RENCANA STRATEGIS TAHUN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG

DCKKTR KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR KEPALA DCKKTR KABUPATEN BANYUMAS

Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Program DCKKTR Kabupaten Banyumas disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra DCKKTR Kabupaten Banyumas ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, indikator outcome, indikator output, dan indikator kinerja utama serta indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DCKKTR Kabupaten Banyumas.

Penyusunan dokumen Renstra DCKKTR Kabupaten Banyumas juga dilakukan untuk melaksanakan dan mewujudkan implementasi good governance terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi, perencanaan, dan manajemen sumber daya yang bermanfaat di Lingkungan DCKKTR Kabupaten Banyumas.

Dengan ditetapkannya Renstra DCKKTR Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ini maka selanjutnya dokumen Renstra harus menjadi acuan masing-masing bidang dan sekretariat di Lingkungan DCKKTR Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2013-2018.

Purwokerto, Juli 2013 KEPALA DCKKTR KABUPATEN BANYUMAS

Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19580421 199203 1 004

RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

1


DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Struktur Organisasi SKPD 2.2 Tugas dan Fungsi 2.3 Sumber Daya SKPD 2.4 Inventarisasi 2.5 Kinerja Pelayanan SKPD 2.6 Hal - Hal Yang Dianggap Penting 2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS 3.1 Kondisi Umum Daerah 3.2 Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke Depan 3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.6 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP


2


BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Renstra Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Banyumas 2013-2018 disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas 2013-2018 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD, dan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. DCKKTR Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub bidang Air Minum, Sub bidang Air Limbah, Sub bidang Persampahan, Sub bidang Drainase, Sub bidang Permukiman serta Sub bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hierarki perencanaan pembangunan di daerah disusun sesuai dengan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yaitu setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

3


dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pasal 151 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD. Penyusunan Renstra 2013-2018 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas 2013 - 2018. Susunan Renstra 2013-2018 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan pekerjaan ke-ciptakarya-an visi, misi, tujuan dan sasaran DCKKTR Kabupaten Banyumas; strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan milik pemerintah; serta program dan kegiatan. Renstra DCKKTR Kabupaten Banyumas ini selanjutnya akan menjadi acuan dan landasan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing bidang di Lingkungan DCKKTR Kabupaten Banyumas serta Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.


4


1.2

LANDASAN HUKUM Pembuatan Renstra DCKKTR Kabupaten Banyumas mendasarkan pada : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014;


5


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025; 21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas; 23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DCKKTR Kabupaten Banyumas; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab. Banyumas Tahun 2005 - 2025; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN a.

Maksud Penyusunan Renstra DCKKTR Kabupaten Banyumas bertujuan untuk : 1.

Menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di Lingkungan DCKKTR Kabupaten Banyumas dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;


6


2.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan DCKKTR Kabupaten Banyumas pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;

3.

Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra DCKKTR Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2013-2018;

4.

b.

Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja DCKKTR Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra DCKKTR Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

1.

Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi DCKKTR Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.

2.

Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) SKPD agar lebih terarah;

3.

Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

1.4

HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 1. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai acuan penyusunan awal renstra dengan selalu mengikuti proses-proses musyawarah rencana pembangunan sampai pada tingkat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2. Renstra selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

DCKKTR

Kabupaten

Banyumas,

sehingga

dokumen

perencanaan

berkesinambungan.


7


1.5

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematikan penulisan Renstra DCKKTR 2013 - 2018, adalah sebagai berikut : BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.5

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Struktur Organisasi SKPD

2.2

Tugas dan Fungsi

2.3

Sumber Daya SKPD

2.4

Inventarisasi

2.5

Kinerja Pelayanan SKPD

2.6

Hal - Hal Yang Dianggap Penting

2.7

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Kondisi Umum Daerah

3.2

Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke Depan

3.3

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.6

Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP


8


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1

STRUKTUR ORGANISASI DCKKTR Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DCKKTR Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Bina Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum

3.

Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri dari: a. Seksi Pengelolaan Bangunan b. Seksi Pembinaan Teknis

4.

Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari: a. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan b. Seksi Perumahan

5.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari: a. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah b. Seksi Pertamanan dan Permakaman

6.

Bidang Penataan Ruang, terdiri dari a. Seksi Perencanaan Tata Ruang b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

7.

Unit Pengelolaan TPA

8.

Unit Kebersihan dan Persampahan Wilayah Banyumas

9.

Unit Kebersihan dan Persampahan Wilayah Purwokerto

10. Unit Kebersihan dan Persampahan Wilayah Ajibarang


9


Bagan Susunan Organisasi DCKKTR Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas nomor 20 Tahun 2010.


10


2.2

TUGAS DAN FUNGSI 2.2.1 Tugas DCKKTR Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DCKKTR Kabupaten Banyumas, bahwa DCKKTR mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub bidang Air Minum, Sub bidang Air Limbah, Sub bidang Persampahan, Sub bidang Drainase, Sub bidang Permukiman serta Sub bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.2.2 Fungsi DCKKTR Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, DCKKTR juga mempunyai fungsi : a)

Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, kebersihan dan tata ruang;

b)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang PU, perumahan dan permukiman, kebersihan dan tata ruang;

c)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman kebersihan dan tata ruang;

d)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Rincian Tugas dalam Struktural DCKKTR adalah sebagai berikut : 1.

Kepala DCKKTR Memimpin pelaksanaan tugas operasional urusan pemerintahan daerah Sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub bidang Air Minum, Sub bidang Air Limbah, Sub bidang Persampahan, Sub bidang Drainase, Sub bidang Permukiman serta Sub bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang berdasarkan ketentuan yang berlaku


11


2.

Sekretaris Mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan,

perpustakaan,

kehumasan,

keprotokolan,

administrasi

kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. 2a. Kepala Sub Bagian Bina Program Menyiapkan

bahan

pengkoordinasian

perencanaan,

pembinaan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. 2b. Kepala Sub Bagian Keuangan Menyiapkan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. 2c. Kepala Sub Bagian Umum Menyiapkan pelaksanaan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. 3.

Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi pengelolaan bangunan dan bimbingan teknis pembangunan gedung melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan tugas.


12


3a. Kepala Seksi Pengelolaan Bangunan Menyiapkan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

penyelenggaraan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan dari kegiatan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah, melakukan penaksiran nilai bangunan, melakukan kelaikan fungsi dan konstruksi dari bangunan serta menetapkan dan mensosialisasikan prosedur baku dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus prosedur baku dalam pemeriksaan hasil pekerjaan melalui kajian teknis, survey, investigasi, desain, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan mendasarkan ketentuan yang berlaku guna. 3b. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Menyiapkan

pelaksanaan

penyelengaraan

pembinaan

teknis

pembangunan gedung milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui kajian teknis, survey, investigasi, desain, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan mendasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib dan teraturnya bangunan gedung. 4.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pembangunan,

pengembangan,

pengelolaan dan pembinaan bidang perumahan dan permukiman melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan tugas. 4a. Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Menyiapkan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan,

pensosialisasian,

penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana air bersih, drainase, air limbah dan penyehatan lingkungan melalui kajian teknis, survey, investigasi, desain,

pelaksanaan,

pengendalian,

pengawasan

dan

pelaporan

mendasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka terwujudnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan air bersih.


13


4a. Kepala Seksi Perumahan Menyiapkan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan melalui kajian teknis, survey, investigasi, desain, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan mendasarkan ketentuan yang berlaku. 5.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan kebersihan, pertamanan dan permakaman melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan pengelolaan secara efektif, efisien dan rasional mendasarkan ketentuan yang berlaku. 5a. Kepala Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Menyiapkan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan persampahan melalui kajian teknis, survey, investigasi, desain, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan mendasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kebersihan sesuai perencanaan sistem persampahan. 5b. Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pertamanan dan permakaman melalui survey, kajian teknis, desain, pemeliharaan, pembangunan, sosialisasi, pengawasan, penertiban mendasarkan pada ketentuan yang berlaku guna tertatanya taman dan permakaman wilayah yang baik. 6.

Kepala Bidang Penataan Ruang Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan tata ruang melalui rapat, petunjuk langsung maupun peninjauan lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan pengelolaan secara efektif, efisien dan rasional berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

14


6a. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Menyiapkan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

penyelenggaraan penyusunan data dan pemetaaan rencana tata ruang wilayah melalui survey, kajian teknis, pemeliharaan, sosialisasi, pengawasan, penertiban guna mewujudkan perencanaan ruang yang efektif dan efisien mendasarkan data dan ketentuan yang berlaku. 6b. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengendalian dan pembinaan pemanfaatan ruang melalui survey, kajian teknis, sosialisasi, pengawasan, penertiban guna terwujudnya tata ruang yang tertib dan teratur mendasarkan data dan ketentuan perundangan yang berlaku.


15


2.3

SUMBER DAYA SKPD Gambaran umum sumber daya pada DCKKTR dapat dilihat pada data berikut : 1.

Keadaan aparatur yang ada dilingkungan DCKKTR menurut golongan. Sekretariat / Bidang

Gol II

Gol IV

Jumlah

-

-

-

1

1

Sekretariat

2

12

9

1

24

Bid. Penataan Ruang

-

4

7

1

12

Bid. Bangunan dan Gedung

-

9

5

1

15

Bid. Perumahan Permukiman

-

12

8

1

21

Bid. Kebersihan dan Pertamanan

16

9

3

1

29

UKP Purwokerto

76

25

4

-

105

UKP Banyumas

17

6

2

-

25

UKP Ajibarang

23

4

3

-

30

1

2

2

-

5

139

83

43

6

267

Jumlah

Keadaan personil menurut eselon Eselon

Jumlah (orang)

Eselon II B

1

Eselon III A

1

Eselon III B

4

Eselon IV A

15

Eselon IV B

4

Jumlah

3.

Gol III

Kepala DCKKTR

UP TPA

2.

Gol I

25

Keadaan personil menurut pendidikan formal Pendidikan

Jumlah (orang)

Pendidikan setingkat S2

4

Pendidikan setingkat S1/D4

27

Pendidikan setingkat D3

10

Pendidikan setingkat SLTA

66

Pendidikan setingkat SLTP

61

Pendidikan setingkat SD

99

Jumlah

267


16


2.4

INVENTARISASI Inventarisasi berupa gedung dan bangunan : No

Nama Bangunan/Gedung

Kondisi

Lokasi

1

Gedung Kantor Induk

B

Jalan Gerilya No. 5 Purwokerto

2

Gedung Kantor UKP Purwokerto

S

Mersi Purwokerto

3

Gedung Kantor UKP Ajibarang

S

Jalan Pasar Hewan Ajibarang

5

Gedung Kantor UKP Banyumas

S

Jalan Kabupaten, Sumpiuh

6

Gedung Kantor UP TPA

S

TPA Gunungtugel

7


S

Desa Kaliori Kec. Kalibagor

8


S

Desa Tipar Kidul Ajibarang

Keterangan ; B = Baik, S = Sedang Inventarisasi berupa peralatan dan mesin : No

Nama/Jenis Barang

Thn Pembelian

Merk/Type

Kondisi

1

Bull Dozer

1995

Comatsu/D31P

B

2

Exavator

2007

Cobelco/SK200V111

B

3

Dump Truck

1989

Isuzu/TLD

S

4

Dump Truck

1990

Isuzu/TLD

S

5

Dump Truck

1990

Isuzu/TLD

S

6

Dump Truck

1990

Isuzu/TLD

S

7

Dump Truck

1990

Isuzu/TLD

S

8

Dump Truck

1990

Isuzu/TLD

S

9

Dump Truck

1991

Isuzu/TLD

S

10

Dump Truck

1991

Toyota/Dyna Rino

S

11

Dump Truck

1991

Toyota/Dyna Rino

S

12

Dump Truck

1994

Toyota/Dyna Rino

S

13

Dump Truck

1996

Toyota/Dyna Rino

S

14

Dump Truck

1997

Toyota/Dyna Rino

S

15

Dump Truck

1998

Toyota/Dyna Rino

S

16

Dump Truck

1999

Toyota/Dyna Rino

S

17

Dump Truck

2002

Toyota/Dyna Rino

B

18

Dump Truck

2002

Toyota/Dyna Rino

B

19

Dump Truck

2002

Toyota/Dyna Rino

B

20

Dump Truck

2006

Toyota/Dyna Rino

B

21

Dump Truck

2006

Toyota/Dyna Rino

B

22

Dump Truck

2011

Toyota/Dyna Rino

B

23

Dump Truck

2011

Toyota/Dyna Rino

B

24

Dump Truck

2011

Toyota/Dyna Rino

B

25

Dump Truck

2011

Toyota/Dyna Rino

B

26

Dump Truck

2013

Toyota/Dyna Rino

B

27

Dump Truck

2013

Toyota/Dyna Rino

B


17


No 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Nama/Jenis Barang Truck Light Truck Truck Amrol Truck Amrol Truck Amrol Mobil Tangga Truck Tangki Truck Tangki Mobil Tinja Pick Up Pick Up Pick Up Pick Up Pick Up Pick Up Pick Up Pick Up Pick Up Stastion Wagon Stastion Wagon Stastion Wagon Stastion Wagon Stastion Wagon Stastion Wagon Stastion Wagon Pompa Air Pompa Air Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor

Thn Pembelian

Merk/Type

Kondisi

1989 1985 1997 1997 1997 2013 1990 2013 1995 1987 1985 1991 1994 1994 1995 1995 1997 2006 1991 1994 2011 2012 2007 1992 2005 1995 1995 1995 1995 1997 1997 1997 1997 1997 1998 2000 2001 2002 2002 2002

Hino Toyota Toyota/Dyna Rino Toyota/Dyna Rino Toyota/Dyna Rino Toyota/Dyna Rino Toyota/Dyna Rino Isuzu/NKR 58 Toyota/Kijang KF50 Toyota/Kijang KF50 Daihatsu/Zebra Toyota/Kijang KF50 Daihatsu/Zebra Toyota/Kijang KF50 Toyota/Kijang KF50 Toyota/Kijang KF50 Toyota/Kijang KF60 Toyota/Kijang KF50 Toyota/Kijang KF50 Toyota/Rush Toyota/Avanza Toyota/Avanza Toyota/Kijang Toyota/Avanza Panasonic Suzuki A100 super Suzuki A100 super Suzuki A100 super Suzuki A100 super Honda/GL Max Suzuki/RC 100 Suzuki/RC 100 Suzuki/RC 100 Suzuki/RC 100 Honda/Astrea Honda Honda/Win Honda/Astrea Honda/Astrea Honda/Astrea

S S S S S B S B S S S S S S S S S B S S B B B S B S S S S S S S S S S S S S S S S S


18


No 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Nama/Jenis Barang Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Roda 3 Sepeda Motor Roda 3 Sepeda Motor Roda 3 Sepeda Motor Roda 3 Sepeda Motor Roda 3 Sepeda Motor Roda 3 Sepeda Motor Roda 3 Sepeda Motor Roda 3 Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Sampah Gerobak Becak Gerobak Tarik, Kontainer, Tong Gerobak Tarik Gerobak Becak Gerobak Becak Gerobak Becak Gerobak Dorong Gerobak Sampah (12 unit) Gerobak Becak Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC)

Thn Pembelian

2002 2002 2006 2010 2012 2012 2004 2004 2007 2004 2004 2007 2007 2007 2008 2000 2000 2000 2005 2013 2011 2012 2013 2008 2007 2007 2009 2013 2013 2010 2011 1995 -

Merk/Type Honda/Win Honda/Win Honda/Supra Fit Honda/Revo Honda/Mega Pro Honda/Mega Pro Fukuda/FK 100ZH Fukuda/FK 100ZH Tossa/TSZ 150 2 Tossa/TSZ 150 2 Tossa/TSZ 150 2 Tossa/TSZ 200 2 Tossa/TSZ 200 2 Sanex/SR HP Rakitan Rakitan Rakitan Rakitan Rakitan

Kondisi S S S B B B B B B B B B B B S B B B B B B S B B B B S S B B B S B B S S S S S S S S


19


No 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

Nama/Jenis Barang Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC)+Printer Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) 2 unit Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Laptop Laptop Laptop Laptop Laptop Laptop Laptop Laptop Laptop

Thn Pembelian

Merk/Type

Kondisi

1997 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2009 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2003 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

Intel Asus Asus Asus Epson Rakitan Rakitan Rakitan Intel/E4400 Intel/D820 Intel/E4400 HP Pavillion Simbada Phoenik Samsung/Intelcore2 Acer ECS Acer Simbada Asus Asus Asus HP Asus Asus Asus LG Samsung HP Sony Acer Toshiba Toshiba Compaq Toshiba Sony Toshiba Acer

S S S S S S S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B


20


No 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Nama/Jenis Barang Laptop Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Personal Computer (PC) Personal Computer (PC) Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Printer Printer Printer Printer Printer Printer Printer Printer

Thn Pembelian

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 1995 2000 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2009 2000 2005 2005 2007 2007 2007 2010

Merk/Type Toshiba Asus Toshiba Acer Toshiba Toshiba Asus Toshiba Asus Asus Toshiba Toshiba Acer Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba Asus Toshiba Acer Fujitsu Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Toshiba Epson Canon Canon HP -

Kondisi B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B S S B B B B B B B B B B S S S S S S S


21


No 196 197 198 199 200 201 202 203

Nama/Jenis Barang Printer Printer Printer Printer Printer Printer Printer Printer

Thn Pembelian

2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Merk/Type HP Laser Epson Epson Epson Brother

Kondisi B B B B B B B B


22


2.5

KINERJA PELAYANAN DCKKTR Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan partisipatif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atasbawah; dan bawah-atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masingmasing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (up-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka DCKKTR Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui :


23




Perencanaan pengelolaan infrastruktur Sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub bidang Air Minum, Sub bidang Air Limbah, Sub bidang Persampahan, Sub bidang Drainase, Sub bidang Permukiman serta sub bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;



Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur Sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub bidang Air Minum, Sub bidang Air Limbah, Sub bidang Persampahan, Sub bidang Drainase, Sub bidang Permukiman serta sub bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;



Pelaksanaan pengembangan infrastruktur Sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub bidang Air Minum, Sub bidang Air Limbah, Sub bidang Persampahan, Sub bidang Drainase, Sub bidang Permukiman serta sub bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang pelayanan umum khususnya Sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub bidang Air Minum, Sub bidang Air Limbah, Sub bidang Persampahan, Sub bidang Drainase, Sub bidang Permukiman, Sub bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yaitu : 1.

Meningkatnya infrastruktur permukiman;

2.

Meningkatanya layanan cakupan air bersih;

3.

Meningkatnya ruang terbuka hijau;

4.

Meningkatnya sarana dan prasarana gedung pemerintah; RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

24


5.

Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum;

6.

Meningkatnya pengelolaan sampah;

7.

Meningkatnya pelayanan informasi tata ruang;

8.

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

9.

Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

10. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh DCKKTR dan SKPD terkait. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang pekerjaan umum Sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub bidang Air Minum, Sub bidang Air Limbah, Sub bidang Persampahan, Sub bidang Drainase, Sub bidang Permukiman serta Sub bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang, tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan DCKKTR dengan indikator dan capaian yang diperbarui. Indikator kinerja pada tahun 2013-2018, sebagian besar menggunakan indikator baru dan ada indikator lama namun dilakukan perubahan pada rumus perhitungannya mengikuti rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.


25


Tabel 2.5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN Anggaran Per Tahun (x juta)

URAIAN

2008

2009

2010

2011

Realisasi Per Tahun (x juta) 2012

2008

2009

2010

2011

Rasio Pencapaian (%) 2012

2008

2009

2010

2011

2012

PENDAPATAN DAERAH

325

343

210

202

365

275

271

242

112,41

80,25

128,83

119,65

Pendapatan Asli Daerah

255

272

190

202

351

185

244

242

137,79

67,81

128,34

119,65

- Hasil retribusi daerah

255

272

190

202

351

185

244

242

137,79

67,81

128,34

119,65

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

70

70

20

-

14

90

27

-

19,98

128,67

133,33

0,00

- Hsl penjualan aset daerah yg tdk dipisahkan

70

70

20

-

14

90

27

-

19,98

128,67

133,33

0,00

82.299

35.289

104.665

105.461

79.039

34.124

68.411

101.462

96,04

96,70

65,36

96,21

Belanja Tidak Langsung

8.853

9.246

9.414

10.210

8.445

9.033

9.257

9.589

95,39

97,69

98,33

93,91

- Belanja pegawai

8.853

9.246

9.414

10.210

8.445

9.033

9.257

9.589

95,39

97,69

98,33

93,91

Belanja Langsung

73.446

26.042

95.251

95.251

70.595

25.091

59.154

91.874

96,12

96,35

62,10

96,45

- Belanja pegawai

1.353

605

573

573

899

562

689

464

66,43

92,87

120,19

80,86

- Belanja barang dan jasa

13.758

10.659

38.838

38.778

12.392

10.176

11.356

38.001

90,07

95,47

29,24

97,99

- Belanja modal

58.335

14.778

55.840

55.900

57.304

14.353

47.109

53.410

98,23

97,12

84,36

95,55

82.299

35.289

104.665

105.461

79.039

34.124

68.411

101.462

96,04

96,70

65,36

96,21

BELANJA DAERAH

JUMLAH


26


2.6

HAL - HAL YANG DIANGGAP PENTING Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD adalah :

2.7

1.

Koordinasi dengan instansi lain baik koordinasi vertikal maupun horisontal;

2.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik sebelum ataupun sesudah;

3.

Inventarisasi/Pendataan seluruh kegiatan;

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Kabupaten Banyumas dalam konteks regional dapat membaik. Guna menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi DCKKTR Kabupaten Banyumas, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi kebijakan suatu organisasi. Maka dari analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh DCKKTR Kabupaten Banyumas diperoleh suatu simpulan sebagai berikut : 1)

Kekuatan (Strength) Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2)

a.

Tugas dan fungsi SKPD yang jelas;

b.

Program SKPD merupakan salah satu misi bupati;

c.

SDM memiliki komitmen yang tinggi

d.

Tersedianya teknologi untuk mendukung tugas dan fungsi.

Kelemahan (Weaknesses) Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut : a.

Belum tersedianya data/informasi/statistik sektor-sektor pembangunan dan indikator kinerja tiap urusan pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 54 Tahun 2010; RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

27


3)

b.

Terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi;

c.

Rasio jumlah SDM tidak seimbang antara kuantitas dan kualitas personil;

d.

Belum optimalnya sistem manajemen kelembagaan;

Peluang (Opurtunisses) Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut : a.

Adanya dukungan pembiayaan baik dari APBD maupun APBN dan dukungan masyarakat;

4)

b.

Dukungan pemerintah daerah terhadap prioritas daerah;

c.

Tugas dan fungsi SKPD yang luas;

Tantangan (Treath) Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Kebutuhan anggaran yang besar;

b.

Kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa;

c.

Belum adanya pembangunan yang berkelanjutan;

d.

Belum adanya keterpaduan antar stakeholder.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat dan tidak hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.


28


BAB III ISU - ISU STRATEGIS

3.1

KONDISI UMUM DAERAH

3.1.1 Kondisi Geografis Luas Wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 ha atau 4,8% dari luas provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 27 wilayah kecamatan dan terbagi lagi menjadi 301 desa dan 30 kelurahan. Secara Geografis Kabupaten Banyumas terletak pada koordinator 108˚39’ 17” hingga 109˚27’15” Bujur Timur dan 7˚15’05” hingga 7˚37’10” Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas berada pada kisaran ketinggian wilayah 25 - 100 m dpl yaitu seluas 42.310,30 ha dan pada ketinggian 100 - 500 m dpl seluas 40.310,30 ha. Secara administratif dibatasi kabupaten lain dengan bagian Utara Kabupaten Tegal dan Pemalang, bagian Selatan Kabupaten Cilacap dan Brebes serta bagian Timur Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Secara umum Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara bulanan 26,3˚C dengan suhu minimum 24,4˚C dan suhu maksimum 30,9˚C. Berdasarkan data dari Kantor Statistik Kabupaten Banyumas pada akhir Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berjumlah 1.603.037 jiwa yang tersebar di 27 wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.207 jiwa/km2. Rata-rata kepadatan penduduk yang tertinggi yaitu mencapai 6.906 jiwa/km2 yaitu wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah di wilayah Kecamatan Lumbir yaitu 430 jiwa/km2. Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya masih tergantung pada kontribusi sektor pertanian. Sektor pertanian yang didominasi pada budidaya pertanian tanaman pangan merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jika dibandingkan dengan sektor lainnya (industri, perdagangan dan jasa). Taraf pendidikan masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah maju, hal ini dapat dilihat adanya Sekolah Dasar di setiap desa dan Sekolah Menengah di setiap kecamatan serta adanya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di ibu kota kabupaten, sedangkan tingkat kesehatan masyarakat juga sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan adanya beberapa puskesmas di wilayah kecamatan dan adanya beberapa rumah sakit di ibukota kabupaten.


29


3.1.2 Isu Strategis Bidang Cipta Karya Isu Strategis Pembangunan Bidang Cipta Karya 2013-2018 meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya pada kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu meliputi : a.

Proporsi Penduduk Perkotaan yang Terus Bertambah Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam, hal ini ditunjukkan dengan indikasi meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, salah satunya Perkotaan Purwokerto yang merupakan perkotaan terbesar di Kabupaten Banyumas. Dari data BPS tahun 2008-2009 diketahui pada tahun 2008 kurang lebih 51% penduduk di 11 kecamatan Perkotaan Purwokerto meningkat menjadi kurang lebih 53% pada 2013. Diperkirakan tren yang berkembang akan terus terjadi. Fenomena ini bisa kita sikapi melalui dua pendekatan, yaitu sebagai sinyalemen berkembangnya aktivitas di perkotaan yang tentunya merupakan indikasi bangkitnya perekonomian, tetapi di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan kuatnya pengaruh kota, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara desa dan kota.

b.

Angka Kemiskinan yang Masih Tinggi Jumlah penduduk miskin yang besar dapat berakibat pada meluasnya kawasan kumuh di perkotaan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami penurunan dari 22,93% pada tahun 2008 (data bulan Juli) menjadi 21,52% pada tahun 2009 (data bulan Juli) dan 20,20% pada tahun 2010 (data bulan Juli). Namun pada tahun 2011 (hasil PPLS 2011) tingkat kemiskinan Kabupaten Banyumas sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 21,11% seperti diperlihatkan pada gambar berikut :


30


c.

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah terutama di daerah perkotaan yang tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masing-masing rumah tangga sekarang ini sudah mengharuskan pemasangan pipa penyedot sampa puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkungan perumahan padat penduduk seperti kawasan perumahan, yang kavling tanahnya kecil-kecil. Kondisi ini berpotensi merusak lingkungan hidup.

d.

Perubahan Iklim Perubahan iklim merupakan tantangan bagi kita, dan memang tidak hanya sekarang, namun ini perlu diperhitungkan secara cermat dalam konteks pembangunan terutama perkotaan. Dampak perubahan iklim dengan intensitas hujan yang meningkat, dan meningkatnya permukaan

air laut, dapat menyebabkan

permasalahan tersendiri. Peran infrastruktur menjadi penting dalam mitigasi perubahan iklim. e.

Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% Upaya perwujudan Ruang Terbuka Hjau (RTH) sebesar 30% merupakan tantangan besar, komposisi 30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan, namun di lain pihak dianggap merupakan permasalahan yang signifikan dalam menyelenggarakan pembangunan perkotaan. Ini merupakan salah satu tantangan dari perundangan yang menjadi masalah dalam tataran implementasi.

f.

Modal Sosial Dalam konteks pembangunan perkotaan saat ini yang menjadi masalah bukan pada modal finansial, namun perlu dilihat pada tataran modal sosial. Apapun yang kita lakukan, apabila aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.


31


g.

Happiness Index Hal yang tidak dapat dielakkan adalah “pembangunan terintegrasi” yang mampu mengintegrasikan human system, ekosistem, yang bermuara pada human-eco happiness. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang kuat antar instansi pemerintah,

agar

mampu

meningkatkan

efektivitas

pembangunan

dalam

mendorong peningkatkan kesejahteraan dan “kebahagiaan masyarakat” dalam merasakan dan menikmati hasil pembangunan yang dilakukan. Pelaksanaan pembangunan harus melihat peningkatan human system, eco system dan humaneco happiness, yang diukur dengan happiness Index. h.

Pembangunan yang Berpatisipasi (Participatory Development) Pendekatan participatory development, jangan hanya diartikan dengan self helped, dan untuk itu perlu didukung dengan adanya tenaga pendamping yang mendorong dan

memberdayakan

masyarakat.

Proses

pembangunan

seringkali

tidak

mengedepankan kearifan lokal (local wisdom), sehingga tidak mengakomodasikan budaya lokal. i.

Pengembangan Enterpreneurship Secara umum ada tiga tipe pemberian pemerintah kepada masyarakat :  Charity; dengan memberikan bantuan langsung bersifat sementara (one shot giving) dan cenderung kurang mendidik;  Philantropy; dianggarkan tiap tahun dan dilakukan secara terus menerus;  Social entrepreneurship; bagaimana pemerintah membangun, dan masyarakat kemudian mampu memelihara dan mengembangkan secara mandiri. Isu keberlanjutan yang menjadi penting, dan mengedepankan keberlanjutan hasil pembangunan.


32


3.1.3 Kondisi Umum Pencapaian (2008 - 2013) a.

Perumahan Kinerja pembangunan perumahan rakyat di Kabupaten Banyumas menunjukan kinerja yang baik, ditunjukan oleh capaian target RPJMD dari sejumlah 5 (lima) indikator, sebanyak 4 (empat) indikator berstatus telah tercapai, dan 2 (dua) indikator berstatus belum tercapai. 2 (dua) indikator yang berstatus belum tercapai yaitu persentase perumahan sesuai dengan rencana tata ruang, dan cakupan pelayanan sanitasi. Kondisi ini menunjukan bahwa masih terdapat perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga perlu ditingkatkan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Banyumas. Cakupan pelayanan sanitasi yang masih kurang disebabkan cakupan pembangunan sarana sanitasi di Kabupaten Banyumas masih kecil. Berkaitan dengan persampahan walaupun telah sesuai dengan target RPJMD, namun capaiannya masih rendah yaitu hanya 13,25% hal ini disebabkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbatas. Pada tahun 2012 baru uji coba lokasi TPA Kaliori yang baru tetapi belum ada penyerahan dari Satker PLP Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Banyumas. Secara rinci perkembangan capaian target RPJMD urusan perumahan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.1.3.a

NO

Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Perumahan

INDIKATOR

TARGET RPJMD 2013

CAPAIAN TAHUN : 2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Persentase perumahan sesuai dengan rencana tata ruang %

100

-

-

3.670

2.910

4.702 (96%)

5.563 (96%)

2

Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) unit

5.000

1.100

1.217

2.323

2.962

4.702

5.563

3

Peningkatan penyediaan air bersih (KK)

47.900

41.691

42.365

43.625

46.432

47.351

59.551

4

Pembangunan jaringan sanitasi (cakupan pelayanan sanitasi %)

56,00

50,00

51,00

52,00

53,00

53,50

39,39

5

Pengelolaan sampah (persentase sampah dikelola %)

12,04

9,04

9,08

10,42

10,85

11,66

13,25

Sumber : DCKKTR, Bapermas PKB Kab. Banyumas RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

33


b.

Penataan Ruang Kinerja pembangunan urusan penataan ruang telah menunjukan hasil yang cukup baik, ditunjukan oleh capaian target RPJMD dari sebanyak 3 (tiga) indikator RPJMD, sebanyak 2 (dua) indikator berstatus telah tercapai, dan 1 (satu) indikator berstatus belum tercapai. 1 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu menurunkan pelanggaran terhadap Perda tentang Penataan Ruang dan Perda tentang Bangunan, dengan capaian 84% (55.265 unit) rumah belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari target sebesar 80%. Rendahnya capaian rumah yang belum memiliki IMB disebabkan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengurus perijinan IMB. Kedepan perlu terus diupayakan melalui pemberian kemudahan pelayanan perijinan IMB, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan dan pelanggaran terhadap tata ruang dapat diminimalisir. Capaian kinerja pembangunan urusan penataan ruang dapat dilihat dalam tabel berikut :


34


Tabel 3.1.3.b NO 1

INDIKATOR

TARGET RPJMD 2013

Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Penataan Ruang CAPAIAN TAHUN 2010 2011

2008

2009

Evaluasi dan revisi Penyusunan Perda Perda RTRW dan RTRW dan RUTRK RUTRK setempat Perkotaan

Perda RTRW yang ada belum sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Evaluasi RTRW Kab. Banyumas sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

RTRW baru mendapat persetujuan DPRD Kab. Banyumas Desember 2010

RTRW telah ditetapkan dengan Perda No. 10 Tahun 2011

RTRW telah RURTK Purwokerto Tercapai ditetapkan dengan sedang proses Perda No. 10 Tahun evaluasi di provinsi 2011 RUTRK Purwokerto

Menambah jumlah RTH di kawasan perkotaan di Kab. Banyumas

Jumlah kawasan perkotaan sebanyak 24 kawasan, dimana untuk kota Purwokerto RTH yang dikelola oleh pemerintah 7,8 ha

24 kawasan

26 kawasan

27 kawasan

30 kawasan

30 kawasan

Tercapai

91% belum memiliki IMB

89% belum memiliki IMB

50.819 rumah memiliki IMB

86% belum memiliki IMB 52.412 rumah memiliki IMB



Belum tercapai

Purwokerto (2 bh)

2

Meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan

3

80% belum Menurunkan memiliki IMB pelanggaran terhadap Perda tentang Penataan Ruang dan Perda tentang Bangunan (menurunnya rumah yang belum memiliki IMB)

Sumber

2012

2103

STATUS CAPAIAN

: DCKKTR Kab. Banyumas


35


3.1.4 Permasalahan Yang Dihadapi (permasalahan per sub bidang) Permasalahan Sub Bidang Infrastruktur Permukiman: a.

Masih ada daerah kumuh terutama di perkotaan;

b.

Masih tingginya angka kemiskinan;

c.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana dasar terutama di perdesaan;

d.

Belum berkembangnya kawasan perdesaan potensial.

Permasalahan Sub Bidang Air Minum : a.

Kelembagaan dan peraturan : 1)

masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggara air minum;

2)

lemahnya fungsi lembaga/SKPD terkait penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM menjadi sangat lemah;

3)

prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM, termasuk rekruitmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM penyelenggara SPAM.

b.

Terbatasnya pendanaan : 1)

penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif;

2) c.

komitmen dan prioritas pendanaan dalam pengembangan SPAM masih rendah.

Menurunnya kualitas air baku : 1)

kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik;

2)

kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan;

3)

belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna.


36


d.

Masih rendahnya cakupan dan pelayanan 1)

tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar antara 10% - 25% dengan kehilangan rata-rata sekitar 30% pada tahun 2012 dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah;

2)

pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain belum memadai, juga harus membayar lebih mahal.

e.

masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air minum.

Permasalahan Sub Bidang Air Limbah : a.

belum optimalnya penanganan air limbah;

b.

tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah (diperkotaan);

c.

rendahnya cakupan infrastruktur air limbah;

d.

belum optimalnya manajemen air limbah : 1)

belum optimalnya perencanaan;

2)

belum memadainya penyelenggaraan ir limbah

Permasalahan Sub Bidang Persampahan : a.

makin tingginya timbulan sampah, jenis dan karakterikstiknya yang semakin beragam;

b.

belum optimalnya manajemen persampahan :  belum optimalnya sistem perencanaan (rencana sampai dengan monitoring dan evaluasi).  belum memadainya pengelolaan layanan persampahan (kapasitas, pendanaan dan aset manajemen).  belum optimalnya penanganan sampah dan partisipasi masyarakat.

Permasalahan Sub Bidang Drainase : a.

kapasitas sistem drainase permukiman tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

b.

belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase permukiman;

c.

tingginya kerusakan drainase permukiman.


37


Permasalahan Sub Bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan : a.

meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan);

b.

masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi kebakaran;

c.

belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL untuk lebih melibatkan swasta dalam penyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman;

d.

masih rendahnya dukungan keuangan (APBD maupun APBN) dalam pembangunan lingkungan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan SPM.

