LAPORAN MAGANG MEKANISME PENGHAPUSAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015
Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya
Dosen pembimbing : 1. Anisa Nurpita, SE., M.Ec. Dev 2. Ir. Dwi Ariyani H, MPA
Oleh: Ciciek Adhias Putri 13/344584/SV/03099
PROGRAM STUDI EKONOMIKA TERAPAN DEPARTEMEN EKONOMIKA DAN BISNIS SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA 2016
HALAMAN PERSETUJUAN
Nama
: Ciciek Adhias Putri
NIM
: 13/344584/SV/03099
Program Studi
: Ekonomika Terapan
Judul
: Mekanisme penghapusan kendaraan operasional Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2015
Tempat Magang
: Kantor Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
Menyetujui Dosen Pembimbing Magang
Dosen Pembimbing Lapangan
Anisa Nurpita, SE., M.Ec. Dev
Ir. Dwi Ariyani H, MPA
Mengetahui Ketua Program Studi Ekonomika Terapan
Dra. Wahyu Hidayati, M.Si
ii
UNIVERSITAS GADJAH MADA DEPARTEMEN EKONOMIKA DAN BISNIS, SEKOLAH VOKASI PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan pelaksanaan magang dengan judul: “Mekanisme Penghapusan Kendaraan Operasional Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2015” adalah hasil karya saya pribadi. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan magang yang terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah adalah hasil pemikiran saya sendiri, berarti saya bersedia untuk melepaskan semua hak yang telah diberikan oleh Univeritas Gadjah Mada. Yogyakarta, Februari 2016 Pembuat pernyataan
Ciciek Adhias Putri Mengetahui: Dosen Pembimbing Magang
Ketua Prodi Ekonomika Terapan
Anisa Nurpita, SE., M.Ec. Dev
Dra. Wahyu Hidayati, M.Si
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan kegiatan magang pada Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Laporan magang ini disusun untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Ekonomika Terapan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dalam penyusunan laporan ini, tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ibu Dra. Wahyu Hidayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomika Terapan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Ibu Anisa Nurpita, SE., M.Ec. Dev, selaku dosen pembimbing magang yang selalu bersedia untuk meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. 3. Ibu Ir. Dwi Ariyani H, MPA, selaku dosen pembimbing lapangan yang senantiasa bersedia membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan perpindahan
tempat
maupun
informasi
yang
dibutuhkan
untuk
menyelesaikan laporan ini. 4. Bapak Drs. Andhy Sasongko Budi Santoso, selaku Kepala Bidang Inventarisasi Barang Daerah yang telah memberikan kesempatan untuk mengetahui dan belajar secara langsung mengenai proses inventarisasi dan proses penghapusan sampai kegiatan lelang terlaksana.
iv
5. Bapak Agus Tri Haryono, S.T., M.T, selaku Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Perlengkapan yang telah memberikan kesempatan untuk meyerap ilmu yang diperoleh dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi bangunan dari berbagai pekerjaan di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta. 6. Ibu Irma, selaku staf bidang Bangunan Gedung dan Perlengkapan yang senantiasa bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmunya tentang bagaimana cara membuat dokumen yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung di kota Yogyakarta. 7. Seluruh pegawai di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, khususnya di Bidang Inventarisasi Barang Daerah dan Bidang Bangunan Gedung & Perlengkapan yang bersedia memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. 8. Bapak Agus Sudarmadi dan Ibu Budhi Sri Hartatik selaku kedua orang tua saya yang selalu bekerja keras, mendukung, dan mendo’akan saya untuk keberhasilan dan kesuksesan baik dunia dan akhirat, Amin. 9. Kepada semua dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang InsyaAllah akan berguna untuk kedepannya. 10. Teman-teman seperjuangan di tempat magang yang saling mendukung, menyemangati, dan memberi bantuan satu sama lain.
v
11. Teman-teman seangkatan konsentrasi Penilaian Properti yang telah menjadi keluarga baru yang saling membatu dan mendukung. 12. Teman-teman seluruh angkatan dan Program Studi di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang saling memberikan manfaat satu sama lain serta sukses untuk kita semua. 13. Pihak-pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis menyelesaikan laporan magang ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan magang ini tidak terlepas dari segala kekurangan yang ada. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan ke depannya. Semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya dan para pembacanya.
