RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN

Rencana Strategis (Renstra) BPPKB Prov. Kaltim Tahun 2013 - 2018

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2014 - 2018

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405 E-Mail : [email protected] Website : www.bppkb.kaltimprov.co.id SAMARINDA 75117

Hal | 1


KATA PENGANTAR

Perencanaan stratejik merupakan suatu metode untuk mengelola perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang berkaitan erat dengan eksistensi sebuah organisasi. Secara internal juga merupakan sebuah metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan bermacam-macam kebutuhan dari tiap unit kerja dalam organisasi. Karena itu perencanaan strategik harus mengacu pada suatu kerangka berfikir logis yang menetapkan di mana sebuah organisasi berada, kemana akan pergi dan bagaimana bisa sampai di sana. Perencanaan stratejik merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya

pengetahuan

antisipasif

dan

mengorganisasikannya

secara

sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk pengembangan yang berkelanjutan. Konsekuensi logis dari pengukuran hasil realisasi perencanaan stratejik ini adalah diterapkannya sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja. Ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan perlunya transparansi, akuntabilitas dan pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembuatan dan pengambilan kebijakan publik. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan satu jawaban nyata dari pemerintah untuk mengatasi tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam ini. Bagi manajemen yang berorientasi kepada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Perencanan merupakan starting point bagi proses-proses manjemen secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang diinginkan

organisasi.

Dalam

perencanaan

ini,

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis

Hal | 2


disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam hal perumusan kebijakan dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah. Akhirnya

diharapkan

Perencanaan

Strategis

di

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

lingkungan

Badan

Provinsi Kalimantan

Timur ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Performance plan / RKT); 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (workplan and budget / RKA); 3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Performance Agreement); 4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur; dan 5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur.

Hal | 3


BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berisi tentang visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan rencana program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu strategis yang diacu oleh SKPD. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihakpihak yang terkait. RENSTRA adalah bagian dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perpaduan antara sistem akuntabilitas kinerja dan sistem manajemen kinerja. Sistem menajemen Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Badan PP dan KB) Provinsi Kalimantan Timur merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan

kegiatan

organisasi

yang

direncanakan

dan

dikendalikan dengan baik. Sistem AKIP membentuk siklus tak terputus dari tahapan utama manajemen

strategis

mulai

dari

perencanaan

strategis

(strategic

planning), perencanaan kinerja (performance planning), pengukuran kinerja (performance measuring) sampai dengan pelaporan kinerja (performance reporting). Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur adalah badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi & Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Hal | 4


Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Memperhatikan Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur mendapat kewenangan untuk

menyelenggarakan

bidang

dalam

urusan

Pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan bidang Keluarga Berencana. Sehingga rancangan RENSTRA yang disusun terkait pada upaya pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. RENSTRA SKPD juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan

Gender

di

Daerah,

dimana

penyelenggaraan tata pemerintah melakukan pengintegrasian gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran. Dokumen ini berisi langkah-langkah strategis yang dilakukan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjabarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jo. PP 54 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Kabupaten/Kota, dimana Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan urusan Wajib Pemerintah Daerah.

RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian integral, relevan dan memiiki keterkaitan dengan dokumen perencanaan provinsi Kalimantan Timur lainnya. Dokumen RENSTRA ini memiliki nilai yang sangat strategis, karena dokumen ini menjadi

acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan / Rencana

Hal | 5


Kerja (Renja) Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2013-2018. 1. Proses Penyusunan RENSTRA a. Persiapan Penyusunan RENSTRA SKPD Pembentukan Tim Penyusun RENSTRA dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 050.14/K.831/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018. Kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi dan program Gubernur Kalimantan Timur terpilih periode 2014–2018, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timuragar selaras dengan program prioritas Gubernur b. Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD Penyusunan rancangan awal RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur merupakan upaya mengintegrasikan dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur kemudian

dilakukan

penyempurnaan

dengan

memberikan

masukan terhadap isu-isu strategis sehingga menjadi rancangan RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan penyusunan RENSTRA dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pengolahan data dan informasi;



Analisa gambaran pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur;



Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi dengan memperhatikan SPM, RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota; -

Perumusan visi dan misi BADAN PP DAN KBProvinsi Kalimantan Timur

-

Perumusan tujuan

-

Perumusan sasaran

Hal | 6




Perumusan strategi dan kebijakan;



Perumusan rencana kegiatan, sasaran

dan

pendanaan

indikator kinerja, kelompok

indikatif

berdasarkan

rencana

program prioritas RPJMD; 

Perumusan indikator kinerja Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur; dan



Dokumen rancangan RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur.

c. Penyampaian rancangan RENSTRA Kemudian tim penyusun RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Rancangan RENSTRA kepada Tim Evaluasi RENSTRA yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur d. Verifikasi Rancangan RENSTRA Tim evaluasi RENSTRA melakukan verifikasi terhadap sistematika rancangan RENSTRA, periodesasi RENSTRA, konsistensi tujuan sasaran pelayanan jangka menengah sesuai RPJMD, program prioritas Gubernur, indikator kinerja utama dan pagu indikatif Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur e. Finalisasi RENSTRA Menindaklanjuti hasil verifikasi rancangan RENSTRA Badan PP dan

KB

Provinsi

Kalimantan

Timur

dengan

melakukan

penyempurnaan

2. Keterkaitan RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur

Hal | 7


Ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timurterhadap sasaran RENSTRA K/L dan

RENSTRA

pemberdayaan

SKPD

kabupaten/kota

perempuan

dan

sesuai

keluarga

dengan

berencana.

urusan Analisis

RENSTRA K/L dan SKPD kabupaten/kota (yang masih berlaku) dilakukan untuk mengidentifikasi: 1.

Apakah capaian sasaran pelaksanaan RENSTRA Badan PP dan KB

Provinsi

Kalimantan Timurtelah

berkontribusi terhadap

pencapaian sasaran RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD kabupaten/kota; dan 2.

Apakah tingkat capaian kinerja RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timurmelebihi/sama/kurang dari sasaran RENSTRA K/L atau rata-rata kabupaten/kota. Analisis RENSTRA kabupaten/kota tidak dilakukan karena

keterbatasan data dan informasi yang diperoleh. Sinergitas program dan

kegiatan

Kabupaten/Kota

dan

Provinsi

Kalimantan

Timur

dilakukan melalui penetapan program dan kegiatan prioritas. Keterkaitan RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dengan RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan

Anak

(KPP-PA)

Republik

Indonesia

dapat

digambarkan melalui analisis capaian RENSTRA Badan PP dan KB pada akhir periode RENSTRA sebelumnya 2009 – 2013 sebagai berikut : 1. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 adalah 62,65 sedangkan capaian IPG RENSTRA KPP-PA 2013 sebesar 67,80 hal ini menunjukkan capaian kinerja sudah mendekati pada angka IPG Nasional. Namun diperlukan penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan pendanaan untuk mencapai angka IPG nasional;

Hal | 8


2. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 adalah 63,39 sedangkan capaian IDG RENSTRA KPP-PA 2013 sebesar 69,14 hal ini menunjukkan capaian kinerja sudah mendekati pada angka IDG nasional. Namun diperlukan penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan pendanaan untuk mencapai angka IDG nasional; 3. Capaian kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 adalah sebanyak

6

kebijakan

sedangkan

capaian

kebijakan

PUG

RENSTRA KPP-PA 2013 sebesar 93 kebijakan. Meskipun capaian kinerja ini belum mendekati namun secara umum capaian kebijakan PUG Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup mengakomodir kebijakan PUG nasional; 4. Capaian kebijakan tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sebesar 10 kebijakan, sedangkan capaian kebijakan perlindungan perempuan dan tindak kekerasan nasional sebanyak 26 kebijakan. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mencapai jumlah kebijakan nasional melalui perencanaan program kegiatan yang lebih focus pada capaian kebijakan tersebut diatas; 5. Capaian kebijakan tentang tumbuh kembang anak sebesar 10 kebijakan, sedangkan capaian kebijakan perlindungan perempuan dan tindak kekerasan Nasional sebanyak 60 kebijakan. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mencapai jumlah kebijakan nasional melalui perencanaan program kegiatan yang lebih focus pada capaian kebijakan tersebut diatas; 6. Capaian usaha ekonomi perempuan produktif sebesar 9%, sedangkan capaian nasional belum terukur mengingat kegiatan tersebut tidak menjadi sasaran nasional. Kegiatan usaha ekonomi perempuan produktif merupakan kegiatan best practice yang menjadi pilot project di KPP-PA; dan

Hal | 9


7. Capaian sasaran bidang KB-KS berupa fasilitasi program dan kegiatan

Kementerian Agama dan BKKBN Provinsi Kalimantan

Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; dan diubah terahir kalinya

dengan

Perubahan

Undang-Undang

Kedua

atas

No.12

Undang-Undang

tahun Nomor

2008

tentang

32

tentang

Pemerintahan Daerah; 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 200 -2025;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jo. PP 54 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Hal | 10


7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20052009; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 59 Tahun 2007; dan diubah terahir kalinya dengan Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09); 15. Peraturan Daerah Kalimantan Timur

No. 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014; 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan Hal | 11


17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 34 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan dokumen

tujuan RENSTRA ini adalah agar tersedianya

perencanaan

perlindungan

anak

dan

di

bidang

keluarga

pemberdayaan

berencana.

perempuan,

Sedangkan

tujuan

penyusunan RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timurini adalah tersedianya suatu dokumen yang stratejik dan konferhensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 digunakan sebagai bahan: 1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Performance plan / RKT); 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (workplan and budget / RKA); 3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Performance Agreement); 4. Pelaksanaan

tugas,

pelaporan

dan

pengendalian

kegiatan

di

lingkungan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur; dan 5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur ini

juga

dapat

digunakan

sebagai

bahan

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Hal | 12


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Menguraikan penjelasan masing-masing penyajian rencana stratejik Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 7 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1. Bab I pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang penyusunan RENSTRA Badan PP dan KB, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan 2. Bab II gambaran pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur 3. Bab III isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih,

telaahan

RENSTRA

K/L

dan

RENSTRA

kabupaten/kota dan penentuan isu-isu strategis 4. Bab IV visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Menguraikan Visi dan misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur 5. Bab V rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur

Hal | 13


6. Bab VI indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Menjelaskan indikator kinerja Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 7. Bab VII penutup Menjelaskan ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan RENSTRA

Hal | 14


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PP DAN KB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur sebagai badan koordinatif mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan bidang keluarga berencana. Bentuk Pelayanan

Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayan Perempuan no 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

bidang layanan

terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Diamanahkan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan jaminan layanan terpadu meliputi: 1. Pelayanan Peneriman Pengaduan, penangungjawab Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2. Pelayanan kesehatan, penangungjawab Dinas Kesehatan 3. Pelayanan

rehabilitasi

sosial,

penangungjawab

Dinas

Sosial

dan

Kementerian 4. Pelayanan bantuan dan penegakan hukum, penangungjawab Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan 5. Pelayanan Reintegrasi dan Pemulangan, penangungjawab Dinas Sosial. Gambaran diperlukannya pelayanan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan mengingat korban kekerasan dari tahun ketahun semakin meningkat dan semakin kompleks, dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Hal | 15


Grafik data korban kekerasan di Kaltim 800 600 400 L

200 0

P 2010

2011

2012

2013

L

27

46

50

89

P

257

713

657

711

Sumber : BPPKB Prov. Kaltim

Pelayanan tersebut bersifat multi program dan lintas sektor, dengan adanya peraturan diatas, instansi pemerintah terkait wajib melaksanakan tugas pokoknya sesuai bidang tanggungjawab yaitu mmberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara terpadu berdasarkan awal rujukan dari P2TP2A. Pelayanan Penerimaan Pengaduan dilakukan P2TP2A yang secara fungsi dan adminitrasi berada dibawah Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur. Capaian pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayan Perempuan No. 1 tahun 2010, Kegiatan pelayanan tersebut terdapat dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender anak dengan kegiatan Fasilitasi P2TP2A. Adapun target capaian penerimaan pengaduan tertera dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan SPM No

Jenis Pelayanan

Indikator

Keterangan Nilai

2014

2015

2016

2017

2018

%

70

75

80

85

90

1. fasilitasi

Prosentase

pengembangan pusat pengaduan pelayanan terpadu

yang terlayani

pemberdayaan

di P2TP2A

perempuan (P2TP2A) Hal | 16


Untuk mendukung capaian layananan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui P2TP2A didukung juga dengan program sebagai berikut: 1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam kegiatan pelatihan bagi pelatih TOT SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan. 2. Program pengarusutamaan gender dalam kegiatan FGD percepatan standar layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelatihan pendamping dan anak korban kekerasan, gugus tugas traficking, pelatihan pembuatan pencatatan dan pelaporan pembiayaan (e-costing) dan penerapan sistem prosedure PPPA. 3. Program penyusunan sistem perlindungan perempuan dalam kegiatan sosialisasi

dan

fasilitasi

pembentukan

forum

koordinasi

penyelenggaraan kerjasama dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Dasar Pembentukan Dasar pembentukan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok & Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur merupakan pengembangan dari Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Hal | 17


Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2004. Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Biro Sosial & PP Setda Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Peningkatan Peranan Perempuan dan dan Sub Bag Partisipasi Masyarakat. 2. Struktur Organisasi Struktur organisasi Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari: a. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana b. Sekretaris

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

&

Keluarga

Berencana  Kepala Subbag Perencanaan Program  Kepala Subbag Umum  Kepala Subbag Keuangan c. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan  Kepala Subbid Politik, Sosial, Budaya  Kepala Subbid Ekonomi d. Kepala Bidang PerlindunganPerempuan & Anak  Kepala Subbid Perlindungan Perempuan  Kepala Subbid Perlindungan Anak e. Kepala Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera  Kepala Subbid Keluarga Berencana  Kepala Subbid Keluarga Sejahtera

Selain struktur organisasi diatas, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan dibantu oleh “lembaga pendukung” yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur terdiri dari: 1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); 2) Forum Anak Kalimantan Timur (FAKT); dan 3) Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FPABK). 3. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas Hal | 18


melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu badan koordinatif di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana / keluarga sejahtera Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi: a. Perumus

kebijakan

bidang

pemberdayaan

perempuan

dan

keluarga berencana sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; b. Pemberian

dukungan

dan

memfasilitasi

atas

perencanaan,

pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; c. Perumusan,

perencanaan,

pembinaan,

koordinasi

dan

pengendalian bidang perlindungan perempuan dan anak; d. Penguatan koordinasi dan jaringan kerja dan pemberdayaan perempuan dan bidang keluarga berencana & keluarga sejahtera; e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh “lembaga pendukung” sebagaimana tersebut diatas.

2.2 SUMBER DAYA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur adalah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keterbatasan sarana/prasarana, SDM serta ketersediaan dana sifatnya tentulah sangat sementara dan diterapkan secara bertahap Hal | 19


sehingga keterbatasan itu akan terpenuhi. Jumlah Pegawai Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur saat ini sebanyak 33 pegawai dengan rincian sebagai berikut: 1) PNS dengan Jabatan Eselon II sebanyak 1 (satu) orang; 2) PNS dengan Jabatan Eselon III sebanyak 4 (empat) orang; 3) PNS dengan Jabatan Eselon IV sebanyak 9 (sembilan) orang; dan 4) PNS Non Struktural sebanyak 19 (sembilan belas) orang. 5) Non PNS sebanyak 25 (dua puluh lima ) orang. Ringkasan sumber daya aparatur PNS Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur menurut golongan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Jumlah sumber daya aparatur PNS BPPKB Prov. Kaltim berdasarkan golongan Jenis Kelamin Golongan

Jumlah Laki-laki

Perempuan

IV

4

3

7

III

7

15

22

II

2

2

4

I

0

0

0

JUMLAH

13

20

33

Ringkasan sumber daya aparatur PNS Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur menurut eselon dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah sumber daya aparatur PNS BPPKB Prov. Kaltim

Hal | 20


berdasarkan esellon Jenis Kelamin Esselon

Jumlah Laki-laki

Perempuan

I

-

-

-

II

-

1

1

III

2

2

4

IV

4

5

9

NON ESELON

7

12

19

JUMLAH

13

20

33

Ringkasan sumber daya aparatur PNS Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah sumber daya aparatur PNS BPPKB Prov. Kaltim Berdasarkan usia Jenis Kelamin Usia

Jumlah Laki-laki

Perempuan

> 55

0

0

0

51 – 55

4

4

8

46 – 50

2

8

10

41 – 45

4

3

7

36 – 40

3

2

5

31 – 35

0

2

2

26 – 30

0

0

0

21 – 25

0

1

1

< 20

0

0

0

Hal | 21


Jumlah

13

20

33

Sedangkan ringkasan sumber daya aparatur PNS Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur menurut pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Jumlah sumber daya aparatur PNS BPPKB Prov. Kaltim Berdasarkan pendidikan Jenis Kelamin Pendidikan

Jumlah Laki-laki

Perempuan

S.3

0

0

0

S.2

4

4

8

S.1

7

10

17

D.IV

0

0

0

SM

1

0

1

D.III

0

2

2

D.II

0

0

0

D.I

0

0

0

SLTA

2

3

5

SLTP

0

0

0

SD

0

0

0

JUMLAH

14

19

33

Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur bertempat di gedung perkantoran di Jalan Dewi Sartika No. 13 Samarinda, Gedung perkantor sebelumnya dipergunakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Timur. Selain sarana gedung kantor, terdapat prasarana lainnya

untuk

memenuhi

kegiatan

dan

kebutuhan

operasional

perkantoran secara bertahap dilakukan melalui pengadaan peralatan kantor dan rehabilitasi kantor. Realisasi anggaran belanja sarana dan Hal | 22


prasarana dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 2.6 Realisasi anggaran belanja sarana dan prasarana Tahun

Realisasi Belanja Sarpras (Rp)

2009

46.400.945

2010

858.583.000

2011

1.192.951.420

2012

1.323.171.545

2013

1.330.926.334

Jumlah

4.752.033.244

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PP DAN KB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kinerja pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur merupakan capaian kinerja yang telah dilaksanakan melalui implementasi RENSTRA tahun 2009-2013, tercermin dari indikator kinerja sebagai berikut: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Merupakan alat ukur keberhasilan atau kinerja dalam bidang pembangunan manusia. Adapun indikatornya meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata sekolah, dan daya beli. Kondisi kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Timur pada awal periode RENSTRA yaitu tahun 2009 berdasarkan angka IPM adalah 74,84. Target capaian indikator kinerja IPM pada akhir tahun 2012

adalah sebesar 76,46 sebagaimana tertuang pada

Rencana Kinerja (Renja). Target IPM pada akhir tahun 2012 tersebut berhasil dicapai provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi IPM Hal | 23


mencapai angka 76,71 atau sebesar 100,33% dari target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja IPM selama tahun 2009 – 2012 meningkat stabil dengan rata-rata capaian indikator kinerja IPM sebesar 100,33%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas pembangunan manusia di provinsi Kalimantan Timur. 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menggambarkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam forum-forum politik dan ekonomi. Angka ini menunjukan sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dan mengambil bagian dalam mengambil keputusan. Adapun indikator IDG jumlah perempuan anggota parlemen, jumlah perempuan sebagai manajer dan administrator, angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non pertanian. Pada awal periode RENSTRA tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat 28 nasional pada bidang pemberdayaan gender. Berdasarkan rencana kerja tahun 2012, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur menargetkan perbaikan peringkat menjadi peringkat 25. Berdasarkan peringkat capaian IDG tahun 2012, Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat 23 dari 33 provinsi di Indonesia.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

terdapat

perbaikan

pemberdayaan gender di provinsi Kalimantan Timur. Atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, selama tiga tahun berturut-turut

mulai tahun 2011

sampai dengan tahun 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dari Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 2011 provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan APE tingkat pratama kemudian meningkat capaiannya pada tahun 2012 dan 2013 yaitu mendapat penghargaan APE tingkat madya. 3) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Hal | 24


Menggambarkan perbandingan tingkat kemampuan dasar antara perempuan dan laki-laki. Dengan semakin seimbangnya kemampuan dasar perempuan dan laki-laki maka dapat meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan dengan indikator angka harapan hidup (laki-laki dan perempuan), angka melek huruf (laki-laki dan perempuan), rata-rata sekolah (laki-laki dan perempuan), dan daya beli (laki-laki dan perempuan). Pada awal periode RENSTRA tahun 2009 provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat 29 nasional pada bidang pembangunan gender. Berdasarkan rencana kerja tahun 2012,

ditargetkan pada

akhir tahun 2012 provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat menduduki peringkat 26. Namun realisasi capaian IPG tahun 2012, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya berhasil memperoleh peringkat 29 secara nasional dari 33 provinsi di Indonesia. Pencapaian IPG selama tahun 2009 – 2012 belum mencapai target yang diharapkan. Belum tercapainya target indikator kinerja terutama disebabkan oleh rendahnya sumbangan pendapatan perempuan terhadap pendapatan daerah dan tidak tersedianya data terpilah pada SKPD pendukung. 4) Terwujudnya

