RENCANA STRATEGIS TAHUN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN 2013

34

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENDAPATAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR : 050/

/432.314/2014

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN, Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

bahwa sesuai ketntuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendlian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2013-2018; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; 12. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari tedapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Pamekasan Pada tanggal KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. AGUS MULYADI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19610829 18603 1 003

Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pmekasan 3. Inspektorat Kabupaten Pamekasan 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR : 188/594A/432.131/2013 TANGGAL : 28 Nopember 2013

Berita Acara Verifikasi Akhir Rancangan Akhir Renstra SKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Pada hari tanggal Mei tahun dua ribu empat belas telah dilakukan verifikasi akhir Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018 pada : Nama SKPD : Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Koordinator Bidang : Rancangan Akhir Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018 tersebut,telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 terutama dalam hal-hal sebagai berikut : 1. Kesesuaian Visi dan Misi SKPD 2. Keselarasan Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD 3. Keterpaduan dengan Rancangan Akhir Renstra SKPD lainnya. Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. Pamekasan, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan

Drs. AGUS MULYADI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19610829 198603 1 003

Mei 2014

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Pamekasan

Drs. R. AGOES KAMAROELLAH, M.Si Pembina NIP. 19601002 199403 1 001

Mengetahui, Kepala Bappeda Kabupaten Pamekasan

Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19581028 198603 1 017

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

2013

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Secara berjenjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dokumen RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2006-2026 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2013-2018 yang dijabarkan dalam Visi-Misi dan Program Prioritas serta Rancangan Rencana Teknokratik. Kegiatan Pembangunan Daerah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka kebijakan dan program pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan harus terintegrasi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional

maupun Propinsi

sehingga mampu menjamin kesesuaian pembangunan antar daerah wilayah maupun lintas sektor. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah, pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan mempunyai peran yang sangat penting dalam

upaya meningkatkan

kesejahteraan

dan

pemerataan pembangunan daerah, melalui upaya-upaya penggalian potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Adapun sumbersumber daya dimaksud adalah Pajak Daerah yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah meliputi : 1. Pajak Hotel; 1 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018


2013

2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 8. Pajak Parkir; 9. Pajak Air Tanah; 10. Pajak Sarang Burung Walet; dan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Selain Pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Daerah diantaranya yaitu : 1. Retribusi Perizinan Tertentu; 2. Retribusi Jasa Umum; 3. Retribusi Jasa Usaha; 4. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan 5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan harus mampu menginterpretasikan semua perencanaan dan program pembangunan sebagaimana tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. 1.2. Landasan Hukum Dalam menyusun Renstra Dinas Pendapatan Tahun 2013-2018 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. 5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

2 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018


7.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

2013

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 adalah untuk merumuskan program kegiatan jangka menengah, menganalisa dan menjabarkan ke dalam potensi penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama lima tahun ke depan (2013 - 2018). Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah : 1.

Menjabarkan

visi,

misi

dan

program

kegiatan

prioritas

Dinas

Pendapatan Kabupaten Pamekasan. 2.

Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUAPPAS, RKPD, Renja Dinas Pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan disusun berdasarkan pola Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Pamekasan, sedangkan dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Dinas 3 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018


2013

Pendapatan Kabupaten Pamekasan, yang kemudian dijadikan dokumen pendukung penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pamekasan.

RPJP

RPJM

Nasional

Nasional

RTRW KAB. PAMEKASAN

RPJPD KAB. PAMEKASAN

RPJMD KAB. PAMEKASAN

2013-2018

RKPD

RPJMD

RTRW

Jawa Timur

Jawa Timur

KAB. PAMEKASAN

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

Bagan di atas merupakan alur penyusunan Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra ini adalah penjabaran RPJMD,

terkait

dengan

program

kegiatan

Dinas

Pendapatan

dalam

mendukung program prioritas Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab 1 : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab 2 : Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan



2013

2.2 Sumber Daya Dinas Pendapatan 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendapatan Bab 3 : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pendapatan 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Bab 4 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Sasaran RPJMD 4.2 Visi 4.3 Misi 4.4 Tujuan 4.5 Sasaran 4.6 Strategi 4.7 Arah Kebijakan Bab 5 : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab 6 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab 7 : Penutup



2013

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Lingkup tugas Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi serta Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai

berikut : Penjabaran Pendapatan,

Tugas dan

Kabupaten

Fungsi

Pamekasan

serta

sesuai

Tata

dengan

Kerja

Dinas

Peraturan

Bupati

Pamekasan Nomor 35 Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan dan pengendalian dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan

tugas pokok dimaksud Kepala Dinas Pendapatan

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pendapatan daerah; b. penyajian informasi pendapatan daerah; c. pelayanan

perpajakan

dan

pengkoordinasian

retribusi

serta

pendapatan asli daerah lainnya yag sah; d. pengelolaan

urusan

ketatausahaan

kantor

meliputi

umum

dan

kepegawaian, perencanaa dan keuangan; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pendapatan daerah; f. pembinaan pendapatan asli daerah; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


2013


2 . Sekretaris Mempunyai

tugas

kepegawaian,

melaksanakan

mengkoordinasikan

urusan program

umum, dan

perlengkapan,

perencanaan serta

keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan

surat

menyurat,

kearsipan

serta

pembinaan

ketatalaksanaan; b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi kantor; c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor; d. pelaksanaan

proses

kedudukan

hukum,

upaya

peningkatan,

kesejahteraan ai dan karier pegawai; e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan; f. pengkoordinasian dan penyusunan peencanaan program kegiatan dan pelaporan; g. penyusunan

rencana

anggaran,

pengelolaan

keuangan

serta

pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas; a. Melaksanakan tata usaha usaha umum dan tata usaha pimpinan; b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan; c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor; e. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas; f.

Melaksanakan

analisis

kebutuhan,

pengadministrasian barang kebutuhan dinas; 7 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018

pengadaan

dan


2013

g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai; h. Menyiapkan

data,

mengolah,

menyusun

dana

memelihara

administrasi kepegawaian; dan i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : a.

mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;

b.

mengumpulkan

dan

menyiapkan

bahan

analisis

dan

evaluasi

penyusunan laporan pelaksanaan rencana program; c.

mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;

d.

melaksanakan

koordinasi

penyusunan

pelaksanaan

program

kegiatan; e.

merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuia dengan bidang tugasnya.

2.3 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a.

menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;

b.

melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;

c.

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan

d.

melaksanakan tugas lian yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3 . Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran dan penetapan subyak dan obyek pajak daerah, melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

Bidang

Penetapan menyelenggarakan fungsi: 8 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018

Pendataan,

Pendaftaran

dan


2013

a. pengkoordinasian pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah; b. pendaftaran dan pendataan subyek dan obyek pajak daerah; c. verifikasi, perhitungan dan penetapan pajak daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3.1 Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak I mempunyai tugas : a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, serta perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk selanjutnya didistribusikan kepada bidang lainnya; b. Menghimpun, mengolah dan membukukan data subjek dan objek pajak, serta menyusun buku induk wajib pajak yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet; c. Menyajikan laporan rekapitulasi data subjek dan objek pajak serta himpunan Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya. 3.2 Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak II mempunyai tugas : a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui formulir yang telah disediakan serta perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk selanjutya didistribusikan kepada bidang lain; b. Menghimpun, mengolah dan membukukan data subjek dan objek pajak serta menyusun buku induk wajib pajak yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; c. Menyajikan laporan rekapitulasi data subjek dan objek pajak serta rekapitulasi himpunan Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya. 9 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018

2013


3.3 Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak III mempunyai tugas: a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) melalui pengisian formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampirannya; b. Melaksanakan pemutakhiran data, membentuk dan memelihara basis data PBB, pemutakhiran Peta Blok dan/atau peta ZNT serta menerbitkan Nomor Objek Pajak; c. Mengolah data PBB, menilai dan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak serta menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran, Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan Dokumen PBB lainnya; d. Memverifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Mengkoordinasikan dengan instansi penghasil dan melaksanakan rekapitulasi serta menerbitkan surat ketetapan sumber pendapatan lainnya di luar pajak; dan f. Melaksanakan Pendataan,

tugas

lain

Pendaftaran

yang dan

diberikan

Penetapan

oleh

Kepala

Bidang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya. 4 . Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Mempunyai tugas

mengkoordinasikan

penerimaan pajak daerah

dan

sumber penerimaan daerah lainnya, melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo serta melayani dan menyelesaikan permohonan

keberatan

pajak

daerah

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan

tugas

Bidang Penagihan dan Keberatan

menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penerimaan pajak daerah dan sumber penerimaan daerah lainnya; b. penerbitan surat penagihan dan pembayaran pajak daerah; c. pendistribusian dan pendokumentasian surat penagihan pajak daerah; d. penagihan pajak daerah; e. pelayanan dan penyeles;ian permohonan keberatan pajak; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 10 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018


2013

4.1 Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak I mempunyai tugas : a. Melaksanakan penagihan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah dan surat penagihan lainnya; b. Menyiapkan, mendokumentasikan, merekapitulasi dan melaporkan serta mendistribusikan surat penagihan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet; c. Melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya. 4.2 Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak II mempunyai tugas : a. Melaksanakan kegiatan penagihan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah dan surat penagihan lainnya; b. Menyiapkan, mendokumentasikan, merekapitulasi dan melaporkan dan mendistribusikan surat yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; c. Melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak; dan d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya. 4.3 Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak III mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan penagihan dan permohonan keberatan PBB dan PBHTB serta penerimaan lainnya diluar Pajak Daerah; b. Menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah, mendokumentasikan dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan dokumen PBB lainnya; c. Melaksanakan penagihan PBB dan PBHTB serta penerimaan lainnya di luar pajak; d. Melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak; dan e. Melaksanakan Pendataan,

tugas

lain

Pendaftaran

tugasnya. 11 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018

yang dan

diberikan

Penetapan

oleh

Kepala

Bidang

sesuai

dengan

bidang


2013

5 . Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pendapatan dari sektor pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pemungutan

pengawasan

pendapatan

dari

dan sektor

pengendalian pajak daerahdan

terhadap sumber

pendapatan lainnya; b. pengesahan karcis/tiket/benda berharga lainnya dengan perforasi daerah; c. monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan pendapatan dari sektor pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya; d. pembinaan teknis operasional, pembimbingan dan pengarahan dalam hal pemungutan pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya, termasuk sanksi terhadap tindakan pelanggaran; e. penyajian rencana pengendalian pendapatan dari sektor pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan potensi wilayah; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 5.1 Seksi Pengawas dan Pengendalian Pajak I mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak; b. Mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya dengan porforasi Daerah; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet; d. Menyajikan laporan rencana pengendalian secara berkala terhadap penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet;



2013

e. Melaksanakan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak sesuai dengan kewenangan; dan f. Melaksnakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. 5.2 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak II mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan kewenangan; b. Mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya dengan porforasi Daerah; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; d. Menyajikan laporan rencana pengendalian secara berkala terhadap penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; e. Melaksanakan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak sesuai dengan kewenangan; dan f. Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. 5.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak III mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pendistribusian surat pajak serta potensi pendapatan lainnya di luar pajak ; b. Mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya termasuk karcis pasar dengan porforasi Daerah; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB, BPTB dan pendapatan daerah lainnya; d. menyajikan laporan rencana pengendalian secara berkala terhadap penerimaan pajak sesuai dengan kewenangan; dan


2013


e. Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. 6 . Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Mempunyai tugas merumuskan kebijakan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah lainnya yang sah serta melakukan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

Bidang

Akuntansi

dan

Pelaporan

menyelenggarakan fungsi: a. penyajian rumusan penyusunan kebijakan akuntansi; b. pelaksanan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah lainnya yang sah; c. penyusunan laporan realisasi pendapatan dan penerimaan daerah lainnya yang sah; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.1 Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas: a. melaksanakan akuntansi pendapatan asli daerah yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pengelolaan transaksi pendapatan asli daerah dari sumbernya; b. menyusun laporan dan evaluasi realisasi pendapatan asli daerah setiap bulan, triwulan dan semester; c. mengkoordinasikan kajian rekonsiliasi serta kajian target dan realisasi pendapatan asli daerah dengan instansi penghasil; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. 6.2 Seksi Akuntansi dan Pelaporan Dana Perimbangan mempunyai tugas : a. melaksanakan akuntansi dana perimbangan yang meliputi pencatatan sumber pengelolaan dana; b. menyusun laporan realisasi dana perimbangan; c. melaksanakan koordinasi dan

kajian pendapatan dari

penerimaan daerah lainnya yang sah; dan



2013

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. 6.3 Seksi Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Lainnya Yang Sah mempunyai tugas : a. melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan daerah yang sah; b. menyajikan laporan bulanan, triwulan dan semester; c. melaksanakan kajian penerimaan lainnya yang ; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Kasubbag Perencanaaan, dan



Kasubbag Keuangan

3. Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 

Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak I



Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak II



Kasi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak III

4. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan 

Kasi Penagihan dan Keberatan Pajak I



Kasi Penagihan dan Keberatan Pajak II



Kasi Penagihan dan Keberatan Pajak III

5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak I



Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak II



Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak III

6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Kasi Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah





Kasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Perimbangan



Kasi Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Lainnya yang sah

2013

Jumlah personil yang ada sebanyak 36 orang terdiri : orang PNS 30 dan tenaga honorer 6 orang.



2013

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN Kepala Dinas Drs. AGUS MULYADI, M.Si NIP. 19610829 198603 1 003 Sekretaris IVAN HIDAYAT, SH NIP. 19650524 199103 1 006

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian SRI WAHYUNI, S.Sos NIP.19750502 199402 2 001

Kasubbag. Perencanaan SANIYAH, S.Sos NIP.19710615 199302 2 002

Kabid. Penagihan dan Keberatan

Kabid. Pengawasan dan Pengendalian

Kabid. Akuntansi dan Pelaporan

Drs. YUDIA SAMUDRA NASIR NIP. 19670401 199602 1 001

SUDIONO, SE NIP. 19611005 198602 1 006

PONI INDRAYANI, SE NIP. 19691124 199602 2 001

Kasi. Pendataan, Pendafataran dan Penetapan Pajak I ANDY SUWARNO, S.Sos NIP. 19741027 199403 1 001

Kasi. Penagihan dan Keberatan Pajak I ABD. SAFI NIP. 19640114 198611 1 001

Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pajak I SUMITRO NIP. 19580430 198608 1 001

Kasi. Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah RIKA KUSDININGSIH, SH NIP. 19640914 199602 2 001

Kasi. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak II MISDIYONO, S.Sos NIP. 19650715 199003 1 015

Kasi. Penagihan dan Keberatan Pajak II ACH. FADLILLAH, S.Sos NIP. 19751231 199703 1 006

Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pajak II MOH. MASKUR, SH NIP. 19650206 198602 1 005

Kasi. Akuntansi dan Pelaporan Dana Perimbangan SUPARMAN NIP. 19681110 199302 1 003

Kasi. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak III HENDRA SETYAWAN, SH NIP. 19751030 200604 1 017

Kasi. Penagihan dan Keberatan Pajak III ACHMAD HIDAYAT, S.Sos NIP. 19680126 198903 1 004

Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pajak III MOH. ARIP NIP. 19590312 198602 1 004

Kasi. Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Lainnya yang Sah MOH. TAUFIKURRAHMAN NIP. 19620712 199003 1 008

Kabid. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan AGUS SAFARI, SE NIP. 19600810 198211 1 001

UPTD


Kasubbag. Keuangan Drs MOH. RACHIM NIP.19610612 198512 1 001


2013

2.2 Sumber Daya Dinas Pendapatan Adapun sumber daya Dinas Pendapatan sebagai berikut : TABEL 2.2.1 JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN NO. 1 2 3 4

NAMA JABATAN Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Subbag. / Seksi

JUMLAH 1 1 4 15

Jumlah personil Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang (Tabel 2.2.2 & Tabel 2.2.3). TABEL 2.2.2 JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN (Berdasarkan Tingkat Pendidikan) NO. 1 2 3 4 5 6

JABATAN Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Subbag. / Seksi Staf Honorer Jumlah

S2 1

1

S1 1 4 10 2 2 19

D3

1 1

SLTA

SLTP

SD

5 6 4 15

TABEL 2.2.3 JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN (Berdasarkan Golongan/Pangkat) NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

GOLONGAN/PANGKAT Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a TOTAL


LAKI-LAKI 2 1 4 8 3 2 1 1 2 1 25

WANITA 1 2 1 1 5

JUMLAH 2 1 5 10 4 2 1 2 2 1 30


2013

TABEL 2.2.4 JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN (Berdasarkan Eselon) NO. 1. II/b 2. III/a 3. III/b 4. IV/a 5. IV/b TOTAL

ESELON

LAKI-LAKI 1 1 4 12 18

WANITA 3 3

Disamping itu, untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan, kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Antara lain :

JUMLAH 21 perlu

adanya

TABEL 2.2.5 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 28. 29. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

URAIAN Gedung Mobil Sepeda Motor Komputer Printer Laptop Mesin Ketik AC Telepon Faximili Lemari Arsip Mesin Cetak PBB Kursi Lipat Kursi Putar Meja Kerja Meja/Kursi Tamu Brankas Lemari Buku Sofwer Genset Camera Digital Infokus Sound System Tape Wireles Mesin Foto Copy Televisi Jam Dinding Mesin Penghancur Kertas

JML

SAT

8 4 17 29 24 2 2 12 1 1 ... 1 34 27 39 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2

Bidang/M2 Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah


KEADAAN BAIK RUSAK RUSAK BERAT 8 ... ... 4 ... ... 17 ... ... 29 ... ... 24 ... ... 2 ... ... 2 ... ... 12 ... ... 1 ... ... 1 ... ... ... ... ... 1 ... ... 34 ... ... 27 ... ... 39 ... ... 1 ... ... 1 ... ... 1 ... ... 1 ... ... 1 ... ... 4 ... ... 1 ... ... 1 ... ... 1 ... ... 2 ... ... 1 ... ... 2 ... ... 2 ... ...

KET


2013

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN Berikut ini Tingkat capaian Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan sasaran/target Renstra. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan yang dilaksanakan melalui beberapa target indikator kinerja antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan tercapai hampir 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.1. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan dari tahun 2008 s/d. 2012 antara lain: a. SDM dan Kinerja aparatur yang baik; b. Tersedianya dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan; c. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.



2013

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan

No

1

1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

2

3

Targe t IKK

4

Tar get Indi kat or Lain nya 5

Kemandirian Keuangan Daerah dengan memaksimalkan potensi daerah. Program Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan


Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2013

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi pada Tahun ke-

Uraian

1

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PENDA PATAN DAERAH

575,859,843,059.01

649,918,098,774.77

732,197,672,061.23

923,078,187,303.78

968,628,848,671.64

598,650,003,026.87

662,701,089,241.32

761,599,027,167.15

946,548,107,933.45

998,841,483,156.46

103.96

101.97

104.02

102.54

103.12

Penda patan Asli Daerah

13,714,009,809.98

18,393,336,103.99

17,130,090,386.45

19,283,702,785.00

20,466,105,084.54

18,450,701,654.87

18,663,402,202.32

18,789,432,446.15

25,977,133,848.16

27,413,095,308.46

134.54

101.47

109.69

134.71

133.94

Hasil Pajak Daerah

4,239,727,500.00

6,120,277,500.00

6,360,322,000.00

7,494,885,000.00

9,142,706,378.43

5,884,958,772.00

6,785,681,907.00

7,163,695,026.00

9,561,284,396.10

11,630,845,325.42

138.81

110.87

112.63

127.57

127.21

Hasil Retribusi Daerah

1,486,700,000.00

1,486,400,000.00

1,580,920,000.00

1,636,720,000.00

1,616,200,000.00

1,593,117,755.25

1,683,841,979.07

1,744,796,602.07

1,870,999,121.24

2,095,076,251.01

107.16

113.28

110.37

114.31

129.63

Lain-Lain Penda patan Asli Daerah Yang Sah

7,346,066,558.00

9,884,620,650.00

8,043,571,331.00

7,922,770,780.00

7,516,789,929.00

10,289,139,852.81

9,291,840,362.26

8,735,663,762.63

12,315,523,325.82

11,496,764,943.74

140.06

94.00

108.60

155.44

152.95

534,442,361,415.78

568,219,533,415.78

583,153,788,035.78

652,453,993,667.78

765,266,172,833.10

546,224,654,855.00

580,268,038,840.00

607,908,935,483.00

665,887,604,738.29

792,704,719,617.00

102.20

102.12

104.25

102.06

103.59

Bagi Hasi Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak

30,934,469,415.78

49,501,894,415.78

53,934,888,035.78

73,373,977,667.78

78,299,652,833.10

42,716,762,855.00

61,550,399,840.00

78,690,000,483.00

88,791,188,738.29

105,738,199,617.00

138.09

124.34

145.90

121.01

135.04

Dana Alokasi Khusus

55,573,000,000.00

60,478,000,000.00

53,507,900,000.00

65,833,700,000.00

61,093,880,000.00

55,573,000,000.00

60,478,000,000.00

53,507,900,000.00

63,850,100,000.00

61,093,880,000.00

100.00

100.00

100.00

96.99

100.00

27,703,471,833.25

63,305,229,255.00

131,913,793,639.00

251,340,490,851.00

182,896,570,754.00

33,974,646,517.00

63,769,648,199.00

134,900,659,238.00

254,683,369,347.00

178,723,668,231.00

122.64

100.73

102.26

101.33

97.72

Dana Perimbangan

Lain-Lain Penda patan Daerah yang Sah

Rata-rata Pertumbuhan



Anggaran pada Tahun ke-

2013 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-


Uraian

1

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya Bagi Hasil Cukai

2,334,530,000.00

248,030,000.00

10.62

13,749,076,685.25

17,664,364,255.00

28,773,112,239.00

33,053,290,291.00

39,668,895,754.00

20,080,842,918.00

26,965,038,199.00

33,825,302,838.00

36,396,168,787.00

37,582,493,231.00

146.05

152.65

117.56

110.11

94.74

5,521,636,000.00

22,695,920,000.00

39,044,961,400.00

145,505,685,560.00

86,043,555,000.00

5,521,639,600.00

13,849,800,000.00

37,400,136,400.00

145,505,685,560.00

86,043,555,000.00

100.00

61.02

95.79

100.00

100.00

4,079,095,148.00

22,944,945,000.00

64,095,720,000.00

72,781,515,000.00

54,849,590,000.00

4,018,500,000.00

22,954,810,000.00

63,675,220,000.00

72,781,515,000.00

54,849,590,000.00

98.51

100.04

99.34

100.00

100.00

4,353,664,000.00

4,353,663,999.00

BELANJA DAERAH

100.00

132,719,671,983.95

134,185,472,614.53

135,681,112,419.22

73,445,436,924.00

87,490,364,321.40

124,848,652,599.00

125,085,202,945.00

125,637,919,795.54

88.98

90.68

94.07

93.22

92.60

124,868,335,683.95

122,884,384,514.53

115,400,331,044.22

68,258,880,142.00

82,035,826,650.40

117,959,760,219.00

115,964,879,891.00

108,080,278,535.54

90.90

90.66

94.47

94.37

93.66

12,632,492,008.55

13,880,964,939.13

14,406,169,418.82

3,937,082,309.00

11,292,592,265.40

11,937,820,759.00

12,512,394,792.00

13,630,929,239.10

100.84

96.02

94.50

90.14

94.62

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

42,656,700.00

34,444,950.00

26,344,146.00

18,243,400.00

10,164,801.44

71.09

57.41

43.91

30.41

16.94

17,067,211,688.00

20,206,785,000.00

34,219,144,600.00

35,023,930,500.00

46,171,921,550.00

15,863,579,588.00

19,202,827,000.00

33,425,304,435.00

32,878,458,171.00

43,014,657,550.00

92.95

95.03

97.68

93.87

93.16

BELANJA BANTUAN SOSIAL

12,315,994,005.01

17,034,739,732.21

37,288,590,000.00

33,120,130,000.00

12,099,108,000.00

10,957,413,000.00

13,339,105,700.00

34,915,738,260.00

31,994,877,594.00

11,200,953,415.00

88.97

78.31

93.64

96.60

92.58

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTA HAN DESA

17,987,818,551.50

2,288,343,098.40

2,288,343,098.40

2,288,343,098.40

2,288,343,098.40

17,816,447,100.00

1,780,000,000.00

1,780,000,000.00

1,780,000,000.00

1,780,000,000.00

99.05

77.79

77.79

77.79

77.79

82,540,970,921.39

96,483,765,587.81

75,090,193,933.39

90,491,714,387.81

3,904,169,688.88

11,761,044,280.20

BELANJA BUNGA

60,000,000.00

BELANJA HIBAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG


BELANJA PEGAWAI



Anggaran pada Tahun ke-

2013 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-


Uraian

1

Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran Dana Titipan


2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

144,192,194,832.68

98,995,106,678.56

93,735,074,047.03

147,546,070,689.64

212,356,353,691.31

143,566,919,252.68

101,663,006,678.55

94,669,770,642.11

122,654,961,139.64

212,777,276,214.72

99.57

102.69

101.00

83.13

100.20

103,492,194,832.68

98,995,106,678.56

93,575,324,047.03

120,246,070,689.64

172,000,337,046.31

103,492,194,832.68

98,996,906,678.55

92,298,216,547.03

120,246,070,689.64

172,000,337,046.31

100.00

100.00

98.64

100.00

100.00

17,319,166,375.99

12,297,259,300.00

10,874,569,800.00

16,358,000,000.00

13,394,539,000.00

13,371,372,698.00

10,606,681,266.44

10,199,693,987.20

16,012,557,925.31

11,017,497,609.29

77.21

86.25

93.79

97.89

82.25

11,394,964,375.99

7,600,000,000.00

8,640,000,000.00

13,640,000,000.00

3,000,000,000.00

10,721,427,398.00

7,216,243,466.44

9,271,945,687.20

14,294,559,625.31

4,516,284,386.54

94.09

94.95

107.31

104.80

150.54

5,856,202,000.00

4,629,259,300.00

2,006,819,800.00

2,650,000,000.00

10,242,750,000.00

2,581,947,000.00

3,322,439,500.00

700,000,000.00

1,650,000,000.00

6,349,425,922.75

44.09

71.77

34.88

62.26

61.99

68,000,000.00

68,000,000.00

68,000,000.00

68,000,000.00

151,789,000.00

67,998,300.00

67,998,300.00

67,998,300.00

67,998,300.00

151,787,300.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

159,750,000.00

0.00

0.00

159,750,000.00

0.00

0.00


100.00


2013

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa ” pendapatan daerah berasal dari

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Target anggaran pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami peningkatan seperti terlihat dari tabel 2.2.3 terlampir. Evaluasi pencapaian terget selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa ” Berdasarkan tabel terlampir secara signifikan, realisasi dari Pos

Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke tahun realisasi jauh melebihi target yang telah ditetapkan” hal tersebut telah menggambarkan tentang pencapaian misi Dinas Pendapatan tahun 2008-2013 yang meliputi : a. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama diiringi dengan pengamalan

nilai-nilai

Pancasila

secara

konsisten

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/petugas pengelola pendapatan daerah. d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumbersumber pendapatan daerah. e. Mewujudkan pemerintahan yang good governance sesuai dengan aspirasi daerah. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Pamekasan, maka Dinas Pendapatan harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2013-2018 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Adapun tantangan pelayanan bagi Dinas Pendapatan pada saat ini antara lain: 1. Bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



2013

2. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana repesentatif untuk memberikan pelayanan publik/masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat;

Adapun peluang pelayanan bagi Dinas Pendapatan pada saat ini antara lain: 1. Tercapainya target pendapatan asli daerah di tahun-tahun mendatang, dimana dari tahun 2013 s/d. 2018 realisasi pendapatan asli daerah selalu mencapai target dan mengalami peningkatan, selain itu adanya peraturan tentang PBB yang dikelola dan masuk sebagai pendapatan daerah mulai tahun 2014 nanti; 2. Dengan tercapainya target dan meningkatnya PAD maka akan tersedia tambahan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana repesentatif untuk memberikan pelayanan publik/masyarakat; Tabel 2.4.1 Komperasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga No.

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi (3)

Sasaran pada Renstra Kabupaten/Kota (4)

Sasaran pada Renstra K/L (5)

Tabel 2.4.2 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan No.

(1)

Rencana Struktur Ruang

(2)

1. 2. 3. 4.

R. Operator R. Pertemuan R. Arsip R.Cetak PBB

5.

R. Pelayanan

6.

Gudang

7.

Tempat Parkir

8. 9. 10.

Mushalla

Struktur Ruang saat ini

(3) R. Kepala Dinas R. Sekretaris R. Sekretariat Bid. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Bid. Penagihan dan Keberatan Bid. Akuntasi dan Pelaporan Bid. Pengawasan dan Pengendalian R. Cetak PBB R. Pelayanan Gudang

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)

Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(5)

(6)

Sarana dan Prasarana kurang memadai

Fasiltas dan ruangan yang ada masih kurang memadai dan kurang kondusif

Peningkatan sarana dan prasarana representatif untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak/masyarakat



2013

BAB 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan faktor yang mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/Kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Internal (Kewenangan SKPD)

1

2

1. Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli daerah meningkat dari tahun 2013 s/d. 2018

3 Target pendapatan asli daerah tiap tahun tercapai

4 Petugas Dinas Pendapatan mendatangi WP/WR Komunikasi dengan pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

2. Meningkatkan kualitas dan Sumber Daya Manusia

Beberapa pegawai telah mengikuti pelatihan, diklat ataupun kursus

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan,diklat ataupun kursus

Mengikutkan pegawainya untuk ikut pelatihan, diklat dan kursus

Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

5 Kesadaran WP/WR dalam membayar Pajak Daerah/Retribusi Daerah Besarnya dana transfer tergantung keputusan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

6

Kesadaran pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerjanya

WP/WR ada yang tidak mau bayar pajak/retibusi daerah

Adanya pegawai yang tidak mau meningkatkan kualitas kinerjanya

Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Pendapatan dari faktor-faktor eksternal lainnya berdasar tabel berikut:



2013

Tabel 3.1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis

No

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

1

2

3

4

5

1

Masuknya barang impor antar negara tanpa dikenakan pajak masuk impor

Suasana politik menjelang Pilpres tahun 2014

Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat

Inflasi yang cenderung tidak stabilo

2

Good Governance dan Clean Government

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tuntutan terhadap yang akuntable dan

Opini laporan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian

masyarakat pengelolaan Transparan, auditable

3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pendapatan yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendapatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Terwujudnya Pamekasan yang Bersih, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa didukung Aparat yang Profesional No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

1 1

2

Permasalahan Pelayanan SKPD 3

Faktor Penghambat

Pendorong

4

5

Misi Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) Program : Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur


Seringnya terjadi mutasi pegawai

untuk pegawai yang dimutasi perlu waktu belajar lagi agar dapat menyesuaikan dengan pekerjaan barunya

SDM yang berkualitas


2013

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Salah satu upaya antisipasi yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isuisu strategis yang dihadapi Dinas Pendapatan. Adapun

isu

strategis

yang

sangat

mempengaruhi

peningkatan

Pendapatan Asli Daerah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah. Atas dasar itulah Dinas Pendapatan harus mampu memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah yang maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.



2013

BAB 4 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1

Visi Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan”, karena Dinas Pendapatan merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebut. Visi Dinas Pendapatan yang ditetapkan adalah ”TERWUJUDNYA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI PENDUKUNG UTAMA PEROLEHAN PAD DAN MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DIBIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ”. Kata kunci dari Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan tiada lain adalah Bagaimana agar Profesionalisme di dalam mengelola Pendapatan dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Misi, Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan Rencana Strategis.

4.2 Misi Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut : 1 Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang Terukur dan Berkualitas; 2 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme personil Dinas Pendapatan; 3 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumbersumber pendapatan daerah; 4 Mewujudkan pemerintahan yang good governance sesuai dengan aspirasi daerah

4.3 Tujuan Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu 30 | Rencana Strategis Dinas Pendapatan 2013-2018


2013

organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan dengan menetapkan tujuan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pendapatan daerah secara optimal;

2.

Mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif;

3.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;

4.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumbersumber pendapatan daerah; dan

5.

Mewujudkan pemerintahan yang good governance sesuai dengan aspirasi otonomi daerah.

4.4 Sasaran Dalam upaya untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran pelaksanaan sebagai berikut : 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran; 2. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai /memenuhi syarat; 3. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah; 4. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah; 5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sumber pendapatan yang memadai; 6. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM.

4.5 Strategi Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan tidak lepas dari Prioritas pembangunan Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan yang diarahkan pada : 1.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

2.

Peningkatan sarana dan prasarana;

3.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

4.

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

5.

Peningkatan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.



2013

Strategi Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan dirumuskan dalam kerangka Balance Score Card (BSC). Rencana strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan 2013-2018 menunjukkan bahwa agar Dinas Pendapatan berhasil mencapai visinya yaitu ” TERWUJUDNYA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI

PENDUKUNG

MEMBERIKAN

UTAMA

PELAYANAN

PEROLEHAN

PRIMA

PAD

DIBIDANG

DAN

MAMPU

PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH ”. Inisiatif-inisiatif strategi atau kebijakan umum dalam perspektif ini di antaranya adalah peningkatan kompetensi dan produktifitas SDM aparatur, budaya yang transparan dan akuntabel, serta dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang memadai. Perspektif ini fokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan (masyarakat) secara efektif dan efisien. Kebijakan umum dalam perspektif

adalah

optimalisasi

peningkatan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat.

4.6

Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditentukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun sesuai dengan pengaturan pelaksanaan dan diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tabel 4.1 Visi

: ” Terwujudnya Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Sebagai Pendukung Utama Perolehan PAD dan Mampu Memberikan Pelayanan Prima Dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ”. Misi 1 : Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang Terukur dan Berkualitas Tujuan Meningkatkan Pendapatan Daerah

Sasaran a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sumber pendapatan

b. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah


Strategi Kebijakan a. Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dalam memberikan pelayanan b. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan


2013

Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan profesionalisme personil Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tujuan

Sasaran

Strategi Kebijakan

Program

Meningkatkan Meningkatnya Disiplin, Peningkatan SDM Peningkatan Kapasitas Sumber kualitas Sumber Etos Kerja dan Kualitas Aparatur Daya Aparatur Daya Manusia SDM Misi 3 : Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; Strategi Tujuan Sasaran Kebijakan Program Meningkatkan Meningkatkan koordinasi Peningkatan pencapaian target dengan intansi penghasil pengelolaan sumberPendapatan Asli sumber pendapatan Daerah daerah Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang good governance sesuai Tujuan

Sasaran

Memenimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan Nepotisme

Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara bersama-sama


Peningkatan pelayanan prima bagi wajib pajak/ wajib retribusi dan instansi penghasil dengan aspirasi daerah Strategi

Kebijakan

Program

Meningkatkan pelaksanaan peraturan perundangundangan dan penegakan hukum secara konsisten

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


2013

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan Dengan Kerangka Pendanaan Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan lima tahun kedepan diharapkan adanya perubahan kebijakan yang sangat mendasar sehingga berpengaruh positif terhadap pelaksanaan Program Kegiatan tahun-tahun berikutnya. Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan menetapkan program utama sebagai berikut:  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Sedangkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan 5 (lima) tahun ke depan 2013-2018 telah tersusun sebagai berikut :

Tabel 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator SKPD Dinas Pendapatan


2013


Tuju an

Sasar an

Indik ator sasar an

1

2

3

1. Menin gkatk an kualit as penge lolaan keuan gan daera h

Menin gkatn ya tertib admin istrasi perka ntora n

Lapora n yang diseles aikan tepat waktu

k o d e

4

Program dan Kegiatan

5 Program Pelayana n administr asi Perkanto ran Pendukung Pelayanan Perkantora n

Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tersedianya sarana pendukung jasa administrasi keuangan Sarana pelayanan jasa administrasi yang mampu disediakan

100%

8,767,563,750

100%

9,205,941,938

100%

9,666,239,034

100%

10,149,550,986

100%

10,657,028,535

100%

Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan

100%

100,000,000

100%

105,000,000

100%

110,250,000

100%

115,762,500

100%

121,550,625

100%

121,550,625

100%

220,000,000

100%

231,000,000

100%

242,550,000

100%

254,677,500

100%

267,411,375

100%

267,411,375

100%

7,700,000

100%

8,085,000

100%

8,489,250

100%

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

10,657,028,535

Jenis pelayanan

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pelayanan PAD


L o k a s i

2 2

2 3

D i n a s

K a b . P a m e k a s a n

P e n d a a t a n

SDM yang berkualitas

Perencana an monitoring dan Evaluasi

S K P D

8,913,713

100%

9,359,399

100%

9,827,369

2013


Tuju an

1

Sasar an

2 Keters ediaa n saran a dan prasar ana aparat ur yang mema dai

Indik ator sasar an

3 Tersed ianya sarana dan prasar ana aparat ur yang mema dai/me menuh i syarat

k o d e

4


5 Program peningka tan sarana dan prasaran a aparatur Pemelihara an rutin/berka la kendaraan dinas/oper asional




Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Targe t

Rp.

Targe t

Rp.

Targe t

Rp.

Targe t

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

100%

75,000,000

100%

78,750,000

100%

82,687,500

100%

86,821,875

100%

91,162,969

100%

91,162,969

100%

380,000,000

100%

399,000,000

100%

418,950,000

100%

439,897,500

100%

461,892,375

100%

461,892,375

100%

50,000,000

100%

52,500,000

100%

55,125,000

100%

57,881,250

100%

60,775,313

100%

60,775,313

Tahun 2013

Pemeliharaa n rutin/berrkal a kendaraan dinas/opera sional

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Kelancaran tugas/opera sional Dinas Pendapatan

Pemelihara an rutin/berka la Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Peningkatan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pemelihara an rutin/berka la Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Tersedianya jasa pemeliharaa n peralatan gedung kantor yang digunakan

Terpeliharan ya peralatan gedung kantor yang digunakan


S K P D

L o k a s i

2 2

2 3

2013


Tuju an

1

Sasar an

2

Indik ator sasar an

3

k o d e

4


5 Pengadaan Peralatan Kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Jumlah peralatan kantor



Tar get

Rp.

7

8

9

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

10 100%

11 200,000,000

12 100%

13 210,000,000

14 100%

15 220,500,000

16 100%

17 231,525,000

18 100%

19 243,101,250

20 100%

21 243,101,250

100%

250,000,000

100%

262,500,000

100%

275,625,000

100%

289,406,250

100%

303,876,563

100%

303,876,563

Tingkat pelayanan

Menin gkatn ya tertib admin istrasi keuan gan daera h

Lapora n yang diseles aikan tepat waktu

Program Peningka tan dan Pengemb angan Pengelola an Keuanga n Daerah Penilaian Dasar Pengenaan Pajak Tahap II

Data harga pasar pengenaan pajak

Data harga pasar pengenaan pajak yang valid


S K P D

L o k a s i

2 2

2 3

2013


Tuju an

1 2. Menin gkatk an penda patan daera h

Sasar an

2 Keters ediaa n saran a dan prasar ana pendu kung sumb er penda patan yang mema dai

Indik ator sasar an

3 Tersed ianya sarana dan prasar ana pendu kung sumbe r penda patan yang mema dai

k o d e

4


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

5 Prgram Peningka tan Pendapat an Asli Daerah dan Dana Perimban gan

6

Intensifika si Pemungut an Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Kenaikan PAD

Monitoring dan pengawasa n potensi pajak

Jumlah Target PAD Menentukan nilai harga tanah dan bangunan

Evaluasi Pendapata n Asli Daeah

Penerimaan PAD Evaluasi realisasi PAD Akurasi meningkat

Validasi potensi pajak I, II, III



Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

500 buku

150,000,000.0 0

500 buku

150,000,000.0 0

500 buku

155,000,000.0 0

500 buku

100%

170,000,000

100%

178,500,000

100%

187,425,000

100%

196,796,250

100%

206,636,063

100%

206,636,063

100%

150,000,000

100%

157,500,000

100%

165,375,000

100%

173,643,750

100%

182,325,938

100%

182,325,938

100%

150,000,000

100%

157,500,000

100%

165,375,000

100%

173,643,750

100%

182,325,938

100%

182,325,938

415,875,000.0 0 137,812,500

90%

415,875,000.00

100%

100%

151,938,281

Tahun 2013

148,101,25 0.00

369,098,70 0.00

Ketetapan sasaran pengguna objek pajak daerah Penerimaan PAD


Tahun 2014

90% 100%

415,875,000.0 0 125,000,000

Tahun 2015

90% 100%

415,875,000.0 0 131,250,000

Tahun 2016

90% 100%

Tahun 2017

90%

155,000,000.00

415,875,000.00 144,703,125

Tahun 2018

500 buku

90% 100%


155,000,000.00

415,875,000.00 151,938,281

S K P D

L o k a s i

2 2

2 3

2013


Tuju an

1

Sasar an

2

Indik ator sasar an

3

k o d e

4



5 Pengendali an perselisiha n PBB dan BPHTB

6 Tersedianya FM BPHTB

Pemelihara an dan pengemba ngan SIM PBB

Penerimaan PAD

Pembentuk an Basic Data SISMIOP dan SIG PBB

Data PBB yang akurat Seluruh WR/WP dan reklame

Sosialisai pajak dan retribusi daerah

Peningkatan PAD Bertambahn ya jumlah wajib pajak Bertambahn ya jumlah wajib pajak

Cetak massal PBB

Pencetakan massal PBB



Tar get

Rp.

7

8

9

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

10 100%

11 200,000,000

12 100%

13 210,000,000

14 100%

15 220,500,000

16 100%

17 231,525,000

18 100%

19 243,101,250

20 100%

21 243,101,250

100%

209,000,000

100%

219,450,000

100%

230,422,500

100%

241,943,625

100%

254,040,806

100%

254,040,806

100%

565,206,000

100%

593,466,300

100%

623,139,615

100%

654,296,596

100%

687,011,426

100%

687,011,426

100%

172,500,000

100%

181,125,000

100%

190,181,250

100%

199,690,313

100%

209,674,828

100%

209,674,828

100%

680,000,000

100%

714,000,000

100%

749,700,000

100%

787,185,000

100%

826,544,250

100%

826,544,250

100%

235,000,000

100%

246,750,000

100%

259,087,500

100%

272,041,875

100%

285,643,969

100%

285,643,969

100%

100,000,000

100%

105,000,000

100%

110,250,000

100%

115,762,500

100%

121,550,625

100%

121,550,625

Pengemban gan aplikasi data PBB

Cetak massal PBB Penatalaks anaan dan verifikasi ketetapan pajak

Pengemban gan aplikasi data PBB

Penyusuna n laporan dan informasi pajak daerah

Data PBB yang alurat Pengemban gan aplikasi data PBB Data PBB yang alurat


S K P D

L o k a s i

2 2

2 3

2013


Tuju an

1

Sasar an

2

Indik ator sasar an

3

k o d e

4





Tar get

Rp.

7

8

9

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

10 100%

11 209,000,000

12 100%

13 219,450,000

14 100%

15 230,422,500

16 100%

17 241,943,625

18 100%

19 254,040,806

20 100%

21 254,040,806

100%

200,000,000

100%

210,000,000

100%

220,500,000

100%

231,525,000

100%

243,101,250

100%

243,101,250

Operasion al penagihan PBB

100%

100,000,000

100%

205,000,000

100%

215,250,000

100%

226,013,000

100%

237,314,000

100%

249,180,000

Pembuata n buku rekapitulas i realisasi pendapata n daerah

100%

50,000,000

100%

52,500,000

100%

55,125,000

100%

57,881,000

100%

60,775,000

100%

63,814,000

Rekonsilias i pendapata n asli daerah Pemelihara an SIM pendapata n

100%

74,200,000

100%

77,910,000

100%

81,805,500

100%

85,895,775

100%

90,190,504

100%

94,700,092

100%

60,000,000

100%

63,000,000

100%

66,150,000

100%

69,457,500

100%

72,930,375

100%

76,575,894

5 Pengemba ngan dan Pemelihara an SIM Pendapata n

6 Pengemban gan aplikasi data PBB Data PBB yang alurat Akurasi meningkat

Optimalisa si dan customisas i SIM PBB

Pengadaan aplikasi customisasi SIM PBB Terbentukny a aplikasi customisasi PBB


S K P D

L o k a s i

2 2

2 3

2013


Tuju an

Sasar an

Indik ator sasar an

1

2

3

3. Menin gkatk an kualit as dan Sumb er Daya Manu sia

Menin gkatn ya displin , etos kerja dan kualit as SDM

Tercipt anya SDM yang berkua litas

k o d e

4


5




Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

Tar get

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

100%

75,000,000

100%

78,750,000

100%

82,687,500

100%

86,821,875

100%

91,162,969

100%

91,162,969

100%

200,000,000

100%

210,000,000

100%

220,500,000

100%

231,525,000

100%

243,101,250

100%

243,101,250

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Program Peningka tan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan

Pelatihan SDM PBB

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan


S K P D

L o k a s i

2 2

2 3


2013

BAB 6 INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan yang sudah dirumuskan dalam Visi dan Misi merupakan acuan dalam merumuskan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 yang meliputi : 1. Indikator Kinerja SDM; 2. Indikator Kinerja Yang mencerminkan Keberhasilan penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintah; 3. Indikator yang telah dikembangkan berdasarkan hasil Analisis Standar Kebutuhan Pelayanan; 4. Indikator Millenium Development Goals (MDGs) dan Indikator lain yang telah diratifikasi. Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan yang mengacu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 sebagai berikut : 1. Laporan administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat 3. Laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu 4. Terciptanya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang baik 5. Tercapainya target pendapatan 6. Terciptanya SDM yang berkualitas

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



No.

Indikator Kinerja

1

III

2

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

2013

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

3

4

5

6

7

8

9

10

-

12

12

13

13

13

13

13

Iklim Berinvestasi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kinerja Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia, Jumlah dan Macam Pajak, dan Retribusi Daerah (Jenis)



2013

BAB 7 PENUTUP

Rencana strategis SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan 2013-2018 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Pamekasan. Dengan telah disepakati Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi. Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari, oleh Karena itu komitmen diantara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Pamekasan yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera dapat tercapai.

Pamekasan,

2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. AGUS MULYADI, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19610829 198603 1 003



2013

DAFTAR ISI

Bab 1 : Pendahuluan .................................................................................

1

1.1 Latar Belakang .........................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ......................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................

3

1.4 Sistematika Penulisan ...............................................................

4

Bab 2 : Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan ..........................................

6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan .............

6

2.2 Sumber Daya Dinas Pendapatan .................................................

18

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan ...........................................

20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendapatan......................................................................

25

Bab 3 : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi...............................

27

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan ......................................................

27

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................................................

28

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................

29

Bab 4 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan ......................

30

4.1 Visi ...........................................................................................

30

4.2 Misi ..........................................................................................

30

4.3 Tujuan......................................................................................

30

4.4 Sasaran ....................................................................................

31

4.4 Strategi ....................................................................................

31

4.5 Arah Kebijakan ..........................................................................

32

Bab 5 : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....................................

34

Bab 6 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .............................................................................

42

Bab 7 : Penutup ........................................................................................

44


RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents