranya (welfare state), pemungutan
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
_______________________________________________ *) Ayu Fury Puspita adalah dosen Universitas Brawijaya Malang
hukum
nasional
di
bidang
25
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume : 10, Nomor : 1, Juni 2016, ISSN 1978-726X keperluan negara diatur dengan undang-undang”.
hingga pemerintah memberikan sanksi kepada
Sebelumnya, dasar pemungutan pajak di Indonesia
wajib pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya
berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945
baik sanksi berupa bunga, denda dan sanksi.
menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.
Adapun peranan penerimaan pajak terhadap Penerimaan Dalam Negeri APBN selama5 tahun
Berdasarkan amandemen tersebut, pungutan pajak yang sebelumnya berdasarkan undang-
terakhir yang dapat dilihat dalam tabel 1.1 dibawah ini:
undang, diubah menjadi diatur dengan undangundang. Pungutan pajak berdasarkan undangundang
mengandung
makna
bahwa
jenis
peraturan-peraturan perundang-undangan selain terdapat
dalam
hierarki
perundang-undangan
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan
yang
lebih
tinggi.Berbeda halnya dengan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengaturan disini bersifat umum dan mengatur batasan mana pemerintah daerah dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, apapun sistem pajak yang dilaksanakan,
ukuran keberhasilan tetap
berpulang pada jumlah setoran pajak pada kas negara. Hal tersebut bukan pekerjaan mudah bagi Kementerian
Keuangan
khususnya
aparatur
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sementara tugas penerimaan negara melalui sektor pajak cederung naik setiap tahun. Dari tahun ke tahun pajak menunjukkan penerimaan yang signifikan, bahkan di tahun 2010 memasok hingga 78,2% terhadap penerimaan negara. Begitu pentingnya peranan penerimaan
Peningkatan
penerimaan
Negara
ini
dilatarbelakangi oleh sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia, yaitu selfasessment system. Berdasarkan sistem iniwajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan
melapor
ketentuan
pajak
terutang
peraturan
sesuai
dengan
perundang-undangan
perpajakan. Dengan berlakunya
selfasessment
systemsejak awal 1984 berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara
Perpajakan
(KUP)
diharapkan
pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelitbelit dan birokratis dihilangkan. Namun,
pemberlakuan
self
asessment
systemtidak serta merta dapat diperlakukan pada pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini karena pungutan daerah mempunyai kekhususan dan
pajak guna kelangsungan pembangunan negara, 26
Puspita, Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak , Hal :25-38 merupakan
pajak
tidak
langsung
dimana
kekuatan yang dimiliki organisasi, kelemahan yang
kedudukan wajib pajak adalah semata sebagai
mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang
wajib pungut. Demikian pula dengan pungutan
yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta
retribusi daerah merupakan legitimasi besaran
ancaman yang diperkirakan akan dihadapi. Kota
biaya jasa, pelayanan atau pengaturan izin yang
Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa
diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu,
Timur yang terkenal dengan kota pendidikan dan
pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan
juga kota wisata. Kota Malang sebagai salah satu
dari pemerintah pusat sebelum diberlakukannya
pelaksana otonomi daerah perkotaan sebagaimana
sistem pengawasan.
daerah-daerah lain, berusaha untuk meningkatkan
Hubungan antara pemerintah pusat dan
PAD terutama dari sektor pajak daerah.
daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23
Sebagai gambaran, data PemerintahKota
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Malang menunjukkan perkembangan realisasi
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
penerimaan pajak daerah sebagaimana terlihat
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
pada Tabel 1.2 di bawah ini:
dan Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah merubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi. Asas
desentralisasi
pemerintahan keleluasaan
dalam
memberikan kepada
penyelenggaraan kesempatan daerah
dan untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk itu daerah
diberi
kewenangan
untuk
mengelola
Peningkatan
PAD
yang
tidak
signifikan
penerimaan daerahnya khususnya dari Pendapatan
disebabkan oleh ketidakmampuan daerah dalam
Asli Daerah (PAD).
membuat strategi koleksi dan memetakan potensi
Salah satu sumber penerimaan PAD adalah
PAD. Teknik yang digunakan untuk mengukur
pajak daerah. Sumber penerimaan dari pajak
potensi juga seringkali tidak realistis yang hanya
daerah dan retribusi daerah yang sangat potensial
didasarkan
menjadikan pemerintah daerah perlu bekerja keras
menaikkan PAD tanpa melihat aspek lain yang
dalam menggali potensi-potensi penerimaan guna
mempengaruhi keputusan tersebut.
mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan
Untuk melihat dan mengukur potensi sumber
hal tersebut, suatu daerah perlu menyusun strategi
penerimaan
guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli
tentang perkembangan beberapa faktor yang dapat
daerahnya yang berasal dari pajak daerah.
dikendalikan (kebijakan dan kelembagaan) dan
Siagian
(2002:16)
menyebutkan
bahwa
strategi merupakan analisis yang tepat tentang
pada
keinginan
daerah
untuk
dibutuhkan
senantiasa
pengetahuan
faktor yang tidak dapat dikendalikan (variabelvariabel
ekonomi).
Kondisi
tersebut
akan 27
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume : 10, Nomor : 1, Juni 2016, ISSN 1978-726X menentukan pertama, besar kecilnya keinginan
oleh Susanawati, Suparta, dan Husaini (2014).
pemerintah daerah dalam menetapkan pajak daerah
Konteks penelitian ini adalah pertumbuhan dan
dan retribusi daerah. Kedua, struktur ekonomi dan
kontribusi jenis pajak daerah terhadap pendapatan
sosial
masyarakat
asli daerah Kota Metro. Hasil yang diperoleh
membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh
menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi
pemerintah daerahnya.
jenis pajak daerah mengalami fluktuasi, dimana
Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat
pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan
ditingkatkan
(PBB)
menentukan
kemampuan
dengan
intensifikasi
dan
atau
merupakan
jenis
pajak
yang
palin
ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya
berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli
perluasan jenis pungutan. Sedangkan, upaya
daerah. Penelitian serupa dilakukan oleh Triantoro
intensifikasi
(2010). Konteks penelitian ini adalah tingkat
adalah
kemandirian
upaya
meningkatkan dengan
efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak
meningkatkan kinerja pemungutan retribusi. Upaya
reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota
ini menuntutkemampuan daerah untuk dapat
Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
mengidentifikasi
secara
potensi
kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah
penerimaandaerah
dan
mampu
berdasarkan
memungutnya
penerimaandaerah
dengan
sahih kemudian
didasarkan
pada
asas
realisasi
masih
lebih
kecil
dibandingkan potensinya.
manfaatdan keadilan.
Dalam
Selain intensifikasi dan atau ekstensifikasi, upaya
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,perlu
peningkatan kemampuan keuangan daerah juga
diupayakan suatu pemetaan faktor-faktor penentu
didasarkan pada indikator perekonomian lain
bagi keberhasilan internal dan eksternal masing-
seperti analisis SWOT (Strengths, Weakness,
masing unit pajak daerah dan retribusi daerah
Opportunities, Threats), ketidaktertagihan piutang
tersebut. Dengan pemetaan tersebut, maka dapat
pajak daerah, serta metode penetapan potensi dan
dirumuskan langkah-langkah terbaik yang dapat
target pajak daerah Kota Malang. Indikator
dilakukan bagi masing-masing unit kegiatan usaha.
perekonomian yang dimaksud meliputi Produk
1.1
Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan
1. Bagaimana penetapan target pajak daerah Kota
tingkat suku bunga. Sedangkan metode penetapan potensi dan target pajak daerah dilakukan dengan memproyeksikan potensi dan target pajak daerah Kota Malang selama 5 tahun ke depan.
rangka
merealisasikan
peningkatan
Rumusan Masalah
Malang? 2. Bagaimana formulasi dalam pencapaian target pajak daerah Kota Malang? 3. Faktor
apa
saja
yang
mendukung
dan
Penelitian mengenai penetapan target dan potensi
menghambat dalam pencapaian target pajak
pajak dan retribusi daerah telah beberapa kali
daerah Kota Malang?
dilakukan di Indonesia. Salah satunya dilakukan 28
Puspita, Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak , Hal :25-38 2.Tinjauan Pustaka
Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan,
2.1.Pemerintah Daerah
yang terdiri dari: bagian daerah dari PBB, BPHTB,
Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan
SDA, DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
organisasi pemerintah yang berwenang untuk
2.3.Strategi Peningkatan PAD melalui Pajak
menyelenggarakan segenap kepentingan setempat
Daerah
dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah
Nirzawan (2001: 75) mengungkapkan
pemerintahan
bahwa strategi yang dapat diterapkan guna
daerah.Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah
peningkatan penerimaan pajak daerah adalah
Daerah yang dipilih secara demokrasi. (Gie :
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Demikian
2000:5)
pula diungkapkan oleh Soemitro (1990:8). Upaya
yang
dipimpin
oleh
kepala
Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-
intensifikasi dapat ditempuh melalui tiga acara,
Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan
yaitu : (1) penyempurnaan administrasi pajak; (2)
pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan asas
peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut;
desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas
dan (3) penyempurnaan Undang-undang Pajak.