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi dan Kabupaten / Kota Menggambarkan terbentuknya P2TP2A di kabupaten/kota yang berfungsi untuk memberika layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan terpadu terdiri dari pelayanan penerimaan pengaduan, kesehatan, bantuan dan layanan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan. Fungsi layanan tersebut menjadi tanggung jawab SKPD dan instansi vertikal terkait. Target pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) selama periode RENSTRA 2009 sampai dengan 2013 adalah terbentuknya 15 P2TP2A di seluruh kabupaten/ kota dan provinsi Kalimantan Timur. Target tersebut telah dapat dipenuhi seluruhnya pada tahun 2012. Pencapian ini terutama disebabkan oleh peningkatan intensitas dan efektifitas advokasi yang Hal | 25


dilakukan oleh Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur ke SKPD Pemberdayaan Perempuan di masing-masing kabupaten/kota seKalimantan Timur serta adanya dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten/kota. 5) Terwujudnya Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Menggambarkan menanggulangi

sebuah

kemiskinan

desa

melalui

percontohan

upaya

ekonomi

untuk disertai

pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin

dengan

memanfaatkan

seluruh

potensi,

serta

mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi

terkait,

LSM,

organisasi

perempuan,

organisasi

kemasyarakatan. Target pembentukan model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) selama periode RENSTRA 2009 sampai dengan 2013 adalah terbentuknya 14 model Desa Prima di seluruh kabupaten/ kota pada provinsi Kalimantan Timur. sampai dengan tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 27 model desa prima. Untuk mencapai target ini, BADAN PP DAN KB Provinsi Kalimantan Timur secara aktif melaksanakan advokasi dan fasilitasi tentang pembentukan desa prima di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Terlampauinya capaian ini terutama disebabkan kuatnya komitmen kepala daerah dan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembentukan desa prima untuk menanggulangi masalah kemiskinan di suatu wilayah. Rincian mengenai pencapaian kinerja pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur selama periode RENSTRA 2009-2013 terdapat pada Tabel Lampiran 2.7. Jumlah anggaran dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja pelayanan BADAN PP DAN KB Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami pertumbuhan setiap tahun, kecuali hanya pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tahun 2012 dan 2013 yang mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan pertumbuhan Hal | 26


paling tinggi terdapat pada program Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan. Rasio antara realisasi dan anggaran (prosentase penyerapan anggaran) selama lima tahun pada umumnya berkisar antara 64,39% s.d. 100%. Penyerapan anggaran paling rendah terdapat pada program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Rendahnya penyerapan terutama terdapat pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan dan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dikarenakan adanya perubahan lokasi kegiatan yang lebih dekat sehingga beban akomodasi dan transportasi menjadi lebih rendah. Sedangkan penyerapan anggaran paling tinggi terdapat pada program Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Program KRR direalisasikan dalam bentuk advokasi/ konseling calon pengantin menuju keluarga bahagia dan sejahtera, advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja. Keberhasilan penyerapan anggaran didukung faktor koordinasi yang baik antara BADAN PP DAN KB Provinsi Kalimantan Timur dengan mitra kerja SKPD Provinsi Kalimantan Timur, instansi vertikal dan lembaga masyarakat pemerhati perempuan dan anak. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak penyerapan anggarannya dari tahun ke tahun dibawah 82%. Rendahnya penyerapan anggaran terutama dikarenakan rendahnya penyerapan kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan kegiatan diatas adanya ketidaksesuai jadwal kegiatan antara BADAN PP DAN KB Provinsi Kalimantan Timur dengan BADAN PP DAN KB kabupaten/kota. Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Padu merupakan program baru yang dimulai pada tahun 2013 karena adanya transisi perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2008.

Hal | 27


Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan penyerapan anggarannya selama lima tahun dibawah 90%. Tidak tercapainya target pada kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dikarenakan belum adanya pedoman teknis tentang program peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahun adan teknologi. Rincian mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur selama periode RENSTRA 2009-2013 terdapat pada Tabel Lampiran 2.8.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Dalam upaya pencapian target pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur, tentunya masih terdapat dan akan selalu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang menghambat pencapaian tujuan. Oleh karenanya perlu dirancang suatu strategi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada agar tujuan dapat tercapai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dalam mengidentifikasi tantangan, ancaman, kekuatan

dan

peluang

perlu

dilakukan

suatu

metode

untuk

menganalisanya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode SWOT Analysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis). Identifikasi tantangan, ancaman, kekuatan dan peluang BADAN PP DAN KB Provinsi Kalimantan Timur menurut SWOT Analysis adalah sebagai berikut: Tabel 2.9 Identifikasi tantangan, ancaman, kekuatan dan peluang (SWOT Analisys) No.

KEKUATAN/ STRENGTH (S)

No.

KELEMAHAN/ WEAKNESS (W)

Hal | 28


S1

Komitmen Pemerintah Pusat dan W1

a. Pelaksanaan PUG yang

Daerah

belum optimal

dalam

Perempuan

Pemberdayaan dan

Keluarga

b. Kualitas dan kuantitas SDM

Berencana S2

yang masih kurang memadai

Peraturan

Daerah

pembentukan

tentang W2

Gugus

Pencegahan

Tindak

Tugas Pindana

Rendahnya

kepedulian

masyarakat

terhadap

perlindungan

Perdagangan Orang (PTPPO) dan

perempuan

dan

anak

Eksploitasi Seksual Anak (Eksa) S3

Pembentukan

Pusat

Terpadu

Pelayanan W3

Pemberdayaan

Penunjukan provinsi

dan

yang

rendahnya

akses

perempuan

Perempuan dan Anak S4

Masih

dalam

pembangunan daerah penetapan W4

mengembangkan

Kualitas

LSM/LM,

Pemerhati Anak

kabupaten/kota layak anak dari

ORMAS

yang masih

rendah

Pemerintah Pusat

No.

PELUANG/ OPPORTUNITY (O)

O1

Kuantitas

LSM/LM,

Pemerhati

Anak

yang

No.

ORMAS T1 cukup

ANCAMAN/ THREAT (T) Ketersediaan

anggaran

yang

belum memadai

memadai O2

O3

Adanya jejaring dengan lembaga T2

Ketersediaan data terpilah laki-

yang mendukung program

laki dan perempuan

Pengembangan Model Desa Prima T3

Keengganan korban kekerasan

(Perempuan Maju dan Mandiri)

(perempuan dan anak) untuk melapor karena faktor budaya T4

Kurang

dukungan

pengambil pelaksanaan

dari

keputusan

para dalam

program

pemberdayaan perempuan

Hal | 29


T5

Duplikasi

program

dengan

pelaksana program baik di Pusat dan Daerah T6

Migrasi penduduk yang kurang terkendali

Berdasarkan SWOT analysis tersebut diatas, maka dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut: 1) Strategi

SO

(Memaksimalkan

Strength

/

Kekuatan

untuk

Memanfaatkan Opportunity / Peluang). a) Meningkatkan memaksimalkan

koordinasi peran

dengan

Pemerintah

pihak

terkait

Kabupaten/

dengan

Kota,

dan

pembinaan yang efektif terhadap LSM/LM, ORMAS Pemerhati Anak; b) Secara berkala melakukan sosialisasi/ kampanye yang efektif atas Perda/Peraturan terbaru dan pemberian penghargaan pada masyarakat yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak sehingga menambah motivasi dukungan masyarakat; dan c) Secara periodik melakukan capacity building POKJA PUG dalam mendorong implementasi PPRG pada SKPD untuk menuju kesetaraan gender. 2) Strategi ST (Memaksimalkan Strength/ kekuatan untuk mengurangi Threat/ ancaman). a) Memaksimalkan dana operasional untuk membiayai kegiatan operasional; b) Pendekatan yang efektif bagi pengambil keputusan dalam pengambilan kebijakan penganggaran, dan akses pembangunan yang berpihak kepada perempuan; c) Memanfaatkan tokoh non formal semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; dan

Hal | 30


d) Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain/stakeholder dalam program pemberdayaan perempuan dan anak serta keluarga berencana. 3) Strategi

WO

(Meminimalkan

Weakness/

kelemahan

untuk

menangkap Opportunity/ peluang) a) Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM; dan b) Mengevaluasi kembali sistem pembinaan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Anak untuk efektifitas peningkatan kualitas. 4) Strategi

WT

(Meminimalkan

Weakness/

kelemahan

untuk

menghindari Threat/ancaman) a) Intensifikasi dan ekstensifikasi informasi dari pihak terkait tentang data terpilah laki-laki dan perempuan dalam segala bidang; b) Mengefektifkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka pengendalian penduduk; dan c) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan operasional.

Hal | 31


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Kalimantan Timur (RPJMD) 2013-2018 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dan menjadi prioritas karena menyangkut Pembangunan Sumberdaya Manusia. Masalah Utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. 1. Permasalahan terkait peningkatan indeks pembangunan manusia a. Angka kemiskinan yang masih tinggi Di

bidang

ekonomi,

kemampuan

perempuan

untuk

memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Demikian pula halnya akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja. Tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Besaran upah/gaji yang diterima penduduk perempuan di sektor non-pertanian lebih kecil dibanding laki-laki. Selain itu banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah, atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan. Dalam krisis ekonomi

yang

berkepanjangan,

perempuan

dan

anak-anak

merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak. Di

dalam

kegiatan

agrobisnis

umumnya

perempuan

mempunyai peran relatif besar pada bidang pemasaran dibanding laki-laki. Namun akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan yang mendukung agrobisnis relatif masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan kentalnya budaya yang membatasinya. Kemampuan Hal | 32


perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Demikian pula halnya akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja. Secara statistik angka kemiskinan di Kalimantan Timur cukup tinggi. Ternyata salah satu penyumbang tingginya angka tersebut adalah kecilnya penghasilan perempuan sebagai tenaga kerja dan kepala keluarga.

b. Angka buta aksara yang masih tinggi; Penduduk Kalimantan Timur yang buta aksara, ternyata didominasi oleh perempuan. Angka melek huruf perempuan masih terus tinggi dibanding laki-laki. Tingkat pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan budaya patriarchi (peran perempuan lebih pada peran domestik).

c. Minimnya dukungan bagi

partisipasi perempuan keluarga miskin

dalam pembangunan. Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan dalam mencapai manfaat pembangunan, tidak terkecuali untuk perempuan di desa tertinggal. Sebagai

alternatif

pilihan upaya pemberdayaan perempuan

dalam pengurangan beban biaya hidup, beban biaya kesehatan dan pendidikan pada perempuan keluarga miskin

yaitu dengan

mengoptimalkan

ada,

seluruh

potensi

yang

serta

mengkoordinasikan berbagai Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat yang secara bersama-sama bersinergi, memfokuskan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Upaya tersebut dilaksanakan di desa tertinggal dan merupakan sebuah model desa percontohan yang dikenal dengan Model Desa Perempuan Indonesia Mandiri (Desa Prima):  Menanggulangi kemiskinan; Hal | 33


