ANALISIS PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
SKRIPSI
Oleh: ERLIZA RIFANI RIZKI NASUTION NPM: 11 833 0187
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Dan dalam hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah 1 pihak melakukan wanprestasi. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa Bumi , air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka sudah sewajarnya jika pemilik atau yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan (yang merupakan bagian dari bumi) menyerahkan sebagian nilai ekonomis kepada pemerintah. Penyerahan sebagian nilai ekonomis dari perolehan tanah
dan bangunan diwujudkan dengan membayar pajak yang dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) tetap memperhatikan asas keadilan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan berpenghasilan melalui nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. Sejak tanggal 01 Januari 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) kewenangan Pemungutannya dialihkan oleh Pemerintah ke Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mardiasmo (2013 : 12–13) dalam bukunya mengatakan bahwasannya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang Oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdapat kesalahan jumlah yang harus dibayar, hal tersebut mengakibatkan Wajib Pajak terkena Sanksi Administrasi . Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas yang dapat merugikan Wajib Pajak (WP) dan Pemerintah maka dari itu penulis Mengambil penelitian dengan Judul : “Analisis Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan “.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut.: “Bagaimana Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)?”
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB).
D. Manfaat Penelitian a. Agar
Mahasiswa dapat mengetahui proses pelaksanaan penerimaan
Negara di Kota Medan yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) melalui Dinas Pendapatan Kota Medan. b. Meningkatkan dan memperluas wawasan agar lebih mengetahui tentang Bea Perolehan Hak Dan Tanah Atau Bangunan (BPHTB) khususnya bagi Mahasiswa/I di bidang konsentrasi Perpajakan. c. Menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa ingin tahu bahwa pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) demi kesejahteraan bersama.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Dasar Hukum Dan Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB). Menurut Udang-undang Nomor 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimlikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan . Hak atas Tanah adalah hak atas tanah termasuk pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan peraturan Perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang sebelumnya telah terjadi perubahan pertama pada Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi Wajib kepada daerah yang terutang oleh Objek Pajak (OP) atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah diwilayahnya . Hal yang paling terlihat pada perubahan Undang-Undang ini adanya 2 ( dua ) jenis pajak pusat yang dialihkan ke pemerintah daerah yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB). Sebelumnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kelola oleh pemerintah pusat melalui kantor pelayanan pajak sebelum diserahkan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang di sebut juga dengan nama “Undangundang perubahan atas Undang-undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”. Undang-undang Ini berlaku pada tanggal 1 januari 2001. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka Undangundang nomor 21 tahun 1997 masih berlaku sampai dengan 1(satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah . sehingga mulai 1 januari 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bukan merupakan pajak pusat melainkan menjadi pajak daerah . proses pengalihan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah: 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 2) Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) karena waris dan hibah . 3) Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) karena pemberian hak pengelolaan . 4) Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB).
B. Jenis-Jenis Hak atas Tanah Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang pada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 53 UUPA, antara lain : 1. Hak milik 2. Hak guna usaha 3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai 5. Hak sewa 6. Hak membuka tanah 7. Hak memungut hasil tanah 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53.
C. Objek dan Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1. Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolahan hak atas tanah dan bangunan meliputi: 1) Pemindahan hak karean : a. Jual-beli b. Tukar-menukar c. Hibah d. Hibah wasiat e. Waris f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hbukum lainnya g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan h. Penunjukan pembelli dalam lelang
i.
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
j.
Penggabungan usaha
k. Peleburan usaha l.
Pemekaran usaha
m. Hadiah 2) Pemberian hak baru karena: a. Kelanjutan pelepasan hak b. Diluar pelepasan hak
2. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah Objek Pajak yang diperoleh : a. Perwakilan Diplomatik,Konsulat dengan asas timbal balik. b. Negara untuk penyelenggara Pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. c. Badan / perwakilan Organisasi Internasional yang di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau persturan hukum lain tanpa perubahan nama. e. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
f. Orang pribadi atau badan untuk kepentingan ibadah.
3. Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang menjadi subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah Dan Bangunan . Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) tersebut yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Subjek pajak Bea Perolahn Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yaitu: a. jual beli yaitu pembeli b. Tukar menukar yaitu kedua belah pihak c. hibah yaitu penerima hibah d. hibah wasiat yaitu penerima hibah wasiat e. waris yaitu penerima waris f.
pemasukan kedalam perseroan atau badan hukum lainnya yitu orang pribadi atau badan penerima peralihan hak
g. penunjukan pembeli dalam leleang yaitu pemenang h. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap yaitu pihak yang memperoleh hak sesuai keputusan hakim i.
penggabungan usaha yaitu badan usaha eksis
j.
peleburan usaha yaitu badan usaha baru
k. pemekaran usaha yaitu badan usaha baru
l.
hadiah yaitu penerimaan usaha
m. perolehan hak baru sebagai kelanjutan dan pelepasan hak yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak baru n. perolehan hak baru selain pelepasan hak yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tanah negara.
D. Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Dan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). 1. Dasar Pengenaan Pajak Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan sebesar : 1) Harga transaksi ,dalam jual beli 2) Nilai pasar objek pajak dalam hal: a. Tukar-menukar b. Hibah c. Hibah wasiat d. Waris e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
i.
Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak
j.
Penggabungan usaha
k. Peleburan usaha l.
Pemekaran usaha
m. Hadiah 3) Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal: penunjukan pembeli dalam lelang 4) Nilai jual objek pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dalam point 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB Contoh: Tuan Amri Nst membeli tanah dan bangunan dengan NPOP (harga transaksi) Rp 100.000.000,00. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan Rp 120.000.000,00 maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp 120.000.000,00 dan bukan Rp 100.000.000,00.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah suatu jumlah tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang tidak dikenakan besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dengan ketentuan: a. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling banyak sebesar Rp.300.000.000,00 dalam hal perolehan karena
waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dengan pemberi hibah wasiat,termasuk suami isri. b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak secara regional ditetapkan paling banyak Rp 60.000.000,00 yang sewaktu-waktu besarnya dapat diubah oleh peraturan daerah.
3. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan yang telah ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 5%. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Cara menghitung BPHTB:
BPHTB = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak x Tarif = ( NPOP-NPOPTKP) x 5%
Contoh (Regional):
Tuan Amri Nst membeli tanah dan bangunan
dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 80.000.000,00. Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut Rp 60.000.000,00 Perhitungannya: Nilai Perolehan Objek Pajak
Rp 80.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
Rp 20.000.000,00
BPHTB yang terutang
= Rp 20.000.000,00 x 5% = Rp 1.000.000,00
E. Hak –hak Wajib Pajak Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 1. Keberatan a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: 1) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB). 3) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT). 4) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB). 5) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil ( SKBN). 6) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan
perpajakan
daerah
yang
berlaku. b. Dalam mengajukan keberatan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kurang bayar tambahan, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Nihil oleh wajib pajak , kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. d. Keberatan
yang tidak
memenuhi persyaratan
sebagaimana
dimaksud diatas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan . e. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penangihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. f. Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima,harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. g. Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan bukti tambahan atau penjelasan tertulis. h. Keputusan mengabulkan
Kepala
Daerah
seluruhnya,
atas
atau
keberatan
sebagainya,
menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
dapat menolak,
berupa atau
i.
Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
2. Banding a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Kepala Daerah. b. Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri, salinan dari surat keputusan tersebut. c. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. d. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau
seluruhnya,
kelebihan
pembayaran
pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan atau keputusan Banding.
3. Pengurangan Atas
permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang
terutang dapat diberikan karena: a. Kondisi tertentu wajib pajak, yang berhubungan dengan objek pajak. Contoh : 1) wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan. 2) wajib pajak Orang Pribadi menerima Hibah dari Orang Pribadi yang mempunyai hubungan keluarga. b. Kondisi wajib pajak yang hubungannya dengan sebab-sebab tertentu. Contoh : 1) wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah meliputi pembelian dari hasil ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak. 2) wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 3) wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehinga Wajib Pajak harus melakukan rekonstrukturalisasi usaha dan atau utang usaha sesuai kebijakan pemerintah.
c. Tanah dan atau Bangunan digunakan semata-mata untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.
F. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan (BPHTB) Wajib pajak dapat mengajukan usul permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP), antara lain berupa: a. Pajak yang dibayar lebih besar daripada seharusnya terutang, b. Pajak yang dterutang yang dibayarkan oleh wajib pajak sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah atau bangunan tersebut batal. Berdasarkan kondisi di atas maka pengembalian kelebihan pembayaran dapat diberikan karena: a. Pengajuan permohonan pengurangan yang dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya, b. Pengajuan keberatan atau banding yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, maka jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln maksimal 24 bulan, c. Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang atau sudah terlanjur bayar tetapi proses perolehan haknya dibatalkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan dilakukan proses pemeriksaan (Pasal
22) jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln maksimal 24 bulan apabila pengembalian telah lewat 2 bulan, d. Perubahan peraturan perundang-udangan. Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan oleh WP ke DirJen Pajak. Kemudian DirJen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan. Terhadap pengembalian pajak tersebut WP dapat melakukan restitusi atau kompensasi.
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis descriptive analysis atau analisis deskriptif, dalam pengertian penulis bermaksud menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengenaan BPHTB.
2. Lokasi Penelitian Peneliti akan melakukan penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang berlokasi di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.
3. Waktu Penelitian Waktu penelitian ini direcanakan akan dilakukan pada bulan November 2014 sampai Februari 2015. Adapun uraian rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut di bawah ini:
Tabel III.1 Jadwal Penelitian
B. Jenis dan Sumber Data 1. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka.
2. Sumber Data Penulis melakukan pengumpulan data mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan melalui : 1. Data primer, yaitu data yang di ambil langsung atau diperoleh dari pihak-pihak yang memahami dan menguasai dari objek kajian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari referensi ilmiah dan dokumentasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
C. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data: 1. Wawancara, yaitu kegiatan mengumpulkan,mencari data dan informasi dengan mengajukan-mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan objek kajian secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihakpihak yang memahami objek kajian, khususnya kepada Dinas Pendapatan Kota Medan. 2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan dan data yang lainnya yang diperlukan melalui Dinas Pendapatan Kota Medan dan instansi yang terkait.
