LAPKIN DISPENDA TAHUN 2015

LAPKIN DISPENDA TAHUN 2015

i

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Papua

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat) serta sebagai sarana evaluasi ke dalam atas pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2015. Rencana Kinerja 2016 merupakan program yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018. Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2015 yang diarahkan untuk memenuhi target program dalam rencana kinerja tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.Pencapain Kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. ii


Akhir kata melalui laporan ini diharapkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dapat lebih ditingkatkan untuk masa mendatang, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun penyempurnaan perencanaan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Jayapura, 28 April 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA,

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE. MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641014 198603 1 016

iii


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………..........

i

KATA PENGANTAR……………………………………....…….......

ii

DAFTAR ISI………………………………………………….…......... iii I

PENDAHULUAN……………………………………………….........

1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………..........

7

A. Rencana Strategis……………………….................................

7

BAB

B. Perjanjian Penetapan Kinerja……………………………….... 12 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………….. 15 A. Pengukuran Kinerja…………………………………………..... 16

BAB IV

B. Analisis Capaian Kinerja……………………………………..

21

C. Realisasi Anggaran ………………… …..…………………...

26

PENUTUP………………………………………………………….... 31 DAFTAR LAMPIRAN

iv

BAB I PENDAHULUAN

1


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Fungsi aparatur dalam setiap organisasi pemerintah dalam mengemban tugas pemerintah dan pembangunan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menigkatkan kinerja organisasi, oleh karena itu peran aparatur harus terus ditingkatkan agar pegawai negeri sipil dan sumber daya yang menentukan benar-benar mampu meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi Negara yang professional. Peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada publik maka pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong semangat kerja aparatur. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu unit organisasi sesuai Undang – Undang 17 Tahun 2014 lebih mendekat kepada

system

SAKIP

setelah

melalui

Perencanaan

dalam

membandingkan kajian antara perencanaan realisasi dan sasaran dengan menggunakan Indikator input, output come dalam mencapai target indikator pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.

2


1.2

Kedudukan Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Papua Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Papua

merupakan

unsur

pelaksana

Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua mempunyai tugas pokok : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; 3. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; 4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; 5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3


B. SUSUNAN ORGANISASI Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Papua

memiliki

struktur

organisasi

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 yaitu a.

Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;

b.

Sekretariat yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c.

Bidang Pajak terdiri dari : 1. Seksi Pendataan dan Penetapan; 2. Seksi Penagihan Pajak; dan 3. Seksi Sengketa Pajak

d.

Bidang Retribusi terdiri dari : 1. Seksi Pendataan dan Penetapan; 2. Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi; dan 3. Seksi Penerimaan Perangkat Daerah

e.

Bidang Pengendalian : 1. Seksi Pembinaan; 2. Seksi Pengendalian; dan 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 4


f.

Bidang Pengembangan terdiri atas : 1. Seksi Perundang – undangan 2. Seksi Data dan Statistik 3. Seksi Pengembangan dan 4. Seksi Teknologi dan Informasi

g.

Bidang Pendapatan Lain-lain terdiri atas : 1. Seksi Dana Perimbangan; 2. Seksi Penerimaan BUMD; dan 3. Seksi Lain-lain Pendapatan

h.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;

i.

Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua mempunyai 17 (tujuh belas) UPPD/SAMSAT se Papua dan 7 Paymenpoint. Adapun jumlah pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua adalah sebanyak : 227 orang dengan perincian sebagai berikut : a.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

: 80 Orang

b.

UPPD/Samsat Jayapura

: 22 Orang

c.

Uppd/Samsat Sentani

: 16 Orang

d.

Uppd/Samsat Keerom

: 10 Orang

e.

Uppd/Samsat Biak

: 14 Orang

f.

Uppd/Samsat Serui

: 6 Orang

g.

Uppd/Samsat Waropen

: 6 Orang

h.

Uppd/Samsat Supiori

: 6 Orang

i.

Uppd/Samsat Sarmi

: 7 Orang 5


j.

Uppd/Samsat Nabire

: 7 Orang

k.

Uppd/Samsat Paniai

: 3 Orang

l.

Uppd/Samsat Wamena

: 8 Orang

m.

Uppd/Samsat Puncak Jaya

: 5 Orang

n.

Uppd/Samsat Timika

: 10 Orang

o.

Uppd/Samsat Yahukimo

: 5 orang

p.

Uppd/Samsat Merauke

: 12 Orang

q.

Uppd/Samsat Mappi

: 4 Orang

r.

Uppd/Samsat Bovendigoel

: 6 Orang

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dapat dilihat di halaman lampiran

6


B A B II PERJANJIAN KINERJA

7


B A B II PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Pelaksanaan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik diperlukan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur dalam penilaian dan pertanggung jawaban kinerja Unit Kerja/Instansi. Rencana Strategis dimaksudkan sebagai suatu proses pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua adalah rencana lima tahun, yang menggambarkan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Rencana Strategis tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan pertanggung jawaban Gubernur selaku Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua : 1. Pernyataan Visi.  Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

“ TERDEPAN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG PROFE8SIONAL MENUJU PAPUA

BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA “


Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tersebut harus menjadi komitmen bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perancangan rencana

strategis

secara

keseluruhan,

pengenaan

sumber

daya,

pengembangan indicator kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan diintegerasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi. 2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Untuk dapat mewujudkan visi dimaksud, ditetapkan misi yang akan dilaksanakan meliputi : 1)

Mewujudkan

koordinasi

internal

dan

eksternal

serta

pelayanan

administrasi secara prima dan responsive; 2)

Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional dan berintegritas tinggi;

3)

Mewujudkan

pelayanan

publik

yang

prima

(excellent

service),

terpercaya, transfaran dan akuntabel; 4)

Mewujudkan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya daerah untuk optimalisasi pendapatan daerah.

3. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua : Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :

9


Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut : Misi

Tujuan 

1. Mewujudkan

Sasaran kualitas 

Meningkatkan

Peningkatan

koordinasi internal

pelayanan

dan eksternal serta

perkantoran

pelayanan

Meningkatkan koordinasi

administrasi

yang

dan hubungan kerja antar

perkantoran

dan

Instansi dan Unit kerja

pelayanan administrasi prima



responsif

administrasi

Pemerintah

kualitas

maupun

swasta (eksternal) 

2. Mewujudkan aparatur

yang

potensial, integritas dan

tinggi

Kapasitas





Peningkatan

dan Kemampuan dalam

kualitas sumber

penyelenggaraan

daya

berbagai

professional

serta membangun

Meningkatkan

Fungsi

aparatur

untuk

Pendapatan Daerah

percepatan

Meningkatnya

pelayanan

system

Kompetensi

kelembagaan yang

Integritas Pegawai

kepada

dan

masyarakat.

berbasis kompetensi 

3. Mewujudkan



Mewujudkan

pelayanan

Publik

penyelenggaraan

yang

prima

pelayanan

(excellent service)

memuaskan

terpercaya,

masyarakat 10

Peningkatan kontribusi

yang kepada

sebagai satu

PAD salah

sumber

pembiayaan


transparan

dan



akuntabel

Meningkatnya kepatuhan

pembangunan

dan ketaatan masyarakat

daerah

dalam membayar pajak dan retribusi daerah 

4. Mewujudkan pengembangan,

pemanfaatan

pembinaan

informasi

dan



Meningkatnya teknologi dalam

pemberdayaan

peningkatan

sumber

daya

pendapatan daerah

daerah

untuk



kinerja jaringan

optimalisasi

(networking)

untuk

pendapatan

mendorong

daerah

kesadaran dan kepuasan

tingkat dalam

melaksanakan pembayaran pajak daerah 

Teridentifikasinya sumber-sumber potensi

baru

pendapatan

daerah 

Meningkatnya administrasi,

System monitoring

dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

11

potensi sumbersumber pendapatan daerah

Membangun

masyarakat

Peningkatan


 Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. B. Perjanjian/Penetapan Kinerja Perjanjian/Penetapan kinerja merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun yang akan menjadi arah perjalanan Dinas Pendapatan

Daerah berdasarkan kriteria dan

kewenangan yang dimiliki. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap instansi pemerintah untuk :  Meningkatkan

integritas,

akuntabilitas,

transparansi

dan

kinerja

aparatur;  Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;  Melakukan monitoring, evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;  Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua merupakan penegasan dari hasil yang diperjanjikan akan dicapai oleh dinas dalam melaksanakan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran. Rencana Kinerja tahun 2016 ditetapkan sebagai implementasi dari 12


Perencanaan Strategis dan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan. Adapun arah kebijakan dan Program Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dijabarkan sebagai berikut : Arah Kebijakan 1 :

Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait

Pajak

Daerah

untuk

meningkatkan

partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak, rencana program meliputi  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartaur  Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. Arah Kebijakan 2 :

Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui

pendataan

tempat

berkelanjutan,

pelayanan

kepada

kedekatan masyarakat,

kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam membayar pajak, rencana program meliputi :  Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah;  Program Pengembangan Data dan Informasi. Arah kebijakan 3 :

Meningkatkan petugas

pengetahuan

pelayanan

pajak

aparatur

sebagai

daerah,

rencana

program :  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13


Arah kebijakan 4 :

Meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

khususnya masyarakat sebagai Wajib Pajak, rencana program :  Program Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Program Pengembangan dan Data Informasi  Program internal

penigkatan dan

sistem

pengawasan

pengendalianpelaksanaan

kebijakan KDH LAPKIN ini menyajikan sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Tingkat pencapaian sasaran strategis dan program tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) dalam lampiran I, II dan III.

14


B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

15


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

Kinerja

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Papua

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (performance gap ) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang

akan

dilaksanakan.

Evaluasi

akuntabilitas kinerja

meliputi uraian

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja atas setiap kinerja Instansi dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan relisasi dari setiap indikator kinerja

yang

ditetapkan.

Capaian

kinerja

dapat

diukur berdasarkan

Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. Dalam rangka menunjang

pelaksanaan

pembangunan

Provinsi

Papua

yang

berkesinambungan dibutuhkan pendapatan daerah yang terus meningkat. Perubahan

kedua

Undang-undang 16

Nomor

23

Tahun

2014

tentang


Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) -

Pajak Daerah

-

Retribusi Daerah

-

Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2. Dana Perimbangan -

Bagi Hasil Pajak

-

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

-

Dana Alokasi Khusus

-

Dana Alokasi Umum

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -

Pendapatan Hibah

-

Dana Penyesuaian

-

Dana Otonomi Khusus

-

Dana Tambahan Infrastruktur

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan aturan pelaksanaanya Perda No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Perda tersebut ada lima jenis penerimaan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua yaitu : 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok Dari kelima jenis pajak tersebut yang dipungut langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendapatan Daerah adalah : 17




Pajak Kendaraan Bermotor



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



Pajak Air Permukaan, sedangkan Pajak Bahan Bakar dipungut oleh penyedia bahan bakar dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) dan Pajak Rokok dipungut oleh Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan RI.

Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. IKU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengacu pada RPJMD Tahun 2013-2018. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua, maka pada tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua telah menetapkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp882.299.190.455,00

Rp1.041.091.458.295,87 atau Terhadap capaian tersebut

dengan

capaian

realisasi

sebesar

118,00% (laporan realisasi terlampir). bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Papua telah optimal/berhasil melaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan pendapatan daerah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya komitmen pimpinan dengan seluruh staf serta mitra kerja pada Kantor Bersama Samsat.

18


Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator sebagaimana ditunjukan dalam table berikut :

Indikator Sasaran

Target (Rp)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 

Pajak Daerah



Retribusi Daerah



Hasil

Realisasi (Rp)

882.299.190.455,00

1.034.401.620.355,76

%

118,00

659.441.989.000,00

633.391.996.090,00

96,05

59.670.40.000,00

49.059.968.698,24

82,22

15.898.758.172,00

15.932.454.293,00

100,21

147.288.183.283,00

342.707.039.214,63

232,68

Dana Perimbangan

3.457.230.338.000,00

3.256.235.609.860,00

94,19

Lain-Lain Pendapatan Daerah

7.648.066.280.000,00

7.636.623.431.000,00

99,85

Kekayaan

Pengelolaan Daerah

Yang

Dipisahkan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Yang Sah

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada jenis penerimaan pajak tertentu, namun juga mengalami

penurunan

pertumbuhan

dijenis

pajak

lainnya.

Secara

keseluruhan penerimaan pajak daerah ditahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 11,89% dimana penerimaan pajak daerah ditahun 2014 tercatat sebesar Rp566.062.614.674. Apabila dirinci berdasarkan jenis pajak Daerah, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor sebagai satu-satunya jenis Pajak

Daerah yang mengalami

pertumbuhan 19

negatif dengan mencatat


pertumbuhan

sebesar -8,51% dimana penerimaan di tahun 2014 tercatat

sebesar Rp165.785.254.684,00. Pajak Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan sebesar 9,67% dimana di tahun 2014 tercatat sebesar Rp155.908.149.639,00. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan sebesar 11,31% dimana di tahun 2014 tercatat sebesar Rp144.321.731.196,00. Pajak Air Permukaan mengalami pertumbuhan sebesar 5,24% dimana di tahun 2014 tercatat sebesar Rp2.199.222.516,00. Sedangkan Pajak Rokok mengalami pertumbuhan sebesar 51,02% dimana di tahun 2014 tercatat sebesar Rp97.848.256.639,00. Penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan adalah akibat dari perlambatan ekonomi yang terjadi di tahun 2015. Melambatnya pertumbuhan ekonomi secara umum di tahun 2015 telah menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunya tingkat konsumsi. Kondisi ini berdampak pada lesunya penjualan Kendaraan Bermotor yang menyebabkan peneriman Pajak Daerah khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mencapai target dan hanya mencapai 77,75% atau mengalami pertumbuhan sebesar -8.51%. Selain itu di tengah kondisi melambatnya ekonomi pemerintah daerah menetapkan target yang cukup tinggi. Sehingga walaupun penerimaan Pajak Daerah di tahun 2015 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2014 tetapi secara keseluruhan capaian target hanya mencapai 96.05%.

20


Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014 dan 2015 ditunjukan dalam table sebagai berikut :

Jenis Pajak

Realisasi 2014

%

PKB

155.908.149.639,00

100,07

170.983.705.271,00

95,90

9,67

BBN-KB

165.785.254.684,00

94,73

151.680.086.700,00

77,75

(8,51)

PBB-KB

144.321.731.196,00

104,64

160.642.187.631,00

105,89

11,31

2.199.222.516,00

125,20

2.314.934.370,00

115,75

5,24

Pajak Rokok

97.848..256.639,00

79,98

147.771.082.118,00

111,66

51,02

Total

566.062.614.674,00

95,49

633.391.996.090,00

96,05

11,89

PAP

Realisasi 2015

%

G

Dari table diatas dapat dilihat bahwa secara umum penerimaan PAD tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan realisasi PAD Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena SDM yang professional, sistem pelayanan pajak yang prima, sosialisasi tentang pajak daerah kepada masyarakat dan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya membayar pajak. B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

B.1

Capaian Kinerja Pendapatan

1.

Pajak Daerah : Dari

5

(lima)

jenis

pajak

Rp633.441.989.000,00

yang

dengan 21

ditargetkan realisasi

sebesar sebesar


Rp633.391.996.090,00. Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  Pajak

Kendaraan

Bermotor

(PKB)

ditargetkan

sebesar

Rp178.299.996.000,00 realisasi Rp170.982.705.271,00 atau 95,90%.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ditargetkan sebesar

Rp195.099.995.000,00

realisasi

sebesar

Rp151.680.086.700,00  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) ditargetkan sebesar

Rp151.699.998,00

realisasi

sebesar

ditergetkan

sebesar

Rp160.642.187.631,00 atau 105,89%  Pajak

Air

Permukaan

(PAP)

Rp2.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.314.934.370,00 atau 115,75 %  Pajak

Rokok

ditargetkan

sebesar

Rp132.342.000.000,00

realisasi sebesar Rp147.771.082.118,00 atau 111,66% 2.

Retribusi Daerah : Dari 4 (empat) jenis pungutan Retribusi dapat diuraikan sebagai berikut :  Retribusi

Jasa

Umum

ditargetkan

sebesar

Rp371.388.000,00

reaslisasi sebesar Rp423.257.250,00 atau 113,97%  Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp3.640.052.000,00 realisasi sebesar Rp3.680.515.315,00 atau 101,11%

22


 Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp140.000.000,00 realisasi sebesar Rp115.581.000,00 atau 80,77%  Retribusi

Pelayanan

Kesehatan

ditargetkan

sebesar

Rp55.519.000.000,00 realisasi sebesar Rp44.840.615.133,24 atau 80,77% 3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, atas pungutan bagian

laba

daerah/BUMD

atas

penyertaan

yang

modal

ditargetkan

pada

sebesar

perusahaan

milik

Rp15.898.578.172,00

realisasi sebesar Rp15.932.454.293,00 atau 100,21% 4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Adapun jenis penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :  Hasil Penjualan Asset daerah yang tidak dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp234.200.000,00  Jasa Giro ditergetkan sebesar Rp7.319.344.464,00 realisasi sebesar Rp13.829.703.747,74 atau 188,95%  Pendapatan

Bunga

ditargetkan

sebesar

Rp75.000.000.000,00

realisasi sebesar Rp233.438.760.187,89 atau 311,25%.  Tuntutan Ganti rugi ditargetkan

sebesar Rp13.857.980.319,00

realisasi sebesar Rp22.009.513.271,00 atau 158,82%.  Pendapatan Denda Pajak ditargetkan sebesar Rp13.155.182.900,0 realisasi sebesar Rp17.912.557.835,00 atau 136,16

23


 Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan ditargetkan sebesar Rp1.506.910.000,00 realisasi sebesar Rp1.578.061.071,00 atau 105,32%  Sumbangan

Pihak

Ketiga

(SP3)

ditargetkan

sebesar

Rp6.488.362.600,00 realisasi sebesar Rp4.890.037.486,00 atau 75,37%  Tailing management system PT. Freeport Indonesia ditargetkan sebesar

Rp28.800.000.000,00

realisasi

sebesar

Rp41.088.000.000,00 atau 142,67% 5. Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil) Terdiri dari 2 (dua) jenis Penerimaan yaitu :  Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari : -

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ditergetkan sebesar Rp128.710.911.000,00

realisasi

sebesar

Rp101.272.901.313,00 atau 78,68% -

Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan 29 dan PPH Pasal 21 ditargetkan sebesar Rp159.368.874.000,00 realisasi sebesar Rp95.621.323.200,00 atau 60,00%

 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang terdiri dari : -

Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan ditergetkan sebesar

Rp168.000.000,00

Rp2.740.230.000,00 atau 631,09%

24

realisasi

sebesar


-

Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan ditargetkan sebesar 11.208.134.000,00 realisasi sebesar Rp6.848.234.740,00 atau 61,10%

-

Bagi hasil dari iuran tetap (Land-rent) ditargetkan sebesar Rp29.994.456.000,00 realisasi sebesar Rp21.334.898.745,00 atau 71,13%

-

Bagi hasil dari iuiran eksplorasi dan iuran eksploitasi (Royalty)

ditargetkan

sebesar

Rp389.543.747.000,00

realisasi sebesar Rp290.181.794.862,00 atau 74,49%. 6. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dapat kami jelaskan bahwa dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar

Rp1.041.091.458.295,87

tersebut

didominasi

dari

penerimaan pajak daerah yaitu : Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok, terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tantangan yang dihadapai adalah masih sangat besarnya jumlah tunggakan kendaraan yang belum dapat diklasifikasikan mana data yang potensi dan mana data tunggakan yang sesungguhnya tidak lagi menjadi potensi kendaraan. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua telah melakukan beberapa upaya , antar lain : 1. Melakukan koordinasi bidang pendapatan khususnya pajak daerah bersama pemangku kepentingan seperti Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Daerah Papua, PT.Jasa Raharja (Persero), PT. Pertamina, dan instansi terkait lainya;

25


2. Pendataan obyek dan subyek pajak kedaraan bermotor terutama alat berat/besar; 3. Penagihan langsung pajak melalui kegiatan sweeping bersama kepolisian, penagihan door to door dan hunting; 4. Membuat Sistim Informasi SAMAST Online yang diimplementasikan pada Kantor UPPD/SAMSAT se Papua; 5. Melakukan Sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat. B.2

Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2015 telah dialokasikan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua sebagai berikut :

No

Belanja

Pagu Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

Anggaran

1

Belanja Tidak

70.006.935.820,00

60.701.003.336,00

9.305.932.484,00

70.499.004.000,00

55.475.453.503,00

15.023.550.497,00

Langsung

2

Belanja Langsung

26


Untuk melihat Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2015 dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No

Nama Kegiatan

Anggaran setelah

Realisasi Keuangan

Perubahan

I

Rp

(%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan

jasa

surat

2.130.170.000,00

1.769.015.030,00

83,05

2. Penyediaan jasa komunikasi

2.858.500.000,00

1.613.601.501,00

56,45

1.883.905.000,00

1.344.903.471,00

71,39

949.870.000,00

631.865.900,00

66,53

5. Penyediaan alat tulis kantor

1.568.715.950,00

1.247.507.350,00

79,53

6. Penyediaan barang cetakan

1.623.150.000,00

1.067.867.700,00

65,79

238.000.000,00

156.200.250,00

65,63

236.700.000,00

219.410.000,00

92,70

971.653.000,00

683.194.558,00

72,30

5.759.425.500,00

4.382.486.965,00

76,10

menyurat

sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan

jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

dan penggandaan 7. Penyediaan instalasi

komponen

listrik/penerangan

bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan

perturan

perundang-

undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan

27


konsultasi keluar daerah 11. Penyed. jasa pengamanan

II

236.844.000,00

137.910.000,00

1. Pembangunan rumah dinas

6.357.000.000,00

5.953.137.550,00

2. Pembangunan

9.898.154.000,00

9.499.117.170,00

58,23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

gedung

95,97

kantor 3. Pengadaan

kendaraan

2.885.000.000,00

2.818.383.000,00 97,69

dinas/operasional 4. Pengadaan

peralatan

4.732.958.000,00

3.720.345.750,00 78,61

gedung kantor 5. Pengadaan Mebeleur 6. Pemeliharaan rutin berkala

1.378.778.050,00

989.923.000,00

100.000.000,00

86.197.000,00

rumah dinas 712.000.000,00

458.098.500,00

gedung kantor

64,34

8. Pemeliharaan rutin berkala

599.500.000,00

400.153.500,00

peralatan gedung kantor 9. Rehabilitasi

71,80 86,20

7. Pemeliharaan rutin berkala

66,75

sedang/berat

502.000.000,00

497.390.000,00

gedung kantor III

93,65

99,09

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas

775.350.000,00

712.360.000,00

145.750.000,00

145.750.000,00

487.431.000,00

180.510.000,00

91,88

beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus

100

hari-hari tertentu III

Program

fasilitasi

pindah/purna tugas PNS IV

Pemindahan tugas PNS

Program Kapasitas

Peningkatan Sumber

Daya

Aparatur

28

37,04


1. Pendidikan dan pelatihan

2.810.400.000,00

2.229.050.000,00

79,32

2. Rapat koordinasi teknis

1.618.000.000,00

1.254.469.600,00

77,54

3. Sosialisasi

1.669.487.000,00

967.826.200,00

776.830.000,00

486.506.450,00

bidang

2.169.930.000,00

1.466.214.300,00

Teknis

305.850.000,00

220.028.020,00

15.000.000,00

15.000.000,00

formal

peraturan

perpajakan

dan

57,98

retribusi

daerah 4. Bimbingan

teknis

62,63

pengelolaan keuangan 5. Bimbingan

teknis

67,57

pendapatan 6. Bimbingan penyusunan

71,94

dan

perancangan produk hukum VI

Program

Penigkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Kinerja

Capaian

dan Keuangan 1. Penyusunan

pelaporan

100

Keuangan semesteran 2. Penyusunan

pelaporan

30.000.000,00

30.000.000,00 100

Keuangan akhir tahun 3. Penyusunan

Renstra

dan

40.000.000,00

40.000.000,00 100

Renja SKPD VII

Program

Penigkatan

dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Intensifikasi Ekstensifikasi

dan

7.808.362.500,00

6.317.240.998,00

867.550.000,00

707.462.600,00

80,91

sumber-

sumber pendapatan daerah 2. Rekonsiliasi

pendapatan

daerah 3. Intensifikasi

81,55 penerimaan

493.010.000,00

retribusi daerah VII

259.744.710,00 52,69

Program Peningkatan Sistem

29


Pengawasan Pengendalian

Internal

dan

Pelaksanaan

Kebijakan KDH - Pelaksananan pengawasan

3.513.360.000,00

2.004.052.430,00 57,04

internal secara berkala XI

Program Pengembangan Data dan Informasi -

Pengembangan informasi

data

1.350.370.000,00

dan

762.530.000,00

pendapatan 56,47

daerah

30


B A B IV PENUTUP

31


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam visi dan misi serta pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Keberhasilan program Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua sebagimana tertuang dalam Akuntabilitas Kinerja ini sangat tergantung pada : 1. Inovasi Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, seorang apartur Dispenda Provinsi Papua dituntut memiliki jiwa yang kreatif, suka berkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal, berwawasan kedepan dengan berbagai cara guna mencapai trobosan yang spektakuler baik secara sistem dan prosedural maupun konvensional sehingga hasil pengelolaan pendapatan daerah meningkat secara signifikan; 2. Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam membayar pajak; 3. Keakuratan data obyek dan subyek pendapatan daerah merupakan modal utama yang perlu dimiliki, karena setiap data yang diperoleh dan disampaikan kepada stakeholders merupakan sebuah data yang memiliki validitas yang tinggi, tepat, cepat dan terpercaya.

32


Demikian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

pada

Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2015 kami susun semoga dapat menjadi acuan demi tercapainya visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan misi Pemerintah Provinsi Papua.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA,

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641014 198603 1 016

33


LAMPIRAN

34


LAMPIRAN I DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

NO

Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kinerja

TARGET

REALISASI

CAPAIN Kinerja (%)

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Terpenuhinya prasarana dan sarana yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan daerah.

