EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Governance, Jurnal S1 Ilmu Aministrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK Oleh: Januar Bayu Adi Nugroho NIM. E43011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Pontianak Timur pada tahun 2014 belum optimal. Rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh karena kurangnya partisipasi masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah belum maksimal. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah efektifitas kebijakan menurut Charles O. Jones terdiri dari 3 aspek yaitu aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur masih belum terjalin koordinasi yang baik antara pihak Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur. Aspek organisasi, standar operasional prosedur (SOP) belum dikerjakan dengan baik serta sumber dana dan peralatan yang ada masih kekurangan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kendala. Aspek interprestasi, masyarakat masih belum memahami maksud dan tujuan dari pajak bumi dan bangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan kurang, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah belum maksimal sehingga dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak maksimal. Aspek penerapan/aplikasi, SOP dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan belum semua dikerjakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. pengetahuan masyarakat yang kurang menjadikan kendala dalam tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan, perpanjangan waktu pembayaran bagi masyarakat yang melewati batas akhir pembayaran belum dilaksanakan sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan belum dapat dimaksimalkan. Saran dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perlu disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan, kemudian perlu adanya penambahan sarana dan dana dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga kinerja dapat ditingkatkan. Sosialisasi perlu ditingkatkan agar partisipasi dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan meningkat. Kata-kata kunci: Organisasi. Interprestasi, Penerapan, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT Land & building tax (L&B tax) that submitted by the Department of Revenue in sub-district of East Pontianak in year 2014 has not been optimal. The lowness acceptance of land and building tax caused by the lack of community participation and socialization which is conducted by Dipenda has not maximal. The theory that used to analyze this problem is the effectiveness of policies by Charles O. Jones, consists of three aspects: organizing, interpretation and application. The method used is qualitative research the descriptive form. The results showed that in policy implementation on receiving land and building tax in sub district of East Pontianak still has not established a good coordination between the parties of Dipenda and The Government of East Pontianak sub-district. Organizational aspects, standard operating procedures (SOP) has not done well and funding sources and equipment that there is still shortcomings so in the implementation on the field about land and building tax acceptance of having problems. Aspects of interpretation, people still do not understand the meaning and purpose of land and building tax as the result public participation in the payment of land and building tax less, then the socialization conducted by Dispenda has not maximal therefore the community support in the implementation of land and building tax was not optimal. Aspects of the application, the SOP in land and building tax acceptance not all done in accordance with the

1 Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


prescribed rules. The less of public knowledge make obstacles in the achievement of land and building tax revenue, an extension of time payments for the community who passed the deadline for payment has not been implemented so land and building tax acceptance of can not be maximized. The suggestion from the result this research is the implementation of land and building tax should be matched with SOP which has been set, then need for additional facilities and funds in the implementation of land and building tax acceptance so that the performance can be improved. Socialization needs to be improved so that the participation and knowledge of the community about land and building tax increases. Keywords: Organization. Interpretation, Application, Land and Building Tax

belum tercapai sesuai dengan target yang

A. PENDAHULUAN

telah

ditentukan.

Kecamatan

Pontianak

Kota Pontianak sebagai salah satu

Timur merupakan salah satu kecamatan di

kota berkembang dan ibukota Provinsi

Kota Pontianak yang penerimaan pajak bumi

Kalimantan Barat memiliki wilayah yang

dan bangunan masih jauh dibawah target

potensial bagi pertumbuhan pembangunan.

penerimaan

Pembangunan

pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan

yang

berpengaruh terhadap

pesat

sangat

pemasukan pajak

data

Dinas

yang

telah

Pendapatan

ditentukan

Daerah

Kota

khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB)

Pontianak Tahun 2014 target jumlah SPPT

yang

dengan target penerimaan sebesar Rp.

berkontribusi

langsung

terhadap

sumber pendapatan asli daerah (PAD).

,jumlah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23

sebanyak SPPT dengan penerimaan sebesar

Tahun 2009 tentang perimbangan keuangan

Rp. Realisasi penerimaan hanya mencapai

daerah, pajak bumi dan bangunan yang

42,2 %. Kemudian, dalam pelaksanaan

sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat

pemunggutan pajak bumi dan bangunan

sebelum diberlakukan di daerah harus

yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

dikeluarkan

setara

Daerah Kota Pontianak yang seharusnya

Kota

sesuai dengan peraturan baik pelaksanaan

Pontianak Nomor 4 tahun 2012 sebagai

sosialisasi, SOP, atau pelaksanaan teknis

dasar berlakunya pejak bumi dan bangunan

dilapangan

di kota Pontianak. Sejak diberlakukannya

menyebabkan penerimaan pajak bumi dan

pemunggutan pajak bumi dan bangunan di

bangunan di Kecamatan Pontianak Timur

peraturan

undang-undang.

penganti

Peraturan

daerah

realisasi

terdapat

yang

dapat

permasalahan

dicapai

yang

Kota Pontianak penerimaan pajak yang ada 2 Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


belum mencapai target sesuai dengan yang

B. TINJAUAN PUSTAKA

telah ditentukan pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah

diatas,

peneliti

memfokuskan

1.

Efektifitas

Kebijakan

Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan

penelitian ini pada: melihat efektifitas

Hodge

(1984:299)

pelaksanaan kebijakan penerimaan pajak

sebagai

bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan

didefinisikan sebagai kemampuan organisasi

Daerah Kota Pontianak tahun 2014 di

untuk mencapai segala keperluannya, bahwa

Kecamatan

organisasi

teoritis

Pontianak

dari

memberi

Timur.

penelitian

wawasan,

ini

Manfaat diharapkan

pengetahuan,

serta

ukuran

“efektifitas

suksesnya

mampu

mengorganisasikan mencapai

menyusun

sumber

tujuan".

organisasi

daya

Ndraha

dan untuk

(2005:163)

menambah khasanah ilmu pada program

menjelaskan

studi

khususnya

(Effectivenees) yang didefinisikan secara

mengenai pelaksanaan kebijakan penerimaan

abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan

pajak

dengan

,diukur dengan rumus hasil dibagi (per)

menggunakan teori Charles O’Jones dengan

tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang

malihat pada aspek organisasi, interprestasi,

bersifat abstrak dapat dideduksi sampai

dan penerapan. Serta dapat sebagai eferensi

menjadi

ilmiah perpustakaan fakultas ilmu politik

(strategi).Sasaran

dan ilmu sosial. Manfaat praktis dari

terukur, konsep hasil relative, bergantung

penelitian ini diharapkan dapat memberi

pada pertanyaan, pada rantai mana dalam

manfaat, rekomendasi, dan evaluasi terhadap

proses

peraturan

didefinisikan

ilmu

bumi

pemerintahan

dan

mengenai

bangunan

pajak

bumi

dan

bahwa

kongkrit

dan

“Efetifitas

yaitu

adalah

siklus

yang

pemerintah,hasilnya

apakah

bangunan yang akan dibuat dan diterapkan

output?outcome?feedback?

oleh Dinas Pendapatan Daerah di wilayah

mendefinisikannya

kota Pontianak.

diperintah,atau penilaian,

tujuan

sasaran

pada

titik

Siapa

yang

:pemerintah,

bersama-sama?,

Efektifitas

menyelengarakan

birokrasi

yangApapun yang

fungsi-fungsi

pemerintahan menjadi hal yang sangat penting

dalam

proses

penyelenggaraan

pemerintahan daerah”. Efektifitas program 3 Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


yang ditawarkan oleh Charles O’jones

 Isi dan Tujuan Dipahami

(dalam

 Sosialisasi

Agustino,2006:75),”Menyebutkan

bahwa program efektif atau tidak efektif

 Dukungan Masyarakat

maka standar penilaian dapat dipakai adalah

 Penerapan.

organisasi, interprestasi, penerapan “adalah a) Organisasi

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal

Organisasi

merupakan

pembagian

kerja

struktur

lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan

tata

untuk suatu kepentingan yang diinginkan

hubungan kerja antar sekelompok orang

oleh suatu kelompok atau golongan yang

pemegang posisi yang bekerjasama secara

telah terencana dan tersusun sesuai dengan

tertentu untuk bersama-sama mencapai

prosedur. Kebijakan yang berupa petunjuk

tujauan

suatu

pelaksanaan dan petunjuk teknis telah

program atau rencana yang dibuat oleh

berjalan sesuai dengan ketentuan yang

organisasi bergantung dari bagaimana

berlaku, untuk melihat hal tersebut harus

cara organisasi mengkoordinir program

sesuai dengan agenda yang ada. Pada aspek

dan rencana tersebut.Menurut Charles

apilkasi, meliputi hal-hal yang berupa:

O’Jones ada beberapa kriteria dalam

a. Pedoman program

Organisasi, yaitu :

b. Pelaksanaan bersifat dinamis

tertentu.

dan

struktur

Suksesnya

 Pelaksanaan Kebijakan  Standar Operational

dan Prosedur

(SOP)  Sumber daya Keuangan dan Peralatan b) Interprestasi Interprestasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interprestasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan. Pada aspek Interprestasi meliputi beberapa hal-hal

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang dilayani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Pasal 1 point 52 dan 60 Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak khususnya di Kec. Pontianak Timur 1. Penerimaan PBB tahun 2014 yang belum optimal di Kecamatan Pontianak Timur 2. Kesadaran wajib pajak di kecamatan Pontianak Timur tahun 2014 yang masih rendah dalam pembayaran tunggakan PBB 3. Ketidakpahaman masyarakat terhadap PBB. 4. Sosialisasi yang kurang dari pemerintah kecamatan Pontianak Timur dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak khususnya di wilayah Kecamatan Pontianak Timur

yang berupa : 4 Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


dan fotocopy. Dalam penelitian ini, peneliti Teori efektifitas program berdasarkan Charles O’Jones (dalam Agustino,2006:75) yaitu: bahwa program efektif atau tidak efektif maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah: 1. Aspek Organisasi 2. Aspek Interprestasi 3. Aspek Penerapan (aplikasi)

menggunakan teknik pengumpulan data berupa

observasi,

dokumentasi.

Untuk

wawancara

dan

menganalisis

data,

peneliti menggunakan teknik analisis data dalam

1. Tercapainya efektifitas Penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran tunggakan pajak bumi dan bangunan tahun 2014

kualitatif

merupakan

proses

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang

lebih

mudah

dibaca

dan

diinterprestasikan. Analisis data menurut Sugiyono (2012:92-99) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari 3 komponen

C. METODE PENELITIAN

yaitu

:Reduksi

data

(data

reduction), Penyajian data (data display), Jenis penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Kecamatan Pontianak Timur. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga penelitian dimulai pada juni 2015 hingga januari 2016. Subjek dari penelitian

Verifikasi (congclusion drawing ). Agar data yang peneliti dapat teruji keabsahannya maka dari itu peneliti menggunakan cara triangulasi

data.

Peneliti

menggunakan

triangulasi sumber yaitu mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain dan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

ini adalah Kasi Pengelolaan Data PBB & BPHTB,

Kasi

Pengawasan

&

Pengembangan III Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pontianak,

Kecamatan

Pontianak

Timur,dan masyarakat Pontianak Timur. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian berupa tape recorder, camera,

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan Kecamatan menganalisis

Pontianak

Timur

permasalahan

peneliti mengenai 5

Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


efektifitas penerimaan pajak bumi dan

bangunan

khususnya

bangunan tahun 2014 menggunakan teori

Pontianak

Timur,

Charles O’Jones (dalam Agustino,2012:16),

Pontianak

dalam teori tersebut terdapat 3 aspek yang

tannggungjawab

dapat menjadi ukuran dalam menetukan

pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Daerah

efektifitas program, yaitu meliputi :

Kota Pontianak sebagai penyelenggara dan

Kecamatan

Pemerintah

telah

Kota

memberikan

terhadap

instansi

a. Aspek Organisasi

penanggungjawab

b. Aspek Interprestasi

pajak

c. Aspek Penerapan/aplikasi

didalamnya pajak bumi dan bangunan.

di

Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah khususnya di Kecamatan Pontianak Timur Ditinjau dari Aspek Organisasi Organisasi atau instansi pemerintah

mengenai

Kota

Adanya 1.

di

penerimaan

Pontianak

termasuk

permasalahan

dalam

pelaksana kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur menyebabkan program pemunggutan pajak bumi dan bangunan tidak berjalan maksimal

dikarenakan

koordinasi

yang

merupakan institusi yang menjalankan suatu

belum terjalin baik antara Dispenda dan

program

atau

pemerintah Kecamatan Pontianak Timur.

tidaknya program tergantung dari organisasi

Hal ini menyebabkan pemunggutan pajak

dapat mengelola dengan baik atau tidak

bumi dan bangunan tidak dapat terlaksana

dilihat dari factor internal maupun faktor

dengan baik yang berpengaruh langsung

eksternal. Terdapat beberapa aspek yang

terhadap

sejalan dengan

sejalan dengan penelitian

bangunan di Kecamatan Pontianak Timur.

yang dilakukan yaitu Pelaksana Kebijakan,

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti

Standar Operasional Prosedur (SOP), dan

mewawancarai kepala seksi pengelolaan

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.

data PBB & BPHTB Dinas Pendapatan

Berikut gambaran dari penelitian yang telah

Daerah bapak M.Yamin, berikut penyataan

dilakukan oleh peneliti.

beliau :

atau

kebijakan,

berhasil

“Kalau 2.

efektifitas

untuk

pemunggutan

Pelaksana Kebijakan Terkait

penerimaan

pelaksanaan

kebijakan penerimaan pajak bumi dan

Kecamatan tanggungjawab

pajak

pelaksana PBB

tahun

Pontianak Dispenda

bumi

dan

kebijakan 2014 Timur

di ya

khususnya 6



Bagian Pengelolaan data PBB & BPHTB

dengan

dibantu

dan

memerlukan jumlah personil yang memadai.

Pengembangan III, kita sama-samalah

Untuk mempermudah dalam melaksanakan

bekerja karena memang jumlah pegawai


terbatas”

maka Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama

Bagian

Pengawasan

Selanjutnya

guna

memperdalam

cakupan

dalam

melakukan

dijelaskan

dengan

Kasi

yang

luas

dengan pihak kecamatan dan kelurahan

mengenai pelaksana kebijakan, peneliti juga wawancara

wilayah

pelaksanaannya.

Seperti

Simamora

yang (dalam

Pengawasan dan Pengembangan III, Bapak

Mangkunegara,2005:14) mengatakan bahwa

Harjun, berikut pernyataan beliau :

factor sumber daya manusia atau sumber

“Untuk

dalam

daya pendukung mempengaruhi kinerja pada

kebijakan pemunggutan pajak bumi dan

sebuah organisasi. Pembagian tugas menjadi

bangunan tahun 2014 ya, khususnya di

lebih sulit karena jumlah tugas tidak sesuai

Kecamatan Pontianak

memang

dengan jumlah pegawai yang ada karena

Dinas

kurangnya jumlah pegawai. Wawancara juga

Pendapatan Daerah Kota Pontianak, akan

dilakukan kepada Bapak Ajun selaku Kasi

tetapi

Pembangunan

secara

pelaksana

umum

kebijakan

Timur

dilakukan

pada

oleh

pelaksanaannya

kita

Ekonomi

bekerjasama dengan pihak kecamatan atau

Pontianak

kelurahan

dan

program dalam penerimaan pajak bumi dan

meringankan kerja dinas yang mencakup

bangunan di Kecamatan Pontianak Timur,

seluruh kota Pontianak, jadi ya sangat

beliau menjelaskan lebih lanjut :

berperan sekali pihak kecamatan dan

“Untuk pelaksana Program memang oleh

kelurahan dalam kesuksesan kebijakan

Disependa namun selama ini tanggunjawab


lebih ke kita dikecamatan, karena Dinas

ini.”

hanya sekedar pemberitahuan saja kepada

untuk

Berdasarkan Bapak

M.

menyatakan

Yatim bahwa

mempermudah

wawancara dan

terhadap

Bapak

untuk

Harjun

Pelaksana

Timur

Kecamatan

mengenai

pelaksana

kami tanpa adanya yah tambahan UP atau dana

tambahan

kepada

kami

untuk

membayar kolektor, Dispenda hanya datang

kebijakan secara umum memang menjadi

kekecamatan

untuk

mengambil

data,

tanggunjawab Dinas Pendapatan Daerah,

sehingga beban dilimpahkan ke kami semua,

akan tetapi jumlah pegawai yang terbatas

sedangkan bisa dilihat staf bapak hanya 1 7



orang saja gimana mau efektif penerimaan

melaksanakan pemunggutan pajak bumi dan

di Kecamatan Pontianak Timur”.

bangunan

Berdasarkan menjelaskan

wawancara

bahwa

tugas

khususnya

di

Kecamatan

diatas

Pontianak Timur. SOP harus dipahami dan

dalam

dilaksanakan oleh pihak atau instansi terkait

penyelenggaraan penerimaan pajak bumi

yang

dan


bangunan

Pendaatan

memang

Daerah

akan

tugas

Dinas

tetapi

jumlah

berperan

langsung

terhadap

Untuk mengetahui bagaimana SOP

atau

pelayanan pajak oleh Dinas Pendapatan

Kecamatan dan kelurahan masih kekurangan

Daerah yang telah dilaksanakan terhadap

sehingga dalam kinerjannya dapat dikatakan

pelaksanaan pemunggutan pajak bumi dan

masih

tentunya

bangunan, peneliti melakukan wawancara

antara

kepada bapak M. Yatim selaku Kasi

kecamatan dan Dispenda dalam program

Pengelolaan Data PBB & BPHTB mengenai

pemunggutan pajak bumi dan bangunan di

SOP yang selama ini dijalankan oleh Dinas

Kecamatan Pontianak Timur.

Pendapatan

pegawai

baik

belum

berpengaruh

di

tingkat

optimal pada

Dinas

yang

koordinasi

Daerah

dalam

menjalankan

kebijakan pemunggutan pajak bumi dan 3.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam menjalankan program kerja

bangunan di kecamatan Pontianak Timur tahun 2014. Berikut kutipan wawancara

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

pernyataan beliau:

mengacu kepada Keputusan Kepala Dinas

“Kita dalam mengerjakan tugas kami selalu

Pendapatan Daerah No.24 Tahun 2014

berpedoman pada peraturan daerah yang

tentang SOP mengenai pelayanan pajak

ada dan SOP yang menjadi panduan

daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota

menurut Keputusan Kepala Dinas mengenai

Pontianak, yang mengatur alur pekerjaan

SOP

dan pelaksanaan penerimaan pembayaran


pajak bumi dan bangunan baik mengenai

untuk di Kecamatan Pontianak Timur yang

tugas

Dinas

kita sesuaikan dengan SOP yang ada,

Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Standar

karena memang dalam pembayaran bekerja

Operasional

sangat

sama dengan pihak Bank Kalbar, biasanya

berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan

gak sampai 10 menit kalau tidak antrian,

karena merupakan panduan kerja dalam

tapi pada dasarnya standar tidak sampai 20

dan

tanggungjawab

Prosedur

dari

(SOP)

pelayanan

Pajak.

Jadi

dalam



menit sudah mendapatkan bukti pembayaran

masih rendah padahal jumlah tunggakan

yang sah, untuk mekanismenya silahkan

pajak yang dibayarkan juga tidak besar, tapi

dicek ya dibagian arsip ada semua datanya

pada dasarnya untuk SOP kita selalu

disana”.

kerjakan dengan ketentuan yang ada”.

Berdasarkan

hasil

wawancara

Selain mewawancarai pegawai Dinas

tersebut maka dapat dikatakan bahwa selama

Pendapatan

ini dalam menjalankan pemunggutan atau

wawancara juga dilakukan kepada Kasi

pembayaran pajak bumi dan bangunan di

Pembangunan

Kecamatan

Pontianak

Dinas

Pontianak Timur mengenai SOP yang

Pendapatan

Daerah

Pontianak

selama ini dijalankan dalam pemunggutan

dilaksanakan sesuai dengan SOP baik oleh

atau pembayaran pajak bumi dan bangunan

pihak Dinas, kecamatan dan kelurahan atau

di Kecamatan Pontianak Timur, berikut

Bank yang menjadi patner kerja. Untuk

pernyataan yang disampaikan oleh Kasi

memperdalam

Pembangunan

Timur, Kota

bagaimana

SOP

yang

Daerah

Kota

Ekonomi

Ekonomi

Pontianak,

Kecamatan

Kecamatan

dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Pontianak Timur :

mengenai pemunggutan pajak bumi dan

“Selama

bangunan di kecamatan Pontianak Timur,

menjalankan tugas kami yang diintruksikan

maka peneliti juga mewawancarai Kasi

oleh walikota melalui Dinas Pendapatan

Pengawasan dan Pengembangan III, Bapak

Daerah,

Harjun. Berikut pernyataan beliau :

Pendapatan Daerah kami kurang tahu,

“untuk SOP dalam pemunggutan pajak bumi

memang

dan bangunan yang harus dikerjakan sesuai

terdepan dalam peningkatan penerimaan

yang ada dan diperintahkan, karena itu

PBB, akan tetapi pada kenyataannya kami

panduan kami dalam menjalankan tugas

juga masih banyak kekurangan disini,

yang dibebankan kepada kami. Untuk

jangankan

pembayaran pajak bisa dilakukan melalui

langsung ke masyarakat, untuk pendataan

bank

Pendapatan

saja kami kekurangan pegawai, akan tetapi

Daerah, dengan waktu sebentar kok, Akan

kita hanya bisa menghimbau saja kepada

tetapi

Kecamatan

masyarakat untuk membayar pajak tepat

Pontianak Timur juga masih heran kenapa

waktu baik di Bank Kalbar maupun Kantor

sampai saat ini kesadaran masyarakatnya

Dinas Langsung”.

atau

kantor

memang

Dinas

untuk

di

ini

kita

kalau

dikecamatan

dalam

kecamatan

untuk

SOP

mendapat

menjalankan

hanya

Dinas

bagian

turun



pembuatan anggaran, untuk peralatan juga 4.

masih kurang khususnya pada bagian

Sumber Dana dan Peralatan Sumber daya keuangan dan peralatan

merupakan aspek

yang

penting dalam

pelaksanaan pemunggutan pajak bumi dan bangunan,

untuk

melaksanakan

pengelolaan data PBB & BPHTB seperti perangkat computer, peralatan kantor dan masih banyak lah”

baik

Guna memperdalam pendapat bapak

sosialisasi, pemunggutan, atau pembayaran

M.Yatim

pajak

peralatan, wawancara juga dilakukan kepada

bumi

kebutuhan

dan

setiap

bangunan instansi

menjadi pemerintah

mengenai

Kepala

Seksi

sumber

dana

Pengawasan

dan

dan

terutama Dinas Pendapatan Daerah. Agar

Pengembangan III Bapak Harjun mengenai

tercapainya penerimaan pajak bumi dan

permasalahan tersebut, berikut pernyataan

bangunan perlu adanya dana dan peralatan

beliau :

yang memadai, dalam permasalahan ini

“Untuk dana memang serba pas-pasan ya,

setiap instansi atau pemerintah yang ikut

klau untuk membeli peralatan ya kita

bertanggungjawab dalam penerimaan pajak

sesuaikan dengan kebutuhan yang ada, kita

bumi dan bangunan juga harus memiliki

gunakan dana yang ada sekarang, karena

kemampuan

memang

sumber

keuangan

yang

dana

yang

terbatas,

apalagi

memadai dan peralatan yang ada guna

peralatan yang ada tentunya sudah tidak

mendukung kinerja dinas terkait dalam

relevan lagi dengan tugas kami, sehingga ya

menjalankan tugasnya sehingga tujuan dari

untuk

program yang dijalankan dapat tercapai.

bangunan ini perlu lah kesadaran sendiri

mengefektifkan

pajak

bumi

dan

Untuk mengetahui sumber dana yang

dari kita semua, karena memang sukses atau

ada pada Dinas Pendapatan Daerah dalam

tidaknya program ya dari masyarakat itu

pelaksanaan penerimaan pajak bumi dan

taat kepada peraturan, klau mengandalkan

bangunan di Kecamatan Pontianak Timur.

dana

Peneliti mewawancara Bapak M. Yatim

kurang”

selaku Kasi Bidang Pengelolaan PBB & BPHTB, berikut pernyataannya beliau :

sehingga untuk membeli sesuatu harus dengan

permintaan

pada

peralatan

memang

sangat

Dari pernyataan bapak M.Yatim dan bapak Harjun dapat dikatakan bahwa Dinas

“Kalau masalah dana memang pas-pasan

sesuai

atau

awal

Pendapatan Daerah masih kekurangan baik sumber daya keuangan maupun peralatan yang dapat menunjang kinerja dari Dispenda 10



dalam mengefektifkan penerimaan pajak

salah

bumi dan bangunan.

mempengaruhi efektifnya sebuah kebijakan.

Hasil

wawancara

diatas

satu

Dalam

factor

aspek

penting

interprestasi

yang

terdapat

3

menggambarkan masih terdapat kekurangan

indikator yang mempengaruhi keberhasilan

yang menghambat Dinas Pendapatan Daerah

suatu program yaitu pemahaman program,

dan pemerintah Kecamatan dalam upaya

Sosialisasi

untuk melakukan efektifitas penerimaan

terhadap program tersebut. Program dapat

pajak bumi dan bangunan, sumber keuangan

berjalan

dan peralatan yang digunakan terbatas

pemahaman yang sama, terutama pihak

sehingga dalam melakukan pekerjaanya

Dispenda dan masyarakat yang ada di

Dispenda hanya sesuai dengan dana yang

Kecamatan

ada dan peralatan penunjang yang kurang

Perda kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012

mendukung

tentang pajak daerah khususnya mengenai

dalam

memaksimalkan

pekerjaan dan beban kerja yang ada tentunya mengurangi

kinerja

Dispenda.

dan

Dukungan

dengan

baik

jika

Pontianak

masyarakat

sudah

Timur

ada

mengenai

pajak bumi dan bangunan.

Dalam

indikator efektifitas penerimaan pajak bumi

6.

Isi dan Tujuan Dipahami

dan bangunan tahun 2014 pada Dinas

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Pendapatan Daerah di Kecamatan Pontianak

penerimaan pajak bumi dan bangunan di

masih mengalami beberapa hambatan dalam

Kecamatan Pontianak Timur tentunya dapat

pemunggutan pajak bumi dan bangunan.

dapat terlaksana dengan baik apabila isi dan tujuan

5.

suatu

Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi

dilaksanakan

dan Bangunan Tahun 2014 pada

dimengerti

Dinas Pendapatan Daerah khususnya di

Kecamatan

Pontianak

Timur

ditinjau dari Aspek Interprestasi Interprestasi

merupakan

tahapan

kebijakan oleh

dipahami

pemerintah

oleh

masyarakat

penerima

kebijakan

pajak

bangunan

yang

terhadap

kesadaran

masyarakat

dalam

berpengaruh dan

dan dan

sebagai

bumi

dan

langsung pertisipasi

mensukseskan

atau

penjabaran sebuah kebijakan yang masih

mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan

bersifat abstrak kedalam kebijakan yang

bangunan, sehingga pembangunan yang ada

lebih

dapat

bersifat

teknis

dan

operasional.

Interprestasi sebuah program merupakan

maksimal.

Peneliti

melakukan

wawancara dengan Staf Dinas Pendapatan 11



Daerah. Berikut hasil wawancara dengan

dinas secara langsung, karena kami juga

Bapak M.Yatim selaku Kasi Pengelolaan

memiliki pekerjaan yang harus dilakukan

Data PBB & BPHTB, dikatakan bahwa :

baik

“kami

sebagai

juga

operasionalnya

dari

terbatas,untuk kegiatan kecamatan saja kita

Pontianak

kesusahan, seharusnya pihak dinas yang

tentunya dalam pemunggutan pajak bumi

turun kesini jadi kita hanya membantu

dan bangunan selalu berpatok baik pada

saja”.

penerimaan

penanggungjawab

pegawai

pajak

di

Kota

Perwa atau Peraturan Daerah mengenai

Dari wawacara tersebut menunjukan

pajak daerah salah satunya ya masuk pajak

bahwa pihak kecamatan merupakan instansi

bumi dan bangunan tadi, untuk dapat

yang

memaksimalkan penerimaan dari sector

masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam

pajak. Dasar hukum sebagai acuan kami

pelaksanaannya pihak kecamatan sudah

untuk

kita

mengetahui secara pasti isi dari program dan

mengikuti apa yang ada di Perda nomor 4

kebijakan yang ada dan dilakukan oleh

tahun 2012.”

Dinas Pendapatan Daerah akan tetapi dalam

pajak

di

Kota

Pontianak

Selain mewawancarai pihak Dinas Pendapatan

Daerah

langsung

pelaksanaannya masih belum

dengan

maksimal

juga

karena pihak kecamatan terbatas jumlah

kecamatan

pegawai sehingga perlu adanya bantuan dari

Pontianak Timur guna mengetahui apakah

pihak dinas. Untuk lebih memperdalam

sudah memahami dan mengerti apa menjadi

permasalahan kurang efektifinya penerimaan

tugas dan fungsi dari pemerintah kecamatan

pajak di kecamatan Pontianak timur maka

dalam

peneliti juga melakukan wawancara kepada

mewawancarai

pemerintah

pemunggutan

bangunan

peneliti

berhubungan

tahun

pajak

bumi

2014.

dan

Peneliti

masyarakat

kecamatan

Pontianak

timur

mewawancarai bapak Ajun sebagai Kasi

mengenai pengetahuan mereka tentang pajak

pembangunan

bumi

kecamatan

ekonomi Pontianak

pemerintah

Timur,

berikut

dan

mewawancarai

bangunan. bapak

Peneliti Imron

juga sebagai

pernyataan beliau :

masyarakat Pontianak timur mengenai pajak

“untuk pemunggutan pajak di kecamatan

bumi dan bangunan yang diterapkan, berikut

Pontianak timur kita sudah menggetahui,

pernyataan beliau :

akan tetapi kita juga tidak bisa menjamin

“klau pajak bumi dan bangunan kita belum

efektifitasnya klau tidak didukung pihak

begitu paham, klau slip pembayaran sudah 12



ada dikasih dari pak RT,untuk pajak bumi

masyarakat terhadap suatu kebijakan yang

dan

dikeluarkan

bangunan

memang

belum

kami

atau

diterapkan

bangunan.

bayarkan, begini bang kita kan tinggal

Wawancara kepada Kasi Pengawasan dan

diatas air sedangkan bangunannya kayu

Pengembangan III, Bapak Harjun mengeani

juga bang, masak kena pajak juga…kami

sosialisasi

juga belum tahu klau ada pajaknye karena

Kecamatan

memang kita belum ada dikasih tahu dari

pernyataan beliau :

kecamatan atau siapa tadi dinas pendapatan

“Sosialisasi terus kita lakukan baik tingkat

daerah ya, Cuma ada kadang dari pihak

RT, Kelurahan atau Kecamatan Silahkan di

kecamatan mendata”

cek, Cuma terkadang memang ada beberapa

Dari

pernyataan

telah

Pontianak

dilakukan Timur,

di

berikut

Imron

yang tidak hadir,cuma masalah waktu aja,

menjelaskan bahwa pemunggutan pajak

sehingga mungkin kesibukan dari mereka

bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak

gak begitu masalah sih, asal pada intinya

timur

masyarakat

belum

optimal

permasalahan

bapak

yang

karena

diantaranya

beberapa

memahami

pentingnya

pemahaman

membayar pajak bumi dan bangunan untuk

masyarakat yang belum mengetahui secara

pembangunan masyarakat juga kok pajak

detail mengenai pajak bumi dan bangunan

itu”

dan isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 yang

Berdasarkan

wawancara

terhadap

salah satu pajak yang dipunggut oleh

Bapak M. Yamin dan Bapak Uli mengatakan

pemerintah

bahwa interprestasi mengenai pemunggutan

adalah

pajak

bumi

dan

bangunan.

pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur memang belum maksimal,

7.

Sosialisasi Sosialisasi merupakan tahapan yang

terutama mengenai sosialisasi yang selama ini

dilakukan

masih

belum

dapat

sangat penting terhadap sebuah peraturan

meningkatkan penerimaan pajak bumi dan

atau undang-undang yang akan diterapkan

bangunan

oleh pemerintah. Sosialisasi yang baik akan

Timur.Wawancara juga dilakukan kepada

menghasilkan tujuan akhir yang sesuai

Bapak Ajun selaku Kasi Pembangunan

dengan yang ditetapkan atau diterapkan.

Ekonomi di Kantor Kecamatan Pontianak

Sosialisasi yang maksimal akan memberikan

Timur, yaitu sebagai berikut :

di

Kecamatan

Pontianak

kesadaran dan inisiatif serta kesadaran 13 Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


“Klau sosialisasi di Kecamatan Pontianak

belum bayar karena masih gak tahu mau

Timur dilihat dari mana dulu ni, jumlah

diapakan ni surat pemberitahuan ini”

wajib pajak atau realiasi pajak. Kalau

Dari

pernyataan

diatas

bahwa

realisasi pajak selama ini memang kita akui

sosialisasi belum ada baik dilakukan oleh

Kecamatan Pontianak Timur paling kecil

dinas

khususnya

tersebut

Kampung

kelurahan beting

Bugis,

tentunya

kecamatan,

membuktikan

hal

bahwa

selama ini permasalah yang terjadi mengenai

memang agak susah,seharusnya pihak dinas

penerimaan pajak bumi dan bangunan di

yang sosialisasi langsung jadi masyarakat

kecamatan Pontianak timur belum maksimal

akan lebih paham, sedangkan kecamatan

disebabkan sosialisasi yang belum dilakukan

tidak

melakukan

dengan maksimal baik dari pemerintah

sosialisasi kepada masyarakat,staf saya saja

kecamatan atau dinas, sehingga partisipasi

hanya 2 orang jadi gak mungkin melakukan

masyarakat menjadi rendah dan berpengaruh

sosialisasi. Jadi wajar lah kalau penerimaan

pada jumlah penerimaan pajak.

pegawai

sekitarnya

pemerintah

lah,

ada

dan

Dalam

atau

untuk

pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur rendah khususnya di Kelurahan Dalam Bugis dan Beting itu”.

8.

Dukungan Masyarakat Setiap kebijakan yang dibuat oleh

Guna memperjelas pernyataan dari bapak

pemerintah harus mendapatkan respon dari

Ajun, peneliti juga melakukan wawancara

masyarakat atau sasaran dari kebijakan.

dengan

Tanpa adanaya dukungan masyarakat maka

masyarakat

sosialisasi

yang

setempat

telah

mengenai

dilakukan

baik

kebijakan yang telah dikeluarkan akan

Disenda atau Pemerintah kecamatan, berikut

mendapatkan kendala dimasyarakat terutama

wawancaranya :

mengenai

“setahu saya belum pernah ada tu bang

komponen yang harus dipenuhi dalam

sosialisasi baik oleh orang dinas atau dari

terlaksanakan kebijakan pemerintahan yang

kecamatan, yang kami tahu ada lembar

maksimal adalah peran serta masyarakat

SPPT dari pak RT untuk bayar pajak, tapi

dalam mensukseskan kebijakan yang telah

kami tidak tahu dan paham bagaimana

dikeluarkan.

pajak bumi dan bangunan ini dibayar dan gimana tatacaranya, makanya kami ni

mekanismennya.

Untuk

mengetahui

Salah

satu

bagaimana

dukungan masyarakat yang diberikan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang 14



dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah,

kemudahan telah diberikan oleh pihak dinas

maka

dengan bekerjasama bank Kalbar untuk

peneliti

melakukan

wawancara

langsung dengan beberapa informan berikut.

mempermudah

Bardasarkan wawancara yang dilakukan

membayarkan tunggakan pajak bumi dan

dengan

dan

bangunannya. Selanjutnya untuk mengetahui

Penggembangan III mengenai dukungan

respon masyarakat terhadap pemunggutan

masyarakat terhadap pelaksanan kebijakan

pajak bumi dan bangunan di Kecamatan

penerimaan pajak bumi dan bangunan yang

Pontianak

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah,

wawancara dengan bapak Udin, berikut

berikut pernyataan beliau:

pernyataan beliau:

“kalau pihak dinas sudah melakukan segala

“kalu

cara agar partisipasi masyarakat khususnya

mengenai pajak bumi dan bangunan ya saya

di Kecamatan Pontianak Timur Meningakat,

juga kurang mengetahui, tapi menurut saya

namun

permasalahan

selama ini pihak dinas dan kecamatan

besarnya tunggakan pajaknya tapi memang

kurang memberikan informasi kepada kami,

kesadaran masyarakatnya, makanya untuk

jadi terkadang kami gak tahu apa yang

kedepan

sanksi

harus diperbuat, tapi kalu untuk kewajiban

agar

membayar pajak sebagai masyarakat ya

masyarakat yang menunggak pajak jera dan

saya menerima, kalau suruh bayar ya

mau tertib dalam membayarkan pajak, pajak

dimana, atau gmana caranya dijelasin dunk,

juga

jadi kami semua jelas, jadi bukan seakan-

Kasi

Pengawasan

lagi-lagi

kita

administrative

lebih tang

untuk

masyarakat umum,dll.

bukan

pada

ditingkatkan

pembangunan juga

Jadi

baik

disekitar

jalan,fasilitas

intinya

lebih

pada

menyadarkan partisipasi masyarakat”.

masyarakat

Timur,

untuk

peneliti

tanggapan

dalam

melakukan

masyarakat

akan masyarakat yang malas”. Dari

pernyataan

bapak

udin

menyatakan bahwa sebernarnya masyarakat

Dari pernyataan Kasi Pengawasan

selama ini bukan tidak mau membayar pajak

dan Pengembangan III menyatakan bahwa

bumi dan bangunan, akan tetapi karena tidak

pihak dinas berupaya sebaik mungkin agar

maksimalnya informasi menjadikan mereka

penerimaan target pajak tercapai, akan tetapi

tidak paham. Tetapi pada dasarnya sebagai

respon

masyarakat

masyarakat

dan

partisipasi

yang

ada

di

kecamatan

masyarakat kurang dalam pemunggutan

Pontianak Timur hanya menerima apa yang

pajak bumi dan bangunan. Padahal beberapa

sudah menjadi pertauran akan tetapi harus 15



diberikan pemberitahuan secara jelas jadi

10. Pedoman Program

mereka paham apa yang menjadi maksud

Pedoman

dari pemerintah.

Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Khususnya di Kecamatan Pontianak Timur Ditinjau dari Aspek Penerapan Penerapan atau aplikasi sebuah

program

sangat

keberhasilan

adalah

suatu

acuan dalam melakukan kegiatan yang disusun

9.

program

berpengaruh

suatau

terhadap

program

yang

berdasarkan

tugas

dan

fungsi

masing-masing dinas atau instansi. Pedoman program akan sangat berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai, karena berjalannya suatu

kebijakan

harus

sesuai

dengan

pedoman yang telah ditentukan. Dinas Pendapatan

Daerah

yang

merupakan

lembaga teknis maka pedoman program

dijalankan. Penerimaan pajak bumi dan

yang

bangunan di kecamatan Pontianak Timur

operasional prosedur (SOP) yang telah

yang masih belum optimal, factor yang

ditetapkan seperti yang telah diuraikan pada

sangat mempengaruhi berkaitan dengan

aspek

penerimaan tersebut adalah pemahaman

mengetahui lebih dalam mengenai pedoman

masyarakat

program

tentang

pajak

bumi

dan

dijalankan

organisasi

ini

maka

berdasarkan

sebelumnya.

peneliti

standar

Untuk

melakukan

bangunan serta solusi yang diberikan atau

wawancara dengan Bapak M.Yatim selaku

kemudahan yang dilakukan oleh Dinas

Kasi Pengelolaan Data PBB & BPHTB,

Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan

dikatakan bahwa :

partisipasi masyarakat dalam membayarkan

“kami dalam melakukan tugas kami ya

tunggakan pajak bumi dan banguanan.

selalu berpedoman pada SOP yang telah

Solusi yang diberikan oleh Dispenda harus

diatur

memberikan

berpengaruh

sehingga untuk diluar dari SOP tersebut

langsung terhadap pola pikir masyarakat

kami menunggu instruksi dari atasan karena

dalam mensukseskan program penerimaan

memang untuk PBB ini perlu partisipasi

pajak bumi dan bangunan.

masyarakat bukan hanya kami di Dispenda,

efek

yang

dan

disahkan

melalui

PERWA

karena Kesadaran membayar pajak ya untuk pembangunan Kota kita sendiri” Dari

pernyataan

tersebut

dapat

dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah 16 Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


Kota Pontianak dalam menjalankan tugas

pengawasan

dan tanggungjawabnya selalu berpedoman

Berikut wawancara yang dilakukan kepada

pada

Bapak Harjun selaku Kasi pengawasan dan

SOP

yang

telah

di

tentukan.

dan

pengembanggan

III.

Selanjutnya menurut pernyataan tersebut

pengembanggan III, berikut :

tidak ada peraturan lainnya kecuali yang

“Masalah sanksi kita sudah lakukan sedini

bersifat dinamis yang dikeluarkan oleh

mungkin dengan sanksi pensegelan dan

atasan atau walikota. Menurut Widodo

untuk

(2012:89) manyatakan “ Pedoman program

penunggakan kita akan lakukan penancapan

yang dimaksud dalam hal ini adalah

papan pengumuman bahwa bangunan atau

pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor

tanah

atau instansi dalam melaksanakan kebijakan

pemerintah Kota Pontianak. Untuk sanksi

yang

dilakukan

yang lebih berat seperti pidana kita tidak

penelitian maka ditemukan bahwa Dinas

lakukan karena menghukum orang kan

Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam

susah dan rumit mekanismenya, jadi kita

menjalankan proses pemunggutan pajak

sekedar

bumi dan bangunan menerapakan program

masyarakat”.

telah

dibuat”.

Setelah

dengan SOP. Wawancara dilakukan terhadap Kasi Pengelolaan data PBB & BPHTB, berikut pernyataan beliau:

berikutnya

jika

tersebut

masih

dalam

melakukan

terjadi

pengawasan

pendekatan

kepada

Dari wawancara yang dilakukan kepada kedua informan yaitu bapak M. Yatim dan Bapak Harjun dapat dikatakan

“Untuk sanksi memang belum maksimal,

bahwa sanksi kepada masyarakat atau wajib

hanya sebatas peringatan dan pensegelan

pajak yang menunggak membayar pajak

pada wajib pajak yang belum membayarkan

masih belum maksimal dan hanya bersifat

tunggakan pajak bumi dan bangunannya,

pendekatan sehingga masyarakat masih bisa

diharapkan dengan adanya sanksi seperti itu

melakukan tindakan atau menunggak pajak

masyarakat menjadi malu sehingga lebih

dilain waktu, sehingga perlu pemerintah

taat menjalankan pembayaran tunggakan

Kota

pajak bumi dan bangunannya tepat waktu”.

terobosan yang bersifat mendidik agar taat

Sejalan dengan wawancara yang

Pontianak

melakukan

terobosan-

membayar pajak khususnya pajak bumi dan

dilakukan oleh peneliti pada bagian seksi

bangunan

pengelolaan

membuat efek jera kepada wajib pajak yang

data

PBB

&

BPHTB,

wawancara juga dilakukan pada bagian

membandel

dengan

seperti

sanksi

dalam

yang

lebih

pengurusan 17



administrasi harus melampirkan surat telah

bekerjasama dengan Bank Kalbar dalah

membayar pajak bumi dan bangunan.

pembayaran pajak bumi dan bangunan, selain itu wajib pajak juga dapat langsung membayarkan ke Kantor Dinas Pendapatan

11. Pelaksanaan Bersifat Dinamis Pelaksanaan yang bersifat dinamis

Daerah, akan tetapi jika wajib pajak ada

adalah adanya pelaksanaan proses perizinan

tunggakan pajak pada tahun sebelumnya

yang tidak hanya mengacu pada pedoman

harus membayarkan pajaknya di Kantor”

kerja dan dikantor saja, namun adanya pola

Dari

pernyataan

tersebut

dapat

lain yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan

diketahui bahwa pelaksanaan yang bersifat

Daerah

dinamis

untuk

memudahkan

dan

sudah

dilakukan

Pendapatan

membayarkan pajak bumi dan bangunan.

langsung

Pelaksanaan

sangat

penyerapan penerimaan pajak yang langsung

berpengaruh terhadap penerimaan pajak

masuk ke kas daerah. Guna memperdalam

bumi dan bangunan. Pelaksanaan bersifat

pernyataan Kasi Pengelolaan Data PBB &

dinamis dimana cara dinas pendapatan

BPHTB, peneliti juga melakukan wawancara

daerah

dengan

dalam

dinamis

meningkatkan

partisipasi

dengan

Kasi

yang

Dinas

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

bersifat

Daerah,

oleh

bank

bekerjasama daerah

Pengawasan

guna

dan

masyarakat dalam membayarkan pajak yaitu

Pengembangan III mengenai pelaksanaan

dengan melibatkan pihak ketiga untuk

yang bersifat dinamis, berikut kutipan

mengelola pembayaran pajak bumi dan

pernyataan beliau :

bangunan selain oleh dinas pendapatan

“Untuk pelaksanaan yang bersifat jemput

daerah, untuk mengetahui lebih banyak

bola

mengenai pelaksanaan yang bersifat dinamis

bekerjasama

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan

selanjutnya

Daerah,

melakukan

menunggak pajak di tahun sebelumnya ya

wawancara kepada Kasi Pengelolaan Data

harus datang langsung ke Dispenda untuk

PBB & BPHTB Dinas Pendapatan Daerah

membayarkan tunggakannya, untuk akhir

Kota Pontianak, beliau mengatakan :

masa pembayaran pajak bumi dan bangunan

“Untuk memudahkan masyarakat dalam

di akhir tahun Dinas Pendapatan daerah

membayarkan pajak bumi dan bangunan

menambah jam kerja pada hari libur sabtu

kita

dan minggu”

pihak

maka

Dinas

peneliti

Pendapatan

Daerah

kita

sudah dengan untuk

lakukan

dengan

bank

daerah,

masyarakat

yang



Pernyataan Kasi Pengawasan dan

pemunggutan,

pengawasan

terhadap

Penggembangan III tersebut menyatakan

pajak bumi dan bangunan yang ada

bahwa pelaksanaan pembayaran pajak bumi

dikecamatan Pontianak Timur membuat

dan bangunan yang dilakukan oleh Dinas

pengetahuan

Pendapatan Daerah sudah bersifat dinamis

partisipasi

masyarakat

untuk

membayarkan

tunggakan

memudahkan

masyarakat

dan

meningkatkan penerimaan pajak sampai akhir tahun batas akhir pembayaran pajak sehingga penerimaan maksimal.

langsung

terhadap dalam pajak

dan

bangunan. 3. Aspek penerapan, SOP yang belum dilaksanakan

maksimal

terutama

mengenai sosialisasi perlu ditingkatkan dan

dilaksanakan

sesuai

dengan

peraturan yang ada. Pelaksanaan bersifat

E. PENUTUP

dinamis

mengenai

pembayaran

a) Kesimpulan

tunggakan pajak bumi dan bangunan

1. Aspek organisasi, kurangnya Sumber

belum

Daya

Manusia

dalam

pelaksanaan

adanya

menjadikan

di Kecamatan Pontianak Timur, baik dari

pajak

Dinas

tercapai.

Daerah

maupun

batas

pembayaran pajak bumi dan bangunan


Pendapatan

perpanjangan

bumi

optimalisasi dan

penerimaan

bangunan

belum

pemerintah kecamatan dan kelurahan, jumlah pegawai yang terbatas sehingga

b) Saran

mempengaruhi kinerja dari program dan

1. Aspek organisasi, perlu penambahan

berpengaruh

terhadap

tingkat

sumber dana dan peralatan pada Dinas

pengetahuan masyarakat tentang pajak

Pendapatan Daerah Kota Pontianak guna

bumi dan bangunan, Masih kurangnya

memaksimalkan

sumber dana, sarana dan peralatan

mengoptimalkan penerimaan pajak bumi

pendukung untuk melaksanakan tugas

dan bangunan.

dilapangan yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan. 2. Aspek sosialisasi,

interprestasi, operasional,

kinerja

dalam

2. Aspek interprestasi, pedoman program seharusnya

dapat

lebih

mengatur

kurangnya

jalannya pelaksanaan kebijakan terutama

pendataan,

mengenai sosialisasi sehingga dapat 19



lebih

berjalan

maksimal

dilapangan

dalam melakukan pemunggutan pajak

Rosdiana, Haula & Irianto, Edi slamet. 2012. Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada.

bumi dan bangunan. Sarwono,Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta:Graha Ayu. F. REFERENSI 1.

Sugiyono. 2007. Metode penelitian bisnis. Bandung.:Alfabeta.

Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.

…………, 2011 . Metode kuantitatif kualitatif R Bandung:Alfabeta.

Judisseno, Remsky K. 1996. Perpajakan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum.

Talidizihu, Ndraha. 2005. Teori Budaya Organisasi. Jakarta:Erlangga.

Lubis, Hari S.B & Huseini, Martani. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro). Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI.

Terry, George R & Rue, Leslie W. 1992. Dasar-dasar Manajemen cetakan keempat. Jakarta:Bumi Aksara.

Mahmudin. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

2.

Makmur. 2009. Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan.Bandung:PT.Rafika Aditama. Mardiasmo. 2002. Perpajakan, Edisi Revisi. Jakarta:Cetakan Kesembilan, Penerbit: Andi. Moleong,J Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari. 2005. Manajemen strategik organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta:Gajah Mada University Press. Sugito, Maryuni Sri, Dkk. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UNTAN. Pontianak:UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK.

penelitian & D.

Dokumen :

UU Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Peraturan Daerah Kota Pontianak, Nomor 4 Tahun 2012 Tentang jenis pajak yang dilayani oleh Dispenda Kota Pontianak 3.

Rujukan Elektronik :

Pratiwi, Intan.2014.Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2013. http://eprints.uny.ac.id/17147/ (Diakses pada tanggal 31 agustus 2015,15:55) Adelina, Rima.2013.Analisis Efektfitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. http://ejournal.unesa.ac.id/article/1250/57/art icle.pdf (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015, 17:33 ) 20


EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Recommend Documents