1
TUGAS AKHIR
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MEDAN
OLEH : NAUFAL SYARIF LUBIS 132102040
PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2016
2
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK NAMA NIM PROGRAM STUDI JUDUL TUGAS AKHIR
Tanggal
2016
: NAUFAL SYARIF LUBIS : 132102040 : DIPLOMA III AKUNTANSI : SISTEM INFORMASI AKUNTANSIPEMBAYARAN DAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Drs. Hasan Sakti Siregar, M. Si, Ak NIP. 19600302198601 1 001 Tanggal
2016
Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi
Drs. Rustam, M.Si, Ak, CA NIP. 19511114 198203 1 002
Tanggal
2016
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prof. Dr. Ramli, SE, MS NIP. 19580602 198803 1 001
3
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MEDAN
PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR
NAMA
: NAUFAL SYARIF LUBIS
NIM
: 132102040
PROGRAM STUDI
: DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL TUGAS AKHIR
:`SISTEMINFORMASI
AKUNTANSI
PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH
KOTA MEDAN
Medan,
Juni 2016
(NAUFAL SYARIF LUBIS) NIM. 132102040
(DISPENDA)
4
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: ”Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan”. Adapun tugas akhir ini dibuat oleh Penulis dengan tujuan untukmelengkapi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Dalam penyelesaian tugas akhir ini, Penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan ketulusan hati, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. Ramli, SE, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak, Drs. Rustam, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam proses penyelesaian tugas akhir, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang
i
5
sangat berguna kepada Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 5. Kedua orang tua tercinta, (Alm.) Syarifuddin Lubis dan Ibunda Mastiana Harahap yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi.Terima kasih untuk segala pengorbanan yang tidak ternilai.Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. 6. Teman - teman semasa kuliah dan magang dan seluruh teman-teman khususnya stambuk 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas
persahabatan yang tidak akan pernah penulis bisa lupakan. Penulis menyadari bahwa dalam penyajian tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian. Medan, Juni 2016 Penulis
NaufalSyarifLubis
ii
6
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................
i
DAFTAR ISI ...................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL ..........................................................................................
vi
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
viii
BAB 1
BAB II
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................
1
B. Rumusan Masalah ................................................................
4
C. Maksud dan Tujuan ...........................................................
4
D. Rencana Penulisan ...............................................................
5
1. Jadwal Survei/Observasi .............................................
5
2. Rencana Isi....................................................................
5
: DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MEDAN A. Sejarah Ringkas .................................................................
7
B. Struktur Organisasi dan Personalia ......................................
11
C. Job Desription .....................................................................
14
D. Jaringan Kegiatan ................................................................
23
E. Kinerja Kegiatan Terkini .....................................................
23
F. Rencana Kegiatan ................................................................
24
iii
7
BAB III
: SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MEDAN A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi ..............................
25
B. Komponen Sistem Informasi Akuntansi ..............................
28
C. Fungsi dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi ...............
29
D. Karateristik Informasi yang Baik .........................................
31
E. Pengertian Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ..................................................................
31
F. Unsur-unsur Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ..................................................................
40
G. Prosedur Perhitungan Pembayaran dan PenerimaanPajak Bumi dan Bangunan (PBB) .................................................
41
H. Dokumen yang Digunakan ..................................................
49
I. Prosedur Informasi Akuntansi Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) padaDinas Pendapatan Kota Medan ......................................................
BAB IV
50
: KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ..........................................................................
55
B. Saran ....................................................................................
56
iv
8
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
57
LAMPIRAN ....................................................................................................
58
v
9
DAFTAR TABEL
No.Tabel
Judul
Halaman
Tabel 1.1
Jadwal Survei/Observasi dan Penyusunan Tugas Akhir ............... 5
vi
10
DAFTAR GAMBAR
No.Tabel Judul
Gambar 2.1
Halaman
Struktur Organisasi DISPENDA 13
vii
11
DAFTAR LAMPIRAN
No.Tabel Judul
Halaman
Lampiran 1
Surat Izin Riset
viii
58
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Setiap organisasi, entitas atau perusahaan harus dikelola dengan baik agar tujuan yang ingin dicapai oleh entitas atau perusahaan dapat tercapai. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan mengolah informasi-informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan yang didasarkan oleh informasi yang tepat dan akurat. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan sistem informasi akuntansi yang merupakan salah satu bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi atau sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik maka manajemen bisa memperoleh berbagai macam informasi khususnya yang menyangkut informasi keuangan yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem akuntansi yang ada di perusahaan atau organisasi meliputi sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian, sistem penerimaan, sistem akuntansi pembayaran dan lain-lain. Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Untuk
2
mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan tergantung ke dua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak yang dikenai pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan Undang-Undang, yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Sistem Pembayaran pajak bumi dan bangunan ialah tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak yang dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang
3
tercantum pada SPPT atau petugas pemungut PBB kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, namun pada hakekatnya setiap orang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tunggakan pajak sebagai akibat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Atas utang pajak tersebut, maka akan dilaksanakan penagihan pajak yaitu dengan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPPT tersebut tidak dilunasi, maka akan ditagih dengan memberikan Surat Teguran yang dilanjutkan dengan Surat Paksa dan dilakukan tindakan penyitaan serta bila perlu dilakukan pelelangan (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP14/PJ.6/1990).Dengan memperhatikan hal diatas, maka penulis merasa tertarik dan berminat untuk mempelajari dan memahami tentang sistem informasi penerimaan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Karena penulis merasa penagihan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor yang penting didalam memperoleh pendapatan pajak terutang dari wajib pajakyang belum melaksanakann kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunannya . Sehingga penulis membuat suatu laporan tugas akhir dengan judul mengenai “Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah ( DISPENDA ) Kota Medan”.
4
B. Rumusan Masalah Berdasarkan apa yang peneliti uraikan dari latar belakang tersebut, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagaimana dibawah ini. 1. Bagaimana prosedur pembayaran dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ? 2. Bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi pembayaran dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ?
C. Maksud danTujuan 1. Maksud Penelitian Maksud penelitian ini adalah : 1. untuk membandingkan ilmu yang penulis dapat dari bangku kuliah dengan praktek dilapangan. 2. untuk mempelajari dan mendalami cara penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dalam instansi pemerintah. 2. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. untuk melengkapi persyaratan studi program Diploma-III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. 2. untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis tentang sistem informasi akuntansi dan penerapannya di perusahaan di perusahaan serta membandingkan dengan teori yang terdapat di literatur.
5
D. Rencana Penulisan 1. Jadwal Survei/Observasi Berikut ini adalah jadwal penelitian yang dilakukan peneliti dalam penyusunan tugas akhir : Tabel 1.1 Jadwal Survei/Observasi dan Penyusunan Tugas Akhir APRIL 2016 No
I 1.
Pengesahan Tugas Akhir
2.
Pengajuan Judul
3. 4. 5. 6. 7. 8.
2.
MEI 2016
JUNI 2016
KEGIATAN
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
Permohonan Izin Riset Pengajuan Dosen Pembimbing Pengumpulan Data Penyusunan Tugas Akhir Bimbingan Tugas Akhir Penyelesaian Tugas Akhir Rencana Isi Rencana isi terdiri dari 4 Bab yaitu Bab Pendahuluan, Bab Profil Perusahaan yaitu Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Bab Pembahasan, dan Bab Penutup. BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini diberikan gambaran mengenai keseluruhan isi laporan ini. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan dan Rencana Penulisan.
IV
6
BAB II
DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MEDAN Pada bab ini peneliti akan menjelaskan Sejarah Ringkas, Struktur Organisasi dan Personalia, Job Description, Jaringan Kegiatan, Kinerja Kegiatan Terkini,dan Rencana Kegiatan yang terdiri dari Jadwal Survei/Observasi dan Rencana Isi
BAB III
PROSEDUR
SISTEM
INFORMASI
AKUNTANSI
PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DISPENDA KOTA MEDAN Pada bab ini peneliti akan membahas Pengertian Sistem Informasi Akuntansi, Komponen Sistem Informasi Akuntansi, fungsi dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi, Karateristik Informasi yang Baik, Penegertian Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Unsur-unsur Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan,
Prosedur
Perhitungan
Pembayaran
dan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Dokumen yang digunakan, Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota medan. BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan membahas kesimpulan uraian-uraian dari bab sebelumnya serta saran dari peneliti.
7
BAB II DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
A. SEJARAH RINGKAS Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu Sub-Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta Potensi Pajak/Retribusi Daerah Kota Medan, maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, Sub-Bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa Seksi Dengan Pola Pendekatan Secara Sektoral Pungutan Daerah. Maka dari itu, dibentuklah beberapa seksi yang mengelola pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/ wajib retribusi di dalam Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya. Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan
8
Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi. Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota
dan
surat
Edaran
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan. Dalam perkembangan selanjutnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan
9
Daerah Kotamadya Daerah Tk.Ii Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Dinas pendapatan daerah di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian tata usaha dengan 4 (empat) sub
bagian dan 5
(lima) Sub Dinas dengan masing-
masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional. Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional. kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektorat perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah. Adapun penyempurnaan dimaksudkan dituangkan dalam: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988, tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan
10
Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Parkir diseluruh Indonesia. 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tangga;\l 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988. 3. Surat
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
23
Tahun
1988,
tentang
pelaksanaan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan. b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan. c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan. d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi, perusahaan, atau intsansi
11
negara dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus
menjelaskan
hubungan
wewenang
siapa
melapor
kepada siapa,
sehingga adanya pertanggung jawaban pada setiap pihak. Tanggal 11 Februari 2013. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 khusus untuk Dinas Pendapatan Kota Medan
ditetapkan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui
Surat
Keputusan
Walikota
Nomor
1
Tahun
2001
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, 2.1.Sub Bagian Umum 2.2.Sub Bagian Keuangan 2.3.sub Bagian Penyusunan Program 3. Bidang Pendapatan dan Penetapan, 3.1.Seksi Pendatann danPendaftaran 3.2.Seksi Pemeriksaan 3.3.Seksi Penetapan 3.4.Seksi Pengolahan dan Informasi 4. Bidang Penagihan,
12
4.1.Seksi Pembukuan dan Vertifikasi 4.2.Seksi Penagihan dan Perhitungan 4.3.Seksi Pertimbangan dan Restitusi 5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, 5.1.Seksi Bagi Hasil Pajak 5.2.Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak 5.3.Seksi Penatausahaan Bagi Hasil 5.4.Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan 6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, Terdiri Atas: 6.1.Seksi Pengembangan Pajak 6.2.Seksi Pengembangan Retribusi 6.3.Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain 7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 8. Kelompok Jabatan Fungsional
13 DINAS Sekretariat
Sub Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Penyusunan
Bidang Pendapatan dan Penetapan
Bidang Penagihan
Bidang Bagi Hasil Pendapatan
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
Seksi Pendataan dan Pendaftaran
Seksi Pembukuan dan Verifikasi
Seksi Bagi Hasil Pajak
Seksi Pengembangan Pajak
Seksi Pemeriksaan
Seksi Penagihan dan Perhitungan
Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
Seksi Pengembangan Retribusi
Seksi Penetapan
Seksi Pertimbangan dan Restitusi
Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain
Seksi Peraturan Perundang-Undangan Dan Pengkajian
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
UPT
Gambar2.1 Struktur organisasi DISPENDA Sumber : DISPENDA KOTA MEDAN
14
C. JOB DESCRIPTION 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, PAD dan dana perimbangan, PBB dan BPHTB serta evaluasi pengawasan dan konsultasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan. b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan. c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan. d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretaris Sekretariat memimpin
dan
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
membantu
Kepala
penyelenggaraan
Dinas
dalam
pelayanan
teknis
administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Umum dan Perencanaan, Kepegawaian serta Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan. 2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dinas.
