REPDBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUTO DO PETROLEO E GEOLOGIA-INSTITUTO PUBLICO KEMENTERIAN PERMINYAKAN DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE MENGENAI KERJA SAMA SAINTIFIK DAN TEKNIS Dl BIDANG GEOSAINS
Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia dan lnstituto do Petr61eo e Geologia-lnstituto Publico, Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral, Republik Demokratik Timor Leste (selanjutnya disebut sebagai Para Pihak); BERKEINGINAN untuk bekerja sama dalam penyelidikan bersama dan pertukaran di
bidang-bidang geosains atas dasar keinginan dan manfaat bersama para Pihak; MEYAKINI bahwa upaya penting untuk mencapai kerja sama tersebut adalah melalui
penandatanganan dan pelaksanaan dari suatu Memorandum Saling Pengertian; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara
masing-masing dan juga kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur Para Pihak mengenai kerja sama internasional; TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
Pasall Tujuan
Para Pihak setuju untuk melaksanakan kerja sama saintifik dan teknis di bidang geosains berasaskan kesetaraan, timbal balik dan manfaat bersama. Para Para Pihak akan mendapatkan manfaat dengan kerja sama dan pertukaran informasi, saintifik dan personil teknis.
Pasal II Bentuk Kerja Sarna
Kerja sama ini mencakup: 1. Program peningkatan kapasitas di bidang geosains; 2. Pertukaran informasi teknis dan saintifik; 3. Pertukaran kunjungan studi dan tenaga ahli ; 4. Kolaborasi dalam kegiatan riset tertentu; 5. Pelaksanaan bersama simposia, konferensi, workshop dan pengajaran; 6. Bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang disetujui bersama di bidang perminyakan dan sumber daya mineral.
Pasallll Lingkup Kerja Sarna
Lingkup - lingkup kerja sama yang berpotensi untuk dikerjasamakan meliputi, namun tidak terbatas pada kegiatan: 1. Geosains; 2. Kompilasi peta geologi dan korelasi mineralisasi regional; 3. Pengembangan Gee-database; 4. Eksplorasi minyak dan gas dan surnber daya mineral; 5. Pengerjaan analisis laboratorium; 6. Geologi lingkungan dan Hidrogeologi ; 7. Penilaian Geo-hazard; 8. Dukungan manajemen operasional; 9. Lingkup
kerja
sama
lainnya
berdasarkan
keinginan
bersama
di
bidang
perminyakan dan sumber daya mineral.
PasaiiV Pelaksanaan
Para Pihak akan menentukan area spesifik kerjasama dan kegiatan yang terkait dengan kesepakatan bersama. Rincian ketentuan yang berhubungan dengan bentuk dan metode, kewajiban keuangan serta kondisi daerah yang disepakati dalam kerjasama dituangkan dalam kesepakatan terpisah yang akan dibuat antara Pihak.
PasaiV Kerahasiaan
1. Masing-masing Pihak berjanji untuk memperhatikan kerahasiaan dan sifat rahasia dokumen-dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; 2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian kepada pihak ketiga manapun, Pihak pengungkap harus mendapatkan izin tertulis dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan apapun boleh dilakukan; 3. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini tetap mengikat Para Pihak setelah pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini; 4. Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Para Pihak.
Pasal VI Pembatasan Kegiatan Personel
Siapapun yang terlibat dalam Kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini harus menghargai kebebasan politik, kedaulatan , dan keutuhan wilayah negara tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan apapun yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
PasaiVII Hak Milik lntelektual
1. Para Pihak setuju bahwa milik intelektual apapun yang timbul berdasarkan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dimiliki secara bersama-sama dan: a. Masing-masing Pihak diperbolehkan menggunakan milik intelektual seperti itu untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki harta benda yang terkait b. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak-hak milik intelektual yang diajukan oleh Pihak tersebut di atas untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama apapun berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Jika milik intelektual digunakan oleh satu Pihak dan/atau instansi-instansinya atas nama Pemerintah untuk tujuan komersial , Pihak lainnya berhak mendapatkan bagian royalti yang adil. 3. Bilamana salah satu Pihak memerlukan kerja sama pihak lain di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Republik Indonesia dan Kementerian
Perminyakan dan Sumber Daya Mineral, Republik Demokratik Timor Leste untuk usaha komersial apapun yang diakibatkan oleh milik intelektual yang tercakup oleh Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak ini akan memberikan pilihan pertama kerja sama kepada Pihak lainnya berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, yang akan dikesampingkan jika Pihak lainnya tidak dapat berpartisipasi secara sama-sama menguntungkan. Pasal VIII Penyelesaian Perbedaan
Setiap perbedaan-perbedaan yang timbul terkait dengan penafsiran dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan atas dasar sikap saling memahami dan niat baik antara para Pihak.
PasaiiX Perubahan
Salah satu Pihak dapat mengajukan perubahan secara tertulis dari Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat. Perubahan apa pun yang telah disetujui oleh Para Pihak berlaku pada tanggal seperti yang ditentukan oleh Para Pihak. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PasalX Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Penghentian
1. Memorandum
Saling
Pengertian
1n1
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganannya. 2. Memorandum Saling Pengertian ini tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali apabila salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis
Signed
Signed
~ ~ยท
BEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GEOLOGICAL AGENCY OF THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INSTITUTO DO PETROLEO E GEOLOGIA-INSTITUTO PUBLICO OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND MINERAL RESOURCES OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE CONCERNING SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD OF GEOSCIENCE
The Geological Agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and The Institute do Petr61eo e Geologia-Institute Publico of the Ministry of Petroleum and Mineral Resources of the Democratic Republic of Timor Leste (hereinafter referred to as the Parties); DESIRING to cooperate in joint investigations and exchanges in the fields of geosciences of the mutual interest and beneficial to the Parties; CONVINCED that an essential means to achieve such cooperation is the conclusion and implementation of a Memorandum of Understanding; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries as well as policies and procedures concerning international cooperation; HAVE AGREED as follows:
Article I Objectives
The Parties agree to conduct scientific and technical cooperation activities in the field of geosciences on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit. The Parties will benefit by cooperation and the exchange of information, scientific and technical personnel.
Article II
Forms of Cooperation
The cooperation may include the following: 1. Capacity building program in geoscience; 2. Exchange of scientific and technical information ; 3. Exchange of study visits and scientist; 4. Collaboration on specific research activities; 5. Joint organization of symposia, conference, workshop and lectures; and 6. Other forms of cooperation mutually agreed within the area of petroleum and mineral resources. Article Ill Areas of Cooperation
Subjects initially identified as having potential for cooperation include, but are not limited to , the following activities: 1. Geosciences; 2. Geological maps compilation and regional mineralization correlation; 3. Gee-database development; 4. Oil and Gas and Mineral resources exploration; 5. Laboratory analysis works; 6. Geological Environment and Hydrogeology; 7. Geo-hazard assessment; 8. Operational management support; and 9. Other areas of cooperation of mutual interest within the area of Petroleum and mineral resources.
Article IV Implementation
The Parties shall determine specific area of cooperation and its related activities by mutual consent. The details provision relating to forms and methods, financial obligations as well as the condition of the agreed area of cooperation shall be set forth in a separate arrangement to be concluded between the Parties.
Article V Confidentiality
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding; 2. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under Memorandum of Understanding to any third
party, the disclosing Party must obtained prior written consent tram the other Party before any disclosure can be made; 3. The Parties agreed that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding; 4. The Provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties Article VI Limitation of Personnel Activities
Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and will avoid any activities inconsistence with the purpose and objectives of this Memorandum of Understanding . Article VII Intellectual Property Rights
1. The Parties agreed that any intellectual property arising under the implementation
of this Memorandum of Understanding shall be jointly owned and: a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property. b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining to ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of any cooperation activities in virtue of this Memorandum of Understanding 2. In the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions thereof on behalf of the Government for commercial purposes the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty. 3. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Petroleum and Mineral Resources of the Democratic Republic of Timor Leste for any commercial undertaking resulted from intellectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding, which will be waived , if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.
Article VIII Settlement of Differences
Differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation beM'een the Parties.
Signed
Signed