Yogyakarta, Februari 2016
Ciciek Adhias Putri
vi
DAFTAR ISI
LAPORAN MAGANG ............................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG .......... iii KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii DAFTAR TABEL .................................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xi DAFTAR ISTILAH .............................................................................................. xii INTISARI............................................................................................................. xiii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1
Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah .................................................................................... 3
1.3
Tujuan Magang......................................................................................... 3
1.4
Manfaat Magang....................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM............................................................................... 5 2.1
Profil DBGAD .......................................................................................... 5
2.2
Visi dan Misi ............................................................................................ 5
2.3
Tugas dan Fungsi DBGAD ...................................................................... 6
2.4
Fungsi Organisasi ..................................................................................... 7
2.5
Struktur dan Badan Organisasi ............................................................... 24
BAB III PELAKSANAAN MAGANG ................................................................ 26 3.1
Waktu Kegiatan Magang ........................................................................ 26
3.2
Lokasi Kegiatan Magang........................................................................ 26
3.3
Bentuk Kegiatan Magang ....................................................................... 27
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................................ 30 4.1
Analisis Deskriptif .................................................................................. 30
4.2
Pembahasan ............................................................................................ 30
4.2.1
Dasar penghapusan.......................................................................... 30
4.2.2
Objek penghapusan ......................................................................... 31
4.2.3
Tugas dan Susunan Personalia Panitia penghapusan ...................... 32
4.2.4
Dasar Hukum .................................................................................. 33
vii
4.2.5
Mekanisme Penghapusan ................................................................ 34
4.2.6
Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah ............................ 35
4.2.7
Hasil Pelelangan .............................................................................. 36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 37 5.1
Kesimpulan ............................................................................................. 37
5.2
Saran ....................................................................................................... 38
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 40 LAMPIRAN .......................................................................................................... 41
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 4. 1 Objek Pengahapusan Kendaraan Operasional Dinas Kota Yogyakarta ........... 31 Tabel 4. 2 Panitia Penghapusan Kendaraan Operasional Dinas Kota Yogyakarta ............ 33
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta ....................................................................................... 25 Gambar 3.1 Peta Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah .............................. 26
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. 1 Kendaraan Bermotor Yang Dihapus Tahun 2015 ......................... 42 Lampiran 1. 2 Berita Acara Penetapan Harga Limit Kendaraan .......................... 43 Lampiran 1. 3 Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No 63 Tahun 2015 .......... 44 Lampiran 1. 4 Surat Permohonan Lelang Kendaraan Bermotor ........................... 45 Lampiran 1. 5 Surat Penetapan Jadwal Lelang ..................................................... 46 Lampiran 1. 6 Bahan Jumpa Pers Lelang Kendaraan ........................................... 47 Lampiran 1. 7 Surat Hasil Laporan Pelaksanaan Lelang Kendaraan .................... 48
xi
DAFTAR ISTILAH
BMD Dalbang DBGAD DED DPDPK HPS KAK KPKNL MK Musrembang PIH RAB RKBMD RKS RPP SIMBADA SKPD SPK TAP ULP
: Barang Milik Daerah : Pengendalian Bangunan : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah : Detail engineering Design : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuanga : Harga Perkiraan Sendiri : Kerangka Acuan Kegiatan : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang : Manajemen Konstruksi : Musyawaran Perencanaan Pembangunan : Pasar Ikan Higienis : Rencana Anggaran Biaya : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat : Rencana Pelaksanaan Pengadaan : Sistem Infoemasi Manajemen Barang Daerah : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Surat Perintah Kerja : Tidak Ada Penawar : Unit Layanan Pengadaan
xii
INTISARI
Penghapusan merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam laporan ini dijelaskan mengenai mekanisme penghapusan BMD khususnya kendaraan operasional dinas Kota Yogyakarta. Keadaan secara fisik kurang baik dan secara ekonomis masa pemkaaiaan sudah habis menjadi faktor dilakukannya kegiatan penghapusan. Mekanisme penghapusan BMD sering kali dipandang rumit dan memakan waktu lama. Namun dalam laporan ini dijelaskan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) menggunakan dasar hukum Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegitan penghapusan dilakukan dengan cara penjualan atau lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil dari kegiatan lelang sebesar 333.438.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan sepenuhnya masuk ke kas daerah Kota Yogyakarta. Kata kunci: mekanisme, penghapusan, Barang Milik Daerah.
xiii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi saat ini, peralatan
sebagai
sarana
pendukung
sangat
penting
dalam
proses
penyelenggaraan kegiatan administrasi kantor pemerintahan daerah. Ditinjau dari sudut perkembangan teknologi di berbagai bidang yang saat ini sangat pesat, sehingga pemerintah diharapakan dapat mengelola aset dengan sebaikbaiknya di berbagai bidang khususnya pada penataan aset atau barang di instansi masing-masing. Di samping penggunaan teknologi untuk penataan aset pemerintah, di tambah semakin meningkatnya volume dan jenis kegiatan maka diperlukan sistem tata tertib administrasi yang baik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam meningkatkan tata tertib administrasi, maka perlu dibuat suatu aturan dalam pemerintahan yang berkaitan dengan penertiban administrasi dan juga penataan aset yang baik dalam struktur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Pengelolaan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah,
bukan
semata
hanya
masalah
administratif, tetapi lebih menekankan pengelolaan barang milik daerah yang harus mengedepankan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi dan keefektifan serta menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan atas dasar asas fungsional, kepastian hukum,
1
transparansi, efisiensi, akuntabel dan kepastian nilai. Pengelolaan aset yang tidak berjalan dengan baik, akan memberi dampak pada melemahnya pencapaian PAD serta kinerja laporan keuangan daerah. Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah, seperti inventarisasi, penilaian, penatatausahaan dan pelaporan yang belum efektif. Di samping itu, pembukuan penambahan aset, dan pemanfaatan juga belum optimal, serta masih rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penambahan maupun pengurangan aset daerah seringkali tidak diikuti dengan pengadministrasian aset dengan baik, karena berbagai alasan, seperti masalah keterbatasan SDM, serta hilangnya dokumen-dokumen penting akibat seringnya mutasi pejabat/staf. Selain itu, belum dilaksanakannya sensus barang, juga berpengaruh terhadap penilaian aset daerah untuk penyajian neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah melakukan kegiatan penghapusan berupa lelang berupa objek kendaraan operasional di lingkungan Dinas Kota Yogyakarta selama tahun 2015. Kendaraan operasional yang diusulkan tersebut dinilai bahwa secara fisik dan umur ekonomis sudah tidak sesuai atau layak untuk dioperasikan, sehingga untuk menjadikan kendaraan operasional tersebut agar lebih bermanfaat dan menguntungkan maka pihak Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah melakukan penghapusan aset. Pengelolaan aset tersebut dilakukan dengan cara penghapusan melalui
2
kegiatan lelang terhadap masyarakat secara umum agar lebih efekktif dan dapat menambah pendapatan kas daerah Kota Yogyakarta.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme kegiatan penghapusan kendaraan operasional yang dilakukan oleh bidang inventarisasi dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2015?.
1.3 Tujuan Magang 1.
Mengetahui mekanisme penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) khusunya kendaraan operasioanal bidang inventarisasi Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah kota Yogyakarta tahun 2015.
2.
Mengetahui permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan penghapusan kendaraan operasional Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah kota Yogyakarta tahun 2015.
1.4 Manfaat Magang Manfaat dari kegiatan magang ini diantaranya: 1.
Bagi mahasiswa, kegiatan magang ini akan memberikan pengalaman kerja
dengan
kondisi
yang
sebenarnya
di
lapangan
dengan
mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku perkuliahan terutama dalam hal penghapusan barang daerah. Serta pengalaman yang luar biasa 3
ketika bersosialisasi dengan para pengawai dinas tersebut dari berbagai kalangan usia, pengetahuan, dan pengalamannya. 2.
Bagi Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, magang bermanfaat untuk memberikan lulusan mahasiswa yang sudah dibekali pengalaman kerja dan siap terjun ke dunia kerja. Serta sebagai mitra kerjasama yang baik dengan pihak instansi.
3.
Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, akan menjadi lebih ringan dengan adanya tambahan tenaga kerja dari program magang tersebut.
4.
Bagi civitas pendidikan, sebagai bahan pedoman untuk penelitian selanjutnya.
4
BAB II GAMBARAN UMUM
2.1 Profil DBGAD Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Lokasi DBGAD berada di komplek Balai Kota Yogyakarta Jl Kenari No. 56 Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi nya terdiri dari tiga bidang yaitu, Bidang Pemaanfaatan, Bidang Bangunan Gedung & Perlengkapan, dan Bidang Inventarisasi. Dalam menyusun Renstra SKPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar programprogram dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2.2 Visi dan Misi 2.2.1 Visi Melihat hasil analisa internal dan eksternal, kondisi umum daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 89 tahun 2008 tentang Susunan
5
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah maka visi Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah: “Terwujudnya sarana prasarana kerja yang representatif sesuai dengan standar dan terciptanya pengelolaan aset yang tertib, transparan, optimal dan akuntabel.” 2.2.2 Misi Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 2 (dua) misi: 1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan. 2. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang daerah.
2.3 Tugas dan Fungsi DBGAD 2.3.1 Tugas Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah unsur
penunjang
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
di
bidang
pembangunan gedung dan perlengkapan, inventarisasi barang daerah serta pemanfaatan dan penilaian ekonomis barang daerah. 2.3.2 Fungsi 1. Melaksanakan analisa kebutuhan barang. 2. Melaksanakan pengadaan sesuai dengan kebutuhan kewenangan daerah. 3. Menyelenggarakan urusan bangunan gedung dan perlengkapan.
6
4. Melaksanakan pemanfaatan dan penilaian ekonomis barang daerah. 5. Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah. 6. Melaksanakan penghapusan barang daerah. 7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan barang daerah. 8. Melaksanakan ketatausahaan dinas. 2.4 Fungsi Organisasi A. Sekretariat 1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan, perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan. 2. Menyelenggarakan
upaya
pemecahan
masalah
urusan
umum,
kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan. 3. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembina serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan administrasi data dan pelaporan. 4. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretaris. 5. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Dinas. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7
I.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a. Penataalaksana Kepegawaian 1.
Membuat penjagaan / Jadwal KGB, Kenaikan pangkat dan Pensiun.
2.
Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala.
3.
Membuat DUK Pegawai.
4.
Membuat Data Normatif Pegawai.
5.
Membuat usulan Kenaikan Pangkat beserta kelengkapannya untuk dikirim ke Walikota lewat BKD.
b. Pengurus Barang 1. Menginventaris barang pada masing – masing ruangan. 2. Membuat Daftar Inventaris Barang. 3. Membuat Kartu Inventaris Ruangan. 4. Memberi kode barang. 5. Membuat Laporan inventarisasi dan daftar mutasi barang setiap tiga bulanan. c. Penyimpan Barang 1. Menyusun rencana kebutuhan barang inventaris dan pakai habis serta rencana pemeilharaan barang inventaris berdasarkan usulan masing – masing bidang. 2. Menerima barang dengan mengecek kondisi dan jumlah barang sesuai dengan faktur barang dan menata di gudang untuk barang pakai habis.
8
3. Mencatat barang yang diterima dalam buku barang inventaris dan barang pakai habis. 4. Menginventarisasi barang. 5. Mengadministrasikan pemeliharaan / perbaikan barang. 6. Mengusulkan penghapusan barang inventaris. d. Caraka dan Pramu Kantor 1. Menghidangkan minuman tamu dinas. 2. Belanja bahan minuman dan makanan yang sudah jadi untuk menjamu tamu. 3. Menghidangkan minuman dan makanan untuk tamu. 4. Membersihkan ruangan untuk dapur. 5. Mengantar surat/naskah dinas lainnya dan melaporkan hasilnya. II. Kepala Sub Bagian Keuangan a. Bendahara Pengeluaran 1.
Mengelola file dokumen RKA, DPA, RKA, Perubahan, DPA untuk penyusunan dokumen perencanaan anggaran baik berdasarkan pentahapan APBD Peraturan Walikota maupun Peraturan Daerah.
2.
Membantu proses penysunan anggaran dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
3.
Membantu
proses
Anggaran (DPA).
9
penyusunan
Dokumen
Pelaksanaan
4.
Membantu proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dengan proses pentahapan sebagaimana tersebut diatas.
5.
Membuat & menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik UP/LS/GU sesuai formulir yang telah ditentukan.
6.
Membuat dan menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) baik UP/LS/GU sesuai formulir yang telah ditentukan.
b. Kasir Pembayar 1. Melaksanakan dan melaporkan transaksi pembayaran kepada bendahara. 2. Menyimpan
uang
yang dikelolanya
menurut
Peraturan
Perundang–Undangan yang berlaku. 3. Membuat buku register transaksi pengeluaran. 4. Mencatat secara tertib seluruh transaksi pengeluaran. 5. Membuat Laporan Fungsional. c. Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan 1. Menyiapkan
bahan
laporan
keuangan
dari
bendahara
pengeluaran dan bendahara penerimaan. 2. Menyusun jurnal penerimaan kas pada bendahara penerimaan. 3. Menyusun jurnal pengeluaran kas pada bendahara penerimaan. 4. Menyusun jurnal penerimaan kas pada bendahara pengeluaran. 5. Menyusun jurnal pengeluaran kas pada bendahara pengeluaran. Menyusun buku besar pendapatan
10
6. Menyusun Buku Besar pengeluaran. 7. Menysusun Neraca. 8. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran. 9. Menyusun Laporan semester. d. Pengurusan Gaji 1. Mengirimkan peremajaan data pegawai untuk gaji bulan selanjtunya agar diketahui perubahan gaji sebelum di laksanakan pencetakan Daftar Gaji oleh DPDPK. 2. Membuat data file SPP Gaji dan menyusun dokumen kelengkapan sesuai dengan format yang telah ditentukan. 3. Membuat konsep SPP Gaji dan menyusun dokumen-dokumen kelengkapan SPP Gaji dengan memberikan pengantar untuk dikirimkan ke DPDPK. 4. Membuat konsep SPP Rapelan Gaji dan Menyusun dokumen kelengkapan SPP rapelan Gaji memberikan pengantar untuk dikirim ke DPDPK. 5. Membuat konsep Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Sesuai dengan SPP Gaji yang diajukan. 6. Membuat daftar potongan gaji masing-masing pegawai untuk dikirimkan ke BPD Senopati sehingga dapat diketahui gaji bersih yang tercantum di SIMPEDA masing-masing pegawai. e. Verifikator SPJ 1. Menguji SPJ Pengeluaran beserta Kelengkapannya.
11
2. Meregister SPJ Pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dalam register pengeluaran. 3. Meregister SPJ Pengeluaran yang disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam register Pengesahan SPJ Pengeluaran. 4. Meregister SPJ Pengeluaran yang ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam Penolakan SPJ Pengeluaran. 5. Membuat Pengesahan SPJ Pengeluaran. f. Verifikator SPP dan Pembuat SPM 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang & jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran & diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK). 2. Meneliti kelengkapan SPP – UP SPP – GU, SPP – TU, dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS. 3. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan persyaratan & jenis kelengkapan berkas yang diajukan SPPnya. 4. Menyiapkan SPM sesuai dengan SPP yang diajukan. 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 6. Melakukan verifikasi dan akuntansi III. Kepala Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan a. Pengumpul dan Pengolah Data 1. Mengkompilasi rencana anggaran sesuai program dan kegiatan.
12
2. Mengumpulkan, mengkompilasi
bahan perencanaan dan
evaluasi. 3. Menyusun rencana strategik instansi Rencana Kerja Tahunan. 4. Menyusun laporan pengendalian program dan kegiatan. 5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. 6. Menyusun laporan kinerja kegiatan.
B. Bidang Bangunan Gedung dan Perlengkapan Bidang Bangunan Gedung dan Perlengakapan terdiri dari: 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Bangunan a. Penatalaksanaan Pembangunan Gedung. b. Penelaah Teknis Pembangunan Gedung. 2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan a. Penatalaksana Pengadaan Perlengkapan. b. Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Perlengkapan. Tugas pokok bidang bangunan yaitu: 1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan perencanaan Bangunan Gedung dan Perlengkapan. 2. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan perenacanaan Bangunan Gedung dan Perlengkapan. 3. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang.
13
4. Menyelenggarakan perencanaan teknis dan pembangunan gedung. 5. Menyelenggarakan perencanaan teknis dan pengadaan perlengkapan. 6. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. a. Penatalaksanaan Pembangunan Gedung 1. Mengumpulkan, mengolah data-data dan informasi kebutuhan pengadaan pengingkatan pengembangan adan rehabilitasi total bangunan gedung pemerintah beserta utilitasnya (mekanikal, elektrikal,
IT,
Tata
Suara,Tata
Cahaya
dan
sebagainya
berdasarkan surat masuk maupun keluhan warga masyarakat melalui UPIK, obrolan Walikota serta Walikota menyapa. 2. Merekap hasil penelitian RKBMD dan Musrembang. 3. Melaksanakan survey dan pengukuran. 4. Penggambaran dan perhitungan RAB 5. Menyusun paket-paket pengadaan berdasarkan ketersediaan anggaran. b. Penelaah Teknis Pembangunan Gedung 1. Menganalisa, merekap, dan mengkompilasi data RKBMD dan Musrembang menjadi DKMBMD (dipindah ke seksi perencanaan teknis dan pengadaan perlengkapan). 2. Menyusun Analisa Harga Satuan bedasarkan harga standart yang berlaku.
14
3. Menyusun standart kebutuhan perencanaan bangunan gedung kantor dan fasilitas lainnya. 4. Menganalisa, merekap, dan mengkompilasi data RKBMD dan Musrenbang menjadi DKMBMD (dipindah ke seksi perencanaan teknis dan pengadaan perlengkapan). 5. Menyusun Analisa Harga Satuan bedasarkan harga standart yang berlaku. 6. Menyusun standart kebutuhan perencanaan bangunan gedung kantor dan fasilitas lainnya. 7. Menganalisa, merekap, dan mengkompilasi data RKBMD dan Musrenbang menjadi DKMBMD (dipindah ke seksi perencanaan teknis dan pengadaan perlengkapan). c. Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Perlengkapan 1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan pengadaan perlengkapan. 2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan seksi. 3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan teknis adan pengadaan perlengkapan.
15
4. Merencanakan dan menganalisa pengembangan perlengkapan sesuai dengan perkemabangan teknologi. 5. Merencanakan analisa dan pengkajian perlengkapan sesuai dengan perkembangan desain sarana kantor. 6. Melakukan
analisa
pemanfaatan
teknologi
bahan
untuk
perencanaan pengadaan perlengkapan. 7. Menyusun
bahan,
mengkoordinasikan
dan
melaksanakan
penyusunan analisa kebutuhan perlengkapan unit kerja. d. Penatalaksanaan Pengadaan Perlengkapan 1. Menyusun dokumen perencanaan perlengkapan. 2. Menyusun estimasi biaya dan pengadaan perlengkapan. 3. Melaksanakan survei yang berkaitan dengan kebutuhan data untuk penyusunan pengadaan perlengkapan. 4. Melaksanakan examinasi Rencana Kebutuhan Perlengkapan. 5. Melaksanakan pengadaan perlengkapan. 6. Melaksanakan pengawasan adan pelaporan terhadap pelaksanaan pengadaan perlengkapan. 7. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pengadaan perlengkapan.
16
C. Bidang Inventaris Barang Daerah Bidang Inventarisasi Barang Daerah terdiri dari: 1. Kepala Seksi Inventarisasi Tanah dan Bangunan a. Penatalaksana Pengamanan, Penghapusan Tanah dan Bangunan, dan Operator SIMBADA. b. Penatalaksana Inventarisasi Tanah dan Bangunan. 2. Kepala Seksi Inventarisasi Perlengkapan a. Penatalaksana Inventarisasi Perlengkapan. b. Operator SIMBADA. c. Penatalaksana Penghapusan Perlengkapan. Tugas pokok bidang inventarisasi yaitu: 1. Menyelenggarakan pegumpulan data, informasi,
permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan inventarisasi barang daerah. 2. Menyelenggarakan upaya pemeacahan masalah yang berkaitan dengan inventarisasi barang daerah. 3. Menyelenggarakan
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian
inventarisasi barang daerah, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang. 4. Menyelenggarakan inventarisasi tanah dan bangunan. 5. Menyelenggarakan inventarisasi perlengkapan.. 6. Menyelenggarakan taksiran harga barang daerah sebagai bahan neraca daerah.
17
a. Penatalaksana inventarisasi perlengkapan 1. Membuat rekap laporan barang seluruh SKPD. 2. Memonitor BMD dan mengecek ahasil di SIMBADA. 3. Menyiapkan adan mengkoordinasikan pengurus barang dalam rangka sensus barang daerah pembekalan sensus barang. 4. Validasi data dan kompilasi data sensus barang. 5. Melayani konsultasi pengurus barang dalam rangka sensus barang. b. Operator SIMBADA 1. Menghimpun data peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang dikirim oleh instansi/ unit kerja. 2. Mencocokan data peralatan dan mesin serta aset tetap. 3. Mencocokan data peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya ayang ada dengan data perubahan barang/mutasi barang (penambahan dan penghapusan), (verifikasi, rekonsiliasi). 4. Mengentry mutasi data peralatan dan meisn serta aset tetap lainnya. 5. Mengkompilasi data mesin peralatan serta aset tetap lainnya. 6. Menyajikan data mesin serta aset tetap lainnya hasil sensus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil pemutakhiran data.
18
c. Penatalaksana Penghapusan Perlengkapan 1. Melakukan
pemeriksaan
dan
penelitian
terhadap
status
kepemilikan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya di bawah pengelolaan pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan surat/dokumen dan data atas informasi pendukung lainnya. 2. Melaksanakan proses penghapusan barang bergerak milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, menghitung/
mentaksasi
harga dasar
penjualan. 3. Menyusun draft Keputusan Walikota tenatang penghapusan barang bergerak. 4. Memproses persetujuan DPRD untuk penghapusan dengan harga perolehan > SM. 5. Melaksanakan
penarikan
barang
dari
instansi
untuk
dikumpulkan di gudang DBGAD. d. Penatalaksana
Pengamanan,
Penghapusan
Tanah
dan
Bangunan, dan Operator SIMBADA 1. Melakukan
pemeriksaan
dan
penelitian
terhadap
status
kepemilikan peralatan dan mesin serta aset tetap kepemilikan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya di bawah pengelolaan
pemerintah
Kota
Yogyakarta
berdasarkan
surat/dokumen dan data atas informasi pendukung lainnya.
19
2. Melaksanakan proses penghapusan barang tidak bergerak milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyiapkan bahan, mengkoordinasikan,
menghitung
/meraksasi
harga
dasar
penjualan. 3. Melaksanakan taksasi harga barang bergerak yang akan dihapus. 4. Menyusun draft Keputusan Walikota tentang penghapusan barang bergerak. 5. Memproses persetujuan DPRD untuk
bangunan dengan
membuat surat ke DPRD, rapat-rapat koordinasi dan peninjauan lapangan. D. Bidang Pemanfaatan Bidang Inventarisasi Barang Daerah terdiri dari: 1. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Barang Daerah a. Penelaah Pemanfaatan Barang dan Gedung. b. Penatalaksana Distribusi Barang dan Peruntukan Gedung. c. Pengelola Gudang Persediaan Dinas. 2. Kepala Seksi Penilaian Ekonomis Barang Daerah a. Penilaian Ekonomis Barang Daerah. b. Menghimpun dan Pengolah DKBMD. c. Penelaah Standar Pemakaian Barang .
20
Tugas pokok bidang pemanfaatan yaitu: 1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pemanfaatan barang daerah. 2. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan pemanfaatan barang daerah. 3. Menyelenggarakan
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang. 4. Menyelenggarakan pemanfaatan barang daerah. 5. Menyelenggarakan penilaian ekonomis barang daerah. 6. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. a. Penelaah Pemanfaatan Barang dan Gedung 1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengidentifikasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan melaksnakan pemecahan
permasalahan
serta
menyajikan
data
yang
berhubungan dengan pemanfaatan barang daerah. 2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan dan anggaran Sub Bidang. 3. Melaksanakan fasilitas yang berkaitan dengan distribusi dan pemanfaatan ruang. 4. Melaksanakan sistem dn pengelolaan gudang persediaan barang
21
b. Penilaian Ekonomis Barang 1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengidentifikasi, permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penilaian ekonomis barang daerah. 2. Merencanakan. Melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi. 3. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penilaian ekonomis barang daerah. 4. Malaksanakan kajian fungsi ekonomis barang daerah untuk penghapusan. 5. Melaksanakan evaluasi barang daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. c. Penatalaksanaan Distribusi Barang dan Peruntukan Gedung 1. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan distribusi barang dan penataan gedung/ ruang. 2. Melaksanakan distribusi barang dan penataan gedung bagi unit pemakai (Pemerintah dan non Pemerintah) sesuai kebutuhan/ usulan. d. Pengelola Gudang Persediaan Dinas 1. Menerima, mencatat dan membukukan barang yang masuk di gudang. 2. Mencatat dan membukukan barang yang keluar dari gudang.
22
3. Melakukan pemantauan terhadap semua obyek barang daerah terkait dengan pemanfaatan. e. Menghimpun dan Pengolah DKBMD 1. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun kebutuhan
Milik
Daerah
(DKBMD)
sesuai
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Milik Daerah Kota Yogyakarta. 2. Mengumpulkan, menganalisis usulan kebutuhan barang dari SKPD/Unit Kerja untuk tahun berikutnya. 3. Membahas prioritas usulan kebutuhan barang dari SKPD. 4. Membahas Hasil Prioritas menjadi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Hasil Konsultasi. 5. Menyusun RKBMD
berdasarkan hasil konsultasi dan
kesepakan bersama. f. Penelaah Standar Pemakaian Barang 1. Mengindentifikasi barang daerah yang layak dipakai dan tidak layak pakai. 2. Membuat standar kebutuhan gedung fdan perlengkapan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Membuat standar pemakaian barang daerah. 4. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
23
2.5 Struktur dan Badan Organisasi Struktur organisasi Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala Dinas, b. Sekretariat, terdiri dari: 1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. 2). Sub. Bagian Keuangan. 3). Sub. Bagian Administrasi Data dan Pelaporan. c. Bidang Bangunan Gedung dan Perlengkapan, terdiri dari: 1). Seksi Perencanaan Teknis dan Pembangunan Gedung. 2). Seksi Perencanaan Teknis dan Pengadaan Perlengkapan. d. Bidang Inventarisasi Barang Daerah, terdiri dari: 1). Seksi Inventarisasi Tanah dan Bangunan. 2). Seksi Inventarisasi Perlengkapan. e. Bidang Pemanfaatan dan Penilaian Ekonomis Barang Dearah, terdiri dari: 1). Seksi Pemanfaatan Barang Daerah. 2). Seksi Penilaian Ekonomis Barang Daerah.
24
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
25
BAB III PELAKSANAAN MAGANG
4.1 Waktu Kegiatan Magang Kegiatan magang dilaksanakan selama 320 jam atau 2 bulan kerja, yaitu pada tanggal 11 Januari sampai 11 Maret 2016 dengan lama kerja 5 hari per minggu. Dalam kegiatan magang tersebut dilaksanakan dengan total waktu 320 jam dengan 8 jam kerja dari hari senin-kamis dan 7 jam kerja di hari jumat. 4.2 Lokasi Kegiatan Magang Magang atau kerja praktek dilaksanakan di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dengan alamat di Jalan Kenari No 56 di komplek Balaikota Yogyakarta. Gambar 3. 1 Peta Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
U
Sumber: www.google.co.id
26
4.3 Bentuk Kegiatan Magang Magang dilaksanakan di dua bidang yaitu Bidang Inventarisasi Aset dan Bidang Bangunan Gedung. 4.3.1
Bidang Inventarisasi Bidang pekerjaan dan uraian tugas : 1. Membantu persiapan rapat rekonsiliasi barang inventarisasi SDN wilayah Barat. 2. Notulensi rapat telaah pegawai dari dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi tentang penghapusan BMD yang telah diserahkan ke Inspektorat. 3. Mencatat hasil monitoring rekapitulasi barang inventarisasi semester 1 pada SKPD kecamatan di kota Yogyakarta. 4. Membantu persiapan rapat koordinasi persiapan lelang kendaraan yang akan dihapus tahun 2015. 5. Membuat bahan jumpa pers penghapusan kendaraan tahun 2015. 6. Membantu persiapan lelang di gudang roda dua dan roda empat. 7. Membantu proses pelaksanaan lelang di Gedung PIH (Pasar Ikan Higenis) sebagai notulen bagi pemenang lelang. 8. Mengakumulasi data tanda terima pemenang lelang kendaran bermotor tahun 2015. 9. Membantu proses pengambilan barang lelang bagi yang menang dan pengembalian uang bagi yang kalah saat lelang.
27
4.3.2
Bidang Bangunan Gedung dan Perlengkapan Bidang pekerjaan dan uraian tugas: 1. Mengikuti rapat mengenai progres kinerja proyek di akhir periode oleh karyawan di DBGAD. 2. Merekap file tentang job description pegawai DBGAD khususnya di bidang bangunan gedung dan perlengkapan dengan merubah dari format lama ke format baru. 3. Melakukan pengecekan lapangan mengenai progres pengerjaan rehabilitasi pembangunan di pasar Karangwaru. 4. Melakukan pengelompokan hasil produk DED di tahun 2015 meliputi SPK, RAB, Laporan pendahuluan, Lapoaran Antara, Laporan Akhir, gambar bangunan A3. 5. Mengarsipkan dokumen laporan DED semua kegiatan di tahun 2015 ke pola penyimpanan baru. 6. Melakukan pengeditan Kerangka Acuan Kerja (KAK) SMP wilayah timur kota Yogyakarta. 7. Mengecek kelengkapan dokumen hasil pekerjaan di tahun 2015 setelah diperiksa oleh BPK. 8. Membuat dan merevsi KAK Manajemen Konstruksi (MK) dan review pengawasan kegiatan pembangunan Blok H Rumah Sakit Jogja tahap III. 9. Membuat RAB pelaksanaan review dan pengawasan serta MK kegiatan pengembangan rumah sakit Jogja untuk pekerjaan
28
review dan pengawasan berkala pembangunan gedung Blok H rumah sakit Jogja. 10. Membuat
surat
permohonan
kepada
direktur
politeknik
Universitas Negeri Semarang. 11. Membuat dan merevisi tatakala pekerjaan pembangunan gedung Blok H rumah sakit Jogaja tahap III. 12. Membuat dan merevisi tatakala rehabilitasi pembangunan gedung untuk SMP wilayah timur kota Yogyakarta. 13. Membuat Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sementara untuk pemabangunan gedung blok H rumah sakit Jogja. 14. Membuat notulensi rapat untuk pekerjaan pembangunan gedung blok H rumah sakit Jogja.
29
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Deskriptif Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam masalah ini, dibahas mengenai salah satu tahapan dari pengelolaan BMD yaitu tentang tahap penghapusan. Tahapan tersebut difokuskan pada objek kendaraan operasional dilingkungan Dinas Kota Yogyakarta selama tahun 2015. Kendaraan operasional yang diusulkan tersebut dinilai bahwa secara fisik dan umur ekonomis sudah tidak sesuai atau layak untuk dioperasikan. Maka dari itu, untuk efisiensi anggaran pihak Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah melakukan tahapan penghapusan kendaraan operasional dalam bentuk penjualan lelang guna menambah pendapatan kas daerah Kota Yogyakarta.
4.2 Pembahasan 4.2.1 Dasar penghapusan Pada prinsipnya semua barang milik daerah khususnya barang bergerak berupa kendaraan operasional berdasarkan pertimbangan atau alasanalasan sebagai berikut:
30
1. Pertimbangan Teknis antara lain : a. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki. b. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. c. Telah melampaui batas waktu kegunaannya. d. Karena penggunaan menagalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya. e. Selisih kurang dalam timbangan/ ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan. 2. Pertimbangan ekonomis, antara lain : a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle. b. Secara ekonomis lebih menyuntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
4.2.2 Objek penghapusan Kendaraan operasional kota Yogyakarta yang dihapuskan berjumlah 54 unit kendaraan yang terdiri dari: Tabel 4. 1 Objek Pengahapusan Kendaraan Operasional Dinas Kota Yogyakarta No Jenis Kendaraan 1 Kendaraan Roda 2 2 Kendaran Roda 3 3 Kendaraan Roda 4 4 Kendaraam Roda 6 5 Alat Berat (Track Loader) Sumber: Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
31
Jumlah (Unit) 37 9 6 1 1
4.2.3
Tugas dan Susunan Personalia Panitia penghapusan
4.2.3.1 Tugas Panitia Penghapusan 1. Meneliti barang-barang yang rusak dan sudah tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas, baik dari segi administrasi status kepemilikan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, maupun kepentingan lain yang dipandang perlu. 2. Menilai dan menaksir harga-harga yang dihapus dari Daftar Inventaris Barang khususnya barang yang masih mempunyai nilai guna maupun nilai ekonomis. 3. Melakukan proses penghapusan barang, dan menindaklanjuti, baik dengan cara pelelangan, penjualan, pemusnahan maupun dihibahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ayang berlaku. 4. Membuat Berita Acara pelaksanaan tugas tersebut angka 1, 2, dan 3 diatas serta melaporkannya kepada Walikota Yogyakarta.
32
4.2.3.2 Susunan Personalia Panitia Penghapusan Tabel 4. 2 Panitia Penghapusan Kendaraan Operasional Dinas Kota Yogyakarta No
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Haryadi Suyuti Dra. RR. Titik S Dra. MK Pontjosiwi Ir. Hari Setyowacono Wasesa, SH Basuki Hari Saksono Drs. Kadri Renggono Wirawan Hario Sri Widowati Drs. Andhy Sasongko Sarmin Ir. Dyah Windyanarti Joko Budi Prasetyo Sumedi Suharno
Jabatan dalam Tim Pembina 1 Penasehat Ketua Sekretaris Anggota
Jabatan dalam Instansi
Walikota Yogyakarta Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Setda Ka. DBGAD Kota Yk Ka. Dalbang Ka. Bag Hukum Setda Ka. DPDPK Ka. Dinas Perhub Sekretaris DBGAD Ka. Bid Inventarisasi Ka. Bid Pemanfaatan KaSie Inventarisasi Perlengkapan KaSie Inventarisasi Tanah dan Bangunan Staf Dinas BAGASDA Staf Dinas BAGASDA Ka.Su.Bag Perundang-undangan pada 16 Syahrudin Alwi E Bagian Hukum Setda Kota Yk Sumber: Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
4.2.4
Dasar Hukum Penghapusan kendaraan operasional pemerintah kota Yogyakarta yang diakukan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dan landasan untuk efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) salah satunya yaitu tentang penghapusan.
33
4.2.5
Mekanisme Penghapusan Proses penghapusan barang milik daerah dilakukan berdasarkan dasar hukum yang dipakai, antara lain : 1. Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. 2. Tugas Panitia Penghapusan meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan,
administrasi,
penggunaan,
pembiayaan,
pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. 3. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. 4. Selanjutnya Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil peneltian Panitia Penghapusan. 5. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan / dihibahkan atau dimusnahkan. 6. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/
34
pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. 7. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti, dalam kasus ini tentang kendaraan operasional dinas kota Yogyakarta seperti kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, dan alat berat yang ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
4.2.6
Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang mempunyai nilai ekonomis yang pelaksanaanya dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti: penjualan, pelelangan, disumbangkan atau dihibahkan, dan guna susun. Dalam proses penghapusan mengenai kendaraan operasional dinas kota Yoogyakarta dilakukan melalui pelelangan. Pelelangan dilakuakn melalui KPKNL kota Yogyakarta melalui panitia pelelangan terbatas atau penjualan barang yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan hasil pelelangan tersebut sepenuhnya disetor ke Kas Daerah. Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dijual/dilelang adalah kendaraan dinas operasional yang umur penggunaannya ditetapkan Kepala Daerah dan pelaksanaannya penjualan melalui pelelangan umum (Kantor Lelang Negara). Pelelangan kendaraan dinas operasional dapat
35
dilakukan, setelah terlebih dahulu diproses penghapusannya dari daftar inventaris. 4.2.7
Hasil Pelelangan Kegiatan Pengahapusan kendaraan operasional dilakukan dengan cara penjualan melalui Lelang. Pelaksanaan lelang kendaraan bermotor milik/kekayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 telah dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 24 November 2015 bertempat di Gedung PIH (Pasar Ikan Higienis) Jl. Tegalturi No.2 Giwangan Yogyakarta. Dilaksanakan secara lisan dan terbuka untuk umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang diikuti oleh 121 peserta lelang/penawar. Kendaraan yang dijual/ dilelang berjumlah 50 unit kendaraan, terdiri dari 37 unit roda dua, 9 unit roda tiga, 6 unit roda empat, 1 unit roda enam, dan 1 unit alat berat dengan total harga limit Rp. 179.797.000,-. Setelah melalui proses lelang 50 unit kendaraan tersebut terjual 48 unit dan 2 unit TAP (Tidak Ada Penawar) dengan hasil lelang Rp. 333.438.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terjadi kenaikan sebesar 86,52% dari harga limit. Selanjutnya semua hasil lelang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah.
36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan Penghapusan
merupakan bagian dari pengelolaan
Barang Milik
Daerah (BMD) di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Mekanisme yang dilakukan untuk melakukan penghapusan BMD berdasarkan Permendagri No 17 tahun 2007. Penghapusan untuk kendaraan operasional Dinas Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara lelang yang sebelumnya dilakukan penilaian terlebih dahulu. Penilaian kendaraan dilakukan dengan bantuan Dinas Perhubungan untuk menilai uji kondisi secara fisik dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk menilai harga kendaraan berdasarkan harga limit. Hasil dari kegiatan penghapusan kendaraan operasional Dinas Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan cara penjualan berupa kegiatan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sepenuhnya masuk di kas daerah Kota Yogyakarta sebesar 333.438.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Kegiatan penghapusan dengan cara lelang yang telah dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah kota Yogyakarta berdasarkan analisi ditemukan permasalahan yaitu tentang tata cara pengambilan kendaraan. Kendaraan dapat diambil ketika peserta lelang yang telah dinyatakan sebagai pemenang saat lelang dan dapat mengambil barang
37
tersebut dengan melunasinya terlebih dahulu. Namun, dalam proses pengambilan kendaraan tidak dilakukan pengamanan yang baik sehingga dikhawatirkan para pemenang mengambil kendaraan yang bukan miliknya
1.2 Saran 1. Kegiatan penghapusan kendaraan operasional dinas Kota Yogyakarta yang telah dilakukan pada tahun 2015 menggunakan
dasar hukum
Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, dalam kurun waktu ini sudah terbit beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan BMD khususnya penghapusan. Dasar hukum tersebut seperti PMK No 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan BMD dengan dasar hukum yang lebih update. 2. Dalam proses penghapusan diperlukan perubahan status terhadap Barang Milik Daerah (BMD) di Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Sehingga hal tersebut diharapkan dapat dilakukan pengecekan data secara berkala. Selain itu, Mengenai tata cara pengambilan kendaraan bagi pemenang kegiatan lelang. Dalam proses pengambilan kendaraan tidak dilakukan pengamanan yang baik. Maka dari itu, diharapakan untuk kegiatan lelang di tahun berikutnya dapat
38
dilakukan pengawasan atau pendampingan yang lebih ketat agar tidak terjadi tindak kecurangan.
39
DAFTAR PUSTAKA Berita Acara penetapan harga limit kendaraan yang dijual atau dilelang secara umum sebagai dasar harga penjualan kendaraan milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Keputusan Kepala Dinas Bangunan Gedung Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor 188/ 2048 / 2015 Tentang Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Skpd) Dinas Bangunan Gedung Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Bangunan Gedung Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Permendagri No 17 tahun 2007 Tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). SK Walikota Yogyakarta No 63 tahun 2015 Tentang Pembentukan panitia penghapusan barang bergerak milik/kekayaan pemerintah kota Yogyakarta tahun 2015. Subiantoro, Heri. 2015. Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (Bmn) Berupa Kendaraan Tahun 2012 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.06/2014 Di Pusdiklat Migas Cepu Jawa Tengah. Yogyakarta : UGM
40
LAMPIRAN
41
LAMPIRAN 1. 1 Kendaraan Bermotor yang Dihapus Tahun 2015
42
LAMPIRAN 1. 2 Berita Acara Penetapan Harga Limit Kendaraan yang Dijual/Dilelang Secara Umum sebagai Dasar Harga Penjualan Kendaraan Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
43
LAMPIRAN 1. 3 Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No 63 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Bergerak Milik/Kekayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015
44
LAMPIRAN 1. 4 Surat Permohonan Lelang Kendaraan Bermotor Kepada (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) KPKNL
45
LAMPIRAN 1. 5 Surat Penetapan Jadwal Lelang Oleh (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) KPKNL
46
LAMPIRAN 1. 6 Bahan Jumpa Pers Lelang Kendaraan
47
LAMPIRAN 1. 7 Surat Hasil Laporan Pelaksanaan Lelang Kendaraan Kepada Walikota Yogyakarta
48
