LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan
Oleh
Nama : Linna Pesta Hartina Gultom Npm : 110120100
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269
PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPANGAN Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas: Nama
: Linna Pesta Hartina Gultom
NPM
: 110120100
Departemen
: Akuntansi
Program Studi
: S-1
Judul
: LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan sebagai syarat menyusun Skripsi.
Medan, Diketahui Oleh Ketua Program Studi Akuntansi S-1
( Joana. L. Saragih, SE M.Si ) NIDN : 0113087201
November 2014
Disetujui Oleh, Dosen Pembimbing PKL
( Dra. I.R.Purba, M.Si,Ak) NIDN: 0106056002
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269
PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas: Nama
: Linna Pesta Hartina Gultom
NPM
: 110120182
Departemen
: Akuntansi
Program Studi
: S-1
Judul
: LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan pada Program Studi Akuntansi Departemen pada Bagian BPHTB Dinas Pendapatan Kota Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
Medan,
November 2014
Disetujui Oleh Dosen Pembimbing PKL
Diketahui Oleh, Kepala Departemen Akuntansi
( Dra. I.R.Purba, M.si, Ak ) NIDN: 0106056002
(Romasi Lumban Gaol, SE., M.Si) NIDN: 0109086301
LEMBAR EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah, berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peratu ran yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum public yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan. Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di Dispenda Kota Medan penulis banyak mengetahui, mengerjakan laporan yang berhubungan dengan penagihan pajak restoran dan pajak hotel. Pajak ditagih karena diketahui masih ada pajak terutang/belum dibayar maka dikeluarkan surat tagihan yang dibuat sesuai prosedur penagihan pajak daerah. Pertama PKL disana banyak menemukan kesulitan dalam melakukan tugas yang diberikan tetapi selanjutnya penulis sudah terbiasa dan bisa mengatasi masalah tersebut.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini disusun berdasarkan atas pengalaman penulis selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama satu bulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tentang kegiatan mahasiswa dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dikantor tersebut selama satu bulan dan laporan ini menjelaskan tata cara kerja yang berlansung dikantor tersebut. Dalam pelaksanaan Praktek penyelesaian laporan
ini,penulis
Kerja Lapangan (PKL) hingga dapat
memperoleh
bantuan
dan
bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang kepada : 1. Pastor Dr. Hieronymus Simorangkir,Pr selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs S. Sihombing, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. 3. Ibu Romasi lumban gaol ,SE, M.Si selaku kepala Departemen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, 4. Ibu Joana Saragih ,SE, M.Si selaku ketua program studi jurusan S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara , 5. Ibu I.R Purba, SE, M.Si,AK selaku pembimbing PKL yang telah banyak membantu menyelesaikan laporan PKL ini. 6. Kepala kantor dan seluruh pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan.
7. Ibu Naikma Marbun selaku pembimbing penulis selama melakukan kegiatan praktek kerja lapangan. 8. Teristimewa buat Almarhum ayah tercinta dan kepada mama saya yang selalu memberikan dukungan dan juga membantu dalam bentuk material kepada penulis. 9. Kepada seluruh keluarga saya yang selalu memberikan motivasi dan doanya kepada penulis. 10. Buat teman – teman PKL saya terimakasih atas kerjasamanya selama penulis melakukan praktek kerja lapangan. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan
laporan
ini,
oleh
karena
itu
penulis
sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga segala kebaikan yang penulis terima dari semuanya baik perorangan maupun lembaga dapat menjadi panutan bagi penulis dimasa yang akan datang. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca , akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.
Medan,
Desember 2014
Penulis
LINNA P.H GULTOM
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................................
iii
LAPORAN EKSEKUTIF .............................................................................
iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................
v
DAFTAR ISI ................................................................................................
vii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
ix
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................
x
BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................
1
1.1 Latar belakang praktek kerja lapangan (PKL) ..............................
1
1.2 Ruang lingkup praktek kerja lapangan .........................................
2
1.3 Tujuan dan Manfaat praktek kerja lapangan (PKL) ......................
2
1.4 Ruang lingkup Pembahasan .........................................................
5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL ................................................ 2.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Kota Medan...........................