Permasalahan Bidang Perumahan : a.

rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin;

b.

masih banyak permukiman kumuh dan rumah kumuh;

c.

kurangnya penanganan terhadap kawasan kumuh perkotaan;

d.

masih banyak rumah yang belum memiliki IMB.

Permasalahan Bidang Tata Ruang : a.

masih terbatasnya lahan untuk ketersediaan ruang publik;

b.

belum tersedianya landasan hukum pengelolaan ruang terbuka hijau;

c.

belum terpenuhinya paling sedikit 30% ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perkotaan;

d.

masih terbatasnya sarana dan prasarana pemeliharaan dan perawatan ruang publik;

e.

lebih dari 75% dokumen tata ruang telah berakhir masa berlakunya;

f.

penyusunan peraturan dokumen rencana tata ruang yang sesuai dengan aturan terbaru memerlukan proses yang lama;

g.

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tata ruang;

h.

penindakan yang masih lemah terhadap pelanggaran tata ruang;

i.

belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan, maupun ekonomi pada kawasan strategis.


38


3.2

KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN Adapun kondisi yang diharapkan : a.

Terwujudnya pembangunan Bidang Cipta Karya yang seimbang antara perkotaan dan perdesaan;

3.3

b.

Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sarana air bersih yang baik;

c.

Terwujudnya pengelolaan sanitasi lingkungan yang baik;

d.

Terwujudnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat;

e.

Tersedianya drainase permukiman untuk mewujudkan lingkungan sehat;

f.

Terwujudnya lingkungan permukiman yang asri dan sehat;

g.

Terwujudnya bangunan, gedung dan lingkungan yang memadai;

h.

Terwujudnya ruang terbuka hijau paling sedikit 30% untuk wilayah perkotaan;

i.

Terwujudnya perencanaan, pengawasan dan, pengendalian tata ruang yang maksimal;

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.3.1 Visi Visi adalah suatu pandangan jauh tentang tujuan - tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Kabupaten Banyumas pada periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2013-2018, ingin mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efektif, bersama dengan Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat Banyumas. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas 2013-2018 adalah : “TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “.


39


Pemerintahan yang bersih, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat. Pemerintahan yang adil berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman. Masyarakat yang sejahtera menurut Joseph Murphy pada bukunya "Think Yourself Rich" dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain : menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya


40


Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saingdapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta virtuous cycle dampak pembelajaran. Masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan dan pengalamanya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjukpetunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian modelmodel kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakantindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.


41


Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

3.3.2 Misi Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan Kabupaten Banyumas periode 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat Penyelenggaraan pemerintahan (good governance) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.


42


Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau Good and Clean Governance, maka penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pendidikan

penting

peranannya

dalam

usaha

mencapai

sasaran-sasaran

kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.


43


Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan kualitas maupun kapasitas akses jalan menuju pusat pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius. Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

44


hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian. Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai

keunggulan

kompetitif.

Komoditas

yang

memiliki keunggulan

komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki multiplier efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian maka diupayakan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi, sedangkan untuk mendukung upaya distribusi hasil pertanian maupun pengembangan sektor lain, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas maupun kapasitas akses jalan menuju pusat perekonomian terutama yang bebasis pertanian.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsipprinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.


45


Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat. Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran. Guna mendukung usaha perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis maka dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan jaringan irigasi, sedangkan untuk mendukung upaya distribusi hasil pertanian maupun pengembangan sektor lain, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas maupun kapasitas akses jalan menuju sentra industri agribisnis.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrutur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

46


menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam. Guna penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai, maka dilaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masingmasing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokkan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu. Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, urban primacy yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.


47


Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan. Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat. Hal

ini

merupakan

suatu

ancaman

dan

tantangan

yang

berat

untuk

mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa


48


kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal. Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki. Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta tolerasi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah. Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generiasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran. Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja DCKKTR Kabupaten Banyumas yaitu misi 5 dan 6


49


Table 3.3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)

Faktor Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(4)

(5)

1

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.

Belum terwujudnya pelayanan prima

Minimnya jumlah SDM maupun sarana dan prasarana pendukung

Tingginya komitmen SDM dalam pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian pelayanan prima

2

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Masih banyak sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan yang belum memadai

Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan banyak dan tersebar hampir disetiap desa

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang menuntut juga pembenahan infrastruktur pendidikan dan kesehatan

Masih banyak daerah rawan air bersih dan rawan sanitasi

Sulitnya mencari sumber air bersih dan keterbatasan lahan untuk sanitasi komunal

Potensi sumber mata air di kabupaten Banyumas cukup tinggi

3

Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.

Belum adanya penataan kawasan permukiman untuk menunjang pusatpusat pertumbuhan ekonomi

Legalitas peraturan tata ruang belum lengkap

Tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh lingkungan permukiman yang layak dan sehat

4

Meningkatkan dan mengembangkan daya agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.

saing


Legalitas peraturan tata ruang belum lengkap

Tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh lingkungan permukiman yang layak dan sehat

5

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.


Kondisi geografis Kabupaten Banyumas sebagian besar berupa pegunungan

Tingginya tuntutan masyarakat terhadap Infrastruktur

6

Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan.

Belum meratanya pembangunan antara kota dan desa

Jumlah Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM) di wilayah pedesaan sangat banyak

Mendorong pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang merata (kota-desa)

7

Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai.

Masih rendahnya kepedulian dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur ke-ciptakaryaan

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur ke-ciptakarya-an

Karakter masyarakat Banyumas sangat terbuka terhadap segala upaya dari pemerintah untuk partisipasi pengelolaan infrastruktur


50


3.4

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Struktur Ruang Kabupaten Banyumas 1.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas :

a.

Sistem perkotaan a.1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu PKW II/C/I di Perkotaan Purwokerto sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP Provinsi Jawa Tengah. Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (PKW II/C/I) merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi. a.2

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi : 

perkotaan Banyumas;



perkotaan Ajibarang;



perkotaan Sokaraja; dan



perkotaan Wangon.

Kota-kota ini merupakan kota kecamatan yang mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota di sekitarnya. Kota Pusat Kegiatan Lokal ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk beserta aktifitasnya dalam kerangka mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang.


51


a.3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi kawasan perkotaan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Banyumas, meliputi: 

perkotaan Jatilawang;



perkotaan Sumpiuh;



perkotaan Patikraja;



perkotaan Baturaden;



perkotaan Cilongok;



perkotaan Lumbir;



perkotaan Gumelar;



perkotaan Pekuncen;



perkotaan Purwojati;



perkotaan Rawalo;



perkotaan Kemranjen;



perkotaan Tambak;



perkotaan Sumbang;



perkotaan Kembaran;



perkotaan Karanglewas;



perkotaan Kebasen;



perkotaan Somagede;



perkotaan Kedungbanteng; dan



perkotaan Kalibagor.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan di Ibukota Kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Fungsi pelayanan pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Kota ini terutama berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian, yaitu pusat pemasaran dan distribusi input dan output produksi pada daerah yang bersangkutan serta pelayanan fasilitas umum dengan skala kecamatan.


52


b.

Sistem Perdesaan b.1. Pusat Kegiatan Pedesaan Sistem perdesaan di Kabupaten Banyumas

terdiri dari Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi Desa Cihonje (Kecamatan Gumelar), Desa Tipar (Kecamatan Rawalo), Desa Paningkaban (Kecamatan Gumelar), Desa Jompo Kulon (Kecamatan Sokaraja), dan Desa Sidamulya (Kecamatan Kemranjen). Desa Pusat Pelayanan Lingkungan dititikberatkan pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan pertanian dengan didukung fungsi infrastruktur pelayanan perdesaan dengan orientasi pelayanan dusun dan antar desa yang berdekatan. b.2. Fungsi Pelayanan Rencana fungsi pelayanan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yakni fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasayang melayani kegiatan skala antar desa. PPL berfungsi sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Permukiman perdesaan dalam hal ini pada dasarnya dapat dianalogikan dengan terminologi hinterland pada konsep center-hinterland. Pusat (center) adalah kawasan perkotaan (urban settlement) yang dapat dicirikan dengan kegiatan non-pertanian, baik dalam aktifitas ekonomi maupun sosial. Sedangkan hinterland adalah kawasan “di luar” kawasan perkotaan tersebut, dengan kegiatan pertanian yang sangat dominan. Sesuai dengan konsep pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas secara umum, yaitu dengan memperkuat basis perekonomian perdesaan dengan pengembangan sektor pertanian, industri kecil, pariwisata yang saling terkait antar sektor tersebut, dan terkait pula pada pasar regional bahkan internasional. Maka sistem permukiman perdesaan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 

Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan;


53




Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan, dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan; dan



Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan untuk meningkatkan

intensitas

kegiatan

perekonomian

dan

pelayanan,

memperkuat keterkaitan (linkage) dengan daerah pusat, sehingga terwujud pemerataan pembangunan. Pembangunan kawasan perdesaaan dititikberatkan pada pengembangan potensi pertanian yang merupakan sektor basis perekonomian di Kabupaten Banyumas. Kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan berada di daerah perdesaan sedangkan kegiatan lainnya berlokasi di pusat pertumbuhan (desa kawasan agrowisata dan minapolitan) atau pusat pelayanan yang merupakan konsentrasi permukiman di satu titik lokasi dan daerah belakangnya (hinterland). 2.

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi perkeretaapian, serta sistem jaringan prasarana lainnya. a.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

a.1. Sistem jaringan transportasi darat Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang direncanakan meliputi perencanaan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten, jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten, dan jaringan jalan Kabupaten. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terminal penumpang direncanakan pada: 

pengembangan terminal penumpang Tipe A di Perkotaan Purwokerto;



pengembangan terminal penumpang Tipe B meliputi : Kecamatan Ajibarang dan Kecamatan Wangon



pengembangan terminal penumpang Tipe C meliputi: Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Purwojati, dan Kecamatan Banyumas. RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

54




pengembangan terminal barang meliputi di Kecamatan Patikraja; Kecamatan Ajibarang; Kecamatan Wangon; Kecamatan Kemranjen; dan terminal barang terintegrasi dengan Stasiun Notog di Kecamatan Patikraja.

Selain itu terdapat pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi : 

angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melayani Perkotaan Purwokerto, kabupaten lain dan/atau kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah;



angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani Perkotaan Purwokerto ke kabupaten lain dan/atau kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa Tengah; dan



angkutan pedesaan.

a.2. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian Untuk

pengembangan

Sistem

jaringan

transportasi

perkeretaapian

direncanakan melalui kebijakan :

b.



pengembangan prasarana kereta api;



pengembangan sarana kereta api; dan



peningkatan pelayanan kereta api.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan prasarana lainnya yang dikembangkan dalam membentuk struktur ruang Kabupaten Banyumas, meliputi:

b.1. sistem jaringan prasarana energi, melalui pengembangan : 

pengembangan jaringan pipa Maos-Jogyakarta.



Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 (lima ratus) kilo volt.



pengembangan

pembangkit

listrik

dan

gardu

induk

termasuk

pengembangan pembangkit listrik mikrohidro.


55


b.2. sistem jaringan telekomunikasi dikembangkan melalui pengembangan jaringan kabel dan jaringan nirkabel meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. b.3. sistem jaringan sumberdaya air Pengembangan sistem sumber daya air pada sistem wilayah sungai dilaksanakan melalui rencana : 

pengelolaan Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto dan Wilayah Sungai Citanduy;



peningkatan pengelolaan DAS Serayu, DAS Ijo, dan DAS Tipar di Wilayah Sungai Serayu - Bogowonto;



peningkatan pengelolaan DAS Cimeneg di Wilayah Sungai Citanduy;



pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian, dan pengendalian banjir



pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif;



konservasi situ

Pengembangan sistem sumber daya air pada sistem jaringan irigasi dilaksanakan melalui rencana : 

mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional;



pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder; dan



pengembangan

dan

pembangunan

sistem

irigasi

tersier

oleh

perkumpulan petani pemakai air. Sedangkan pengembangan sistem sumber daya air pada pengelolaan air baku dilaksanakan melalui rencana : 

pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku;



pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum;



pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkuan pelayanan;



peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku; dan



pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayani. RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

56


Tabel 3.4.a. Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No

(1)

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sistem Pusat Kegiatan 1

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Pengembangan fasilitas pendidikan tinggi; Pengoptimalan fasilitas kesehatan kelas B pendidikan; Pengoptimalan fungsi perbankan; Pengembangan kawasan wisata buatan dan wisata budaya; Pengembangan fasilitas perdagangan berskala regional; dan Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan.

1. Peningkatan dukungan infrastruktur :

Kawasan perkotaan purwokerto

 Jalan lingkungan  Air minum  Pengelolaan limbah cair domestik dan sampah  penyelenggaraan bangunan sarana pelayanan umum  penataan sistem drainase perkotaan 2. Peningkatan kebutuhan ruang RTH pengelolaan RTH 3. Pengendalian pemanfaatan ruang


57


No

(1) 2


(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)



(3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

(4) 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Pengembangan fasilitas pendidikan; Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan; Pengembangan pusat perbelanjaan skala kabupaten; Pengoptimalan rumah sakit kelas B pendidikan; Peningkatan puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit kelas C; dan Peningkatan rumah sakit kelas C menjadi kelas B.

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) 1. Peningkatan dukungan infrastruktur:  Jalan lingkungan

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Kawasan perkotaan: 1. Ajibarang 2. Banyumas 3. Sokaraja 4. Wangon

 Air minum  Pengelolaan limbah cair domestik dan sampah  penyelenggaraan bangunan sarana pelayanan umum  penataan sistem drainase perkotaan 2. Peningkatan kebutuhan ruang RTH pengelolaan RTH 3. Pengendalian pemanfaatan ruang


58


No


(1)

(2)

3

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)



(3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

(4) 1. 2. 3.

4.

Pengembangan fasilitas pendidikan; Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan skala kecamatan; Pengembangan pusat perbelanjaan skala kecamatan; dan Pengembangan puskesmas rawat inap.

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) 1. Peningkatan dukungan infrastruktur:  Jalan lingkungan  Air minum  Pengelolaan limbah cair domestik dan sampah  penyelenggaraan bangunan sarana pelayanan umum  penataan sistem drainase perkotaan 2. Peningkatan kebutuhan ruang RTH pengelolaan RTH 3. Pengendalian pemanfaatan ruang

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)  perkotaan Jatilawang;  perkotaan Sumpiuh;  perkotaan Patikraja;  perkotaan Baturaden;  perkotaan Cilongok;  perkotaan Lumbir;  perkotaan Gumelar;  perkotaan Pekuncen;  perkotaan Purwojati;  perkotaan Rawalo;  perkotaan Kemranjen;  perkotaan Tambak;  perkotaan Sumbang;  perkotaan Kembaran;  perkotaan Karanglewas;  perkotaan Kebasen;  perkotaan Somagede;  perkotaan Kedungbanteng  perkotaan Kalibagor


59


No




(1)

(2)

(3)

4

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

(4) 1. 2. 3. 4.

Pengembangan fasilitas pendidikan; Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan desa; Pengembangan pasar desa; dan Pengembangan puskesmas pembantu

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) 1. Peningkatan dukungan infrastruktur:  Jalan lingkungan  Air minum  Pengelolaan limbah cair domestik dan sampah

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Desa Cihonje (Kecamatan Gumelar), Desa Tipar (Kecamatan Rawalo), Desa Paningkaban (Kecamatan Gumelar), Desa Jompo Kulon (Kecamatan Sokaraja), dan Desa Sidamulya (Kecamatan Kemranjen)

 penyelenggaraan bangunan sarana pelayanan umum  penataan sistem drainase perkotaan 2. Peningkatan kebutuhan ruang RTH pengelolaan RTH 3. Pengendalian pemanfaatan ruang


60


3.4.2 Pola Ruang Kabupaten Banyumas Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031, maka pengembangan Kabupaten Banyumas memperhatikan pola ruang dan struktur ruang wilayah Kabupaten Banyumas. Pola Ruang wilayah Kabupaten Banyumas meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya : 1.

Kawasan Lindung Kawasan lindung seluas kurang lebih 9.121 (sembilan ribu seratus dua puluh satu) hektar meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan

Cilongok, Kecamatan

Karanglewas,

Kecamatan

Kedungbanteng,

Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang. Kawasan lindung terdiri atas : a. Kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, c. kawasan perlindungan setempat; terdiri atas kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) hektar. d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kebun raya; berupa Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Karanglewas, Perkotaan Purwokerto dan Kecamatan Sumbang. e. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan. f. Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Air Tanah Purwokerto - Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya; dan Cekungan Air Tanah Cilacap dan kawasan rawan bencana geologi berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet.


61


g. Kawasan lindung lainnya terdiri atas: kawasan lindung plasma nutfah; di Kecamatan Baturaden dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat meliputi Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyumas. 2.

Kawasan Budidaya Kawasan budidaya terdiri atas : a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas : 

Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 13.949 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi 17 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.



Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 5.592 (lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi 10 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.

b. Kawasan hutan rakyat Kawasan hutan rakyat meliputi 15 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. c. Kawasan peruntukan pertanian Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas) hektar tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas beberapa kawasan yaitu : 

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah seluas kurang lebih 32.310 (tiga puluh dua ribu tiga ratus sepuluh) hektar dan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh tiga) hektar;



Kawasan peruntukan hortikultura yang dikembangkan secara terpadu dengan memanfaatkan lahan kering potensial tanaman hortikultura tersebar di wilayah Kabupaten;



Kawasan peruntukan perkebunan;



Kawasan peruntukan peternakan terdiri atas ternak besar yaitu meliputi ternak Sapi Potong dan Sapi Perah, ternak Kerbau dan ternak Kuda, ternak kecil meliputi ternak Kambing, Domba dan ternak Babi, unggas meliputi


62


ternak Ayam Ras, ternak Ayam Bukan Ras dan ternak Itik, sedangkan aneka ternak meliputi ternak Puyuh dan ternak Kelinci; d. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas unggulan berupa Ikan Gurame dan Ikan Lele, pengolahan perikanan dan pemasaran hasil perikanan. e. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta kawasan pertambangan panas bumi yang direncanakan pada wilayah kerja pertambangan panas bumi seluas kurang lebih 15.490 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektar. f. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan, wisata belanja dan kuliner yang dikembangkan sebagai lokasi wisata yang menjajakan makanan dan buah tangan khas Banyumas, serta kawasan wisata budaya. g. Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan menengah serta industri kecil dan mikro. Industri besar dan menengah seluas kurang lebih 580 (lima ratus delapan puluh) hektar meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Ajibarang. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Industri kecil dan mikro ada di setiap kecamatan, dan dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). h. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan memiliki fungsi utama berupa pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, perdagangan, dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perkotaan adalah untuk melengkapi kawasan yang tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan untuk melengkapi kawasan perkotaan dengan RTH dan/atau taman kota sesuai perundangundangan, sedangkan pengaturan izin lokasi untuk pengembang perumahan RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

63


diarahkan ke kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif. Kawasan Perdesaan memiliki fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, meliputi kawasan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kawasan perdesaan terletak diluar kawasan perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman yang diarahkan menyebar terutama pada simpul kegiatan (nodes), membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman perdesaan dan menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian berupa kerajinan, industri kecil, dan pariwisata. i. Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi Instalasi Militer yaitu Korem 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja, Kodim 0701/Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat dan Yonif 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon; Instalasi Militer Kodim 0701/ Banyumas meliputi Koramil 01-25 Kabupaten Banyumas; Kantor Polisi Resor (Polres) di Kecamatan Purwokerto Utara; dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas terdiri atas : 1.

Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten meliputi : a.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya.

b.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan panas bumi Baturaden.

c.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Kebun Raya Baturaden dan kawasan Gunung Slamet.

2.

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi : a.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : 

Kawasan perkotaan Purwokerto meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan

Purwokerto

Timur,

Kecamatan

Purwokerto

Selatan,

Kecamatan Purwokerto Barat, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

64


Kecamatan Kembaran, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Sokaraja dan sebagian Kecamatan Patikraja. 

Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon, dengan komoditas unggulan yang diprioritaskan untuk dikembangkan meliputi Padi Sawah, Kacang Panjang, Gula Kelapa, Ayam Kampung, Ayam Pedaging, dan Ikan Gurami di Kecamatan Cilongok; Jamur, Durian, Gula Kelapa, Sapi Potong, Ikan Tawes, Karper, Nilam, dan Nila di Kecamatan Ajibarang; Padi, Alpokat, Sawo, Jambu Biji, Kelapa Dalam, Kambing, Domba, Ayam Kampung, Ikan Tawes, Karper, dan Nila di Kecamatan Jatilawang; dan Jamur, Semangka, Sawo, Rambutan, Jambu Biji, Gula Kelapa, Sapi Potong, Ikan Tawes, Karper, dan Nila di Kecamatan Wangon.



Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Cilongok.



Kawasan perbatasan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Tambak.

b.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan Kota Lama Banyumas, kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede dan kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.

c.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan pariwisata Baturaden.

d.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Gunung Slamet meliputi Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.


65


3.4.3 Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. 1.

Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik yang unik, kurang lebih 50% adalah wilayah pegunungan dengan konsekuensi rawan bencana tanah gerak. Wilayah rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak. Kawasan ini tertutup bagi pemukiman, persawahan, kolam ikan, kegiatan pemotongan lereng, atau budidaya lain yang membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman tahunan masih dapat dilakukan dengan tujuan untuk konservasi lahan. Di wilayah Kabupaten Banyumas kawasan rawan bencana gerakan tanah terdapat di beberapa wilayah yang meliputi 18 Kecamatan yaitu Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Wangon, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Kalibagor. Potensi wilayah rawan bencana gerak tanah di Kabupaten Banyumas dapat disebabkan salah satunya karena faktor kemiringan lereng. Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Banyumas dilihat pada tabel 3.4.2.a.


66


Tabel 3.4.2.a Kemiringan Lereng di Wilayah Kabupaten Banyumas No.

Kemiringan

1.

> 40

Wilayah Lereng Gunung Slamet, sebagian meliputi Kecamatan : Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kebasen.

2.

21 - 40%

Sebagian di Kecamatan : Rawalo, Kemranjen, Gumelar, Kedungbanteng, dan Baturraden, Wangon bagian utara, Sumbang bagian Timur, Pekuncen bagian Barat

3.

0 - 20%

Ada di Kecamatan : Purwokerto, Sokaraja, Kembaran, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Kebasen, Rawalo, Kalibagor bagian ybelah Selatan dan sebagian Ajibarang, Lumbir, Banyumas dan Purwojati.

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas, 2012.

2.

Potensi Rawan Bencana Banjir Kabupaten Banyumas memiliki wilayah kecamatan yang memiliki potensi rawan bencana banjir. Wilayah-wilayah tersebut terdapat pada bagian selatan yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Sumpiuh, Kemranjen, Wangon, Jatilawang dan Tambak. Ancaman bencana banjir dikarenakan tingginya angka lahan kritis di daerah tangkapan air di wilayah tersebut. Disamping itu tidak lepas dari pengaruh topografi di wilayah Kecamatan Tambak, Sumpiuh dan Kemranjen yang berupa cekungan. Berikut data luasan lahan kritis dan luasan rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan Hutan Rakyat yang ada di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 3.4.2.b dibawah ini : Tabel 3.4.2.b Luas Lahan Kritis dan Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan Rakyat (Ha) No.

Uraian

1.

Luas lahan kritis

2.

Luas rehabilitasi lahan kritis

2008

2009

2010

2011

2012

17.775

17.697

13.597

8.270

7.770

-

78

4.178

5.277

500

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas, 2008 - 2012 (diolah).


67


3.

Potensi Rawan Bencana Gunung Api Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet, meliputi wilayah Kecamatan Baturraden, Sumbang, Karanglewas, Kedungbanteng, Cilongok dan Pekuncen.

4.

Potensi Rawan Bencana Kekeringan Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana kekeringan terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain di wilayah meliputi Kecamatan Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, Pekuncen, dan pada beberapa desa yang sulit air meliputi wilayah di Kecamatan Baturraden dan Kedungbanteng.

5.

Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Somagede. Kinerja makro urusan pekerjaan umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan permukiman dan panjang saluran drainase. Kabupaten Banyumas memiliki panjang jalan 804,78 km, dengan kondisi jalan baik tahun 2012 sepanjang 410,25 km. Kondisi jalan ini meningkat dari tahun sebelumnya, dengan kondisi jalan baik pada tahun 2011 sepanjang 273,84 km. Panjang jalan kondisi sedang mengalami penurunan, pada tahun 2011 kondisi jalan sedang sepanjang 248,64 km, menurun menjadi 214,92 km pada tahun 2012. Kondisi jalan rusak di Kabupaten Banyumas juga menurun dari tahun 2011 sepanjang 282,30 km menjadi 179,61 km pada tahun 2012. Kondisi jembatan Kabupaten pada tahun 2012 sebesar 323 unit dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 25 unit dalam kondisi rusak. Kondisi jalan poros desa sebanyak 230,00 km berkondisi baik, RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

68


sepanjang 220,50 km berkondisi sedang, dan 266,03 km berkondisi rusak. Potensi sumber daya air di Kabupaten Banyumas antara lain air baku dari mata air sebanyak 383 buah, dan air permukaan berupa air sungai. Kabupaten Banyumas termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Tipar, Ijo dan Cimeneg. Jumlah embung di Kabupaten Banyumas sebanyak 10 buah, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya di daerah-daerah kering. Guna mencukupi kebutuhan air untuk pertanian, terdapat jaringan irigasi sepanjang 620,93 km. Kondisi jaringan irigasi baik sepanjang 317,38 km, dan jaringan irigasi dalam kondisi rusak sepanjang 303,55 km. Kondisi saluran drainase di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 dengan saluran tanah masih cukup besar yaitu sepanjang 962,18 km atau sebesar 72,97% dan saluran dengan pasangan masih rendah yaitu sepanjang 356,39 km atau 27,03%, sedangkan kondisi dengan tidak ada saluran juga masih cukup besar yaitu sepanjang 1.321,22 km. Perkembangan kondisi jalan dan jembatan, jalan poros, jaringan irigasi, embung di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 3.4.2.c. di bawah ini : Tabel 3.4.2.c

No

Kondisi Jalan, Jembatan, Embung dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2012 Kondisi

2009 804,78

Tahun 2010 804,78

2011 804,78

2012 804,78

1. 1.1 1.2 1.3 2.

Pjg Jalan Kabupaten

2008 804,78

Dalam kondisi baik (km)

358,67

273,04

406,47

273,84

410,25

Dalam kondisi sedang (km)

238,29

422,14

274,74

248,64

214,92

Dalam kondisi rusak (km)

207,82

109,60

122,57

282,30

179,61

Jml Jembatan Kab.

348

348

348

348

348

2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4.

Kondisi Baik (unit)

302

312

328

302

323

46

36

20

46

25

614,01

615,01

620,93

620,93

620,93

Kondisi baik (km)

223,78

242,48

293,95

304,90

317,38

Kondisi rusak (km)

390,23

372,53

326,98

316,03

303,55

4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3

Kondisi baik (unit)

4

4

6

6

10

Kondisi rusak (unit)

0

0

0

0

0

Sebagai sumber air baku

5

5

5

5

5

Kondisi Rusak (unit)

Pjg Jaringan Irigasi

Jumlah Embung

Panjang Jalan Poros Desa

710,73

710,73

716,53

716,53

716,53

Kondisi baik (km)

177,26

180,10

189,50

210,50

230,00

Kondisi sedang (km)

160,80

187,53

205,00

216,50

220,50

Kondisi rusak (km)

372,67

343,10

322,03

289,53

266,03

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas, 2008 - 2012 (diolah). RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

69


Pemenuhan air bersih di Kabupaten Banyumas untuk daerah perkotaan ditangani oleh PDAM, dengan kapasitas produksi maksimum air PDAM Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 sebanyak 12.729.085m³. Produksi air tersebut disalurkan pada pelanggan terbagi untuk kegiatan rumah tangga sebesar 7.357.981m³, hotel/obyek wisata sebesar 1.371.540m³, badan sosial/rumah sakit/peribadatan sebesar 510.341 m³, sarana umum sebesar 182.265m³, perusahaan/pertokoan/industri sebesar 8.410 m³, instansi pemerintah sebesar 2.778.608m³, dan lain-lain sebesar 519.940 m³. Kondisi pengelolaan air minum dan air limbah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 3.4.2.d dibawah ini : Tabel 3.4.2.d Kondisi Pengelolaan Air minum dan Air Limbah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2012 No 1

2

Kondisi Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

204.496

209.690

215.562

219.062

223.142

Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)

52,03

52,82

53,75

54,08

54,54

Rumah tangga ber - sanitasi (rumah tangga)

147.391

150.339

153.246

156.412

159.541

37,50

37,87

38,24

38,62

39,00

Persentase rumah tangga bersanitasi (%)

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas, 2008 - 2012.

Dari tabel 3.4.2.d dapat dilihat bahwa kebutuhan air minum untuk masyarakat ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga pengguna air bersih yang meningkat selama empat tahun, yaitu dari sebesar 204.496 (52,03%) rumah tangga di tahun 2008 menjadi sebesar 223.142 (54,54%) rumah tangga di tahun 2012 masih jauh dari target MDG’s Indonesia sebesar 68,87%. Persentase rumah tangga bersanitasi juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebesar 37,5% dan meningkat menjadi 39,00% pada tahun 2012, namun demikian masih jauh dari target MDGs tahun 2015 sebesar 62,41%.


70


Produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan industri akan berpotensi mencemari lingkungan. Penanganan sampah di Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan variasi dari aktivitas masyarakat serta sarana dan prasarana dalam penanganan sampah. Kondis persampahan dan penanganan sampah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4.2.e Kondisi Persampahan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2012 No

Kondisi

1

Volume produksi sampah 3 perkotaan (m )

2

Volume sampah yang 3 tertangani (m )

3

Persentase penanganan sampah (%)

4

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1.588.553 1.559.729 1.601.927 1.584.045 1.592.853 160.235

204.400

165.345

178.850

155.855

10,09

13,10

10,32

11,29

9,78

Volume sampah rata2 perhari 3 di kota Purwokerto (m )

600

700

615

635

684,34

5

Sampah terangkut rata2 3 perhari di kota Purwokerto (m )

220

400

315

315

333,76

6

Sisa sampah rata2 perhari di 3 kota Purwokerto (m )

380

300

300

320

355,58

7

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) unit

71

71

71

71

58

8

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) unit

3

3

3

3

1

Sumber

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (draft), 2013 dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas, 2008 – 2012 (diolah).

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Banyumas menunjukan peningkatan. Tahun 2008 persentase RTH sebesar 8,20% menjadi 9,20% pada tahun 2012. Luas RTH di Kabupaten Banyumas lebih dari 20% dari luas wilayah. Kondisi ini sudah dapat mencapai indikator SPM yaitu tersedianya luas RTH publik sebesar 20% dan RTH private sebesar 10% dari luas wilayah perkotaan. Berikut kondisi luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Banyumas, dapat dilihat pada tabel berikut :


71


Tabel 3.4.2.f

No

Kondisi Persampahan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2012 Kondisi

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1

Ruang Terbuka Hijau %

8,20

8,20

8,50

9,00

9,20

2

Rasio bangunan ber IMB %

8,80

9,00

11,72

15,50

17,72

Sumber

: DCKKTR Kabupaten Banyumas, 2008 – 2012 (diolah).

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan jumlah hunia. Jumlah rumah di Kabupaten Banyumas meningkat dari 309.176 unit di tahun 2008, pada tahun 2012 mencapai 409.080 unit. Jumlah rumah yang belum tertangani (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH) pada tahun 2012 mencapai 12,74% atau 52.127 unit Permukiman kumuh dari rumah tidak layak huni juga masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banyumas. Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas sebesar 4,99% atau seluas 875 ha. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan perumahan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4.2.g Kondisi Persampahan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2012 No

Kondisi

1

Jumlah rumah (unit)

2

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

309.176

396.970

400.980

405.030

409.080

Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) unit

51.101

51.211

52.234

52.434

52.127

Persentase rumah tidak layak huni (RTLH) %

16,50

12,90

13,03

12,95

12,74

17.504

17.504

17.504

17.504

17.504

3

Luas wilayah permukiman perkotaan (ha)

4

Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)

1.225

1.138

1.050

963

875

5

Persentase lingkungan permukiman kumuh perkotaan

6,99

6,50

5,99

5,50

4,99

Sumber

: DCKKTR Kabupaten Banyumas, 2008 – 2012 (diolah).


72


3.4.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan KLHS bertujuan untuk meminimalisir adanya dampak negatif yang akan timbul

sebagai

akibat

dari

usulan

substansi

RTRW

Kabupaten

Banyumas.

Kebijakan/Rencana/Program RTRW Kabupaten Banyumas tidak seluruhnya mempunyai dapak negatif bagi lingkungan/ekonomi namun banyak pula yang memiliki dapak positif. Untuk mengetahui kebijakan/rencana/program yang memiliki dampak negatif maka perlu dikaji lebih lanjut. Kejian pegaruh kebijakan/rencana/program dinilai dengan membandingkan dengan komponen pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Penilaian pengaruh kebijakan dengan memberikan penilaian antara lain :

+++ = Dampak Positif besar ++ = Dampak Positif sedang + = Dampak Positif kecil

--- = Dampak negatif besar -- = Dampak negatif sedang - = Dampak negatif kecil

Kebijakan/rencana/pogram yang dikaji lebih lanjut yakni kebijakan/rencana/program yang memiliki dampak negatif besar. Selain kebijakan yang dapat diukur dari kajian ini yakni komponen berkelanjutan yang paling berpengaruh terhadap RTRW Kabupaten Banyumas. Berikut ini merupakan kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap komponen pembangunan berkelanjutan.


73


Matriks Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Terhadap Komponen Pembangunan Berkelanjutan

No

I

Degradasi Dan Alih Fungsi Kawasan Lindung

Program Utama

Perwujudan Rencana Struktur Ruang 1. Pengembangan Pusat Kegiatan a. Penguatan Pusat Kegiatan Wilayah - pengembangan fasilitas pendidikan tinggi - pengoptimalan fasilitas kesehatan Tipe B pendidikan - pengoptimalan fungsi perbankan - pengembangan kawasan wisata buatan dan wisata budaya - pengembangan fasilitas perdagangan berskala regional - peningkatan pelayanan jasa pemerintahan b. Penguatan Pusat Kegiatan Lokal - pengembangan fasilitas pendidikan - peningkatan pelayanan jasa pemerintahan - pengembangan pusat perbelanjaan skala kabupaten

Konversi/ Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif

Kualitas Sungai Utama

Potensi Banjir Dataran Rendah

Potensi Longsor Dataran Tinggi

Taraf Hidup Masyarakat

Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

+

0

0

1

-

-

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

++

0

0

2


74


No

Program Utama

- peningkatan puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe C - peningkatan rumah sakit tipe C menjadi tipe B c. Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan - pengembangan fasilitas pendidikan - peningkatan pelayanan jasa pemerintahan skala kecamatan - pengembangan pusat perbelanjaan skala kecamatan - pengembangan puskesmas rawat inap d. Penguatan Pusat Pelayanan Lingkungan - pengembangan fasilitas pendidikan - peningkatan pelayanan jasa pemerintahan desa - pengembangan pasar desa - pengembangan puskesmas pembantu 2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi a. Pembangunan dan Rehabilitasi

Degradasi Dan Alih Fungsi Kawasan Lindung 0

Konversi/ Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif 0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

0

2

++

0

0

2

0

++

0

0

2

0

0

+

0

0

1

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

+ ++

0 0

0 0

1 2


75


No


Program Utama

Jalan dan Jembatan - Pembangunan jalan dan jembatan - Rehabilitasi jalan dan jembatan b. Penyediaan angkutan umum c. Penyediaan terminal penumpang dan barang d. Penyediaan terminal barang e. Penyediaan terminal barang terintegrasi dengan stasiun Notog f. pembukaan jalur kereta api - jalur kereta api komuter Purwokerto – Slawi - jalur kereta api komuter Purwokerto – Kutoarjo g. pengembangan jalur ganda kereta api Cirebon – Kroya h. pengembangan jalur ganda kereta api Kroya – Kutoarjo i. peningkatan stasiun kereta api kelas I, stasiun kelas II, dan stasiun kelas III 3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi b. pengembangan Pembangkit






Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

-

-

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0 0

0 -

0 0

0 0

0 0

+ +

0 0

0 0

1 0

0 0

-

0 0

0 0

0 0

+ +

0 0

0 0

0 0

-

-

0

0

0

+

0

0

-1

-

-

0

0

0

+

0

0

-1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

-

0

0

-

+

0

0

-3

-

0

0

0

+

0

0

-1

--


76


No


Program Utama

Listrik Tenaga Surya di wilayah yang tidak terjangkau oleh sambungan jaringan listrik c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro d. pemeliharaan jaringan pipa minyak dan gas bumi MaosJogyakarta e. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi f. Pemeliharaan gardu induk 4. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi a. Penyediaan fasilitas pelayanan dan perluasan jangkauan telekomunikasi b. Penyediaan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama c. Penyediaan fasilitas internet 5. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air a. Pembangunan tebing pengaman di wilayah sungai Serayu – Bogowonto b. Normalisasi sungai di wilayah sungai Serayu – Bogowonto c. Pembuatan embung dan konservasi situ






Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

+

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

+

0

0

-1

+

+

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

+

+

+

0

0

3

0

0

+

+

0

0

0

0

2

0

0

+

0

0

0

0

0

1


77


No

Program Utama

d. Konversi lahan tidak produktif melalui pembuatan area resapan air e. konservasi situ f. Penyediaan instalasi pengolahan air permukaan g. Pemanfaatan sumur air dalam sesuai kapasitas terpasang h. Pelaksanaan reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku i. Pemeliharaan kawasan di sekitar sumber air baku dari pencemaran air j. Pembangunan jaringan pipa distribusi dan transmisi air bersih dalam perluasan jangkauan pelayanan k. Pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi air bersih l. Pemeriksaan kualitas sumber air bersih tradisional secara berkala 6. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya a. Penyediaan sistem pengolahan limbah mandiri dan komunal b. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R, yaitu Reduce, Reuse dan Recyle.

Degradasi Dan Alih Fungsi Kawasan Lindung 0


0

+

0

+

+ -

0 -

+ 0

0 0

0 0

+

0

0

0

++

0

0

0

0

-





Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

+

3

0 +

0 0

++ +

4 0

0

0

0

__

-1

+

++

0

+

+

7

++

0

0

0

0

++

4

-

0

0

0

+

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

2

0

-

++

0

0

+

0

+

3

0

0

+

0

0

++

0

0

3


78


No

Program Utama

c. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem Sanitary Landfill d. Pembangunan tempat pengelolaan sementara di lokasi-lokasi strategis e. Penambahan fasilitas persampahan, seperti tempat sampah di perkotaan, gerobak sampah, kontainer, truk sampah, Arm Roll truck f. Pembuatan dan pengembangan IPAL g. Penyusunan masterplan drainase perkotaan h. Pembuatan saluran drainase perkotaan i. Pembuatan sumur resapan dan biopori j. Pemeliharaan jalur dan ruang evakuasi bencana gunung api Perwujudan Rencana Pola Ruang 1. Kawasan Lindung a. Hutan Lindung - Penetapan dan pengukuran batas kawasan hutan lindung - Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung

Degradasi Dan Alih Fungsi Kawasan Lindung _

Konversi/ Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif __

+

0

0

0

0

_

0

0

0

0

0

0

0

0

_

++

0

0

0





Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

-

-3

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

2

+

+

0

0

0

0

2

0

+

+

0

0

0

0

2

0

0

0

+

0

0

0

++

3

0

0

0

0

0

++

0

0

2

+++

0

0

0

0

0

0

0

3

+++

0

0

0

0

0

0

0

3


79


No

Program Utama

b. Kawasan Resapan Air - Pengendalian pemanfaatan kawasan resapan air c. Kawasan Sekitar Mata Air - Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar mata air d. Kawasan Sempadan Sungai - Penataan Kawasan sekitar sempadan sungai - Penertiban bangunan di sempadan sungai e. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya - Pelestarian fungsi kawasan Hutan Wisata - Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang berfungsi wisata 2. Kawasan Budidaya a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi - Pengembangan komoditas hutan rakyat - Rehabilitasi sumberdaya alam dengan tanaman konservasi b. Kawasan Peruntukan Pertanian - Studi Penetapan Sawah







Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

+

0

0

0

0

0

0

++

3

+

0

0

0

0

0

0

++

3

0

0

++

0

0

0

0

0

2

0

0

++

0

0

0

0

0

2

+

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

1

++

0

0

0

0

0

0

0

2

0

+++

0

0

0

+

0

0

4


80


No

Program Utama

Pertanian Pangan Berkelanjutan - Pemeliharaan saluran irigasi pada kawasan pertanian lahan basah - Perluasan areal tanam dan pengolahan lahan dengan menggunakan teknologi yang sesuai - Peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP). - Mencegah konversi lahan pertanian lahan basah untuk penggunaan diluar pertanian - Penambahan sarana dan prasarana pendukung serta pengolahan hasil-hasil pertanian - Peningkatan mutu intensifikasi - perbaikan varietas dan diversifikasi - Pengembangan teknologi dan informasi pertanian - Peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran c. Kawasan peruntukan perikanan - Pengembangan dan







Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

+

+

0

0

+

0

0

3

0

++

0

0

0

+

0

0

3

0

+

0

0

0

+

0

0

2

0

++

0

0

0

+

0

0

3

0

+

0

0

0

+

0

0

2

0

++

0

0

0

+

0

0

3

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

++

0

0

0

+

0

0

3


81


No

Program Utama

peningkatan mutu perikanan - peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran d. Kawasan Peruntukan Pertambangan - Inventarisasi potensi bahan tambang mineral; - pengembangan komoditas hasil tambang yang bernilai ekonomi - penetapan kawasan pertambangan mineral dalam WP yang berupa WUP dan WPR - pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan - pengembangan panas bumi Baturaden - penyusunan petunjuk teknis pertambangan bahan galian mineral batuan e. Kawasan Peruntukan Pariwisata - Pengembangan kawasan wisata air Serayu River Voyage - Penyediaan sarana dan prasarana berstandar sesuai







Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

++

0

0

2

_

__

0

0

_

+

0

0

-3

0

-

0

0

0

+

0

0

0

__

0

0

0

__

+

0

0

-3

0

0

0

0

0

+

0

0

1

_

0

___

0

0

+

0

0

-3

0

0

0

0

0

+

0

0

1


82


No

Program Utama

tingkat layanan obyek wisata - Penyusunan Rancangan induk Pengembangan Kawasan Pariwisata - Pembentukan pola jalur wisata intra dan inter Kabupaten Banyumas - Pengembangan pusat pelayanan wisata dan informasi wisata secara terpadu f. Kawasan Peruntukan Industri - Penyusunan rencana tata ruang rinci kawasan peruntukan industri - Pembinaan dan pembentukan kelompok industri menengah dan industri kecil. g. Kawasan Peruntukan Permukiman - Studi perencanaan permukiman berlantai banyak (apartemen/rumah susun) - Pengembangan sarana lingkungan perkotaan - Pengembangan rumah sehat







Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

++

0

0

2


83


No

Program Utama

huni - Pengembangan IPAL Komunal Perwujudan Kawasan Strategis a. Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi - Penataan kawasan perdagangan dan jasa - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi - Penyusunan masterplan kawasan agropolitan - Penyusunan masterplan kawasan minapolitan b. Kawasan Strategis Sosial Budaya - Inventarisasi bangunan bersejarah Kota Lama Banyumas - Pelestarian Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, - Revitalisasi Desa Tradisional di Desa Plana dan Desa Pekuncen c. Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi







Kualitas Udara

Kualitas Air Tanah

Total (∑)

_

++

0

0

0

0

+

2

0

0

0

0

0

+++

0

0

3

0

0

0

0

0

++

0

0

2

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1

0

0

0

0

0

+

0

0

1


84


No

Program Utama

- Pemanfaatan energi panas bumi Baturaden - Pelestarian fungsi kawasan hutan Gunung Slamet d. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup - Pembangunan Kebun Raya Baturaden - Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam - Perlindungan keseimbangan tata guna air - perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna - rehabilitasi daerah rawan bencana longsor - penanganan dampak lingkungan DOKUMEN TATA RUANG Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Total (∑-)

Degradasi Dan Alih Fungsi Kawasan Lindung __


0

0

_

+

++

0

0

0

0

___

0

0

0

++

0

0

++

0

++




Kualitas Air Tanah

Total (∑)

0

0

-2

+

0

0

3

_

+

0

0

-3

0

0

+

0

0

3

+

0

0

+

0

+

4

0

0

0

0

+

0

0

3

++

0

0

0

++

+

0

0

5

++

0

0

0

0

+

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

-8

19

7

1


107

Kualitas Udara

1

16

Kebijakan/Rencana/Program memiliki negatif dampak besar


85


Adaptasi dampak kebijakan/rencana/program merupakan upaya penanganan kebijakan/rencana/program. Dalam upaya adaptasi dampak dalam Raperda RTRW Kabupaten Banyumas telah dilakukan dalam bentuk rencana pengelolaan dan pengendalian namun beberapa diantaranya belum termasuk sehingga adaptasi dampak dapat dijadikan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berikut ini merupakan adaptasi dampak kebijakan/rencana/program Raperda RTRW Kabupaten Banyumas


86


Tabel 3. 1 Adaptasi Dampak Kebijakan/Rencana/Program Raperda RTRW Kabupaten Banyumas No 1

2

Program Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

AlternatifMitigasi  Penyediaan RTH penganti fungsi kawasan lindung  Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi dan mencegah erosi

Adaptasi Dampak  Menyusun Studi Kelayakan dan RKL/RPL/AMDAl  Perlunya delineasi dan pelestarian kawasan lindung di wilayah potensi panas bumi

Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem Sanitary Landfill

 Penyediaan RTH penganti fungsi kawasan lindung  Pembuatan Instalasi Pengolahan Air lindi  Pembuatan instalasi penagkapan gas methan

 Menyusun Studi Kelayakan TPA

Keterangan Dalam Raperda RTRW KAb. Banyumas terdapat upaya pengendalian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi antara lain  pengembangan kegiatan dan bangunan disekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi dibatasi bagi penyediaan infrastruktur dan fasilitas pembangkit tenaga listrik  Diperbolehkan kegiatan penambangan panas bumi dengan syarat telah ditetapkan sebagai kebijakan nasional dan pemanfaatan hutan lindung hanya untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas penambangan serta menerapkan pola penggantian lahan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Upaya mitigasi bencana telah dapat diakomodir dalam pengendalian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi -


87


No 3

Program penetapan kawasan pertambangan mineral dalam WP yang berupa WUP dan WPR

AlternatifMitigasi  Penyediaan RTH penganti fungsi kawasan lindung  Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi dan mencegah erosi  Upaya reklamasi

Adaptasi Dampak  Pengendalian iji usaha pertambangan  Pengawasan pengelolaan kawasan pertambangan  Penjaminan upaya Reklamasi lahan pasca tambang  Menyusun Studi Kelayakan dan RKL/RPL/AMDAl

Keterangan Dalam Raperda RTRW KAb. Banyumas terdapat upaya pengelolaan dan pengendalian Kegiatan Penambangan antara lain :  Rencana pengelolaan kawasan pertambangan mineral, meliputi: a. penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik; b. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral; c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; d. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan e. melakukan rehabilitasi dan/atau reklamasi pascatambang dan memberikan jaminan reklamasi.  Pengendalian : a. diizinkan kegiatan penambangan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, serta mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; b. dilarang kegiatan RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

88


No

Program

AlternatifMitigasi

4

Pengembangan kawasan wisata air Serayu River Voyage

5

Pembangunan Kebun Raya Baturaden

 Penyediaan RTH penganti fungsi kawasan lindung  Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi dan mencegah erosi  Upaya pembersihan sungai  Penyediaan sistem pengolahan sampah dan air limbah  Penyediaan RTH penganti fungsi kawasan lindung  Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi dan mencegah erosi

Adaptasi Dampak

 Penyediaan sistem pengolahan sampah dan air limbah  Normalissi sungai  Menyusun Studi Kelayakan dan RKL/RPL/AMDAl

 Perlunya delineasi dan pelestarian kawasan lindung

Keterangan penambangan yang mengganggu produktivitas lahan dan kegiatan pertambangan dengan mengabaikan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup. Upaya mitigasi bencana adaptasi bencana telah dapat diakomodir dalam pengendalian dan rencana pengelolaan Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Banyumas kecuali upaya penyusunan Studi Kelayakan dan RKL/RPL/AMDAl Dalam Raperda RTRW KAb. Banyumas terdapat rencana pengelolaan sungai Serayu upaya normalisasi sungai Serayu

Dalam Raperda RTRW KAb. Banyumas terdapat upaya pengendalian Pembangunan Kebun Raya Baturaden :  Zonasi Hutan Lindung yakni diperbolehkan kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan fungsi lindung  Zonasi Suaka Alam dan cagar budaya a. diizinkan terbatas kegiatan penyediaan infrastruktur RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

89


No

Program

AlternatifMitigasi

Adaptasi Dampak

Keterangan wisata; b. dilarang kegiatan budidaya tidak mendukung fungsi lindung kawasan dan mengancam kelestarian fungsi kawasan; dan c. dilarang kegiatan membongkar bangunan dan merubah bangunan dengan karakteristik atau ciri bangunan yang tidak sesuai dengan ciri khas kawasan yang bersangkutan


90


3.5

TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.5.1 Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Sesuai dengan visi, misi dan tujuan mewujudkan

keberhasilan

Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka

pembangunan

nasional

diperlukan

suatu

rencana

pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut : a.

Arah Kebijakan 1)

Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan;

2)

Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab;

3)

Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.


91


b.

Strategi Meningkatkan

kualitas

permukiman,

dan

perencanaan

pengendalian

pembangunan

pemanfaatan

infrastruktur

ruang

bagi

PU

dan

terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim). c.

Tujuan 1)

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim);

2)

Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing;

3)

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4)

Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;

5)

Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

d.

Sasaran Strategis Sedangkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan mencakup : 1)

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN;

2)

Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

92


pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa; 3)

Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi;

4)

Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung

perekonomian

nasional

dan

sosial

masyarakat

serta

pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan jalan tol trans jawa; 5)

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk

perkotaan dan

penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan. 6)

Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

e.

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pekerjaan Umum yang sekaligus juga mencerminkan indikator impact dari seluruh sasaran strategis Kementerian PU yang merupakan gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (outcome) unit - unit Eselon I adalah sebagai berikut :


93


1) Jumlah K/L, Provinsi, Kabupaten, Kota yang RPJM dan program tahunannya sesuai dengan RTRWN dan RTRW 2) a. Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang dibangun/ditingkatkan.

b. Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/dipelihara. c. Luas areal yang dilayani jaringan irigasi 3) a. Luas kawasan yang terlindungi dari dampak banjir. b. Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai. 4) Prosentase panjang jalan nasional dengan kondisi mantap. 5) Jumlah kawasan permukiman yang tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya, mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, dan mendapat pelayanan air minumnya. 6) Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah


94


3.6

PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS Guna menunjang keberhasilan pencapaian Misi Kepala Daerah terpilih, maka dapat ditentukan isu-isu strategis berdasarkan bobot pada masing-masing kriteria. Tabel 3.6.a Kriteria dan Bobot dalam Penentuan Isu Strategis No

Kriteria*)

Bobot**)

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota

20

2

Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD

10

3

Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

20

4

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25

Total Misi 1 :

100

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat. 1)

Masih terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM. Perlu Penambahan SDM serta peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis maupun kursus;

2)

Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas. Perlu penambahan sarana dan prasarana;

3)

Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi. Perlu dibuat database, SOP maupun sistem lain yang dapat meningkatkan kinerja;

Misi 2 :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Misi 3 :

Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.

Misi 4 :

Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.


95


Misi 5 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

1)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

2)

Pembangunan Jalan Lingkungan;

3)

Pengembangan Perumahan;

4)

Perencanaan Tata Ruang;

5)

Pemanfaatan Ruang;

6)

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

7)

Pembangunan Saluran Drainase Permukiman;

8)

Peningkatan Sarana Kesehatan Masyarakat;

9)

Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan;

10) Pembangunan Sarana Pendidikan; 11) Pembangunan Sarana Olah Raga; 12) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 13) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 14) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan; 15) Penyediaan Fasilitas Umum; Misi 6 :

Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan. 1)

Tidak meratanya rasio pembangunan infrastruktur bidang cipta karya antara perkotaan dan perdesaan;

Misi 7 :

Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai.


96


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI Visi Visi Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas adalah : ”Terwujudnya sinergitas penataan ruang dan infrastruktur keciptakaryaan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan”

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka DCKKTR Kabupaten Banyumas memiliki misi : 1.

Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien dangan SDM yang profesional dengan menerapkan good government.

2.

Melaksanakan penataan ruang yang terencana, terkendali, tepat manfaat dan aspiratif dan berkelanjutan.

3.

Melaksanakan pengelolaan bangunan gedung yang handal dan laik fungsi.

4.

Melaksanakan pembangunan sarana prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, terencana, sehat dan berwawasan lingkungan.

5.

Melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau paling sedikit 30%

6.

Melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ruang terbuka hijau.


97


4.2

TUJUAN Tujuan adalah: a.

Meningkatnya layanan cakupan air bersih di daerah rawan air bersih, dan melakukan penyelamatan terhadap sumber air bersih;

b.

Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat dan asri;

c.

Meningkatnya luas Ruang Terbuka Hijau sehingga memenuhi paling sedikit 30% dari luas perkotaan ;

d.

Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat;

e.

Meningkatnya pelayanan pengelolaan bangunan milik pemerintah;

f.

Meningkatnya layanan informasi penataan ruang;

g.

Meningkatnya peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang Cipta Karya.

Sasaran yang akan dicapai adalah: a.

Meningkatkan ketersediaan sumber air bersih yang memadai, baik kualitas dan kuantitas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

b.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mencapai lingkungan sehat dan asri;

c.

Meningkatkan luas ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luas kota;

d.

Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat;

e.

Meningkatkan pelayanan pengelolaan bangunan milik pemerintah;

f.

Meningkatkan kemampuan aparatur perencana, pelaksana dan pengawas serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;

g.

Meningkatkan pengelolaan kelembagaan yang semakin efektif efisien dan akuntabel serta ketersediaan sumber data Bidang Cipta Karya yang memadai.


98


4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD A. STRATEGI Bahwa strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran DCKKTR Kabupaten Banyumas adalah : 1)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

2)

Pembangunan Jalan Lingkungan;

3)

Pengembangan Perumahan;

4)

Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;

5)

Pemanfaatan Ruang;

6)

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Teknologi 3R;

7)

Pembangunan Saluran Drainase Permukiman;

8)

Peningkatan Sarana Kesehatan Masyarakat

9)

Lingkungan Sehat Perumahan;

10) Peningkatan Sarana Pendidikan 11) Peningkatan Sarana Olah Raga 12) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 13) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 14) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan; 15) Penyediaan Fasilitas Umum. B.

KEBIJAKAN 1.

Kebijakan Operasional Bahwa kebijaksanaan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan adalah : a.

Melaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan;

b.

Menyediakan fasilitas umum;

c.

Melaksanakan perencanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang;

d.

Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana air bersih;

e.

Melaksanakan peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan;

f.

Menyediakan sarana dan prasarana aparatur;

g.

Menyediakan ruang terbuka hijau;

h.

Melaksanakan kebersihan dan pengelolaan persampahan teknologi 3R; RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 |

99


i.

Melaksanakan pembinaan karyawan, peningkatan sarana prasarana aparatur serta sistem administrasi perkantoran yang baik untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

2.

Kebijakan Operasional Program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan operasional adalah : 16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 17) Program Pembangunan Jalan Jembatan; 18) Program Pengembangan Perumahan; 19) Program Perencanaan Tata Ruang; 20) Program Pemanfaatan Ruang; 21) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 22) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; 23) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 24) Program Lingkungan Sehat Perumahan; 25) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; 26) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 27) Program Pendidikan Menengah; 28) Program Peningkatan Sarana dan Prasana Olah Raga; 29) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 30) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas; 31) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 32) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 33) Program Penyediaan Fasilitas Umum; 34) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 35) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.


100


Tabel 4.4.a. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO 1

2

3

PRIORITAS DAN FOKUS

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA TAHUN KE 1

2

3

4

5

Peningkatan RTH,

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penetapan dan perencaan RTH publik (unit)

11,00

13,00

15,00

17,00

18,00

penataan dan pengendalian

Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan RDTR Kawasan perkotaan (bh)

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

pemanfaatan ruang

Pemanfaatan Ruang

Rasio pelanggaran bangunan (%)

78,00

76,00

74,00

72,00

70,00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prosentase RTH Kawasan Perkotaan (%)

10,00

11,70

13,40

14,10

15,80

Peningkatan rumah tidak layak huni

Pengembangan Perumahan

Rehabilitasi RTLH (unit)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

penyediaan sarana air bersih dan

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Rumah tangga memiliki akses air bersih (%)

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

sarana sanitasi dan kerjasama

Lingkungan Sehat Perumahan

Rumah tangga bersanitasi (%)

39,00

40,00

41,00

42,00

43,500

dalam penyediaan perumahan

Pembangunan Kinerja Persampahan

Sampah yang di kelola (%)

12,87

14,00

15,50

17,50

19,50

Perbaikan Perum Akibat Bencana Alam

Lingkungan Permukiman kumuh perkotaan (%)

26,80

26,75

26,70

26,65

26,60

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pemb. dan rehabilitasi sarana air bersih (m')

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Pengelolaan Areal Pemakaman

Luas areal permakaman per satuan penduduk (%)

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

Peningkatan sarana prasarana

Pembangunan Fasilitas Umum

Pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum (m²)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

umum dan infrastruktur perdesaan

Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

Pemb/rehabilitasi infrastuktur perdesaan (m')

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Keterangan ; Tabel Rencana Program Kegiatan, Indikator Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 2013-2018 terlampir dalam format excel


101


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kondisi

NO

Indikator

Kinerja pd awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Target Capaian Setiap Tahun

RPJMD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(9)

1

Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

39,39

39,78

40,17

40,57

40,97

41,37

41,37

2

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (%)

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,57

3

Prosentase rumah layak huni (%)

87,54

87,78

88,02

88,25

88,49

88,72

88,72

4

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)

3,42

3,35

3,35

3,21

3,14

3,07

3,07

5

Persentase penanganan sampah (%)

13,25

13,62

14,00

14,34

14,69

15,03

15,03

6

Persentase penduduk ber-akses air minum (%)

56,55

57,11

57,67

58,24

58,82

59,40

59,40

7

Persentase luas permukiman yang tertata (%)

5,98

6,48

6,98

7,48

7,98

8,48

8,48

8

Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)

9,25

10,00

11,70

13,40

14,10

15,80

15,80

9

Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)

20,00

23,00

25,00

27,00

30,00

33,00

33,00

10

Rumah tangga pengguna air bersih (%)

55,08

55,63

56,18

56,73

57,03

57,86

57,86

11

Rumah tangga bersanitasi (%)

39,39

39,78

40,17

40,57

40,97

41,37

41,37

12

Lingkungan permukiman kumuh (%)

6,98

6,85

6,72

6,59

6,46

6,33

6,33


102


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis DCKKTR Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi setiap bidang dan sekretariat di Lingkungan DCKKTR dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Selain program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis DCKKTR Tahun 2013-2018, sebagai implementasi untuk koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara SKPD terkait, masyarakat dan dunia usaha agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang Cipta Karya yang lebih merata. Sebagaimana mimpi dan perenungan yang dituangkan dalam visi ”Terwujudnya sinergitas penataan ruang dan infrastruktur keciptakaryaan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan” maka Rencana Strategis DCKKTR Kabupaten Banyumas selama 2013-2018 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif semata. Tekad dan semangat untuk merealisasikan perencanaan strategis perlu dikawal dan mendapat dukungan baik dari pemerintah, masyarakat dan segenap stakeholder di Kabupaten Banyumas. Purwokerto, Juli 2013 KEPALA DCKKTR KABUPATEN BANYUMAS

Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19580421 199203 1 004


103

RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents