RENJA TAHUN 2013
B P B D Kota Semarang Jl. Brigjend Sudiarto Km.11 ( Komplek Terminal Pengaron Semarang ) Telp. 024-6730252, 6730356, 6730326, Fax. 024-6730212
BAB I PENDAHULUAN A. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang. 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diwilayah Kota Semarang. 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang sebagaimana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang , adalah sebagai berikut : 1.
Kepala Pelaksana
2.
Sekretariat Terdiri dari : a. Sub bagian Perencanaan & Evaluasi b. Sub bagian Umum & Kepegawaian c. Sub bagian Keuangan
3.
Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari : a. Seksi Pencegahan b. Seksi Kesiapsiagaan
4.
Bidang kedaruratan dan Logistik terdiri dari : a. Seksi kedaruratan b. Seksi Logistik
5.
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari : a. Seksi Rehabilitasi b. Seksi Rekontruksi
6.
Jabatan Fungsional
7.
Unsur Pengarah
Dari struktur organisasi diatas maka Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang merupakan esselon II b , sekretaris dan 3 bidang setara esselon III/b, 9 Kasi/Kasubbag setara Esselon IV/a , dan kelompok jabatan fungsional serta unsur pengarah.
Strukur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dapat dilihat pada bagan berikut :
KEPALA
UNSUR PENGARAH - INSTANSI - PROFESIONAL AHLI
UNSUR PELAKSANA KEPALA PELAKSANA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PERENCANAAN & EVALUASI
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
-
BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI
SEKSI PENCEGAHAN
SEKSI KEDARURATAN
SEKSI REHABILITASI
SEKSI KESIAPSIAGAAN
SEKSI LOGISTIK
SEKSI REKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Adapun penjabaran tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Unsur Pengarah a.
Memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD
b.
Perumusan kebijakan penanggulangan bencana
c.
Pelaksanaan pemantauan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
d.
Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Unsur Pelaksana Unsur Pelaksana mempunyai fungsi sebagai Koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keanggotaan unsure pelaksana terdiri atas tenaga profesional dan ahli. Tugas dari unsure pelaksana meliputi pra bencana saat tanggap darurat,dan pasca bencana secara terinteregrasi. Unsur Pelaksana terdiri dari : 1.
KA LAK KALAK mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
2.
Sekretariat Tugas Sekretariat adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 1) Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi; b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD; c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi; d) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD;
e) Menyiapkan bahan penyusunan produk BPBD f) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD; 2) Sub Bag Keuangan a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan; c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; d) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi , dan pelaporan di bidang keuangan; 3) Sub Bag Umum dan Kepegawaian a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; c) Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, keperpustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan; d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventaris, pemeliharaan sarana prasarana kantor; e) Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundang di bidang umum dan kepegawaian; f) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; g) Menyiapkan bahan pengelolahan administrasi kepegawaian;
3.
Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan Mempunyai tugas Merencanakan, mengkoordinasikan , membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan terdiri dari 2 (dua) seksi , yaitu : 1) Seksi Pencegahan a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan; b) Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
c) Menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alarn yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana; d) Menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana (sekaligus sebagai bahan masukan. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup); f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana; g) Menyiapkan bahan "pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pencegahan; 2) Seksi Kesiapsiagaan a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan; b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kesiapsiagaan; c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah; d) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kesiapsiagaan; e) Menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; f) Menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; g) Menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; h) Menyiapkan bahan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; i)
Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
j)
Menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
k) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. 4.
Bidang Kedaruratan dan Logistik Mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Kedaruratan dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (dua) seksi , yaitu : 1) Seksi Kedaruratan a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan; b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan surnber daya; c) Menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana; d) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; e) Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; f) Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar; g) Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana; h) Menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana; i)
Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
2) Seksi Logistik a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Logistik; b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian petaksanaan tugas di bidang Logistik;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengeiolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana; d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana; e) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Logistik; f) Menyiapkan bahan pembinaan, pernantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Logistik; g) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik; h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Logistik; i)
Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Logistik;
j)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
5.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 1) Seksi Rehabilitasi a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi; b) Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana; c) Menyiapkan bahan.pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum; d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis; f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan; g) Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik; h) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial ekonorni budaya; i)
Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
j)
Menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
k) Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan—kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarkat korban bencana; 2) Seksi Rekonstruksi a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi; b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana; c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; e) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang Iebih baik dan tahan bencana; f) Menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; g) Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait; h) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; i)
Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
j)
Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rekonstruksi;
k) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rekonstruksi; 6.
Kelompok Jabatan Fungsional Melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
7.
RESQUE Resque bertugas : a)
Melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
b)
Memonitoring daerah rawan bencana;
c)
Siap Siaga dalam menghadapi bencana;
d)
Menyiapkan laporan kejadian bencana;
e)
Menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
f)
Memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat terkait dengan bencana;
B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonorni daerah di bidang bencana. 1.
Tugas Pokok BPBD Kota Semarang a. Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana b. Memantapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara; c. Memantapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perUndang-Undangan d. Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) e. Menyusun,menetapkan dan menginformasikan peta awan bencana f.
Menyusun,menetapkan dan menginformasikan peta resiko bencana
g. Menyusun dan menetapkan protap penanggulangan bencana h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali baik dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; i.
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana
j.
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yg diterima dari APBD;
k. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan perUndang-Undangan
2.
Fungsi BPBD Kota Semarang a. Pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha penanggulangan bencana b. Pelaksanaan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat bencana termasuk pula
pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat; c. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan teknik dan operasional terhadap unit-unit
Penanggulangan bencana, instansi pemerintah , swasta dan masyarakat dibidang usaha pencegahan penanggulangan bencana: d. Pelaksaraan peningkatan ketrampilan tenaga sukarelawan dan bekerjasama dengan instansi
lain yang terkait didalam penanggulangan bencana; e. Pengelolaan urusan ketatausahaan BPBD Kota Semarang; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya
BAB II VISI DAN MISI BPBD KOTA SEMARANG
A. Visi "Terciptanya masyarakat Kota Semarang, yang tangguh terhadap bencana." Visi tersebut mengandung arti : 1. Bahwa diharapkan warga Kota Semarang bebas dari rasa takut akibat bencana dilingkungannya, untuk menciptakan rasa aman dan bebas dari rasa takut, dapat diupayakan melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat Kota Semarang serta kesiapan dari aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam menjaga Kota Semarang dari bencana 2. Dari aktifitas-aktifitas tersebut diatas diharapkan warga masyarakat Kota Semarang sadar dan faham dampak dari akibat bencana dan mampu menanggulangi secara dini, sehingga mereka dapat berperilaku didalam melaksanakan aktifitas-aktifitas yang didasari pada pemahaman yang benar dalam menanggulangi timbulnya bahaya bencana yang pada akhirnya dapat terselenggaranya pelayanan penanggulangan bencana baik claim pencegahan maupun penanggulangannya.
B. Misi Misi BPBD Kota semarang adalah 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasif. 2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.
BAB III KEBIJAKAN BPBD KOTA SEMARANG
A.
KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatip terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan penanganan bencana, sehingga aset / angka kerugian dapat ditekan sekecil mungkin dan aset yang dapat terselamatkan dapat meningkat, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan profesionalisme aparatur badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang yang berdiclikasi tinggi peduli serta antisipatip.
2.
Memberikan pelayanan prima claim bidang pencegahan, Tanggap darurat dan penyelamatan dengan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya Bencana yang dapat menyebabkan kerugian harta Benda, korban manusia dan terganggunya arus lalu lintas, proses produksi barang dan jasa, kerusakan lingkungan, pengangguran dan terganggunya ketenangan masyarakat bahkan dapat menghambat laju perekonomian
3.
Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat dengan cara memberdayaan warga masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat.(empowering)
4.
Meningkatkan kerjasama dengan instasi terkait sehingga terjalin hubungan kemitraan antara instansi terkait, masyarakat dalam kerangka perlindungan dari ancaman bahaya Bencana (hazard)
B.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1. KONDISI INTERNAL Kebijakan pembangunan bidang ini diarahkan pada penciptaan rasa aman, tertib dan aspiratif terhadap munculnya kerawana.n-kerawanan bencana lain yang dapat meresahkan masyarakat yang dapat diidentifikasi dalam dua faktor yaitu faktor-faktor kekuatan dan faktor kelemahan.
a.
Faktor Kekuatan : Adapun yang termasuk faktor kekuatan eksistensi pelayanan kebencana antara lain : 1) Peraturan Perundang-undangan yang yang mcngatu1 to Mang organisai penanggulangan bencana 2) Implementasi kebijaktm otonomi daerah sebagai pemberdayaan "empowering" 3) Adanya straktur dan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
b.
Faktor Kelemahan : Faktor Kelemahan eksistensi Pelayanan penanggulangan bencana antara lain : 1) Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran operasional Organisasi Badan Penanggulangan Bcncana Daerah Kota Semarang 2) Sistem dan Prosedur Pelayanan Penanggulangan Bencana yang belum baku. 3) Kompetensi dan profesionalisme SDM Penanggulangan Bencana yang masih perlu ditingkatkan lagi secara optimal. 4) Infrastuktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana, seperti, jaringan jalan, sistem komunikasi, pos Penanggulangan Bencana, dan sebagainya. 5) Koordinasi antar Instansi terkait masih belum maksimal (misalnya dengan non Organislsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam satu lingkup Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, dan lain-lain). 6) Kejadian Bencana sering berakibat fatal 7) Bencana akibat alam & ulah manusia scring bermuara pada Bencana 8) Meningkatnya kesenjangan dalam sistem penangulangan Bencana oleh Unit penangulangan Bencana, misalnya respontime yang masih tinggi, tumpulnya efektivitas penangulangan Bencana dsb 9) Peraturan dan standar-standar teknis tentang Bencana masih terbatas 10) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana (PRB)
2) KONDISI EKSTERNAL Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana di Perkotaan merupakan acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan manajemen penanggulangan Bencana diperkotaan, termasuk dalam rangka proses perizinan, RPJMI) yang belum berbasis kebencanaan Ketentuan teknis ini bertujuan untuk dapat terselenggaranya manajemen penanggulangan Bencana di perkotaan secara tertib, dan terkondisikan. a. Peluang Isu
Yang
Berkembang
&
Mempengaruhi
Pengembangan
Tim
Reaksi
Cepat
Penanggulangan Bencana (TRC). Faktor peluang eksistensi pelayanan Penanggulangan bencana dideskripsikan dalam hal berikut : 1) Adanya potensi sumberdaya di kota semarang yang masih dapat diberdayakan dan dimanfatkan secara optimal 2) Dukungan pemerintah pusat dan pimpinan pada pemerintah kota semai ang 3) Aktivitas-aktivits masyarakat di kota Semarang yang dapat memperlancar terselenggaranya pelayanan Penanggulangan bencana. Berbagai isue yang berkembang dewasa ini perlu diantisipasi karcna membawa pengaruh terhadap pengembangan Isue-isue tersebut antara lain adalah : 1) Tuntutan globalisasi / perdagangan bebas yang menghendaki ditiadakannya hambatanhambatan teknis antara lain dengan melaksanakan harmonisasi standar (standard aligment) 2) Tuntutan akan quality control & assessment dalam rangka pelayanan prima / akuntabilitas. 3) Bawasannya setiap orang berkepetingan dalam masalah pengamanan terhadap bahaya bencana (safety is everybody business). 4) Penerapan knowledge-based policy dalam setiap la -igkah / kebijakan yang diambil atau ditetapkan. 5) Tuntutan prolesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas termasuk dalam masalah
pencegahan dan penanggulangan bencana. 6) Implemantasi otonomi daerah / desentralisasi. 7) Pendekatan performance-based dalam peraturan dan desain sistem proteksi bencana. 8) Tuntutan akan hak asazi dan hak perlindungan konsumen. 9) Perubahan paradigma pengelolaan bencana yang dulunya reaktif menjadi terencana. Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini clan isue yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kclemhagaan atau unit Tim Reaksi Cepat P13 (TRC). Salah saw rcalisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan missi. Sehagai masukan dalam menentukan Visi adalah adanya kenyataan hahwa TRC mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan pembinaan / pcnyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah emergency dan resque serta rehabilaasi . Realisasi lainnya adalah peningkatar peran TRC dan pen,ngkatan institusinya.schingga perlu dibuat unit pcngurangan bencana menuja masyarakat kota semarang yang tanggu i bencana Mungkin diwujuclkan melalui kelurahan tangguh bencana atau bentuk kecilnya dasawisma tangguh bencana dengan menerapkan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) b. Ancaman Faktor Ancaman Eksistensi Pelayanan Penanggulangan Bencana antara lain : 1) Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. 2) Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek/sumber bencana didaerah rawan bencana, seperti gedung dan bangunan perumahan / tanah longsor,rob ,banjir clan lainlain. 3) Sebagian besar obyek / sumber bencana, khususnya gedung / bangunan dibangun tidak / belum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang mendukung pada Konsep Pembangunan Berkelanjutan, sehingga berpotensi pada perusakan tata guna lahan dan belum memeliki sistem proteksi terhadap bencana yang memadai. 4) Kondisi iklim / cuaca daerah Kota Semarang yang dalam kurun waktu tertentu berada dalam kondisi yang kurang baik, terutama pada musim kemarau.
5) Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai. Dinamika perkermbangan diperkotaan memunculkan seiumlah permasalahan yang perlu diatasi secara sistemik dan terencana. Dikaitkan dengan masalah bencana, problem yang dihadapi oleh kota antara lain adalah : 1)
Pertambahan jumlah & mobilitas penduduk kota mempengaruhi sistem pencegahan dan penanggulangan bencana baik langsung maupun tidak langsung.
2)
Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya hidran kota /, bak-bak tandon, jaringan jalan, sistem komunikasi, pos Penanggulangan bencana dsb.
3)
Berkentbangnya kawasan-kawasan hunian, industri & perdagangan yang memperlukan antisipasi pola penanganan berbeda, misalnya pada : kawasan perumahan kawasan padat penduduk termasuk kawasan kumuh (slum area) kawasan pertokoan / business district kawasan bersejarah / pariwisata kompleks bangunan gedung tinggi kawasan atau lingkungan industri kawasan khusus termasuk bandara yang berpotensi timbulnya bencana seperti banjir,rob tanah longsor ,angin puting beliung, dll
4)
RI TTR / RDTR pada umumnya belum memasukan master plan sumber air untuk Penanggulangan bencana . Adanya master plan sumber air ini memudahkan instansi yang, berwenang mengatur tindakai, pengamanan kawasan terhadap bahaya bencana seperti penempatan pos-pos bencana pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan.
5)
KinerjaTRC masih menghadapi banyak kendala, antara lain : kondisi SDM yang relatif kurang profesional kondisi sarana dan peralatan yang memerlukan perbaikan dan penambahan. Jumlah posko Bencana yang relatif kurang dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilindungi. Peran TRC yang belum diikut sertakan dalam proses perijinan bangunan. Anggaran biaya operasional yang terbatas.
6)
Peran institusi asuransi belum signifikan, sebenarnya institusi asuransi terbantu dalam meningkatkan jumlah bangunan yang aman bencana karena TRC melalui Perda Penanggulangan bencana
menuntut
bangunan-bangunan
gedung
dilengkapi dengan sistem peralatan proteksi bencana Dengan kelengkapan proteksi bencana maka premi asuransi bisa berkurang. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan jumlah klien asuransi. Dengan demikian terbuka peluang meningkatnya jumlah klien seperti bangunan tinggi, industri dsb. Badan-badan asuransi dinegara-negara maju sangat berperan dalani persyaratan aman bencana, yang ditunjang dengan lembaga serti fikasi. 7)
Pengaturan & standar teknis dibidang proteksi bencana masih terbatas. Walaupun demikian secant bertahap dilakukan penyusunan ban', revisi dan evaluasi. Hal paling penting adalah sosialisasi dari standar-standar dan peraturan tersebut.
8)
Kesadaran masyarakat masih petit' ditingkatkan. Ini merupakan kewajiban bagi '1 RC untuk sceara berkala menyelenggarakan acara sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana di lokasi masing-masing. Program early warning system (EWSP) yang dilakukan setiap tahun sangat diperlukan.
c. Isu-isu Stategis 1)
lndikator-Indikator Dalam rangka Peningkatan Efektivitas Operasi (TRC) Dalam rangka penerapan knowledge-based policy periu dilakukan berbagai kajian untuk peningkatan kinerja TRC termasuk dalam pengusulan sarana, prasarana dan peralatan penanggulangan bencana yang menunjang efektivitas operasi TRC. Hal ini perlu dilakukan dengan mengingat minimnya acuan atau referensi termasuk standar-standar yang dimiliki kualifikasi yang dapat diterima
2)
Upaya Peningkatan Kinerja TRC Peningkatan kinerja TRC sudah menjadi tutntutan dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan perkotaan, antisipasi terhadap bahaya bencana, status emergency dan rescue yang dewasa ini meningkat intensitasnya. Manajemen TRC memiliki karateristik yang unit berkenaan dengan tugas dan fungsinya yang bersifat dinamis. Beberapa upaya yang perlu dilakukan baik secara serentak maupun bertahap sesuai kondisi masing-masing, antara lain sebagai berikut : a) Institusi Badan Penanggulangan Benca Daerah Kota Semarang Tim Reaksi
Cepat ( TRC) b) Kinerja BPBD Kota Semarang melalui pelaksanaan dan koordinatif. c) Peningkatan regulasi pendukung d) Peningkatan / Pembinaan SDM e) Pembinaan sarana & peralatan f) Penyempurnaan sistem dan metoda g) Pembinaan & kemitraan dengan masyarakat
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi, misi tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang diimplementasikan dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, adapun Program dan Kegaitan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut : Program sdasda A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Sasaran :pelayanan administrasi surat menyurat BPBD Kota Semarang b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Sasaran : komunikasi dan informasi pegawai meningkat c. Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Sasaran : pemenuhan barang cetakan dan penggandaan d. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sasaran: Alat-alat listrik dan penerangan kantor e. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sasaran : Kantor BPBD Kota Semarang f.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sasaran : Kantor BPBD Kota Semarang
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Sasaran : penyediaan kebutuhan perpustakaan h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Sasaran : pelayanan pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai i.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Sasaran : rapat koordinasi dan rapat-rapat keluar daerah
j.
Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi Sasaran : Kantor BPBD Kota Semarang
k. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sasaran : Kantor BPBD Kota Semarang l.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sasaran : Kantor BPBD Kota Semarang
m. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sasaran : Alat Tulis Kantor B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sasaran : Kantor BPBD Kota Semarang b. Kegiatan Pembuatan Gudang Kantor Sasaran : Kantor BPBD Kota Semarang c. Kegitan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sasaran : Kendaraan Dinas SKPD C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Bimbingan dan Peningkatan Ketrampilan SAR Sasaran :Personil BPBD Kota Semarang D. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan RKA dan DPASKPD Sasaran : BPBD Kota Semarang
b. Penyusunan LAKIP Sasaran : BPBD Kota Semarang c. Kegiatan Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Bendahara Pembantu Sasaran : BPBD Kota Semarang d. Penyusunan Pelaporan Bulanan Sasaran : BPBD Kota Semarang e. Penyusunan Renja SKPD Sasaran : BPBD Kota Semarang E. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam a. Pengadaan Logistik dan oat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara Sasaran : Masyarakat Korban Bencana b. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Sasaran : Masyarakat Kota Semarang c. Gladi Lapang Penanganan Bencana Sasaran : Aparat Pemerintah, TNI, POLRI, SAR, Relawan dan SAR BPBD d. Operasional Posko dan Penanggulangan Bencana kota Semarang Sasaran : Aparat Pemerintah, TNI, POLRI, SAR, Relawan dan SAR BPBD e. Penanggulangan dan evakuasi korban bencana Sasaran : Masyarakat Korban Bencana f.
Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana Sasaran : BPBD Kota Semarang
g. Pengkajian dan verifikasi serta evaluasi rekonstruksi pra,pasca bencana diwilayah rawan bencana
Sasaran : Masyarakat, Aparat Kecamatan, Kelurahan dan BPBD Kota Semarang h. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana Sasaran : Masyarakat Semarang Korban Bencana i.
Monitoring dan evaluasi bencana Sasaran : Daerah Rawan Bencana
j.
Pembentukan desa tangguh bencana Sasaran : Kelurahan dan Kecamatan Kota Semarang
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bericana Daerah Kota Semarang dapat dilihat pada formulir 1 (matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan pada Formulir 2 (Rincian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) berikut :
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAEAH TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan/Program/Kegiatan Kode
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Masukan (Input)
Keluaran (Output)
Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target
Tolok Ukur / Target
Tolok Ukur/ Target
1.13
SOSIAL
1.13.02.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Anggaran (Rp.)
1.13.02.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 persen
1. Waktu 2. SDM 3. Dana
12.00 bulan 6.00 orang Rp. 142.070.000
1. komunikasi dan informasi jadi lebih baik
12 bulan
1. tersedianya pelayanan komunikasi, informasi yang lebih baik
12 bulan
142.070.000 (APBD Kota)
1.13.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan
1. Waktu 2. SDM 3. Dana
3.00 bulan 8.00 orang Rp. 18.000.000
1. terbayarnya biaya anggaran telepon,air dan listrik
12 bulan
1. tersedianya pelayanan komunikasi,informasi yang lebih baik
12 bulan
18.000.000 (APBD Kota)
1.13.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 persen
1. Waktu 2. SDM 3. Dana
12.00 bulan 2.00 orang Rp. 10.950.000
1. penyediaan alat listrik dan penerangan kantor
100 persen
1. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
100 persen
10.950.000 (APBD Kota)
1.13.02.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 persen
1. Waktu 2. Dana
3.00 bulan Rp. 30.122.000 8.00 orang
1. belanja modal lemari arsip 5 unit
100 persen
1. pengadaan perlengkapan kantor
100 persen
30.122.000 (APBD Kota)
3. SDM
1.13.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah 1. pemenuhan tangga kebutuhan rumah tangga 100 persen
1. Waktu
1.13.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1. penyediaan kebutuhan perpustakaan 100 persen
1. Waktu
1.13.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. pelayanan 1. Waktu pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan 2. SDM pegawai 100 persen
2. SDM 3. Dana
2. SDM 3. Dana
3. Dana 1.13.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. rapat keluar daerah 100 persen
1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi
1. BPBD Kota 1. SDM Semarang 100 persen 2. Dana
1. pelayanan administrasi surat menyurat 12 bulan
100 persen
1. terwujudnya pkebutuhan rumah tangga lingkungan skpdemenuhan
100 persen
37.500.000 (APBD Kota)
12.00 1. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bulan pegawai 8.00 orang Rp. 10.000.000
100 persen
1. terpehuhinya bahan bacaan 100 dan perundang-undangan persen
10.000.000 (APBD Kota)
12.00 1. tersedianya konsumsi rapat,tamu dan pegawai bulan 30.00 orang Rp. 57.600.000
100 persen
1. meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 persen
57.600.000 (APBD Kota)
100 persen
1. rapat-rapat koordinasi dan 100 konsultasi ke luar daerah persen menjadi lebih baik
332.850.000 (APBD Kota)
14.00 1. sosialisasi di TV dan radio lokal,sosialisasi orang kepada aparat kecamatan/kelurahan di kota semarang Rp. 90.000.000 2. terlaksananya publikasi dan dokumentasi 12.00 bulan
100 persen
1. menambah wawasan ilmu 100 pengetahuan melalui persen publikasi dan dokumentasi
90.000.000 (APBD Kota)
Rp. 1. penyediaan alat tulis kantor 58.600.000 12.00 bulan 10.00 orang
12 bulan
1. penyediaan kelancaran pelaksanaan tugas
12 bulan
58.600.000 (APBD Kota)
4.00 orang 1. tersedianya tenaga kebersihan kantor Rp. 31.298.300
12 bulan
1. meningkatkan kebersihan kantor
100 persen
31.298.300 (APBD Kota)
1. Waktu 12.00 bulan 1. terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah 2. SDM 30.00 orang 3. Dana Rp. 332.850.000
3. Waktu 1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
12.00 1. penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga bulan 3.00 orang Rp. 37.500.000
1. Dana 2. Waktu 3. SDM
1.13.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan 1. kebersihan kantor 1. SDM kantor BPBD kota 2. Dana Semarang 100 persen
100 persen
3. Waktu 1.13.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1. Kantor BPBD Kota 1. Dana Semarang 100 persen 2. SDM 3. Waktu
1.13.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Kantor BPBD Kota 1. Dana Semarang 100 persen 2. SDM 3. Waktu
12.00 bulan Rp. 1. terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor 23.130.000 BPBD Kota Semarang 5.00 orang 12.00 bulan Rp. 1. penyediaan alat tulis kantor 136.498.500 6.00 orang 12.00 bulan
100 persen
1. meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 persen
23.130.000 (APBD Kota)
12 bulan
1. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran
12 bulan
136.498.500 (APBD Kota)
JUMLAH PROGRAM 1.13.02.02
978.618.800
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. Kantor BPBD Kota 1. Waktu Semarang 100 persen 2. SDM 3. Dana
1.13.02.02.049 Pembuatan gudang kantor
1. Kantor BPBD Kota 1. Dana Semarang 100 persen 2. SDM 3. Waktu
1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
1. Meningkatnya
12.00 1. pemeliharaan gedung kantor bulan 20.00 orang Rp. 72.000.000 Rp. 1. terbangunnya gudang logistik 6x8 m2 108.000.000 15.00 orang 3.00 bulan
1. SDM 5.00 orang 1. tersedianya sarana operasional kantor dalam melaksanakan tugas 2. Waktu 12.00 bulan 3. Dana Rp. 142.000.000
100 persen
1. terpeliharanya gedung kantor
100 persen
72.000.000 (APBD Kota)
100 persen
1. terwujudnya sarana dan prasarana operasional
100 persen
108.000.000 (APBD Kota)
100 persen
1.
meningkatkan kelancaran tugas perkantoran
0
JUMLAH PROGRAM 1.13.02.05
142.000.000 (APBD Kota)
322.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.13.02.05.104 Bimbingan dan peningkatan ketrampilan sar
1. personil BPBD Kota
1. Dana
Rp.
1. terciptanya SDM SAR yang tangguh
100 persen
1. terwujudnya potensi
100
45.000.000 (APBD Kota)
Semarang 100 persen 2. Waktu 3. SDM
45.000.000 1.00 bln 40.00 orang
personil SAR yang tangguh
persen
JUMLAH PROGRAM 1.13.02.06
45.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.13.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1. Kantor BPBD Kota 1. SDM Semarang 100 persen 2. Waktu 3. Dana
1.13.02.06.013 Penyusunan lakip
1. Meningkatnya
1. Waktu 2. SDM 3. Dana
1.13.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. BPBD Kota 1. Dana Semarang 100 persen 2. SDM 3. Waktu
1.13.02.06.056 Penyusunan pelaporan bulanan
1. BPBD Kota 1. Dana Semarang 100 persen 2. SDM 3. Waktu
1.13.02.06.021 Penyusunan renja skpd
1. renja BPBD 100 persen
1. Dana 2. SDM
8.00 orang 1. RKA dan DPA murni dan perubahan 12.00 bulan Rp. 10.269.000
100 persen
1. tersusunnya RKA dan 100 DPA murni dan perubahan persen
10.269.000 (APBD Kota)
3.00 bulan 12.00 orang Rp. 2.848.000
100 bulan
1. meningkatkan pencapaian 100 kinerja persen
2.848.000 (APBD Kota)
Rp. 1. meningkatkan kinerja PA, PPK, PPTK, bendahara 100 persen 39.250.000 10.00 orang 12.00 bulan
1. Pengelolaan kegiatan BPBD Kota Semarang
100 persen
39.250.000 (APBD Kota)
Rp. 8.628.000 10.00 orang 12.00 bulan
1. laporan keuangan bulanan
100 persen
1. tersusunnya laporan keuangan bulanan
100 persen
8.628.000 (APBD Kota)
Rp. 6.660.000 12.00 orang
1. TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENJA
100 persen
1. meningkatkan perencanaan 100 persen
6.660.000 (APBD Kota)
1. terlaksananya penyusunan LAKIP
3. Waktu
4.00 bulan
JUMLAH PROGRAM
67.655.000
JUMLAH URUSAN 1.19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.00.22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.413.273.800
1.19.00.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
1. masyarakat korban bencana 100 persen
100 persen
133.910.000 (APBD Kota)
1.19.00.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1. Masyarakat Kota 1. Dana Semarang 100 persen 2. SDM
Rp. 1. terwujudnya peta informasi potensi bencana untuk 100 persen 70.688.000 16 kecamatan ( 1 set peta rawan bencana/kecamatan ) 15.00 orang 4.00 bulan
1. meningkatnya ketersediaan 100 data dan informasi daerah persen rawan bencana di kota semarang
70.688.000 (APBD Kota)
1.19.00.22.005 Gladi lapang penanganan bencana
1. Aparat Bpbd Kota 1. SDM 30.00 orang 1. terlaksananya Gladi Lapang Penanganan Bencana 100 persen Semarang 100 persen 2. Waktu 12.00 bulan 3 hari dan Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana 1 x 3. Dana Rp. 176.950.600
1. kesiapan berbagai elemen 100 dalam penanganan persen bencana
176.950.600 (APBD Kota)
1.19.00.22.011 Operasional posko dan penanggulangan bencana kota semarang
1. personil BPBD persen
1. Waktu 12.00 bulan 1. terlaksananya kegiatan 1 posko induk selama 1 tahun dan 5 posko bantu selama 3 bulan 2. SDM 30.00 orang 3. Dana Rp. 604.073.200
100 persen
1. terwujudnya kesiagaan dalam setiap kejadian bencana
100 persen
604.073.200 (APBD Kota)
1.19.00.22.012 Penanggulangan dan evakuasi korban bencana
1. masyarakat korban bencana 100 persen
1. Dana
100 persen
1. meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana dan pemulihan korban
100 persen
112.170.000 (APBD Kota)
1.19.00.22.013 Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana
1. Kantor BPBD Kota 1. SDM 6.00 orang 1. terwujudnya sarana dan prasarana penanganan Semarang 100 persen 2. Waktu 3.00 bulan bencana berupa 1 unit perahu karet lengkap dengan prasaranya,1 set tali repling berikut 3. Dana Rp. kelengkapannya,gergaji mesin ukuran kecil dan 313.260.000 sedang 2 unit,pesawat RIG 8 unit
100 persen
1. meningkatnya 100 kesiapsiagaan penanganan persen bencana
313.260.000 (APBD Kota)
1. Waktu 12.00 bln 1. tersedianya bahan pangan untuk keadaan darurat 2. SDM 8.00 orang 3. Dana Rp. 133.910.000
3. Waktu
Rp. 1. terwujudnya pemberian bantuan air bersih di 112.170.000 daerah bencana 2. SDM 20.00 orang 3. Waktu 12.00 bulan
100 persen
1. terpenuhinya bahan pangan korban bencana
1.19.00.22.014 Pengkajian dan verifikasi serta evaluasi rekonstruksi pra, pasca bencana di wilayah rawan bencana
1. masyarakat daerah rawan bencana di kota semarang 100 persen
1. Waktu 2. Dana 3. SDM
4.00 bulan 1. terlaksananya pengkajian, Verifikasi, Evaluasi daerah rawan bencana berupa dokumen hasil Rp. kajian 88.605.000 14.00 orang
100 persen
1. meningkatkan data informasi yang up to date daerah rawan bencana
100 persen
88.605.000 (APBD Kota)
1.19.00.22.017 Pemberian bantuan 1. masyarakat korban perbaikan rumah bencana 100 persen masyarakat korban bencana
1. Dana
Rp. 1. terlaksananya percepatan penanganan bencana 173.022.000 2. SDM 12.00 orang 3. Waktu 12.00 bln
100 persen
1. meningkatnya percepatan penanganan bencana
100 persen
173.022.000 (APBD Kota)
1.19.00.22.018 Monitoring dan evaluasi bencana
1. Dana
Rp. 1. meningkatnya koordinasi antar SKPD/Kec/Kel 76.675.000 10.00 orang 3.00 bln
100 persen
1. terwujudnya peningkatan penanganan bencana
100 persen
76.675.000 (APBD Kota)
1. SDM 15.00 orang 1. penyediaan peralatan SAR dan pembentukan posko pembantu di 2 kelurahan rawan bencana 2. Waktu 6.00 bln 3. Dana Rp. 100.000.000
100 persen
1. meningkatnya kesiapan masyarakat terhadap bencana
100 persen
100.000.000 (APBD Kota)
1. monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana 100 persen
2. SDM 3. Waktu
1.19.00.22.019 Pembentukan desa tangguh 1. masyarakat kota bencana semarang 100 persen
JUMLAH PROGRAM
1.849.353.800
JUMLAH URUSAN
1.849.353.800
JUMLAH ANGGARAN SKPD
3.262.627.600
BAB VI PENUTUP
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2013 dapat tersusun. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2013 merupakan deskripsi dan realisasi program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2012 dan perencanaan Tahun Anggaran 2013. Hasil pencapaian berbagai indikator sasaran program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2012 telah diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2013. Untuk mencapai keberhasilan didalam Renja ini selain dibutuhkan semangat pengabdian dan kerja keras dari kita semua, dibutuhkan pula kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana . Oleh karenanya perlu disosialisasikan kepada stake holder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan Renja ini. Meskipun dalam penyusunan Renja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungaan baik eksternal maupun internal yang singkat cepat, kompleks dan tidak menentu. Oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya renja ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dalam penaggulangan - penangulangan bencana.
Semarang, 20 Februari 2013 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota semarang
Drs. IWAN BUDISETIAWAN Nip. 19590902 198802 1 003