15
3. pelaksanaan dan dinas
yang
penyelengaraan
meliputi
pelayanan
administrasi
administrasi kesekretariatan
umum, kepegawaian, keuangan, dan
kerumah tanggaan dinas. 4. pengelolaan dan
pemberdayaan
sumber
daya manusia, pengembangan
organisasi dan ketatalaksanaan. 5. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas. 6. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan. 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesekretariatan terdiri dari: a. Sub Bagian Umum, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum. 2. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum. 3. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas. 4. pengelolaan administrasi kepegawaian. 5. penyiapan
bahan
pembinaan
dan
pengembangan
kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan kepegawaian. 6. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 7. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
16
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. b. Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keauangan. 2. penyusunan
bahan
petunjuk
teknis
pengelolaan
administrasi
keuangan. 3. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi keuangan. kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan verifikasi. 4. penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan. 5. penyusunan laporan keuangan dinas. c. Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program. 2. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program dinas. 3. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dinas.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam
memimpin,
mengendalikan,
dan
mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi
17
kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan benda berharga serta dana perimbangan. Dalam melaksanakan tugas pokok seksi Pendataan dan Penetapan, menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan
rencana,
program
dan
kegiatan
Bidang Pendataan
dan
Penetapan. b. penyusunan
petunjuk
teknis
lingkup
pendataan,
pendaftaran,
pemeriksaan penetapan dan pengelolaan data dan informasi. c. melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendataan daerah lainnya. d. pelaksanaan
proses
penetapan
pajak
daerah,
retribusi
daerah
dan
pendapatan daerah lainnya. e. perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi. f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan. g. pelaksanaan pengelolaan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait. h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
18
a. seksi
pendataan
dan
pendaftaran,
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan lingkup pendataan dan pendaftaran. b. seksi pemeriksaan, mempunyai tugas pokok sebagian bidang pendataan dan penetapan lingkup pemeriksaan. c. seksi penetapan, mempunyai tugas pokok sebagian bidang
pendataan dan
penetapan pokok pajak daerah/ pokok retribusi daerah. d. seksi
pengolahan
data
dan
informasi,
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan lingkup data dan informasi. 4.
Bidang Penagihan Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi perencanaan pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pelaporan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang penagihan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang penagihan. b. penyusunan
petunjuk
teknisa
lingkup
pembukuan,
verifikasi,
penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi. c. pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
19
d. pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. e. pelaksanaan perhitungan restituri dan pemindahan bukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. f. pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak. g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang penagihan. h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Penagihan terdiri dari : a. seksi
pembukuan
dan
verifikasi,
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas bidang penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi. b. seksi penagihan
dan
perhitungan,
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan tugas bidang penagihan dan perhitungan. c. seksi pertimbangan dan retribusi, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi. 5.
Bidang Bagi Hasil Pendapatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas
dalam
memimpin,
mengendalikan,
dan
mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pendataan, penilaian dan penetapan atas PBB (pajak bumi dan bangunan) dan BPHTB (badan penagihan,
20
penagihan dan pelayanan PBB dan BPHTB serta data dan informasi PBB dan BPHTB.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Hasil Pendapatan,
menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan
rencana,
program,
kegiatan
bidang
bagi
hasil
pendapatan. b. penyusunan bahan pentujuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil perundang-undangan dan pengkajian pendapatan. c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak pusat, dau, dak, dan lain-lain pendapatan saerah yang sah. d. pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak pusat, dau, dak, dan lain-lain pendapatan sah. e. pelaksanaan pengkajian peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil pendapatan. g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari : a. seksi bagi hasil pajak, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang bagi hasil.
21
b. seksi bagi hasil bukan pajak, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang bagi hasil pendapatan lingkup bukan pajak. c. seksi penatausahaan bagi hasil, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang hasil pendapatan lingkup perusahaan bagi hasil. d. seksi
peraturan
perundang-undangan
dengan
pengkajian
pendapatan,
mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian pendapatan. 6.
Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah Bidang
tugasmembantu
Pengembangan Kepala
Dinas
dan
Pendapatan
Daerah
mempunyai
dalam
memimpin,
mengendalikan,
dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pengawasan, evaluasi dan kebijakan pendapatan daerah, konsultasi, keberatan dan banding serta pemeriksaan dan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan
rencana,
program
dan
kegiatan
bidang
pengembangan
pendapatan daerah. b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. c. pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya. d. perhitungan potensi pajak retribusi daerah.
22
e. pelaksanaan
monotoring,
evaluasi
dan
pelaporan
lingkup
bidang
pengembangan pendapatan daerah. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari : a. seksi pengembangan pajak, mempunyai tugas pokok sebagian tugas bidang pengembangan pendapatan daerah lingkup pengembangan pajak b. seksi retsibusi, mempunyai tugas pokok sebagian tugas bidang pengembangan pendapatan daerah lingkup pengembangan retribusi c. seksi pengembangan pendapatan lain-lain, mempunyai tugas pokok sebagian tugas bidang pengembangan pendapatan daerah lingkup pengembangan pendapatan lain-lain. 7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pembentukan,
nomenklatur,
tugas
pokok
dan
fungsi
Unit
PelaksanaanTeknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Adapun peraturan yang berlaku, yaitu : a. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. b. setiap
kelompok
jabatan
fungsional senior yang ditunjuk.
fungsional,
dipimpin
oleh
tenaga
23
c. jumlah tenaga kerja fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. d. jenis
dan
jenjang
jabatan
fungsional
diatur
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
D. JARINGAN KEGIATAN Instansi pemerintah adalah salah satu organisasi yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang ditugaskan atau yang diinginkan pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan instansi yang mengumpulkan semua pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi dan lainnya untuk didistribusikan ke daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat untuk pemungutan pajak dan sebagainya. Dengan demikian. Diharapkan pelayanan yang dilakukan Dinas Pendapatan mampu menarik masyarakat maupun perusahaan untuk membayar kewajibannya.
E. KINERJA KEGIATAN TERKINI Setiap organisasi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, terus berusaha agar tujuan yang telah digariskan dapat terwujud Secara otomatis untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja kegiatan terkini yang dijalankan Dinas Pendapata Daerah adalah terus
24
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, memberikan alternatifalternatif kepada masyarakat agar dapat dengan mudah membayar pajaknya.
F. RENCANA KEGIATAN Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditentukan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan antara lain sebagai berikut : a) mengejar pendapatan
target
estimasi
penerimaan
pajak
daerah
dan
sumber
lainnya sepanjang tahun 2015.
b) mengejar kembali angka-angka pendapatan daerah seperti PBB (pajak bumi dan bangunan) dan PAD (pajak asli daerah) sepanjang tahun 2016.
25
BAB III GAMBARAN DATA PROSEDUR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARANDAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DISPENDA KOTA MEDAN
A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Dalam mengemukakan pengertian Sistem Informasi Akuntansi, secara rinci penulis mengemukakan pengertian setiap suku kata yang terdapat dalam peristilah tersebut, yaitu sebagai berikut : 1. Sistem Istilah sistem menurut Moscove (1981 : 4) menyatakan sistem adalah “suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”. Sistem menurut Davis (2001 : 98), menyatakan bahwa : “sistem dapat abstrak dan visi. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan gagasan atau konsepsi - konsepsi yang saling bergantung, sedangkan sistem yang bersifat visi adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan”. Sistem menurut Mulyadi (2001 : 5) mendefenisikan sistem sebagai berikut :“Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.
26
Sistem menurut Hall (2007:6) sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen tau subsistem yang saling berhubungan yang befungsi dengan tujan yang sama. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat diikhtisarkan bahwa pada dasarnya sistem terdiri dari tiga unsur, yaitu : masukan (input), proses (procces) merupakan suatu aktivitas yang dapat mentransformasikan input menjadi output. Sedangkan output berarti yang menjadi tujuan, sasaran, atau target pengorganisasian suatu sistem. 2. Informasi Informasi menurut Davis (2001:24), bahwa: “Informasi adalah kata yang telah diubah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerimanya dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan manfaatnya didalam pengambilan keputusan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang”. Definisi
diatas
dapat
disimpulkan bahwa informasi
merupakan
sekumpulan data yang diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi, sampai pada manfaat informasi dalam mengambil keputusan. Agar informasi itu menjadi berguna harus disampaikan kepada seorang pada waktu yang tepat dalam bentuk yang tepat pula. Menurut Bodnar dan Hopwood (2000:1) informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.
27
3. Akuntansi Akuntansi
menurut
Nafarin
(2004:5)
adalah
sebagai
berikut :
akuntansi merupakan informasi yang relevan serta dapat dipergunakan oleh seluruh pihak–pihak yang berkepentingan yakni akuntansi adalah istilah yang menunjukan teori tertentu asumsi mengenai cara bertindak peraturan- peraturan mengenai cara dan prosedur untuk mengumpulkan dan
melaporkan
informasi
yang berguna tentang kegiatan dan tujuan organisasi. Akuntansi
menurut
soemarso
(2004:3)
akuntansi
adalah
proses
mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang mengunakan informasi tersebut. Jadi, akuntansi itu merupakan suatu proses yang dimulai dari transaksi, pencatatan, pengikhtisaran laoran akuntansi. Dengan demikian informasi yang dihasilkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keutusan mengenai perusahaan yang bersangkutan. 4. Sistem Informasi Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2000:1) mengemukakan bahwa “Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur tuk mengubah data menjadi informasi, informasi ini dikomunikasikan kepada bagian beragam pengambilan keputusan”. Sistem
Informasi
Akuntansi
menurut
Baridwan
(1993:3)
menyatakan bahwa : Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu komponen
28
yang
mengumpulkan,
menggolongkan,
mengolah,
menganalisa
dan
mengkominasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak – pihak luar (seperti inspektorat pajak, investor, dan kreditor) pihak-pihak dalam (terutama manajemen).
B. Komponen Sistem Informasi Akuntansi Sistem Informasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa komponen seperti orang, aktivitas, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan
yang terintegrasi
yang berfungsi
untuk
mendukung
dan
meningkatkan operasi sehari – hari sebuah bisnis, juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecah masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer. 1. Orang (people) Semua pihak yang bertanggung jawab dalam hal penyokong atau sponsor sistem informasi (system owner), pengguna sistem (system user), perancang sistem (system designer), dan pengembangan sistem informasi (system development). 2. Aktivitas Sekumpulan aturan atau tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem informasi ataupun hasil keluaran dari sistem informasi tersebut. 3. Data Secara konseptual,
data adalah deskripsi tentang benda, kejadian,
aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna dan tidak berpengaruh
29
langsung kepada pemakai atau disebut juga sebagai kumpulan fakta mentah dalam isolasi. 4. Perangkat Keras ( Hardware ) Mencakup peranti – peranti fisik seperti komputer, printer, monitor, hardisk, dll. 5. Perangkat Lunak (Software) Sekumpulan instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang memungkinkan perangkat keras bisa digunakan untuk memproses data, atau sering disebut program. 6. Jaringan (Network) Sistem penghubung yang memungkinkan
suatu sumber dipakai secara
bersama-sama,
tempat
baik
pada
waktu
dan
bersamaan
ataupun
berbeda.
C. Fungsi dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Penyediaan data dalam memenuhi kebutuhan informasi akuntansi, baik untuk kebutuhan
pihak eksternal maupun pihak internal. Untuk memenuhi
fungsinya, Sistem Informasi Akuntansi harus mempunyai tujuan-tujuan yang dpat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi akuntansi yang berguna, terutama dalam menunjang penyusunan data penggajian. Romney dan Steinbart (2006 : 3) menyatakan bahwa Fungsi Sistem Informasi Akuntansi adalah :
30
1. mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitasaktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang telah terjadi. 2. mengubah data menjadi informasi yang berguna, bagi pihak manajemen untuk membuat
keputusan
dalam
aktivitas
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan. 3. menyediakan
pengendalian
yang
memadai
untuk
menjaga
aset-aset
organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhhkan, akurat, dan handal. Romney dan Steinbart (2006 : 10) menyatakan bahwa Manfaat Sistem Informasi Akuntansi adalah : 1. mempunyai kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jas. contoh, sistem informasi akuntansi dapat mengawasi mesin yang digunakan sehingga para operatornya akan diberitahukan dengan segera saat proses yang berjalan keluar dari batas yang diinginkan. 2. memperbaiki efisiensi, sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan memberikan informasi yang lebih tepat waktu. 3. memperbaiki pengambilan keputusan, sistem informasi akuntansi dapat memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang lebih akurat.
