LAPKIN RO. ORPA BAB I PENDAHULUAN

LAPKIN RO. ORPA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua ditetapkan berdasarkan

PERDA Nomor

11 Tahun 2013

tentang Organisasi dan Tatakerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRP Provinsi Papua. Kedudukan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua merupakan unsur staf, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA (pasal 2 PERDA Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013) 1) Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah.( pasal 21 PERDA Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013). Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah; b. penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan; c. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pendayagunaan aparatur; d. pelaksanaan ketatausahaan.

2) Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua dibentuk berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro membawahi 4(empat)Kepala Bagian, yaitu: Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua dapat dilihat pada TABEL 1 sebagai berikut :

1

LAPKIN RO. ORPA

Tabel 1. Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua KEPALA BIRO

BAGIAN KELEMBAGAAN

BAGIAN KETATALAKSANAAN

BAGIAN ANALISIS DAN FORMASI JABATAN

BAGIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

SUB BAGIAN KELEMB. PERANGKAT DAERAH PROVINSI

SUB BAGIAN SISTEM DAN PROSEDUR

SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN DAN PENGEND. APARATUR

SUB BAGIAN KELEMB. PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA

SUB BAGIAN STANDARISASI PRASARANA DAN SARANA KERJA

SUB BAGIAN FORMASI JABATAN

SUB BAGIAN KINERJA APARATUR

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN APARATUR

3) Keadaan Kepegawaian Sumberdaya manusia yang mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Biro Organisasi dan pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua terdiri dari 51 (lima puluh satu) Pegawai Negeri Sipil, 2 (dua) tenaga Kontrak, dengan rincian sebagai berikut : a.

SDM menurut jenis kelamin adalah : Laki-laki

: 27 (dua puluh delapan) orang

Perempuan

: 24 (dua puluh empat) orang

2

LAPKIN RO. ORPA

b.

c.

SDM Menurut jenjang pangkat dan golongan adalah : Golongan I.c

: 1 (satu) orang

Golongan II.a

: 8 (delapan) orang

Golongan II.b

: 6 (enam) orang

Golongan II.c

: 3 (tiga) orang

Golongan II.d

: 1 (satu) orang

Golongan III.a

: 5 (lima) orang

Golongan III.b

: 5 (lima) orang

Golongan III.c

: 7 (tujuh) orang

Golongan III.d

: 10 (sepuluh) orang

Golongan IV.a

: 3 (tiga) orang

Golongan IV.b

: 1 (satu) orang

Golongan IV.c

: 1 (satu) orang

SDM menurut Tingkat Pendidikan adalah : NO

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Presentase

1

S2

6

11,7%

2

S1

23

45,0%

3

D3

-

-

4

SMA

21

41,1%

5

SMP

1

1,9%

51

100%

JUMLAH

d.

Tenaga Kontrak : sebanyak

e.

SDM Menurut Eselon : NO

Tingkat eselon

: 2 (dua) orang

Jumlah

Jabatan kosong

1

II.b

1

-

2

III.a

4

-

3

IV.a

12

-

3

LAPKIN RO. ORPA f.

Jumlah PNS yangmengikuti PIM Tk. IV, III, II tahun anggaran 2016, yaitu: PIM IV = PIM III = 1 (satu) orang PIM II = -

g.

Jumlah PNS Biro yang naik pangkat per- April sebanyak 5(lima) orang dan perOktober sebanyak 2(dua) orang pada tahun 2016.

h.

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas TK.I : 1 (satu) orang

i.

Jumlah PNS yang mengikuti penyesuaian ijasah

j.

Jumlah PNS Pensiun tahun anggaran 2016, adalah : 1 (satu)orang

k.

Jumlah PNS yang dimutasikan : Golongan III = 4 (empat) orang (mutasi sesuai pelantikan)

: 1 (satu) orang

namun demibangunnya budaya dan etos kerja Rekapitulasi data PNS di lingkungan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur dapat di lihat pada Tabel berikut ini. No

Gol

Jml Per Gol

Jml Per -Tingkat Pendidikan S2

1

2

3

4

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

1 1 3 10 7 6 6 3 7 8

1 1 2 2 2

S1

1 8 5 6 5

D4

D3

D2

D1

SLTA SLTP

SD

1 1 3 7 8

1

1

4) Isu Strategis Isu-isu strategis terkait eksistensi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur dalam melaksanakan fungsi pengkoordinasian administrasi adalah :

4

LAPKIN RO. ORPA 1.

Dengan berlakunya PP Nomor 18 Pada tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan ini mengatur tentang pembidangan struktur organisasi yang nantinya akan menetukan berapa besar anggaran, sumberdaya manusia yang bermuara pada efisien dan efektifitas birokrasi pemerintah daerah. Penetuan tipe dari suatu kelembagaan tergantung pada beban kerja perangkat daerah, ada 3(tiga) kriteria tipelogi perangkat daerah sesuai pasal 7 yaitu : 1) Tipe A yaitu mewadahi fungsi dengan beban kerja yang besar; 2) Tipe B yaitu mewadahi fungsi dengan beban kerja yang sedang; 3) Tipe A yaitu mewadahi fungsi dengan beban kerja yang kecil; Besar tipe tergantung pada hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri atas variabel : a.

Variabel umum dengan bobot 20%, dan terdiri atas indikator yatiu : a) Jumlah penduduk b) Luas wilayah c) Jumlah anggaran, pendapatan dan belanja daerah

b.

Variabel teknis dengan bobot 80%, ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta fungsi penunjang urusan pemerintahn tersebut, baik di Provinsi maupun Kab/Kota.

Hal inilah yang menjadi isue utama Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pembentukan kelembagaan perangkat daerah, agar lebih dinamis, efisien, efektif sehingga dapat mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja publik.

2.

Sistem Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif. Yang menjadi isue penting dalam bidang ketatalaksanaan adalah menyangkut pelaksanaan kebijakan dalam mekanisme presedur kerja yaitu : 1) Melakukan fasilitasi penyusunan standart operasional dan prosedur kerja (SOP), standard Pelayanan Minimal (SPM), Standart Pelayanan Publik (SPP) pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua 2) Penggunaan Tata Naskah Dinas (TND)

yang benar sesuai Peraturan

Gubernur Nomor 2 tahun 2012 3) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana kerja, seperti perlengkapan

5

LAPKIN RO. ORPA kantor, rumah dinas, kendaraan dinas jam kerja, tata hubungan antar SKPD dalam rangka optimalisasi hasil kerja guna meningkatkan kinerja. 4) Melakukan

pengorganisasian

sistem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah bagi SKPD dilingkungan pemrintah Provinsi Papua dan pembinaan bagi Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lebih terukur dan berkinerja terutama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui analisis jabatan. Hal yang menjadi isue utama adalah dengan berlakukanya PP Nomor 18 Tahun 2016 maka Biro Organisasi perlu segera menyiapkan : 1) Penyusunan uraian jabatan(analisis jabatan) untuk pemangku jabatan struktural dan pejabat fungsional. 2) Melakukan analisi beban kerja dan pelaksanaan evaluasi jabatan sehingga akan terukur berapa jumlah jabatan atau staf yang dibutuhkan dalam melaksanakaan tugas-tugas organisasi.

5) Lingkungan Strategis Pencapaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yitu : 1.

Faktor lingkungan internal

2.

Faktor lingkungan eksternal a.

Faktor lingkungan internal yaitu terdiri dari : a)

Networking yang luas Sebagai

lembaga/institusi yang menjalankan fungsi staf, Biro

Organisasi dan PA memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi

Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri R.I . Oleh karena itu Biro Organisasi dan PA

dituntut

untuk memberikan kontribusi

berupa rumusan kebijakan pembangunan administrasi dan

aktif

aparatur

pemerintahan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance.

6

LAPKIN RO. ORPA b) Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas c)

Adanya manajemen peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis dan dan fungsional

d) Tingkat pendidikan SDM aparatur yang memadai e)

Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi terutama dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan unit organisasi.

b.

Faktor lingkungan eksternal, yaitu terdiri atas : a)

Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagaimana dipaparkan di depan, secara kuantitatif SDM Biro Organisasi dan PA sebenarnya relative memadai. Namun dari sisi manajemen pengembangannya individu masih kelemahan

terdapat

beberapa

internal yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang

perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah kapasitas SDM internal yang masih relatif kurang optimal jika dikaitkan dengan beban

kerja, termasuk kurangnya inovasi dan kreatifitas serta

komitmen untuk pelaksanaan tugas-tugas yang optimal. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah sulitnya bagi Biro Organisasi dan PA untuk bisa menjawab tuntutan pimpinan secara cepat dan tepat.

b) Tuntutan Reformasi Birokrasi Tuntutan

masyarakat adanya

disiapkan dengan kelembagaan, dan

aparatur

meningkatkan

yang profesional sumber

perlu

daya manusia,

ketatalaksanaan. Biro Organisasi dan PA sebagai

instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan, dimana Biro Organisasi dan PA, mempunyai peran yang besar dalam pengembangan sistem tersebut.

c)

Kurangnya komitmen dan ketaatan dalam peningkatan disiplin Masih terintegrasi unsur subyektif sehingga dalam penegakan disiplin belum optimal, baik dari tingkat midle pimpinan sampai dengan tingkat botton pimpinan.

7

LAPKIN RO. ORPA

d) Distribusi PNS tidak sesuai kompetensi dan kebutuhan Jumlah PNS di Biro Organisasi dan PA dari segi analisis beban kerja sudah tidak memadai bila dikaitkan dengan kebutuhan PNS Biro Organisasi, hal ini akan menyebabkan kurangnya optimalisasi capaian sasaran strategis organisasi karena tidak didukung dengan kompetensi aparatur.

e)

kurangnya dukungan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan apalagi adanya sinergitas visi dan misi Gubernur dengan visi dan misi Biro Organisasi yang diterjemahkan dalam sasaran strategis organisasi yang harus dicapai untuk waktu 5 (lima) tahun anggaran

8

LAPKIN RO. ORPA BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Stratejik Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua telah menetapkan rencana strategis untuk masa periode 5 (lima) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2014 s/d 2018, penyusunan perencanaan kinerja Biro berpedoman pada Renstra, Renstra Biro searah dengan

RPJMD Provinsi Papua, melalui Renstra ditetapkan

Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua, yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2014. Ada 4 (empat) indikator kinerja utama yang termasuk dalan IKU Pemerintah Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2014, hal ini menjadikan Biro Organisasi harus menyiapkan data capaian atas pelaksanaan 4 (empat ) indikator tersebut, karena menjadi bagian dari LAPKIN Pemerintah Provinsi Papua,

selain itu pada Tahun 2016 Biro Organisasi telah

menettapkan Perjanjian Kinerja atas 6 sasaran strategis, dengan demikian akan lebih menguatkan sasaran, tujuan dan target sehingga outcome yang dicapai dapat berfungsi atau dapat diukur, tentu seluruh dokumen ini merupakan terjemahan dari Tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur..

6) Visi dan Misi Organisasi a. Pernyataan Visi Untuk mewujudkan eksistensi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua telah merumuskan visinya sesuai Rencana Strategis Tahun 2014 s/d 2018 adalah “Mewujudkan organisasi dan pendayagunaan aparatur yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik” Visi tersebut merupakan cita-cita yang akan diwujudkan dalam menata organisasi kelembagaan yang ideal, melalui kebijakan, program dan kegiatan. b. Pernyataan Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua sebagai berikut :

9

LAPKIN RO. ORPA

1)

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan analisis jabatan untuk mewujudkan Organisasi Pemerintah yang Rasional.

2) Meningkatkan Pembinaan sistem Ketatalaksanaan pemerintahan yang efesiensi dan efektifitas. 3) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumberdaya aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN

Penjelasan dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

dan

analisis

jabatan

untuk

mewujudkan Organisasi Pemerintah yang Rasional. Penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua di arahkan untuk membentuk struktur yang organisasi yang rasional, adaptif, transparan(tepat ukuran dan kaya fungsi) restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah harus didahului dengan analisis beban kerja dan analisis jabatan, kesemuanya ini tidak mengurangi peran penting dari SKPD dalam memberikan masukan sebagai

peran aktif dalam membentuk struktur sesuai kebutuhan daerah, hal inilah yang sangat penting sehingga tidak memperlebar rentan kendali. Analisis jabatan harus dilakukan atas Jabatan Struktural dan Jabatan fungsional perlu dikaji, dievaluasi guna mendapat informasi jabatan dalam penyusunan uraian/ikhtisar jabatan, dengan demikian dapat dirinci, dikaji, dievaluasi guna mendapat informasi jabatan dalam penyusunan uraian/ikhtisar jabatan akan diikuti dengan analisis beban kerja sehingga akan memberikan informasi tentang berapa jumlah aparatur yang dibutuhkan oleh satu jabatan, sehingga seluruh tugas akan terbagi habis (tidak ada aparatur yang tidak mendapatkan distribusi pekerjaan.

10

LAPKIN RO. ORPA

2) Meningkatkan Pembinaan sistem Ketatalaksanaan pemerintahan yang

efesiensi dan efektifitas. Arah kebijakan dalam bidang Ketatalaksanaan diwujudkan melalui penataan dan efisiensi sistem prosedur kerja, percepatan penerapan

Standart Pelayanan

Minimal (SPM) sesuai bidang urusan, peningkatan. indeks kepuasan masyarakat (IKM) melalui peningkatan pelayanan, efisiensi Standart Operasional Prosedur

(SOP), serta Penilaian kinerja pelayanan publik yang bermuara pada peningkatan pelayanan prima(kualitas) dan pengelolaan barang/sarana dan prasarana kerja daerah.

3) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumberdaya aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN Peningkatan profesionalime SDM

aparatur yang berbasis kompetensi dan

transparan. yang diharapkan mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah di Provinsi dan Kab/Kota, meningkatkan pengawasan melekat secara berjenjang serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya atas pelaksanaan prioritas program dan kegiatan sesuai TUPOKSI yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemberi kebijakan.

11

LAPKIN RO. ORPA

B. Tujuan, Sasaran dan Program 1.

Tujuan Tujuan yang akan dicapai berdasarkan review rencana strategis Biro

Organisasi Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua dalam jangka waktu 1 (satu) anggaran , telah ditetapkan Biro Organisasi yang mengarah kepada kebijakan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi. Dibawah ini terdapat tujuan dari misi 1 s/d ke 3 untuk tahun anggaran 2016 sebagai berikut : Tujuan dari misi pertama adalah : 1.

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi

2.

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota

3.

Terwujudnya peningkatan analisis jabatan dalam penempatan pejabat sesuai ANJAB

4.

Meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi

5.

Peningkatan pemahaman aparatur tentang TUPOKSI unit kerja

6.

Peningkatan sumberdaya aparatur dibidang analisis jabatan

Tujuan dari misi Kedua adalah : 2.

Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang efisien dan efektif khususnya administrasi pelayanan

3.

Terbinanya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

4.

Terwujudnya penyusunan laporan SPM pada 9 bidang di Provinsi dan 15 Bidang SPM Kab/Kota yang harus diterapkan dan ditetapkan SPM dalam Peraturan Kepala Daerah

5.

Terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan pengunaan pakaian dinas di Provinsi dan Kab/kota.

6.

Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang efisien dan efektif

Tujuan dari misi Ketiga adalah : 1.

Peningkatan kualitas aparatur berbasisi kompetensi

2.

Terwujudnya SAKIP dilingkungan Pemrintah Provinsi Papua dan Kab/Kota

3.

Peningkatan kualitas aparatur dalam menyelesaikan permasalahan di birokrasi

12

LAPKIN RO. ORPA pemerintahan 4.

Terfasilitasinya penyusunan IKU Provinsi Papua

5.

Peningkatan jumlah dan kualitas LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 29 Kab/Kota

6.

Meningkatnya disiplin aparatur

7.

terwujudnya

website data kompetensi Sumber daya aparatur di lingkungan

Provinsi Papua

2.

Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Organisasi dalam jangka waktu tertentu, penetapan sasaran strategis Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur tercermin dalam Renstra

yang diimplementasikan dalam Indikator Kinerja Utama Biro serta

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi , kesemuanya akan menjadi ukuran keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk TA. 20126. Pada Tahun 2016 sasaran strategis, pada penetapan kinerja sesuai indikator kinerja utama ditetapkan sebagai berikut : No

Tujuan

1 1

2 Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota

2

Terwujudnya peningkatan analisis jabatan dalam penempatan pejabat sesuai ANJAB Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang efisien dan efektif Terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan penggunaan pakaian dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota

3.

Sasaran Strategis 3 Organisasi yang Tepat fungsi dan tepat ukuran

No.

Indikator Kinerja

Target

Satuan

4 1

5 Persentase Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang tepat fungsi dan tepat ukuran

6 6 SKPD

7 %

Terwujudnya tata kelola jabatan yang baik

2

Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data uraian jabatan

9 SKPD

%

Terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI yang efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel

1

Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja

50%

%

48 SKPD

SKPD

2

13

LAPKIN RO. ORPA

4

5

Terwujudnya penyusunan laporan SPM pada 9 bidang di provinsi dan 15 bidang SPM Kabupaten/Kota yang harus diterapkan dan ditetapkan SPM dalam Peraturan Kepala SKPD Terbinanya penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan pemerintah provinsi dan Kab/Kota Peningkatan jumlah dan kualitas LAKIP di lingkungan Pem.Provinsi dan 29 Kab/Kota

Tersusunya SPP pada SKPD di Provinsi Papua

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3

Jumlah Bidang yang memiliki Standar Pelayanan Minimal

1

2 1

2 6

Meningkatnya disiplin aparatur

3.

Program

Meningkatnya disiplin aparatur

1

6 Dokumen/ 6 Bidang

Bidang

jumlah SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi Papua

5 SPP

SPP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP di Provinsi dan Kab/kota tepat waktu Nilai Evaluasi SAKIP

50 %

%

48 SKPD/29 Kab/Kota

SKPD dan Kab/Kota

B

Nilai

90%

%

Rata-rata kehadiran PNS

Biro Organisasi melaksanakan 2 (dua) program utama dan 4 (empat) program pendukung yang terdiri atas : 1)

Program Utama terdiri atas (1)

Program penguatan kapasitas kelembagaan, merupakan program yang diajukan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang melekat pada 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kelembagaan, Bagian Analisis dan Formasi Jabatan, Bagian Ketatalaksanaan dan Bagian Pendayagunaan Aparatur : a.

Penyusunan Uraian Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

b.

Penyusunan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

c.

Penataan dan Penyusunan Pedoman Tata Ruang Kantor Pemerintah Provinsi Papua

d.

Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Pemda Prov.Papua

e.

Rapat Kerja Pembinaan dan peningkatan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota se Papua

14

LAPKIN RO. ORPA f.

Fasilitasi Percepatan SPM dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

g.

Pelatihan Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

h.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua

i.

Penyusunan Data Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Papua

j.

Pengumpulan dan penyusunan data analisis Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

k.

Penyusunan LAPKIN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

l.

Bimbungan teknis penataan OPD Provinsi Papua

dilingkungn

m. Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota

(2)

n.

Sosiialisasi pakaian dinas PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

o.

Penyusunan IKU dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

p.

Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Papua

q.

Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Papua

r.

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan se Provinsi Papua

Lingkungan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terdiri atas beberapa kegiatan yanhg diarahkan untuk peningkatan SDM aparatur guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas organisasi.terdiri atas kegiatan : a.

Pendidikan dan pelatihan Formal

b.

Bimtek Pola Karier ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kab./Kota

c.

Bimtek Telaahan Staf Paripurna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

(3)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, yaitu merupakan kegiatan penyusunan pelaporan baik kinerja maupun keuangan yang terintegrasi dalam beberapa pelaporan yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah terkait capaian dan realisasi dari target yang ditetapkan Biro Organisasi untuk tahun anggaran 2016. terdiri atas : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15

LAPKIN RO. ORPA b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun d. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD

2)

Program Pendukung, terdiri dari : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu merupakan program pendukung atas pelaksanaan program utama, secara keseluruhan kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan administrasi, yang terdiri atas :

2)

a.

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

b.

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

d.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

e.

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

f.

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

g.

Penyediaan Makanan & Minuman

h.

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu kegiatan pelayanan administrasi atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang terdiri atas :

3)

a.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional

c.

Sewa Rumah dinas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, program ini diarahkan untuk meningkatkan persentase penggunaan pakaian dinas sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 10 Tahun 2016. Melalui kegiatan : a.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

16

LAPKIN RO. ORPA

C. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,

yaitu

RPJMD

Pemerintah Provinsi Papua pada misi ke- 2, poin 1 “Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS” dan point 5 “Penataan sistem kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang

mencerminkan

kebutuhan

fungsi-fungsi

pemerintahan”

Biro

Organisasi

mengaktualisasikan ke dalam dokumen perencanaan Renstra , Renja, RKA-Biro dan DPA-Biro yang dilaksanakan melalui beberapa program/kegiatan sebagai cerminan tugas pokok dan fungsi. Telaahan visi dan misi Biro serta keterkaitan dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut : Telaahan Visi dan Misi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur PEMERINTAH PROVINSI PAPAPUA

TELAAHAN BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

VISI

Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera

MISI ke-2

Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS

Pada point 1

Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel

Pada point 5

Penataan sistem kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang mencerminkan kebutuhan fungsifungsi pemerintahan

Mewujudkan organisasi dan pendayagunaan aparatur yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional. 2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN; 1. Mewujudkan aparatur yang disiplin, ber-etos kerja tinggi, berinovasi dan profesional 2. Mewujudkan aparatur yang berkompetensi 1. Tertatanya struktur kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah 3. Mewujudkan pembinaan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota 4. Peningkatan fungsi ketetalaksanaan yang efisien dan efektif

17

LAPKIN RO. ORPA

Berdasarkan telaahan renstra tersebut dilakukan perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Biro Organisasi,

di dalamnya

menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan instansi pemerintah berdasarkan tolok ukur kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, sebagai komitmen untuk mencapai target dari program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, kinerja yang dimaksud bukan hanya output

tetapi kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian ada keterkaitan capaian antara pelaksanaan program/kegiatan dari Tahun 2014-2018. Penetapan kinerja bermula dari adanya Perjanjian Kinerja kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua yang disepakati pada tanggal 29 April 2016 bersama Gubernur Papua, Perjanjian kinerja merupakan implementasi dari Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi yang ditetapkan untuk masa 5 Tahun anggaran, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, RKT Tahun 2016 dan IKU Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur terlampir.

D. Telahaan Renstra Pada tahun anggaran 2016 Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mendapat plafon anggaran sebesar Rp. 18.232.553.000,- yang terbagi dalam belanja langsung sebesar Rp 11.885.501.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp 6.347.052.000,- untuk melaksanakan 6 program dan 39 kegiatan pembangunan, capaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja langsung dan tidak langsung pada program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1 Form F4 terlampir.