 Melalui upaya ekonomi, pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin;  Memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;  Meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin di berbagai kegiatan usaha, untuk meningkatkan pendapatan keluarga;  Meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi, teknologi tepat guna, dan berbagai sumber pembiayaan; dan  Mewujudkan

Keadilan

dan

Kesetaraan

Gender

melalui

Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Sasaran umum Desa Prima adalah perempuan dari keluarga miskin agar terjadi penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Target sasaran adalah desa/kelurahan yang memenuhi jumlah Keluarga Pra KS dan KS I cukup tinggi (diatas 10%). Kriteria lokasi desa prima secara geografis: terisolir, tidak memiliki atau belum dapat memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan secara ekonomis adalah pendapatan perkapita per tahun dibawah standar minimum, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan. Kriteria secara sosiologi antara lain daerah tertinggal (belum terjamah pembangunan), termasuk dari aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, informasi dan sarana prasarana fisik. Desa/kelurahan yang akan dijadikan model Desa Prima adalah desa/ kelurahan yang mempunyai penduduk miskin (Pra KS dan KS I) relatif seimbang dengan penduduk yang mampu. Desa/ kelurahan tersebut mempunyai sumber daya alam yang memadai dan berpotensi untuk dikembangkan dan telah disepakati bersama untuk ditunjuk oleh pemerintah provinsi/kabupaten sebagai lokasi Desa Prima, dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati.

d. Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai salah satu dari Hal | 34


10

(sepuluh)

Provinsi

di

Indonesia

untuk

mengembangkan

Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI Nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penunjukan & Penetapan Provinsi Yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Ke Bupati /Walikota SeKalimantan Timur Surat Nomor: 463/11189/ Badan PP dan KB/XII/2010,

Tanggal

20

Desember

2010

Perihal

Fasilitasi

Pengembangan Kabupaten & Kota Layak Anak. Kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan

hak

&

Perlindungan

anak.

Alasan

mengapa

kabupaten/kota Layak Anak perlu dilaksanakan karena:  Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan secara pribadi dan sosial;  Jumlah anak 30 - 36% dari total penduduk , Tidak bisa diabaikan;  Perubahan global mengancam tata nilai agama, sosial, dan budaya lokal;  Embrio SDM yang handal dan tangguh menentukan masa depan bangsa dan negara; dan  Anak terancam & menjadi korban kekerasan, pelecehan, dikriminasi, perlakuan salah. e. Tingginya angka keluarga Pra Sejahtera Kualitas Manusia Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penilaian Indeks Pembangunan manusia (IPM) Kalimantan Timur tahun 2011 berada pada peringkat 5 dengan nilai 76,22. Kesulitan untuk meningkatkan kualitas penduduk indonesia dikarenakan komposisi penduduk yang mengalami tripele burden, yang ditandai dengan besarnya usia balita dan anak, remaja dan lansia bila dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Hal | 35


Dengan komposisi penduduk diatas, merupakan keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas manusia Indonesia guna kepentingan pembangunan berkelanjutan (UndangUndang No. 52 Tahun 2009). Dalam rangka pembangunan keluarga berdasarkan siklus hidup, pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak: peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling

dan

pelayanan

tentang

kehidupan

berkeluarga,

peningkatan kualitas lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, serta peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melaui usaha mikro keluarga, mutlak perlu diberhasilkan. Berkaitan dengan kesejahteraan keluarga adalah masih tingginya angka keluarga Pra Sejahtera tahun 2012 yaitu sebanyak 50.794 dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 101.177 keluarga, sehingga perlu upaya peningkatan pendapatan keluarga untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Selama kurun waktu 10 tahun sejak diberlakukan otonomi daerah tahun 2000, proporsi penduduk terpadat masih berada di kota-kota besar mengingat berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan serta lapangan pekerjaan masih terkonsentrasi di kota-kota tersebut. Prosentase migrant risen di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar daripada migrant risen di daerah perdesaan, masingmasing sebesar 3,8% dan 1,2% (SP 2010). Namun, dalam 10 tahun terakhir juga terjadi perubahan pola migrasi dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa akibat adanya pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Saat ini terdapat beberapa provinsi di luar Jawa yang menjadi daerah tujuan migrant antara lain Hal | 36


Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung (SP 2010). Selain itu, terjadi migrasi dari central urban ke sub-urban sehingga area perkotaan semakin melebar. Pada 1990, urbanisasi atau daerah yang dikategorikan daerah urban masih berjumlah sekitar 30%, meningkat terus menjadi 42% tahun 2000, dan meningkat lagi menjadi 54% (SP 2010). Data dan informasi penduduk (registrasi vital) seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan perlu mendapatkan perhatian khusus. System data dan informasi kependudukan belum berjalan seperti yang diharapkan. Kurangnya tenaga pendataan dan kesadaran

masyarakat

dalam

melaporkan

kejadian

vital

menyebabkan kualitas data yang tersedia kurang akurat. Selain itu, data belum di jadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hal ini salah satunya disebabkan belum adanya bank data kependudukan namun belum diolah sehingga belum bisa dijadikan informasi.

2. Permasalahan terkait Pembangunan Gender a. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang belum optimal Kegiatan-kegiatan pembangunan di dalam pelaksanaaanya di tingkat desa, dan mungkin juga dalam konsepsinya di tingkat nasional maupun provinsi, dan kabupaten/kota, secara eksplisit maupun implisit, membuat asumsi yang menguatkan pemisahan peran laki-laki dan perempuan, antara lain penyuluhan pertanian, program kredit, perkumpulan-perkumpulan formal dan peran pemimpin di dalamnya ditetapkan sebagai urusan laki-laki. Sedang urusan perempuan ditetapkan terbatas pada kegiatan-kegiatan yang menjurus ke bidang reproduksi, seperti keluarga berencana, pendidikan gizi dan kesehatan, PKK, dan lainnya. Hal ini menggambarkan, kebijakan pemerintah belum peka gender. Secara

umum

akses

dan

kontrol

perempuan

pada

kelembagaan dan organisasi, baik yang bersifat formal maupun tradisional, baru sebatas pada kelembagaan yang erat hubungan Hal | 37


dengan peran gender perempuan, misalnya organisasi PKK, arisan, pengajian, dan sebagainya. Pelaksanaan

Sosialisasi

tentang

pemahaman

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada semua Instansi terkait guna segera

membentuk

pembangunan

Pokja-Pokja

Pemberdayaan

PUG

Permpuan

sebagai dan

upaya

Penyediaan

Anggaran yang teralokasi benar-benar dapat mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender /Responsif Gender sebagaimana pada Inpres RI no. 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian perencanaan,

gender

melaui

penyusunan,

penguatan

pelaksanaan,

kelembagaan, penganggaran,

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsive gender. Melalui Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender (PPRG), berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah kebijakan nasional, maka strategi PPRG meliputi strategi umum dan strategi khusus, Strategi umum mengacu pada dua permasalahan yang dihadapi adalah penerapan PPRG di tingkat nasional dan daerah yaitu a). penguatan dasar hukum dan b). penguatan koordinasi baik antar sesama instansi penggerak maupun antar penggerak dengan instansi pelaksana. Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum penguatan koordinasi melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Hal | 38


b. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak. Sejalan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas-bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Keberadaan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak di Kalimantan Timur secara kuantitas sangat banyak. Namun secara

kualitas

sangat

terbatas.

Hal

ini

perlu

dilakukan

pensinergian, evaluasi, dan kordinasi seluruh LSM, ORMAS yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Badan PP dan KB). Masalah lainnya adalah belum tersedianya data terpilah sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. c. Kesenjangan Gender Dalam Hal Akses, Manfaat Dan Partisipasi Dalam Pembangunan. Lambatnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antar provinsi dan antar Kabupaten/kota, (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi, (3)

Rendahnya

kesiapan

perempuan

dalam

mengantisipasi

Hal | 39


dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik socsal serta terjadinya penyakit. Daerah yang memiliki gap antara IPG dan IPM yang paling besar selama 2 tahun terakhir (2011 dan 2012) adalah Provinsi Kalimantan Timur . Salah satu penyebab dari kesenjangan gender yang terjadi di Kalimantan Timur adalah terjadinya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan laki-laki dan perempuan. (Sumber dari Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012, terbitan Kerjasama Kementerian PP-PA RI dengan BPS). Lambatnya peningkatan Nilai IPG setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh:  Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antar provinsi dan antar Kabupaten/kota;  Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan2 publik dan di bidang ekonomi; dan  Rendahnya

kesiapan

perempuan

dalam

mengantisipasi

dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit. Daerah yang memiliki gap antara IPG dan IPM yang paling besar selama 2 tahun terakhir (2011 dan 2012) adalah prov Kaltim. Salah satu penyebab dari kesenjangan gender yang terjadi di Kalimantan

Timur

adalah

terjadinya

kesenjangan

dalam

sumbangan pendapatan laki-laki dan perempuan. (Sumber dari Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012, terbitan Kerjasama Kementerian PP-PA RI dengan BPS) Masalah

lainnya

adalah

belum

tersedianya

data

pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam

menemukenali

masalah-masalah

gender

yang

ada.

Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan Hal | 40


kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. d. Penyusunan Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD Belum

tersedianya

data

pembangunan

yang

terpilah

menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan

meningkatkan

kesejahteraan

dan

perlindungan

anak.

Pentingnya data terpilah:  Mengidentifikasi masalah dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial, ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan analisa jender;  Bentuk data terpilah, bisa kuantitatif atau kualitatif;  Dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangaan jender. Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan:  Dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;  Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam Gender Budget Statement (GBS);  Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi. 3. Permasalahan Terkait Pemberdayaan Gender Permasalahan yang masih dihadapi terkait pemberdayaan gender yaitu masih minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di lembaga Hal | 41


legislatif, namun hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Prosentase perempuan di Provinsi Kalimantan Timur yang berada di parlemen tidak sampai 15%. Prosentase perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD kabupaten/kota hanya berkisar antara 3,7%-15%. Demikian pula di tingkat provinsi prosentase perempuan sebagai anggota DPRD juga lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 15,6% (7 orang) dan laki-laki sebesar 84,4% (38 orang). Jika dilihat secara keseluruhan jumlah perempuan yang menduduki jabatan di DPRD di provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur hanya sebanyak 32 orang atau 10,4% dan laki-laki 313 orang 89,6%. Dalam artian Partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang Politik, bidang pemerintahan baik yang menduduki posisi Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah dan jabatan pemerintahan eselon tertinggi di Kalimantan Timur masih rendah dibandingkan lakilaki. Peraturan perundang-undangan masih banyak yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hakhak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dari 3 lembaga penyelengaraan pemerintahan di Indonesia seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ada di Kalimantan Timur khususnya, peran dan partisipasi Perempuan dalam turut mengambil keputusan sangat terbatas. Hal ini harus diimbangi dengan meningkatkan koordinasi yang efektif karena jika tidak akan mengakibatkan pembangunan di Kalimantan Timur selalu tidak responsif gender (bias gender). 4. Permasalahan terkait implementasi SPM bidang layanan terpadu bagi Hal | 42


perempuan dan anak korban kekerasan. Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan trafficking dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah ada Undangundang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pembangunan pusatpusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, dan penyebaran

informasi

dan

kampanye

anti-kekerasan

terhadap

perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2005 berjumlah 149 kasus, tahun 2006 sebanyak 329 kasus dan tahun 2008 (s.d Juni) , tercatat sebanyak 115 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penyediaan wadah Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan Perempuan dan Anak yaitu P2TP2A

Tingkat

Provinsi Kalimantan Timur dan mendorong pembentukannya pada masing-masing Kabupaten/Kota sesegera mungkin.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PERIODE TAHUN 2014-2018 Badan PP dan KB Prov. Kaltim berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya Hal | 43


faktor

penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang

berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada table berikut: Tabel. 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Visi : Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan No

(1) 1

Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

(2)

(3)

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi 1.Program Angka kemiskinan Keserasian perempuan yang Kebijakan masih tinggi Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1.Masih adanya Kesempatan diskriminasi dari kerja yang masih pemberi luas pekerjaan 2.Tingkat kompetitif yang rendah

2.Program Pengarusutamaan Penguatan Gender yang belum Kelembagaan optimal Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kurangnya pemahaman stakeholder mengenai PUG

3.Program Keluarga Tingginya angka Berencana keluarga Pra Sejahtera

Rendahnya Adanya program tingkat pendidikan pengentasan kemiskinan

4.Program Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR)

1.Tingginya tingkat kenakalan remaja 2.Kurangnya pemahaman tentang

1.Tingginya angka pernikahan dini 2.Gangguan Kesehatan reproduksi remaja

Adanya komitmen kepala daerah mengenai PUG

Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan

Hal | 44


reproduksi remaja

2

anak

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energy terbaharukan 1.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

3

1.Angka buta 1.Adanya budaya aksara patriarkhi di perempuan yang masyarakat masih tinggi 2.Belum adanya 2.Adanya tindak sistem layanan kekerasan terpadu bagi terhadap perempuan dan perempuan dan anak korban anak (KDRT) dan kekerasan Trafficking 3.Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan Rendahnya peran Kurangnya dan partisipasi kesempatan perempuan dalam perempuan pembangunan berpartisipasi dalam pembangunan

Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak

1.Adanya regulasi yang responsive gender; 2.Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan. Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata

1.Program Capaian IPG dan Keserasian IDG yang rendah Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal

1.Adanya regulasi yang responsive gender; 2.Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan.

Hal | 45


2.Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4

Pembangunan kota belum menuju pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor

Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

5

1.Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak tidak optimal

Data Terpilah Akomodasi belum dilakukan program pada oleh semua sektor RPJMD / SKPD

2.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Belum adanya pedoman untuk penyelarasan kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak

Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak.

3.Program Pengembangan Model Bina Keluarga Balita (BKB) PosyanduPadu

Administrasi pengelolaan BKB tidak tertib

1.Peningkatan Kurangnya kapasitas ketrampilan pengelola BKB pengelola BKB 2.Pembinaan dalam dan evaluasi pengadministrasia pengelola BKB n

Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilakukan secara periodik

Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berspektif perubahan iklim 1.Program 1.Kurangnya ruang Kebijakan daerah Penguatan terbuka hijau belum responsive Kelembagaan 2.Masih minimnya gender Pengarusutamaan penetapan Gender dan Anak daerah bebas asap rokok

Adanya kajian dan rekomendasi tentang lingkungan sehat

Hal | 46


2.Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

3.3 TELAAHAN

Pengelolaan limbah/sampah rumah tangga belum memasyarakat

RENSTRA

Belum optimalnya akses, pemanfaatan dan pemasaran hasil limbah/sampah

KEMENTERIAN

1.Pengembanga n Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) 2.Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita dalam menuju Keluarga yang Sehat Sejahtera (P2WKSS)/Us aha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BADAN PP DAN KB Provinsi Kalimantan Timur ditinjau

dari

sasaran

jangka

menengah

RENSTRA

Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun RENSTRA Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur. 1. Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah Hal | 47


daerah yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamananan, kemudian memberikan perlindungan

terhadap

hak-hak

perempuan

dan

anak

serta

memperhatikan tumbuh kembang anak. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian sasaran di atas antara lain: a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan; b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah ; c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG; d. Rendahnya tingkat pendidikan; e. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan; f. Kurangnya

kesempatan

perempuan

berpartisipasi

dalam

pembangunan; g. Belum adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; h. Budaya patriarckhi di masyarakat; i.

Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;

j.

Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak;

k. Kebijakan daerah belum responsive gender; l.

Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; dan

m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal. Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mengatasi

permasalahan

pelayanan

dan

dapat

mendorong

pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah: a) Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas; b) Telah adanya regulasi yang responsive gender; c) Telah adanya program pengentasan kemiskinan; d) Telah adanya komitmen kepala daerah mengenai PUG; Hal | 48


e) Telah adanya regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak; f) Telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA; g) Telah adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan; dan h) Telah terselenggaranya pengembangan Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri).

2. Pada penanganan keluarga berencana dan keluarga sehat masih terdapat hambatan yang signifikan yaitu: a) Tingginya tingkat kenakalan remaja; b) Kurangnya pemahaman tentang reproduksi remaja; dan c) Kurangnya ketrampilan pengelola BKB dalam pengadministrasian. Namun demikian terdapat faktor pendorong pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran keluarga berencana keluarga sejahtera tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah: a) Meningkatnya kapasitas pengelola BKB melalui pembinaan dan evaluasi pengelola BKB; b) Telah dilakukan pembinaan Peningkatan Peranan Wanita dalam menuju Keluarga yang Sehat Sejahtera (P2WKSS) / Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Badan PP dan KB selaku badan koordinatif dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, memiliki beberapa program terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Program tersebut adalah Program Penguatan Kelembagan Pengarusutamaan Gender dan anak dalam kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak berupa pembinaan dan fasilitasi Pengembang Kabupaten Kota Layak Anak, Pembinaan dan Hal | 49


Evaluasi Kota Layak Anak dan Rapat Kerja Teknis Kabupaten Kota Layak Anakdi.

Hal

tersebut

sesuai

amanah

peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator kabupaten Kota Layak anak. Juga memperhatikan Keputusan Menteri NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010

tentang

penunjukan dan Penetapan bahwa Provinsi Kalimnatan Timur ditunjuk sebagai 10 provinsi pengembang kota / kabupaten kota layak anak dari 33 provinsi di Indonesia. Berkenaan dengan hal diatas dapat diidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan PP dan KB disusun dalam rancangan program

pembangunan menuju kabupaten

layak anak (KLA). KLA adalah Pembangunan

menuju kabupaten/kota

layak anak, yaitu sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak menuju

anak. Pembangunan

berbasis pada perwujudan

kabupaten/kota layak anak secara tidak langsung

akan

memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD:  Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;  Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum (Bandara, pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja;  Ketersediaan Rumah Tangga dengan akses air bersih;  Ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok;  Tersedianya sekolah yang ramah Anak;  Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;

Hal | 50


 Tersedianya sekolah yang memiliki program,sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;  Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;  Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan  Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dari

analisis

perkembangan

dan

masalah

pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana di atas dan peran Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Kalimantan Timur, dan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur adalah: 1. Angka kemiskinan yang masih tinggi; 2. Angka buta aksara yang masih tinggi; 3. Minimnya dukungan bagi

partisipasi perempuan keluarga miskin

dalam pembangunan 4. Pengembangan menuju Kabupaten/Kota layak anak yang belum menyeluruh; 5. Tingginya angka keluarga pra sejahtera; 6. Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal; 7. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak; 8. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan; 9. Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; 10. Belum optimalnya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam Pelayanan Terpadu. Hal | 51


Demikian isu-isu strategis yang akan diprioritaskan dalam kegiatan Badan PP dan KB guna mewujudkan pencapaian tujuan masyarakat Kalimantan Timur secara bersama yang intinya adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera. Oleh karena itu maka peran perempuan Kalimantan Timur dalam bidang ekonomi pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan. Penentuan isu-isu strategis Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD).

Hal | 52


BAB IV VISI, MISI ,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat terus eksis, antisipatif, kreatif, dan inovatif, Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan di masa datang yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Memperhatikan

situasi

dan

kondisi

serta

mengantisipasi

berbagai perubahan di masa yang akan datang, maka Badan PP dan KB merupakan salah satu lembaga Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan PP 41 tahun 2007 dan Perda 09 tahun 2008. Dimana dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang dikelompokkan

dalam

urusan

wajib.

Dengan

demikian

dalam

merencanakan program kerja dan merencanakan visi misinya lembaga ini berpedoman dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalinantan Timur yaitu “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan”. Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut kemudian diturunkan kembali menjadi visi masing-masing SKPD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, rumusan visi Badan PP dan KB Provinsi Kalinantan Timur periode 2013 – 2018 adalah:

“ Keluarga Sejahtera dan Mandiri yang merata berbasis

Kesetaraan dan Keadilan Gender “

Pernyataan atau kata kunci dari Visi tersebut sebagai berikut : Hal | 53


a. Keluarga Sejahtera dan Mandiri Yaitu

suatu

kehidupan

berkeluarga

yang dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang mapun papan secara mandiri dan mencapai kesejahteraan dengan terpenuhinya 3 (tiga) indikator utama seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. b. Merata Memiliki arti bahwa seluruh komponen masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan mandiri. c. Kesetaraan dan Keadilan Gender Hal ini dimaksudkan antara

perempuan dan laki-laki bisa

memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan maupun pengambilan keputusan serta kontrol dalam pemanfaatan pembangunan.

2. Misi Visi tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa misi dari Badan PP dan KB Provinsi Kalinantan Timur dengan memperhatikan penetapan tujuan organisasi pemerintah, membawa organisasi dalam suatu fokus serta menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya, maka Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana adalah sebagai berikut :

Hal | 54


Misi 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan bersinergi dengan partisipasi masyarakat; Misi 2. Peningkatan ekonomi keluarga berbasis sumber daya alam dan energi terbaharukan; Misi 3. Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berkualitas; Misi 4. Perwujudan tata kelola pemberdayaan perempuan dan

keluarga

berencana

yang

profesional,

transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; Misi 5. Peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan perempuan.

Penjelasan makna masing-masing misi: a. Peningkatan

kualitas

partisipasi

masyarakat

perempuan

hidup

dipengaruhi

perempuan

bermakna oleh

bersinergi

bahwa

kompetensi

dengan

Kualitas dan

hidup

kapasitas

perempuan. Diharapkan mampu bersinergi atau bekerjasama, saling mendukung dengan kelompok masyarakat (perbankan, lembaga pelatihan, lembaga keuangan, lembaga sosial, dsb) dalam berbagai bidang. b. Peningkatan ekonomi keluarga berbasis sumber daya alam dan energi terbaharukan, berarti Pemberdayaan perempuan sebagai penggerak

ekonomi

keluarga

mempunyai

peranan

dalam

mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan. c. Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berkualitas, artinya tersedianya Infrastruktur dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak mengacu pada standar yang telah ditentukan (SPM dan target kinerja Badan PP dan KB). d. Perwujudan tata kelola pemberdayaan perempuan dan keluarga

Hal | 55


berencana yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, merupakan suatu sistem dan prosedur, aparatur, mitra kerja dan stakeholder yang diberlakukan di Badan PP dan KB e. Partisipasi perempuan dalam pengendalian dampak pencemaran dan pelestarian lingkungan sehat merupakan pelopor perubahan pengendalian kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan sehat

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur konsisten dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategik dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Adapun tujuan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari Misi yang telah ditetapkan, yaitu: a. Meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah; b. Meningkatkan

kapasitas

dan

jaringan

kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak melalui status formal oleh pemerintah; c. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG); d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; e. Meningkatkan perlindungan bagi Perempuan dan anak dari korban Kekerasan dalam pelayanan terpadu secara berkualitas; Untuk ketepatan sasaran pencapaian setiap tujuan di atas, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur menetapkan apa saja yang menjadi sasaran strategis pada masing-masing tujuan. Adapun

Hal | 56


sasaran strategis/jangka menengah pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah

Tujuan meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah adalah

meningkatnya sumber daya

perempuan Kalimantan Timur sehingga memiliki ketahanan mental, spriritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing tinggi di segala bidang baik di tataran nasional maupun internasional. Dengan fokus pada tiga sasaran berikut: a. Mendorong Tercapainya Pembangunan yang Berkeadilan; b. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan perempuan; c. Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

Tujuan 2. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak melalui status formal oleh pemerintah

Tujuan meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak melalui status formal oleh pemerintah

merupakan

strategi

yang

dibangun

untuk

mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

Hal | 57


atas kebijakan dan pembangunan daerah. Dengan fokus pada sasaran berikut: a. Meningkatnya

kebijakan

tentang

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga Sejahtera (KBKS) pada provinsi/ kabupaten/ Kota; b. Peningkatan keluarga sejahtera; c. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

mewujudkan

kesetaraan gender; dan d. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan HIV/ AIDS.

Tujuan 3. Meningkatkan

pelaksanaan

Pengarusutamaan

Gender

melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) Tujuan meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah meningkatnya akses, manfaat, partisipasi dan kontrol perempuan dalam pembangunan hal tersebut merupakan unsur penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan

gender.

pengarusutamaan

Dengan gender

fokus

melalui

sasaran PPRG

dan

Terlaksananya ARG

dalam

pembangunan daerah secara optimal.

Tujuan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana karena pembangunan yang sedang berjalan bersifat partisipatif dan Hal | 58


emansipatif. Hal tersebut menuntut suatu strategi dalam tata kelola pemerintahan guna mendorong dan mengungkit pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Dengan fokus sasaran pada ,Peningkatnya kualitas pelayanan administrasi

Tujuan 5. Meningkatkan perlindungan bagi Perempuan dan anak dari korban Kekerasan dalam pelayanan terpadu secara berkualitas Tujuan meningkatkan perlindungan bagi Perempuan dan anak dari korban Kekerasan dalam pelayanan terpadu secara berkualitas terlaksananya jaminan pemerintah bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam layanan terpadu sehingga mampu melakukan peran dan tanggungjawab pada lingkungan sosial. Dengan fokus sasaran yaitu pada meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak. Rincian lebih lanjut mengenai tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya tahunan dan jangka menengah pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel Lampiran 4.1 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikatorindikator kinerja yang ada dalam RPJMD/ Renstra Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur

yang memiliki fokus pada perspektif

stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. IKU pada tingkatan SKPD merupakan indikator kinerja outcome dan/atau output penting yang dapat mewujudkan pencapaian sasaran strategis. Dari 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis pada table 4.2, akan dapat dinilai pencapaiannya apakah berhasil atau tidak melalui pengukuran 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Sasaran. Sebanyak 5 (lima) Indikator Hal | 59


Kinerja Sasaran merupakan IKU, sedangkan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Sasaran lainnya merupakan Indikator Kinerja yang mendukung IKU. Adapun IKU Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yaitu: INDIKATOR KINERJA UTAMA: 1. Prosentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif; 2. Jumlah anak putus sekolah kembali bersekolah; 3. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak (SPM); 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG); 5. Jumlah Regulasi tentang Pelaksanaan PUG;

Rincian lebih lanjut mengenai indikator kinerja utama Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel Lampiran 4.2 4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir stratejik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan Pemerintah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Hal | 60


Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas,

maka harus ditempuh dengan jalan menetapkan suatu strategi.

Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi BPPKB Provinsi Kalimantan Timur merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan

Timur,

yang

meliputi

penetapan

kebijakan,

program

operasional, dan kegiatan (aktivitas) dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Adapun strategi yang ditetapkan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis antara lain: 1. Pemantapan koordinasi yang efektif dengan stakeholder untuk mengurangi kesenjangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pencapaian IPG dan IDG; 2. Koordinasi yang efektif dengan stakeholder ikut berperan serta dalam program pengentasan kemiskinan; 3. Perluasan kesempatan perempuan dalam akses pendidikan; 4. Mendorong pembuatan regulasi tentang pendirian lembaga pemerhati perempuan dan anak yang efektif dan efisien; 5. Penguatan Kelembagaan

kelompok masyarakat dalam bidang

Keluarga Berencana /Keluarga Sejahtera; 6. Peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 7. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; 8. Peningkatan kualitas komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)kepada stakeholder tentang: a. Pemberdayaan Perempuan b. Perlindungan Perempuan dan Anak c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Dalam

rangka

pemberdayaan

menyelenggarakan perempuan

dan

fungsi

keluarga

perumusan berencana

kebijakan di

Provinsi Hal | 61


Kalimantan Timur, maka dirumuskanlah

kebijakan teknis dibidang

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, yaitu antara lain : 1. Meningkatkan taraf pendidikan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender; 3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4. Mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien; 5. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan; 6. Meningkatkan

peran

aktif

perempuan

dalam

pembangunan,

meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam jabatan politik dan jabatan publik; 7. Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya; 8. Mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; 9. Mendorong tersusunnya ARG dan PPRG pada seluruh SKPD; 10. Menyediakan dukungan kepada lembaga pemerhati perempuan dan anak melalui pendanaan dan pembinaan manajemen operasional; 11. Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender

dalam

evaluasi

dari

perencanaan, berbagai

pelaksanaan,

kebijakan,

pemantauan,

program,

dan

dan

kegiatan

pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data terpilah dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat; 12. Mengembangkan Data Base tentang kesetaraan dan keadilan gender serta keluarga berencana yang mudah diakses; 13. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan 14. Meningkatkan kampanye anti-kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta tenaga kerja wanita. Hal | 62


Rincian dan hubungan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada table 4.2 berikut: Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Keluarga sejahtera dan mandiri yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender MISI I : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan bersinergi dengan Partisipasi Masyarakat Tujuan Meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah

Sasaran 1) Mendorong Tercapainya Pembangunan yang Berkeadilan

2) Mendorong penurunan tingkat kemiskinan perempuan

Strategi

Kebijakan

Pemantapan koordinasi yang efektif dengan stakeholder untuk mengurangi kesenjangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pencapaian IPG dan IDG.

(1) Meningkatkan taraf pendidikan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan

Koordinasi yang efektif dengan stakeholder ikut berperan serta dalam program pengentasan kemiskinan

(4) Mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien

(2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender (3) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(5) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Hal | 63


3) Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik

Perluasan kesempatan perempuan dalam akses pendidikan.

(6) Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam jabatan politik dan jabatan publik

MISI II : Peningkatan ekonomi keluarga berbasis sumber daya alam dan energi terbaharukan Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak melalui status formal oleh pemerintah

1) Meningkatnya kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) pada provinsi/ kabupaten/ Kota

Mendorong pembuatan regulasi tentang pendirian lembaga pemerhati perempuan dan anak yang efektif dan efisien

(1) Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.

2) Peningkatan keluarga sejahtera

Penguatan Kelembagaan kelompok masyarakat dalam bidang keluarga berencana / keluarga sejahtra

(2) Mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga

3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender

Strategi

Kebijakan

4) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan HIV/ AIDS

Hal | 64


MISI III : Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berkualitas Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

1)Terlaksananya pengarusutamaan gender melalui PPRG dan ARG dalam pembangunan daerah secara optimal

Strategi

Kebijakan

Peningkatan (1) Mendorong tersusunnya pelaksanaan ARG dan PPRG pada seluruh Pengarusutamaan SKPD Gender. (2) Menyediakan dukungan kepada lembaga pemerhati perempuan dan anak melalui pendanaan dan pembinaan manajemen operasional

(3) Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data terpilah dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. MISI IV : Perwujudan tata kelola pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

Sasaran

Strategi

1) Meningkatnya Peningkatan kualitas pelayanan Sistem Informasi administrasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi;

Kebijakan (1) Mengembangkan Data Base tentang kesetaraan dan keadilan gender serta keluarga berencana yang mudah diakses.

Hal | 65


MISI V : Peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan perempuan Tujuan

Sasaran

Meningkatkan perlindungan bagi Perempuan dan anak dari korban Kekerasan dalam pelayanan terpadu secara berkualitas

1) Meningkatnya kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang, perlindungan dan pemenuhan hak anak pada provinsi/ kabupaten/ Kota

Strategi Peningkatan kualitas komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)kepada stakeholder tentang: - Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan (1) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak (2) Meningkatkan kampanye anti-kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta tenaga kerja wanita

- Perlindungan Perempuan dan Anak - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Hal | 66


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan Program dan kegiatan. Program dan kegiatan didukung oleh pendanaan/ pagu yang bersifat indikatif. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

indikatif

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam pokok urusan wajib. Namun mengingat lembaga ini baru ditetapkan pada awal tahun 2009 yaitu dengan Peraturan Gubernur 09 tahun 2009, sehingga Program/kegiatan sangat mendasar, hal ini tentu tidak terlepas dari RPJMD Provinsi yang telah ditetapkan. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kesejahteraan & Perlindungan anak merupakan prioritas karena menyangkut pembangunan sumber daya manusia. Prioritas ini tertuang dalam RPJMD Kaltim tahun 2013-2018. Rencana Program untuk lima tahun kedepan dibuat secara bertahap. Program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018 adalah 15 Program dan 78 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana keluarga sejahtera di provinsi Kalimantan Timur. Program – program pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten, agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan.

Dalam

menetapkan

Program-Program

ini,

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu - isu strategis di daerah. Hal | 67


Pelaksanaan kebijakan daerah yang responsive gender baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten karena berbagai kendala dan hambatan yang mencakup perbedaan pemahaman tentang kebijakan itu sendiri, keterbatasan sumber daya, perbedaan perspektif tentang keadilan dan kesetaraan gender. Kendala dan hambatan tersebut harus diatasi untuk mendapatkan kepastian bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal serta memberi manfaat yang sebesar besarnya untuk semua masyarakat Kalimantan Timur secara adil, merata, dan berkesetaraan. Masalah sosial adalah masalah yang sangat komplek dan harus ditangani secara bersama seluruh elemen lain, pemerintah melalui seluruh SKPD terkait dan LM pemerhati perempuan dan anak, serta masyarakat itu sendiri. Karena itu perlu dilakukan penetapan kebijakan dengan membuat strategi pelaksanaan, standar operasional pelayanan dan pengefektifan/ penertiban Lembaga-lembaga masyarakat yang kompeten serta mengaktifkan peran serta masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah , LSM, Organisasi Masyarakat. Semua program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta program kb/ks perlu advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan pembinaaan serta koordinasi antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif atau lembagalembaga teknis terkait baik organisasi kemasyarakatan, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat/tokoh

agama

dalam

menyamakan

persepsi tentang

kesetaraan dan keadilan gender perlu terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemutakhiran data secara terpilah pada sektor-sektor berbentuk statistik gender, profil gender, data anak/profil anak, profil lansia, data kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dibuat agar memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan/keputusan dan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. Dalam Rencana Strategis BPPKB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 telah ditetapkan rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Hal | 68


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik; c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional; e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f. Penyediaan Alat Tulis Kantor; g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; h. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; j. Penyediaan makanan dan minuman; k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; l. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah; m. Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; b. Pengadaan peralatan gedung kantor; c. Pengadaan meubelair; d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; b. Pengadaan pakaian Korpri; c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Hal | 69


5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

6. Program Keluarga Berencana a. Pembinaan Keluarga Berencana, dalam bentuk:  Seminar Peran Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (dalam Rangka Hari Ibu);  Orientasi Tenaga Penyuluh Agama Terhadap Calon Pengantin;  Rapat dan Koordinasi Tentang regulasi SPM KBKS.

7. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan

Perempuan a. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik; b. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam bentuk:  Sosialisasi kebijakan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak. c. Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

8. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) , dalam bentuk:  Seminar KRR (dalam rangka Hari Kartini);  Advokasi/Konseling calon pengantin guna menuju keluarga bahagia dan sejahtera;  Jumlah penyuluh lapangan KB yang mendapat capacity building.

9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan; b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2); Hal | 70


c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dalam bentuk:  Penguatan Pokja;  Workshop Regulasi tentang PUG di daerah;  Semiloka Stranas tentang PUG melalui PPRG. d. Peningkatan

kapasitas

dan

jaringan

kelembagaan

pemberdayaan

perempuan dan anak, dalam bentuk:  Rangkaian Peringatan HAN;*  Peringatan Hari Anak Nasional;*  Fasilitasi

penguatan

kelembagaan

forum

pemerhati

anak

berkebutuhan khusus;*  Pembinaan dan fasilitasi Pengembang KLA;*  Fasilitasi Penguatan kelembagaan FAKT;*  Pertemuan Forum Anak Kaltim;*  Rapat Kerja Teknis Kab/Kota Layak Anak;*  Pembinaan Advokasi dan Evaluasi Forum Anak Kaltim (FAKT);*  Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia;*  Sosialisasi regulasi tentang anak;*  FGD (Focus Group Discussion) Percepatan capaian standar layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;  Pelatihan pendamping perempuan dan anak korban kekerasan;  Gugus tugas trafficking;  Pelatihan Pembuatan Pencatatan dan Pelaporan Pembiayaan ecosting dan Penerapan Sistem Prosedur PP/PA. e. Evaluasi Pelaksanaan PUG, dalam bentuk:  Fasilitasi Forum PP dan PA;  Advokasi / pendampingan penyusunan PPRG;  Forum Data Terpilah SKPD; f. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak; g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dalam bentuk:  Validasi data dan keberadaan penerima bantuan hibah bansos. h. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam bentuk: Hal | 71


 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan (jabatan politik);  Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan (jabatan LM);  Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan (jabatan publik).

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

11. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah; b. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan, dalam bentuk:  Sosialisasi penanggulangan masalah pornografi, HIV,narkoba dan kenakalan remaja;  Sosialisasi

dan

fasilitasi

pembentukan

forum

koordinasi

penyelengggaraan kerjasama dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga;  Evaluasi/pembinaan terhadap implemantasi SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. c. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP); d. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT, dalam bentuk:  Bimtek pencatatan dan pelaporan SPM; e. Sosialisasi

dan

advokasi

kebijakan

perlindungan

tenaga

kerja

perempuan; f. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT; g. Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

12. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Hal | 72


a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, dalam bentuk:  Fasilitasi Pembinaan Peran Serta Masyarakat Peduli KB/Lomba Posyandu Terbaik Prov. Kaltim;*  Pembinaan/penilaian lomba pengelola BKB Tk Prov. Kaltim;**  Capacity Building bagi PLKB.

13. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan, dalam bentuk:  P2WKSS, GSI, RSSI & perusahaan terbaik pembina nakerwan; b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, dalam bentuk:  kajian Pembangunan Manusia berbasis gender; c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, dalam bentuk:  Fasilitasi pengukuhan keluarga sakinah tingkat Provinsi Kalimantan Timur;  Advokasi dan Pembinaan Pengelola UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera); d. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, dalam bentuk:  Advokasi dan fasilitasi desa Pima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri);*  Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri); e. Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan.

14. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU, dalam bentuk:  Pembinaan/penilaian pengelola BKB Tk Prov. Kaltim;*  Fasilitasi Pembinaan Peran Serta Masyarakat Peduli KB/Lomba Posyandu Terbaik Prov. Kaltim.** Hal | 73


15. Program

penanggulangan

kemiskinan

bidang

pemberdayaan

perempuan a. Peningkatan Kewirausahaan Perempuan, dalam bentuk:  Advokasi dan fasilitasi desa Pima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri).**

16. Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak a. Advokasi dan Fasilitasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak  Rangkaian Peringatan HAN;**  Peringatan Hari Anak Nasional;**  Fasilitasi

penguatan

kelembagaan

forum

pemerhati

anak

berkebutuhan khusus;**  Pembinaan dan fasilitasi Pengembang KLA;**  Fasilitasi Penguatan kelembagaan FAKT;**  Pertemuan Forum Anak Kaltim;**  Rapat Kerja Teknis Kab/Kota Layak Anak;**  Pembinaan Advokasi dan Evaluasi Forum Anak Kaltim (FAKT);**  Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia;**  Sosialisasi regulasi tentang anak.**  Pelaksanaan Kegiatan Pokja Perlindungan dan Pemenuhan HakHak Anak b. Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak  pemetaan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, advokasi kab/kota dan penyusunan MOU penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah.

17. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR a. Fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.

Hal | 74


18. Program

peningkatan

penanggulangan

narkoba,

PMS

termasuk

HIV/AIDS a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS di Rutan/Lapas, dalam bentuk  Fasilitasi penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS di Rutan/Lapas oleh LM.

19. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Catatan : (*) Penempatan Program/Kegiatan semula hingga taun 2014 (**) Pemindahan Program/Kegiatan dari tahun 2015

Rincian lebih lanjut mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BPPKB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada lampiran Tabel Lampiran 5.1.

Hal | 75


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja yang dibuat Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur telah mengacu pada misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD 20132018. BAB V RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 terdapat agenda mengenai Peningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat. Dan untuk mewujudkan peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Tujuan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yaitu tujuan pertama, kedua dan ketiga. Uraian mengenai komitmen Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : Tujuan : 1.

Tujuan pertama sebagaimana tertuang RPJMD yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Timur. Sasaran yang relevan dengan indikator kinerja Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yaitu sasaran kedua dan ketiga. a. Dalam rangka mencapai sasaran kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu menurunkan angka buta aksara, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan

Timur memiliki indkator kinerja meningkatnya

angka melek huruf perempuan. Upaya yang dilakukan untuk mencapaian indikator ini dilaksanakan antara lain melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, berupa kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP).

b. Sasaran ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut

Hal | 76


tercermin melalui indikator sasaran rata-rata lama sekolah perempuan. Dalam rangka mendorong pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, upaya yang akan dilakukan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan mendorong pemerintah provinsi/ kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur agar membuat kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang dan perlindungan anak. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian indikator sasaran ini diantaranya yaitu program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG, dalam bentuk forum data terpilah SKPD. 2.

Tujuan

kedua

Provinsi

Kalimantan

Timur

yaitu

meningkatkan

kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Sasaran yang relevan dengan indikator kinerja Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yaitu sasaran keenam, ketujuh dan kedelapan. a. Sasaran keenam yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

bukan

hanya

dilihat

dari

seberapa

besar

angka

pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menginginkan agar pertumbuhan dirasakan oleh semua pihak secara merata dan berkeadilan. Salah satu tantangan perekonomian kedepan yaitu bagaimana memangkas kesenjangan perekonomian antara laki-laki dan perempuan sehingga keadilan dan pemerataan ekonomi dapat terwujud. Lebih rendahnya angka IPG dibanding angka IPM di Kalimantan Timur menunjukan bahwa persoalan kesenjangan gender masih terjadi. Dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat khususnya bagi perempuan, upaya yang akan dilakukan Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan memperbaiki angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), angka harapan hidup perempuan, dan sumbangan pendapatan perempuan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tercermin melalui indikator sasaran berikut:

Hal | 77


 Angka IDG provinsi Kalimantan Timur. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian indikator sasaran ini diantaranya melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan bentuk kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.  Angka harapan hidup perempuan pada awal periode renstra. Program yang terkait dengan pencapaian indikator ini adalah program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.  Persentase

sumbangan

pendapatan

perempuan

pada

perekonomian. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian peningkatan

indikator peran

sasaran serta

ini

dan

yaitu

melalui

kesetaraan

jender

program dalam

pembangunan, melalui kegiatan sebagai berikut:  Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;  Pembinaan

dan

Evaluasi

Model

Desa

Prima

(Perempuan

Indonesia Maju & Mandiri).

b. Sasaran ketujuh adalah menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mencapai sasaran ini, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur berfokus untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tercermin melalui jumlah kebijakan perencanaan pembangunan yang responsif gender di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian indikator sasaran ini yaitu melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan kegiatan:  Pembinaan organisasi perempuan P2WKSS, GSI, RSSI & perusahaan terbaik pembina tenaga kerja wanita. Hal | 78


 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, dalam bentuk pelaksanaan kajian pembangunan manusia berbasis gender.

c. Sasaran kedelapan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur memiliki dua belas indikator sasaran, empat diantaranya terkait langsung, sedangkan delapan indikator sasaran yang tidak terkait langsung (pendukung) untuk mencapai sasaran RPJMD tersebut. Sasaran yang terkait langsung penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur adalah:  Prosentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif.