31
4. berbagai pengetahuan, sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik biasanya mempermudah proses berbagi pengetahuan dan keahlian yang selanjutnya dapat memperbaiki proses operasi perusahaan, dan bahkan memberikan keunggulan kompetitif.
D. Karakteristik Informasi yang Baik Romney dan Steinbart (2006 : 12) mensyaratkan bahwa informasi yang memiliki karakteristik yang baik terdiri dari : 1. relevan adalah informasi tambahan pada pembuatan keputusan dengan cara mengurangi ketidakpastian, menambah pengetahuan untuk memprediksi atau memastikan prediksi-prediksi sebelumnya. 2. andal adalah informasi tersebut bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan dengan tepat menunjukkan kejadian atau aktivitas dari suatu organisasi. 3. lengkap adalah informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspekaspek penting dari kejadian yng merupakan dasar masalah atau aktivitasaktivitas yang diukurnya. 4. tepat waktu adalah informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan. 5. dapat dipahami artinya informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas.
32
E. Pengertian Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1.
Pembayaran Pembayaran adalah
perbuatan
membayarkan atau
membayar
(KBBI, 2005:79). Menurut Suharno (2003:51) “Pembayaran adalah Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) terutang di tempat pembayaran”. 2.
Penerimaan Kas merupakan alat pertukaran yang dipergunakan sebagai ukuran
dalam akuntansi sehingga menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan. selain itu kas merupakan golongan aktiva lancar yang paling likuid dan sangat penting karena menggambarkan daya beli umum dan dapat memproses barang dan jasa. Di bawah ini ada beberapa pengertian penerimaan kas menurut beberapa para ahli, diantaranya: Pengertian penerimaan kas menurut Soemarso S.R dalam bukunya (2002 : 172) “Akuntansi Suatu Pengantar” mengemukakan bahwa: “Penerimaan kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan bertumbuhnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, penerimaan piutang maupun hasil transaksi lainnya yang menyebabkan bertambahnya kas.” Sedangkan penerimaan kas menurut H.Kusnadi (2000 : 61) dalam bukunya “Akuntansi Keuangan Menengah (intermediate)” Adalah sebagai berikut: “Penerimaan kas pada umumnya meliputi penerimaan via pos (mail receipt), penjualan tunai (cash sales) dan penerimaan piutang (collection of
33
receivable), disamping penerimaan rutin, masih ada lagi penerimaan lainnya yaitu penerimaan yang tidak rutin, misalnya penerimaan uang dari penjualan”. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penerimaan kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertumbuhnya saldo-saldo kas tunai, dan atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer maupun penerimaan-penerimaan lainnya. Penerimaan kas dapat berbentuk uang logam, cek atau wesel pos, uang yang diterima melalui bank atau langsung dari piutang. 3. Pajak Bumi dan Bangunan 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1. PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. 2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 77 Objek Pajak
34
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam Pengertian bangunan adalah: a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. b) jalan tol; c) kolam renang; d) pagar mewah ; e) tempat olahraga; f) galangan kapal, dermaga; g) taman mewah; h) tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan; i) menara; 3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang :
35
a) digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan an kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. 4. Subyek Pajak Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 78 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memeperoleh manfaat atas bangunan. 5. Cara Mendaftarkan Objek Pajak Menurut DISPENDA Kota Medan orang atau Badan yang menjadi subjek PBB harus mendaftarkan objek pajaknya ke DISPENDA,
36
dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di DISPENDA. 6. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dasar pengenaan No.3 Tahun
PBB berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Pasal 4 : a) dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. b) besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. c) penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala daerah. 7. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 1 NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 8. NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak berdasarkan Undang-undang
37
Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77. 9. Dasar Penghitungan pajak Bumi dan bangunan (PBB) Penghitungan Pajak Bumi dan Bamgunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebagai berikut : a) besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. b) hasil perhitungan besaran pokok pajak bumi dan bangunan yang terhutang ditetapkan minimal sebesar Rp 20.000,00. 10. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut : a) untuk njop dan bangunan dengan Rp 0 - Rp 499.999.999 0,115% pertahun. b) untuk njop Rp 500.000.000 – Rp 999.999.999
ditetapkan sebesar
0,125% pertahun. c) untuk njop Rp 1.000.000.000 – Rp 1.999.999.999 ditetapkan sebesar 0,215% pertahun. d) untuk njop Rp 2.000.000.000 – Rp 3.999.999.999 ditetapkan sebesar 0,225% pertahun.
38
e) untuk njop diatas Rp 4.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,275% pertahun. 11. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang Saat yang menentukan pajak terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 Pasal 8 yaitu menurut keadaan Objek Pajak tanggal 1 januari. 12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Bumi dan Bangunan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah. 13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang pada wajib pajak. 14. Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasf berupa bunga dan/atau denda 2% perbulan. 15. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah surat atau blangko pembayaran yg dijadikan Wajib Pajak sebagai tanda bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi PBB. 16. Laporan Mingguan Penerimaan (LMP)
39
Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) adalah rekapitulasi penerimaan dari masing-masing desa kepada DISPENDA dengan tindakan kepada KPP. 17. Tempat Pembayaran PBB Wajib Pajak
yg telah menerima Surat
Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT), Surat Ketetatapan Pajak (STP) dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP) dari DISPENDA atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yg telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank SUMUT. 18. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan
dan Perkotaan Tata cara
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: (1) pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. (2) SPPT, SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
40
wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen ) setiap bulan. (4) pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepala daerah. 4.
Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan A. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut penulis sendiri pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah transaksaksi yang dilakukan oleh wajib pajak karena wajib pajak yang memperoleh manfaat dari bumi atau bangunan. B. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut penulis sendiri penerimaan pajak bumi bangunan adalah pemasukan kas negara yang diperoleh dari piutang wajib pajak atas objek bumi dan bangunan.