1. Pembangunan Rumah Dinas

2. Pembangunan

Gedung Kantor

3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terbangunnya rumah dinas yang representatif Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

12

Unit

12

Unit

100.00

3

Unit

3

Unit

100.00

Kantor yang representatif

1

Unit

1

Unit

100.00

35


NO

Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kinerja

TARGET

REALISASI

CAPAIN Kinerja (%)

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Meningkatnya Meningkatnya 1. Bimbingan Teknis Implementasi pengetahuan aparatur Kapasitas dan Peraturan Kemampuan Perundang-undangan Aparatur Dispenda. Meningkatnya 2. Rapat Koordinasi Teknis

Bimbingan Teknis

3. Bidang Pendapatan

40

29

koordinasi, kesamaan persepsi dan renc.aksi dlm peningkatan PAD Meningkatnya SDM aparatur

100.00

Kadispenda / Kab / Kota

100.00

29

Orang

90

Orang

UPPD / SAMSAT

6

UPPD / SAMSAT

100.00

Orang

Orang

100.00

50 macam

50 macam

100

6

5. Bimbingan Teknis

Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam penatausahaan keuangan

40

36

Orang

90

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pajak Daerah

Pegelolaan Keuangan

40

Kadispenda / Kab / Kota

4. Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah

Orang

100.00

40


NO

Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kinerja

TARGET

REALISASI

CAPAIN Kinerja (%)

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan

Tersusunnya Laporan Keuangan

Penyusunan Pelaporan 2. Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Penyusunan

Tersusunnya Renja, RKA dan Perubahan APBD

Pelaporan Keuangan Semesteran

Renja, RKA dan Perubahan APBD

15,000,000

Laporan / Dokumen

100.00

30,000,000

Laporan / Dokumen

30,000,000

Laporan / Dokumen

100.00

40,000,000

Laporan / Dokumen

100.00

40,000,000

Laporan / Dokumen

15,000,000

37

Laporan / Dokumen


NO

1 4

Sasaran Strategis

Kegiatan

2 3 Intensifikasi dan Tercapainya 1. Ekstensifikasi Sumberpenerimaan Sumber Pendapatan pendapatan Daerah daerah yang optimal 2. Rekonsiliasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi 3. Penerimaan Retribusi Daerah

Indikator Kinerja

TARGET

REALISASI

CAPAIN Kinerja (%)

KET

5

6

7

8

4 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

7,808,362,500

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

867,550,000

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

6,317,240,998

493,010,000

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

- SKPD pengelola Ret.

- UPPD / Samsat : Wamena, Biak, Merauke, Timika, Nabire dan Jayapura

38

707,462,600

259,744,710

80.90

Laporan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - UPPD / Samsat : Wamena, Biak, Merauke, Timika, Nabire dan Jayapura

81.55

52.69


NO

Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kinerja

TARGET

REALISASI

CAPAIN Kinerja (%)

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Meningkatnya Sistem Adminitrasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

1. Pelaksanaan

Pengawasan Internal Secara Berkala

Adanya ketaatan dan kesamaan persepsi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

18

39

Kabupaten Kota di Provinsi Papua

18

Kabupaten Kota di Provinsi Papua

100.00


NO

1 6

Sasaran Strategis

2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yg efektif, efesien dan akuntabel yg berpihak pada layanan publik

Kegiatan

Indikator Kinerja

TARGET

3 4 1. Pengembangan Meningkatnya Pengelolaan Data dan Pendapatan Daerah Informasi Pendapatan Daerah

5 17

REALISASI

CAPAIN Kinerja (%)

KET

6

7

8

17 UPPD/SAMSAT

UPPD/SAMSAT

100.00

Jayapura, 28 April 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN,SE,MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641014 198603 1 016

40


LAMPIRAN II FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan

8.82 %

Meningkatnya Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Tersedianya Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Kantor Dispenda dan 17 UPPD/ Samsat se Papua

Terpenuhinya prasarana dan sarana

Terbangunnya Gedung Kantor yang representative

UPPD/ Samsat Serui dan Nabire

Terbangunnya 2 dapur rumah dinas yang representatif

UPPD/SAMSAT Wamena

Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

41


SASARAN STRATEGIS

1 - Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan Aparatur Dispenda dalam Penyelenggaraan Berbagai Fungsi-fungsi Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

Peningkatan kualitas SDM/pegawai Dispenda

Aparatur Dispenda

Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wajib Pajak

Jayapura, 28 April 2016

42


LAMPIRAN III FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

:

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

TAHUN ANGGARAN

:

2016

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua.

1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah

8.82

2 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

9.47

43


Jumlah Anggaran :

Rp

48,650,000,000.00

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

23,739,103,750.00

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

11,540,120,000.00

4.

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

Rp

450,000,000.00

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

3,530,950,000.00

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp

85,000,000.00

7.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp

5,340,901,250.00

8.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pengembangan Data dan Informasi

Rp

2,528,050,000.00

Rp

1,435,875,000.00

9.



44


LAMPIRAN IV INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA 1. Instansi : 2. Visi : 3. Tugas : 4. Indikator Kinerja Utama : NO 1

SASARAN HASIL/KINERJA UTAMA Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Yang Profesional Menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah

FORMULA PERHITUNGAN

Target PAD Target Pendapatan Daerah

PENANGGUNG JAWAB - Bidang Pajak

1. 17 UPPD/SAMSAT (PKB dan BBNKB)

- Bidang Retribusi

2. SKPD Pengelola dan Penerima Retribusi

x 100%

- Bidang pengembangan - Bidang PLL dan 2

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RPTI – RPTL RPTL

Di mana: RPTI = Realisasi Penerimaan Tahun Ini RPTL = Realisasi Penerimaan Tahun Lalu

45

x 100%

SUMBER DATA

- 17 UPPD/SAMSAT Se-Papua

3. PT. Pertamina ( Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) 4. Kementerian Keuangan (Pajak Rokok) 5. 5. Badan-badan Usaha (Pajak Air Permukaan)


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

Jabatan

: KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



46


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Periode

: DESEMBER 2015

KODE

URAIAN JENIS PENERIMAAN

REKENING

1 4 4.1 4.1.1 4.1.1.01

2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

REALISASI PENERIMAAN

TARGET SETELAH PERUBAHAN

3

SISA LEBIH (KURANG)

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

11.927.983.686.624,76

DARI TARGET

8

11.987.595.808.455,00

11.597.357.098.947,38

330.626.587.677,38

99,50

(59.612.121.830,24)

882.299.190.455,00

817.005.433.978,38

217.396.186.377,38

1.034.401.620.355,76 117,24

152.102.429.900,76

659.441.989.000,00

562.308.310.275,00

71.083.294.315,00

633.391.604.590,00

96,05

(26.050.384.410,00)

178.299.996.000,00

149.767.216.220,00

21.215.684.351,00

170.982.900.571,00

95,90

(7.317.095.429,00)

54.931.964.000,00

51.482.104.325,00

8.134.547.900,00

59.616.652.225,00 108,53

4.684.688.225,00

3.160.876.000,00

3.376.071.700,00

512.052.100,00

3.888.123.800,00 123,01

727.247.800,00

4.1.1.01.01

A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI)

4.1.1.01.02

A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM)

4.1.1.01.03

B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI)

743.870.000,00

568.721.600,00

220.793.700,00

789.515.300,00 106,14

45.645.300,00

4.1.1.01.04

B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM)

215.150.000,00

201.716.800,00

70.211.600,00

271.928.400,00 126,39

56.778.400,00

4.1.1.01.05

C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI)

33.188.061.000,00

31.462.204.800,00

4.393.313.500,00

35.855.518.300,00 108,04

2.667.457.300,00

4.1.1.01.06

C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM)

9.613.093.000,00

10.919.747.900,00

1.745.736.600,00

12.665.484.500,00 131,75

3.052.391.500,00

4.1.1.01.07

D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI)

12.588.575.000,00

16.436.894.152,00

304.301.850,00

16.741.196.002,00 132,99

4.152.621.002,00

4.1.1.01.08

D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM)

16.937.355.000,00

264.969.425,00

76.958.100,00

341.927.525,00

2,02

(16.595.427.475,00)

4.1.1.01.09

E. SEPEDA MOTOR

46.921.052.000,00

35.054.785.518,00

5.757.769.001,00

40.812.554.519,00

86,98

(6.108.497.481,00)

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

195.099.995.000,00

135.132.289.300,00

16.548.602.100,00

151.680.891.400,00

77,75

(43.419.103.600,00)

4.1.1.03.01

A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI)

69.035.151.000,00

43.455.762.300,00

5.410.051.600,00

48.865.813.900,00

70,78

(20.169.337.100,00)

4.1.1.03.02

A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM)

1.553.731.000,00

1.087.022.900,00

104.080.000,00

1.191.102.900,00

76,66

(362.628.100,00)

4.1.1.03.03

B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI)

807.182.000,00

422.270.000,00

74.800.000,00

497.070.000,00

61,58

(310.112.000,00)

4.1.1.03.04

B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM)

593.130.000,00

119.486.400,00

37.210.000,00

156.696.400,00

26,42

(436.433.600,00)

Halaman 4.1.1.03.051

C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI)

33.407.509.000,00

23.165.700.700,00

4.225.599.900,00

27.391.300.600,00

81,99

(6.016.208.400,00)

4.1.1.03

47


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1

2



3

SISA LEBIH (KURANG)

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

4.1.1.03.06

C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM)

14.328.656.000,00

10.358.466.800,00

1.589.906.000,00

11.948.372.800,00

83,39

(2.380.283.200,00)

4.1.1.03.07

D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI)

10.592.578.000,00

8.312.020.000,00

44.900.000,00

8.356.920.000,00

78,89

(2.235.658.000,00)

4.1.1.03.08

D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM)

3.211.680.000,00

425.668.400,00

2.632.500,00

428.300.900,00

13,34

(2.783.379.100,00)

4.1.1.03.09

E. SEPEDA MOTOR

61.570.378.000,00

47.785.891.800,00

5.059.422.100,00

52.845.313.900,00

85,83

(8.725.064.100,00)

