LAPORAN MAGANG PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mata Kuliah Magang Pada Jurusan Akuntansi
Oleh:
FADILA ANANDA PUTRA NPM. 1105170327
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2014
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmaanirrahim. Segala Puji dan syukur, hanya ditujukan kehadirat Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdi sebagai hamba serta menggantungkan segala doa dan harapan. Hanya karena rahmat, hidayah dan keridhaan – Nyalah Penulis memiliki kemauan, kemampuan dan kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan laporan magang, sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah sumatera Utara. Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatNya yang telah menjadi jalan bagi umatNya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Laporan magang ini berisi tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama lebih kurang 40 hari kerja di Dinas Pendapatan Kota Medan serta pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti magang ini. Penulis menyadari bahwa muatan laporan magang ini masih jauh dari sempurna, baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh adalah berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ayahanda Muchtar Dasmin
dan Ibunda Farida Hanum S.E serta
kakakku Rizky Fadilla, dan adikku Ivan Fadillah Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan , semangat, pengorbanan, perhatian dan dukungan baik moral dan finansial yang kalian berikan terhadapku. Semoga karyaku ini bisa membanggakan kalian. 2. Bapak Dr. agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku ketua Jurus Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 5. Ibu Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing laporan magang yang telah bersedia membantu memberikan
arahan dan
bimbingan dalam menyusun dan menulis laporan magang ini. 6. Ibu Yusdarlina, S.Sos selaku kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Kota Medan. 7. Kepada teman-temanku tersayang Haryo Tri Darma, Abdul Wahab, Melinda, Agus Martini Tanjung, Rismawati, Tria Anggraini. Terima kasih banyak untuk semua dukungan kalian selama ini. 8. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian laporan magang ini. Wassalam.
Medan, November 2014 Penulis
Fadilah Ananda Putra
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................... iv BAB IPENDAHULUAN A. ................................................................................................ Latar Belakang Magang ......................................................................... 1 B. ................................................................................................ Ruang Lingkup Magang ......................................................................... 2 C. ................................................................................................ Tujuan dan Manfaat Magang .................................................................... 3 BAB IIGAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. ................................................................................................ Sejarah Dinas Pendapatan Kota Medan ..................................................... 6 1.Sejarah Perusahaan ............................................................... ..... 6 2.Visi dan Misi Dispenda ............................................................ 10 3.Logo dan Makna………………….............................. ................ 11 B. ................................................................................................ Struktur Organisasi dan Deskripsi tugas DinasPendapatan Kota Medan ...................................................... 12 BAB III PELAKSANAAN MAGANG A. ................................................................................................ Bentuk Kegiatan Magang ........................................................................ 28
B. ................................................................................................ Prosedu r Kerja Magang ........................................................................... 29 C. ................................................................................................ Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya................................................... 31 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. ................................................................................................ Kesimp ulan ............................................................................................. 33 B. ................................................................................................ Saran ..................................................................................................... 34
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Magang Program magang adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Pembelajaran ini terutama dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta program magang dan tenaga pembinanya di instansi/perusahaan. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar
tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul. Dalam masa ini, seorang mahasiswa bukan hanya dituntut berkompeten dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk memiliki
kompetensi
yang
holistik
seperti:
mandiri;
mampu
berkomunikasi; memiliki jejaring (networking) yang luas; mampu mengambil keputusan; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar, dan lain-lain. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kualifikasi tersebut sulit ditemukan, untuk hal tersebut maka dibutuhkan sebuah program magang sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh berbagai kompetensi holistik yang dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran di Kota Medan. Bagaimana sebenarnya prosedur penagihan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Medan, dimana
pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota
Medan harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Hal menjadikan penulis tertarik dalam
inilah yang
memilih kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kota Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memilih judul “ Laporan Magang PadaDinas Pendapatan Daerah Kota
Medan ” sebagai objek pajak yang menarik untuk di jadikan wadah praktik kerja lapangan.
B. Ruang Lingkup Magang Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan merupakan unit Dinas Pemerintah Kota Medan yang beralamat di JL. Abdul Haris Nasusition Nomor 32 Medan. Dispenda Kota Medan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lainnyasesuai dengan bidang tugasnya. Adapun alasan memilih tempat ini sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah karena berhubungan jurusan konsentrasi yang diambil yaitu Akuntansi perpajakan, maka penulis memilih Dispenda Kota Medan sebagai instansi pemerintah yang menangani pajak daerah. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan ini saya ditempatkan di Bagian Penagihan. Bagian Penagihan ini memiliki tugas atau bertanggung jawab dalam hal menangani penagihan pada pajakpajak daerah yang tertunggak. Bagian Penagihanmeliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadapkeberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. Bagian Penagihan ini harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga
dapat
mengatasi
permasalahan
yang
timbul.
Apabila
permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan dapat meningkatkan
Penerimaan Daerah, yang nantinya akan dapat digunakan sebagai pembangunan daerah.
C. Tujuan dan Manfaat Magang 1. Tujuan Magang Adapun tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka penulisan tugas akhir. 2. Untuk memberikan pengalaman bekerja, khususnya di bagian penagihan. 3. Menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik kerja. 4. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 5. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja; 6. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.
2. Manfaat Magang Program Magang ini memiliki manfaat agar Mahasiswa/Mahasiswi dapat mampu :
1. Manfaat Bagi Penulis a. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara teoritis maupun praktis khususnya dibidang perpajakan. b. Mahasiswamendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja. c. Membangun mental mahasiswa terhadap Lapangan Pekerjaan yang sesungguhnya. d. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. e. Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan penagihan pajak daerah pada dinas pendapatan kota medan.
2. Manfaat Bagi Perusahaan a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Dinas Pendapatan Kota Medan dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya program studi strata satu Akuntansi. b. Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari selama Magang. c. Untuk menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja yang ada di Dinas Pendapatan Kota Medan. d. Hasil dari Penulisan Ilmiah ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendapatan Kota Medan.
3. Manfaat Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Lain
a. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tempat magang bagi Mahasiswa/Mahasiswi lain. b. Dapat berbagi pengalaman seputar pekerjaan yang ada di Dinas Pendapatan Kota Medan khususnya pada bagian Penagihan.
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
disebutkan
bahwa
Pemerintah
Daerah
memiliki
sumber
pendapatan asli Daerah, berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampumengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan
hukum publik yang di atur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UndangUndang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari : 1.
Bea Balik Naman Kenderaan Bermotor
2. Pajak Bahan bakar kederaan bermotor 3. Pajak Air Permukaan 4.
Pajak Rokok Pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari :
1.
Pajak Hotel
2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu
Sub-Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas
pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagi penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan Penduduk serta Potensi Pajak/Retribusi Daerah Kota Medan, maka melalui Peraturan daerah Kota Medan, Sub-Bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral pungutan daerah. Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka pemerintah
Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 12 tahun 1978 tentang Struktur Organisasi dinas Pendapatan daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi
Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi dinas Pendapatan daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi. Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional. Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988
tentang
Organisasi dan Tata
Kerja
Dinas
Pendapatan
Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan. Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II
Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Medan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Dinas Pendapatan daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional. Adapun yang memimpin Dinas Pendapatan sejak Bagian IX/Pendapatan sampai dengan saat ini adalah : 1. Aminuddin Yusuf 2. Achmad Purba 3. Drs. Mahluddin Lubis 4. Drs. H. Bahauddin Nasution 5. Drs. H. Amansyah Nasution 6. Drs. H. A. Daim Siregar 7. Drs. H. Azwar S.Msi 8. Drs. H. Basyrul Kamali, MM 9. Drs. H. Ramli, MM 10. Drs. H. Dzulmi Eldin S,Msi 11. Lahum SH,MM 12. Drs. H, Randiman Tarigan, MAP
13. Drs. H. Syahrul Harahap, MAP 14. Drs. M. Husni SE, Msi
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan “Terwujudnya pendapatan daerahsebagai
andalan
pembiayaan
pembagunan daerah.” Misi Dinas Pendapatan Daerah KotaMedan 1. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
terhadap
sumber
danpengelolapendapatan daerah. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas. 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah. 4. meningkatkan penegakan hukum. 5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.
Logo Dinas Pendapatan Kota Medan
Makna Logo Dinas Pendapatan Kota Medan :
17 biji padai berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.4 tiang dan 5 bagian dari perisai berarti tahun 45 hari Proklamasi Indonesia. Satu bumbu runcing yang terletak yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar- sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan. Lima sinar bintang berati lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan lima bagian perisai berarti Pncasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.
B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk Dinas Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan
Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat
Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a. Sub Bagian Keuangan. b. Sub Bagian Kepegawaian. c. Sub Bagian Perlengkapan. 3. Sub Dinas Program, terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Program. b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian. c. Seksi Pengendalian Pendapatan. d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 4. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, terdiri dari: a. Seksi Pendataan dan Penetapan.enetapan. b. Seksi Pengelolaan dan Informasi. c. Seksi Penetapan. d. Seksi Pemeriksaan. 5. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari: a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi. b. Seksi penagihan dan Perhitungan. c. Seksi Restitusi dan Pembukuan. d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan. 6. Sub Dinas Retribusi dan pendapatan lain-lain, terdiri dari: a. Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain. b. Seksi Penerimaan lain-lain. c. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan lain-lain. d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharaga.
7. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari: a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak. b. Seksi Bagi Hasil Pajak. c. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional. 9. Unut Pelaksanaan Teknis Dinas.
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan Dinas Pendapatan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi: 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
di
bidang
pendapatan daerah. 2. Melakukan Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajakdaerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan pajak Bumi Bagunan. 3. Melaksanakan koordinasi dibidang
pendapatan daerah
unit
dan
instansiterkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi. 4. Melakukan Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan penetapan daerah lainnya serta PBB.
5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidangnya. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolahan administrasi keuangan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kerja kegiatan. 2. Melaksanakan pengelolahan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya. 3. Mengelolah urusan keuangan
dan
perbendaharaan
serta
penyusunan laporan keuangan. 4. Mengelolah administrasi kepegawaian. 5. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan pengadaan barang dinas. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas
sesuai dengan tugasnya. Bagian Tata Usaha terdiri dari: 1. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengelolah keuangan dariperbendaharaan serta menyusun laporan keuangan.
2. Sub
Bagian
Kepegawaian,
mempunyai
tugas
melaksanakan
kegiatan pengelolahan administrasi di bidang kepegawaian. 3. Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas kegiatan melaksanakan di bidang perlengkapan,kerumahtanggaan da pengadaan barang. 4. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mengelolah tatausaha dan surat menyurat serta urusan umum lainnya. 2. Sub Dinas Program Sub Dinas Program mempunyai tugas sebagian tugas dinas di bidang Penyusutan program. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana
dimaksud, Sub Dinas Program mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kerja kegiatan. 2. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan
program
kegiatan dan perencanaan Pendapatan Daerah. 3. Mengelolah urusan keuangan dan perbendaharaan serta
penyusunan
laporan keuangan. 4. Mengelolah administrasi kepegawaian. 5. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan pengadaan barang dinas. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugasnya. 7. Menyajikan data statistic target dan realisasi pendapatanserta mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah. 8. Melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan daerah.
9. Melaksanakan tukar menukar informasi tentang target danrealisasi penerimaan daerah dengan daerah lainnya. 10. Mempersiapkan Rancangan PeraturanDaerah, Keputusan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah. 11. Mengevaluasi
dan
monitoring
terhadap
pelaksanaan
teknis
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas
operasional pengelolahan pendapatan daerah. 12. Menyusun laporan realisasi pendapatan daerah.
sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Dinas Program terdiri dari: 1. Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah, sitem dan
prosedur kerja seta menyusun
kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek,menegah serta jangka panjang. 2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian, mempunyai tugas
melaksanakan
pembimbing teknis di bidang daerah dan melaksanakan kegiatan pemantauan yang melaksanakan
dan
pengendalian
terhadap
tugas
yang dilaksanakan di bidang pendapatan serta melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan daerah. 3. Seksi Pengembangann Pendapatan, mempunyai tugas menyusun rencana serta mengkaji untuk pengembanganpotensi pendapatan daerah dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengevaluasi dan memonitor
pelaksanaan
teknisoperasional
pengelolahanpendapatan
daerah, menyajikan data statistic targetdan realisasi pendapatan daerah, mengidentifikasikan permasalahan pendapatan daerah dan
menyusun
laporan realisasi pendapatan daerah.
3. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan Sub Dinas melaksanakan
Pendapatan
dan Penetaaan
sebagiantugasdinasdibidang
mempunyai
pendapatan
tugas
danpenetaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub
Dinas
Pendapatan dan Penetapan mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kegiatan kerja. 2. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh Wajib Pajak, Wajib Retribusi,dan Pendapatan Daerah Lainnya. 3. Melaksanakan Pengelolahan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) Hasil Pemerikasaan dan Informasi Terkait Lainnya. 4. Melaksanakan
Penetapan
PajakDaerah,
RetribusiDaerahdan
Pendapatan Daerah Lainnya. 5. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya. Sub Dinas Pendapataan dan Penetapan terdiri dari: 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas melaksanakan Pendataan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya melalui SuratPemberitahuanPajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), melaksankan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah melalui formulirpendaftaran,
menyimpan,
mendistribusikan
memberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sertamenyusun Surat Perpajkan Daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan. 2. Seksi
Pengelolahan
Data
dan
informasi,mempunyaitugas
melaksanakanpengumpulandanpengelolahan
data
Objek
Pajak
Daerah/Rertibusi Daerah, menuangkan hasil pengelolahan data dan informasi data kedalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada Seksi Penetapan dan demikian sebaliknya. 3. Seksi
Penetapan,
penetapan
mempunyai Pokok
tugas
melaksanakanperhitungan
Pajak
Daerah/Retribusi
Daerahberdasarkankartudatatermasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya,
menerbitkan
dan
mendistribusikanseratamenyimpan
arsipSurat Perpajakan Daerah/RetribusiDaerah yang berkaitan dengan penetapan,
melaksanakan
perhitungan
jumlah
pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak.
angsuran
4. Seksi Penerimaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melaksanakanpemeriksaaan Objek Pajak/Retribusi, menatausahan hasil pemeriksan lapangan atas objek pajak/retribusi serta mengirim laporan pemeriksaan kepada Seksi Pengelolahan Data Informasi.
4. Sub Dinas Penagihan Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan terhadapkeberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kerja kegiatan 2. Melaksanakan Pembukuan atas tunggakan pajak
daerah, retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya 3. Melaksanakanpenagihan atas tunggakan pajak daerah,retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya 4. Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindahbukuan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya 5. Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan WP atas pajak terutang. 6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
oleh
Kepala
Sub Dinas Penagihan terdiri dari: a. Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang
penetapan dan
penerimaan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, melaksanakan
pembukuandan
verifikasi
penerimaan
dan
pengeluaran benda berharga serta pencataan uang dari hasil pungutan
benda
berharga
ke
dalam
KartuPersediaanBenda
Berharga, Menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah RetribusiDaerahdan Pendapatan Daerah Lainnyaserta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala. b. Seksi Penagihan dan Perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan Pajak
Daerah, RetribusiDaerahdan
Pendapatan Daerah lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta mmenyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan. c. Seksi retribusi dan pemindahbukuan, mempunyai tugas menerima permohonan restitusi danpemindahbukuan
dari
Wajib Pajak,
meneliti kelebihan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan. d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai
tugas menerima
Surat Keberatan dari Wajib Pajak/restitusi dan meneliti keberatan WP serta
membuat pertimbangan atas
keberatan WP dan
mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan tersebut.
5. Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh Kepala Sub Dinas yang dalam dan
melaksanakan tugasnya berada di bawah
bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas. Sub Dinas
Retribusi
dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan kerja. b. Melaksankan
penatausahaan
penerimaan
retribusi
dan
pendapatan lain-lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat. c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan
retribusi
dan
pendapatan lain-laintermasuk pinjaman daerah dan dana darurat. d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan
Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain. e. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari: a. Seksi Penatausahaan penerimaan retribusi danPenerimaan LainLain, mempunyai tugasmelaksankan penatausahan penerimaan retribusi dan melaksanakan penatausahaan pendapatan lain-lain.
b. Seksi Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas penatausaahanpenerimaan
melaksanakan
lain-lain,merencanakandan
mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah di daerah maupun dilembaga-lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk
pinjaman daerah dan dana
darurat. c. Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah Lain-Lain mempunyai tugas penerimaan
Badan
Usaha
dan Pendapatan
melaksanakan penatausahaan Milik
Daerah
(BUMD)
dan
melaksankan penatausahaan hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-Surat tugas melaksanakan
Berharga, mempunyai
legalisasi surat-surat berharga dann
melaksanakan pembukuan surat-surat dipimpin oleh seorang kepala
seksi
berharga. Setiap seksi yang dalam menjalankan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
6.
Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
dipimpin
oleh seorang
KepalaSub Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kegiatan kerja. 2. Melaksanakan pinatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak. 3. Melaksanakan koordinasi dengan pemberian bagi hasil, non pajak. 4. Melaksankan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 5. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan Peraturan
Perundang-
Undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang bagi hasil pendapatan. 6. Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari: a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak, mempunyai
tugas
ketetapanPajakBumi
melaksanakanpenatausahaan
surat-surat
dan Bangunan, menatausahakan pendapatan
bagi hasil pajak dan bukan pajak. b. Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas
menerima dan
mendistribusikan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan
Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP), Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP) Bumu
dan Bagunan melaksanakan
penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi
hasil
pajak
lainnya
serta
membantu
menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB
kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali kepada Kantor Pelayanan PBB. c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan
penerimaan
dari
hasil
Dana
AlokasiUmum,
melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus. d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan, mempunyai tugas
mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan
Perundang- Undangan dan melaksanakan unit
terkait
koordinasi dengan
pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta
melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendaptan daerah secara periodik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional KelompokJabatan Fungsional mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
C. Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan Komposisi
pegawai/karyawan
Medan adalah sebagai berikut :
di
Dinas
Pendapatan
Kota
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2014 NO 1.
Bagian/Subdis/Bendahara/Swakelola Sekretariat Dinas
Jumlah 71 Orang 1 Orang
Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program
36 Orang
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
20 Orang
Penyimpan Barang Berharga/ Penyimpan Barang
14 Orang
& Pengurus Barang 2.
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
26 Orang
3.
Bidang Penagihan
49 Orang
4.
Bidang Pendataan & Penetapan (DATAP)
77 Orang
5.
Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP)
6.
Unit Pelaksana Teknis
7.
Security
85 Orang 336 Orang 18 Orang
Jumlah PNS dan Pegawai Honor
662 Orang
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2014 NO
Golongan
Jumlah
1.
Golongan IV/b
1 Orang
2.
Golongan IV/a
5 Orang
3.
Golongan III/d
35 Orang
4.
Golongan III/c
37 Orang
5.
Golongan III/b
62 Orang
6.
Golongan III/a
70 Orang
7.
Golongan II/d
8 Orang
8.
Golongan II/c
17 Orang
9.
Golongan II/b
6 Orang
10.
Golongan II/a
51 Orang
Jumlah Keseluruhan
292 Orang
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan Keterangan: Pegawai Negeri Sipil
: 292 orang
Pegawai Honor
: 59 orang
Yang dikaryakan
: 1 orang
Pegawai Outsourcing
: 310 orang
BAB III PELAKSANAAN MAGANG
A. Bentuk Kegiatan Magang Selama melaksanakan kegiatan Magang di Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan. Penulis memulai PKL pada tanggal 15September 2014sampai dengan 07 November 2014.Penulis melaksanakan kegiatan Magang pada hari senin sampai dengan hari jumat. Bagian Penagihan Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian
tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan
terhadapkeberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. Adapun kerja selama magang di bagian Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Medan, yaitu: 1. Menerima SSPD Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir . 2. Menerima laporan realisasi harian dan mengarsipkannya. 3. Mengarsipkan SSPD Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. 4. Membuat daftar pajak restoran dan Hotel yang tertunggak. 5. Membuat daftar pajak restoran dan hotel yang tertunggak tahun 2013 6. Memeriksa data WP yang masih terutang pajak
hotel dan restoran.
7. Membuat SPTPD, berita acara dan nota perhitungan Pajak Reklame. 8. Menggandakan berkas-berkas ( dengan menggunakan mesin foto copy )
B. Prosedur kerja Magang Adapun prosedur kerja yang dilakukan selama pelaksanaan kerja Magang yaitu: 1. Menerima SSPD Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir. Setiap harinya bagain Bendahara Penerimaan akan mengantarkan semua SSPD Pajak Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir setelah diterima maka akan dibagikannya kepada petugas-petugas yang mengerjakannya yang akan dimasukkan ke
dalam buku besar dan setelah dimasukkan ke dalam buku besar maka semua SSPD akan di input kedalam computer 2. Menerima laporan realisasi harian dan mengarsipkannya. Bendahara juga setiap harinya mengantarkan Laporan Realisasi Harian ke bagian Penagihan dan akan memperbanyak Laporannyadengan cara memfoto copy berkasnya dan akan membagikannya ke pada atasan dan mengarsipkanny. 3. Mengarsipkan SSPD Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah Pada Pajak Restoran dari Wilayah 01 sampai dengan Wilayah 21. Dalam hal ini penulis mengarsip SSPD dalam letter file dimana tiap wilayah ada 10 NPWP, di arsip secara berurutan misalnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 4. Membuat daftar pajak restoran dan Hotel yang tertunggak dari tahun wajib pajak (WP) terdaftar sampai tahun 2012 tiap wilayah. Dalam hal ini karena kota medan terdiri dari 21 kecamatan maka pendataan wajib pajak dibuat per kecamatan yang dalam praktiknya disebut wilayah. Dari pekerjaan tersebut
penulis
mengetahui bahwa kepatuhan WP dalam memenuhi
kewajibannya sudah cukup tinggi. 5. Membuat daftar pajak restoran dan hotel yang tertunggak tahun 2013 tiap wilayah. Pekerjaan ini dilakukan dengan mengecek terhadap sistem pendapatan daerah didalam computer, masukkan NPWP maka data mengenai WP tersebut akan muncul berapa jumlah pajak yang terutang. 6. Memeriksa data WP yang masih terutang pajak hotel dan
restoran.
Pekerjaan ini adalah memeriksa kembali WP yang masih terutang
karena pada
bulan
sebelumnya
daftar WP yang terutang dicek kembali
pajak
WP hotel
sudah dimasukkan
kedalam
maka pada bulan selanjutnya
kedalam komputer apakah WP tersebut masih
tetap
terutang. Hal ini penting dilakukan karena bisa saja WP sudah membayar pajak yang terutang karena jika WP tersebut mempunyai maka WP dan
tim
penagih
akan
turun kelapangan untuk
tunggakan
melihat keadaan
melakukan pendekatan supaya melunasi pajak
terutangnya
jadi penting untuk memeriksa kembali supaya tidak dimasukkan lagi kedalam daftar WP yang masih terutang. 7. Membuat SPTPD, Berita acara dan nota perhitungan.ini adalah proses untuk pengurusan pajak Reklame SPTPD terdiri dari 3 warna kertas yaitu merah,kuning dan putih dan yang kertas berwarna merah sebagai WP untuk membayarkan pajaknya sedangkan yang berwarna putih untuk di kirimkan ke bidang Datap, dan yang kuning gunanya untuk Pertinggal.Sedangkan fungi dari berita acara dan nota perhitungan adalah untuk tanda persetujuan dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pajak Reklame tersebut. 8. Menggandakan
berkas-berkas
(dengan
menggunakan
mesin
foto
copy)Berkas-berkas yang sudah di berikan oleh pegawai lain di bawa ke mesin penggandaan (foto copy) dengan membawa kertas sesuai dengan berkas yang ingin di gandakan, hidupkan mesin lalu pilih jenis kertas, dan pilih banyaknya berkas yang ingin digandakan, lali pilih tombol start maka berkaspun siap di gandakan.
C. Kendala Kerja dan Upaya pemecahan 1. Kendala Kerja Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan magang adalah: a. Dalam membuat surat permohonan SPTPD cukup mengalami kesulitan,
lantaran
baru
pertama
kalinya
membuat
surat
permohonan tersebut. b. Dalam Mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah Pada Pajak Restoran dari Wilayah 01 sampai dengan Wilayah 21, sedikit memiliki kendala terutama dalam hal pemindahan datanya dengan menggunakan sistem komputer. c. Penulis sedikit mengalami kesulitan dalam hal Memeriksa data WP yang masih terutang pajak hotel
dan
restoran, karena ini
berhubungan dengan data perpajakan sehingga penulis takut melakukan kesalahan dalam memeriksa data perpajakan tersebut.
2. Upaya Pemecahan Upaya yang dapat dilakukan adalah: a. Kesulitan dalam membuat surat permohonan SPTPD dapat diatasi dengan seringnya latihan membuat surat tersebut, yang juga dibantu oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah. b. Dalam hal mengarsip surat pajak kendalanya dapat diatasi dengan seringnya melakukan pekerjaan tersebut yang juga dibantu oleh pegawai dari Dinas Pendapatan Daerah.
c.
Dalam memeriksa data WP kendala tersebut dapat diatasi dengan ketelitian dalam memeriksa sehingga kesalahan dapat diatasi.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Dari laporang magang ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya : 1. Sistem Kerja Perusahaan Dalam hal ini kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki system kerja yang baik. Apalagi dengan didukungnya penggunaan sistem informasi yang sudah canggih mengikuti
perkembangan zaman sekarang.Sehingga mempermudah dalam melakukan pekerjaan.
2. Prosedur Perusahaan Prosedur perusahaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan juga baik, dalam hal ini kantor tidak mempersulit prosedur terutama bagi Wajib pajaknya dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.
3. Arsip Data atau arsip di kantor Dinas pendapatan Kota Medan tidak semuanya menggunakan data computer melainkan dalam hal ini masih ada sebagian yang mengunakan data manual, berupa dokumen-dokumen. B. Saran Dari laporan ini penulis dapat memmberikan beberapa saran, yaitu: a. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam hal ini dapat menjalin dengan perusahaan atau instansi, supaya dapat menjalani hubungan
yang
baik
sehingga
dapat
membantu
Mahasiswa/Mahasiswi dalam mendapatkan tempat magang atau lowongan pekerjaan di masa yang akan datang. b. Dispenda
diharapkan
meningkatkankinerja
meningkatkan penerimaan pajak.
lagi
dalam
c. Meningkatkan kedisiplinan kerja yang telah terwujud agar tetap dipelihara.
