LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan
Oleh Nama : Anna Maria Supiana Siahaan NPM : 110120089
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269
PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPANGAN Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas: Nama
: Anna Maria S. Siahaan
NPM
: 110120189
Departemen
: Akuntansi
Program Studi
: S-1
Judul
: LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan sebagai syarat menyusun Skripsi. Medan, Diketahui Oleh Ketua Program Studi Akuntansi S-1
( Joana. L. Saragih, SE M.Si ) NIDN : 0113087201
Desember 2014
Disetujui Oleh, Dosen Pembimbing PKL
( Dra. I.R.Purba, M.Si,Ak) NIDN: 0106056002
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269
PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas: Nama
: Anna Maria S. Siahaan
NPM
: 110120189
Departemen
: Akuntansi
Program Studi
: S-1
Judul
: LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan pada Program Studi Akuntansi Departemen pada Bagian BPHTB Dinas Pendapatan Kota Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan. Medan, Disetujui Oleh Dosen Pembimbing PKL
( Dra. I.R.Purba, M.si, Ak ) NIDN: 0106056002
Desember 2014
Diketahui Oleh, Kepala Departemen Akuntansi
(Romasi Lumban Gaol, SE., M.Si) NIDN: 0109086301
LEMBAR EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah, berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peratu ran yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum public yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan. Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di Dispenda Kota Medan penulis banyak mengetahui, mengerjakan laporan yang berhubungan dengan penagihan pajak restoran dan pajak hotel. Pajak ditagih karena diketahui masih ada pajak terutang/belum dibayar maka dikeluarkan surat tagihan yang dibuat sesuai prosedur penagihan pajak daerah. Pertama PKL disana banyak menemukan kesulitan dalam melakukan tugas yang diberikan tetapi selanjutnya penulis sudah terbiasa dan bisa mengatasi masalah tersebut.
KATA PENGANTAR
Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan segala puji, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karuniaNya yang telah memampukan penulis dalam menyelesaikan laporan PKL ini. Penulisan PKL ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Katolik Santo Thomas SU Medan, yang dilaksanakan pada PT. Dinas Pendapatan Kota Medan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berisi tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama lebih kurang 30 hari kerja di PT. Dinas Pendapatan Kota Medan. Serta pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL). Melalui laporan PKL ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi petunjuk, dorongan, maupun bantuan kepada penulis selama penulisan laporan PKL ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : 1. Pastor Dr. Hieronimus Simorangkir, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. 2. DR.Donalson selaku dekan Fakultas Ekonomi Unuversitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. 3. Ibu Romasi Lumban Gaol, SE,M.Si selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sematera Utara. 4. Ibu Joana L. Saragih, SE,M.Si selaku Kepala Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thommas Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. I.R. Purba SE,M.Si sebagai Dosen pembimbing PKL yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan PKL. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. 6. Ibu Naikma Marbun selaku pembimbing selama kegiatan praktik berlaku, Bapak pimpinan serta seluruh Staf pegawai PT.Dinas Pendapatan Kota Medan, Daerah Medan, Sumatera Utara. 7. Keluarga saya khususnya Ayah dan Ibuku yang penuh dengan rasa kasih telah mengasuh, membimbing dan mendoakan tiada henti dan saudara-saudaraku yang sangat kusayangi. Terimakasih atas doanya. 8. Terimakasi buat teman-teman PKL saya, atas bantuan dan kerjasamanya selama melakukan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ).
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Maka penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dengan harapan akan meningkatkan ilmu pengetahuan di masa sekarang dan yang akan datang.
Medan,
November 2014
Penulis
Anna Maria Siahaan
DAFTAR ISI LEMBAR EKSEKUTIF…………………………………………........... … ....
ii
LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………….. ....
iii
KATA PENGANTAR…………………………………………………….. ....
v
DAFTAR ISI……………………………………………………………… . ....
vi
DAFTAR TABEL…………………………………………………………. ..... vii DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………. viii DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………... ....... BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................. 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan ...................................... 1 1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan ................................................... 3 1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan ................................................. 4 1.4 Tempat Praktik dan Jadwal Waktu Kerja Lapangan ..................... 6 BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL ................................................. 2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan ........................... 7 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan ..................... 8 2.3 Urain Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan ..10 2.4 Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan ........28 2.5 Bagan Dinas Pendapatan Kota Meda……………………….. BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPA……………………. 3.1 Bidang Kerja ..............................................................................32 3.2 Kendala Yang Dihadapi..............................................................33 3.4 Cara Mengatasi Kendala .............................................................34 BAB IV KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan dan Saran…………………………………………35 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
No
Nama Tabel
2.1 Komposisi Pegawai Dispenda Kota Medan Tahun 2014 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Halaman
DAFTAR GAMBAR
No
Nama Gambar
2.1 Bagan Dinas Pendapatan Kota Medan
Halaman
DAFTAR LAMPIRAN
No
Nama Lampiran
1
Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan
2
Surat Izin Praktik Kerja Lapangan
3
Daftar Hadir Penulis
Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Praktik Kerja Lapangan
merupakan bagian dari proses pendidikan
mahasiswa Diploma (D3) dan Sarjana (S1) dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi-Universitas
Katolik
Santo
Thomas
Sumatera
Utara
sekaligus
memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing.
Program PKL
memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah
Daerah memiliki Sumber Pendapatan Asli Daerah yang
berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan
otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan
kutipan
tersebut
jelas
diketahui
PendapatanAsli Daerah berasal dari Pajak Daerah.
salah
satu
sumber
Pajak Daerah merupakan
pungutan Daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam UndangUndang No. 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Unang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu bagian dari Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. PBB adalah pajak Negara yang digunakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaiman telah diubah dengan UU No. 12 tahun1994. Namun didalam PBB ada juga pungutan atas perolehan hak atas Tanah dan Bangunan yang disebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna (BPHTB).
Perolehan hak atas tanah dan bangunan
adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pada awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat UU No. 28 tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Januari 2011 BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan BPHTB di kota Medan.
Hal inilah yang
menjadikan penulis tertarik dalam memilih kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bagian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai wadah PKL yang menarik. 1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan PKL dimaksudkan menjadi kegiatan yang dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa guna memperoleh pengalaman praktik dalam dunia kerja dengan bakal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah.
1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan, adapun tujuan penulisan PKL ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Strata 1 di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dalam penulisan tugas akhir. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang perusahaan sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karir. Mahasiswa juga dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki. 3. Memperoleh Link dan Match antara Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja. 4. Membandingkan antara teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktek dunia kerja yang sesungguhnya.
5. Mampu memahami bentuk pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari. 6. Untuk mengetahui situasi kerja yang sebenarnya sehingga nantinya dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 7. Membina kemandirian dan rasa percaya diri serta rasa tanggung jawab untuk setiap pekerjaan yang diberikan. 8. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa/I tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan 1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa Adapun manfaat praktekkerja lapangan ( PKL ) bagi Mahasiswa antaralain :
Untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya sehingga dapat mengenal suatu permasalahan secara lebih dekat.
Menambah pengetahuan dan keterampilan serta kedisiplinan dalam dunia kerja
Untuk memotivasi mahasiswa/I itu sendiri agar dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperolehnya dibangku perkuliahan.
Untuk dapat mengetahui kualitas dan kemampuan mahasiswa/I didalam melaksanakan tugas-tugas sehingga dapat membedakan dunia kerja dengan dunia pendidikan.
Mahasiswa dapat belajar berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru terutama di perusahaan tempat PKL. 1.3.2 Manfaat Bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Adapun manfaat praktekkerja lapangan ( PKL ) bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara antaralain :
Dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak kantor.
Untuk menambah dan memperluas skill mahasiswa/I yang nantinya akan menjadi bekal dan fundamen dalam memasuki jurusannya masing-masing dalam bekerja.
Ikut serta secara langsung meningkatkan mutu sumber daya manusia yang professional dan bertanggungjawab.
Membuka cakrawala bagaimana agar mahasiswa/I yang dibina dapat berkembang dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 1.3.3 Manfaat Bagi Instansi
Adapun manfaat praktekkerja lapangan ( PKL ) bagi Instansi yang telah menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan antaralain :
Membantu pihak perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Dapat melihat keadaan perusahaan dari sudut pandang mahasiswa.
Membantu pihak perusahaan dalam menjalankan salah satu kewajiban agar kerjasama dapat dijalin antar lembaga dengan perusahaan lain.
1.4 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Dinas Pendapatan ( Dispenda ) Kota Medan merupakan unit Dinas Pemerintahan Kota Medan yang beralamat di Jl. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Dispenda Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rimah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugastugas lainnya sesuai dengan bidang tugsnya.Adapun alasn memililih tempat ini sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah karena berhubungan jurusan konsentrasi yang diambil yaitu Akuntansi Perpajakan, maka penulis memilih Dispenda Kota Medan sebagai Instansi Pemerintah yang menangani pajak daerah. Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan yaitu selama satu bulan : 1. Dimulainya waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tanggal 22 September 2014 dan selesai tanggal 31 Oktober 2014. 2. Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Kota Medan, Jl. A.H Nasution No.32 Medan.
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu Sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat sub seksi, Karena pada saat itu wajib pajak/ wajib retribusi yang berdoomisili di Daerah Kota Medan belum begitu banyak. Dengan
mempertimbangkan
perkembangan
pembangunan
dan
laju
pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui peraturan Daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan Pajak/wajib Retribusi di dalam Daerah Kota Medan, yang terdiri dari 21 Kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Lainnya. Sehubungan dengan instruksi Mentri Dalam Negri KUPD No. 7/12/41-10 tentang Penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Di seluruh Indonesia. Maka Pemerintah Kota Medan, berdasarkan peraturan Daerah No.12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang ini dibentuklah seksi-seksi Administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Sektor
Perpajakan, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah ndaerah dalam mendukung serta memelihara pembangunan dan di dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomoor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.
2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk Dinas Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Orgnisasi melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Adapun Struktur Organasasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Kesekretariatan terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran b. Seksi Pengelolaan Data Informasi c. Seksi Penetapan d. Seksi Pemeriksaan 4. Sub Dinas Penagihan terdiri dari : a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi b. Seksi Penagihan dan Perhitungan c. Seksi Pertimbangan dan Retribusi 5. Sub Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak b. Seksi Bagi Hasil Pajak c. Seksi Peraturan Perundang-Undangan ndan Pengkajian Pendapatan d. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak 6. Bidang Pengembangan Pendapatan Lain-lain a. Seksi Pengembangan Pajak b. Seksi Pengembangan Retribusi c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain 7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 8. KelompokJabatan Fungsionalis
2.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan 2.3.1 Dinas Dinas merupakan unsur pelaksaan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan pokok melaksakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pendapatan Menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.3.2 Sekretariat Sekretariat
dipimpin
oleh
Sekretaris,
yang
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.
Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dankegiatan kesekretaritan b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliput administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas. d. Pengelolaan dam pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan e. Pelaksaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian g. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretriatan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesekretariatan terdiri dari : a. Sub Bagian Umum, Menyelenggarakan Fungsi : a) Penyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum. b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum c) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah
dinas,
penataan
kearsipan,
penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas. d) Pengelolaan administrasi Kepegawaian
perlengkapan,
dan
e) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksaan dan kepegawaian. f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan palaksanaan tugas h) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. b. Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi keuangan kegiatan penyusunan rencana, penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan, dan verifikasi d) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan e) Penyusunan laporan keuangan Dinas f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan tugas h) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan Fungsi :
a) Penyusuna rencana, program, dan kegitan Sub Bagian Penyusunan Program b) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas c) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas d) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.3.3Bidang Pedapatan Dan Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan dan pengelolaan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok seksi Pendataan dan Penetapan menyelenggarakanfungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dn kegiatan Bidng Pendataan dan Penetapan 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan. pendaftaran, pemeriksaan penertapan, dan pengolahan data dan informasi 3. Melaksanakan pendaftarn dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib Retribusi dan pendataan daerah lainnya.
4. Pelaksaan pengolahan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah ( SPRD ), hasil pemeriksaan dan informasi dari Instansi yang terkait. 5. Pelaksanaan Proses penetapan Pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya 6. Perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajip Pajak dan Wajib Retribusi 7. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinyan
Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi : a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, menyelenggarakan fungsinya : a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pendataandan Pendaftaran b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pendaftaran c) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah / Retibusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah ( SPTRD )
d) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui formulir pendaftaran e) Penyimpanan, pendistribusian, pemberian nomor pokok wajib pajak daerah / wajib retribusi daerah serta penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan f) Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas g) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, menyelenggarkan fungsi : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran. b) Penyusunan bahan petunjukteknis lingkup pendataan dan pendaftaran c) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah ( SPTRD ) d) Pelaksaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui formulir pendaftaran e) Penyimpanan, Pendistribusian, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah serta penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan f) Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Seksi Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi a) Penyiapan
rencana,
program
dan
kegiatan
seksi
pemeriksaaan b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan c) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa / tim pemeriksa d) Penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan tugas
e) Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya c. Seksi Penetapan, menyelenggarakan fungsinya : a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penetapan b) Penyusuna bahan petunjuk teknis lingkup penetapan c) Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak daerah / pokok retribusi daerah d) Penyiapan penertiban, pendistribusian srta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan e) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Data dan Informasi b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan informasi c) Pengumpulan daner pengolahan data objek pajak daerah / retribusi daerah d) Penuangan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data e) Pengiriman kartu data kepada Seksi Penetapan f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 2.3.4 Bidang Penagihan Bidang Penagihan dipimpin oleh kepala Bidang, yang barada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi. Dalam melaksakan tugas pokok bidang penagihan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang penagihan
b. Penyusunan petun rnjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi c. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah da pendapatan daerah lainnya d. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya e. Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya f. Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajakatas permohonan wajib pajak g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Penagihan terdiri dari : 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi, yang menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pembukuan dan Verifikasi b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan verifikasi
c) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya d) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran denda berharga srta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga e) Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya f) Penyiapan bahan dan data laporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas h) Pelakunya tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Seksi Penagihan dan Perhitungan, menyelenggarakan fungsinya : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penagihan dan Perhitungan b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan dan perhitungan c) penyiapan bahan dan data penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dn pendapatan daerah lainnya
d) Penyiapan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dn penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 3. Seksi Pertimbangan dan Restitusi, menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan restitusi b) Penerimaan permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari wajib pajak c) Penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah / retribusi daerah yang dapat diberikan restitusi da atau pemindah bukuan d) Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan e) Penerimaan surat keberatan dari wajib pajak /restitusi f) Penelitian keberatan wajib pajak / restitusi g) Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / restribusi h) Penyiapan bahan dan data penerbitansurat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepaa Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 2.3.5 Didang Bagi Hasil Pendapatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh kepala Bidang, yang barada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang bagi hasil pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup bagi hasilpajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundangundangan dan pengkajian pendapatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bagi Hasil Pendapatan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusuna rencana, program dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak , penatausahaan bagi hasil perundang-undangan dan pengkajian pendapatan 3) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajakdan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah 5) Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
6) Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan dan lainlain pendapatan yang syah 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil pendapatan 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak b) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan kegiatan Seksi bagi hasil pajak c) Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT ) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak ( DHPP) / Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP ) Pajak Bumi dan Bangunan d) Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dn Bangunan e) Pelaksanaan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya, membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ), Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, penerimaan kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor Pelayanan PBB
f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas g) Pelaksanaan tugas lain yang diberijkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak c) Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lainlain pendapatan yang syah d) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas e) Pelaksanaan tugas lain yang diberijkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan
rencana,
program
dan
kegiatan
Seksi
Seksi
Penatausahaan Bagi Hasil Pajak b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Bagi Hasil Pajak c) Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
d) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas f) Pelaksanaan tugas lain yang diberijkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya d.Seksi
Perundang-Undangan
dan
Pengkajian
Pendapatan
menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Seksi Peraturan perundang-undangan b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundangundangan dan pengkajian pendapatan c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tenta d) ng pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas penerimaan
pendapatan
dana
perimbangan
dan
lain-lain
pendapatan yang syah e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang dana perimbangan f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.3.6 Didang Pengembangan Pendapatan Daerah Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala Bidang, yang barada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengembangan
pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas dinas lingkup pengembangan pajak , retribusi dan pendapatan lainlain. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusuna rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak , retribusi dan pendapatan lain-lain 3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana perotensi pendapatan daerah di bidang pajak daerah 4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah 5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi : a. Seksi Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengembangan Pajak b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak c) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana perotensi pendapatan daerah di bidang pajak daerah d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Seksi Pengembangan Retribusi, menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengembangan Retribusi b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan re tribusi c) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana perotensi pendapatan daerah di bidang retribusi daerah d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain, menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengembangan Pendapatan Lian-lain b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi c) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana perotensi pendapatan daerah di bidang Pendapatan Lian-lain d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi Pendapatan Lain-lain 2.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas ,elaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Gambaran Data Pegawai Dinas Pendapatan Komposisi pegawai / karyawan di Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut:
TABEL 2.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2014 No
Golongan IV / b IV / a III / d III / c III / d IV / a IV / a
Jumlah 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
III / d IV / a IV / a III / c III / c III / c III / d III / d III / d
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
17
Jabatan Kadis Sekretaris Kasubbag Umum Kasubbag Penyusunan Program Kasubbag Keuangan Kabid Penagihan Kabid Pengembangan dan Pendapatan Daerah Kabid Bagi Hasil Pendapatan Kabid Pendataan dan Penetapan Kasi Pengembangan Restitusi Kasi Pemeriksaan Kasi Pendataan dan Pendaftaran Kasi Penetapan Kasi Pengolahan Data dan Informasi Kasi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak Kasi Peraturan Per-UU-an dan Pengkajian Pendapatan Kasi Bagi Hasil Pajak
III / d
1 Orang
18
Kasi Bagi Hasil Bukan Pajak
III / c
1 Orang
19
Kasi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain
III / c
1 Orang
20
Kasi Pengembangan Pajak Daerah
III / c
1 Orang
21
Kasi Pembukuan dan verifikasi
III / d
1 Orang
22
Kasi Pertimbangan dan Restitusi
III / c
1 Orang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 24
25
26
Kasi Penagihan dan Perhitungan Kepala UPT - Wil. I - Wil. II-III - Wil. IV - Wil. V - Wil VI-VII Kasubbag TU UPT - UPT I - UPT II - UPT III - UPT IV - UPT V - UPT VI - UPT VII Staff
Jumlah Pegawai Sumber: Data diolah oleh Penulis
III / d
1 Orang 7 Orang
III / d III / c III / d III / d III / c 7 Orang III / b III / a III / c III / c III / d III / a III / b IV / a III / d III / c III / b III / a II / d II / c II / b II / a -
2 Orang 37 Orang 21 Orang 108 Orang 84 Orang 11 Orang 9 Orang 34 Orang 15 Orang 1 Orang 359 Orang
Keterangan : 1. Golongan IV / b
: 1 Orang
2. Golongan IV / a
: 7 Orang
3. Golongan III / d
: 50 Orang
4. Golongan III / c
: 33 Orang
5. Golongan III / b
: 108 Orang
6. Golongan III / a
: 90 Orang
7. Golongan II / d
:11 Orang
8. Golongan II / c
: 9 Orang
9. Golongan II / b
: 34 Orang
10. Golongan II / a
: 15 Orang
11. Golongan -
: 1 orang
31
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Honor Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2014 No Bidang
Jumlah
1
Sekretariat
14 Orang
2
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
5 Orang
3
Bidang Penagihan
12 Orang
4
Bidang Pendataan dan Penetapan (DATAP)
8 Orang
5
Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BPH)
14 Orang
6
PHL (Pegawai Harian Lepas)
33 Orang
Total Pegawai Honor
86 Orang
Sumber: Data diolah oleh Penulis
31
Adapun struktur Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut: Gambar 2.1 BAGAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
DINAS SEKRETARARIAT
SUB BAGIAN UMUM
Kelompok Jabatan Fungsional
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
SEKSI PEMERIKSAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN SEKSI PENETAPAN
BIDANG BAGI HASIL PENDAPATAN
BIDANG PENAGIHAN
SEKSI PENAGIHAN DAN SEKSI PEMBUKUAN PERHITUNGAN DAN VERIFIKASI
SEKSI BAGI HASIL SEKSI BAGI HASIL BUKAN PAJAK PAJAK
SEKSI PERTIMBANGAN DAN RESTITUSI
SEKSI PENATAUSAHAAN BAGI HASIL
SEKSI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PENGKAJIAN
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
UPT
31
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI PAJAK PENGEMBANGAN RETRIBUSI SEKSI PENGEMBANGAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 3.1 bidang Kerja 3.3.1Bagian BPHTB Dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Penulis Ditempatkan di bidang BPHTB (Ba Perolohan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pekerjaan yang dilakukan adalah :
Selama PKL berlangsung, Penulis di tempatkan di bidang BPHTB. Bekerja dan belajar ataupun latihan merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Penulis. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Menginput data hasil penerimaan BPHTB Tahun 2014 Data WP yang telah menerimakan BPHTB selama tahun 2014 di input ataupun di ketik ke dalam kcomputer dengan tujuan agar pencarian data WP untuk keperluan tertentu akan lebih mudah jika dibandingkan dengan pencarian data WP pada buku arsip. b. Menghitung BPHTB Untuk menghitung BPHTB, terlebih dahulu diketahui berapa Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
Jadi perhitungan BPHTB adalah sebagai
BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP) berikut:
31
c. Menghitung BPHTB yang Kurang Bayar sekaligus membuat Surat Tagihan BPHTB Untuk menghitung BPHTB yang kurang bayar, terlebih dahulu harus diketahui jenis transaksinya.
Secara umum perhitungan BPHTB yang
kurang bayar adalahBayar sebagai berikut: BPHTB Kurang = 5% X (Nilai Seteleh Verifikasi (Seharusnya) – Nilai Saat Verifikasi)
Surat Tagihan BPHTB (STB) diterbitkan apabila:
1) Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar 2) Dari hasil pemeriksaan kantor surat setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung 3) Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda dan atau bunga.
STB berisi:
a) Kop Surat b) Tanggal pembuatan surat c) Nomor, Sifat, Lampiran, dan Perihal Surat d) Nama WP, dan Notaris e) Nama WP, NOP PBB, Alamat OP f) Jenis Transaksi g) Jumlah BPHTB yang di verifikasi, BPHTB yang seharusnya, dan BPHTB yang kurang bayar atau BPHTB yang harus dibayar.
31
h) Tanda tangan Kadis i) Tembusan. d. Mengarsip Surat Tagihan BPHTB yang keluar Untuk mengetahui berapa surat yang keluar, kepada siapa saja surat yang sudah di ajukan, perusahaan perlu membuat arsip surat. e. Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Sebelum SSPD di print out, petugas / staff Dispenda harus terlebih dahulu mengisi data-data WP maupun OP ke formulir SSPD. Setelah itu, formulir tersebut diserahkan ke bagian Pelayanan. f. Mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sebelum SPOP Pajak Bumi dan Bangunan di print out, staf terlebih dahulu mengisi formulir SPOP dan mengirimkannya ke bagian Pelayanan. Seksi Bagi Hasil Pajak menyampaikan SPOP kepada wajib pajak, penerimaan kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor Pelayanan PBB. g. Menginput Data ke Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melalui Komputer SSPD yang sudah di input berisi Identitas WP, OP, perhitungan NJOP PBB, dan berapa Nilai BPHTB yang sudah dibayar WP.
31
3.3.2Pengalaman Selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) Setiap pengalaman dapat dijadikan pelajaran dan sebagai motivasi untuk perkembangan pengetahuan dan dapat juga dijadikan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan selanjutnya yang mana bila semakin mudah dan semakin dikuasai. Awalnya memang sulit dikarenakan tidak terbiasa dengan situasi kerja yang menuntut hasil tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan secara penuh pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL). 3.3.3 Hambatan Selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Kendala yang dihadapi pada awal pelaksanaan PKL adalah kurangnya percaya diri terhadap pekerjaan yang dilakukan, kwatir dan segan untuk bertanya bila bertemu kesulitan, ditamba lagi sebagian computer yang dipakai masih koputer lama yang kerjanya lambat sehingga waktu untuk menyelesaikan satru pekerjaan menjadi terlalu lama, namun selanjutnya penulis menjadi terbiasa dan berani untuk bertanya sehingga pekerjaan lebih cepat selesai.
BAB IV PENUTUP 31
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum public yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dimana pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. PAD ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Kota Medan, Penulis menemukan kegiatan-kegiatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tata cara/prosedur kerja di Instansi sesungguhnya. Sehingga membuatpenulis mendapat pengalaman yang sangat berharga dan langsung mengajar penulis kearah yang lebih baik lagi. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis menyadari bahwa kesabaran, percaya diri dan kerja keras sangat penting untuk menjalankan tugas sebagai seorang pegawai. Selain itu disiplin, kecepatan dan inisiatif dalam bekerja juga turut mendukung. Begitu juga dengan kerja sama dan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Penulis melihat bahwa hubungan kerja antara pegawai dengan mahasiswa terjalin dengan baik.
31
DAFTAR PUSTAKA Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, 2014. Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan.
31