pembantuan.
yang
Sedangkan ekstensifikasi yaitu upaya memperluas
diberlakukan di Indonesia telah memberikan
subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif.
implikasi
terutama
Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh
kebijakan
melalui tiga cara antara lain : (1) perluasan wajib
Konsep
yang
menyangkut
desentralisasi
sangat
kebijakan
mendasar fiskal
dan
administrasi negara.
pajak; (2) penyempurnaan tarif; dan (3) perluasan
2.2.Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
obyek pajak.Sunset Policy yang sedang gencar
Otonomi
Daerah
kewenangan
dikampanyekan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
adalah salah satu contoh kebijakan ekstensifikasi
kepentingan
menurut
sekaligus intensifikasi. Ekstensifikasi bagi mereka
prakarsa sendiri. Melalui otonomi diharapkan
yang belum terdaftar dan intensifikasi bagi yang
daerah akan lebih mandiri dalam menentukan
sudah terdaftar.
seluruh
2.4.Pajak Daerah
masyarakat
kegiatannya
dan
adalah
setempat
pemerintah
pusat
diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah
Dalam
ketentuan
umum
peraturan
(Widjaja, 2002:7). Sementara desentralisasi fiskal
pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
daerah
otonomi daerah diatur pelaksanaannya melalui
dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
dan Pemerintah Daerah (Halim, 2009:17). Desain
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang
dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah masih
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
menitikberatkan
perundang-undangan
sumber-sumber
penerimaan
Pemerintah Daerah pada sumber yang berasal dari
menyebutkan
bahwa
yang
yang
dimaksud
berlaku,
yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 29
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume : 10, Nomor : 1, Juni 2016, ISSN 1978-726X pemerintahan daerah dan pembangunan didaerah.
40 dan Pasal 41 PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah
Pedoman
daerah tingkat I menurut UU No 34 tahun 2000
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
sebanyak 4 jenis yang terdiri dari Pajak Kendaraan
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 28
Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Tahun
Bermotor,
Kendaraan
berdasarkan hasil evaluasi Perda/Ranperda seperti :
Bermotor dan Pajak Pengambilan Pemanfaatn Air
a. Muatan/materi yang diatur dalam peraturan
Bawah Tanah dan Air Permukaan.Sedangkan
daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
untuk daerah tingkat II (kota/kabupaten) menurut
diatur dalam UU.
Pajak
Bahan
Bakar
Pembinaan
2009,
dan
terjadi
Pengawasan
berbagai
atas
permasalahan
UU No 34 tahun 2000, terdiri dari tujuh macam
b. Pungutan daerah yang tumpang tindih
jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran,
c. Pungutan bersifat pajak dan merintangi arus barang.
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan
d. Masa retribusi tidak sesuai dengan masa berlakunya izin.
Galian Golongan C dan Pajak Parkir. 2.5.Pengawasan
Perda
Pajak
Daerah
dan
e. Kurang memperhatikan aspek ekonomi dan
Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah
kepentingan umum.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
Setelah diberlakukannya Undang-Undang No
Terdapat 2 (dua) bentuk mekanisme pengawasan
PDRD
yang
dilakukan
secara
28
Tahun
PDRDbersifat
2009,
pola
preventif
pengawasan dan
Perda
korektifmelalui
bersamaan sebelum diberlakukannya Undang-
evaluasi suatu rancangan Perda PDRD (Ranperda)
Undang No 28 Tahun 2009, yaitu pengawasan
kabupaten/kota oleh Direktorat Pajak Daerah dan
PDRD menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan
Retribusi Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan,
pengawasan PDRD menurut UU No. 32 Tahun
Kementerian
Keuangan.Hasil
2004. Kewenangan daerah dalam memungut jenis
disampaikan
kepada
objek PDRD yang ditetapkan dalam Undang-
Gubernur untuk dijadikan dasar penetapan Perda
Undang Nomor 34 Tahun 2000 bersifat open list.
PDRD oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.
Kondisi ini memberi peluang bagi Pemda untuk
Melalui mekanisme ini diharapkan semua Perda-
menciptakan
pungutan PDRD dapat berjalan kondusif di tataran
pungutan
baru
diluar
jenis
evaluasi
bupati/walikota
permasalahan
melalui
pajak/retribusi yang telah ditetapkan dalam UU
implementasinya,
Nomor 34 Tahun 2000 juncto PP Nomor 65 Tahun
pemungutan
2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66
pengaturan sanksi dapat memberikan efek jera
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.Sedangkan
kepada Pemda yang secara disengaja maupun tidak
pengawasan PDRD yang diatur dalam UU Nomor
disengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang
32 Tahun 2004 cenderung lebih bersifat umum,
telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
PDRD
dapat
dalam
akan
diantisipasi
proses serta
yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 30
Puspita, Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak , Hal :25-38 2.6.Efektifitas Pengawasan Pajak Daerah
Pemerintah
terhadap
regulasi
PDRD
adalah
Paradigma baru dalam pemungutan pajak
mekanisme pengawasan terkait evaluasi raperda
dan retribusi dimulai sejak diundangkannya UU
PDRD Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan pengawasan
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
regulasi PDRD oleh masyarakat dilakukan secara
Retribusi
puladibidang
non formal, seperti oleh KADIN, KPPOD atau
pengawasan terjadi perubahan yang signifikan,
institusi lainnya selain Pemerintah. Pengawasan
dimana sistem pengawasan pungutan daerah yang
disini dilakukan dalam rangka check and balance
bersifat represif berdasarkan UU No. 34 Tahun
terkait Perda PDRD yang sudah ditetapkan dengan
2000 dirubah menjadi sistem preventif dan korektif
implementasinya dilapangan, Muatan muatan yang
yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.
diatur dalam Perda PDRD disesuaikan dengan
Pengawasan represif telah berpindah menjadi
ketentuan, Pemungutan PDRD Terhadap Perda
sistem preventif dan korektif yang dilakukan
PDR yang sudah dibatalkan, serta Pungutan yang
terhadap produk hukum daerah bidang pungutan
tidak ada dasar hukumnya (Perda).
Daerah.
Demikian
daerah, yaitu peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan adanya
3. Metodologi Penelitian
pengawasan terhadap eksistensi PDRD baik dari
3.1.Desain Penelitian
sisi
perancangan,
penetapan,
maupun
Desain
penelitian
yang
dilakukan
pelaksanaannya, kiranya perlu dilakukan secara
menggunakan metode deskriptif, yaitu metode
efektif agar terpenuhi tujuan, hasil, dan dampak
penelitian
yang
pemecahan masalah dengan menyajikan data,
diharapkan
oleh
pembuat
kebijakan.
yang
berusaha
Efektifitas dalam pengawasan dapat dikatakan
menganalisis
sebagai
keberhasilan
Sedangkan bentuk penelitian adalah kuantitatif,
pelaksanaan PDRD sesuai dengan ketentuan yang
yaitu penelitian yang datanya diperoleh dan
berlaku.
dianalisis
2.7.Institusi Pengawasan Regulasi Pajak Daerah
pengumpulan data, penafsiran data dan penampilan
salah
satu
tolok
ukur
dan Retribusi Daerah
dan
mengungkapkan
dalam
menginterprestasikannya.
bentuk
angka,
mulai
dari
dari hasilnya. Penelitian ini menganalisis realisasi
Institusi pengawasan regulasi pajak daerah
penerimaan pajak daerah Kota Malang dengan
terdiri dari dua pihak yaitu pemerintah dan
membandingkan dengan target penerimaan pajak
masyarakat. Pengawasan regulasi PDRD oleh
daerah Kota Malang.
Pemerintah dilakukan secara formal baik oleh
3.2.Populasi
Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri cq.
Populasi dalam penelitian ini adalah
Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri,
penerimaan pajak daerah Kota Malang.
maupun oleh Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur
3.3.Teknik Sampling
cq.
Kepala
Biro
Hukum
Pemda
Pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Provinsi.
Teknik sampling yang digunakan dalam
Institusi
penelitian ini adalah time series. Time series adalah 31
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume : 10, Nomor : 1, Juni 2016, ISSN 1978-726X teknik
sampling
dimana
terpilihnya
sampel
4.Analisis dan Pembahasan
berdasarkan rentang waktu tertentu. Sampel dalam
4.1
Kinerja Pajak Daerah
kegiatan ini adalah penerimaan pajak daerah Kota
4.1.1
Kontribusi
Malang selama rentang waktu lima tahun yaitu
Total PAD Kota Malang
tahun 2011 sampai dengan 2015.
Pajak
Daerah
terhadap
Perkembangan kontribusi realisasi pajak daerah Kota Malang selama periode 2011 sampai
3.4.Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dibutuhkan adalah data
dengan 2015 (triwulan III atau per Agustus 2015)
sekunder berupa penerimaan pajak daerahselama
cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan rata-rata
rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2011 sampai
realisasi penerimaan pajak daerah selama periode
dengan 2015 yang diterbitkan oleh DISPENDA
2011 sampai dengan 2015 sebesar 137,66%.
Kota Malang. Sumber data lainyaitu artikel, jurnal
Berdasarkan angka pertumbuhan tersebut dapat
ilmiah, buku, surat kabar, majalah dan situs-situs
diketahui bahwa penerimaan paajak daerah mampu
internet.
memberikan dorongan yang relatif besar dari
3.5.Metode Pengumpulan Data
waktu ke waktu terhadap total PAD Kota Malang.
Metode pengumpulan data dalam kegiatan
Kontribusi realisasi pajak daerah terhadap total
ini meliputi: Studi Pustaka, Studi pustaka yaitu
PAD Kota Malang sebagaimana terlihat pada
teknik yang berupaya mengidentifikasi kondisi
Gambar 1.1 di bawah ini.
umum maupun spesifik di Kota Malang baik kuantitas maupun perkembangan yang ada pada saat ini, dengan mempelajari catatan-catatan; dokumen-dokumen; dan
literatur dari berbagai
media baik cetak maupun elektronik. 3.6.Teknik Analisis Teknik analisis merupakan cara ilmiah yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian. Teknik analisis
4.1.2
yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan
Pajak Daerah
dengan tahapan sebagai berikut: 1. Evaluasi
penerimaan
pajak
Perkembangan Realisasi Penerimaan
Kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah daerah
Kota
Malang
Kota Malang selama periode 2011 sampai dengan 2015 (triwulan III atau per Agustus 2015)
2. Evaluasi potensi pajak daerah Kota Malang
menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah
3. Evaluasi penetapan target pajak daerah Kota
cenderung meningkat sedangkan pertumbuhannya
Malang
menurun.
32
Puspita, Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak , Hal :25-38 Kontribusi realisasi pajak daerah tertinggi
hal-hal tersebut di atas seperti yang tercantum di
dan terendah masing-masing adalah di tahun 2012
bawah ini :
dan tahun 2015 (triwulan III atau per Agustus
4.2.1
2015). Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan
Gambaran perekonomian Kota Malang meliputi
pajak daerah Kota Malang per tahun dapat dilihat
Produk
Gambar 1.2 di bawah ini.
pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran,
Indikator Perekonomian
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB),
kemiskinan, dan tingkat suku bunga, antara lain : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk Tahun 2013 sebesar Rp.17.357.450,80, sedangkan untuk Tahun 2012 sebesar Rp.16.176.980,57. Sehingga PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2013 mengalami kenaikan 7,57% dari PDRB Tahun 2012.PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 4.2 Penetapan Target dan Potensi Pajak Daerah Kota Malang
daerah Kota Malang berdasarkan landasan yuridis dan konsep intensifikasi serta ekstensifikasi pajak
perekonomian Kota Malang, analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats), ketidaktertagihan piutang pajak daerah, serta metode penetapan potensi dan target pajak daerah Indikator
perekonomian
yang
dimaksud meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan tingkat suku bunga. Sedangkan metodepenetapan potensi dan target pajak daerah yaitu dilakukan dengan memproyeksikan
potensi
2013
sebesar
Rp.
43.799.720,03, sedangkan untuk tahun 2012
DasarHarga Berlaku mengalami kenaikan sebesar 12,52%. b.Pertumbuhan Ekonomi
daerah. Selain itu, juga didasarkan pada indikator
Malang.
Tahun
sebesar Rp. 38.512.635,20. Sehingga PDRB atas
Penetapan potensi sekaligus target pajak
Kota
pada
pajak
daerah
Kota
Malang selama 5 tahun ke depan, selanjutnya dilakukan proyeksi target pajak daerah Kota Malang selama 5 tahun ke depan.Uraian terkait
Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat
kesejahteraan
masyarakat.
Apabila
diperhatikan pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2013 sebesar 7.30% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,57%, maka
sesungguhnya
tingkat
kesejahteraan
masyarakat Kota Malang mengalami peningkatan. c. Inflasi Berdasar
Laporan
Pelaksanaan
Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2013 tercatat sebesar 7,92%. Terjadi peningkatan sebesar 3,32% jika dibandingkan
dengan
tahun
2012.
Jika
dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 7,59%, maka inflasi Kota Malang masih 33
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume : 10, Nomor : 1, Juni 2016, ISSN 1978-726X lebih tinggi 0,33%, meskipun lebih rendah 0,46% jika dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,38%. d.Pengangguran Berdasarkan Data BPS Kota Malang Tahun 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2013 meningkat sebesar 0,04% jika dibandingkan dengan Tahun 2012.Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya lulusan perguruan tinggi dari luar Kota Malang yang tidak segera kembali ke daerah asalnya. e. Kemiskinan
4.4
Berdasarkan data BPS tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Kota Malang masih sebesar
Ketidaktertagihan
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tindakan
mencapai
itu
administrasi
piutang
Kota
peningkatan
kinerja
menunjukkan
jiwa
bahwa
(5,90%).
Hal
pembangunan
di
Pajak
Daerah
40.900 jiwa (4,85%), sedangkan tahun 2012 48.400
Piutang
penagihan
aktif
dan
pajak dan
manajemen
sebagai
upaya
pencapaian
target
Malang mampu menurunkan tingkat kemiskinan
pencairan piutang pajak, diperlukan perencanaan
(sumber: BPS Provinsi Jawa Timur).
penagihan yang terstruktur, tindakan penagihan
f. Tingkat Suku Bunga
yang profesional sesuai ketentuan perpajakan yang
Tingkat suku bunga BI mengalami trend
berlaku, dan pengawasan serta evaluasi penagihan
yang meningkat setiap tahunnya dalam kurun
yang intensif. Namun, pelaksanaan tindakan
waktu 5 tahun terakhir.
penagihan
4.3 Analisis
SWOT
(Strengths,
Weakness,
Opportunities, Threats) Analisis
SWOT
untuk
tidak
sesuai
dengan
perencanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Dispenda
digunakan
terkadang
Kota
ketidakpatuhan
Malang. wajib
pajak
Misalnya
saja
daerah
sejak
menentukan strategi penetapan potensi dan target
intensifikasi pajak daerah dalam bentuk Peraturan
pajak daerah Kota Malang dengan melihat dari
Daerah (Perda) No.2 Tahun 2015. Berdasar Perda
segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
tersebut dasar pengenaan pajak didasarkan pada
yang dimiliki Kota Malang. Analisis SWOT
minimal omset sebesar Rp 5 juta per bulan serta
tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:
pengenaan tarif tidak lagi sebesar 5%.
34
Puspita, Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak , Hal :25-38 Kebijakan tersebut justru tidak sejalan dengan
dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan
perilaku wajib pajak daerah yang tidak akuntabel,
efisien. Estimasi agregat ini memberi indikasi
dimana
bahkan
seberapa besar jumlah potensi yang ada. Namun,
pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak
studi dengan metode sederhana ini tidak dapat
daerah.
memberi arah kebijakan spesifik yang harus
tidak
Selain
faktor
terdapat
perilaku
pembukuan
daerah,
dilakukan guna meningkatkan potensi. Oleh karena
ketidaktertagihan pajak daerah di Kota Malang
itu, dalam perhitungan potensi retribusi ini, juga
juga dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti
diikuti dengan penelitian pada basis mikro guna
bulan puasa atau hari besar. Oleh karena itu,
mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di
beberapa faktor tersebut menyebabkan pihak
lapangan. Dengan demikian, berdasar basis ini
Dispenda tidak dapat memungut pajak daerah
maka diharapkan pemerintah mampu membuat
secara maksimal yang sekaligus memengaruhi
kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi
tingkat ketidaktertagihan pajak daerah di Kota
menjadi realisasi.
Malang dan ketercapaian target pajak daerah Kota
Sementara itu, model perhitungan potensi untuk
Malang.
jenis pajak daerah dengan data sekunder dapat
Selanjutnya pihak Dispenda Kota Malang perlu
didekati dengan menggunakan metode trend,
menetapkan prioritas, strategi, dan melakukan
namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena
monitoring tindakan penagihan piutang pajak.
adanya keterbatasan data. Permasalahan data
Langkah ini seperti yang tertuang dalam Peraturan
tersebut
Menteri
(pembagian jenis pajak daerah) yang berakibat
Keuangan
tentang
wajib
Nomor
pajak
191/PMK.09/2008
Penerapan Manajemen
Risiko
di
pada
terjadi
karena
perbedaan
perbedaan
akun-akun
klasifikasi
dalam
laporan
menyulitkan
dalam
Lingkungan Departemen Keuangan maka prioritas
keuangan
sehingga
dan strategi tindakan penagihan berlandaskan pada
penelusuran
data.
Manajemen Risiko. Manajemen risiko penagihan
perhitungan
pajak
prioritas
penelitianini adalah dengan menggunakan metode
tindakan penagihan untuk membantu pencapaian
makro satu titik, yaitu dengan menganggap bahwa
sasaran strategis fungsi penagihan pajak. Analisis
realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah
risiko terhadap ketidaktertagihan piutang pajak
merupakan
potensi
retribusi
merupakan
selanjutnya.
Rumus
yang
diterapkan
dalam menentukan
bagian dari
manajemen
risiko
Oleh
potensi
karena pajak
itu, daerah
metode pada
untuk
tahun
digunakan
dalam
penagihan pajak.
perhitungan proyeksi realisasi pajak daerah tahun
4.5 Metode Penetapan Potensi dan Target
2015 adalah:
Pajak Daerah
Nilai Perkiraan Realisasi 2015 = Realisasi
Secara konsep, estimasi potensi pajak
Triwulan III x pertumbuhan ekonomi
dengan
Selanjutnya untuk menghitung potensi pajak
menggunakan data sekunder seperti yang banyak
daerah tahun 2016 adalah denganmengalikan nilai
daerah
dilakukan
secara
agregatif
35
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume : 10, Nomor : 1, Juni 2016, ISSN 1978-726X perkiraan
realisasi
pertumbuhan ekonomi
tahun
2015
ekonomi.Angka
yang
digunakan
dengan
pertumbuhan
adalah
rata-rata
pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Dalam hal
Target Retribusi (tahun x) = Potensi Retribusi (tahun x) x Persentase Bobot 4.6
Hasil dan Analisis
4.6.1
Proyeksi Potensi dan Target Pajak
ini, perilaku pertumbuhan pajak daerah Kota Malang diasumsikan memiliki kecenderungan
Daerah 4.6.1.1 Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun
yang sama dengan pertumbuhanekonomi (PDRB)
2020
Kota Malang. Rumus yang digunakan dalam
Berdasarkan
jenis
pertumbuhan
menghitungpotensi pajak daerah tahun 2016 adalah
ekonominya, proyeksi potensi pajak daerah Kota
sebagai berikut:
Malang dibedakan menjadi tiga skenario yaitu
Potensi Retribusi (2016) = Perkiraan Realisasi
skenario 1 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar
(2015) x Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
7% (pesimis), skenario 2 dengan pertumbuhan
Dalam menentukan potensi pajak daerah 2016 ini,
ekonomi sebesar 8% (moderat) dan skenario 3
dilakukan dengan 3 (tiga)skenario yaitu skenario
dengan
optimis, moderat dan pesimis yang didasarkan
(optimis).
padatingkat hambatan dari masing-masing jenis
pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun
penerimaan yang digunakan.Perhitungan potensi
2013 adalah sebesar 7,30%, diasumsikan terjadi
pajak daerah untuk tahun 2017sampai 2020
pertumbuhan ekonomi yang lebih besar pada tahun
menggunakan
2016.Rincian perhitungan potensi pajak daerah
rumusyang
sama
dengan
perhitungan potensi 2016, hanya saja nilai realisasi
pertumbuhan
ekonomi
Sebagai
dasar
sebesar
9%
pertimbangan,
Kota Malang tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.4
dari tahunsebelumnya diambil dari nilai potensi moderat
tahun
sebelumnya
(yang
dianggapmerupakan realisasi). Penentuan target pada masing-masing jenis pajak daerah tidak sama, yaitu denganmemperhatikan peluang dan hambatan di masing-masing sektor tersebut. Dengandemikian, untuk mendapatkan target
pajak
daerah
2016
misalnya,
dapat
diperolehdengan cara mengalikan nilai potensi pajak daerah 2016 dengan suatu persentase yangmerupakan bobot peluang dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing jenis pajak daerah. Rumus target pajak daerah secara umum dapat
4.6.1.2 Target Pajak Daerah Tahun 2020 Penentuan
target
pajak
daerah
Kota
Malang tahun 2016 seperti halnya perhitungan potensi, menggunakan tiga skenario yaitu skenario 1 (dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 7%), skenario 2 (pertumbuhan ekonomi 8%) dan
ditulis sebagai berikut:
36
Puspita, Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak , Hal :25-38 skenario 3 (pertumbuhan ekonomi 9%). Nilai
5.Simpulan dan Saran
target
5.1.Simpulan
pajak
daerah
diperoleh
dengan
cara
mengalikan potensi dengan suatu bobot yang
Simpulan dari hasil analisis Penetapan Target
mencerminkan persentase pencapaian potensi yang
Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang :
dipengaruhi
hambatan-
1. Kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah
hambatan.Persentase bobot dibagi menjadi tiga
dalam rangka penerimaanPAD secara umum
nilai yaitu persentase bobot untuk hambatan rendah
telah optimal.
oleh
adanya
dan
2. Penetapan target penerimaan PAD belum
hambatan tinggi (pesimis). Sehingga diperoleh
berdasarkan potensi riil yangdimiliki Kota
nilai target pajak daerah dengan sembilan nilai
Malang.
(optimis),
hambatan
sedang
(moderat)
terdiri dari 3 skenario (berdasarkan asumsi
3. Penetapan potensi sekaligus target pajak daerah
pertumbuhan ekonomi yang digunakan) dimana
Kota Malang berdasarkan landasan yuridis dan
masing-masing skenario tersebut dibagi lagi
konsep intensifikasi serta ekstensifikasi pajak
menjadi 3 skenario pesimis, moderat dan optimis.
daerah. Selain itu, juga didasarkan pada
Dalam menentukan angka pesimis (hambatan
indikator perekonomian Kota Malang, analisis
tinggi), moderat (hambatan sedang) dan optimis
SWOT, ketidaktertagihan piutang pajak daerah,
(hambatan rendah), diproksi dari pertumbuhan dari
serta metodepenetapan potensi dan target pajak
masing-masing jenis/item pajak daerah pada tahun
daerah Kota Malang. Indikator perekonomian
y dan tahun sebelumnya (y –1). Secara matematis
yang dimaksud meliputi Produk Domestik
dapat ditulis sebagai:
Regional
Target (2016) = Potensi (2015) x Persentase bobot
ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan,
Rincian perhitungan targetpajak daerah Kota
dan
Malang tahun 2020 berikut ini :
metodepenetapan potensi dan target pajak
Bruto
tingkat
(PDRB),
suku
bunga.
pertumbuhan
Sedangkan
daerah yaitu dilakukan dengan memproyeksikan potensi pajak daerah Kota Malang selama 5 tahun ke depan, selanjutnya dilakukan proyeksi target pajak daerah Kota Malang selama 5 tahun ke depan. Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, target pajak daerah Kota Malang tahun 2016 sebesar Rp 282,34 miliar. 5.1
Saran Saran berdasar hasil penelitian Penetapan
Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang antara lain :
37
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume : 10, Nomor : 1, Juni 2016, ISSN 1978-726X 1. Penetapan
target
penerimaan
PAD
harus
diarahkan seusai dengan potensiyang ada sehingga dapat memacu penerimaan daerah dan bekerjanyadinas/instansi yang terkait secara lebih produktif. 2. Perhitungan
potensi
pendapatan
riil
dan
obyektif agar dijadikan dasarpembuatan rencana keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam halPAD. Untuk itu data potensi harus terhimpun dengan baik dan dievaluasiminimal 5 tahun sekali. 3. Pendataan
sumber-sumber
pemungutan
PAD,
prosedur
danpencatatannya
perlu
disempurnakan untuk menghindari kebocorankebocoran. 4. Perlu
dibangun
kembali
komitmen
kerja
aparatur disemua lini untukbekerja secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan asli
daerahdan
meningkatkan
kinerja
pelaksanaan pemungutan dilapangan.
.6. Daftar Rujukan ______________. Data Internal Dispenda Kota Malang per Agustus 2015 Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Modern Liberty. Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Nirzawan. 2001. Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di
Kabupaten Bengkulu Utara. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Soemitro, Rachmat. 1990. Pajak dan Pembangunan. Bandung: PT Eresco. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undanng Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Grafindo.
38