18

LAPKIN RO. ORPA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Strategis Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua Tahun 2016 disajikan melalui Laporan Kinerja

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. A. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya mengunakan rumus : Capaian Kinerja = realisasi x 100 target Dalam

memberikan

penilaian

tingkat

capaian

Kinerja

setiap

sasaran,

menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut : Tabel. 2. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Taun 2016 Dalam

pengukuran

capaian

sasaran kinerja,

skala yang

digunakan adalah skala ordinal sebagai berikut :

NOMOR

JUMLAH NILAI

KATEGORI

1.

91 ≥

2.

76 ≥ 90

Berhasil

3.

66 ≥ 75

Cukup berhasil

4.

51 ≥ 65

Kurang berhasil

5.

0 ≥ 50

Tidak Berhasil

Sangat berhasil

19

LAPKIN RO. ORPA Penetapan terhadap pengukuran kinerja sasaran strategis yang disajikan bukan hanya sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja SKPD sebagai implementasi Renstra dan IKU SKPD namun juga sasaran strategis yang menguatkan tugas-tugas organisasi untuk TA. 2016 sesuai dengan Visi B i r o O r g a n i s a s i d a n P e n d a ya g u n a a n A p a r a t u r

“Mewujudkan organisasi dan pendayagunaan aparatur

yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik” dan menyajikan Misi, Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut : MISI I Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan analisis jabatan untuk mewujudkan Organisasi Pemerintah yang Rasional. B. Capaian Sasaran dan Target dalam Kegiatan, sebagai berikut : 1.

Restrukturisasi Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 Tujuan peningkatan pemahaman aparatur tentang penataan OPD dijabarkan melalui sasaran terlaksananya tupoksi SKPD di lingkungan Provinsi Papua dan Kab/Kota pada tabel berikut ini : NO

TUJUAN Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota

1

SASARAN STRATEGIS Persentase OPD Pemerintah Provinsi /Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran

INDIKATOR KINERJA Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

TARGET 42 urusan

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel

sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

TARGET 42 urusan

Rata-rata presentase capaian sasaran

REALISASI

CAPAIAN(%)

42 urusan

100% 100%

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 hari berturut-turut pada tanggal 18 -23 Juli 2016 dengan menghadirkan Tim validasi data dari masing-masing Kementerian sesuai urusan bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. kegiatan ini untuk mendapatkan rekapitulasi Validasi Data dan Pemetaan Urusan dan P3D untuk SKPD Provinsi dan 29 Kab/Kota, Penetapan tipe perangkat daerah 20

LAPKIN RO. ORPA ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yaitu variabel teknis dan variabel umum. Penataan PEREKDA diarahkan pada OPD yang efisien, efektif, rasional sesuai kebutuhan nyata dan kemampuan daerah.terlampir hasil validasi data dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/kota. Berdasarkan pengukuran

capaian sasaran dalam kategori “Sangat

berhasil” dengan capaian 100%. Dokumentasi kegiatan validasi data kelembagaan Perekda Provinsi dan 29 Kab/Kota, di gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.

2.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Tujuan peningkatan pemahaman aparatur tentang penataan OPD dijabarkan melalui sasaran terlaksananya tupoksi SKPD di lingkungan Provinsi Papua pada tabel berikut ini :

21

LAPKIN RO. ORPA NO

TUJUAN Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota

1

SASARAN STRATEGIS Organisasi yang Tepat fungsi dan tepat ukuran

INDIKATOR KINERJA presentase OPD pemerintah provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

TARGET 90%

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN presentase OPD pemerintah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

TARGET

REALISASI

CAPAIAN(%)

90%

90%

100%

Rata-rata presentase capaian sasaran

100%

Indikator kinerja presentase OPD pemerintah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran terealisasi dengan jumlah capaian sasaran 100%, dengan demikian outcome dari kegiatan ini ditandai dengan terisinya jabatan struktural

dengan adanya

pelantikan pada tanggal 27 Pebruari 2017 bagi pejabat eselon I, II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua. pelaksanaan kegiatan diawali dengan evaluasi atas PERDA Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2013 yang berpedoman pada PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, karena adanya perubahan paradigma tentang penataan OPD yang harus memperhatikan pembagian urusan, kriteria variabel umum dan teknis yang pada akhirnya akan membentuk tipologi OPD sesuai kriteria/tipe. Pada awal Tahun 2016

DPRP

Papua telah memberikan pesetujuan

terhadap rancangan PERDA Provinsi Papua yaitu melalui Surat Nomor 09/DPRP/2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selanjutnya Biro Hukum SETDA Provinsi Papua memproses dan menetapkan : 1. PERDA Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas PERDA Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua; 2.

PERDA Provinsi Papua Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas PERDA Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. 22

LAPKIN RO. ORPA 3.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua

4.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua

5.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua

6.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 61 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua

7.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua

8.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 63 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua

9.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua

10.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 66 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua

11.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 67 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua

12.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 67 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua

13.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua

14.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

15.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua

16.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua

17.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua

18.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua

19.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

23

LAPKIN RO. ORPA Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua 20.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua

21.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua

22.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua

23.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua

24.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 49 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua

25.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Papua

26.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua

27.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua

28.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 48 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua

29.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua

30.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua

31.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

32.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua

33.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua

34.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

24

LAPKIN RO. ORPA 35.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua

36.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 39 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua

37.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 58 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

38.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 47 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Papua

39.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 57 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua

Jumlah SKPD sesuai PERDA tersebut sebanyak 51 SKPD yang terdiri dari : 1 Sekda, 3 asisten Sekda, 10 Biro, 26 Dinas Daerah dan 15 SKPD yang terdiri dari Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah serta Satpol PP. SKPD baru terdiri atas 5 SKPD yaitu : 1

Biro ULP Setda Provinsi Papua

2

Biro Perbatasan Setda Provinsi Papua

3

Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua

4

Dinas Kebudayaan Provinsi Papua

5

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua

dalam melakukan penataan kelembagaan Perangkat daerah Biro Organisasi membentuk

Tim

Restrukturisasi

Kelembagaan

Perangkat

Daerah

Nomor

188.4/299/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua dengan melibatkan beberapa instansi yang terkait. Dibawah ini adalah uraian tentang capaian pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) tahun anggaran sebagi berikut : URAIAN

NO 1

JUMLAH PERDA DAN PERATURAN GUBERNUR (SKPD) YANG DIBENTUK

REALISASI

2013

2014

2015

2016

PERDA 2013 TERDIRI DARI 48 SKPD

PERGUB UPTD, UPTB DAN PEMBIDAN GAN TUGAS ASISTEN SEKDA 100%

REVISI PERDA 2013 ATAS 8 SKPD

PERDA 2016, DAN PERGUB 2016

100%

100%

100%

25

LAPKIN RO. ORPA Pada Tahun 2013 dari target 4 (empat) pembentukan PERDA terealisasi 4 (empat) yaitu ditetapkan PERDA Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2013 tentang SOTK SETDA dan Setwan DPRP Provinsi Papua, Dinas Daerah dan Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah dan PERDA Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua dengan capaian persentase 100%, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Gubernur Nomor

18 dan 19 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD dan UPTB serta

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembidangan Tugas Asisten Sekretaris Daerah dengan capaian persentase 100%. Pada Tahun 2015 tujuan dan sasaran strategis di ikutkan pada Kegiatan Sosialisasi dengan tujuan dan sasaran yang berbeda namun, karena tuntutan TUPOKSI Organisasi dengan adanya beberapa SKPD yang mempunyai TUPOKSI yang tumpang tindih maka dilakukan revisi atas 8 (delapan) SKPD Provinsi Papua dan pada Tahun 2016

melalui sasaran Organisasi

yang Tepat fungsi dan tepat ukuran dengan indikator presentase OPD pemerintah provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dilakukan pembentukan OPD dengan berpedoman pada PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Peramgkat Daerah maka dibentuk PERDA sebagaimana disebutkan pada hal 29.dengan capaian persentase sasaran 100% , dengan demikian pada Tahun 2017 tugas Biro Organisasi tinggal menata UPTD dan UPTB di Provinsi Papua. 3.

Rapat kerja pembinaan dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota se Papua Tujuan Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota dijabarkan

melalui

indikator

adanya

data

kelembagaan

perangkat

daerah

kabupaten/kota :

NO

TUJUAN

1

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti

TARGET 29 Kabupaten/Kota

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : 26

LAPKIN RO. ORPA INDIKATOR KINERJA TARGET SASARAN Jumlah Rekomendasi 29 Kabupaten/Kota yang disepakati dan ditindaklanjuti Rata-rata presentase capaian sasaran NO 1.

REALISASI

CAPAIAN(%)

25Kabupaten/Kota

86,20%

86,20%

Pencapaian indikator kinerja sasaran dari target yang ditetapkan mencapai 86,20% dan mendapat kategori “berhasil” Melalui indikator Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti terdiri atas : A. Rekomendasi Bagi Pemerintah Pusat 1. Pemerintah Pusat perlu lebih aktif melakukan upaya sikronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undanga, terutama yang berkaitan dengan pemerintah Daerah. Lebih aktif ini dibutuhkan karena terdapat Kabupaten yang belum dapat melaksanakan Peraturan Pemerintah, menimbulkan kebingungan, bahkan menimbulkan

polemik

baru

di

lingkungan

pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; B. Rekomendasi Bagi Kabupaten/Kota 1. Kabupaten/Kota perlu melakukan percepatan pengisian indikator pembentukan perangkat daerah dengan menggunakan indikator yang sudah tercantum dalam RPP tentang Perangkat Daerah. 2. Bupati/Walikota perlu membentuk Tim yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi pengisian indikator pembentukan perangkat daerah di kabupaten/kota masing-masing. 3. Melakukan langkah percepatan dengan mempersipakan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang perangkat daerah sesuai dengan hasil pemetaan indikator perangkat daerah. 4. Biro Organisasi Provinsi Papua perlu lebih aktif melakukan koordinasi dan pembinaan dengan kabupaten/kota dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil rekomendasi ini menjadi dasar/kesepakatan bersama antar 29 Kab/Kota dalam menyikapi pemberlakuan Peraturan Penganti PP

Nomor 41 Tahun 2007,

rekomendasi ini juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri R.I sebagai masukan atas pembentukan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD.

27

LAPKIN RO. ORPA 4.

Monitoring dan Evaluasi Data Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota Tujuan Tertatanya kelembagaan perangkat daerah dijabarkan

melalui

indikator

adanya

data

kelembagaan

Kabupaten/Kota perangkat

daerah

kabupaten/kota : NO 1

TUJUAN Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS Terfasilitasinya penyusunan kelembagaan Kab/Kota

INDIKATOR KINERJA Jumlah Kab/kota yang tertata OPD sesuai perundangundangan

TARGET 18 Kabupaten

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA SASARAN Jumlah Kab/kota yang tertata 1. OPD sesuai perundangundangan Rata-rata presentase capaian sasaran NO

TARGET

REALISASI

18(delapan belas) Kabupaten

CAPAIAN(%)

18(delapan belas) Kabupaten

100%

100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran dari target yang ditetapkan mencapai 100% dan mendapat kategori “sangat berhasil” Melalui indikator Jumlah Kab/kota yang tertata OPD sesuai perundang-undangan maka akan memberikan informasi tentang rancangan PERDA yang telah dibuat oleh 18 Kabupaten terkait (nomenklatur struktur kelembagaan, jumlah eselonisasi pada SETDA, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Bappeda dan Satpol PP), sebagai implementasi PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penataan kelembagaan perangkat daerah diarahkan pada struktur yang efisien, efektif tepat ukuran dan tepat sasaran sesuai kriteria/tipe dalam PP Nomor 18 Tahun 2016.