151.699.998.000,00

148.599.947.498,00

12.042.240.133,00

160.642.187.631,00 105,89

8.942.189.631,00

114.080.252.000,00

72.314.187.359,00

7.070.083.098,00

4.1.1.05

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

4.1.1.05.01

PREMIUM

4.1.1.05.02

PERTAMAX

192.106.000,00

1.284.682.968,00

166.174.469,00

4.1.1.05.03

PERTAMAX PLUS

286.290.000,00

-

-

4.1.1.05.04

SOLAR

37.141.350.000,00

74.971.832.916,00

4.772.344.266,00

4.1.1.05.06

PERTALITE

-

-

33.638.300,00

33.638.300,00

-

33.638.300,00

4.1.1.05.07

PERTAMAX DES

-

29.244.255,00

-

29.244.255,00

-

29.244.255,00

2.000.000.000,00

2.314.227.870,00

315.000,00

2.314.542.870,00 115,73

314.542.870,00

2.000.000.000,00

2.314.227.870,00

315.000,00

2.314.542.870,00 115,73

314.542.870,00

132.342.000.000,00

126.494.629.387,00

21.276.452.731,00

147.771.082.118,00 111,66

15.429.082.118,00

132.342.000.000,00

126.494.629.387,00

21.276.452.731,00

147.771.082.118,00 111,66

15.429.082.118,00

59.670.440.000,00

44.482.332.601,24

4.594.181.107,00

49.076.513.708,24

82,25

(10.593.926.291,76)

371.388.000,00

319.932.750,00

31.796.500,00

351.729.250,00

94,71

(19.658.750,00)

236.960.000,00

87,53

(33.755.500,00)

4.1.1.06 4.1.1.06.01 4.1.1.07 4.1.1.07.01 4.1.2 4.1.2.01

PAJAK AIR PERMUKAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PAJAK ROKOK PAJAK ROKOK RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM

79.384.270.457,00

69,59

(34.695.981.543,00)

1.450.857.437,00 755,24

1.258.751.437,00

-

-

(286.290.000,00)

79.744.177.182,00 214,70

42.602.827.182,00

4.1.2.01.02

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

270.715.500,00

227.853.500,00

9.106.500,00

4.1.2.01.04

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

100.672.500,00

92.079.250,00

22.690.000,00

114.769.250,00 114,00

14.096.750,00

3.640.052.000,00

2.888.749.425,00

942.418.900,00

3.831.168.325,00 105,25

191.116.325,00

2.914.552.000,00

2.129.420.505,00

340.595.000,00

386.832.000,00

520.247.000,00

19.130.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

40.320.000,00

32.820.000,00

1.500.000,00

- Dinas Pekerjaan Umum

30.000.000,00

189.675.000,00

4.150.000,00

-

1.800.000,00

-

4.1.2.02 4.1.2.02.01

RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - Dinas Kesehatan

Halaman 2

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

48

2.470.015.505,00

84,75

(444.536.495,00)

539.377.000,00 139,43

152.545.000,00

34.320.000,00

85,11

(6.000.000,00)

193.825.000,00 646,08

163.825.000,00

1.800.000,00

-

1.800.000,00


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1

2 - Dinas Perhubungan

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

93.948.000,00 208,77

48.948.000,00

129.000.000,00

104.513.145,00

33.700.000,00

138.213.145,00 107,14

9.213.145,00

20.000.000,00

14.934.000,00

-

- Dinas Olah Raga dan Pemuda

100.000.000,00

-

- Biro Umum

250.000.000,00

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

74,67

(5.066.000,00)

139.500.000,00

139.500.000,00 139,50

39.500.000,00

343.500.000,00

-

343.500.000,00 137,40

93.500.000,00

15.800.000,00

26.510.600,00

6.120.000,00

32.630.600,00 206,52

16.830.600,00

- Dinas Pendapatan Daerah

31.000.000,00

57.923.000,00

29.275.000,00

87.198.000,00 281,28

56.198.000,00

- Badan Pendidikan dan Latihan

15.000.000,00

261.400.000,00

51.900.000,00

313.300.000,002.088,66

298.300.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika

25.000.000,00

34.000.000,00

7.500.000,00

41.500.000,00 166,00

16.500.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

142.000.000,00

54.000.000,00

1.000.000,00

55.000.000,00

38,73

(87.000.000,00)

-

35.000.000,00

15.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.661.600.000,00

327.354.760,00

28.000.000,00

355.354.760,00

21,38

(1.306.245.240,00)

23.000.000,00

20.615.000,00

-

20.615.000,00

89,63

(2.385.000,00)

146.500.000,00

300.381.920,00

-

300.381.920,00 205,04

153.881.920,00

16.500.000,00

150.000.000,00

-

150.000.000,00 909,09

133.500.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

-

130.000.000,00 100,00

-

-

20.381.920,00

-

104.000.000,00

134.602.000,00

1.221.000,00

-

-

1.221.000,00

104.000.000,00

130.322.000,00

-

49 -

4.280.000,00

-

475.000.000,00

324.345.000,00

600.602.900,00

- Dinas Perkebunan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA - Hotel Numbay Jayapura - Hotel Mapia Biak - Badan Penghubung Daerah RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Olah Raga dan Pemuda - Dinas Kehutanan

Halaman 3

BULAN INI

3.820.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

4.1.2.02.08

S/D. BULAN LALU

90.128.000,00

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.1.2.02.05

3

SISA LEBIH (KURANG)

45.000.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

4.1.2.02.03



RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

35.000.000,00

10.000.000,00

115.000,00

- BBI Padi Kurik Merauke

97.000.000,00

109.292.000,00

-

14.934.000,00

20.381.920,00

-

20.381.920,00

135.823.000,00 130,60

31.823.000,00

1.221.000,00

-

1.221.000,00

130.322.000,00 125,30

26.322.000,00

4.280.000,00

-

4.280.000,00

924.947.900,00 194,73

449.947.900,00

28,90

(24.885.000,00)

109.292.000,00 112,67

10.115.000,00

12.292.000,00


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1

2

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

30.000.000,00

-

30.000.000,00

- BBI Pembantu Waena Jayapura

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

- Dinas Perkebunan

-

-

18.800.000,00

18.800.000,00

-

18.800.000,00

65.000.000,00

40.500.000,00

-

40.500.000,00

62,30

(24.500.000,00)

- Hasil Penjualan Ternak Besar

200.000.000,00

14.000.000,00

433.650.000,00

447.650.000,00 223,82

247.650.000,00

- Hasil Penjualan Ternak Kecil

78.000.000,00

110.553.000,00

34.225.000,00

144.778.000,00 185,61

66.778.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan

-

-

86.665.900,00

86.665.900,00

-

86.665.900,00

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

-

-

27.147.000,00

27.147.000,00

-

27.147.000,00

140.000.000,00

27.781.000,00

21.520.000,00

49.301.000,00

35,22

(90.699.000,00)

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

-

1.000.000,00

140.000.000,00

27.781.000,00

20.520.000,00

48.301.000,00

34,50

(91.699.000,00)

55.519.000.000,00

41.245.869.426,24

3.598.445.707,00

44.844.315.133,24

80,77

(10.674.684.866,76)

-

-

8.075.200,00

8.075.200,00

-

8.075.200,00

1.278.000.000,00

1.067.013.675,00

97.980.750,00

1.164.994.425,00

91,16

(113.005.575,00)


630.000.000,00

554.287.375,00

46.330.250,00

600.617.625,00

95,33

(29.382.375,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

638.000.000,00

511.166.300,00

51.650.500,00

562.816.800,00

88,21

(75.183.200,00)

10.000.000,00

1.560.000,00

-

1.560.000,00

15,60

(8.440.000,00)

423.000.000,00

397.929.400,00

67.126.500,00

465.055.900,00 109,94

42.055.900,00


300.000.000,00

292.175.600,00

58.066.300,00

350.241.900,00 116,74

50.241.900,00


112.000.000,00

104.253.800,00

9.060.200,00

113.314.000,00 101,17

1.314.000,00

11.000.000,00

1.500.000,00

-

1.500.000,00

13,63

(9.500.000,00)

680.000.000,00

578.593.850,00

37.296.100,00

615.889.950,00

90,57

(64.110.050,00)


540.000.000,00

483.130.850,00

27.046.100,00

510.176.950,00

94,47

(29.823.050,00)


130.000.000,00

95.463.000,00

10.250.000,00

105.713.000,00

81,31

(24.287.000,00)

10.000.000,00

-

-

-

-

(10.000.000,00)

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RESTRIBUSI USAHA PERIKANAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

4.1.2.04.01

ADMINISTRASI KARCIS

4.1.2.04.02

RAWAT INAP

- Rumah Sakit Jiwa Abepura RAWAT JALAN

- Rumah Sakit Jiwa Abepura

Halaman 4

S/D. BULAN INI

-

4.1.2.03.02

4.1.2.04.04

BULAN INI

30.000.000,00

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

4.1.2.04.03

S/D. BULAN LALU

-

4.1.2.03.01

4.1.2.04

3

SISA LEBIH (KURANG)

- BBI Palawija Besum Jayapura

- UPTD Tanaman Perkebunan Besum

4.1.2.03



TINDAKAN OPERASI


50


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1 4.1.2.04.05

4.1.2.04.06

4.1.2.04.07

4.1.2.04.08

4.1.2.04.09

2 OBAT-OBATAN

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

92.046.850,00

10.353.400,00

102.400.250,00 120,47

17.400.250,00


60.000.000,00

85.496.850,00

9.153.400,00

94.650.250,00 157,75

34.650.250,00


15.000.000,00

-

-

-

-

(15.000.000,00)


10.000.000,00

6.550.000,00

1.200.000,00

7.750.000,00

77,50

(2.250.000,00)

290.000.000,00

141.735.700,00

13.822.100,00

155.557.800,00

53,64

(134.442.200,00)


130.000.000,00

75.980.000,00

5.170.000,00

81.150.000,00

62,42

(48.850.000,00)


160.000.000,00

65.755.700,00

8.652.100,00

74.407.800,00

46,50

(85.592.200,00)

110.000.000,00

61.002.400,00

4.192.600,00

65.195.000,00

59,27

(44.805.000,00)


50.000.000,00

11.458.000,00

400.000,00

11.858.000,00

23,71

(38.142.000,00)


60.000.000,00

49.544.400,00

3.792.600,00

53.337.000,00

88,89

(6.663.000,00)

55.000.000,00

45.225.600,00

6.075.000,00

51.300.600,00

93,27

(3.699.400,00)


5.000.000,00

8.109.600,00

-

8.109.600,00 162,19

3.109.600,00


50.000.000,00

37.116.000,00

6.075.000,00

43.191.000,00

86,38

(6.809.000,00)

7.505.000.000,00

4.685.483.092,00

475.698.450,00

5.161.181.542,00

68,77

(2.343.818.458,00)


5.000.000.000,00

3.181.110.125,00

294.285.250,00

3.475.395.375,00

69,50

(1.524.604.625,00)


2.500.000.000,00

1.504.372.967,00

181.413.200,00

1.685.786.167,00

67,43

(814.213.833,00)

5.000.000,00

-

-

-

-

(5.000.000,00)

3.000.000,00

1.198.000,00

121.000,00

1.319.000,00

43,97

(1.681.000,00)

3.000.000,00

738.000,00

121.000,00

859.000,00

28,63

(2.141.000,00)

-

460.000,00

-

460.000,00

-

460.000,00

142.000.000,00

8.292.429.753,00

-

8.292.429.753,005.839,74

8.150.429.753,00


51 -

5.072.413.900,00

-

5.072.413.900,00

-

5.072.413.900,00


142.000.000,00

3.220.015.853,00

-

3.220.015.853,002.267,61

3.078.015.853,00

88.000.000,00

53.329.800,00

13.892.400,00

67.222.200,00

76,39

(20.777.800,00)

1.745.000.000,00

390.792.750,00

15.676.000,00

406.468.750,00

23,29

(1.338.531.250,00)

LABORATORIUM

RADIOLOGI

AMBULANCE

JASA MEDIS

FISIOTERAPI - Rumah Sakit Umum Daerah Abepura - Rumah Sakit Jiwa Abepura

4.1.2.04.11

3

SISA LEBIH (KURANG)

85.000.000,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 4.1.2.04.10



JAMKESMAS

4.1.2.04.12

UGD

Halaman 4.1.2.04.195

PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1

2



3

7

5.000.000,00

2.900.000,00

-

2.900.000,00

58,00

(2.100.000,00)

15.000.000,00

-

-

-

-

(15.000.000,00)

43.100.000.000,00

25.439.088.556,24

2.848.136.207,00

28.287.224.763,24

65,63

(14.812.775.236,76)

-

-

236.613.127,00

236.613.127,00

-

236.613.127,00


33.000.000.000,00

20.502.322.795,00

2.611.523.080,00

23.113.845.875,00

70,04

(9.886.154.125,00)


7.000.000.000,00

4.282.477.524,24

-

4.282.477.524,24

61,17

(2.717.522.475,76)


3.100.000.000,00

654.288.237,00

-

654.288.237,00

21,10

(2.445.711.763,00)

15.898.578.172,00

15.682.454.293,00

250.000.000,00

15.932.454.293,00 100,21

33.876.121,00

15.898.578.172,00

15.682.454.293,00

250.000.000,00

15.932.454.293,00 100,21

33.876.121,00

225.000.000,00

-

250.000.000,00

250.000.000,00 111,11

25.000.000,00

-

8.876.121,00

-

10.971.504.720,00

10.971.504.720,00

4.702.073.452,00

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD

4.1.3.01.02

DEVIDEN PT. ASKRIDA

4.1.3.01.03

DEVIDEN PT. BANK PAPUA

4.1.3.01.04

DANA PEMBANGUNAN PT. BANK PAPUA

308.022.600,00

8

-

PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI

18,06

(1.396.977.400,00)

95.546.150,00 272,98

60.546.150,00

-

8.876.121,00

-

10.971.504.720,00 100,00

-

4.702.073.452,00

-

4.702.073.452,00 100,00

-

147.288.183.283,00

194.532.336.809,14

141.468.710.955,38

336.001.047.764,52 228,12

188.712.864.481,52

-

234.200.000,00

-

234.200.000,00

-

234.200.000,00

-

234.200.000,00

-

234.200.000,00

-

234.200.000,00

7.319.344.464,00

11.995.744.293,26

971.536.690,38

12.967.280.983,64 177,16

5.647.936.519,64

5.603.296.440,00

11.352.777.606,26

872.218.056,38

12.224.995.662,64 218,18

6.621.699.222,64

-

-

269.600,00

269.600,00

-

269.600,00

5.603.296.440,00

1.508.686.030,00

202.798.692,00

1.711.484.722,00

30,54

(3.891.811.718,00)

- Jasa Giro Dana OTSUS

-

4.622.855.484,00

574.826.943,00

5.197.682.427,00

-

5.197.682.427,00

- Jasa Giro RKUD - Bunga Rekening Mandiri

-

5.016.661.738,00 94.340.384,26

92.580.700,00 650.789,38

5.109.242.438,00 94.991.173,64

-

5.109.242.438,00 94.991.173,64

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN PENJUALAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR TIDAK TERPAKAI JASA GIRO JASA GIRO KAS DAERAH - Bunga Rekening BRI - Jasa Giro Kas Daerah

Halaman 6

6

95.546.150,00

4.1.3.01.01

4.1.4.02.01

5

35.000.000,00

- Dinas Kesehatan

4.1.4.02

4

DARI TARGET


DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

4.1.4.01.02

%

15.676.000,00

4.1.2.04.23

4.1.4.01

S/D. BULAN INI

292.346.600,00

PHB/ASKES

4.1.4

BULAN INI

1.705.000.000,00

4.1.2.04.20

4.1.3.01

S/D. BULAN LALU



4.1.3

SISA LEBIH (KURANG)

52

8.876.121,00


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1

4.1.4.02.02

2



3

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

- Bunga Rekening BRI

-

2.709.809,00

-

2.709.809,00

-

2.709.809,00

- Bunga Rekening BNI

-

107.524.161,00

1.091.332,00

108.615.493,00

-

108.615.493,00

1.716.048.024,00

642.966.687,00

99.318.634,00

742.285.321,00

43,26

(973.762.703,00)

-

80.963.575,00

-

80.963.575,00

-

80.963.575,00

1.716.048.024,00

460.110.382,00

99.318.634,00

559.429.016,00

32,59

(1.156.619.008,00)

- Jasa Giro Kas Daerah

-

101.717.048,00

-

101.717.048,00

-

101.717.048,00

- Badan Penghubung Daerah

-

175.682,00

-

175.682,00

-

175.682,00

75.000.000.000,00

95.804.462.829,88

136.490.167.689,00

232.294.630.518,88 309,73

157.294.630.518,88

50.000.000.000,00

63.406.249.994,00

9.352.593.240,00

72.758.843.234,00 145,52

22.758.843.234,00

8.000.000.000,00

15.386.456.647,88

680.173.942,00

16.066.630.589,88 200,83

8.066.630.589,88

JASA GIRO PEMEGANG KAS - Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

4.1.4.03

SISA LEBIH (KURANG)

PENDAPATAN BUNGA

4.1.4.03.01

REKENING DEPOSITO PADA BANK PAPUA

4.1.4.03.02

REKENING DEPOSITO PADA BANK MANDIRI

4.1.4.03.03

REKENING DEPOSITO PADA BANK BRI

10.000.000.000,00

8.816.115.145,00

775.501.980,00

9.591.617.125,00

95,92

(408.382.875,00)

4.1.4.03.04

REKENING DEPOSITO PADA BANK BNI

7.000.000.000,00

8.195.641.043,00

681.898.527,00

8.877.539.570,00 126,82

1.877.539.570,00

4.1.4.03.05

REKENING DANA CADANGAN

-

-

125.000.000.000,00

13.857.980.319,00

20.024.964.767,00

13.857.980.319,00

4.1.4.04 4.1.4.04.01

-

125.000.000.000,00

1.924.133.447,00

21.949.098.214,00 158,39

8.091.117.895,00

20.024.964.767,00

1.924.133.447,00

21.949.098.214,00 158,39

8.091.117.895,00

31.850.000,00

381.360.100,00

177.330.000,00

558.690.100,001.754,12

526.840.100,00

- Dinas Kesehatan

-

59.350.000,00

-

59.350.000,00

-

59.350.000,00


-

19.359.200,00

-

19.359.200,00

-

19.359.200,00

1.700.000,00

-

-

-

-

(1.700.000,00)

1.833.716.148,00

2.279.531.698,00

-

2.279.531.698,00 124,31

445.815.550,00

32.809.000,00

32.809.000,00

-

32.809.000,00 100,00

-

TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KERUGIAN UANG DAERAH - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - Dinas Pekerjaan Umum - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 7

53

125.000.000.000,00

- Dinas Perhubungan

695.402.500,00

715.402.500,00

21.026.900,00

736.429.400,00 105,89

41.026.900,00

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup

124.062.471,00

124.062.471,00

-

124.062.471,00 100,00

-


5.500.000,00

8.500.000,00

500.000,00

9.000.000,00 163,63

3.500.000,00

- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

2.000.000,00

24.653.655,00

-

24.653.655,001.232,68

22.653.655,00


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1

2 - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



3

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

-

2.500.000,00 125,00

500.000,00

810.000,00

180.810.000,00

-

180.810.000,00 22.322,22

180.000.000,00

85.090.750,00

86.090.750,00

-

86.090.750,00 101,17

1.000.000,00

1.188.094.200,00

1.188.094.200,00

-

1.188.094.200,00 100,00

-

- Biro Umum

115.877.950,00

115.877.950,00

-

115.877.950,00 100,00

-

- Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam

191.750.000,00

191.750.000,00

-

191.750.000,00 100,00

-

- Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

344.800.000,00

344.800.000,00

-

344.800.000,00 100,00

-

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

133.004.000,00

133.004.000,00

-

133.004.000,00 100,00

-


-

240.000.000,00

-

240.000.000,00

300.000.000,00

419.139.193,00

403.500.000,00

-

407.625.000,00

407.625.000,00

- Sekretariat Daerah

-

240.000.000,00

822.639.193,00 274,21

522.639.193,00

-

407.625.000,00

-

407.625.000,00

17.750.000,00

-

17.750.000,00

4,35

(389.875.000,00)

5.496.902.300,00

9.732.357.800,00

402.546.547,00

10.134.904.347,00 184,37

4.638.002.047,00

-

2.280.000,00

-

22.357.300,00

22.357.300,00

100.000.000,00

- Dinas Perkebunan - Dinas Kehutanan

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - Majelis Rakyat Papua - Sekretariat Majelis Rakyat Papua - Dinas Pendapatan Daerah - Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

- Dinas Pertambangan dan Energi

-

2.280.000,00

-

22.357.300,00 100,00

-

290.000.000,00

120.000.000,00

410.000.000,00 410,00

310.000.000,00

67.843.700,00

88.743.700,00

-

88.743.700,00 130,80

20.900.000,00

811.885.000,00

811.885.000,00

799.230.000,00

1.611.115.000,00 198,44

799.230.000,00

1.862.900.000,00

1.862.900.000,00

-

1.862.900.000,00 100,00

-

-

241.971.250,00

-

13.155.182.900,00

17.241.224.001,00

12.500.000.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan PENDAPATAN DENDA PAJAK

4.1.4.07.01

PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

4.1.4.07.02

PENDAPATAN DENDA PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

4.1.4.09

BULAN INI

2.500.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Halaman 4.1.4.09.018

S/D. BULAN LALU

2.000.000,00


4.1.4.07

SISA LEBIH (KURANG)

PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN HASIL EKSEKUSI JAMINAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.280.000,00

-

241.971.250,00

593.004.209,00

17.834.228.210,00 135,57

4.679.045.310,00

16.112.340.151,00

474.355.409,00

16.586.695.560,00 132,69

4.086.695.560,00

655.182.900,00

1.128.883.850,00

118.648.800,00

1.247.532.650,00 190,41

592.349.750,00

175.000.000,00

175.000.000,00

-

175.000.000,00 100,00

-

175.000.000,00

175.000.000,00

-

175.000.000,00 100,00

-

54

241.971.250,00


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

S/D. BULAN INI

%

3

4

5

6

7

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00 100,00

-

70.000.000,00

70.000.000,00

-

70.000.000,00 100,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00 100,00

-

85.403.000,00

88.749.400,00

-

88.749.400,00 103,92

3.346.400,00

85.403.000,00

88.749.400,00

-

88.749.400,00 103,92

3.346.400,00


18.148.800,00

21.495.200,00

-

21.495.200,00 118,43

3.346.400,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

14.137.600,00

14.137.600,00

-

14.137.600,00 100,00

-

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

53.116.600,00

53.116.600,00

-

53.116.600,00 100,00

-

1.506.910.000,00

1.001.073.962,00

577.762.109,00

1.578.836.071,00 104,77

71.926.071,00

1.000.000.000,00

807.643.962,00

554.022.109,00

1.361.666.071,00 136,17

361.666.071,00

1.000.000.000,00

-

-

-

-

(1.000.000.000,00)

-

807.643.962,00

554.022.109,00

1.361.666.071,00

-

1.361.666.071,00

506.910.000,00

193.430.000,00

23.740.000,00

217.170.000,00

42,84

(289.740.000,00)

506.910.000,00

-

-

-

-

(506.910.000,00)

-

193.430.000,00

23.740.000,00

217.170.000,00

-

217.170.000,00

6.488.362.600,00

4.138.142.435,00

909.506.811,00

5.047.649.246,00

77,80

(1.440.713.354,00)

6.488.362.600,00

4.138.142.435,00

909.211.811,00

5.047.354.246,00

77,79

(1.441.008.354,00)

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-

31.550.000,00

1.300.000,00

32.850.000,00

-

32.850.000,00

- Dinas Kesehatan

-

47.650.000,00

105.800.000,00

153.450.000,00

-

153.450.000,00


-

28.650.000,00

26.200.000,00

54.850.000,00

-

54.850.000,00

-

59.355.000,00

56.555.000,00

115.910.000,00

-

115.910.000,00

-

1.500.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

-

3.500.000,00


-

739.716.148,00

68.118.960,00

807.835.108,00

-

807.835.108,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Perhubungan

-

5.200.000,00 74.167.000,00

6.200.000,00 32.161.000,00

11.400.000,00 106.328.000,00

-

11.400.000,00 106.328.000,00

2

- Dinas Pendapatan Daerah - Dinas Pertambangan dan Energi

4.1.4.13 4.1.4.13.01

PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III - Biro Umum - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4.1.4.13.02

ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS - Biro Umum - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4.1.4.14 4.1.4.14.01

SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3) SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura - Rumah Sakit Jiwa Abepura

Halaman 9

DARI TARGET

BULAN INI


4.1.4.10.03

SISA LEBIH (KURANG)

S/D. BULAN LALU

1

4.1.4.10



55

8


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1

2

3

SISA LEBIH (KURANG)

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

- Dinas Perhubungan

-

-

295.000,00

295.000,00

-

295.000,00

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup

-

7.050.000,00

2.450.000,00

9.500.000,00

-

9.500.000,00

- Dinas Sosial dan Pemukiman

-

15.600.000,00

7.750.000,00

23.350.000,00

-

23.350.000,00


-

1.300.000,00

4.850.000,00

6.150.000,00

-

6.150.000,00

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

-

2.600.000,00

8.400.000,00

11.000.000,00

-

11.000.000,00

- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

-

2.995.263,00

5.566.613,00

8.561.876,00

-

8.561.876,00

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

150.000,00

1.700.000,00

1.850.000,00

-

1.850.000,00


-

3.100.000,00

1.550.000,00

4.650.000,00

-

4.650.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-

7.099.000,00

-

7.099.000,00

-

7.099.000,00

- Sekretariat Daerah

-

-

300.000,00

300.000,00

-

300.000,00

- Biro Tata Pemerintahan

-

5.100.000,00

-

5.100.000,00

-

5.100.000,00

- Biro Hukum

-

4.300.000,00

2.500.000,00

6.800.000,00

-

6.800.000,00

- Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

-

3.100.000,00

2.950.000,00

6.050.000,00

-

6.050.000,00

- Biro Umum

-

69.650.000,00

16.600.000,00

86.250.000,00

-

86.250.000,00

- Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam

-

200.000,00

100.000,00

300.000,00

-

300.000,00

- Biro Humas dan Protokol

-

14.900.000,00

35.750.000,00

50.650.000,00

-

50.650.000,00

- Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

-

200.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

-

1.400.000,00

- Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua

-

800.000,00

100.000,00

900.000,00

-

900.000,00

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

-

18.500.000,00

21.507.320,00

40.007.320,00

-

40.007.320,00


-

56.400.000,00

36.000.000,00

92.400.000,00

-

92.400.000,00

6.488.362.600,00

70.764.388,00

6.700.000,00

77.464.388,00

1,19

(6.410.898.212,00)

56 -

-

950.000,00

950.000,00

-

950.000,00

- Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri

-

4.550.000,00

2.470.000,00

7.020.000,00

-

7.020.000,00

- Sekretariat Majelis Rakyat Papua

-

4.470.000,00

3.350.000,00

7.820.000,00

-

7.820.000,00


-

2.722.975.782,00

295.042.200,00

3.018.017.982,00

-

3.018.017.982,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - Badan Penghubung Daerah

Halaman 10




Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1

4.1.4.15 4.1.4.15.01

4.1.4.16 4.1.4.16.01 4.1.4.17 4.1.4.17.01

Halaman 11 4.2

2



3

SISA LEBIH (KURANG)

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

- Badan Kepegawaian Daerah

-

5.390.000,00

2.900.000,00

8.290.000,00

-

8.290.000,00

- Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua

-

1.200.000,00

100.000,00

1.300.000,00

-

1.300.000,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

-

2.600.000,00

1.350.000,00

3.950.000,00

-

3.950.000,00

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

1.100.000,00

1.500.000,00

2.600.000,00

-

2.600.000,00

- Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan

-

2.750.000,00

1.550.000,00

4.300.000,00

-

4.300.000,00

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

-

1.255.000,00

100.000,00

1.355.000,00

-

1.355.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika

-

12.264.200,00

8.500.000,00

20.764.200,00

-

20.764.200,00

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

-

150.000,00

1.600.000,00

1.750.000,00

-

1.750.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

-

7.700.000,00

9.350.000,00

17.050.000,00

-

17.050.000,00

- Dinas Perkebunan

-

10.500.000,00

2.150.000,00

12.650.000,00

-

12.650.000,00

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

7.500.000,00

3.650.000,00

11.150.000,00

-

11.150.000,00

- Dinas Kehutanan

-

5.100.000,00

4.750.000,00

9.850.000,00

-

9.850.000,00

- Dinas Pertambangan dan Energi

-

2.600.000,00

16.800.000,00

19.400.000,00

-

19.400.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan

-

69.670.654,00

74.453.118,00

144.123.772,00

-

144.123.772,00


-

4.770.000,00

24.337.600,00

29.107.600,00

-

29.107.600,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN

-

2.373.595.368,00

-

2.373.595.368,00

-

2.373.595.368,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN

-

2.373.595.368,00

-

2.373.595.368,00

-

2.373.595.368,00

- Dinas Perhubungan

-

12.819.000,00

-

12.819.000,00

-

12.819.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

-

2.318.576.368,00

-

2.318.576.368,00

-

2.318.576.368,00


-

42.200.000,00

-

42.200.000,00

-

42.200.000,00

900.000.000,00

367.179.753,00

2.600.000,00

369.779.753,00

41,09

(530.220.247,00)

900.000.000,00

367.179.753,00

2.600.000,00

369.779.753,00

41,09

(530.220.247,00)

28.800.000.000,00

41.088.000.000,00

-

41.088.000.000,00 142,67

12.288.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DARI PT.TASPEN SETORAN POTONGAN PT. TASPEN TAILING MANAGEMENT SYSTEM PT. FREEPORT INDONESIA TAILING MANAGEMENT SYSTEM PT.FREEPORT INDONESIA DANA PERIMBANGAN

57

28.800.000.000,00

41.088.000.000,00

-

3.457.230.338.000,00

3.161.126.548.560,00

95.109.061.300,00

41.088.000.000,00 142,67 3.256.235.609.860,00

94,19

12.288.000.000,00 (200.994.728.140,00)


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1 4.2.1 4.2.1.01

2 BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK



3

SISA LEBIH (KURANG)

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

718.994.120.000,00

514.951.034.560,00

3.048.357.300,00

517.999.391.860,00

72,05

(200.994.728.140,00)

288.079.783.000,00

195.552.287.313,00

3.048.357.300,00

198.600.644.613,00

68,94

(89.479.138.387,00)

4.2.1.01.01

BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

128.710.911.000,00

99.930.964.113,00

3.048.357.300,00

102.979.321.413,00

80,01

(25.731.589.587,00)

4.2.1.01.03

BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 & 29 WPOP DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21

159.368.872.000,00

95.621.323.200,00

-

95.621.323.200,00

60,00

(63.747.548.800,00)

BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM

430.914.337.000,00

319.398.747.247,00

-

319.398.747.247,00

74,12

(111.515.589.753,00)

4.2.1.02.01

BAGI HASIL DARI IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

168.000.000,00

2.715.030.000,00

-

2.715.030.000,001.616,09

2.547.030.000,00

4.2.1.02.02

BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

11.208.134.000,00

5.167.023.640,00

-

5.167.023.640,00

46,10

(6.041.110.360,00)

4.2.1.02.04

BAGI HASIL DARI IURAN TETAP (LAND-RENT)

29.994.456.000,00

21.336.070.707,00

-

21.336.070.707,00

71,13

(8.658.385.293,00)

4.2.1.02.05

BAGI HASIL DARI IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI (ROYALTI)

389.543.747.000,00

290.180.622.900,00

-

290.180.622.900,00

74,49

(99.363.124.100,00)

2.277.932.698.000,00

2.277.932.698.000,00

-

2.277.932.698.000,00 100,00

-

2.277.932.698.000,00

2.277.932.698.000,00

-

2.277.932.698.000,00 100,00

-

DANA ALOKASI UMUM

2.277.932.698.000,00

2.277.932.698.000,00

-

2.277.932.698.000,00 100,00

-

DANA ALOKASI KHUSUS

460.303.520.000,00

368.242.816.000,00

92.060.704.000,00

460.303.520.000,00 100,00

-

460.303.520.000,00

368.242.816.000,00

92.060.704.000,00

460.303.520.000,00 100,00

-

460.303.520.000,00

368.242.816.000,00

92.060.704.000,00

460.303.520.000,00 100,00

-

7.648.066.280.000,00

7.619.225.116.409,00

18.121.340.000,00

490.000.000,00

506.733.500,00

490.000.000,00

4.2.1.02

4.2.2 4.2.2.01 4.2.2.01.01 4.2.3 4.2.3.01 4.2.3.01.01 4.3 4.3.1 4.3.1.03

4.3.1.03.01 4.3.4 4.3.4.01 4.3.4.01.01 4.3.5

Halaman 4.3.5.01 12

DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI PENDAPATAN HIBAH DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DANA PENYESUAIAN DANA PENYESUAIAN DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR DANA OTONOMI KHUSUS DANA OTONOMI KHUSUS

99,86

(10.719.823.591,00)

42.340.000,00

549.073.500,00 112,06

59.073.500,00

506.733.500,00

42.340.000,00

549.073.500,00 112,06

59.073.500,00

490.000.000,00

506.733.500,00

42.340.000,00

549.073.500,00 112,06

59.073.500,00

457.146.400.000,00

427.565.960.000,00

18.079.000.000,00

445.644.960.000,00

97,48

(11.501.440.000,00)

457.146.400.000,00

427.565.960.000,00

18.079.000.000,00

445.644.960.000,00

97,48

(11.501.440.000,00)

457.146.400.000,00

427.565.960.000,00

18.079.000.000,00

445.644.960.000,00

97,48

(11.501.440.000,00)

4.940.429.880.000,00

4.941.152.422.909,00

-

4.941.152.422.909,00 100,01

722.542.909,00

4.940.429.880.000,00

4.941.152.422.909,00

-

4.941.152.422.909,00 100,01

722.542.909,00

58

7.637.346.456.409,00


Periode

: DESEMBER 2015

KODE


REKENING

1 4.3.5.01.01 4.3.7

2 DANA OTONOMI KHUSUS DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

4.3.7.01 4.3.7.01.01

DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR



3

SISA LEBIH (KURANG)

S/D. BULAN LALU

BULAN INI

S/D. BULAN INI

%

4

5

6

7

DARI TARGET

8

4.940.429.880.000,00

4.941.152.422.909,00

-

4.941.152.422.909,00 100,01

722.542.909,00

2.250.000.000.000,00

2.250.000.000.000,00

-

2.250.000.000.000,00 100,00

-

2.250.000.000.000,00

2.250.000.000.000,00

-

2.250.000.000.000,00 100,00

-

2.250.000.000.000,00

2.250.000.000.000,00

-

2.250.000.000.000,00 100,00

-

882.299.190.455,00

817.005.433.978,38

217.396.186.377,38

1.034.401.620.355,76 117,24

152.102.429.900,76

:: REKAPITULASI :: 4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.2

DANA PERIMBANGAN

3.457.230.338.000,00

3.161.126.548.560,00

95.109.061.300,00

3.256.235.609.860,00

94,19

(200.994.728.140,00)

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

7.648.066.280.000,00

7.619.225.116.409,00

18.121.340.000,00

7.637.346.456.409,00

99,86

(10.719.823.591,00)

11.987.595.808.455,00

11.597.357.098.947,38

330.626.587.677,38

11.927.983.686.624,76

99,50

(59.612.121.830,24)

J U M L A H I, II DAN III

Catatan : 1.

Pengembalian Uang Muka/sisa kegiatan dari bendahara Pengeluaran Bulan ini tanggal 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 sebesar Rp. 43.730.787.496,00 bukan merupakan pendapatan.

2.

Total Pengembalian Uang Muka/Sisa Kegiatan dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 67.645.585.494,00.

JAYAPURA, 27-01-2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM NIP. 19641014 198603 1 016

59

Halaman 13


60


61

LAPKIN DISPENDA TAHUN 2015

Recommend Documents