F. Unsur-unsur Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Unsur-unsur pembayaran dan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu; 1. Subjek Pajak Menurut direktorat jenderal pajak Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata : a) mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; b) memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
41
c) memiliki bangunan, dan atau; d) menguasai bangunan, dan atau; e) memperoleh manfaat atas bangunan 2. Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 77 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam Pengertian bangunan adalah: a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. b) jalan tol; c) kolam renang; d) pagar mewah ; e) tempat olahraga; f) galangan kapal, dermaga; g) taman mewah; h) tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan; i) menara;
G. Prosedur Perhitungan Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
42
1. Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Muda Markus (2005:425) “Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan” yaitu Wajib Pajak mengambil SPPT nya di kelurahannya lalu membayarnya ke tempat yg telah ditentukan,pembayaran SPPT paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima dari kelurahan. Sedangkan menurut Nomor
3 tahun
Peraturan Daerah Kota Medan
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: (1) pajak yang terutang berdasarkan sppt sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya sppt oleh wajib pajak. (2) SPPT, SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen ) setiap bulan. (4) pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah.
43
(5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepala daerah. menurut surat DIRJENpajak s-04/pj.13/2007 tentang pembayaran/penyetoran PBB dalam rangka implementasi modul penerimaan negara (MPN), adalah sebagai berikut: a. pembayaran PBB sektor pedesaan dan perkotaan dilakukan di tempat pembayaran PBB (TP-PBB), baik secara langsung maupun melalui petugas pemungut. b. pembayaran PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan non- migas dilakukan di bank/pos persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak PBB (SSP PBB). c. pembayaran PBB sektor pedesaan dan perkotaan sebagaimana pada butir2, tempat pembayaran PBB (TP-PBB) menyetorkan penerimaan PBB ke bank/pos persepsi setiap hari jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari jumat libur dengan menggunakan formulir surat setoran tempat pembayaran PBB (SSPBB). d. pembayaran PBB sektor perkebunan,perhutanan, dan pertambangan non- migas sebagaimana dimaksud pada butir 3, sebagaimana dimaksud pada butir 4, dan penyetoran penerimaan PBB ke bank/pos persepsi sebagaimana
dimaksud
pada
butir
5,
dinyatakan
sah
setelah
mendapatkan nomor transaksi bank (NTB)/nomor transaksi pos (NTP).
44
e. atas pembayaran/penyetoran penerimaan pbb atau bphtb ke bank/pos persepsi, wajib pajak/TP-PBB diberikan bukti pembayaran/penyetoran yang berupa: 1) bukti penerimaa negara 2) formulir SSB/SSP PBB/SSPBB yang diterangkan ntpn serta elemen lain sebagai validasi pembayaran/penyetoran. 2. Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur penerimaan Pajak Bumi dan
bangunan adalah sebagai
berikut: a) wajib pajak pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru ke Dinas Pendapatan Daerah melalui pos pelayanan PBB wilayah setempat. b) petugas pelayanan PBB menerima permohonan pendaftaran objek pajak baru kemudian meneliti kelengkapan persyaratan, dalam hal berkas permohonan pendaftaran sudah lengkap, petugas pos pelayanan PBB akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan pendaftaran dan kemudian diteruskan ke koordinator pos pelayanan PBB. c) Koordinator pos pelayanan PBB melakukan penerlitian, menandata tangangani berkas SPOP dibagian petugas pendata dan membuat uraian penelitian setelah mendapatakan disposisi.
45
d) Koordinator pos pelayanan PBB menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. Kepala Bidang Pajak Daerah PBB. e) Kepala Bidang Pajak Daerah PBB mendisposisi kepada Kepala Seksi pendaftaran dan pendataan untuk meneliti dan menandatangani uraian penelitian dan SPOP/LSOP. f) Kepala Seksi pendaftaran dan pendataan meneliti dan menandatangani berkas SPOP dan uraian penelitian. g) Kepala Bidang Pajak PBB meneyetujui dan menandatangani uiraian penelitian, kemudian mengembalikan kepada kepala seksi pendaftaran dan pendataan untuk diproses lebih lanjut. h) pelaksanaan melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan pencetakan SPPT. i) pelaksana menyerahkan SPPT dan berkas permohonan kepada kepala seksi penetapan. j) Kepala Seksi penetapan meneliti SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah PBB. k) Kepala Bidang Pajak PBB meneliti SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menandatangani. l) pelaksana menatausahakan SPPT untuk dikirimkan ke Pos Pelayan PBB. m) Pos Pelayanan PBB menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima. n) Wajin Pajak membayar SPPT ke bank SUMUT.
46
Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui
teknologi
internet (Ditjen Pajak,2012). Adapun kelengkapan persyaratan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut (Dispenda Medan): 1. surat permohonan 2. foto copy surat tanah 3. foto copy KTP 4. foto copy IMB 5. foto copy sppt sebelah objek (tetangga) 6. foto copy rekening listrik dan air 7. spop yang diisi dan ditanda tangani 8. surat keterangan dari lurah 9. surat keterangan bebas sengketa dari pengadilan/kelurahan 10. surat kuasa bagi yang dikuasakan 3. Prosedur Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Dasar Perhitungan yang digunakan untuk menghitung pajak terhutang adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Kena Pajak (Peraturan Pemerintah. Besarnya persentase NJKP yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Berdasar PP No. 74 tahun 1998 ketentuan mengenai NJKP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 20% atay 40% dari Nilai Jual Objek Pajak.
47
NILAI JUAL KENA PAJAK = 20% atau 40% x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Ketentuan mengenai NJKP berdasarkan PP 74 tahun 1998 : NJKP pada umumnya ditetapkan 20% dari Nilai jual obyek pajak, kecuali untuk obyek-obyek di bawah ini ditetapkan sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak : - perumahan dengan njop sama atau lebih besar dari Rp. 1 milyar, kecuali yang dimiliki atau dikuasai oleh pns, abri, dan para pensiunan termasuk janda dan duda. - perkebunan dengan luas sama atau lebih besar dari 25 hektar yang dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha swasta - perhutanan termasuk areal blok tebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang hak penguasaan hutan, pemegang hak pemungutan hasil hutan dan pemegang izin pemanfaatan kayu. PP No. 46 tahun 2000 memperbarui PP 74 tahun 1998 Besarnya NJKP sebagai dasar perhitungan kena pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 ditetapkan untuk : 1. obyek pajak perkebunan sebesar 40% dari nilai jual ojek pajak. 2. objek pajak kehutanan sebesar 40% dari nilai jual objek pajak 3. objek pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai jual objek pajak. 4. objek pajak lainnya :
48
-
sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) atau lebih.
-
sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000,-
PP 25 Tahun 2002 Memperbarui PP 46 tahun 2000 . berisi ketentuan sebagai berikut : 1. obyek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% dari nilai jual ojek pajak. 2. obyek pajak lainnya : sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila njop nya Rp. 1.000.000.000,(satu milyar) atau lebih. sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila njop nya kurang dari rp. 1.000.000.000,3. Cara Menghitung Pajak Unsur-unsur yang harus diketahui agar dapat menghitung Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut : a. nilai jual objek pajak (NJOP) yakni NJOP bumi dan NJOP bangunan. b. nilai jual kena pajak (NJKP) yakni 20% atau 40% dari NJOP c. tarif tunggal : 0,5% d. NJOPTKP (nilai jual objek pajak tidak kena pajak) yakni ditetapkan secara regional paling tinggi sebesar Rp. 12.000.000,Sehingga sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 12 tahun 1985 rumus untuk menghitung Pajak Bumi Bangunan Terhutang : Pajak Bumi Bangunan Terhutang = Tarif Pajak x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
49
Sebelum dikalikan dengan Tarif NJOP harus dikurangkan dengan NJOPTKP. Ketentuan menyangkut NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Paja adalah sebagai berikut : NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) ditetapkan secara regional sebesar Rp. 12.000.000,- yang diberikan dengan ketentuan : - untuk setiap wajib pajak hanya diberikan satu njoptkp terhadap satu objek yang dimiliki atau disewa/atau dipakai. - diberikan untuk bumi dan/atau bangunan - jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak yang diberikan njoptkp hanya salaah satu objek yang memiliki nialai jual objek pajak terttinggi. Rumus Perhitungan PBB PBB Terhutang = Tarif x NJKP = 0,5% x 20% atau 40% x NJOP, sehingga dari rumus asal ini dapat dijabarkan menjadi : = 0,5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP) = 0,5% x 20% x NJOP = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,5% x 40% x NJOP Catatan : NJOP= NJOP Bumi + NJOP Bangunan NJOPTKP = ditetapkan secara regional paling tinggi Rp. 12.000.000,-
50
H. Dokumen yang Digunakan 1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Adalah surat yang dipakai wajib pajak untuk melaporkan data Objek Pajaknya maupun yang dipakai oleh bagian Pedanil untuk melakukan pendataan. 2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) Adalah
formulir
yang dibuat oleh petugas
pengolahan
data dan
informasi (PDI) yang disatukan dengan SPOP yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak. 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Adalah surat keputusan kepala KPPBB mengenai besarnya pajak yang harus dibayar. Formulir ini digunakan untuk memberitahukan pada Wajib Pajak tentang pengenaan PBB yang didalamnya berisikan antara lain nama serta alamat Wajib Pajak, data mengenai
Objek Pajak, besarnya pajak
terutang, tempat pembayaran dan jatuh tempo pembayaran. 4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Adalah surat atau blangko pembayaran yang dijadikan b bahwa wajib pajak telah melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan.
I. Prosedur Informasi Akuntansi Pembayaran dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan
51
1. prosedur sistem Akuntansi Pembayaran dan Penerimaan PBB pada DISPENDA Kota Medan Untuk menyusun sistem informasi akuntansi bagi suatu perusahaan atau instansi digunakan analisis sistem yang akan membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam tahap analisis sistem pengumpulan data dilakukan peneliti dengan cara (1) wawancara (2) pengamatan dan (3) pengumpulan dokumen. Adapun tahapan-tahapan analisis sistem yang akan peneliti bahas adalah sebagaimana dibawah ini.
A. Analisis Dokumen Analisis dokumen berikut ini akan menganalisis dokumen yang digunakan dalam prosedur pengolahan data pembayaran dan penerimaan pajak yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Kota Medan. Dokumendokumen tersebut adalah sebagai berikut : 1.
2.
nama dokumen : surat pemberitahuan pajak terhutan (SPPT) sumber
: wajib pajak
fungsi
: menetapkan besarnya tagihan pajak PBB.
distribusi
: untuk diberikan kepada teller.
rangkap
: 1 (satu)
bentuk
: dokumen
nama dokumen : surat setoran pajak (SSP) sumber
: wajib pajak
52
fungsi
: menetapkan besarnya tagihan pajak SSP.
distribusi
: untuk diberikan kepada teller.
rangkap
: 1 (satu)
bentuk
: dokumen
3. nama dokumen sumber
: teller
fungsi
: sebagai tanda bukti telah membayar pajak
distribusi
: untuk diberikan kepada wajib pajak
rangkap
: 1 (satu)
bentuk
: dokumen
4. nama dokumen
5.
6.