5.

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan se Provinsi Papua Tujuan Kabupaten/kota

Tertatanya

kelembagaan

perangkat

daerah

Provinsi

dan

dijabarkan dalam indikator yaitu Jumlah rekomendasi yang

disepakati dan ditindaklanjuti :

28

LAPKIN RO. ORPA NO

1

TUJUAN Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan Provinsi

INDIKATOR KINERJA Jumlah aparatur dan Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti

TARGET 200 Aparatur

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN 1. Jumlah aparatur dan 200 Aparatur Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti Rata-rata presentase capaian sasaran NO

REALISASI

CAPAIAN(%)

200 Aparatur

100%

100%

Berdasarkan pengukuran sasaran terhadap indikator dan target yang ditetapkan termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” , dengan capaian 100%. Hasil rekomendasi mencakup rekomendasi dibidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur yang merupakan kesepakatan bersama dari para pimpinan (Asisten yang membidangi Organisasi, para kepala Bagian Organisasi dari 16 Kab/kota yang hadir. Rekomendasi ini Kementerian Dalam Negeri R.I. sebagai

di sampaikan ke

bahan dalam Rakornas Organisasi Se

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta.

6.

Bimtek Analisis Kebutuhan JAFUNG Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tujuan Meningkatnya kinerja dan efisiensi organisasi birokrasi dijabarkan dalam sasaran dan indikator sebagai berikut :

NO

TUJUAN

1

Meningkatnya kinerja dan efisiensi organisasi birokrasi

SASARAN STRATEGIS Tersusunnya data jabatan fungsional tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi Papua

INDIKATOR KINERJA jumlah jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua

TARGET 38 SKPD

29

LAPKIN RO. ORPA Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. jumlah jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua Rata-rata presentase capaian sasaran NO

TARGET

REALISASI

CAPAIAN(%)

38 SKPD

26 SKPD

73,68%

73,68%

Berdasarkan pengukuran pada sasaran, indikator dan target yang ditetapkan berada dalam kategori “Cukup Berhasil” dengan capaian persentase sasaran 73,68%, Tahun 2016 Biro Organisasi melalui Bagian Analisis dan Formasi Jabatan melakukan rekapitulasi perhitungan kebutuhan JAFUNG baik JAFUNG Tertentu dan JAFUNG Umum pada 38 SKPD dilingkungan Provinsi Papua yang dilaksanakan pada Tanggal 29-30 September 2016, dari 38 SKPD hanya 26 SKPD yang menyampaikan data rekap sedangkan 10 SKPD belum mengajukan data rekap tersebut, data rekap yang sudah terkumpul dan yang belum terkumpul akan dikoordinasikan oleh Biro Organisasi ke SKPD yang bersangkutan, terkait penetapan SK. Gubernur khusus untuk JAFUNG tertentu. untuk mempercepat penginputan data pada 10 SKPD Biro Organisasi membentuk Tim/Kelompok kerja yang terdiri atas Pejabat eselon III, IV dan Staf untuk mengawal penginputan data JAFUNG SKPD, Tim melakukan kunjungan ke SKPD dan membuka klinik pendampingan selama seminggu sesuai Surat Perintah Kepala Biro Organisasi Nomor 872/001/Ro.Orpa, Tanggal 20 Mei 2016, muara dari pengumpulan data ini akan menjadi bahan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Papua

Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Jenis dan kebutuhan

JAFUNG tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Hal-hal yang perlu segera tindaklanjuti adalah : a. Biro Organisasi Perlu meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi ke SKPD penyusun evaluasi JAFUNG tertentu, sehingga capaian target dari kegiatan dapat tercapai.

30

LAPKIN RO. ORPA 7.

Bimtek Penataan OPD Provinsi Papua Tujuan Meningkatnya kinerja dan efisiensi organisasi birokrasi dijabarkan dalam sasaran dan indikator sebagai berikut :

NO

1

TUJUAN peningkatan pemahaman aparatur tentang TUPOKSI unit kerja

SASARAN STRATEGIS Terlaksananya TUPOKSI SKPD dilingkungan Provinsi Papua sesuai ketentuan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA Persentase pelaksanaan TUPOKSI unit kerja dengan baik

TARGET 90%

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : NO 1

INDIKATOR KINERJA SASARAN Persentase pelaksanaan TUPOKSI unit kerja dengan baik

TARGET 90%

REALISASI

CAPAIAN(%)

90%

100%

Rata-rata presentase capaian sasaran

Indikator

100%

Persentase pelaksanaan TUPOKSI unit kerja dengan baik, kegiatan ini

untuk meningkatkan SDM aparatur pada

Bagian

Kelembagaan menyikapi

pemberlakuan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Biro Organisasi akan melakukan penataan OPD dilingkungan Provinsi dan pembinaan bagi 29 Kab/Kota, oleh karena itu kesiapan SDM aparatur sangat penting, karena peraturan Pemerintah ini sudah lama dinantikan oleh Birokrat di Provinsi maupun Kab/kota. Berdasarkan pengukuran pada sasaran, indikator dan target yang ditetapkan berada dalam kategori “Sangat Berhasil” dengan capaian 100%.

8.

Penyusunan Uraian Jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua Tujuan Terwujudnya peningkatan

analisis jabatan dalam penempatan

pejabat sesuai ANJAB, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

31

LAPKIN RO. ORPA

NO

TUJUAN

1

Terwujudnya peningkatan analisis jabatan dalam penempatan pejabat sesuai ANJAB

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya tata kelola jabatan yang baik

INDIKATOR KINERJA Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan

TARGET 11 SKPD

Penetapan PERDA Nomor 11,12 dan 13 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRP Provinsi Papua, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, telah dilakukan penyusunan uraian Jabatan bagi pejabat struktural dan fungsional

umum sehingga akan memberikan

informasi tentang uraian dari jabatan dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh pejabat yang duduk dalam jabatan tersebut. Indikator kinerja, target

dan realisasi dari sasaran dapat dilihat pada tabel

berikut : NO

INDIKATOR

TARGET

1

Persentase OPD yang 11 SKPD memiliki data uraian jabatan Rata-rata presentase capaian sasaran

NO 1

INDIKATOR Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan

2014 19 SKPD

Dengan demikian pada Tahun 2016

REALISASI

PERSENTASE (%)

11 SKPD

100%

100%

2015 14 SKPD

2016 11 SKPD

jumlah SKPD mempunyai uraian jabatan

adalah 44 SKPD, tinggal 4 (empat) SKPD yang belum dilakukan penyusunan uraian jabatan dan diharapkan pada Tahun 2017 target 48 SKPD dapat tercapai, dengan demikian capaian kinerja sasaran 100%. berada pada kategori “Sangat Berhasil”. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat penyusunan uraian jabatan dan formasi jabatan adalah : 1.

Mempersiapkan Tim analisis perwakilan dari masing-masing SKPD yang belum mempunyai uraian jabatan, yang penetapannya melalui SK. Gubernur Papua. 32

LAPKIN RO. ORPA 2.

Melakukan Bimtek analisis jabatan sesuai kriteria dan standart Mutu bagi Tim dalam mempersiapkan SDM aparatur menjadi penganalisis jabatan pada masing-masing SKPD.

3.

Melakukan pendampingan penyusunan dan analisis jabatan pada SKPD.

4.

Melakukan koordinasi dan rapat-rapat dalam penyusunan uraian jabatan dan formasi jabatan SKPD.

menyikapi penetapan PERDA dan PERGUB OPD 2017 maka Biro Organisasi akan melakukan penyesuaikan dengan kedua regulasi tersebut, karena jumlah OPD bertambah dari 48 menjadi 51 OPD, begitupula adaperubahan nomenklatur OPD dan nomenklatur Jabatan Struktural OPD serta pembidangan organisasi, maka harus disesuaikan dan akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

9.

Penyusunan Analisis Beban Kerja dilingkungan Pemrintah Provinsi Papua Tujuan terwujudnya tata kelola jabatan yang baik dijabarkan dalam sasaran yang dapat diukur dengan indikator persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan tergambar dalam Tabel sebagai berikut : NO

TUJUAN

1

Peningkatan sumber daya aparatur dibidang ANJAB

SASARAN STRATEGIS Terwujuudnya tatakelola jabatan yang baik

INDIKATOR KINERJA Persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan

TARGET 4 SKPD

Untuk tahun 2014-2016 penyusunan formasi telah dilakukan secara bertahab untuk formasi jabatan berisikan informasi tentang : (a) jenis pekerjaan; (b) sifat pekerjaan; (c) perkiraan beban kerja; (d) perkiraan kapasitas pegawai; (e) kebijakan pelaksanaan pekerjaan; (f) jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat; (g) peralatan yang tersedia. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA SASARAN Persentase OPD yang 1. memiliki data formasi jabatan Rata-rata presentase capaian sasaran

TARGET

REALISASI

CAPAIAN(%)

4 SKPD

4 SKPD

100% 100%

33

LAPKIN RO. ORPA Berdasarkan pengukuran indikator di peroleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran “Sangat Berhasil” dapat terealisasi dengan capaian sesuai target yang ditetapkan dengan nilai presentase sasaran 100%,

hal ini dikarenakan

penyusunan data Formasi Jabatan dilakukan melalui tender lewat lelang ULP atas 4 SKPD karena minimnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi. Rekap Penyusunan data formasi jabatan Thn 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO 1

INSTANSI

2014

2015

2016

18

2

4

SKPD PROVINSI

Berdasar capaian target tersebut diatas dari 48 SKPD yang memiliki data formasi jabatan adalah : 1. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua 2. Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Papua 3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua 4. Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua 5. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua 6. Dinas Olah Raga Dan Pemuda Provinsi Papua 7. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua 8. Dinas Kehutanan Provinsi Papua 9. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua 10. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua 11. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua 12. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Papua 13. Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua 14. Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua 15. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Pembangunan Provinsi Papua 16. Inspektorat Provinsi Papua 17. RSUD Jayapura 18. RSUD Abepura 19. Majelis Rakyat Papua 20. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Provinsi Papua 21. Setwan DPRP Provinsi Papua

34

LAPKIN RO. ORPA 22. Dinas Perkebunan Provinsi Papua 23. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua 24. Badan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan rekap tersebut diatas, dari 48 SKPD masih ada 24 SKPD yang belum mempunyai data analisis beban kerja, oleh karena itu Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat penyusunan formasi jabatan adalah :

1.

Melaksanakan pembentukan Tim analisis formasi jabatan dari masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dengan SK.Gubernur Papua.

2.

Melakukan Bimtek analisis Formasi jabatan sesuai kriteria dan standart Mutu.

3.

Melakukan koordinasi dan rapat-rapat dalam penyusunan data formasi jabatan.

4.

Agar Pemerintah menambah jumlah anggaran dalam penyusunan data Formasi Jabatan bagi SKPD di Provinsi Papua

MISI II Meningkatkan Pembinaan sistem Ketatalaksanaan pemerintahan yang efesiensi dan efektifitas.

1.

Pelatihan Penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tujuan Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang efisien dan efektif dijabarkan dalam (1) sasaran dan (1) indikator yaitu Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama, sebagai berikut :

NO 1

TUJUAN Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang efisien dan efektif

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI yang efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama

TARGET 50%

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

35

LAPKIN RO. ORPA

NO

1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET

REALISASI

Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama

50%

10,4%

CAPAIAN (%) 20,8%

Rata-rata presentase capaian sasaran

20,8%

TA. 2016 Persentase OPD yang telah menetapkan SOP dengan Keputusan Kepala SKPD terdiri atas 5 (lima) SKPD yaitu : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua 2. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh 5. Inspektorat Provinsi Papua Penetapan SOP sebagai sasaran strategis sesungguhnya merupakan implementasi visi dan misi Gubernur Papua yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Papua, dengan capaian sasaran strategis 20,8% hal ini yang menjadi tugas dari Masing-masing SKPD untuk segera menyusun SOP sedangkan Biro Organisasi hanya memfasilitasi SKPD, karena sampai dengan tahun keempat masa kepemimpinan Gubernur Papua periode 2014-2018 SKPD yang memiliki SOP sebanyak 21 SKPD, masih 27 SKPD dalam taraf penyusunan SOP, daftar rekap SKPD yang memiliki SOP adalah : NO 1

SKPD

THN 2015

JUMLAH SKPD

THN 2016

16

5

Pada Tahun 2016 melalui Surat Gubernur Papua Nomor 005/614/SET, Tanggl 20 Mei 2016 Biro Organisasi melaksanakan pendampingan penyusunan SOP bagi SKPD Provinsi Papua, dan out put dari kegiatan iersebut tersusunlah hasil hasil identifikasi judul 15 SKPD, yaitu : 1. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua 4. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua 5. Biro Hukum SETDA Provinsi Papua 6. Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam SETDA Provinsi Papua

36

LAPKIN RO. ORPA 7. Biro Kesra dan Kemasyarakatan SETDA Provinsi Papua 8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua 9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua 10. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua 11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua 12. Satuan Polisi Pamong Proja Provinsi Papua 13. RSUD Abepura Provinsi Papua Hasil identifikasi judul tersebut

akan dikaji Biro Organisasi dan dikembalikan

kepada SKPD untuk menindaklanjuti dalam penyusunan SOP SKPD sampai dengan penetapan. Berdasarkan pengukuran sasaran terhadap indikator pada sasaran dan target yang ditetapkan termasuk dalam kategori “Tidak Berhasil” , permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target, yaitu : 1. SKPD belum menggunakan SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dalam melaksanakan proses administrasi dan Belum ada perhatian pimpinan terkait keharusan SKPD mempunyai SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 2. Pendampingan penyusunan SOP SKPD tidak dihadiri oleh peserta sesuai permintaan Surat Gubernur, sehingga out put dari kegiatan tidak berfungsi. 3. Peserta

yang

menghadiri

kegiatan

penyusunan

tidak

menindaklanjuti

/menginformasikan kepada pimpinan tentang keharusan penyusunan SOP pada SKPD. Hal-hal yang perlu dilakukan : 1. Melalui Surat Gubernur/SEKDA dapat menindaklanjuti/ mengawal penyusunan SOP bagi SKPD sehingga target dapat tercapai. 2. Perlunya membentuk Tim Penyusun SOP pada masing-masing SKPD. 3. Perlunya Biro Organisasi dalam hal ini Tim fasilitasi membuka clinik penyusun SOP bagi SKPD, sehingga mempercepat penyelesaian/menyempurnakan SOP yang disusun oleh SKPD. 4. Perlunya meningkatkan pengawasan secara berjenjang sehingga apa yang menjadi tugas-tugas organisasi dalam meningkatkan pelayanan dapat terlaksana dengan baik, karena ASN sesungguhnya adalah publik servant.

37

LAPKIN RO. ORPA

(2)

Pembinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tujuan terbinanya penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dijabarkan dalam (2) sasaran dan (2) indikator yaitu Jumlah SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi dengan Jumlah Peserta pelatihan tenaga aparatur penyusun Standar Pelayanan Publik yang digambar seperti tabel berikut :

NO

TUJUAN

1

Terbinanya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS Tersusunnya SPP disemua SKPD Kabupaten/Kota se Papua

2

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi Papua

6 Dokumen/6 Bidang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

50 %

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : NO 1

2

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SASARAN Jumlah SPP yang telah 6 Dokumen/6 -0disusun dan diterapkan pada Bidang SKPD Provinsi Papua Indeks Kepuasan Masyarakat 50 % 40% (IKM) Rata-rata presentase capaian sasaran

Berdasarkan pengukuran pada sasaran dan

CAPAIAN(%) -0-%

80% 40%

indikator (1) dan (2) dari

target yang ditetapkan realiasa indikator (1) -0-% , hal ini disebabkan adanya pengembalian anggaran 10%

sesuai Surat Edaran Gubernur Papua Nomor

900/7676/SET, Tanggal 22 Juni 2016 perihal Pengurangan/Pemotongan Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. karena sebagian besar kegiatan di Biro hampir selesai dilaksanakan. sedangkan ditetapkan.

indikator (2) mencapai realisasi 40% dari realisasi yang

Pada Tahun 2016 ditetapkan 5 SKPD yang melaksanakan fungsi

pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun2010 untuk dilakukan survey kepada 38

LAPKIN RO. ORPA masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pada tanggal 8-12 Agustus 2016 Biro Organisasi telah lakukan survey IKM terhadap 5 SKPD yaitu : 1.

Pelayanan IGD RSUD Jayapura,

2.

Pelayanan Polilik Umum RSUD Abepura

3.

Pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

4.

Pelayanan pada Samsat Jayapura

Dari 5 SKPD diedarkan 150 (seratus lima puluh) kuisioner pada 150 responden/penerima pelayanan/masyarakat, namun hanya 4 (empat) SKPD yang memenuhi kriteria, hanya RS.Jiwa Abepura tidak dapat dihitung tingkat kepuasan pelayanan karena data quisioner yang terjaring tidak sampai 50%, pengukuran IKM dilakukan pada penerima pelayanan (responden) yaitu masyarakat yang pada saat itu berada di tempat pelayanan pada tanggal 8-12 Agustus 2016. Rata-rata capaian persentase sasaran dari indikator (1) dan (2) adalah 40% dan termasuk dalam kategori “Tidak berhasil” Adapun ruang lingkup survei kepuasan masyarakat meliputi : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Cek ulang Hal-hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas/pelayanan adalah :

(3)

1.

Melakukan rapat-rapat koordinasi dalam meningkatkan pelayanan pada SKPD.

2.

Membentuk tim Penilai dengan melibatkan lembaga ombusdmen dll.

Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tujuan Terwujudnya penyusunan laporan SPM pada 6 bidang di Provinsi yang harus diterapkan dan ditetapkan SPM dalam Peraturan Kepala SKPD Meningkatnya kinerja dan efisiensi organisasi birokrasi dijabarkan dalam (1) sasaran dan (1) indikator yaitu Jumlah bidang yang memiliki Standar Pelayanan Minimal digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

39

LAPKIN RO. ORPA

TUJUAN

NO 1

Terwujudnya penyusunan laporan SPM pada 9 bidang di provinsi dan 15 bidang SPM Kabupaten/Kota yang harus diterapkan dan ditetapkan SPM dalam Peraturan Kepala SKPD

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI yang efesien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA Jumlah bidang yang memiliki Standar Pelayanan Minimal

TARGET 6 Bidang

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA TARGET SASARAN 1. Jumlah bidang yang 6 Bidang memiliki Standar Pelayanan Minimal Rata-rata presentase capaian sasaran NO

REALISASI

CAPAIAN(%)

-0-

-0-

-0-

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran menunjukan

“Tidak Berhasil” dengan

capaian mencapai 0% dan dapat disimpulkan bahwa pencapaian target penyampaian laporan SPM pada 6 urusan pelayanan dasar di Provinsi Papua TA. 2016 belum ada SKPD pengampu yang melaporkan capaian penerapan SPM semester pertama dan kedua, Biro Organisasi dan PA sebagai leading sektor telah melaksanakan fasilitasi percepatan penerapan SPM TA. 2016, melalui Surat Gubernur Papua Nomor 100/14139/SET, Tanggal 16 November 2016. Sedangkan untuk Kab/Kota telah di sampaikan Surat Gubernur Papua Nomor 100/14138/SET, Tanggal 16 November 2016 Hal Permintaan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Semester II, dari 29 Kab/Kota

hanya Kabupaten Merauke dan

Supiori yang menyampaikan laporan semester pertama, rekap penyampaian laporan untuk Kab/kota TA. 2013-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : NO 1

URAIAN KAB/KOTA

2013

2014

2015

2016

2

6

4

2

Sesungguhnya SPM merupakan standar minimum pelayanan dasar

yang wajib

disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan Bimtek SPM ini

40

LAPKIN RO. ORPA sesungguhnya sudah dimulai dari Tahun 2012, namun sampai saat ini belum dapat terlaksana dengan baik. Melihat kurangnya komitmen pimpinan dalam melaksanakan penerapan SPM bagi SKPD, maka perlu : 1. Gubernur Papua melalui SEKDA Provinsi Papua perlu mengadakan pertemuan dengan SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan, dan membahas pentingnya penerapan SPM didaerah. 2. Perlunya Biro Organisasi melakukan Tim Sekretariat, Tim Teknis dan Tim koordinasi terutama penguatan Tim Teknis di Biro dan pada SKPD terkait penginputan templet SPM, bila perlu Biro Organisasi membuka klinik sehingga target SPM untuk 6 Bidang dapat terealisasi dengan baik 3. SKPD pengampu harus menyusun rencana dan anggaran yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua 4. Gubernur Papua dalam melaksanaakan fungsi pengendalian telah mengeluarkan Surat Gubernur Papua Nomor 100/14138/SET, tanggal 16 November 2016, hal permintaan penyampaian laporan percepatan SPM bagi Kab/Kota untuk semester dua, namun sampai dengan minggu terakhir bulan Januari 2017 belum ada Kab/kota yang menyampaikan laporan percepatan penerapan SPMnya. 5. Perlunya dibangun koordinasi dengan Kementerian Sektor untuk mengadakan Bimtek Penyusunan SPM dengan mengundang SKPD Provinsi dan Kab/Kota, dan membentuk komitmen bersama dengan menandatangani berita acara untuk melaksanakan percepatan dan penerapan SPM pada SKPD pengampu di Provinsi dan Kab/Kota. Untuk Tahun 2013 s/d 2016 laporan pelaksanaan percepatan penerapan SPM di Kab/Kota dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1

URAIAN Jumlah

dari

29

2013

2014

2015

2016

2

5

4

2

6,8

17,2

13,7

6,8

Kab/Kota 2

Persentase Kab/Kota

Pemasalahan-permasalahan yang menyebabkan sasaran tidak tercapai adalah : 1.

Belum adanya ketegasan pimpinan dalam hal ini komitmen Kepala Daerah dalam melakukan penerapan percepatan SPM di daerah. 41

LAPKIN RO. ORPA 2.

Kurangnya sosialisasi dari kementerian Sektor.

3.

Perlunya Bimtek SPM bagi aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam penanganan SPM

4.

Pelaksanaan pelaporan SPM membutuhkan data yang tepan dan akurat serta dari sumber dan jelas, masih ada SKPD yang kesulitan dalam pengelolaan data SPM

5.

Kurangnya pemahaman SKPD pengampu tentang pentingnya SPM.

6.

Letak geografis Kabupaten/Kota yang mempengaruhi percepatan penerapan indikator SPM dilaksanakan.

7.

Perlunya mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen RPJMD baik di Provinsi dan Kab/Kota.

(4) Penataan dan penyusunan Pedoman Tata Ruang Kantor Pemerintah Provinsi Papua Tujuan Terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan penggunaan pakaian dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dijabarkan dalam sasaran dan indikator Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja digambarkan pada tabel sebagai berikut : TUJUAN NO 1

Terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan penggunaan pakaian dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI yang efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA jumlah papan nama pejabat struktural yang telah dipasang

TARGET 14 SKPD

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

NO 1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN jumlah papan nama pejabat struktural yang telah dipasang

TARGET 14 SKPD

REALISASI 14 SKPD

Rata-rata presentase capaian sasaran

Berdasarkan pengukuran disimpulkan

CAPAIAN(%) 100% 100%

pada sasaran, indikator dan target dapat

“ Sangat Berhasil” dengan capaian 100%,

berdasarkan capaian 42

LAPKIN RO. ORPA persentase jumlah papan nama pejabat struktural eselon I, II, III dan IV pada 48 SKPD sesuai PERDA Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2013 telah terpasang didepan pintu masuk Pejabat struktural Provinsi Papua, kecuali untuk Jabatan Struktural pada UPT dan UPTB SKPD dilingkungan Provinsi Papua belum terpasang.

(5) Penyusunan IKU dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tujuan terfasilitasinya penyusunan IKU Pemerintah Provinsi Papua dijabarkan melalui sasaran dan indikator : NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1

Terfasilitasi penyusunan IKU Provinsi Papua

tersedianya informasi kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah SKPD yang memiliki IKU dan Penetapan Kinerja SKPD

TARGET 48 SKPD

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : NO 1.

INDIKATOR KINERJA SASARAN Jumlah SKPD yang memiliki IKU SKPD

TARGET 48 SKPD

REALISASI

CAPAIAN(%)

48 SKPD

Rata-rata presentase capaian sasaran

100%

100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran 100%, dengan kategori “Sangat Berhasil” dari target yang ditetapkan, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua bagi 48 SKPD telah diawali dengan pertemuan bagi SKPD dalam pendampingan melalui Tim kerja yang terdiri dari Biro Organisasi, Bappeda Provinsi Papua dan Inspektorat Provinsi Papua pada tanggal 19-23 Mei 2016 bertempat di UPTB BAPPEDA

dan dilanjutkan sampai dengan bulan Juli di Biro

Organisasi, selain menyelesaikan/merampungkan IKU SKPD dari

klinik ini

menghasilkan rekomendasi dilakukan Tim dengan SKPD adalah : 1.

Pemerintah Provinsi Papua segera membuat SK.Gubernur Papua untuk membentuk Tim SAKIP, begitu pula dengan Kab/Kota

2.

Pemerintah Provinsi Papua harus mempunyai aplikasi SAKIP, sehingga masingmasing SKPD dapat menyampaikan dan menyusun laporan capaian kinerja per3 bulan, persemester atau pertahun dan dapat dipantau oleh Gubernur Papua 43

LAPKIN RO. ORPA 3.

Pemerintah Provinsi Papua harus memberi alokasi anggaran yang cukup bagi 27 SKPD yang memiliki IKU yang terakomodir dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, sehingga sasaran strategis Gubernur Papua sesuai PP Nomor 33 tahun 2014 tentang Penetapan IKU dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat tercapai. TA. 2016 Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah

mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) 2016 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Papua selaku pemberi Amanah dan Pimpinan SKPD selaku penerima Amanah. Tujuan dilakukan penyusunan IKU dan PK SKPD adalah sebagai berikut : 1. Komitmen untuk meningkatkan integritas akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2. Sebagai tolak ukur kinerja dalam evaluasi; 3. Sebagai dasar penilaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Monitoring, evaluasi dan supervisi dan 5. Dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan : 1.

Adanya Surat Gubernur Papua kepada seluruh SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua dan Radiogram Gubernur Papua untuk pemerintah Kab/kota, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

2.

Adanya komitmen Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta komitmen Bupati/walikota untuk membentuk Tim SAKIP dalam penyusunan Laporan akuntabilitas.

Dengan demikian bila Seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah mempunyai indikator kinerja utama (IKU) dan perjanjian kinerja (PK) 2016 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Papua selaku pemberi amanah dan telah ditandatangani oleh Pimpinan SKPD maka penilaian LAPKIN SKPD akan meningkat apalagi telah teraplikasinya dokemen perencanaan maka LAPKIN dimasing-masing websidenya.

44

LAPKIN RO. ORPA

(6) Sosialisasi Pakaian Dinas PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tujuan Terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan penggunaan pakaian dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota dijabarkan melalui indikator PERGUB tentang pakaian dinas PNS Provinsi Papua dan Persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan : NO

TUJUAN

1

Terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan penggunaan pakaian dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya disiplin dan wibawa PNS

2

INDIKATOR KINERJA PERGUB tentang pakaian dinas PNS Provinsi Papua

Persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan

TARGET PERGUB tentang pakaian dinas PNS Provinsi Papua 90%

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : NO

1

INDIKATOR KINERJA SASARAN PERGUB tentang pakaian dinas PNS Provinsi Papua

TARGET PERGUB tentang pakaian dinas PNS Provinsi Papua

Persentase PNS 90% yang 2 mengenakan pakaian dinas sesuai aturan Rata-rata presentase capaian sasaran

REALISASI PERGUB Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Sipil dilingkungan Provinsi Papua 80%

CAPAIAN(%) 100%

88%

94%

Pencapaian indikator (1) sasaran dari target yang ditetapkan mencapai 100% dan indikator (2) mencapai 88%, rata-rata persentase capaian sasaran 94%, TA. 2016 telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian PNS dilingkungan Provinsi Papua, Biro Organisasi telah melakukan sosialisasi selama 2 tahun berturut-turut dan diharapkan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua akan berpakaian sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 10 Tahun 2016, namun dari kehadiran PNS pada Apel Pagi masih ada teguran dari Asisten Bidang Umum pada awal Januari 2017 karena ketidakseragaman warna kain yang digunakan ASN, kriteria dan jenis kain menurut standarisasi pakaian dinas telah jelas petunjuknya dan telah disosialisasi kepada SKPD 45

LAPKIN RO. ORPA di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Sipil dilingkungan Provinsi Papua pada Tanggal 14 Oktober 2016 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua sesuai Surat Undangan Gubernur Papua Nomor 005/11737/SET, Tanggal 27 September 2016. Capaian persentase sasaran dari indikator 1 dan 2 termasuk kategori “Sangat Berhasil” Hal-hal yang perlu dilakukan agar ASN dilingkungan Provinsi Papua taat penggunaan pakaian dinas sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Sipil adalah : 1.

Perlunya Pengadaan pakaian dinas ASN dikoordinir oleh Biro Umum Setda Provinsi Papua dan tetap melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi, sehingga jenis kain, warna kain, model pakaian akan terkontrol dengan baik.

MISI III

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumberdaya aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN

1.

Bimtek Pola karier ASN dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai berikut : Tujuan Peningkatan kualitas aparatur berbasis kompetensi dijabarkan dalam sasaran meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur

yang akan dicapai yaitu

melalui kebijakan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sebagai berikut :

No

1

TUJUAN Peningkatan kualitas aparatur berbasis kompetensi

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kompetensi SDA

INDIKATOR KINERJA Jumlah aparatur dilingkungan Provinsi Papua yang memahami pola karier

TARGET 49 SKPD dan 29 Kab/Kota

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

46

LAPKIN RO. ORPA

NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PERSENTASE (%)

Jumlah aparatur 49 SKPD dan 29 40 SKPD dan 13 dilingkungan Provinsi Kab/Kota Kab/Kota Papua yang memahami pola karier Rata-rata presentase capaian sasaran

67,94%

1

67,94%

Berdasarkan pengukuran indikator Jumlah aparatur di lingkungan Provinsi Papua yang memahami pola karier terealisasi 67,94%, hal ini dikarenakan jumlah aparatur yang diundang tidak sesuai target.Karena

terdapat 9(sembilan) SKPD

Provinsi Papua dan 16 (enam belas)Kab/Kota yang tidak hadir padahal Surat Gubernur Papua Nomor 005/5803/SET, Tanggal 18 Mey 2016 telah dikirim ke SKPD dan Pemerintah Kab/Kota, dengan demikian sasaran meningkatnya kompetensi SDA mencapai kategori “Cukup Berhasil”,

pelaksanaan Bimtek Pola karier pada

merupakan pembinaan kepegawaian agar Bagian kepegawaian/staf yang menangani fungsi kepegawaian dapat melakukan penyusunan pola karier pada SKPD masingmasing. Penyebab kurangnya kehadiran peserta karena SKPD kurang memahami pentingnya penyusunan pola karier, Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1

Dengan adanya pola karier akan membentu PNS untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan memaksimalkan kontribusi pada organisasinya

2

Melalui pola karier akan mendorong terwujudnya merid sistem, artinya pegawai yang memiliki kompetensi, potensi, inovasi akan mencapai karier puncak, akan ada persaingan sehat, sehingga PNS akan betul-betul menjadi publik servant.

3

Kegiatan diklat yang mendukung pengembangan SDM aparatur akan menjadi kebutuhan nyata, PNS bekerja bukan hanya melaksanakan kewajiban tetapi berusaha meningkatkan kualitas kerja, disiplin, inivasi melalui kompetensi yang terencana, sesuai kebutuhan organisasi.

2.

Bimtek Telaah Staf Paripurna dilingkungan Provinsi dan Kab/Kota Tujuan meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelesaikan permasalahan di Birokrasitahan yang dijabarkan dalam sasaran meningkatnya kualitas SDM, sebagai berikut :

47

LAPKIN RO. ORPA

NO

a p

1

a

i

SASARAN STRATEGIS

TUJUAN meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelesaikan permasalahan di Birokrasi pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

meningkatnya kualitas SDM aparatur

jumlah telaah staf dalam setahun

TARGET

130 Aparatur

ndikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam sebagai berikut :

NO

INDIKATOR

TARGET

1

jumlah telaah staf 130 Aparatur dalam setahun Rata-rata presentase capaian sasaran

REALISASI 77 Aparatur

PERSENTASE (%) 59,23% 59,23%

Berdasarkan pengukuran indikator Jumlah aparatur di lingkungan Provinsi Papua yang memahami tehnik penggunaan telaahan staf dalam pemecahan masalah pemerintahan mencapai 59,23%, hal ini dikarenakan jumlah aparatur yang diundang pada kegiatan tanggal 3 November 2016 sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 005/13169/SET, Tanggal 25 Oktober 2016 dan Formulir Berita Nomor T-500/1307/SET, Tanggal 25 Oktober 2016 tidak sesuai target yang ditetapkan, karena ada 9 (sembilan) SKPD Provinsi Papua dan 16 (enam belas) Kab/Kota yang tidak hadir, sehingga sasaran berada pada kategori “kurang Berhasil”. Hal-hal yang menyebabkan kurangnya kesadaran pentingnya kegiatan ini adalah 1. Kurangnya pemahaman pimpinan dan staf tentang pentingnya penggunaan telaah staf dalam memecahkan masalah pemerintahan 2. Kurangnya fungsi koordinasi Biro Organisasi dalam hal ini pelaksana kegiatan dalam mengkoordinasikan dan memastikan optimalisasi kehadiran peserta pada pelaksanaan kegiatan.

3.

Penyusunan Data Kompetensi Sumberdaya Aparatur dilingkungan Provinsi Papua Tujuan Peningkatan aparatur berbasis kompetensi yang dijabarkan dalam sasaran Jumlah aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang memenuhi standar kompetensi jabatan.

48

LAPKIN RO. ORPA NO 1

TUJUAN terwujudnya website data kompetensi Sumber daya aparatur dilingk. Provinsi Papua

SASARAN STRATEGIS Tersedianya data akurat kompetensi SDA pada SKPD di Provinsi Papua

INDIKATOR KINERJA jumlah jenis data dalam website

TARGET 48 SKPD

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam sebagai berikut :

NO

INDIKATOR

TARGET

1

jumlah jenis data 48 SKPD dalam website Rata-rata presentase capaian sasaran

REALISASI

PERSENTASE (%)

37 SKPD

77,08% 77,08%

Pencapaian indikator kinerja sasaran 77,08% dari target yang ditetapkan dan mendapat kategori “Berhasil” Indikator jumlah dan jenis data dalam website yang dikumpulkan oleh SKPD baik melalui hard copy atau diinput langsung oleh operator/staf yang menangani kepegawaian melalui website untuk tahun 2016 hanya 37 SKPD yang menyampaikan data atau mengupdate data SKPD masing-masing, sedangkan 11 SKPD belum mengupdate data SKPDnya pada Web Side Biro Organisasi. Jenis data yang diinput tentang profil PNS yaitu : nama, pangkat/gol, Nip, asal, agama, usia dan jenis kelamin. Dengan demikian dapat diketahui berapa jumlah PNS Papua dan non Papua. Hal-hal yang menghambat : 1. Belum ada komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti Surat Gubernur tentang penyediaan data pegawai SKPD. 2. Belum terbangunnya jaringan internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada beberapa SKPD yang berlokasi diluar lingkungan Kantor Gubernur Papua 3. Belum ada keseriusan bagian kepegawaian dalam penyiapan dan penyajian data pegawai SKPD. 4. Perlunya Tim penyusun data kompetensi melakukan koordinasi ke SKPD yang belum melakukan penginputan data aparatur dalam website Biro Organisasi, sehingga diketahui apa yang menjadi kendala, dan apa solusi sehingga

target

dapat segera terselesaikan pada Tahun anggaran 2017. Hal-hal yang ditindaklanjuti :

49

LAPKIN RO. ORPA 1. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur perlu melakukan pertemuan dengan pimpinan SKPD karena efektifitas tugas tidak akan terlaksana bila pimpinan belum mengetahui maksud dan tujuan pengisian/penginputan data kepegawaian dalam website.

4.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua Dari tujuan terwujudnya tata kelola jabatan yang baik dijabarkan dalam sasaran yang dapat diukur dengan indikator jumlah POKJA Reformasi Birokrasi dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota. NO

TUJUAN

1

Meningkatnya kinerja dan efisiensi organisasi birokrasi

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kapasitas kelembagaan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi dan Terbentuknya Tim reformasi Birokrasi

100%

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA SASARAN Tersusunnya Roadmap Reformasi 1. Birokrasi dan terbentuknya Tim reformasi Birokrasi Rata-rata presentase capaian sasaran

TARGET

REALISASI

CAPAIAN(%)

100%

100%

100%

100%

Berdasarkan pengukuran indikator di peroleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran “Sangat Berhasil”, dengan nilai presentase sasaran 100%. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah : 1. Adanya Surat Gubernur Papua kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua terkait pendataan kompetensi pegawai serta Reformasi Birokrasi; 2. Ada penginputan awal oleh Tim Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Papua

Tahun 2016 yang dbentuk dengan SK.Gubernur Papua Nomor

188.4/240/Tahun 2016 pada 8 (delapan)area perubahan sehingga ada nilai skor untuk Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Provinsi Papua, karena sebelumnya belum pernah diinput karena belum dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Papua;

50

LAPKIN RO. ORPA 3. Ada evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KEMENPAN kepada Pemerintah Provinsi Papua. 4. Perlunya segera mengajukan kepada gubernur Papua u.p Sekda Provinsi Papua rancangan Roadmap agar di tindaklanjuti ke Biro Hukum untuk mendapat penyempurnaan dan penetapan lebih lanjut.

5.

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tujuan meningkatnya disiplin aparatur dijabarkan dalam sasaran dengan indikator jumlah peserta sosialisasi dari sasaran adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur. NO

TUJUAN

1

Meningkatnya disiplin aparatur

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan disiplin PNS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase jumlah pelanggaran dalam setahun Rata-rata kehadiran PNS

48 SKPD

90%

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : NO 1 2

INDIKATOR Persentase jumlah pelanggaran dalam setahun Rata-rata kehadiran PNS

Rata-rata presentase capaian sasaran

TARGET

REALISASI

PERSENTASE (%)

48 SKPD

7 SKPD

14,585%

90%

97,94

108% 61,29%

Capaian dari indikator kinerja (1) persentase julah pelanggaran dalam setahun terealisasi 7 SKPD yang telah menjatuhkan sanksi bagi aparatunya sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, capaian persentase kinerja 14, 58% angka ini bukan menunjukan persentase meningkat tetapi sebaliknya kehadiran Pegawai, untuk capaian indikator (2) dngan indikator rata-rata kehadiran PNS dari target 90% terealisasi sebesar 97,94% maka capaian kinerja menjadi 108%. Indikator ini merupakan indikator Provinsi Papua sesuai Peraturan Gubernur (PERGUB) No.33/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan sebagai penanggungjawab data dari indikator ke-2 ini sesuai PERGUB dimaksud adalah Biro ORPA. Rata-rata persentase capaian sasaran “Kurang

Berhasil”. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan

ini adalah Adanya perhatian dan komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua hal ini dipertegas melalui surat Gubernur Papua kepada seluruh SKPD di lingkup 51

LAPKIN RO. ORPA Pemerintah Provinsi Papua dengan melakukan tahapan-tahapan kegiatan guna sosialisasi dan penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tahapan-tahapan kegiatan yang mendukung keberhasilan rata-rata kehadiran pegawai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut 1.

penegakan disiplin telah dilakukan dengan melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) pada tanggal 7 Desember 2016 di UPTB Bappeda Provinsi Papua, untuk mengatahui :

1.

Untuk mengetahui informasi (brainstorming) terkait penerapan Disiplin PNS pada SKPD-SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua;

2.

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua selaku penanggungjawab data Disiplin PNS menyampaikan dinamika perkembangan Disiplin PNS dalam tahun 2016;

3.

SKPD-SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua memberikan masukan dan penyampaian kendala-kendala di SKPD terkait Penerapan Disiplin PNS;

4.

SKPD-SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua memberikan laporan tentang Penegakkan Disiplin PNS dalam hal Rekapan Absen Harian SKPD dan Pemberian Sanksi bagi PNS yang melanggar aturan sesuai Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin PNS.

tahapan-tahapan kegiatan yang mendukung keberhasilan rata-rata kehadiran pegawai dalam tahun 2016 yaitu sebagai berikut : 1.

Pendistribusian x-banner ke SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2.

Pemantauan Disiplin PNS melalui Rekapan Absen Harian setiap bulan dan Sanksi bagi PNS yang Tidak Masuk Kantor melalui dua kali Surat Gubernur Papua yaitu melalui Surat pertama teranggal 21 Januari 2016 tentang Penyampaian Laporan Penegakkan Disiplin PNS dan surat pertama penekanan 52

LAPKIN RO. ORPA pada Sanksi bagi PNS yang tidak masuk kantor dan surat kedua tertanggal 26 Feb 2016 tentang Surat Edaran Nomor :061.2/2507/SET tentang Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), surat kedua penekanan pada absensi kehadiran PNS. 3.

Sosialisasi Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016. Kegiatan ini oleh BKD Prov.Papua

tetapi telah berkontribusi juga dalam mendukung IKU Provinsi Papua yaitu tentang Disiplin Pegawai 4.

Diskusi Kelompok Terarah bagi SKPD tentang Disiplin PNS yang masuk dalam IKU Provinsi Papua sesuai PERGUB 33/2014 tentang Penetapan IKU Provinsi Papua, pada 7 /12/ 2016 di Gedung Pusat Data BAPPEDA Prov.Papua.

5.

Perhitungan rekap absen harian dilakukan untuk mendapat data tentang rata – rata

jumlah

kehadiran

yang

dilakukan

oleh

Biro

Organisasi

sebgai

penaggungjawab data karena indikator ini juga termasuk dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua (rata-rata kehadiran PNS pada SKPD terlampir) 6.

Rencana Aksi program oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dimana Rencana Aksi Program ini terkait dengan pemberantasan Korupsi secara terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2016-2017. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk beberapa POKJA salah satunya adalah “POKJA Tim Pembenahan SDM Aparatur” yang telah menindaklanjuti dengan merumuskan beberapa masalah salah satunya adalah tentang Disiplin PNS khususnya tentang Sanksi terhadap pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin karena selama ini belum 53

LAPKIN RO. ORPA diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masih banyak pegawai yang datang terlambat, pulang lebih cepat bahkan tidak masuk kantor tanpa mendapatkan Sanksi. Kegiatan ini adalah kegiatan bersama. POKJA Tim Pembenahan SDM Aparatur adalah Biro ORPA, BKD, BAPPEDA, Inspektorat dan DISKOMINFO.

6.

Penyusunan LAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tujuan terwujudnya SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, dijabarkan dalam sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota, dengan indikator Presentase OPD dengan nilai akuntabilitas baik. Melalui kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimtek Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari tahun 2008-2015 diharapkan akan mencapai tujuan terwujudnya SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. NO 1

2

TUJUAN Peningkatan jumlah dan kualitas LAKIP di lingkungan Pem.Provinsi dan 29 Kab/Kota

SASARAN STRATEGIS meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

INDIKATOR KINERJA Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP tepat waktu Jumlah Kab/Kota yang mengumpulkan LAKIP tepat waktu Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SAKIP Nilai evaluasi SAKIP

3 4

TARGET 48 SKPD

29 Kab/Kota

48 SKPD

B

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut : NO 1 1 2

3 4

INDIKATOR Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP Jumlah SKPD yang tepat waktu mengumpulkan LAKIP Jumlah Kab/Kota yang tepat waktu mengumpulkan LAKIP tepat waktu Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SAKIP

TARGET 48 SKPD 48 SKPD

REALISASI 40 SKPD 40 SKPD

29 Kab/Kota

15 Kab/Kota

51,72%

48 SKPD

47 SKPD

97.91%

B

100% % 83,24 %

Nilai evaluasi SAKIP

Rata-rata presentase capaian sasaran

B

PERSENTASE (%) 83,33% 83 %

54

LAPKIN RO. ORPA

Indikator kinerja ke (1) yaitu jumlah SKPD yang mengumpulkan LAPKIN tepat waktu sampai dengan akhir tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 40 SKPD dengan capaian persentase 83,33%, masih kurangnya hasil pengumpulan lapkin disebabkan data yang diperoleh untuk menyusun Lapkin belum tersedia tepat waktu/sulit untuk diperoleh dan kurangnya komitmen dan strategi pejabat eselon III dan IV dalam mencapai sasaran tersebut, untuk capaian indikator kinerja ke (2) yaitu jumlah Kab/Kota yang mengumpulkan Lapkin tepat waktu sebanyak 15 Kab/Kota dengan capaian persentase 51,72%,

hal ini disebabkan kurangnya komitmen

pimpinan sedangkan Indiator Kinerja (3) Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SAKIP sebanyak 47 SKPD dan SKPD yang tidak menyusun LAPKIN adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, capaian persentase indikator (3) adalah 97,91%, hal ini menunjukan bahwa SKPD telah menyadari pentingnya penyusunan LAPKIN, hasil evaluasi untuk capaian indikator kinerja ke (4) Nilai evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua atas penyusunan LAPKIN

Biro Organisasi

diinterprestasikan akan mendapat nilai “B” dengan asumsi : 1.