Adapun

rencana

program/

kegiatan

pendukung

pencapaian indikator sasaran ini antara lain: 

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, melalui kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;

 Program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan perempuan

melalui

kegiatan

peningkatan

kewirausahaan

perempuan, berupa pemberian bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha dan pembinaan dan evaluasi model Desa Prima (perempuan indonesia maju & mandiri);  Prosentase peran perempuan dalam jabatan politik. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian yaitu program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan

keputusan

dalam

jabatan

politik

dan

jabatan

Lembaga Masyarakat.  Prosentase peran perempuan dalam jabatan publik. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian yaitu program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam Hal | 79


pengambilan keputusan dalam jabatan publik.  Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan advokasi dan pembinaan. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, melalui kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, dengan bentuk advokasi dan pembinaan pengelola usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

d. Sedangkan delapan indikator sasaran Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur lainnya yang mendukung pencapaian sasaran kedelapan RPJMD secara tidak langsung, yaitu:  Pembentukan focal point PUG pada setiap SKPD, dengan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG.  Anggota Pokja PUG yang mendapat capacity building, indikator ini dicapai

melalui

program

penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak, dengan kegiatan: 

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, dalam bentuk:  penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dan penguatan Pokja;  Workshop regulasi tentang PUG di daerah; dan  Semiloka Stranas tentang PUG melalui PPRG.



Evaluasi

pelaksanaan

PUG

melalui

fasilitasi

forum

pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak.  Jumlah Regulasi tentang Pelaksanaan PUG, dengan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG dalam bentuk pemberian advokasi / pendampingan penyusunan PPRG.  Jumlah kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) pada provinsi/ kabupaten/ Kota, indikator Hal | 80


tersebut dicapai melalui program dan kegiatan berikut: 

Program keluarga berencana, dengan kegiatan pembinaan keluarga berencana, dalam bentuk:  Seminar

peran

perempuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan keluarga (dalam rangka hari ibu);  Orientasi

tenaga

penyuluh

agama

terhadap

calon

pengantin;  Rapat dan koordinasi tentang regulasi SPM KBKS. 

Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), dalam bentuk:  Seminar KRR (dalam rangka Hari Kartini)  Advokasi/Konseling

calon

pengantin

guna

menuju

keluarga bahagia dan sejahtera 

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, dengan kegiatan berupa fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.

 Jumlah pengelola BKB Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dibina/dinilai, dengan program dan kegiatan berikut: 

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri melalui kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, berupa pembinaan/penilaian lomba pengelola BKB Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.



Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU/, melalui kegiatan pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU, berupa fasilitasi pembinaan peran serta masyarakat peduli KB/lomba posyandu terbaik Provinsi Kalimantan Timur.

 Jumlah penyuluh lapangan KB yang mendapat Capacity Building, indikator tersebut dicapai melalui program dan kegiatan berikut: Hal | 81




Program kesehatan reproduksi remaja, melalui kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), berupa jumlah penyuluh lapangan kb yang mendapat capacity building;



Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, melalui kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, berupa capacity building bagi PLKB;

 Tersedianya laporan tentang data bidang KBKS, dicapai melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, dengan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, berupa Fasilitasi pengukuhan keluarga sakinah tingkat provinsi Kalimantan Timur  Jumlah komunikasi informasi edukasi penanggulangan narkoba dan HIV/ AIDS, indikator tersebut dicapai melalui program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, melalui

kegiatan

HIV/AIDS

di

penyuluhan

rutan/Lapas,

penanggulangan

berupa

fasilitasi

narkoba

dan

penanggulangan

narkoba dan HIV/AIDS di Rutan/ Lapas oleh Lembaga Masyarakat.

3.

Tujuan ketiga Provinsi Kalimantan Timur yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran yang relevan dengan indikator kinerja BPPKB Provinsi Kalimantan Timur yaitu sasaran keempat belas, dan kelima belas. a. Sasaran

keempat

belas

RPJMD

yaitu

meningkatnya

kualitas

pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran tersebut, BPPKB Provinsi Kalimantan

Timur berupaya meningkat pelayanan kemasyarakat

khususnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak

kekerasan.

Keberhasilan

pencapaian

sasaran

tersebut

tercermin melalui indikator sasaran berikut:  Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Adapun Hal | 82


rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian indikator sasaran ini antara lain: 

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dalam bentuk:  Rangkaian Peringatan HAN;  Peringatan Hari Anak Nasional;  Fasilitasi penguatan kelembagaan forum pemerhati anak berkebutuhan khusus.



Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan kegiatan berupa pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

 Prosentase pengaduan yang terlayani di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2). Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian indikator sasaran ini antara lain: 

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).



Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, melalui kegiatan berikut:  Pelatihan

bagi

pelatih

(TOT)

SDM

pelayanan

dan

pedampingan korban KDRT  Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT  Bimtek pencatatan dan pelaporan SPM  Jumlah Kab/kot pengembang menuju Kota Layak Anak (KLA) indikator ini dicapai melalui program/ kegiatan berikut: 

Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak, melalui kegiatan anak advokasi dan fasilitasi penetapan kab/kota pengembang menuju kota layak anak, berupa: Hal | 83


 Pembinaan dan fasilitasi Pengembang KLA  Fasilitasi penguatan kelembagaan FAKT  Pertemuan forum anak kaltim  Rapat kerja teknis kab/kota layak anak  Pembinaan advokasi dan evaluasi forum anak Kaltim (fakt)  Pemilihan tunas muda pemimpin Indonesia  sosialisasi regulasi tentang anak  Pelaksanaan

Kegiatan

Pokja

Perlindungan

dan

Pemenuhan Hak-Hak Anak 

Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak, melalui kegiatan Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak.

4. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, berupa validasi data dan keberadaan penerima bantuan hibah bansos.

b. Sasaran kelima belas yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kalimantan

Timur

berupaya

meningkat

BPPKB Provinsi kualitas

pelayanan

administrasi kantor. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tercermin melalui indikator sasaran berikut:  Jumlah dokumen administrasi (surat masuk dan surat keluar). Adapun rencana program pendukung pencapaian indikator sasaran ini

diantaranya

adalah

program

pelayanan

administrasi

perkantoran, dengan bentuk kegiatan berikut:  Penyediaan jasa surat menyurat;  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;  Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;  Penyediaan jasa kebersihan kantor;  Penyediaan alat tulis kantor; Hal | 84


 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan makanan dan minuman;  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;  Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah; dan  Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan  Jumlah sarana dan prasarana kantor. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian indikator sasaran ini yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan kegiatan sebagai berikut:  Pengadaan kendaraan dinas/operasional  Pengadaan peralatan gedung kantor  Pengadaan meubelair  Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  Jumlah pakaian dinas, korpri dan pakaian khusus hari-hari tertentu. Adapun rencana Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan bentuk kegiatan berikut  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Pengadaan pakaian Korpri  Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  Jumlah laporan kegiatan bidang, monitoring dan evaluasi. Adapun rencana program/ kegiatan pendukung pencapaian indikator sasaran ini Hal | 85


antara lain: 

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, melalui kegiatan:  Pengembangan sistem informasi gender dan anak; dan  Monitoring, evaluasi dan pelaporan



Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, melalui kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan.

 Jumlah laporan keuangan dan kinerja, Indikator ini dicapai melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPPKB Provinsi Kalimantan Timur.

Rincian lebih lanjut mengenai indikator kinerja BPPKB Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1

Hal | 86


BAB VII PENUTUP

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan wajib dari Pemerintah di dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2013-2018

didasarkan pada prinsip Keluarga

Sejahtera dan Mandiri yang berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender, hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat

yang

bertumpu

pada

kemitraan

Pemerintah

dan

Masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya yang berlimpah dan sumber daya manusia yang memadai. Kehadiran Lembaga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

yang

menjunjung

tinggi

perwujudan

keluarga

yang

berkualitas serta keadilan dan kesetaraan gender melengkapi berbagai dinamika dalam Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Dalam mewujudkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, amanah dan akuntabel yang berkeadilan gender, maka berbagai program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sangatlah penting dan dibutuhkan. Oleh karena itu, rencana strategis ini hendaknya dapat dijabarkan pula untuk pembinaan sumberdaya manusia, seiring dengan rencana implementasi program hingga perencanaan dan alokasi anggaran yang memadai. Sebagai Lembaga baru, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur sangat memerlukan dukungan dari SKPD lain. Mengingat lembaga ini bukan saja menangani urusan Pemberdayaan Perempuan tetapi juga generasi penerus bangsa atau anak-anak, lansia yang merupakan arus utama yang bukan hanya berada pada bidang ini saja namun juga SKPD lain. Untuk itu komitmen

Hal | 87


dan konsistensi pemimpin dan pengambil kebijakan

pada jajaran

kepemerintahan dan lembaga/institusi pendukung lainnya sangat dibutuhkan. Adanya perhatian penting dengan penentuan pada indikator sasaran berupa pencapaian pada Angka melek huruf perempuan, Ratarata lama sekolah perempuan, Angka harapan hidup perempuan, dan sumbangan pendapatan perempuan merupakan target kinerja BPPKB dengan tujuan untuk meningkatkan

peran serta dan partisipasi

perempuan dalam pembangunan daerah yang secara langsung dapat mendorong

pencapaian

pembangunan

daerah

pada

program

penanggulangan kemiskinan bidang pemnberdayaan perempuan. Memperhatikan

fungsi

struktural

BPPKB Prov Kaltim yaitu

sebagai badan koordinatif, dimana capaian kinerja bersifat lintas sektor dan multi program, maka pada aspek pembiayaan program/kegiatan tidak harus dikelompokkan pada sektor tertentu, tapi dapat di sebarkan pada semua sektor pembangunan sebagai bentuk komitmen sektoral dalam pembangunan

pengarusutamaan gender khususnya pada

Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dan Anggran Responsive Gender (ARG). Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab perwujudan pembangunan keluarga sejahtera dan mandiri yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender jawab bersama sesuai dengan tugas kewenangan

menjadi tanggung setiap skpd, hal

tersebut berpengaruh dalam mewujudkan visi Kaltim yaitu mewujudkan Kaltim Sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan

Hal | 88

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN

Recommend Documents