: surat tanda terima setoran (STTS)
: surat setoran pajak PBB (SSP PBB)
sumber
: teller
fungsi
: sebagai tanda bukti telah membayar pajak.
distribusi
: untuk diberikan kepada wajib pajak
rangkap
: 5 (lima)
bentuk
: dokumen
nama dokumen : slip setoran sumber
: teller
fungsi
: sebagai tanda bukti transaksi pembayaran PBB.
distribusi
: untuk diberikan kepada analisa pajak.
rangkap
: 2 (dua)
bentuk
: dokumen
nama dokumen : jurnal mutasi perkiraan PBB sumber
: teller
53
7.
fungsi
: sebagai tanda bukti transaksi pembayaran PBB.
distribusi
: untuk diberikan kepada administrasi.
rangkap
: 1 (satu)
bentuk
: dokumen
nama dokumen : surat penerimaan PBB sumber
: teller
fungsi
: sebagai tanda bukti transaksi pembayaran PBB.
distribusi
: untuk diberikan kepada administrasi.
rangkap
: 1 (satu)
bentuk
: dokumen
B. Analisis Sistem yang Berjalan Analisis sistem yang sedang berjalan merupakan peninjauan atau analisis terhadap sistem yang berjalan yang didalamnya terdapat urutan kegiatan yang tepat dari tahapan-tahapan yang menerangkan proses yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan proses tersebut, bagaimana proses itu dapat dikerjakan dan dokumen apa yang dilibatkan. 1. Analisis Sistem Penerimaan PBB yang Sedang Berjalan Analisis sistem penerimaan
Pajak PBB di deskripsikan sebagai
berikut : 1. DISPENDA memberikan SPPT kepada camat. 2. kemudian camat memberikan SPPT kepada lurah.
54
3. lurah kemudian memberikan SPPT kepada wajib pajak jika PBB lebih dari 2 juta dan jika PBB kurang dari 2 juta maka SPPT akan diberikan oleh kepling . 4. setelah proses pembayaran selesai, petugas teller memvalidasi surat setoran pajak PBB (SSP PBB) dan memberikan surat setoran pajak PBB (SSP PBB) validasi lembar 1 dan 3 serta mengembalikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) sebagai bukti pembayaran kepada wajib pajak serta memberikan lembar 2 kepada administrasi dan lembar 5 kepada DISPENDA. 5. petugas teller membuat data slip setoran. 6. petugas teller memberikan slip setoran kepada analisa pajak. 7. analisa pajak menginputkan data slip setoran pembayaran dan membuat data penerimaan PBB. 8. analisa pajak memberikan data penerimaan PBB kepada teller. 9. kemudian petugas teller membuat jurnal mutasi perkiraan PBB dan memberikan jurnal mutasi perkiraan PBB kepada administrasi. 10. administrasi menginputkan data jurnal mutasi perkiraan PBB setelah data jurnal mutasi balance administrasi membuat laporan per minggu. lalu menyerahkan laporan per minggu kepada pimpinan untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani diserahkan kepada analisa pajak. 11. analisa pajak membuat laporan penerimaan PBB keseluruhan dan menyerahkan laporan penerimaan pbb keseluruhan kepada administrasi pimpinan dan DISPENDA.
55
2. Analisis SistemPembayaran PBB yang Sedang Berjalan Sistem Pembayaran Pajak PBB di deskripsikan sebagai berikut : 1.
wajib pajak membawa SPPT yang diberikan oleh kepala lingkungan.
2.
petugas bank SUMUT menerima SPPT yang dibawah oleh wajib pajak untuk dibayar.
3.
petugas bank SUMUT memberikan STTS kepada pegawai dispenda.
4.
petugas dispenda memisahkan STTS perkecamatan berdasarkan wilayah kerja.
5.
pegawai DISPENDA memberikan STTS kepada kelurahan untuk dibagikan kepada kepala lingkungan.
6. Kemudian KEPLING membagikan STTS bagi wajib pajak yang sudah membayar.
56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan apa yang peneliti uraikan dari bab sebelumnya, maka dapat diambil 3 kesimpulan. 1. Prosedur pembayaran PBB pada dispenda yaitu wajib pajak diberikan SPPT yang disalurkan pihak kelurahan melalui kepling lalu wajib pajak membayarkannya ke bank SUMUT, setelah itu bank SUMUT akan memberikan STTS ke DISPENDA kemudian DISPENDA membagikan STTS tersebut sesuai dengan wilayah kerja perkecamatan setelah itu STTS akan diberikan kepada wajib pajak yang telah membayar PBB. 2. Prosedur penerimaan PBB dimulai dari wajib pajak yang menerima surat pemberitahuan objek pajak dan melengkapkan berkas surat tersebut, kemudian dikembalikanketempat
pengambilan
SPOP
kemudian
dispenda
akan
memperoses berkas tersebut sehingga keluar surat pemberitahuan pajak terhutang wajib pajak dan wajib pajak bisa membayarkan kewajibannya ke bank SUMUT. 3.
Prosedur sistem informasi akuntansi pembayaran dan penerimaan PBB pada DISPENDA Kota Medan dilakukan melalui serangkaian tahapan analisis sistem yaitu analisis dokumen yang digunakan untuk menganalisis dokumen dalam pengolahan data pembayaran dan penerimaan PBB pada DISPENDA Kota Medan dan analisis sistem yang sedang berjalan yang menjelaskan
57
urutan kegiatan pembayaran dan penerimaan PBB serta menerangkan proses yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan proses tersebut, bagaimana proses tersebut dikerjakan dan dokumen apa yang dilibatkan.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka penulis mencoba memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 1. Setelah wajib pajak membayar PBB pada bank SUMUT sebaiknya bank SUMUT langsung memberikan surat tanda terima setoran kepada wajib pajak. Tanpa harus memberikan STTS tersebut ke DISPENDA sehingga pegawai DISPENDA tidak perlu lagi membagikan STTS tersebut kepada Camat kemudian Camat kepada Lurah dan hingga sampai kepada wajib pajak.
58
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki.1993. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 2.Yogyakarta: BPFE Bodnar, George H. dan William S. Hopwood. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Buku 1. Diterjemahkan oleh : Amir Abadi Jusuf. Jakarta: Salemba Empat. Hall, James A. 2001.Sistem Informasi Akuntansi. Buku 1. Edisi I. Jakarta: Salemba Empat. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB. Markus, Muda, 2005, Perpajakan Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Mulyadi,2001, Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Romney, Marshall B., dan Paul John Steinbart. 2006. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 9. Diterjemahkan oleh: Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari. Jakarta: Salemba Empat. Suharno, 2003, MPM., Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Direktorat PBB dan BPHTB, Jakarta.
59
