“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PADANG” Ulil Amri, Kasman Karimi1, Firdaus Sy 2 Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] Abstrac The low participation of communities in the city of Padang in UN payments can be caused by many factors, such as lack of public understand the meaning of the property tax in financing the construction, the lack of clear evidence of taxes paid in improving the welfare of society, lackluster authorities in collecting and apathy of the community itself in paying taxes, apart from it sometimes difficult to reach because the taxpayer no longer domiciled in the area. Analysis of the data used for this study using quantitative analysis methods. Test used was analysis of the effectiveness and contribution analysis. The data used in this study is the city of Padang income, tax on land and buildings were targeted and that has been realized. These results indicate that the effectiveness of tax collection on land and buildings in Padang from 2006 to 2011 is very effective because the collection percentage is above 100%. While the level of contribution of land and building tax in the city of Padang is very less with an annual average reached only 3.71%. Keyword : UN, target / actual Revenue,
pada tahun anggaran 2010 sebanyak
Pendahuluan Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan
pencapaian
116,69 milyar rupiah dan meningkat
tujuan
menjadi 149,87 milyar rupiah atau naik
pembangunan nasional selain dari aspek
sekitar 28,47 persen dibandingkat tahun
sumber daya manusia, sumber daya alam,
anggaran
dan
adalah
belanja daerah untuk tahun anggaran 2011
ketersediaan dana pembangunan baik yang
sebesar 1.180,35 milyar rupiah atau naik
diperoleh
pajak
sebesar 7,27 persen dibanding realisasi
Pajak merupakan
belanja daerah tahun anggaran 2010
sumber
daya
dari
sumber-sumber
maupun non pajak. salah
satu
pembangunan peningkatan
lainnya
sumber nasional
pembiayaan dalam
kesejahteraan
rangka
2011.
Sedangkan
realisasi
sebesar 1.100,37 milyar rupiah. (BPS Kota Padang 2012)
masyarakat.
Keberadaan PBB sebagai salah satu
Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya
jenis pajak dapat dimengerti mengingat
pengelolaan
bumi dan bangunan telah memberikan
pajak
tersebut
menjadi
prioritas bagi pemerintah.
keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi
Pada lima tahun terakhir (periode
yang lebih baik bagi orang atau badan
2007-2011) Realisasi Pendapatan Daerah
yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari bumi dan atau
kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah
bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar
satu
dan sudah sepantasnya apabila mereka
pendapatan dengan cara memungut pajak
yang memperoleh manfaat atas bumi dan
yang
atau
diwajibkan
berpendapatan tinggi dan memungut pajak
memberikan sebagian dari manfaat atau
yang lebih rendah bagi warga yang
kenikmatan yang diperolehnya kepada
berpendapatan kecil.
bangunan
tersebut
Negara melalui pembayaran pajak.
alat
untuk
lebih
dapat
besar
meredistribusi
bagi
warga
yang
Rendahnya partisipasi masyarakat
Menurut data dari BPS, realiasi PBB
dalam pembayaran PBB dapat disebabkan
di Kota Padang dari tahun 2006 sampai
oleh banyak faktor antara lain seperti
2012 mengalami fluktuasi. Hal ini bisa kita
kurang pahamnya masyarakat terhadap arti
lihat realisasi PBB sebesar Rp.26.755,08
dari pada pajak bumi dan bangunan dalam
juta pada tahun 2006 meningkat menjadi
pembiayaan
Rp.30.502,62
bukti nyata dari pajak yang dibayarkan
juta
pada
tahun
2007,
pembangunan,
selanjutnya pada tahun 2008 total realiasai
dalam
PBB
Mencapai
masyarakat, kurang giatnya aparat dalam
Rp.33.951,24 juta, selanjutnya pada tahun
melakukan penagihan dan sikap apatis dari
2009 total realisasi PBB di Kota Padang
masyarakat itu sendiri dalam membayar
mencapai Rp.33.270,86 juta. Sedangkan
pajak, selain dari itu kadang kala wajib
pada tahun 2011 realisasi PBB di Kota
pajak sulit dijangkau karena tidak lagi
Padang
berdomisi di daerah tersebut.
di
Kota
Padang
mencapai
Rp.38.370,12
juta,
meningkatkan
kurangnya
kesejahteraan
namun Sampai akhir tahun 2012 total
Berdasarkan uraian latar belakang
realiasi PBB di Kota Padang mengalami
diatas, maka permasalahan yang diteliti
penurunan mencapai Rp.37.607,27 juta.
dirumuskan sebagai berikut:
Pajak sebagai penerimaan negara
1. Bagaimana
tingkat
efektivitas
tampaknya sudah jelas bahwa apabila
penerimaan PBB pada pemerintah
pajak
daerah Kota Padang tahun 2006
ditingkatkan
maka
penerimaan
negara pun meningkat, sehingga Negara dapat
berbuat
kepentingan pemerataan
lebih
banyak
masyarakat. pendapatan
sampai dengan 2011 ?
untuk
2. Bagaimana kontribusi penerimaan
Sebagai
PBB terhadap pendapatan daerah
masyarakat,
pada
pemerintah
daerah
Kota
kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan
Padang dari tahun 2006 sampai
masyarakat
dengan 2010 ?
masih
banyak
terdapat
kesenjangan antara warga negara yang
Berdasarkan
rumusan
masalah
Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian diatas, maka dapat dirumuskan
penelitian ini adalah metode analisis
beberapa tujuan yang akan menjadi fokus
kualitatif dan metode analisis kuantitatif.
penelitian, yaitu sebagai berikut:
1.
1. Untuk
mengetahui
Metode analisis kualitatif adalah
tingkat
suatu metode mengenai hal-hal
efektivitas penerimaan PBB pada
yang
pemerintah daerah Kota Padang
penelitian yang sifatnya berupa
dari tahun 2006 sampai dengan
penjelasan
2011.
keterangan lengkap serta tidak
2. Untuk
mengetahui
penerimaan
kontribusi
PBB
pendapatan
terhadap
daerah
berhubungan
dan
dengan
keterangan-
mengunakan rumus. 2.
Metode analisis kuantitatif adalah
pada
suatu metode mengenai hal-hal
pemerintah daerah Kota Padang
yang
dari tahun 2006 sampai dengan
penelitian yang mengunakan rumus
2010.
dengan mengunakan data-data dari angka
Metodologi
adapun
Berdasarkan metode yang digunakan dalam
penelitian
ini
yaitu
berhubungan
dan
rumus
metode
dengan
perhitungan
yang
penulis
gunakan adalah :
metode
deskriptif, maka untuk menganalisis data
Efektifitas yaitu hubungan antara
yang telah terkumpul, data diolah dengan
output
menghitung
bentuk
dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh
kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan
tingkat output tertentu, kebijakan dan
dengan data kuantitatif untuk mengin-
prosedur dari organisasi. Efektifitas juga
terprestasikan
berhubungan dengan derajad keberhasilan
data-data
hasil
dalam
dari
perhitungan
tersebut.
dan
tujuan
atau
dapat
juga
suatu operasi pada sektor publik sehingga
Jenis data yang digunakan adalah
suatu kegiatan dikatakan efektif jika
data sekunder (time series data) yang
kegiatan tersebut mempunyai pengaruh
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota
besar terhadap kemampuan menyediakan
Padang .Teknik pengumpulan data adalah
pelayanan masyarakat yang merupakan
melakukan pencatatan langsung mengenai
sasaran yang telah ditentukan (Devas,
data yang dipergunakan seperti Pajak PBB,
1989).
dan Pendapatan Daerah Kota Padang.
“Efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) output terhadap
Sedangkan
megukur
terhadap
Pendapatan
pencapaian tujuan, maka semakin efektif
Kontribusi
organisasi,
Daerah digunakan rumus sebagai berikut:
program
atau
kegiatan”
PBB
untuk
( Mahmudi, 2007).
×100%
Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
Dari pengertian efektifitas tersebut dapat
disimpulkan
bertujuan
bahwa
untuk
efektifitas
mengukur
rasio
keberhasilan, semakin besar rasio, maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan
adalah
100%,
Rasio
dibawah
Presentase Kriteria 0,00-10% Sangat Kurang 10,10-20% Kurang 20,10-30% Sedang 30,10-40% Cukup baik 40,10-50% Baik Diatas 50% Sangat baik Sumber : Tim litbang Depdagri-fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2009)
dimana
realisasi sama dengan target yang telah ditentukan.
Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Hasil dan Pembahasan
standar Tabel 3 Tingkat Efektifitas PBB Kota
minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran beku
mengenai
biasanya
kategori
dinyatakan
secara
efektifitas kualitatif
dalam bentuk pernyataan (Judgement). Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Efisiensi
Padan Efektifitas PBB 2006 106,47 2007 101,46 2008 100,5 2009 94,45 2010 105,57 2011 104,09 Sumber: Data Diolah Tahun
Kriteria Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif
Presentase
Kriteria
Diatas 100%
Sangat efektif
90-100%
Efektif
80-90%
Cukup efektif
60-80%
Kurang efektif
tahun 2006 sampai 2011 tingkat efektivitas
Dibawah 60%
Tidak efektif
dari realisasi PBB sangat bervariasi.
Sumber
: Depdagri, Kepmendagri (dalam Yulia Anggara Sari, 2009)
Dalam pengelolaan PBB mulai dari
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat efektifitas realisasi penerimaan PBB di Kota Padang oleh DPKA kota
Padang tingkat efektifitas tahun 2006 sebesar 106,47% (sangat efektif), di tahun 2007 menurun menjadi 101,46% (sangat efektif).
Pada
menjadi kemudian
tahun
2008
menurun
100,50%
(sangat
efektif)
menurun
menjadi
94,45%
008
.951,24 857,41 ,69 2 33 918. 009 .270,85 766,33 ,62 2 37 1.04 011 .779,28 0.019,7 ,63 Sumber: Data Diolah Dari
tahun
2006
sampai
3 3
2010
(efektif) pada tahun 2009, sedangkan pada
kontribusi PBB di Kota padang adalah
tahun 2010 tingkat efektifitas di Kota
sangat kurang (3,71). Pada tahun 2006
Padang
105,57%
kontribusi PBB di kota padang adalah
(sangat efektif), hingga akhir tahun 2011
3,79% ( sangat kurang), begitu juga tahun
tingkat efektifitas penerimaan PBB di Kota
2007, 2008, dan 2009 dengan nilai
Padang
kontribusi sebesar 3,80% (sangat kurang),
meningkat
mencapai
menjadi
104,09%
(sangat
3,69% (sangat kurang), dan 3,62% (sangat
efektif).
kurang). Sedangkan tahun 2010 kontribusi Sedangkan kontribusi PBB terhadap
PBB
adalah
sebesar
3,63%(
sangat
pendapatan daerah adalah dengan cara
kurang).
membandingkan realisasi PBB dengan
termasuk dalam dana perimbangan yang
realisasi pendapatan
daerah. Tingkat
merupakan pajak pusat dimana masih
kontribusi PBB dari tahun 2006 sampai
terdapat bagian yang harus dibagi dengan
2010 mengalami fluktuasi, dan berada di
pemerintah pusat.
kriteria
sangat
kurang.
Untuk
lebih
jelasnya dapat melihat tabel 5.3.1.
Hal
ini
dikarenakan
PBB
Selain itu PBB merupakan bagian terkecil dari kelompok dana bagi hasil pajak, oleh karena itu kontribusi PBB
Tabel 4 Kontribusi PBB terhadap pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah)
HN
006 007
Rea T R lisasi K ealisasi Pendapatan riteria PBB Daerah (Persen) 2 26 706. 3 .755,08 853,96 ,79 2 30 803. 3 .502,61 107,65 ,80 2 33 918. 3
terhadap pendapatan
daerah
termasuk
dalam kategori kurang efektif. Padahal jika dilihat dari penerimaan pendapatan daerah, kontribusi
terbesar
penyumbang
total
pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan. Dengan kata lain seharusnya sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh
PBB
kota
Padang
terhadap
pendapatan daerah mencapai kriteria baik atau sangat baik. Akan tetapi hasil dari analsiis, kontribusi PBB di Kota Padang
terhadap pendapatan daerah masuk dalam
tahun 2010 kontribusi PBB adalah
kriteria sangat kurang dengan rata-rata
sebesar 3,63%( sangat kurang). Hal ini
hanya mencapai 2,78 persen pertahun.
dikarenakan PBB termasuk dalam dana perimbangan ynag merupakan pajak pusat dimana masih terdapat bagian
Kesimpulan
yang harus dibagi dengan pemerintah Berdasarkan hasil penelitian dan
pusat.
pembahasan yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Tingkat
efektifitas
dan
Daftar Pustaka
realisasi
penerimaan PBB di Kota Padang oleh DPKA kota Padang tingkat efektifitas tahun 2006 sebesar 106,47% (sangat efektif),
di
tahun
2007
menurun
menjadi 101,46% (sangat efektif). Pada tahun 2008 menurun menjadi 100,50% (sangat efektif) kemudian menurun menjadi 94,45% (efektif) pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010 tingkat efektifitas di Kota Padang meningkat menjadi 105,57% (sangat efektif), hingga akhir tahun 2011
Adelina., Rima. (2012).” Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik”. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Anggara Sari., Yulia. (2010).” Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung”. Universitas Indonesia. Bandung. Anonymous., 20062011, Statistik Kota Padang, Badan Pusat Statistik, Padang.
tingkat efektifitas penerimaan PBB di Kota
Padang
mencapai
104,09%
Halim,
Abdul., 2004. keuangan daerah. UPP AMP YKPN.
Karimi
Kasman.,2010, Pengantar Ekonomi Makro; Konsep Perhitungan Pendapatan Nasional, Jilid 1, Bung Hatta University Press, Padang.
(sangat efektif). 2. Dari tahun 2006 sampai 2010 kontribusi PBB di Kota padang adalah sangat kurang
3,71%.
Pada
tahun
2006
kontribusi PBB di kota padang adalah 3,79% (sangat kurang), begitu juga tahun 2007, 2008, dan 2009 dengan nilai kontribusi sebesar 3,80% (sangat kurang), 3,69% (sangat kurang), dan 3,62% (sangat kurang). Sedangkan
Manajemen Yogyakarta:
Karundeng., 2009. Analisa Efektifitas Pemungutan Bahan Galian golongan C Berdasarkan Ketetapan Pajak Serta Kontribusinya.Universitas Sam Ratulangi. Manado.
M Steers, Richard., 1986, Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta. Mardismo., 2003. Yogyakarta: Andi.
Perpajakan.
Rahman. 2011. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Univeritas Sam Ratulangi. Manado. Suparmoko., M. 2002. ”Ekonomi Publik : Untuk Keuangan dan Pembangunan”. Penerbit ANDI Yogyakarta. Yogyakarta. Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak
Daerah
Dan
Retribusi
Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Wanta Tarigan., Kharisma. 2012. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Kota Manado. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