6
2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Medan .............................
7
2.3 Struktur organisasi ......................................................................
8
2.5 Uraian tugas pokok dan fungsi organisasi ...................................
9
2.6 Gambaran Data Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medaan ...................
26
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 3.1 Kegiatan selama PKL ...............................................................
27
3.2 Pengalaman selama PKL ..........................................................
34
3.3 Hambatan selama PKL .............................................................
35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Ringkasan pelaksanaan PKL .....................................................
36
4.2 Saran ........................................................................................
37
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel
Nama Tabel
Halaman
2.6
Komposisi Pegawai Dispenda Kota Medan
26
2.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
27
DAFTAR GAMBAR
No 1
Nama Gambar Bagan Dinas Pendapatan Kota Medan
Halaman 24
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Nama Lampiran
1
Surat Permohonan Praktek Kerja Lapangan
2
Surat Izin Praktek Kerja Lapangan
3
Daftar Hadir Penulis
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan (PKL) Dalam era globalisasi saat ini, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan kecepatan informasi khususnya dalam dunia pendidikan. Era Globalisasi ini membuat banyak orang khususnya mahasiswa berlomba-lomba menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kecepatan informasi agar dapat terampil, kreatif, inovatif, smart dan good citizen, sehingga siap pakai dalam persaingan dunia kerja yang semakin kompentitif. Berdasarkan hal tersebut lembaga-lembaga pendidikan khususnya di Negara Indonesia saat ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja ahli menguasai bidangnya. Lembaga ini bertujuan untuk “Mencerdaskan dan meningkatkan keterampilan, dan keahlian sumber daya manusia”. Untuk itu diharapkan melalui lembaga pendidikan ini bangsa Indonesia mampu menghasilkan sumber daya manusia yang prefesional dan berkualitas tinggi serta menjadi tenaga kerja yang mampu mengikuti gerak laju perkembangan dunia kerja dan informasi. Hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan menambah pengetahuan setra wawasan para mahasiswa yang diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang baik dan mempunyai nilai tambah. Dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang di peroleh selama dibangku kuliah dengan bekerja dilapangan dan diharapkan mahasiswa dapat
membandingkan sejauh mana penerapan disiplin ilmu pengetahuan diperkuliahan dengan bekerja dilapangan. Sehubungan hal diatas, maka penulis Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota selama 1 bulan. Berdasarkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis. Oleh karena itu sebagai salah satu lembaga Universitas Santo Thomas yang diasuh oleh dosen-dosen yang berkualitas dan prefesional senantiasa berusaha menciptakan mahasiswa yang berpotensi dan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. 1.2. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota Medan. Dalam pelaksanaan PKL di Dinas Pendapatan Kota Medan Penulis ditempatkan di bagian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB ), yang dilaksanakan mulai tanggal 22 September s/d 31 Oktober 2014, yang berlangsung dengan baik dan lancar. 1.3. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan 1.3.1 Tujuan Bagi Lembaga 1. PKL ini dapat menjadi salah satu sumber rekrutasi, sehingga lembaga dapat lebih cepat untuk memperoleh kandidat-kandidat terbaik. Selain itu, program magang ini juga dapat menjadi sarana bagi lembaga untuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa untuk melakukan riset terkait dengan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi lembaga.
2. Sebagai salah satu sarana pertimbangan bagi lembaga dalam hal penilaian kualitas mahasiswa yang pada akhirnya berhubungan pada penerimaan tenaga kerja baru fresh graduate. 1.3.2. Bagi Institusi Program Studi Akuntansi S-1 Unika ST. Thomas Program Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan dapat mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan Program Studi S1-Akuntansi Unika Sumtera Utara dlam memasuki dunia kerja. 1.3.3. Bagi Mahasiswa 1. Sebagai pelaksana mata kuliah wajib Praktek Kerja Lapangan. 2. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis yang selama ini di dapat di perkuliahan. 3. Mendapat pengalaman nyata dari dunia kerja. 4. Memperluas
wawasan
mahasiswa
tentang
dunia
kerja
yang
sesunggunhnya. 5.
Mengembangkan diri.
1.4. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) 1.4.1. Bagi Lembaga 1. Mendapatkan SDM unggulan yang langsung dapat direkrut dan diseleksi. 2. Mendapatkan akses langsung informasi SDM yang siap pakai dan kompeten. 3. Mendapatkan ide segar, inovatif, dan kreatif dari mahasiswa peserta program magang.
1.4.2. Bagi Mahasiswa 1. Memperkuat keterampilan kerja mahasiswa sekaligus mempraktekkan langsung ilmu yang telah di dapatkan di bangku kuliah ke dunia kerja. 2. Mempersiapkan mahasiswa memasuki
dunia kerja lebih cepat dan
profesional. 3. Menjadikan lembaga tempat magang sebagai objek penelitian untuk tugas akhir, sehingga tugas akhir yang dibuat benar-benar mencerminkan masalh rill yang terjadi di perusahaan.
1.5. Ruang Lingkup Pembahasan Ruang Lingkup Pembahasan dari Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah : BAB I Pendahulan berisikan tentang latar belakang, tujuan dan kerangka laporan. BAB II Tujuan umum tentang sejarah singkat berdirinya lembaga/ tempat PKL. Berisikan tentang Struktur Organisasi, kedudukan, visi, dan misi, tugas pokok dan Gambaran Data Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medaan. BAB III Bagian ini menguraikan tentang kegiatan yang dilakukan penulis serta hambatan yang dialami penulis dalam melaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
BAB IV Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulisan praktek Kerja Lapangan (PKL).
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
2.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat Sub Seksi, karena pada saat itu wajid pajak/ wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak. Dengan
mempertimbangkan
perkembangan
pembangunan
dan
laju
pertumbuhan penduduk di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerima pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewjiban para wajib pajak/ wajib retribusi didalam daerah kota medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya : Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya. Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD no. 7/12/41 – 10 tentang Penyerangaman Struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia. Maka pemerintah Kota Medan, berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Di dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru ini dibentuklah seksiseksi administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 ( Tiga ) Kepala Sub Bagian yaitu sub sektor perpajakan, retribusi
daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung serta memelihara dan didalam peningkatan penerimaan pendapatn daerah. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kota Medan melakukan penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan. 2.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Yaitu “ Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah “ Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Adalah : 1. Meningkatakan Kualitas Pelayanan terhadap Sumber dan Pengelola Pendapatan Daerah. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah. 4. Meningkatkan Penegakan hukum. 2.3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk Dinas Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat keputusan
Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat terdiri dari a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Bidang Pendataan Dan Penetapan terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran b. Seksi Pemeriksaan c. Seksi Penetapan d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 4. Bidang Penagihan terdiri dari : a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi b. Seksi Penagihan dan Perhitungan c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi 5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Bagi Hasil Pajak b. Seksi Bagi Hasil Bukann Pajak c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil d. Seksi Peratuaran Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdirii dari : a. Seksi Pengembangan Pajak b. Seksi Pengembangan Retribusi c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 8. Kelompok Jabatan Fungsionalis 2.5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan 1. Kepala Dinas Dinas merupakan Unsur Pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan pokok melaksankan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asa ekonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pendapatan Menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan d. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Sekretariat dipilih oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelapa Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup kesekretariatan melalui pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesektariatan b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas. d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi e. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas f. Penyiapan Bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian g. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kelapa Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesekretariatan terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas,
penataan
kearsipan,
perlengkapan,
dan
penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas d. Pengelolaan administrasi kepegawaian e. Penyiapan
bahan
pembinaan
dan
pengembangan
kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan kepegawaian f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 2. Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi keuangan kegiatan
penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan,
pengusulan, verifikasi. d. Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan e. Penyusunan laporan keuangan Dinas f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas c. Penyiapan bahan penyusunan rencan dan program Dinas d. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan penggendalian e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Pendataan Dan Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan,penetapan dan pengelolaan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok seksi Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pendataan Dan Penetapan b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataaan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi. c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendataan daerah lainnya.
d. Pelaksanaan pengolahn dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Suarat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dan informasi dadi instansi yang terkait. e. Pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. f. Perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan Pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari : 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi Pendataan dan Pendaftaran. b. Penyusunan bahan petunjuk teknis Lingkup pendataan dan pendaftaran c. Pelaksanaa pendataan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) d. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui formulir pendaftaran e. Penyimpanan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah Daerah serta penyimpanan surat
perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Seksi Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pemeriksaan b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa / tim pemeriksa d. Penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengaan tugas dan fungsinya. 3. Seksi Penetapan, menyelenggarakan : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penetapan b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penetapan c. Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak daerah / pokok retribusi daerah d. Penyiapan penerbitan, pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan deengan penetapan e. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuaran pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Seksi pengolahan Data dan Informasi, menyelengarakan fungsi: a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Data dan Informasi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan informasi c. Pengumpulan dan pengolahan data objek pajak daerah / retribusi daerah d. Penuangan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data e. Pengiriman kartu data kepada Seksi Penetapan f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Penagihan Bidang penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berbeda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan, dan restitusi. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang penagihan menyengggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang penagihan b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi c. Pelaksanaan ppembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
d. Pelaksanaan Penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya e. Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya f. Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Penagihan terdiri dari : 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi, yang menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pembukuan dan Verifikasi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan verifikasi c. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya d. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga e. Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya f. Penyiapan bahan dan data laporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala
g. Pelakunya tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Seksi Penagihan dan Perhitungan, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penagihan dann Perhitungan b. Peyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan dan perhitungan c. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya d. Penyiapan
bahan
dan
data
penerbitan
dan
pendistribusian
dan
penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Seksi Pertimbangan dan Restitusi, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan restitusi b. Penerimaan permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari wajib pajak c. Penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah / retribusi daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan d. Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan e. Penerimaan surat keberatan dari wajib pajak / retribusi f. Penelitian keberatan wajib pajak / wajib retribusi
g. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / wajib retribusi h. Penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan i.
Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
k. Penyiapan Bahan Monitoring, evaaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas l.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bagi Haasil Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundangundangan dan pengkajian pendapatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bagi Hasil Pendapatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penata usahaan bagi hasil perundang-undangan dan pengkajian pendapatan c. Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah e. Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana hasil bagi hasil pajak / bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah f. Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan dan lainlain pendapatan yang syah g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang hasil penndapatan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari : 1. Seksi Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak b. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak c. Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SSPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) / Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi dan Bangunan d. Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bagunan e. Pelaksanaan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya, membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan
Bangunan kepada wajib pajak, penerimaan kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor Pelyanan PBB f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil bukan pajak c. Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penatausahaan Bagi Hasil b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penatausahaan bagi hasil c. Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan d. Pelaksanaan penataushaan bagi hasil pajak dan bukan pajak DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah e. Penyiapan bahan monitoring, evaluaasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Seksi Peraturan Perundang – Undangan dan Pengkajian pendapatan, menyelenggarakan fungsi : a. Pentiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Peraturan PerundangUndangan b. Penyusunan bahan petunjuk tekniss lingkup peraturan perundangundangan dan pengkajian pendapatan c. penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas penerimaan pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang syah d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang dan perimbangan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Bidang Pengembagan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi dan pendapatn lainnya d. Penghitunagan potensi pajak dan retribusi daerah e. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi dan pelaporan
lingkup
bidang
pengembangan pendapatan daerah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepla Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Pajak b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak c. Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak daerah d. Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Seksi Pengembangan Retribusi, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengembangan Retribusi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi daerah c. Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang retribusi daerah d. Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Seksi Pengembangan Pendapattan Lain – Lain, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan
rencana,
program dan
kegiatan
Seksi Pengembangan
Pendapatan Lain-lain b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengembangan Pendapatan Lain-lain c. Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pendapatan lain-lain d. Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pendapatan lain-lain. 7. Unit Pelaksana Teknis Pembentukan, nomenklatur , tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai denggan keahlian dan kebutuhan. Adapun peraturan yang berlaku, yaitu : 1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk 3. Jumlah tenaga kerja fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Adapun struktur Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut:
BAGAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
DINAS SEKRETARARIAT
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM
KEUANGAN
PENYUSUNAN PROGRAM
Kelompok
BIDANG PENDATAAN
BIDANG PENAGIHAN
DAN PENETAPAN
SI
BIDANG BAGI HASIL
BIDANG
PENDAPATAN
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
Jabatan Fungsional SEKSI PENDATAAN
SEKSI PEMBUKUAN SEKSI
DAN VERIFIKASI
SEKSI BAGI HASIL PAJAK
DAN
PENGEMBANGAN PAJAK
SEKSI PEMERIKSAAN
SEKSI PENAGIHAN
SEKSI BAGI HASIL
DAN
BUKAN PAJAK
SEKSI PENGEMBANGAN
PERHITUNGAN
RETRIBUSI SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PERTIMBANGAN
PENATAUSAHAAN
PENGEMBANGAN
PENETAPAN
DAN RESTITUSI
BAGI HASIL
PENDAPATAN
SEKSI PERATURAN
SEKSI
PERUNDANG -
PENGOLAHAN
UNDANGAN DAN
DATA DAN
PENGKAJIAN
UPT
Tabel 2.6 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2014 N o 1 2 3 4 5 6 7
Jabatan
Golon gan IV / b IV / a III / d III / c III / d IV / a IV / a
Jumlah
17
Kadis Sekretaris Kasubbag Umum Kasubbag Penyusunan Program Kasubbag Keuangan Kabid Penagihan Kabid Pengembangan dan Pendapatan Daerah Kabid Bagi Hasil Pendapatan Kabid Pendataan dan Penetapan Kasi Pengembangan Restitusi Kasi Pemeriksaan Kasi Pendataan dan Pendaftaran Kasi Penetapan Kasi Pengolahan Data dan Informasi Kasi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak Kasi Peraturan Per-UU-an dan Pengkajian Pendapatan Kasi Bagi Hasil Pajak
18
Kasi Bagi Hasil Bukan Pajak
III / c
1 Orang
19
III / c
1 Orang
20
Kasi Pengembangan Pendapatan LainLain Kasi Pengembangan Pajak Daerah
III / c
1 Orang
21
Kasi Pembukuan dan verifikasi
III / d
1 Orang
22
Kasi Pertimbangan dan Restitusi
III / c
1 Orang
23 24
Kasi Penagihan dan Perhitungan Kepala UPT - Wil. I - Wil. II-III - Wil. IV - Wil. V - Wil VI-VII
III / d
1 Orang 7 Orang
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
III / d IV / a IV / a III / c III / c III / c III / d III / d III / d
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
III / d
1 Orang
III / d III / c III / d III / d III / c
25
26
Kasubbag TU UPT - UPT I - UPT II - UPT III - UPT IV - UPT V - UPT VI - UPT VII Staff
Jumlah Pegawai Sumber: Data diolah oleh Penulis
Keterangan : 1. Golongan IV / b
: 1 Orang
2. Golongan IV / a
: 7 Orang
3. Golongan III / d
: 50 Orang
4. Golongan III / c
: 33 Orang
5. Golongan III / b
: 108 Orang
6. Golongan III / a
: 90 Orang
7. Golongan II / d
:11 Orang
8. Golongan II / c
: 9 Orang
9. Golongan II / b
: 34 Orang
10. Golongan II / a
: 15 Orang
11. Golongan -
: 1 orang
7 Orang III / b III / a III / c III / c III / d III / a III / b IV / a III / d III / c III / b III / a II / d II / c II / b II / a -
2 Orang 37 Orang 21 Orang 108 Orang 84 Orang 11 Orang 9 Orang 34 Orang 15 Orang 1 Orang 359 Orang
Tabel 2.7 Komposisi Pegawai Honor Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2014 No
Bidang
Jumlah
1
Sekretariat
14 Orang
2
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
5 Orang
3
Bidang Penagihan
12 Orang
4
Bidang Pendataan dan Penetapan (DATAP)
8 Orang
5
Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BPH)
14 Orang
6
PHL (Pegawai Harian Lepas)
33 Orang
Total Pegawai Honor
86 Orang
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 3.1 Kegiatan selama Praktek Kerja Lapangan Selama satu bulan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan, adapun kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan sebagai berikut. 3.2 Pengalaman Selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Setiap pengalaman dapat dijadikan pelajaran dan sebagai motivasi untuk perkembangan pengetahuan dan dapat juga dijadikan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan selanjutnya yang mana bila semakin sering dilakukan maka akan semakin mudah dan semakin dikuasai. Awalnya memang sulit dikarenakan tidak terbiasa dengan situasi kerja yang menuntut hasil tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan secara penuh pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL). 3.3 Hambatan selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Adapun hambatan yang dialami penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 1.
Perbedaan pemahaman mengenai teori dalam perkuliahan dengan penerapan di perusahaan membuat penulis agak kewalahan mengikuti cara kerja staff/pegawai.
2.
Kurangnya pengetahuan penulis mengenai informasi umum tentang Dinas Pendapatan kota Medan.
3.
Pada awal Pelaksanaan PKL penulis mengalami hambatan untuk berkomunikasi dengan para staff pegawai di perusahaan tempat pelaksanaan PKL karena sebelumnya penulis tidak biasa berada dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya.
BAB IV PENUTUP
4.1 Ringkasan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis telah banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berarti dan berharga bagi penulis. Adapun pengalaman penulis : 1.
Praktik Kerja Lapangan ini sangat membantu untuk siap terjun ke dunia kerja yang
memiliki
disiplin
kerja,
dan
serta
bertanggungjawab
dalam
melaksanakan tugas yang diberikan. 2.
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis menambah pengalaman dan mengetahui bagaimana gambaran dari seorang yang bekerja sehingga nanti kerja tidak bingung lagi.
3.
Berdasarkan pengalaman penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari kampus sangat membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh instrukstur kepada penulis.
4.2 Saran-Saran Tentang Mekanisme Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Saran-saran tentang mekanisme pelaksanaan PKL yang kiranya dapat diperhatikan oleh mahasiswa maupun pihak Unika ST. Thomas khususnya Program Studi Akuntansi S-1 Akuntansi Dijabarkan sebagai berikut :
4.2.1 Bagi Mahasiswa
Disarankan untuk lebih aktif dalam bertanya dan mencari tempat praktik kerja lapangan (PKL) lebih cepat dan jika ditolak dapat langsung mencari di perusahaan lainnya.
Harus menaati peraturan yang ada di perusahaan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL).
Diharapkan dapat mengikuti instruksi-instruksi baik dari dosen maupun dari pimpinan perusahaan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL).
Diharapkan dapat menjaga nama baik Universitas Katolik Santo Thomas selama melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL).
4.2.2 Bagi Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas
Memberikan pengarahan kepada mahasiswa untuk menghadapi hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan prktik kerja lapangan (PKL) dan membantu mahasiswa jika terlibat masalah ditempat pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL).
Membantu mahasiswa dengan mempercepat proses selesainya transkrip nilai dan mempercepat proses selesainya surat pengantar dari fakultas kepada perusahaan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL).
4.2.3 Bagi Perusahaan Pihak perusahaan kiranya tidak bosan untuk membimbing para mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) maupun riset yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, karena hal ini akan sangat berguna baik secara akademis bagi mahasiswa maupun bagi pengembangan perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA Buku Pedoman Dinas Pendapatan Kota Medan Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan
