LAPORAN MAGANG PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN (DISPENDA)
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mata Kuliah Magang Pada Jurusan Manajemen
Oleh :
AFRIANI DAMAYANTI NPM. 1205160102
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2015
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala Puji dan syukur, hanya ditujukan kehadirat Allah SWT, karena berkah rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan laporan hasil praktek kerja (Magang) sebagai salah satu untuk menyelesaikan pendidikan program strata (S1) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (Magang) dan menulis laporan ini, penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Paling Utama ALLAH SWT yang selalu memberikan kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi segala halangan yang ada. 2. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Wal’Asri dan Deliana, serta abangnda Rialdo Eka Putra dan kakakku Rika Handayani. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan, semangat, pengorbanan, perhatian, dukungan baik moral dan financial yang kalian berikan terhadapku.
i
3. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 4. Bapak Zulaspan Tupti SE, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 5. Bapak Januri SE, MM, MSi dan Bapak Ade Gunawan SE, MSi selaku Wakil Dekan I & III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, MSi dan Bapak Jufrizen SE, MSi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 7. Bapak H. Muis Fauzi Rambe SE, MM selaku Dosen Penasehat Akademik. 8. Ibu Dra. Lailan Syafina, M.si selaku dosen pembimbing magang yang telah memberi bimbingan dalam penulisan, penyusunan dan penyelesaian dalam laporan magang ini. 9. Bapak Drs. H. Empani Lubis selaku kepala bidang Sub Dinas pengembangan yang telah memberikan izin untuk bisa melaksanakan magang di Sub Dinas tersebut. 10. Pak Wan Azmi, Ap, Map dan ibu Fatma, SE selaku instruktur bagi penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 11. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Sub Dinas Pengembangan yang telah berkenan memberikan pekerjaan dan mengarahkan penulis selama melaksanakan magang.
ii
12. Kepada para Sahabat-sahabat yang selalu ada untuk memberikan semangat, dukungan yaitu Rezki Fitradila, Nadya Sayra, Anita Putri, Lisna Wati Dewi dan Vica Pebrina. 13. Seluruh rekan rekan angkatan 2012 Kelas B Manajemen. 14. Utama Bambang Prastowo yang telah memberikan doa, dorongang, dan dukungan serta perhatiannya Dan Muhammad Hafidz Tanjung, penyejuk hatiku, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan laporan magang ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan magang ini di masa yang akan datang dan semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Billahii Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Medan,
November 2015
Penulis AFRIANI DAMAYANTI 1205160102
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………. i DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iv DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………... v DAFTAR TABEL …..………………………………………...……………….. vi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Magang ……………………………………... 1 B. Ruang Lingkup Magang ……………………………............... 2 C. Tujuan dan Manfaat Magang ……………………………….... 3
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan ………….......... 5 B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas .................................. 12 C. Gambaran umum pegawai DISPENDA .................................... 30
BAB III
PELAKSANAAN MAGANG A. Bentuk Kegiatan Magang …………………………………...... 32 B. Prosedur Kerja ………………………………………………… 33 C. Kendala Kerja dan Pemecahanya …………………………....... 35
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ……………………………………………………. 37 B. Saran …………………………………………………………... 38
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ………...…14
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ………….. 30 Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai berdasarkan golongan ……………………………...…. 31
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Magang Program magang adalah suatu kegiatan pembelajaran dilapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Pembelajaran ini terutama dilaksanakan melalui hubungan yang insentif antara peserta program magang dan pembinanya di instansi perusahaan. Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualitas yang unggul. Dalam masa ini, seorang mahasiswa bukan hanya dituntut berkompetendalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang holistic seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jejaring (Networking) yang luas, mampu mengambil keputusan, peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar, dan lainlain. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kualifikasi tersebut sulit ditemukan, untuk hal tersebut maka dibutuhkan sebuah program magang sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Untuk memperoleh berbagai kompetensi yang holistic yang dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan.
1
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran dikota Medan. Bagaimana sebenarnya prosedur penagihan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota medan, dimana pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik dalam memilih kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memilih judul “ Laporan Magang Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan” sebagai objek pajak yang menarik untuk di jadikan wadah praktik kerja lapangan.
B. Ruang Lingkup Magang Penulis melakukan magang selama 40 hari kerja di DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MEDAN yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2015 s/d 10 November 2015 yang setiap harinya dimulai pada pukul 07.45 s/d 16.15. Dinas Pendapatan Kota Medan merupakan lembaga yang bergerak dibidang segala pendapatan yang ada di kota Medan yang kantornya terletak di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 . Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun alasan memilih tempat ini sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah karena berhubungan dengan jurusan konsentrasi yang diambil, maka penulis memilih Dispenda Kota Medan sebagai instansi pemerintah yang menangani pajak daerah. Dikantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan ini saya ditempatkan di bagian Pengembangan Pendapatan Daerah. Adapun yang penulis lakukan di bagian 2
pengembangan pendapatan daerah adalah menyortir segala surat masuk dan keluar, mencatat SPTPD dibuku ekspedisi, mengecek absensi pegawai dll.
C. Tujuan Dan Manfaat Magang Tujuan Magang Adapun tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka penulisan tugas akhir. 2. Memperkenalkan mahasiswa kepada situasi dan kondisi kerja yang sebenarnya sehingga dapat membiasakan diri dengan lingkungan kerja yang nyata. 3. Menambah wawasan pikiran dan menumbuhkan sikap professional dengan mempelajari penanganan masalah dalam melaksanakan pekerjaan dan mengambil keputusan dalam bekerja. 4. Meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa sebagai calon tenaga kerja yang diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan. Manfaat Magang Program Magang ini meiliki manfaat agar Mahasiswa/Mahasiswi dapat mampu: a. Manfaat bagi Mahasiswa 1. Dapat membandingkan pelajaran yang diperoleh dari perkuliahan dengan oraktek yang ada dilapangan.
3
2. Memberikan pengalaman yang sangat berharga mengenai cara membina hubungan kerja professional dan menambah pengalaman mengenai system dan prosedur-prosedur yang diteteapkan dalam perusahaan. 3. Membantu meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara teoritis maupun praktis khususnya dibidang perpajakan. b. Manfaat bagi Universitas 1. Magang merupakan program yang dapat di jadikan standar atau patokan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas. 2. Sebagai alat yang dapat menjalin hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dan perusahaan. c. Manfaat bagi Perusahaan Dengan adanya mahasiswa yang mengadakan magang maka dapat membantu para staff dan karyawan di perusahaan. Maka manfaat bagi perusahaan yaitu: 1. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Dinas Pendapatan Kota Medan dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2. Untuk menambah ide dan gagasan untuk perbaikan system kerja yang ada di Dinas Pendapatan Kota Medan.
4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan 1. Sejarah DISPENDA ( DINAS PENDAPATAN DAERAH ) Pada mulanya DISPENDA Kota Medan adalah suatu suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, kerena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak. Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam daerah kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan lainnya. Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA no.12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Didalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya 5
yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau meyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta oraganisasi dari Dinas Pendaptan Daerah Kota yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam : a) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973-442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan. b) Instruksi Menteri Dalam Negeri No.10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri No.973-442 Tahun 1988. c) Surat Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang organisasi dan tata kerja DInas Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam 6
Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan “Terwujudnya pendapatan Daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah.” Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan •
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah.
•
Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
•
Intensifikasi dan Ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah.
•
Meningkatkan penegakan hukum.
•
Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.
Logo Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
7
Makna Logo Dinas Pendapatan Kota Medan: •
17 biji padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
•
8 bunga kapas berarti bulan 8 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
•
4 tiang dan 5 bagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
•
Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
•
Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umurnya akan bersinar. Sinar bahagia dan lepas kemiskinan dan kemelaratan.
•
Lima sinar Bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan lima bagian perisai berarti Pancasila yang Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Kegiatan Operasional DISPENDA Dalam usaha memenuhi target yang diinginkan dalam pencapaian pajak di kota Medan maka DISPENDA melakukan 9 program operasional yang di harapkan mampu mencapai target yang diinginkan, yaitu :
8
A. Program pelayanan Administrasi kantor Adapun kegiatannya sebagai berikut : •
Penyediaan jasa surat menyurat
•
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
•
Penyediaan jasa kebersihan kantor
•
Penyediaan alat tulis kantor
•
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
•
Penyediaan komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan
•
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
•
Penyediaan makan dan minum
•
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
•
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
•
Penyediaan jasa keamanan kantor
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilakukan oleh program ini adalah : •
Pengadaan perlengakapan gedung kantor
•
Pengadaan peralatan gedung kantor
•
Pengadaan mebeleur 9
•
Penyediaan sewa gedung kantor/ rumah jabatan
•
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
•
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
•
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
•
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
•
Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
•
Pengadaan komputer dan kelengkapannya
C. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: •
Pendidikan dan pelatihan formal
•
Bimbingan Teknis Pemungutan Pajak Daerah
•
Bimbingan Teknik Pengelolaan PBB
•
Pembinaan tenaga pegawai tidak tetap
•
Pembentukan tim penilai kinerja
•
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 10
•
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
•
Penyusunan Lakip
•
Penyusunan Renstra
E. Program peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli daerah Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: •
Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
•
Pekan Panutan Pembayaran PBB Kota Medan
•
Operasional Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
•
Intensifikasi Penerimaan PBB
•
Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah Kota Medan
•
Intensifikasi Penerimaan BPHTB
•
Pertemuan dengan WP Potensial di Kota Medan
•
Pengelolaan Pajak Daerah dan pemungutan PBB di UPT Kota Medan
•
Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan
•
Sosialisasi dan promosi Pajak Daerah
•
Pengoperasian dan pemeliharaan sitem informasi pajak daerah
•
Pembuatan Profil Dinas Pendapatan Kota Medan
•
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 11
•
Operasional Penagihan Pajak Parkir
•
Operasional Penagihan Pajak Air Tanah
•
Penegakan peraturan daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan PAD
•
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Serta Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
•
Operasional Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame
•
Pengawasan dan monitoring pajak daerah
•
Operasional Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
•
Rapat Evaluasi Penerimaan PBB Tahun 2015 dengan Camat dan Lurah
•
Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan
•
Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB
•
Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Online Payment System
•
Rekonseliasi Perhitungan PAD
•
Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB
•
Pencetakan SPPT PBB
•
Pembuatan ISO PBB dan BPHTB Tahun 2016
•
Penataan Arsip PBB dan BPHTB
12
•
Pertemuan dan pemberian reward bagi WP daerah
•
Pencetakan bil/ bon rumah makan dalam upaya pemungutan pajak restoran
•
Pemungutan
sistem
aplikasi
SPTPD Online (e-SPTPD)
dan
pendaftaran WP online •
Pengadaan Sistem Informasi Tunggakan Pajak Daerah
•
Sistem Informasi Pajak Reklame
F. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: •
Fasilitasi kegiatan olahraga
G. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : •
Pemeliharaan RTH
H. Program penataan peraturan per-UU Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: •
Revisi penyusunan Perda Pajak Daerah
•
Pembuatan media informasi pajak daerah dan terpublikasinya pemahaman peraturan perundang-undangan
13
I. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : •
Pelaksanaan bulan bakti pajak daerah.
B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 1. Struktur Organisasi Perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari terdiri dari beberapa bagian, dimana bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berkaitan erat. Untuk memperjelas kedudukan dan bagian setiap personalia dibutuhkan adanya suatu struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan yang di tetapkan. Struktur organisasi menggambarkan hubungan, wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Struktur Organisasi merupakan pemisahan yang jelas bagi setiap bagian dari perusahaan. Dari Struktur Organisasi tersebut dapat kita lihat dengan jelas pendegelasian wewenang dari setiap bagian, pendegelasian wewenang mengandung unsure penugasan. Jadi, melalui unsureunsur tersebut harus mempertanggung jawabkan tugas serta kewajiban. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan telah ditetapkan tugas Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta struktur organisasi melalui surat Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
14
15
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan teridiri dari : I. Kepala Dinas II. Bagian Tata Usaha terdiri dari : (1) Sub bagian keuangan (2) Sub bagian kepegawaian (3) Sub bagian perlengkapan (4) Sub bagian umum III. Sub Dinas Program terdiri dari : (1) Seksi Penyusunan Program (2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian (3) Seksi Pengembangan Pendapatan (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan IV. Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan terdiri dari : (1) Seksi Pendapatan dan Pendaftaran (2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (3) Seksi Penetapan (4) Seksi Pemeriksaan V. Sub Dinas Penagihan terdiri dari :
16
(1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi (2) Seksi Penagihan dan Perhitungan (3) Seksi Retribusi dan Pemindah Bukuan (4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan VI. Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain terdiri dari : (1) Seksi Penata Usaha Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain (2) Seksi Penerimaan lain-lain (3) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan lain-lain (4) Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga VII. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari : (1) Seksi Penata Usaha Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak (2) Seksi Bagi Hasil Pajak (3) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak (4) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan VIII. Kelompok Jabatan Fungsional IX. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 2. Deskripsi Tugas dan Fungsi DISPENDA kota Medan Sesuai dengan keputusan Walikota Medan No.25 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud adalah : 17
a. Daerah adalah Kota Medan. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Medan. c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan. d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Medan. e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan. f. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. g. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah Kota Medan. h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan. i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Medan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan. j. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Medan. k. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan. l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
18
Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tekhnis dibidang pendapatan daerah. 2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi Bangunan. 3. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi. 4. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB. 5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 3. Tata Kerja A. Tata Usaha Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 19
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas dibidang ketatausahaan
yang
meliputi :
pengelolaan
administrasi
keuangan,
kepegawaian,
perlengkapan, kerumahtanggaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas, bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan kerja. 2. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya. 3. Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan. 4.Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumahtanggaan dan pengadaan barang dinas. 5.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. •
Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Keuangan b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Perlengkapan d. Sub Bagian Umum Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
20
a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan : APBD, PAPBD, mengusulkan DUK teriwulan I s/d IV. b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kegiatan administrasi dibidang kepegawaian : urusan pension, kenaikan pangkat, gaji berkala, pengurusan cuti, pendataan jumlah PNS, pembinaan PNS, pembuatan DUK, DP-3. c. Sub Bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perlengkapan, rumah tangga dan pengadaan dan pemeliharaan barang. Membuat daftar pembagian barang-barang untuk setiap seksi. d. Sub Bagian umum mempunyai tugas mengelola tata usaha dan surat menyurat serta urusan umum lainnya. B. Sub Dinas Program ( Pengembangan ) Sub Dinas Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas Program. Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Program mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan kerja. 2. Mengumpulkan bahan dan dana untuk menyusun program kegiatan dan perencanaan Pendapatan Daerah.
21
3. Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. 4. Menyusun penerimaan pendapatan daerah, merencanakan sistem dan prosedur kerja dan menyusun rencana serta mengkaji pengembangan potensi pendapatan daerah. 5. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang pendapatan terhadap semua unit yang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah. 6. Mengkaji data statistik target dan realisasi pendapatan daerah serta mengidentifikasi permasalahan
pendapatan
daerah
dan
melaksanakan
penyuluhan
dibidang
pendapatan daerah. 7. Melaksanakan tukar informasi tentang target dan realisasi penerimaan daerah dengan daerah lainnya. 8. Mempersiapkan rancangan peraturan daerah, keputusan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. 9. Mengevaluasi dana monitoring terhadap pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pendapatan daerah serta menyusun laporan realisasi pendapatan daerah. 10. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Dinas Program terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Program. b. Seksi Pemantauan Pengendalian. 22
c. Seksi Pengembangan Pendapatan. d.Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Program. a. Seksi Penyusunan Program mempunyai tigas merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang. b. Seksi Pemantauan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dibidang pendapatan terhadap semua unit yang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap tugas dan dilaksanakan dibidang pendapatan serta melaksanakan penyuluhan dibidang pendapatan daerah. c. Seksi Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas menyusun rencana serta mengkaji untuk pengembangan pendapatan daerah dan mempersiapkan rancangan peraturan daerah, keputusan kepala daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. d. Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas mengevaluasi dan memonitori pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pendapatan daerah, menyajikan data statistik target dan realisasi pendapatan daerah, mengindentifikasi permasalahan pendapatan daerah dan menyusun laporan realisasi pendapatan daerah.
23
C. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendapatan dan penetapan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai fungsi :
1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak.
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat pemberitahuan retribusi daerah (SPRD), hasil pemerikasaan dan informasi dari instansi yang terkait.
3. Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
4. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemerikasaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
•
Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran. 24
b. Seksi pengelolaan Data dan Informasi.
c. Seksi Penetapan.
d. Seksi Pemeriksaan.
Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendataan dan Penetapan.
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran, menyimpan, mendistribusikan, memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) / wajib retribusi daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
b. Seksi Pengelolaan Data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data objek pajak daerah/ retribusi daerah, menuangkan hasil pengelolaan data informasi data kedalan kartu data serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.
c. Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pkok pajak daerah/ pokok retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat 25
perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak.
d. Seksi Pemerikasaan mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melaksanakan pemerikasaan objek pajak/ retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek/ retribusi serta mengirimkan laporan hasil pemerikasaan kepada Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
D. Sub Dinas Penagihan
Sub Dinas Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berasa dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi :
1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2.Melaksanakan penagihan atas tungakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
26
3. Melaksanakan perhitungan restitusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah/ retribusi daerah dan pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
4. Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
•
Sub Dinas Penagihan terdiri dari :
a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan.
c. Seksi Restitusi dan Pemindah bukuan.
d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penagihan.
a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan 27
dan pengeluaran benda berharga serta pendataan uang daru hasil pungutan benda berharga kedalan kartu persediaan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan benda berharga secara berkala.
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah atau pendapatan daerh lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.
c. Seksi Restitusi dan Pemindah bukuan mempunyai tugas menerima permohonan restitusi dan pemindah bukuan dari wajib pajak, meneliti kelebihan pembayaran pajak daerah/ retribusi daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindah bukuan serta mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindah bukuan.
d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajak/ retribusi dan meneliti keberatan wajib pajak/ retribusi dan mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan atas keberatan tersebut.
D. Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Lain-lain
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas 28
Retribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas, yakni :
1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain.
2. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendaptan lain-laintermasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain.
4. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
5. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan Kelapa Dinas sesuai dengan bisang tugasnya.
•
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain terdiri dari :
a. Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dan Penerimaan lain-lain.
b. Seksi Penerimaan lain-lain.
c. Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain- lain.
d. Seksi Legalisasi Pembukuan surat-surat berharga. 29
Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
1.
Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan melaksanakan penatausahaan pendapatan lain-lain.
2.
Seksi
Penerimaan lain-lain mempunyai
tugas
melaksanakan
penatausahaan
penerimaan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari Pemerintah, Wakil Pemerintah di daerah maupun dari lembaga- lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
3.
Seksi
Penerimaan
BUMD
dan
pendapatan lain-lain mempunyai
tugas
melaksanakan penatausahaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4.
Seksi Legalisasi mempunyai tugas pembukuan surat-srat berharga.
E. Sub Dinas Hasil Pendapatan Sub Dinas Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas, yakni : 1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak. 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan non pajak. 30
3. Melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 4. Melaksanakan
pengkajian
pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dan
pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang hasil pendapat. 5. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. •
Sub Dinas bagi hasil pendapat terdiri dari : a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak. b. Seksi Bagi Hasil Pajak. c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak. d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.
Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas bagi hasil pendapatan. 1. Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat-surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dan menatausahakan pendapatan bagi hasil pajak dan non pajak. 2. Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan pengihan PBB, melaksanakan perhitungan penerimaan pajak pusat dan pajak provinsi, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB wajib pajak, menerima kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor Pelayanan PBB.
31
3. Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus. 4. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-udangan dan melaksanakan koordinasi
dengan
unit
terkait
tentang
pelaksanaan
peraturanperundang-
undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.
F. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
2.Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
3.Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.
4.Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang - udangan yang berlaku.
32
C. Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan •
Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut:
No
1.
Bagian / Subdis / Swakeloka (Honorer)
Jumlah
Sekretariat
71 orang
Dinas
1 orang
Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program
36 orang
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
20 orang
Penyimpanan Barang Berharga/Penyimpanan Barang dan
14 orang
Pengurus Barang
2.
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
26 orang
3.
Bidang Penagihan
49 orang
4.
Bidang Pendataan dan Penetapan ( DATAP )
77 orang
5.
Bidang Bagi Hasil Pendapatan ( BHP )
85 orang
6.
Unit Pelaksana Teknis
336 orang
7.
Security
18 orang
Jumlah PNS dan Pegawai Honor
662 orang
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 33
Keterangan Tambahan :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No.
Jumlah PNS berdasarkan golongan
1.
Golongan IV/b
1 orang
2.
Golongan IV/a
5 orang
3.
Golongan III/d
35 orang
4.
Golongan III/c
37 orang
5.
Golongan III/b
62 orang
6.
Golongan III/a
70 orang
7.
Golongan II/d
8 orang
8.
Golongan II/c
17 orang
9.
Golongan II/b
6 orang
10.
Golongan II/a
51 orang
Jumlah PNS
292 orang
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
34
Keterangan : Pegawai Negeri Sipil
: 292 orang
Pegawai Honor
: 59 orang
Yang Dikaryakan
: 1 orang
Pegawai Outsourcing
: 310 orang
35
BAB III PELAKSANAAN MAGANG A. Bentuk Kegiatan Magang Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ( DISPENDA ) memiliki sub-sub dinas dalam bekerja, dimana setiap bagian mempunyai masing-masing yang dibuat sesuai dengan tugas dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang ada di dalam sub dinas tersebut. Selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Penulis memulai magang pada tanggal 14 September 2015 sampai dengan 09 November 2015. Penulis melaksanakan kegiatan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Dalam pelaksanaan magang ini penulis ditempatkan di Sub Dinas Program atau sekarang yang lebih dikenal sebagai Sub Pengembangan. Penulis mempelajari, mengamati dan mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan di bagian tersebut. Selama pelaksanaan magang penulis mendapat berbagai tugas yang diberikan oleh staff dan pegawai, sebelum melakukan pekerjaan penulis diberikan pengarahan terlebih dahulu tentang cara kerja tugas yang diberikan. B. Prosedur Kerja Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan maupun instansi pasti memiliki standart operasional prosedur kerja yang telah disetujui oleh manajemen perusahaan tersebut. Prosedur kerja merupakan sesuatu yang harus ada disetiap perusahaan maupun instansi karena prosedur kerja tersebutlah yang mengatur system yang ada diperusahaan maupun instansi tersebut. Adapun prosedur kerja yang dilaksanakan penulis selama melakukan program magang di Sub Dinas Pengembangan adalah : 36
1. Fotocopy berkas Menggandakan berkas-berkas ( dengan menggunakan mesin fotocopy ) berkas-berkas yang sudah diberikan oleh pegawai lain dibawa ke mesin penggandaan ( fotocopy ) dengan membawa kertas sesuai dengan berkas yang ingin di gandakan, hidupkan mesin lalu pilih jenis kertas dan pilih banyaknya kertas yang ingin digandakan, lalu pilih tombol start maka berkaspun siap di gandakan. 2. Membuat SPTPD Dalam hal ini penulis dibimbing dan diajarkan cara membuat SPTPD. SPTPD tersebut adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Dalam membuat SPTPD ini penulis harus mencatat nama wajib pajak , nama perusahaan dan alamat perusahaan serta jumlah pajak daerah yang harus dibayarkan. Data wajib pajak, nama perusahaan dan alamat perusahaan yang di tulis didalam SPTPD sangat penting sehingga harus dituliskan dengan benar. 3. Menyortir Kertas SPTPD Dalam penyortiran kertas SPTPD penulis diarahkan untuk menyortir kertas SPTPD sesuai dengan warna yang ada. Kertas SPTPD terdiri dari 4 warna yaitu: putih, merah, biru dan kuning. Penulis harus memisahkan masing-masing kertas tersebut. Kemudian masingmasing kertas yang sudah dipisahkan sesuai warna tersebut akan di proses lagi. Kertas putih akan diberikan kepada petugas yang memang mengatur kertas SPTPD, kertas merah selanjutnya juga akan diproses dengan cara mengurutkan sesuai nomor wajib pajak kemudian dituliskan didalam buku ekspedisi sebelum akhirnya surat tersebut diserahkan ke sub bagian bendahara. Selanjutnya kertas berwarna biru sebagai pertinggal di Sub Dinas Pengembangan dan surat terakhir berwarna kuning diberikan kepada wajib pajak yang membayar sebagai
37
pertinggal wajib pajak bahwasanya wajib pajak tersebut sudah membayar pajak daerah tersebut. 4. Mengantar surat ke bagian Bendahara Penulis diminta mengantarkan kertas merah kebagian Bendahara dengan membawa buku ekspedisi yang telah di tulis dengan mengurutkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP ), Nama perusahaan, serta bulan terakhir pembayaran. Penulis meminta paraf kepada pegawai yang menangani SPTPD tersebut. C. Kendala Kerja dan Pemecahannya 1. Kendala Kerja Dalam melaksanakan setiap kegiatan tentu seringkali terjadi kendala. Kendala tersebut timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap pekerjaan yang diberikan. Maka kendala tersebut yang akan membuat untuk lebih belajar memahami pekerjaan yang diberikan dan meningkatkan rasa hati-hati dalam bekerja. Pada saat melaksanakan magang penulis tidak terlalu banyak mendapatkan kendala. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan penulis pada saat bekerja tidak memiliki tingkat resiko yang tinggi. Adapun kendala yang dihadapi penulis selama pelaksanaan magang adalah sebagai berikut : a. Pada awalnya penulis kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dikarenakan susahnya beradaptasi dilingkungan baru. b. Materi yang didapatkan penulis selama dibangku perkuliahan tidak sama dengan praktek magang yang dijalani penulis. Seperti harus memahami maksud dari SPTPD dan SKPD yang tidak pernah diajarkan di bangku perkuliahan ketika belajar mata kuliah perpajakan. 38
c. Penulis harus menunggu instruksi pegawai untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Apabila pegawai tidak memberikan instruksi maka penulis tidak melakukan pekerjaan apapun . 2. Pemecahan Masalah Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penulis adalah sebagi berikut : a. Mulai membiasakan diri di lingkungan baru dengan cara mendekatkan diri secara perlahan dengan pegawai Sub Dinas Pengembangan. Bersikap ramah, sopan dan lebih berinteraksi dengan cara bertanya beberapa hal tentang pekerjaan yang diberikan agar membangun komunikasi yang baik. b. Banyak bertanya kepada pegawai tentang pekerjaan yang diberikan. seperti bertanya lebih tentang SPTPD dan SKPD . c. Melakukan sesi tanya jawab dengan pegawai dan berinisiatif menolong pegawai lainnya yang sedang melakukan pekerjaannya.
39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Dari hasil pengamatan penulis selama menjalani magang di Dinas Pendapatan Kota Medan (DISPENDA) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : •
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bagian pendapatan kota Medan.
•
Para pegawai PNS dan maupun non PNS masih ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Seperti dengan tidak datang pada tepat waktu dan bagi pelaku yang tidak disiplin terkadang tidak diberikan sanksi yang tegas.
•
Suasana kekeluargaan yang dibangun oleh para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada setiap Sub Dinas membangun kerjasama antar pegawai disetiap Sub Dinas.
Sistem Kerja Perusahaan Dalam hal ini kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan memiliki system kerja yang baik. Apalagi dengan didukungnya penggunaan system informasi yang sudah canggih mengikuti perkembangan zaman sekarang. Sehingga mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Prosedur Perusahaan
40
Prosedur perusahaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan juga baik, dalam hal ini kantor tidak mempersulit prosedur terutama bagi Wajib Pajaknya dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Arsip Data atau arsip di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tidak semuanya menggunakan computer melainkan dalam hal ini masih ada sebagian yang menggunakan data manual berupa dokumen-dokumen.
A. SARAN Setelah menjalankan dan merasakan sendiri Magang tersebut, mulai mencari tempat Magang, sampai selesainya pelaksanaan Magang, penulis menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut haruslah diantisipasi agar hambatan-hambatan itu tidak terjadi lagi pada masa yang akan dating, maka perlu kiranya ada perbaikan dimasa yang akan datang mengenai mekanisme pelaksanaan Magang. Untuk itu penulis memberikan saran-saran yang memungkinkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. 1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam hal ini dapat menjalin hubungan kerjasama antara Dinas Pendapatan Kota Medan supaya dapat menjalani hubungan yang baik sehingga dapat membantu Mahasiswa dalam mendapatkan magang atau lowongan pekerjaan di masa yang akan datang. 2) Agar kedepannya mahasiswa dapat lebih diterima dan diutamakan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program studi . 41
3) Para pegawai PNS maupun Non PNS harusnya lebih mematuhi peraturan kedisiplian yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Kedisiplinan inilah yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat banyak tentang cara kerja kepemerintahan. 4) Mahasiswa magang dapat membangun sebuah hubungan baik dan mempererat silaturahim dengan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 5) Dispenda diharapkan meningkatkan kinerja lagi dalam meningkatkan penerimaan pajak.
42