Renstra Biro searah dengan RPJMD Provinsi Papua

2.

Biro Organisasi telah memiliki IKU SKPD untuk 5 Tahun anggaran dan telah menetapkan PK 2016 untuk satu tahun anggaran.

3.

Adanya konsistensi antara IKU Pemerintah Provinsi Papua Renstra, IKU Biro, PK Biro dalam perencanaan kinerja.

4.

Dalam mencapai sasaran strategis ataupun sasaran pendukung Biro Organisasi telah melakukan strategi untuk masing-masing kegiatan Hasil nilai evaluasi SAKIP menunjukan ada penilaian SAKIP SKPD yang

berada pada kategori A, BB, B, CC dan C, untuk Biro Organisasi hasil evaluasi Tahun 2016 diharapkan akan meningkat dari nilai “CC” ke “B” dari ke (4) indikator rata-rata pencapaian sasaran 83,76%, dan termasuk dalam kategori “Berhasil”. Data pengumpulan LAPKIN SKPD Provinsi dan 29 Kab/Kota serta Perjanjian KinerjaTahun 2010-2016 berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO 1 2

INSTANSI/ SKPD DATA LAKIP SKPD PROVINSI PAPUA DATA LAKIP PEM. KAB/KOTA

2013

2014

2015

11

34

34

-

6

1

2016 40 15

55

LAPKIN RO. ORPA

Presentase Pengumpulan LAPKIN SKPD, LAPKIN Kab/Kota, sebagai berikut : NO

INSTANSI

2013

2014

2015

2016

1

LAKIP SKPD PROV. PAPUA

22,91

70,83

70,83

83,33

2

LAPKIN PEM. KAB/KOTA

-

20,69

3,4

51,72

Data Capaian indikator jumlah SKPD yang mengumpulkan LAPKIN sampai dari Tahun 2013 s/d 2016 mengalami kenaikan yang signifikan, hal hal yang mempengaruhi keberhasilan : 1.

Adanya surat Gubernur Papua kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua dan juga Radiogram Gubernur Papua untuk Pemerintah di tingkat Kab/Kota, untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;

2.

Adanya komitmen Pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua serta Komitmen Bupati/Walikota se Kab/Kota di Provinsi Papua untuk membentuk Tim SAKIP baik pada Provinsi serta Kab/Kota guna penyusunan Laporan Kinerja Kab/Kota se Provinsi Papua;

3.

Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) 2016 yang telah ditanda tangani oleh Gubernur Papua selaku pemberi Amanah dan telah ditanda tangani oleh Pimpinan SKPD selaku penerima Amanah.

4.

Perlunya menetapkan PK. Bagi Pejabat eselon III dan IV pada SKPD dilingkungan Provinsi Papua

5.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Papua bagi SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua, dilakukan sesuai Surat Inspektur Papua Nomor X.700.1/164/ITPROV, Tanggal 30 Oktober 2016, dimana hasil penilaian tersebut telah disampaikan kepada SKPD-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua termasuk Biro Organisasi, dampak dari penilaian SAKIP positif yaitu SKPD menjadi tahu penyebab turunnya hasil penilaian yang mempunyai korelasi bagaimana mencapai penilaian tertinggi dari kategori yang ditetapkan, sehingga ada masukan-masukan apa saja yang harus diperbaiki baik dari faktor perencanaan, pengukuran , pelaporan dan evaluasi

56

LAPKIN RO. ORPA C. Realisasi Anggaran Sesuai Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)- Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua TA. 2016

dengan Nomor

1.20.03.05 Biro Organisasi mendapat pagu anggaran dan realisasi keuangan dapat dilihat pada Tabel berikut : NO 1.

2.

URAIAN

REALISASI

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.347.052.600,-

5.765.077.332,-

90,8

1) Belanja pegawai

6.347.052.600,-

5.765.077.332,-

90,8

BELANJA LANGSUNG

11.885.501.000,-

11.661.750.334,-

98,1

1) Belanja Pegawai

2.221.060.000,-

2.198.835.000,-

98,9

2) Belaja Barang dan Jasa

9.188.170.500,-

8.986.644.834,-

97,8

3) Belanja Modal

476.270.500,-

476.270.500,-

100

18.232.553.600,-

17.426.827.666,-

95,5

Total

ANGGARAN

Jumlah anggaran pada Tahun 2016 yang digunakan untuk melaksanakan 6 Program dari 39 kegiatan adalah sebesar Rp. 18.232.553.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.426.827.666,-

atau persentase realisasi Keuangan mencapai 95,5% dari total

anggaran yang ditetapkan.

.

57

LAPKIN RO. ORPA BAB IV MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH A. BEBERAPA PERMASALAHAN

Untuk menyikapi dan memperbaiki serta

meningkatkan kinerja Biro

Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur perlu memperhatikan dan menanggulangi beberapa permasalahan yang mempengaruhi baik dari kesiapan SDM aparatur di Biro Organisasi ataupun faktor dari luar Biro Organisasi atau kesiapan SKPD atas regulasi yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi antara lain : 1.

Kurangnya Skill/ketrampilan SDM aparatur, walau Biro Organisasi dan PA telah memiliki kualifikasi SDM dengan pendidikan memadai namun ketrampilan/skil dalam melaksanakan tugas belum optimal.

2.

Kurangnya komitmen dan ketaatan dalam peningkatan disiplin Masih terintegrasi unsur subyektif sehingga dalam penegakan disiplin belum optimal, baik dari tingkat midle pimpinan sampai dengan tingkat botton pimpinan.

3.

dukungan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan kurang, apalagi adanya sinergitas visi dan misi Gubernur dengan visi dan misi Biro Organisasi yang diterjemahkan dalam sasaran strategis organisasi yang haru dicapai untuk waktu 5 (lima) tahhun anggaran

4.

Distribusi PNS tidak sesuai kompetensi dan kebutuhan Jumlah PNS di Biro Organisasi dan PA dari segi analisis beban kerja sudah tidak memadai bila dikaitkan dengan kebutuhan PNS Biro Organisasi, hal ini akan menyebabkan kurangnya optimalisasi capaian sasaran strategis organisasi

5.

Kurangnya komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya dalam meningkatkan kinerja.

6.

Tidak seluruh SKPD mempunyai Tenaga Analisis Jabatan dan Tenaga Analisis Penyusunan Beban Kerja untuk menyusun uraian jabatan dan formasi jabatan.

7.

Tidak seluruh Kab/Kota mengikuti kegiatan/Bimtek karena pembagian alokasi anggaran 80% telah dialokasikan ke Kab/Kota sehingga fokus kegiatan hanya dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

58

LAPKIN RO. ORPA 8.

Kurangnya sosialisasi dari Kementerian Sektor

9.

Belum dibentuknya Tim kerja intern yang memahami TUPOKSI dalam Tim Kerja pada SKPD.

10. Kurangnya pengawasan secara berjenjang 11. Kurangnya koordinasi untuk tingkat lini dan staf 12. Kurangnya waktu dan anggaran atas pelaksanaan Bimtek 13. Kurangnya tindaklanjut dari pelaksanaan Bimtek. 14. Dalam melakukan penyusunan/analisis Pembentukan SK.Tim belum dilakukan dengan Keputusan Gubernur . 15. Belum optimal pemberian teguran/sanksi atas pelanggaran.

B. UPAYA PERBAIKAN Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur adalah sebagai berikut : 1.

Perlu peningkatan komitmen di lingkungan Biro ORPA dan seluruh jajaran SKPD di Provinsi Papua dalam menyikapi regulasi yang menjadi proiritas visis dan misi Gubernur Papua.

2.

Peningkatan fungsi pembinaan, koordinasi terhadap kinerja dan kelembagaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota.

3.

Menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai standart dan kualitas secara berkala dan memberikan asistensi kepada SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota secara reguler.

4.

Bagi Sejumlah SKPD dan Pemerintah Kab./Kota yang terlambat menyerahkan LAPKIN tidak sesuai jadwal waktu yang ditentukan dilakukan teguran dengan surat Gubernur sebagai peringatan.

5.

Perlunya peningkatan peran aparatur di lingkungan Biro Organisasi dan PA dengan mengikuti TOT/Bimtek dalam menunjang TUPOKSI.

6.

Segera membentuk Tim kerja/koordinasi atau Tim Teknis dengan SK.Gubernur dalam memperlancar tugas lintas sektor pada SKPD

7.

Perlunya menyampaikan informasi pelaksanaan program kerja ke Kabupaten/Kota untuk kegiatan tahun berikutnya.

59

LAPKIN RO. ORPA BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan Renstra tahun 2014 – 2018, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur TA 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut :

KETERANGAN  Sasaran stratejik yang dilaksanakan dengan kategori : >Kategori “Sangat Berhasil”

JUMLAH SASARAN 17 sasaran 11 Sasaran

>Kategori “Berhasil”

4 Sasaran

>Kategori “Cukup Berhasil”

2 Sasaran

>Kategori “Kurang Berhasil”

2 Sasaran

>Kategori “Tidak Berhasil”

2 Sasaran

 Realisasi belanja > Prosentase realisasi belanja terhadap anggaran secara keseluruhan

RP. 17.426.827.666,95,5 %

Capaian persentase sasaran stratejik tahun 2016 dari 17 sasaran adalah 96 %, dengan kategori “Sangat Berhasil”. Total anggaran Tahun 2016 yang digunakan untuk melaksanakan 6 Program dari 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan adalah sebesar Rp. 18.232.553.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.426.827.666,- atau persentase 95,5% dari anggaran yang ditetapkan. Naik turunnya realisasi anggaran pada tahun 2011 s/d 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut :

60

LAPKIN RO. ORPA

NO

CAPAIAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN

1

THN 2013

THN 2014

THN 2015

THN 2016

1

97,02

94,94

94,92

95,58

B. Saran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tahun 2016 merupakan gambaran dan informasi atas capaian sasaran sesuai indikator dan target yang ditetapkan, untuk meningkatkan penyerapan anggaran kiranya : 1.

Agar BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Papua membuat Juknis tentang penyusunan RKA-SKPD pada tiap tahun anggaran sehingga dalam proses perencanaan dapat terukur.

2.

BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Papua, dapat membuat juknis tentang kisaran biaya kebutuhan suatu pelatihan, Bimtek , Workshor dan Diklat, sehingga dalam perencanaan lebih terukur

3.

Sejogyanya BPKAD dan BAPPEDA taat asas sehingga pada pertenggahan Tahun anggaran jangan ada lagi anggaran yang dikembalikan/dipotong, karena akan mengganggu capaian sasaran strategis pada masing-masing SKPD Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Biro Organisasi

dan

Pendayagunaan Aparatur

Tahun

2016

disajikan/diinformasikan untuk

menginformasikan capaian pelaksanaan sasaran strategis dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan.

61