D. Metode Analisa Data Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode: metode deskriptif,
yaitu
metode
yang
dilakukan
dengan
terlebih
dahulu
mengumpulkan data yang ada kemudian di klasifikasikan, di analisis, selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Sejarah Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang Penerimaan dan Pendapatan Daerah. Pada bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang berdomisili di Kota Medan bulum begitu banyak. Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan melalui Peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian Pendapatan. Pada bagian Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak / Wajib Retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan sunggal, dan Lainnya. Sehubungan dengan Intruksi Mentri Dalam Negeri KUPD Nomor 7/12/41-10 tentang penyeragaman stuktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah di seluruh Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1987 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan
Daerah yang baru. Didalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dibentuklah seksi-seksi Administrasi Daerah, juga dibentuk bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk Dinas Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Ada pun struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Gambar IV.1 Strukutur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan
DINAS Sekretariat
Sub Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pendapatan dan Penetapan
Bidang Penagihan
Bidang Bagi Hasil Pendapatan
Seksi Pendataan dan Pendaftaran
Seksi Pembukuan dan Verikasi
Seksi Bagi Hasil Pajak
Seksi Pemerikasaan
Seksi Penagihan dan Perhitungan
Seksi Penetapan
Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
Seksi Pertimbangan dan Restitusi
Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
UPT
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Penyusunan Program
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
Seksi Pengembangan Pajak
Seksi Pengembangan Retribusi
Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain
Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program 3) Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; b. Seksi Pemeriksaan; c. Seksi Penetapan; d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 4) Bagian Penagihan, terdiri dari : a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi; b. Seksi Penagihan dan Perhitungan; c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi; 5) Bagian Hasil Pendapatan, terdiri dari : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil; d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan 6) Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Pajak; b. Seksi Pengembangan Retribusi;
c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) 8) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan 1) Dinas Dinas merupakan Unsur Pelaksanaan Pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asa ekonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pendapatan Menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai
Tugas
Pokok
melaksanakan
sebagiantugas
dinas
lingkup
kesekretariatan meliputi pengelolaan admininstrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
secretariat
menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana,program,dan kegiatan kesekretariatan b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas c. Pelaksanaan kesekretariatan
dan
penyelenggaraan
Dinas
yang
pelayanan
meliputu
administrasi
administarsi
umum,
kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas. d. Pengelolaan
dan
pemberdayaan
sumber
daya
manusia,
pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas f. Penyiapan bahan pembinaan,pengawasan dan pengendalian g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peleporan kesekretariatan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesekretariatan terdiri dari : a. Sub bagian umum, menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusun rencana,program, dan kegiatan Sub Bagian Umum 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
3) Pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan tata naskah
dinas,
penataan
kearsipan,
perlengkapan,
dan
penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian 5) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian 6) Penyiapan bahan pembinaan, penmgawasan dan pengendalian 7) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya b. Sub Bagian Keuangan, Menyelenggarakan Fungsi: 1) Penyusunan rencana, program,dan kegiatan Sub Bagian Keuangan 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi keuangan kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan verifikasi 4) Penyiapan bahan atau pelaksanaan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan 5) Penyusunan laporan keuangan Dinas 6) Penyiapan bahan pembinaan ,pengawasan,dan pengendalian
7) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi.
Dan
pelaporan
pelaksnaan tugas 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya c. Sub Bagian Penyusunan Program, Menyelenggarakan Fungsi: 1) Penyusunan rencana,program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program 2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas 4) Penyiapan banan pembinaan pengawasan, dan pengendalian 5) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya 3) Bidang Pendataan Dan Penetapan Bidang Pendataan dan penetapan mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengelolaan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok seksi Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi: a. Penyususan rencana, program, dan kegiatan bidang,pendataan dan penetapan
b. Penyusunan petunjuk teknis
lingkup pendataan,pendaftaran,
pemeriksaan penetapan, dan pengelolaan data dan informasi c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak. Wajib retribusi dan pendataan daerah lainnya d. Pelaksanaan
pengelolaan
dan
informasi
baik
dari
Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dan informasi dan instansi yang terkait. e. Pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya f. Perencanaan dan peñatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari: a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi pendataan dan pendaftaran 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pendaftaran
3) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) 4) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui formulir pendaftaran 5) Penyimpanan, pendistribusian, pemberian nomor pokok wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah serta penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan 6) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Seksi Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pemeriksaan 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan 3) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa/ tim pemeriksa 4) Penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak 5) Penyiapan
bahan
pelaksanaan tugas
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya c. Seksi Penetapan, menyelenggarakn fungsi 1) Penyiapan rencana, program,dan kegiatan seksi penetapan 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penetapan 3) Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak daerah/ pkoko retribusi daerah 4) Penyiapan penertiban, pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah /retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan 5) Pelaksanaan
perhitungan
jumlah
angsuran
pembayaran/
penyetoran atas permohonan wajib pajak 6) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan rencana,program, dan kegiatan Seksi Data dan Informasi 2) Penyusunan bahan petujuk teknis lingkup pendataan dan informasi 3) Pengumpulan dan pengolahan data objek pajak daerah / retribusi daerah
4) Penuangan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data 5) Pengiriman kartu data kepada seksi penetapan 6) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
4) Bidang Penagihan Bidang penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas
lingkup
pembukuan,
verifikasi,
penagihan,
perhitungan,
pertimbangan dan restitusi. Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
bidang
penagihan
menyelenggarakan fungsi : a. Penyususnan rencana, program dan kegiatan bidang penagihan b. Penyususan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi. c. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya d. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
e. Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatanan daerah lainnya f. Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang penagihan terdiri dari: a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi yang menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana,program dan kegiatan seksi pembukuan dan verifikasi 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan verifikasi 3) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya 4) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga.
5) Penyiapan
bahan
dan
data
laporan
tentang
realisasi
penerimaaan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya 6) Penyiapan bahan dan data laporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berhrga secara berkala 7) Penyiapan
dan
memonitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 8) Pelakunya tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Seksi Penagihan dan Perhitungan menyelenggarakan fungsi 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penagihan dan perhitungan 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan dan perhitungan 3) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya 4) Penyiapan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan 5) Penyiapan
bahan
pelaksanaan tugas
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
6) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan restitusi 2) Penerimaan permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari wajib pajak 3) Penelitian kelebihan pembayaran pajak derah / retribusi derah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan 4) Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan 5) Penerimaan surat keberatan wajib pajak/ restribusi 6) Penelitian keberatan wajib pajak /wajib retribusi 7) Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / wajib retribusi 8) Penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan 9) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
5) Bidang Bagi Hasil Pendapatan Bidang bagi hasil dan pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bagi Hasil dan pendapatan mempunyai tugas pokokmdan melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perungdang-undangan dan pengkajian pendapatan. Dalam
melaksnakan
tugas
pokok
Bidang
Bagi
Hasil
Pendapatan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendaptan yang syah d. Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah e. Pelaksnaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang dana perimbang dan lain-lain pendapatan yang syah
f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil pendapatan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari: a. Seksi Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan rencana,program dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak 2) penyususnan bahan petunjuk dan kegiatan teknis Seksi Bagi Hasil Pajak 3) penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitrahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) / Daftar Himpunan Pajak (DHKP) , Pajak Bumi dan Bangunan 4) pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 5) pelaksanaan dan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya, membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, penerimaan kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimnya kepada kantor pelayanan pajak PBB 6) penyiapa
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelpaoran
pelaksanaan tugas 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program dan kegiTn Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil bukan pajak 3) Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK,dan lain-lain pendapatan yang syah 4) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil, menyelnggarakan fungsi : 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penatausahaan Bagi Hasil 2) Penyusunan Bahan petunjuk teknis lingkup penatausahaan bagi hasil 3) Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan pajak Bumi dan Bangunan 4) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah 5) Penyiapan
bahan
pelaksnaan tugas
monitoring
evaluasi,
dan
pelaporan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan, menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi peraturan perundang-undangan 2) Penyususnan
bahan
petunjuk
teknis
lingkup
peraturan
perundang-undangan dan pengkajian pendapatan 3) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas penerimaan pendapatan dana primbangan dan lain-lain pendapatan yang syah 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang dana dan perimbangan 5) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya 6) Bidang Pengembangan Dan Pendapatan Daerah Bidang pengembangan dan pendapatan daerahdipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup Pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan
rencana,
program,
dan
kegiatan
Bidang
Pengembangan Pendapatan Daerah b. Penyusunana bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak,retribusi dan pendapatan lain-lain c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya d. Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Pendapatan daerah terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana,program,dan kegiatan seksi pengembangan 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak 3) Penyiapana bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah dibidang pajak daerah 4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah
5) Penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Seksi pengembangan Retribusi, menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pengembangan Retribusi 2) Penyususna bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi 3) Penyiapan bahan dan
data penyusunan rencana potensi
pendapatan daerah dibidang retribusi daerah 4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah 5) Penyiapan
bahan
monitoring,evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya c. Seksi Pengembangan Pendapatan lain-lain, menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan
rencana,
program,
dan
kegiatan
Seksi
Pengembangan Pendapatan Lain-lain 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pendapatan lain
3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pendapatan lain-lain 4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pendapatan lain-lain Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan dan organisasi Pendapatan
Kota
Medan
atau
manual
Pendapatan
Daerah
(MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaan ini merupakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1867/PUOD, tanggal 2 mei 1988, Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342.20/1991, tanggal 11 maret 1991, yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Walikota Medan 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA Nomor 16 tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.
4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Medan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”. Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadapa sumber dan pengelolaan pendapatan daerah 2) Meningkatkan sarana dan presarana dinas 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah
4) Meningkatkan penegakan hukum.
5. Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2015 Tabel IV.1 Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan NO 1
Bagian/Subdis/Bendahara/Swakelola Jumlah Sekretariat 71 orang Dinas 1 orang Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program 36 orang Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 20 orang Penyimpan Barang Berharga, Penyimpan Barang & 14 orang Pengurus Barang 2 Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 26 orang 3 Bidang Penagihan 49 orang 4 Bidang Pendataan dan Penetapan (DATAP) 77 orang 5 Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP) 85 orang 6 Unit Pelaksana Teknis (UTS) 336 orang 7 Security 18 orang 662 orang Jumlah PNS / Pegawai Honor Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan (2015) Tabel IV.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan berdasarkan golongan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Golongan IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a
Jumlah Keseluruhan Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan (2015)
Jumlah 1 orang 5 orang 35 orang 37 orang 62 orang 70 orang 8 orang 17 orang 6 orang 51 orang 292 orang
Keterangan: Pegawai Negeri Sipil
: 292 orang
Pegawai Honor
: 59 orang
Yang dikaryakan
: 1 orang
Pegawai Outsourcing
: 310 orang
JUMLAH
: 662 Orang
B. Pembahasan 1. Pokok-pokok Aturan Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pokok-pokok aturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah aturan-aturan dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang perlu dipahami dan dimengerti oleh Wajib Pajak dalam hal pelaksaanaan pembayaran pajak, Khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam hal Pelaksanaaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menggunakan Sistem “Self Assesment” yang artinya Wajib Pajak dapat Menghitung, Membayar, dan Melaporkan Jumlah pajak yang terutang secara Langsung. Pokok-pokok aturan ini mengenai hal-hal seperti: 1) Peraturan Daerah Kota Medan no.11 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di pungut pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan tarif 5% dari NJOP/ harga pasar / harga lelang. 3) Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi pemindahan hak karena: a. Jual-beli b. Tukar menukar c. Hibah d. Hibah wasiat e. Waris f. Pemisahaan dalam perseroan atau badan hukum lain g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan h. Penunjukan pembeli dalam lelang i.
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
j.
Penggabungan usaha
k. Peleburan usaha l.
Pemekaran usaha
m. Hadiah n. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau diluar pelepasan hak 4) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak .
5) Bila nilai perolehan objek pajak lebih rendah dari NJOP PBB maka yang dipakai sebagai perhitungan BPHTB adalah NJOP PBB, begitu juga bila NJOP PBB lebih rendah maka dari nilai perolehan objek pajak maka yang dipakai adalah nilai perolehan objek pajak . 6) Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan . 7) Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
2. Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Prosedur Pengenaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Suatu tata cara pelaksanaan atas aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan dalam perhitungan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang, beserta saat dan tata cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang. Dalam hal perhiyungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemerintah telah menetapkan Tarif yaitu sebesar 5% (Lima persen) pada setiap pengenaannya, termasuk juga wilayah kerja Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan. Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang berdasarkan Nilai Objek Pajak PBB Wajib Pajak teesebut yang dikurangi dari Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) lalu dikalikan tarif 5% (Lima persen ), Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat juga dikalikan 50% (Lima Puluh Persen) jika Nilai Jual Objek Pajak didapat melaui Waris / Hibah Wasiat Yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberia Wasiat / Hibah termasuk Suami / Istri Syarat pengurusan pembayaran Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bagunan adalah: 1) Surat permohonan 2) Foto copy KTP 3) Foto copy surat tanah 4) Foto copy SPPT PBB tahun berjalan 5) Foto copy pembayaran PBB (tidak ada tunggakan) 6) Mengisi balanko SSPD BPHTB 7) Surat kuasa wajib pajak yang dikuasai Syarat
pengurusan
Restitusi/Kompensasi
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): 1) Surat permohonan 2) Foto copy KTP 3) Pembayaran asli BPHTB 4) Nomor rekening yang bersangkutan 5) Surat kuasa WP bagi yang dikuasai
pembayaran
Bea
a. Prosedur Pembayaran BPHTB Dari Wajib Pajak Melalui Notaris/PPAT
Gambar IV.2 Bagan Prosedur Pembayaran BPHTB Melalui Notaris/PPAT 1
KLIEN
BPN
PPAT
2
Diterima, diperiksa syaratsyarat antara lain : KTP, Sertifikat Tanah, Akta Nikah dan Kartu Keluarga Surat Permohonan dan Sertifikat Tanah Dikirim ke BPN
3
-
-
7
Diproses secara hukum jual beli tersebut dan ditambah SSB dan SSP
5
PPAT membayar BPHTB ke Bank atau Kantor Pos dan Giro
6
Setelah menerima bukti, PPAT membuat akta jual dan beli menandatanganinya serta dibuatkan sertifikat
4
Surat permohonan dan sertifikat tanah diterima kemudian dicek dan dicocokkan dengan data di BPN Dibuatkan surat permberitahuan ke PPAT
Prosedur pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah: 1) Klien (penjual dan pembeli) dating kehadapan PPAT dalam rangka member kepastian hukum atas pemegang hak atgas tanah. 2) Petugas PPAT menerima persyaratan yang dibutuhkan yaitu: kartu tanda penduduk kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sertifikat tanah yang akan dijual belikan, akta nikah penjual bagi yang berstatus menikah, bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir dan kartu keluarga penjual.kemudian petugas PPAT memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut. Apabila persyaratan belum
lengkap
maka
petugas
PPAT
menyarankan
untuk
melengkapi dulu kepada klien. Dari hasil kelengkapan persyaratan tersebut petugas PPAT membuat bukti penerimaan persyaratan dan diserahkan kepada klien, sedangkan petugas PPAT mengirimkan salah satu persyaratan yaitu sertifikat tanah bersama dengan surat permohonan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diperiksa apakah sertifikat tersebut sesuai dengan data yang ada di BPN. 3) Petugas
BPN
menerima
sertifikat
dan
surat
permohonan
pengecekan kemudian surat permohonan diarsip, selanjutnya petugas BPN mencocokkan sertifikat dengan data yang ada di BPN. Sertifikat sesuai atau tidak sesuai dengan data yang ada di
BPN.
Petugas BPN
membuat
Surat
Pemberitahuan
yang
diserahkan kepetugas PPAT. 4) Petugas PPAT menerima surat pemberitahuan dan sertifikat dari petugas BPN. Selanjutnya oleh petugas PPAT surat pemberitahuan dan sertifikat tersebut diarsip dan jika data yang ada di BPN dengan yang ada di sertifikat tidak sesuai maka petugas PPAT membuat surat pemberitahuan ke klien bahwa data di sertifikat tidak sesuai dengan data yang ada di BPN selanjutnya PPAT menolak permohonan klien untuk member kepastian hukum jual beli tanaha tersebut, tetapi jika data yang ada di sertifikat sesuai maka petugas PPAT menerima permohonan klien dan kemudian memproses secara hukum jual-beli tersebut, yaitu petugas PPAT menambah dokumen baru guna melengkapi syarat pembuatan akta jual-beli yaitu perhitungan dan pembayaran Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) bagi pihak pembeli dan Surat Setoran Pajak (SSP) pajak final bagi pihak penjual. 5) SSB dan SSP dikirim ke klien untuk ditandatangani dan selanjutnya SSB dikirim ke PPAT dan ditandatangani PPAT kemudian pegawai PPAT membayar BPHTB ke Bank atau Kantor Pos dan Giro. 6) Petugas PPAT menerima bukti pembayaran BPHTB dari Bank atau Kantor Pos dan Giro.
7) Selanjutnya setelah bukti pembayaran BPHTB diterima, petugas PPAT mengirim bukti tersebut ke klien untuk arsip dan petugas PPAT membuat Akta Jual Beli dan kemudian dihadapan PPAT ditandatangani kedua belah pihak dan PPAT itu sendiri. 8) Akta Jual Beli rangkap 4 (empat), satu dikirim ke Tata Usaha, dua arsip dan satu dikirim ke BPN untuk diteruskan pembuatan Akta Peralihan Hak. 9) Klien membayar biaya yang ditentukan ke bagian Tata Usaha , kemudia Tata Usaha membuat bukti pembayaran dan kemudian sertifikat dan bukti pembayaran yang diserahkan ke klien. 10) Klien menerima bukti pembayran dan sertifikat untuk arsip sementara.
b. Pengisisan SSB (Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan) SSB digunakan untuk pembiayaan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSB selain berfungsi sebagai alat pembayaran atau penyetoran BPHTB dan pelaporan data perolehan hak atas tanah dan bangunan juga berfungsi sebagai alat Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPOPPBB). SSB terdiri dari 5 rangkap yaitu:
1) Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak. 2) Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Bank Operasional BPHTB. 3) Lembar ke-3 : untuk KPPBB disampaikan oleh Wajib Pajak. 4) Lembar ke-4 : untuk Tempat Pembayaran BPHTB. 5) Lembar ke-5 : untuk PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / PejabatLelang / Pejabat Pertanahan.
c. Cara menghitung BPHTB dan contoh Kasus Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah nilai perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk kota medan adalah maksimal Rp. 60.000.000,00. Sedangkan untuk waris Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp. 300.000.000,00. Contoh kasus 1 (untuk Regional) : Tuan Reza membeli sebidang tanah di Jalan Durian No 46, Medan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 100.000.000,00 maka BPHTB yang terhutang adalah: Nilai Perolehan Objek Pajak
Rp 100.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (Rp 60.000.000,00) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
Rp 40.000.000,00
BPHTB yang terhutang adalah: 5% x 40.000.000,00 = Rp 2.000.000,00
Contoh kasus 2 (untuk waris dan hibah) : Tuan Reza meninggal dunia pada tanggal 12 februari 2010 dengan meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu B, C dan D. Sebelum meninggal tuan Reza memiliki tanah dan bangunan yang telah bersertifikat seluas 500 m2 dengan NJOP sebesar Rp 500.000.000,00. Untuk menjawab kasus ini ada dua cara dalam perhitungan besarnya pajak BPHTB yang harus dibayar yaitu: Warisan sebagai pemilik bersama. Rumus: BPHTB = (NPOPKP x tarif pajak) x 50% =( (NPOP-NPOPTKP) x 5%) x 50% =( Rp. 500.000.000,00 – Rp 100.000.000,00) x 5% x 50% =(Rp 400.000.000,00 x5%) x50% = Rp 20.000.000,00 x 50% = Rp 10.000.000,00 Jadi BPHTB yang harus dibayar oleh anak dari Tuan Reza yaitu B, C, dan D adalah sebesar Rp 10.000.000,00
d. Prosedur Penagihan BPHTB Berikut adalah gambar bagan prosedur penagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Gambar IV.3 Prosedur Penagihan BPHTB
KPPPBB
Penanggung Pajak : - Penagihan dengan Surat Teguran setelah jatuh tempo - Surat Paksa jika lebih dari 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan
Penanggung Pajak : akan meninggalkan Indonesia.
KPPPBB juga dapat mengeluarkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila :
Penanggung Pajak : menghentikan, mengecilkan, memindahtangankan kegiatan perusahaan atau barang yang dimiliki Penanggung Pajak : akan membebaskan badan usahanya dan badan usaha dibubarkan oleh negara
Penanggung Pajak : penyitaan oleh pihak ketiga atau pailit
Khusus untuk BPHTB, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan akan melaksakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam: 1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB) STB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administarsi berupa bunga atau denda . STB diterbitkan apabila: a) Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar b) Dari hasil pemeriksaan Surat Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. c) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Jumlah pajak yang terutrang yang tidak atau kurang dibayar dalam STB sebagaimana diumaksud dalam point
a dan b
ditamabah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan unbtuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan point c tidak ditambah sanksi karena tidak ada sanksi atas sanksi. STB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan Surat Paksa.
2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) SKBKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
pajak
yang
terutang,jumlah
kekurang
\an
pokok
pajak,besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masi harus dibayar. SKBKB diterbitkan berrdasarkan dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar. SKBKB dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebuylan (maksimal 24 bulan) dihitung mulai saat terutangnya pajak smpai dengan diterbitkannya SKBKB dani ini disebut dengan Sanksi SKBKB. 3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) SKBKBT adalah surat
ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKBKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB. SKBKBT dapat diterbitkan oleh Direktrur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, setelah lewat jatuh tempo tidak atau kurang bayar Tindakan penagihan pajak, baik yang berkaitan dengan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan yang berkaitan dengan penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan oleh juru sita pajak.
e. Jadwal Pelaksanaan Penagihan Tindakan pelaksanaan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau kuasa yang ditunjuk dengan mengacu pada ketentuan jadwal waktu penagihan sebagaimana diatur dalam kuasa dalam Keputusan Menteri Keuangan: 1. Tindakan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Paksa segera diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak lewat 21 hari sejak diterbitkan Surat Terguran. Penagihan dengan menerbitkan penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila: 1. Penanggung pajak akan meninggalakan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu 2. Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai. 3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penaggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu. 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara 5. Terjadinya Penyitaan atas barang-barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Apabila kepada Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Seketika dan sekaligus, penerbitan Surat Paksa dapat dilakukan tanpa harus menunggu tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan. 1. Surat perintah melaksanakan penyitaan segera diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penganggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberiyahukan kepadanya.
2. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan
Pajak
Bumin
dan
Bangunan
atau
kuasanya
melaksanakan pengumuman lelang. 3. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal yang ditetapkan masih harus mengumumkan lelang, utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau kuasanya segera melakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang.
f. Pembagian hasil BPHTB Penerimaan Negara dari hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna dibagikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan daerah, bagian Pemerintah Pusat sebagaimana di maksudkemudian dibagiakan lagi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata. Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana disebut diatas dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota dengan dengan imbangan 20%
untuk pemerintah propinsi yang bersangkutan dan 805 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Perhitungan Bagian Daerah perinciannya sebagi berikut: a. Bagian propinsi yang bersangkutan sebesar 16% atau 20% dari 80% b. Bagian Kabupaten / Kota yang bersangkutan sebesar 64% atau 80% dari 80%.
3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Pada dasarnya ada 3 (tiga) jenis nilai (harga) yang menjadi Nilai Perolehan Objek Pajak yaitu: 1) Nilai Pasar 2) Harga Transaksi 3) Harga Transaksi Risalah Lelang Bila nilai pasar atau harga transaksi yang menjadi Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan (PBB),dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.
Tabel IV.3 Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) Transaksi Perolehan
DPP 1) Jual beli Harga transaksi 2) Tukar menukar Harga transaksi 3) Hibah Nilai pasar 4) Hibah wasiat Nilai pasar 5) Waris Nilai pasar 6) Pemasukan ke perseroan atau badan hukum Nilai pasar 7) Pemisahan hak berakibat peralihan hak Nilai pasar 8) Peralihan hak pelaksanaan putusan hakim Nilai pasar 9) Pemberian hak baru dari pelepasan hak Nilai pasar 10) Penggabungan hak baru selain pelepasan Nilai pasar hak 11) Penggabungan, peleburan, pemekaran Nilai pasar 12) Hadiah Nilai pasar 13) Lelang Harga Risalah Lelang Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan (2015)
4. Ruang Lingkup dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan 1) Ruang Lingkup Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan Meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan sunggal, dan Lainnya. 2) Objek Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) di Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan pada bulan Januari sampai dengan April 2011.
5. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan UpayaUpaya Yang dilakukan oleh Dinas pendapatan Kota Medan untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu : a. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dan Notaris tentang Pendaerahan Bea
Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) bahwa sudah
menjadi Pajak daerah; b. Adanya temuan data-data yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait dengan pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB); c. Wajib Pajak terlambat meneriam Surat Setoran Pajak Terutang (SSPT). Upaya-Upaya Yang dilakukan oleh Dinas pendapatan Kota Medan untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu: a. Dalam hal Pemeriksaan diupayakan untuk mengecek sebaik mungkin sehingga kekurangan-kekurangan bayar akan terdeteksi oleh Petugas Dinas Pendapatan; b. Mengecek langsung kelapangan kesesuaian data yang telah diperoleh.
c. Memberikan
kepercayaan
Wajib
Pajak
Dalam
hal
Menghitung,Membayar dan Melaporkan Pajak Terutang yang sesuai pemungutan dengan Sistem “Self Asissment”.
6. Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Medan dalam Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Medan dalam Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014
Tabel IV.4 Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2012 – 2014 No Tahun Target Realisasi Pencapaian 1 2012 Rp 280.974.000.000 Rp 259.144.429.583 92,22% 2 2013 Rp 335.974.000.000 Rp 187.786.428.637 55,89% 3 2014 Rp 330.000.000.000 Rp 228.392.967.245 69,21% Sumber data : Bidang Bagi Hasil Pajak Dinas Pendapatan Kota Medan
Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan yang meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan lainnya dari tahun ke tehun berbeda-beda, yang diperoleh dari tahun 2012 adalah sebesar Rp 259.144.429.583 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) angka
tersebut hampir mendekati target di tahun 2012 yang sebesar Rp 280.974.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga pencapaian di tahun 2012 mencapai 92,22 %. Sedangkan di Tahun 2013 penerimaan BPHTB menurun menjadi Rp 187.786.428.637 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari target yang direncanakan sebesar Rp 335.974.000.000 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupia) yang hanya mencapai persenan 55,89%. Dan di Tahun 2014 dengan target Rp 330.000.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah) Realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp 228.392.967.245 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan mencapai persenan sebesar 69,21%, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai saat ini masih mengalami peningkatan dan penurunan dari Tahun ke Tahunnya. Kenaikan dan Penurunan yang terjadi ditentukan dari jumlah
transanksi Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan tata cara perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang berdasarkan pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan seperti Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam hal Perolehan hak harena Waris dan atau Hibah Wasiat yang masih dalam Hubungan Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi Wasiat dan atau Hibah Wasiat termasuk Suami dan atau Istri. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya di Wilayah Dinas Pendapatan Kota Medan disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak dan Notaris tentang Pendaerahan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) bahwa sudah menjadi Pajak daerah; adanya temuan datadata yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait dengan pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB); Wajib Pajak terlambat menerima Surat Setoran Pajak Terutang (SSPT).
B. Saran Dalam pelaksanaan penelitian atau riset di Dinas pendapatan Kota Medan mengenai Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan Pemerintah dan PeraturanPeraturan yang berlaku, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan yaitu : 1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah menjadi pajak daerah. 2. Meningkatkan kinerja para Pegawai di Dinas Pendapatan Kota Medan tersebut agar pelaksanaan penerimaan pajak dan data-data pajak dapat terarah sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Memberikan pelayanan yang lebih ekstra kepada para pembayar pajak yang lebih besar guna mempermudah dalam penyampaian, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Penulis juga memikirkan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas pendapatan Kota Medan untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:
1. Dalam hal Pemeriksaan diupayakan untuk mengecek sebaik mungkin sehingga kekurangan-kekurangan bayar akan terdeteksi oleh Petugas Dinas Pendapatan; 2. Mengecek langsung kelapangan kesesuaian data yang telah diperoleh. 3. Memberikan kepercayaan Wajib Pajak Dalam hal Menghitung,Membayar dan Melaporkan Pajak Terutang yang sesuai pemungutan dengan Sistem “Self Asissment”.
DAFTAR PUSTAKA
Hartoyo, Harry, Untung Supardi, 2010. Membedah Pengelolaan Administrasi PBB & BPHTB: Pengalaman di Pemerintah Pusat, Reperensi Untuk Implementasi Pajak Daerah, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta. Mardiasmo, 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi Publisher, Jakarta. Muljono, Djoko, 2010. Panduan Brevet Pajak: PPN, PPNBM, BEA MATERAI, PBB, BPHTB, Penerbit Andi Publisher, Jakarta. Purwono, Herry, 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, Erlangga, Jakarta. Resmi, Siti, 2013. Perpajakan; Teori dan Kasus 1 Edisi 8, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Rusjdi, Muhammad, 2008. PBB, BPHTB & Bea Materai, Penerbit Indeks, Jakarta. Yuda, Aryanto, Tejo Birowo, Primandita, Fitriandi, 2006. Kompilasi UndangUndang Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Zain, Mohammad, 2006. Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Perpajakan, Edisi Terbaru, Penerbit Fokusmedia, Jakarta. Zaidar SH,M.HUM, 2014. Hukum Agraria Indonesia, Pustaka Bangsa, Medan. Download http://duitkrincingan.wordpress.com/2013/04/23/bea-perolehan-hakatas-tanah-dan-bangunan-bphtb/. Download http://duitkrincingan.wordpress.com/2013/04/23/bea-perolehan-hakatas-tanah-dan-bangunan-bphtb/. Download http://leeinhae93.blogspot.com/2012/08/menilai-efektivitas-dengandialihkannya.html. Download https://ml.scribd.com/doc/58704749/MEKANISMEPEMBAYARAN-BPHTB. Download https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah
