Rencana Strategis Tahun

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Memperhatikan hal tersebut diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2011-2016, yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik, perumusan manajemen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik serta sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) tantangan besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah daerah, yaitu : tantangan pertama adalah pelaksanaan pembangunan harus lebih baik sebelum otonomi nyata diberikan, tantangan kedua adalah meneruskan dan memantapkan kegiatan pembangunan untuk lebih fokus kepada kebutuhan masyarakat lokal dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demi terwujudnya cita-cita yang diidamkan tersebut maka komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik ( good governance ) dan bersih (clean Government) mutlak menjadi suatu keharusan jika pemerintah tidak ingin kehilangan legitimasi dimata publik. Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan

Daerah

bahwa

dasar

penyusunan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJM Daerah dijabarkan dalam sasaransasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok. RPJM Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

2

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 RPJM Daerah ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya keterkaitan dengan perencanaan yang lebih tinggi, maka akan mempermudah pengembangan “ sharing “ pembiayaan dengan Pemerintah Pusat untuk programprogram yang akan dilakukan. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk Visi-Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program-program serta

Kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Perumusan Renstra dimaksudkan untuk : Menjadi Arah dan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan dalam dan dijadikan bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen instansi dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan atau alat yang objektif bagi pimpinan untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun setiap tahunnya. Dimana Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun dan dilakukan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

3

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 I.2.2 Tujuan a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, dimana suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat

meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. b. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pendapatan daerah dan program kegiatan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Karimun.

1.3 Landasan Hukum Landasan Idiil Renstra ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusionalnya adalah Undang-undang Dasar 1945, sedangkan landasan Operasional meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah Kabupaten Karimun, yaitu: 1.3.1

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten


4

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

1.3.2

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1.3.3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.3.4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1.3.5

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

1.3.6

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;


5

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 1.3.7

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

1.3.8

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

1.3.9

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 1.3.10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 1.3.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.3.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 1.3.13 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;


6

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 1.3.14 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025; 1.3.15 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3.16 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD

Kabupaten

Karimun

Tahun

2011-2016

sebagai

dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Dispenda. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra SKPD Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun di bidang pendapatan. 1.4.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016, merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran.


7

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 1.4.3 Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari

Renstra Dispenda untuk melaksanakan program dan kegiatan

tahunan. Renstra SKPD keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan yang akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun . Gambaran tentang hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1


8

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Gambar 1.1 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pedoman

RKA KL

Rincian APBN

RAPBN

APBN

Pedoman dijabarkan RPJP NASIONAL

Diacu

RPJM NASIONAL

RKP

Diperhatikan

Pedoman

Pemerintah Pusat

RENJA KL

Renstra KL

Diserasikan Melalui Musrenbang

Pedoman

dijabark

RPJM DAERAH Pedoman

Bahan

Renstra SKPD


RKPD

Diacu Pedoman

Pedoman

RAPBD

APBD

RKASKPD

Rincian APBD

Bahan

Renja SKPD

9

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP DAERAH

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota


10

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 I.5 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 disusun dalam Sistimatika Penulisan sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang Latar belakang , Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistimatika Penulisan

BAB II

: GAMBARAN UMUM Bab ini menguraikan Kondisi Umum Dispenda, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Dispenda, Kondisi yang diinginkan Dispenda

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS Bab ini mengurai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi serta isu –isu strategis yang ada di Dinas Pendapatan Daerah

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, INDIKATOR KINERJA, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Kebijakan

BAB V

: PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisi tentang Program Kerja dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

BAB VI

: PENUTUP


11

Rencana Strategis Tahun 2011-2016

B A B II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH 2.1

Kondisi Umum Dispenda Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun berlokasi di Jalan

Pertambangan Sungai Ayam Tanjung Balai Karimun. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah. Gambaran Kondisi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : 2.1.1 Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Eksistensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 160 Tahun 1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

12


Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang, 2 (dua) orang kepala sub bagian, 8 (delapan) orang kepala seksi dan 1 (satu) orang Kepala UPTD, 1 (satu) orang kepala sub bagian UPTD dan 36 (tiga puluh enam) orang pegawai dan 2 (dua) orang tenaga honorer daerah, dan 3 (tiga) orang honorer kontrak. Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 59 ( lima puluh sembilan ) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) laki-laki dan 18 (delapan belas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan mulai dari SLTP hingga S-2 seperti terlihat pada tabel 2.1 dan Status Kepangkatan dan Golongan Pegawai Tabel 2.2 sebagai berikut :


13

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Tabel 2.1

Status dan Strara Pendidikan Pegawai

NO

PENDIDIKAN

STATUS KEPEGAWAIAN

SD

SLTP

SLTA

D3

S1

S2

JUMLAH

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

1.

CPNS

-

-

-

-

2

-

1

-

1

-

-

-

4

-

2.

PNS

-

-

2

-

10

5

2

3

14

10

3

-

31

18

3.

TENAGA KONTRAK

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

3

-

4.

HONOR DAERAH

2

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

4

1

42

19

TOTAL JUMLAH PEGAWAI


14


Tabel 2.2

Status dan Pangkat/Golongan Pegawai

NO

GOLONGAN/PANGKAT

STATUS KEPEGAWAIAN

I

II

III

IV

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

C

d

JUMLAH

1.

CPNS

-

-

-

-

2

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

2.

PNS

-

-

-

2

2

8

1

4

11

5

4

8

1

3

-

-

49

TOTAL JUMLAH PEGAWAI


15

53

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Tabel 2.3 DATA URUTAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO

NAMA/NIP

TMT

PANGKAT

CPNS

GOL RUANG/TMT

1 1.

2 DJUNAIDY, S.SOS,M.Si

3 01.10.90

196606041990101001

2.

Drs. MOH. SYUKUR AU

01.11.82

195806091982111003

3.

AHMAD YANI, SE

01.03.96

196110141996031001

4.

KHAIRANI

JABATAN

NAMA

TMT

5

6

4 IVb

Kepala

01.04.10

Dinas

06.05.11

LATIHAN JABATAN

TAHUN/ BULAN 7 17/06

01.01.83


THN

8

9

NAMA/

TKT

THN LULUS

IJAZAH

10

11

PER

LAHIR

KAWINAN

12

13

-Adum

1999

UNPAD

S2

Tg. Balai K

-Adumla

2001

Bandung

Magister

04.06.1966

-Pim III

2004

2004

Sains

-Diklatpim III

2004

Univ Negeri

S1

Tg.Balai K

Pendapatan

Jakarta

Sarjana

09.06.1958

Lain-lain

2002

Pendidikan

16.07.10

14/09

23/01

-Adum

1995

UNRI

S1

Ranai

-Adumla

2000

Pekanbaru

Sarjana

14.10.1961

1987

Manajemen

IVa

Kabid

SMEA

SLTA

Tg.Balai K

01.04.10

Pendapatan

Tg.Balai K

Kejuruan

22.09.1957

Penetapan

1977

16

12.02.09

-Diklatpim IV

2006

STATUS

TANGGAL

Kabid

01.10.11

195709221983012003

NAMA

TEMPAT

01.10.09

Sekretaris

23/03

PENDIDIKAN

IVb

IVb

05.08.05

MASA KERJA

Kawin

Kawin

Kawin

Kawin

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 1 5.

2 NURSILWAN, S.Kom

3 01.03.98

197106291998031009

4

5

IIId

Kabid

01.10.05

Penagihan

6

7

16.07.10

12/07

8

9

-Diklatpim IV

2004

-Diklatpim III

2006

10 1994

Pembukuan 6.

H. ERMINARSIH

01.10.84

196210151984102003

7.

EFFENDI, S.Sos

01.03.1986

1962033101986031011

11

12

S2

Tg. Balai K

Ilmu

29.06.1971

Kabid

01.10.07

Bagi Hasil

Tg.Pinang

Kundur

Pendapatan

1981

15.10.1962

Kepala

01.04.06

UPTD

IIId

Kasi

01.10.05

Penagihan

Kawin

Komunikasi

IIId

IIId

13

16.07.10

12.02.09

21/03

19/09

-Adum

-Adum

1996

1986

SMA

SMA

SLTA

SLTA

Tg.Batu

Sei Ungar

Tg.Batu

Kawin

Kawin

31.03.1962

1983 8.

YUSDIATI

01.01.81

196209291981032001

05.08..05

26/10

-Diklatpim IV

2003

HIDAJATULLAH, S.Sos

01.03.00

197505032000031011

IIId

Kasubbag

01.04.10

Umum dan

R. MAVIA ROZZA, SE

01.12.00

197106132000122003

IIId

Kasubbag

011010

Perencanaan

10/09

-Diklatpim IV

2004

05.08.05

10/00

-Diklatpim IV

2006

Keuangan 11.

ELLI DARVINA, SE

01.12.00

197608122000122006

05.08.05

10/00

-Diklatpim IV

2006

S1

Tg. Balai K

Pekanbaru

Sarjana

03.05.1972

1997

Adm.Negara

UNPAD

S1

Tg. Pinang

Bandung

Sarjana Ek

13.06.1971

1998

Manajemen

Univ

IIId

Kasi

S1

Tg. Balai K

011010

Penerimaan

Bung Hatta

Sarjana Ek

12.08.1976

Usaha Daerah

Padang

Manajemen

17

Kawin

29.09.1962

UNRI

2000


Urung

1983 25.10.05

Kepegawaian 10.

SLTA

Tg.Pinang

Pembukuan 9.

SMEA

Kawin

Kawin

Kawin


2 AFRIZAL

3 01.01.83

196011121983011003

13.

ZAINI, S.Sos,M.Si

01.02.04

196901142002121006

4

5

6

7

8

06.05.11

23/04

-Diklatpim IV

9

IIId

Kasi

01.04.11

Legalisasi

Tg.Balai K

Surat Berharga

1980 01.04.08

03/03

-Diklatpim IV

2004

10

2007

SMAN

11 SLTA

12 Tg. Balai K

13 Kawin

12.11.1960

IIIc

Kasi

Univ

S2

Tg.Balai K

01.10.08

Pemeriksaan

Sutomo

Ilmu

14.01.1969

Bagi Hasil Pajak

Surabaya

Komunikasi

UNRI

S1

Tg.Batu 09.06.1975

Kawin

non Pjk 14.

FAIZAL, SE

01.12.02

197506092002121002

15.

FIRMAN ZULKHAIDI,SIP

01.12.00

197606052000121002

16.

SYAFRIANI RIAWATI S.Sos

01.12.02

197505032000031011

IIIc

Kasi

01.04.07

01.10.08

Pendataan dan

Pekanbaru

Sarjana

Penetapan

2001

Ekonomi

Univ

S1

Meral

Sarjana HI

05.06.1976

Univ

S2

Tg. Balai K 10.03.1974

01.12..09

08/01

Kasi

01.04.10

Pemeriksaan

Muhamadiyah

Pengendalian

1999 08/01

-Diklatpim IV

2007

IIIc

01.04.11

05/09

-Diklatpim IV

-Diklatpim IV

2009

IIIc

Kasi

2009

01.04.11

Penatausaan

DR.Sutomo

Manajemen

Bg Hsl Pjk

Surabaya

Publik

Kawin

Kawin

Kawin

Dan Non Pjk 17.

T.SUSAN FRIANA, SE,Ak

01.02.05

19810529200502205

18.

MOHAMAD AMIN, STIS

01.12.03

197510032003121008


IIIb

Kasi

UNRI

S1

Sei. Pakning

01.04.09

Perhitungan

Pekanbaru

Akuntansi

25.05.1981

Pemeriksaan

2003 SMA

S1

Cirebon

Muhdiyah

Sarjana

03.10.1975

Cirebon 1993

Sos Terapan

IIIb

Staf

01.10.10

18

16.07.10

-

05/11

04/03

-Diklatpim IV

-

2009

2006

Kawin

Kawin


2 USMAN, S.Sos

3 01.03.00

196403092000031001

20.

JOKO HARYANTO, S.Sos,

4 IIIb

5 Staf

6

7

8

9

-

07/11

-

-

01.04.11

01.02.02

1973050220021210015

IIIb

Staf

-

05/01

-

-

01.04.11

10 SMAN

11 SLTA

12 Bagan

Bagan Siapi-

Siapi-api

api 1981

09.03.1964

SMA

SLTA

Muhmdyah

Tg.Batu

13 Kawin

Kawin

02.05.1973

Tg.Pinang 1993 21.

EKO CAKRA IWANTO, SE

01.12.03

196903192003121004

22.

SYAIFUL BAHRI

IIIb

Staf

-

04/01

-

-

01.04.11

01.03.90

196909231990031006

IIIa

Staf

-

17/10

-Adum

2001

01.10.07

Univ

S1

Jakarta

Pasundan

Sarjana

19.03.1969

Bandung

Ekonomi

SMEAN

SLTA

Tg. Uban

Tg.Pinang

Kejuruan

23.09.1969

UIR

S1 Sarjana

Sei Ungar

Pekanbaru

Ekonomi

16.06.1974

Kawin

Kawin

1989 23.

NURBAITI, SE

01.01.08

IIIa

Staf

-

07/11

-

-

197406162008012007

Belum

1997 24.

SRI INDRIATI, S.Sos

01.12.02

197007242002122007

25.

R. ERNA SUZANA, SE

WAHYUNI, SE

Staf

-

05/00

-

-

01.04.07

01.12.02

197105192002122006 26.

IIIa

IIIa

Staf

-

Staf

-

05/01

-

-

-

-

01.04.07 01.12.03

197506152003122007


IIIa 01.10.08

19

10/00

Univ

S1 Sarjana

Tg.Pinang

Lancang

Administrasi

24.07.1970

Kuning 2007

Negara

Univ Lancang

S1 Sarjana

Tg. Batu

Kuning 2007

Ekonomi

19.05.1971

S1

Tg. Balai K

Manajemen

15.06.1975

Belum

Kawin

Kawin


1 27.

2 HARFIZAL, SE

3 01.01.09

197305252009011009

28.

USMAN ARIFIN, S.Sos

EVA DEWIYANA,SAB

01.01.09

WILIANA ASIA PUTRI, SE,Ak

Staf

6 -

7 07/08

8

9

-

-

IIIa

Staf

-

06/11

-

-

01.04.09

01.04.06

197710242006042025 30.

IIIa

5

01.01.09

197705302009011003

29.

4

IIIa

Staf

-

06/11

-

10

01.04.09

IIIa

S1

Bangkinang

Pekanbaru

Sarjana

25.05.1973

2003

Ekonomi

UNRI

S1

Sei Karang

Pekanbaru

Sarjana

30.05.1977

2003

Ad. Negara

-

Staf

-

02/02

-

-

01.04.09

12

UIR

-

S1 Sarjana

Tg. Balai K

Ad. Bisnis

24.10.1977

Univ

S1 Sarjana

Tg. Pinang

Trisakti

Ek. Pend

11.07.1986

2008

Profesi

01.10.09

198607112009042004

11

13 Kawin

Kawin

Kawin

Kawin

Akuntan 31.

YUDIE SAPTA

01.01.10

SUNSERVANDA,SE

IIIa

Staf

-

07/11

-

-

01.01.10

197504052010011003 32.

RONI ISMARYANTO,SE

JUPRI, S.Sos

KHAIRIAJAH, A.Md

IIIa

Staf

-

04/01

-

-

01.10.10 01.01.07

197910052007011019 34.

S1 Sarjana

Kijang

Generasi

Ekonomi

05.04.1975

Univ Gotong

S1 Sarjana

Tg. Balai K

Royong 2010

Ekonomi

06.03.1983

Univ Lancang

S1 Sarjana

Kayu Ara

Kuning

Adm Negara

05.10.1979

AKPP Padang

D3

Tg. Batu

2002

Perbankan

17.06.1975

Kawin

Muda Medan 01.12.03

198303062003121005 33.

Univ

IIIa

Staf

-

06/00

-

-

01.10.10 01.02.05

198006172005022006


IId

Staf

01.04.09

20

-

08/11

-

-

Kawin

Kawin

Kawin


2 HAMDAN, A.Md

3 01.04.06

197310022006041018

4 IId

5 Staf

6 -

7 11/11

8

9

-

-

01.04.10

10

11

12

AMIK

D3

Pekanbaru

Pekanbaru

Komputer

02.10.1973

Akademi

D3

Bengkalis

Akuntansi Riau

Perpajakan

24.10.1977

D3 Akuntansi

Tg. Balai K

13 Kawin

1998 36.

ASRI JUNAIDI, A.Md

01.04.06

197801272006041011

IId

Staf

-

13/11

-

-

01.04.10

Kawin

2000 37.

NADIA, A.Md

01.04.06

198009222006042016

IId

Staf

-

04/10

-

-

01.04.10

Akademi Akuntansi

Kawin

22.09.1980

YKPN Yogya 38.

GITA MARIATY,A.Md

01.04.09

198005202009042004 39.

GHAFUR AMRULLAH,A.Md

OLY PRESTA

01.01.10

RICA ROLIYANTI

01.12.03

BENYAMIN GUIDO YANSEM

Rd. CHRISTANTO PANDU D

01.04.06

LAI EK

-

IIc

Staf

-

06/11

-

AAP Pknbaru

D3

D.Singkep

2002

Akuntansi

25.05.1980

-

-

IIb

Staf

-

06/11

-

-

IIb

Staf

-

06/11

-

-

IIb

SMATg.Pinang

D3 Adm 26.04.1981

SLTA

Tambelan

1999 SMA Tg.Balai

-

10/05

-

-

SMA UDAK

01.01.07

IIb

Staf

197310102007012037


IIb

21

Kawin

16.09.1980 SLTA

-

06/00

-

-

SMA Tg.Balai

SLTA

Karimun Staf

01.04.11

Teluk Uma

UDAK

Kawin

31.03.1971

01.01.11 01.01.07

Kawin

25.03.1978 SLTA

Karimun 2000 Staf

Kawin

Kawin

Negara

01.04.10

197103172007011024 44.

-

01.02.08

197103312006041019 43.

03/11

01.02.08 01.12.03

198009162003122006 42.

-

01.01.09

197803252003121008 41.

Staf

01.04.09

198104262010011004 40.

IIc

-

06/00

-

-

SMA Tg.Balai Karimun

Tg.Balai K

Kawin

17.03.1971 SLTA

T. Setimbul 10.10.1973

Kawin


2 SUSIYANA

3 01.01.07

197508122007012021 46.

R. INDRA PUTRA

BENNY SETIAWAN

01.01.07

HENDRAWONO

01.01.07

BERAHIM

HERMAN

01.01.07

JUNILIS

9

-

-

IIb

Staf

IIb

IIb

IIa

01.01.09

-

06/00

-

-

Staf

-

06/00

-

-

Staf

-

06/00

-

-

198206012010011008

IIa

SLTA

SMK Yaspika

SMA Tg.Balai

SMU

SLTA

-

-

-

Mdrash Aliyah

SLTA

-

Staf

-

76/08

-

-

-

-

SMA Tg.Balai

01.01.10

SMA Tg.Balai

Moro

Kawin

Tg.Balai K

Kawin

Sei Ungar

Kawin

01.02.1981 SLTA

Bangkuduan

Kawin

05.02.1978 SLTA

Karimun 2003 -

Kawin

15.04.1980 SLTA

Bangkuduan97 Staf

Tg.Balai K

13

21.09.1976

Pekanbaru -

12

12.08.1975

Karimun 1998

01.01.07 01.01.10

SMA Tg.Balai

11

1997

Staf

IIa

10

Karimun

01.01.08

198105112009011008 51.

06/00

8

01.01.11

197802052008011014 50.

-

7

01.01.11 01.01.07

198102012007011009 49.

Staf

6

01.01.11

198004152007011011 48.

IIb

5

01.01.11

197609212007011010 47.

4

Jambi

Kawin

11.05.1981 SLTA

Karimun 2001

Lubuk

Kawin

Semut 01.06.1982

52.

JAILANI

01.01.10

197412022010011006 53.

HARDI

IIa

Staf

-

Staf

-

-

-

-

-

-

01.01.10 01.01.07

Id

SMA Tg. Balai

SLTA

Karimun 09/00

SMP Tarempa

RIADI BADRIS

01.01.07

196508242007011015


Id

22

Tarempa

Kawin

31.01.1962 Staf

01.04.11

Kawin

02.12.1974 SLTP

01.04.11 54.

Tg.Balai K

-

07/05

-

-

SMP Tg.Batu 1984

SLTP

Tg. Batu 24.08.1965

Kawin


DAFTAR TENAGA HONOR DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO

NAMA

UMUR

JENIS KELAMIN

NO.SP HONOR

INSTANSI

ALAMAT

1

2

3

4

5

6

7

1.

MUZAHIR

53 TAHUN

PRIA

814.1/KP/104

DISPENDA

LUBUK SEMUT

2.

R. ISHAK

53 TAHUN

PRIA

814.1/KP/104

DISPENDA

SEI LAKAM


23

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 2.1.2. Pendapatan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Karimun sebagai salah satu dinas yang ada di struktur pemerintah daerah Kabupaten Karimun, mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar demi suksesnya pelaksanaan Otonimi Daerah di Kabupaten Karimun. Sebagai Dinas yang diberikan tugas pokok melaksanakan urusan

rumah

tangga

untuk

Kabupaten Karimun dalam bidang

pendapatan, Dinas Pendapatan daerah berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah baik dalam sektor pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah (semua jenis pungutan) agar pemerintah daerah Kabupaten Karimun dapat membangun daerahnya dengan kekuatan dan kemampuan sendiri tanpa harus selalu menggantungkan diri pada Pemerintah Pusat sesuai dengan Visi Kabupaten Karimun, ” Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa ”. Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Karimun, maka Pemerintah Kabupaten Karimun berusaha terus menggali segala potensi dan sumber-sumber pendapatan untuk terus dikembangkan pada tahun- tahun kedepan, sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Koridor UU Nomor 28 Tahun 2009 yang efektif pemberlakuannya per 01 Januari 2011 sehingga Pendapatan Asli daerah terus meningkat, dengan melalui kebijakan antara lain : Melalui Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan potensi/sumber penerimaan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.


24

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Secara umum usaha peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karimun dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi diantaranya melakukan identifikasi produk hukum berkenaan dengan tarif pungutan, pendataan potensi pendapatan daerah dan memperhitungkan kembali kemungkinan revenue sharing atas penerimaan pusat yang masih menjadi hak daerah, sehingga kenaikan pendapatan daerah akan dapat terwujud untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah akan lebih mempunyai nilai tambah, apabila didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini akan memberikan warna tersendiri tentang kemandirian daerah itu sendiri. Oleh karenanya kondisi yang demikian sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban. 2.1.2.1 Sumber Pendapatan Kabupaten Karimun meliputi : A. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari : a. Pajak Daerah Pajak Daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan golongan C dan pajak parkir. Dengan keluarnya UU Nomor 28 Tahun 2009 kewenangan daerah atas pajak daerah menjadi bertambah.


25

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Tabel 2.5 Kewenangan Kabupaten Kota Terhadap Pajak Daerah

UU Nomor : 34 Tahun 2000

UU Nomor : 28 Tahun 2009

1. Pajak Hotel

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Gol.C 7. Pajak Parkir

7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


26

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Gambar 2.1 PAJAK DAERAH


27



28

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 b. Retribusi Daerah

Tabel 2.6 Ranperda Retribusi daerah Kabupaten Karimun Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009

Retribusi Jasa Umum 1.

Retr. Pelayanan Kesehatan

2.

Retr. Pelayanan

3.

Retribusi Jasa Usaha

Perizinan Tertentu

1. Retr. Pemakaian

1. Retr. Izin Mendirikan

Kekayaan Daerah

Persampahan/Kebersihan

2. Retr. Terminal

2. Retr. Izin Gangguan

Retr. Pelayanan Parkir ditepi jalan

3. Retr. Tempat Khusus

3. Retr. Izin Trayek

umum 4.

Retr. Pelayanan Pasar

5.

Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor

6.

Retr. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

7.

Retr. Penggantian Biaya Cetak Peta

8.

Retr. Penyediaan dan/atau

Parkir 4. Retr. Rumah Potong Hewan 5. Retr. Tempat Rekreasi dan Olahraga

Penyedotan Kakus 9.

Bangunan

Retr. Pengolahan Limbah Cair

10. Retr. Pelayanan Tera/Tera ulang 11. Retr. Pengendalian Menara Telekomunikasi


29

4. Retr. Izin Usaha Perikanan 5. Retr. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah, terdiri dari -

Kontribusi Perusda

-

Deviden Bank Riau

-

Kontribusi BPR Moro

-

Kontribusi BUP

Gambar 2.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan


30

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : -

Penerimaan Jasa Giro

-

Pendapatan Bunga Deposito

-

Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan

-

Pendapatan Denda Pajak

-

Pendapatan Denda Retribusi

-

Pendapatan Dari Pengembalian

-

Pendapatan Lain-lain

-

Sumbangan/Iuran Pihak Ketiga

Gambar 2.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah


31

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 B. Penerimaan dari Dana Perimbangan yang terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak 2. Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Penerimaan DAU 4. Penerimaan DAK

Gambar 2.4 Dana Perimbangan

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah dari Provinsi, terdiri dari : - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Pajak Air Permukan


32

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 2.1.2.2 Tingkat Keberhasilan Pencapaian Target Tingkat keberhasilan Pencapaian Target dapat dilihat dari realisasi yang telah dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir. Tabel 2.7 TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2006-2011 NO

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

1.

2006

35.511.100.000,-

60.099.682.462,-

2.

2007

108.336.682.607,-

184.005.703.473,-

3.

2008

188.565.887.920,-

281.907.148.292,-

4.

2009

254.377.205.856,-

296.771.411.917,-

5.

2010

186.624.783.438,-

233.218.459.163,-

6.

2011

192.361.917.752,-

240.819.873.680,-

Gambar 2.5 Grafik Target dan Realisasi PAD


33

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Kenaikan Pajak Daerah disebabkan : 1. Adanya upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pada pelaksanaan usaha di bidang pertambangan diantaranya melakukan monitoring, pengawasan lapangan

serta

berkoordinasi pada instansi terkait

seperti Dinas

Pertambangan dan Energi, Badan Pengusahaan Kawasan, Badan Pusat Perizinan Terpadu, Administraror Pelabuhan (Adpel), Bea dan Cukai serta Lembaga Survayor Indonesia (LSI) dan Sucofindo. 2. Mengintensifkan penerimaan pendapatan diantaranya dengan melakukan verivikasi atas pelaporan nilai jual oleh wajib pajak untuk disetorkan ke kas daerah. 3. Melakukan pendekatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan penyederhanaan prosedur diantaranya dengan memberikan pelayanan pembayaran pajak di luar jam kantor. 4. Adanya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. 5. Adanya upaya mengoptimalkan penggarapan sumber/potensi pajak baru. Penurunan Pajak Daerah Tahun 2009 – 2010 disebabkan : 1. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah dari pajak pengambilan bahan galian golongan C karena adanya penyesuaian tarif. 2. Menurunnya Dana Perimbangan terutama dari komponen DAU. Kenaikan Retribusi Daerah disebabkan : 1. Semakin baiknya iklim investasi di Kabupaten Karimun terutama dalam hal penyewaan lahan Pemerintah Kabupaten Karimun. 2. Semakin meningkatnya pelayanan terhadap wajib retribusi dengan penyederhanaan prosedur mudahnya persyaratan dalam pengurusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

34

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Tabel 2.8 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006-2011 NO

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

1.

2006

353.624.100.000,-

508.722.995.493,-

2.

2007

423.290.670.483,-

576.824.838.748,-

3.

2008

520.226.407.044,-

756.707.957.409,-

4.

2009

635.425.563.980,-

754.874.331.497,-

5.

2010

568.012.568.268,-

673.073.559.816,-

6.

2011

828.855.837.617,-

781.638.109.865,-

Gambar 2.6 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan

Ket : Data Sebelum Audit BPK Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

35

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Tabel 2.9 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2010 (dalam Rp) URAIAN

Pendapatan Asli

TAHUN 2006 TARGET

REALISASI

TAHUN 2007

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

35.511.100.000

60.099.682.462

108.336.682.607

184.342.259.568

188.565.887.920

281.907.148.291

254.377.205.856

296.771.411.917

186.624.783.437

233.218.459.184

Daerah - Pajak Daerah

25.512.600.000

31.548.115.317

84.298.214.642

126.677.949.716

163.522.550.752

235.397.832.286

207.455.478.688

241.330.744.506

139.642.023.196

177.715.686.788

- Retribusi Daerah

3.223.132.750

2.718.690.740

8.097.420.414

11.636.064.245

10.235.337.176

15.329.254.509

28.486.727.176

19.512.604.663

17.742.860.372

29.414.413.640

- Hasil Pengelolaan

1.010.000.000

1.377.152.362

2.347.250.599

2.301.853.014

2.358.000.000

1.513.284.299

1.720.000.000

2.327.113.640

6.039.899.878

4.508.482.967

5.765.367.250

24.455.724.043

13.593.796.952

43.726.392.593

12.449.999.992

29.666.777.197

16.714.999.992

33.600.949.108

23.199.999.992

21.579.875.768

314.864.000.000

445.002.619.551

282.441.987.876

352.620.104.067

321.435.519.124

462.291.391.839

363.090.579.124

430.576.831.574

350.793.000.279

410.223.968.420

134.544.000.000

264.682.619.551

44.277.987.876

114.522.504.067

102.118.129.124

240.531.672.639

145.900.539.124

206.868.251.574

270.999.519.279

330.430.487.420

166.800.000.000

166.800.000.000

224.259.000.000

224.259.000.000

200.573.390.000

202.949.319.000

183.939.040.000

190.457.580.000

77.105.581.000

77.105.581.000

13.520.000.000

13.520.000.000

13.905.000.000

13.838.600.000

18.744.000.000

18.810.400.000

33.251.000.000

33.251.000.000

2.687.900.000

2.687.900.000

Kekayaan Daerah - Lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan

- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus


36

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 URAIAN Lain-lain Pendapatan

TAHUN 2006

TAHUN 2007

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

3.249.000.000

3.620.693.480

32.512.000.000

39.862.475.112

10.225.000.000

12.509.417.478

17.957.779.000

27.526.088.006

30.594.784.551

29.631.132.233

Yang sah - Penyesuaian AdHoc

2.749.000.000

2.749.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000.000

500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

- Penerimaan Lain2

-

371.693.480

-

-

-

-

-

-

-

-

- Penerimaan Hibah

-

-

-

1.000.000

-

-

-

-

-

-

- Dana Bagi Hasil

-

-

7.512.000.000

14.861.475.112

-

-

-

-

-

-

- Dana Penyesuaian

-

-

25.000.000.000

25.000.000.000

-

-

-

-

-

-

- Bagi Hasil PKB &

-

-

-

-

4.500.000.000

5.819.496.325

4.775.000.000

8.905.485.929

7.000.000.000

7.269.342.689

- Bagi Hasil PBB-KB

-

-

-

-

5.700.000.000

6.544.450.867

7.200.000.000

12.519.627.702

10.293.950.751

9.602.965.185

- Bagi Hasil

-

-

-

-

25.000.000

145.470.286

25.000.000

143.195.375

25.000.000

94.165.559

-

-

-

-

-

-

5.957.779.000

5.957.779.000

-

-

6.282.658.800

6.282.658.800

5.993.175.000

5.382.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

568.012.568.268

673.073.559.816

- Propinsi

Propinsi

BBN-KB

Pemanfaatan Air Bawah Tanah - Lain2 Penerimaan dari Pusat - Tunjangan Profesi Guru - Dana Tambahan Penghasilan -Guru PNSD -Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur JUMLAH PENDAPATAN

353.624.100.000

508.722.995.493


423.290.670.483

37

576.824.838.748

520.226.407.044

756.707.957.408

635.425.563.980

754.874.331.497

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Tabel 2.10 KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN TAHUN 2006-2011

NO

TAHUN

1.

2006

2.

PAD

PENDAPATAN

KONTRIBUSI

60.099.682.462,-

508.722.995.493,-

11.82 %

2007

184.005.703.473,-

576.488.282.652,-

31.92 %

3.

2008

281.907.148.292,-

756.707.957.409,-

37.26 %

4.

2009

296.771.411.917,-

754.874.331.498,-

39.32 %

5.

2010

233.218.459.163,-

673.073.559.816,-

34.65 %

6.

2011

240.819.873.680,-

781.638.109.865,-

30.80 %

2.1.2.3 Permasalahan, Hambatan dan Solusi A. Permasalahan dan Hambatan Dalam rangka untuk menghimpun penerimaan pendapatan daerah selama ini masih terdapat bermacam permasalahan yang dihadapi di daerah selama 5 (lima) tahun terakhir antara lain : a. Laporan yang disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan b. Penegakan hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya c. Kurangnya

tenaga

terlatih

dalam

melakukan

pengawasan

dan

pemeriksaan terhadap pelaporan penyetoran pajak. d. Kurangnya Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka menyusun Data Indikator penetapan Dana Alokasi Umum.


38

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 e. Ekstensifikasi pendapatan terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pusat dan propinsi dengan kata lain dalam memprediksi target pendapatan selalu ditemui hambatan/kendala karena Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Gubernur tentang bagian perolehan Dana Perimbangan dan melewati

Bagi

Hasil

Pajak

Propinsi

sering

diterima

waktu penyusunan prediksi pendapatan dalam Kebijakan

Umum Anggaran (KUA)

maupun

Prioritas dan

Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Rancangan KUA RAPBD sedangkan KUA PPAS sudah harus disampaikan ke DPRD pada awal Juni sementara Keputusan Menteri biasanya baru diterima pada akhir Juli atau awal Agustus tahun berjalan, dll. f. Pada umumnya usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Hiburan belum memiliki pembukuan yang baik sehingga akan turut mempengaruhi dalam penetapan besarnya ketetapan pajak yang dikenakan pada usaha mereka. g. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung usaha peningkatan pajak daerah h. Perda tentang retribusi daerah masih menggunakan aturan yang lama

B. Solusi Mengatasi Masalah Untuk

5

(lima)

tahun

kedepan,

Tahun

2011-2016

diharapkan

permasalahan yang dihadapi dapat dikurangkan bahkan dihilangkan dengan melakukan kegiatan antara lain : a. Peningkatan kesadaran masyarakat agar dalam memberikan laporan sesuai dengan kondisi lapangan atau laporan yang sebenarnya. b. Mengadakan sosialisasi dan himbauan melalui media cetak maupun media elektronik. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

39

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 c. Mengadakan Sosialisasi kepada wajib pajak terutama dalam hal pelaporan sehingga mereka dapat menyampaikan laporan yang baik dan benar. d. Mengupayakan agar hukum yang ada dijalankan dengan sebaiknya dengan kata lain memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. e. Peningkatan kemampuan aparatur pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan bimbingan teknis perpajakan terutama dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaporan penyetoran pajak dan mencari informasi melalui konsultasi ke daerah lain. f. Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pendapatan dan pihakpihak terkait termasuk dengan Badan Pusat Statistik karimun dalam rangka menyusun data-data indikator Dana Alokasi Umum yang kemudian disinkronkan dan dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan. g. Melakukan pendekatan dan Menyurati Departemen Energi Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Bupati Karimun supaya SK Perolehan Perimbangan diterima tepat waktu. h. Mengupayakan agar setiap usaha rumah makan/restoran, hotel dan hiburan harus memiliki pembukuan sehingga akan turut mempengaruhi dalam penetapan besarnya ketetapan yang dikenakan pada usaha mereka. i.

Pengoptimalan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan penunjang dalam rangka peningkatan pajak dan retribusi daerah.

j.

Meninjau kembali Perda yang telah ditetapkan, terutama menyangkut besaran tarif retribusi.


40

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 k. Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sebagai mitra dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk menunjang pembangunan. l.

Terus

menggali

potensi-potensi

yang

dapat

dijadikan

sumber

pendapatan. m. Meningkatkan hunian kamar hotel, restoran dan hiburan melalui kegiatan kepariwisataan. n. dll

2.1.2.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Untuk 5 (lima) tahun kedepan pendapatan dilakukan upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan penerimaan. Salah satunya dengan meningkatkan tingkat hunian kamar hotel, melalui kegiatan kepariwisataan, dapat dilihat pada Tabel 2.12


41

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Tabel. 2.11

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 DATA TAHUN NO

URAIAN

DASAR (2011)

Proyeksi Tahun 2012 (Rp)

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

(Rp) 1. 1.1

PENDAPATAN

828.855.837.617

795.266.717.233

620.869.459.154

664.330.321.294

730.763.353.423

803.839.688.765

Pendapatan Asli Daerah

192.361.917.752

184.394.364.972

188.235.025.533

193.882.076.299

212.665.121.205

233.931.633.325

149.812.935.492

156.126.359.000

145.079.695.533

148.942.076.299

163.836.283.928

180.219.912.320

17.656.312.100

8.318.005.980

17.547.330.000

17.983.600.000

19.781.960.000

21.760.156.000

5.106.070.160

5.250.000.000

5.750.000.000

6.250.000.000

6.675.000.000

6.875.250.000

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Kekayaan

Pengelolaan Daerah

yang

dipisahkan 1.1.4 1.2 1.2.1

Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak dan

19.786.600.000

18.374.999.992

19.858.000.000

20.706.400.000

22.371.877.277

25.076.315.005

545.910.978.225

518.097.200.840

365.470.878.836

393.756.522.071

432.077.910.870

475.859.281.508

382.209.619.225

266.911.794.840

200.614.278.836

224.899.922.071

260.021.310.870

301.502.681.508

Bukan Pajak -Bagi Hasil Pajak

61.782.193.095

50.781.600.000

38.985.000.000

39.150.000.000

39.250.000.000

39.500.000.000

-Bagi Hasil Bukan Pajak

320.427.426.130

216.130.194.840

161.629.278.836

185.749.922.071

220.771.310.870

262.002.681.508

1.2.2

Dana Alokasi Umum

159.844.759.000

246.833.306.000

161.000.000.000

165.000.000.000

168.200.000.000

170.500.000.000

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

3.856.600.000

4.352.100.000

3.856.600.000

3.856.600.000

3.856.600.000

3.856.600.000


42


Proyeksi

DATA TAHUN

NO

URAIAN

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah

DASAR (2011) (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

Tahun 2013 (Rp)

90.582.941.640

92.775.151.421

67.163.554.785

76.691.722.924

86.020.321.348

94.048.773.932

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

yang sah 1.3.1

Hibah

-

11.000.000.000

-

-

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

-

-

1.3.3

Dana

20.885.000.000

21.225.000.000

14.794.000.000

16.001.190.400

16.961.261.824

16.961.261.824

-

25.980.000.000

-

-

-

-

-

34.570.151.421

-

-

-

-

69.697.941.640

-

52.369.554.785

60.690.532.524

69.059.059.524

77.087.512.108

Bagi

Hasil

Pajak

dari

Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya 1.3.4

Dana Penyesuaian

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Pusat

1.3.6

Pendapatan Lainnya


43

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 2.1.3. Pembiayaan

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dispenda Kabupaten Karimun kebutuhan anggaran setiap tahunnya dibiayai dari dana yang bersumber pada APBD Kabupaten Karimun yang tertuang pada Perda Kabupaten Karimun tentang APBD. Berikut Jumlah Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Program dan Kegiatan Dispenda selama 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Dispenda Tahun Anggaran 2006-2011

NO

TAHUN

ANGGARAN

REALISASI

(Rp)

(Rp)

1

2006

7.577.093.980,-

6.442.335.829,-

2

2007

13.708.134.149,-

11.370.080.003,-

3

2008

19.306.318.532,-

16.418.804.309,-

4

2009

24.326.459.141,-

19.270.681.436,-

5

2010

16.668.560.450,-

14.673.835.165,-

6

2011

21.048.161.879,-

19.186.290.378,-


44


2.1.4. Capaian Kinerja Keberhasilan dan kualitas implementasi program dan kegiatan Dispenda selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Dispenda terlihat dari tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.13 Nilai Capaian Kinerja

NO

TAHUN

NILAI CAPAIAN KINERJA

1.

2006

85.03

2.

2007

82.95

3.

2008

85.05

4.

2009

79.22

5.

2010

88.04

Nilai capaian kinerja tersebut diatas merupakan hasil pengukuran kinerja yang diperoleh dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.


45

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Eksistensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 160 Tahun 1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu

Bupati dalam

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah, uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut : a.

Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan daerah.

b.

Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan daerah.

c.

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

d.

Melaksanakan pengelolaan UPTD.

e.

Melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengqn lingkup tugasnya.

b.

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya


46


Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tanggung jawab secara berjenjang. Adapun susunan kepegawaiannya sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Penetapan b. Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan 4. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari : a. Seksi Penagihan dan Pembukuan b. Seksi Pemeriksaan dan Pengendalian 5. Bidang Pendapatan Lain-lain, terdiri dari : a. Seksi Penerimaan Usaha Daerah dan BUMD b. Seksi Legalisasi Surat Berharga dan Pendapatan Lain 6. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari : a. Seksi Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak b. Seksi Penatausahaan bagi Hasil Pajak dan Non Pajak 7. UPTD


47

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris Sekretaris mempunyai administrasi

tugas

melaksanakan pengelolaan teknis

umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas ,

uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut : a.

Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas.

b.

Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

c.

Mengelola urusan rumah tangga Dinas.

d.

Mengelola keuangan Dinas.

e.

Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas.

f.

Menyusun rencana kegiatan Dinas.

g.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

h.

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris terdiri dari : -

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

a.

Menyusun teknis ketatausahaan Dinas.

b.

Menyusun surat-menyurat Dinas.

c.

Melayani surat menyurat Dinas.

d.

Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas.


48

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 e.

Melayani kerumah tanggaan Dinas.

f.

Melayani perlengkapan Dinas.

g.

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas.

h.

Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas .

i.

Melaksanakan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang

j.

ditugaskan oleh pimpinan

-

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan dan keuangan Dinas, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

a.

Menyusun rencana dan pengelolaan keuangan Dinas.

b.

Melayani keuangan Dinas

c.

Menkoordinasikan penyusunan keuangan dinas dengan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah.

d.

Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan Dinas.

e.

Menyusun laporan keuangan Dinas.

f.

Menyusun rencana kegiatan Dinas.

g.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

h.

Melaksanakan tugas lain perencanaan dan keuangan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.


49

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 2. Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pendataan dan penetapan menjadi kewenangan daerah , melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a.

Menyusun pedoman teknis operasional pendataan dan penetapan pajak dan retribusi.

b.

Melaksanakan penerimaan pendataan dan melakukan penetapan pajak dan retribusi daerah.

c.

Melakukan pendataan pendapatan dan penetapan pajak dan retribusi.

d.

Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penerimaan pendapatan dan penetapan.

e.

Melakukan perhitungan penerimaan pendataan

f.

Melakukan pemeriksaan penerimaan pendataan.

h.

Merumuskan evaluasi dan pelaporan pendataan dan penetapan.

g.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendapatan dan penetapan pajak dan retribusi.

h.


-

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas

melaksanakan

penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pendataan dan penetapan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a.

Merencanakan program pendataan dan penetapan.

b.

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data wajib pajak & penetapan.

c.

Melaksanakan penetapan wajib pajak dan retribusi.

d.

Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pendataan dan penetapan.


50


Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pendataan dan penetapan.

f.

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

-

Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan , melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

a.

Merencanakan program perhitungan dan pemeriksaan pendataan.

b.

Melaksanakan perhitungan dan pemeriksaan pendataan.

c.

Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan perhitungan dan pemeriksaan pendataan

d.

Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan pendataan.

e.

Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan pendataan

f.

Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Penagihan dan Pembukuan Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penagihan dan pembukuan, melaksanakan tugas sebagai berikut : a.

Merencanakan program dan petunjuk teknis operasional penagihan dan pembukuan.

b.

Melaksanakan penagihan dan menertibkan pembukuan.

c.

Melaksanakan penyusunan evaluasi penagihan dan pembukuan.

d.

Melaksanakan pemeriksaan pendapatan dan tertib pembukuan pendapatan.


51


Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan pembukuan pendapatan.

f.

Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pembukuan

g.

-

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Seksi Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis operasional pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

a.

Merencanakan program pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah.

b.

Melaksanakan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah.

c.

Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi penagihan dan pembukuan pendapatan daerah

d.

Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah

e.

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain terutama pihak kecamatan, kelurahan dan desa untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penagihan pendapatan daerah

f.

Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kabid.

- Seksi Pemeriksaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan petunjuk

teknis

operasional

pemeriksaan

dengan

pengendalian

pendapatan daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a.

Merencanakan program pemeriksaan dan pengendalian pendapatan daerah.

b.

Melaksanakan pemeriksaan penagihan pengendalian tertib pembukuan


52

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 c.

Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dan pengendalian penagihan dan pembukuan.

d.

Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian penagihan.

e.

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi lain untuk mempermudah pemeriksaan dan pengendalian penagihan.

f.

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kabid.

4. Bidang Pendapatan Lain-lain Bidang penyusunan

Pendapatan kebijakan

Lain-lain teknis

mempunyai tugas

operasional

merencanakan

pelaksanaan

penerimaan

pendapatan lain-lain , melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a.

Menyiapkan

rencana

penerimaan

pendapatan

lain-lain

yang

bersumber dari usaha daerah yang sah b.

Melakukan penerimaan pendapatan lain-lain dari usaha daerah termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah, legalisasi surat berharga dan pendapatan lainnya yang sah diterima daerah

c.

Melaksanakan

penyusunan

evaluasi

terhadap

penerimaan

pendapatan lain-lain yang sah diterima daerah. d.

Melakukan penyusunan laporan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah diterima daerah.

e.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan pendapatan lain-lain.

f.



53

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 - Seksi Penerimaan Usaha Daerah dan BUMD mempunyai tugas menyusun petunjuk

teknis

operasional

pelaksanaan

rencana

penerimaan

pendapatan lain-lain yang bersumber dari usaha daerah dan pendapatan badan usaha milik daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a.

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dari usaha daerah dan dari Badan Usaha Milik Daerah.

b.

Melaksanakan penerimaan yang bersumber dari usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

c.

Melakukan evaluasi penerimaan dari usaha daerah dan dari Badan Usaha Milik Daerah.

d.

Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penerimaan usaha daerah dan dari BUMD.

e.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan usaha daerah dan dari BUMD

f.

Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kabid. Seksi Legalisasi Surat Berharga dan Pendapatan Lain mempunyai tugas

-

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain , melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a.

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan legalisasi surat berharga dan pendapatan lain yang sah.

b.

Melaksanakan penerimaan dari legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah.

c.

Melakukan evaluasi penerimaan dari legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah.


54

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 d.

Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penerimaan legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah.

e.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan dari legalisasi surat berharga dan pendapatan lain yang sah.

f.

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kabid.

5.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai

tugas merencanakan

penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan bagi hasil pendapatan yang menjadi hak daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a.

Menyiapkan rencana bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.

b.

Melakukan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.

c.

Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.

d.

Mempersiapkan

sarana

dan

prasarana

yang

menunjang

pelaksanaan bagi hasil pajak dan non pajak. e.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.

f.



55

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Seksi Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas

-

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan perhitungan bagi hasil pajak dan non pajak, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a. Menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan perhitungan bagi hasil. b.

Melaksanakan perhitungan bagi hasil

c.

Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk mempermudah perhitungan bagi hasil

d.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan perhitungan bagi hasil

e. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kabid.

Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak mempunyai

-

tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan nonpajak , melaksanakan tugas pokok sebagai berikut : a.

Menyusun

rencana

teknis

operasional

pelaksanaan

penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak. b.

Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak.

c.

Melakukan

persiapan

sarana

dan

parasarana

untuk

mempermudah penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak d.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak

e.



56

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Gambar 2.7 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN

DAN KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN

SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN

SEKSI PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

SEKSI PENERIMAAN USAHA DAERAH DAN BUMD

SEKSI PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN NON PAJAK PENDAPATAN

SEKSI PERHITUNGAN DAN PEMERIKSAAN

SEKSI PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN

SEKSI LEGALISASI SURAT BERHARGA DAN PENDAPATAN LAIN

SEKSI PENATAUSAHAAN BAGI HASIL PAJAK DAN NON PAJAK

UPTD TG. BATU


57

BIDANG BAGI HASIL PENDAPATAN


2.3. Kondisi Yang Diinginkan Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 dan sesuai visi dan misi Dispenda dalam mendukung kebijakan dan program Bupati Karimun dalam bidang pendapatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Dispenda perlu menyusun proyeksi perencanaan jangka menengah dengan menggunakan pendekatan SWOT/Analisa lingkungan Strategis yang diharapkan dapat

memberikan

kontribusi

pada

pelaksanaan

pembangunan

dibidang

pendapatan. 2.3.1 Analisis Lingkungan Internal a. Potensi (Kekuatan) yang dimiliki Dispenda yaitu : a.1. Dukungan Pimpinan yang optimal a.2. Dukungan Sumber Daya Manusia yang potensial a.3. Dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai a.4. Mengoptimalkan Fungsi UPTD a.5. Melakukan Evaluasi pelaksanaan tugas setiap bagian dan bidang a.6. Menerapkan sistem komputerisasi pelayanan pajak. a.7. Motivasi dan keseriusan pegawai untuk menciptakan Good Governance. a.8. Mensosialisasikan aturan hukum tentang perpajakan a.9. Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi.


58

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang meliputi : -

Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.

-

Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

-

Mengadakan evaluasi realisasi penerimaan setiap triwulan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan penerimaan daerah dan memberikan teguran bagi unit kerja yang tidak mencapai target

-

Meningkatkan akurasi dan Verifikasi Data Pajak Daerah.

-

Pendekatan kepada wajib pajak melalui sosialisasi dalam upaya pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.

-

Meningkatkan keterampilan petugas melalui diklat perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah

-

Mengadakan himbauan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui media elektronik dan media cetak.

-

Penagihan aktif tunggakan Pajak Daerah dan Pajak Bulan berjalan.

-

Koordinasi dengan Para Camat Se - Kabupaten

Karimun

untuk

Peningkatan Pajak Reklame dan PBB. -

Koordinasi dengan Badan Pelayanan Terpadu untuk Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-

Koordinasi dengan Adpel Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Batu Kundur untuk peningkatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Adpel Tanjung Batu Kundur untuk sumbangan pihak ketiga

-

Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan, Pemberian Reward dan Funishmen sebagai upaya stimulan peningkatan PAD


59


-

Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan kepada para wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak.

-

Memberikan Bimbingan dan

Penyuluhan

kepada

Petugas

pungut/Pengelola retribusi Daerah -

Koordinasi dengan PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo untuk Optimalisasi Pajak Mineral bukan logam dan batuan.

-

Melakukan koordinasi dengan perusahaan pertambangan untuk kesediaan memberikan sumbangan/hibah

-

Penyesuaian tarif pelabuhan luar negeri dan pemungutan retribusi pas pelabuhan dalam negeri.

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang meliputi: -

Mencari sumber pendapatan baru dari penerimaan sumbangan pihak ketiga (penerimaan hibah)

-

Melakukan Pendataan untuk mencari wajib pajak baru

-

Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi untuk optimalisasi

penerimaan

sumbangan

pihak

ketiga

di

sektor

pertambangan. -

Melakukan Konsultasi ke daerah lain untuk mencari peluang sumber pendapatan baru yang potensinya di Karimun ada tapi belum dipungut seperti Pajak Walet dan Penerimaan Sektor Pelabuhan.

-

Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BUP untuk optimalisasi penerimaan STS

-

Melakukan rekonsiliasi bersama pemerintah pusat dan propinsi tentang dana-dana yang ditransfer ke daerah


60

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 b. Sedangkan Kelemahan(kendala) Dispenda yang ada yaitu : b.1.

Laporan Yang disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan kondisi dilapangan

b.2.

Penegakan hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya

b.3

Kurangnya tenaga terlatih dalam melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pelaporan penyetoran pajak.

b.4

Kurangnya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka menyusun data indikator penetapan Dana Alokasi Umum.

b.5

Ekstensifikasi pendapatan terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pusat dan propinsi dengan kata lain dalam memprediksi

target

pendapatan

selalu

ditemui

hambatan/kendala karena Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan

Gubernur

tentang

bagian

perolehan

Dana

Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi sering diterima melewati

waktu penyusunan prediksi pendapatan dalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

maupun

Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan KUA RAPBD sedangkan KUA PPAS sudah harus disampaikan ke DPRD pada awal Juni sementara Keputusan Menteri biasanya baru diterima pada akhir Juli atau awal Agustus tahun berjalan, dll. b.6.

Pada umumnya usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Hiburan belum memiliki pembukuan yang baik sehingga akan turut mempengaruhi dalam penetapan besarnya ketetapan pajak yang dikenakan pada usaha mereka.


61

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 b.7. b.8.

Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Perda tentang retribusi daerah masih menggunakan aturan yang lama

2.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal a.

Dalam pendapatan, peluang yang ada di Dispenda yaitu : a.1.

Adanya visi dan misi yang menunjang pendapatan daerah.

a.2.

Kebijakan dan regulasi pemerintah pusat tentang pajak dan retribusi daerah yang mendukung dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

a.3.

Dukungan dan Apresiasi stakeholder terhadap pendapatan daerah.

a.4. b.

Situasi dan kondisi daerah yang relatif kondusif.

Adapun tantangan yang dihadapi antara lain yaitu : b.1.

Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik dan transparan.

b.2.

Terbatasnya Sumber Daya yang dimiliki dalam hal ini keterbatasan Pajak yang diperoleh dari Bahan Mineral Bukan Logam.

b.3.

Lokasi

strategis

yang akan

digunakan

sebagai

lahan

untuk

pemasangan billboard dalam rangka meningkatkan pendapatan sebagian besar milik masyarakat sulit pengurusannya. b.4.

Letak geografis Kabupaten Karimun sebagian besar berupa lautan membuat petugas kesulitan menjangkau ke semua wilayah.


62

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Dari beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal dapat diinteraksikan sebagai berikut : 1. Interaksi Peluang – Potensi a. Motivasi SDM yang potensial di bidang pendapatan yang didukung apresiasi

stakeholder

terhadap

peningkatan

pendapatan

menciptakan good governance. b. Adanya kebijakan dan program yang menunjang pendapatan yang akuntabel dan konsisten dalam rangka meningkatkan penerimaan. c. Dalam rangka meningkatkan pendapatan

didukung dengan

ketersediaan sarana dan prasarana dan kondisi daerah yang relatif kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien. 2. Interaksi Peluang – Tantangan a. Keterlibatan masyarakat bersama aparatur dispenda dalam proses penerimaan

pendapatan

menciptakan

sinergitas

dalam

mewujudkan pembangunan daerah. b. Dalam rangka meningkatkan pendapatan berorientasi pada good governance yang merupakan perubahan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang mandiri. c. Motivasi SDM yang potensial di bidang pendapatan diharapkan dapat menggali potensi pengganti sumber daya alam yang terbatas dengan potensi pajak yang ada. 3. Interaksi Kelemahan – Potensi a. Laporan yang disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan ketaatan wajib pajak membayar kewajibannya tepat waktu memerlukan kerja keras agar


63

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 pelayanan lebih efektif dan efisien karena didukung dengan sumber daya yang potensial dibidang pendapatan. b. Mengupayakan tenaga pengawas dan pemeriksa yang terlatih agar dapat mengoptimalkan penerimaan daerah. c. Dalam

rangka

mengoptimalkan

kegiatan

intensifikasi

dan

ekstenifikasi disertai dengan ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan. d. Kewenangan dan kebijakan dari pusat dan propinsi yang menjadi kendala dalam rangka ekstensifikasi pendapatan harus sering dikoordinasikan ke pusat dan propinsi 4. Interaksi Kelemahan – Tantangan a. Tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan yang lebih baik diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan yang sebenarnya tentang pajak yang harus dibayar. b. Kondisi wilayah yang sebagian besar berupa lautan perlu diatur mekanisme pembayarannya untuk menekan angka keterlambatan dalam membayar pajak . c. Adanya kegiatan ekstensifikasi pendapatan dapat berkembang diiringi dengan kemudahan dari pusat dan propinsi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan yang potensial.

Permasalahan dan Solusi dapat dilihat dari Analisa Lingkungan dan Strategis Tabel 2.14 berikut :


64

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Tabel 2.14 Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) Peluang

Tantangan

1. Adanya visi

dan misi yang

menunjang

1. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik

2. Kebijakan dan regulasi pemerintah pusat

2. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki dalam hal

pendapatan daerah

EKTERNAL

dan transparan

tentang pajak dan retribusi daerah yang NO

mendukung dalam pemungutan pajak dan

ini keterbatasan yang diperoleh dari galian C 3. Lokasi strategis yang akan digunakan sebagai

retribusi daerah

lahan objek pajak(billboard) selalu terbentur

3. Dukungan dan apresiasi stakeholder thd pendapatan daerah

INTERNAL

dengan masyarakat 4. Letak geografis Kabupaten Karimun sebagian

4. Situasi dan kondisi daerah yang relatif

besar berupa lautan membuat petugas kesulitan

kondusif

1.

menjangkaunya

Potensi / Kekuatan

Interaksi (P-P)

Dukungan pimpinan yang optimal dan SDM yang

1. Motivasi

Interaksi (P-T)

SDM

yang

2.

Dukungan sarana dan prasarana yang ada

stakeholder

3.

Mengoptimalkan fungsi UPTD

pendapatan menciptakan good governance

4.

Melakukan Evaluasi pelaksanaan tugas setiap

5.

Motivasi

dan

keseriusan

pegawai

untuk

menciptakan Good Governance 6.

Mensosialisasikan

kebijakan

hukum

kegiatan

peningkatan

dan

regulasi

yang

tentang

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

masyarakat

bersama

aparatur

Dispenda dalam proses penerimaan pendapatan menciptakan

sinergitas

dalam

mewujudkan

meningkatkan

pendapatan

pembangunan daerah 2. Dalam

rangka

menunjang pendapatan yang akuntabel dan

berorientasi

konsisten serta adanya payung hukum dalam

merupakan perubahan dalam rangka mewujudkan

3. Dalam rangka melalui

Mengoptimalkan

terhadap

1. Keterlibatan

apresiasi

rangka meningkatkan penerimaan

aturan

perpajakan 7.

2. Adanya

didukung

dibidang

pendapatan

bagian dan bidang

yang

potensial

potensial

good

governance

yang

otonomi daerah yang mandiri

meningkatkan pendapatan

kegiatan

pada

SDM

yang

potensial

di

bidang

dan

pendapatan diharapkan dapat menggali potensi

ekstensifikasi didukung dengan ketersediaan

pengganti SDA yang terbatas dengan potensi pajak

sarana dan prasarana serta kondisi daerah

yang sudah ada

yang

relatif

intensifikasi

3. Motivasi

kondusif

menjadikan

pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien

1.

Kelemahan

Interaksi (K-P)

Interaksi (K-T)

Laporan tidak sesuai & ketaatan wajib pajak

1. Laporan yg disampaikan ke Dispenda tidak

1.

membayar kewajibannya tepat waktu 2.

3.

lebih

ketaatan wajib pajak membayar tepat waktu

kesadaran

sebagaimana mestinya

memerlukan kerja keras agar pelayanan lebih

laporan yang sebenarnya tentang

Kurangnya Tenaga terlatih dalam melakukan

efektif dan efisien karena didukung dengan

harus dibayar

pengawasan

sumber

Penegakan

hukum

dan

belum

dapat

pemeriksaan

berjalan

terhadap

pelaporan penyetoran pajak. 4.

Pada umumnya Usaha Rumah makan/restoran,

yang

potensial

dibidang

tenaga

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah

intensifikasi pendapatan

terkendala

oleh

kewenangan dan kebijakan pusat dan propinsi Ketersediaan

rangka

anggaran

yg

melaksanakan program & kegiatan

terbatas

terlatih

agar

dan

akan turut mempengaruhi dalam penetapan

3. Dalam

yang

pengawas

pemeriksa

Ekstensifikasi

2.

mengoptimalkan

dan

ekstensifikasi

kegiatan disertai

dengan ketersediaan anggaran yang memadai

kegiatan 4. Kewenangan dan kebijakan dari pusat dan propinsi menjadi kendala dalam rangka ektensifikasi pendapatan


diiringi

dengan

masyarakat

meningkatnya

dalam

memberikan pajak yang

Kondisi wilayah yang sebagian besar berupa

65

untuk menekan keterlambatan penyetoran pajak

dapat

memperlancar pelaksanaan program dan utk

baik

lautan perlu diatur mekanisme pembayarannya

2. Mengupayakan

hotel dan hiburan belum memiliki pembukuan shg

usaha mereka

6.

daya

pendapatan

besarnya ketetapan pajak yang dikenakan pada

5.

Tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan yang

sesuai dengan kondisi di lapangan dan

dan retribusi 3.

Adanya

kegiatan

ekstensifikasi

pendapatan

dapat berkembang diiringi dengan kemudahan dari

pusatdan

propinsi

dalam

penggalian

sumber-sumber pendapatan yang potensial


B A B III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan

Daerah

Kabupaten

Karimun

maka

masih

didapat

berbagai

permasalahan yaitu : 1. Laporan yang disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan kondisi lapangan 2. Penegakan hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya 3. Kurangnya tenaga terlatih dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaporan penyetoran pajak 4. Kurangnya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka menyusun data indikator penetapan Dana Alokasi Umum. 5. Ekstensifikasi pendapatan terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pusat dan propinsiDalam memprediksi target pendapatan selalu ditemui hambatan/kendala karena Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Gubernur tentang Bagian perolehan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak Provinsi sering diterima melewati waktu penyusunan prediksi pendapatan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .(Rancangan KUA RAPBD sedangkan KUA PPAS sudah harus disampaikan ke DPRD pada awal Juni sementara Keputusan Menteri biasanya baru diterima pada akhir Juli atau awal agustus tahun berjalan). Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

66

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 6. Pada umumnya Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel, dan Hiburan belum memiliki pembukuan sehingga akan turut mempengaruhi dalam penetapan besarnya ketetapan Pajak yang dikenakan pada usaha mereka 7. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung usaha peningkatan pajak daerah 8. Perda tentang retribusi daerah masih menggunakan aturan yang lama.

3.2 Isu-isu Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Isu strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas. Isu strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik. Dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukankan diatas maka Isu-isu strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kesadaran masyarakat agar dalam memberikan laporan sesuai dengan kondisi lapangan atau laporan yang sebenarnya. 2. Mengupayakan agar hukum yang ada dijalankan dengan sebaiknya. 3. Meningkatkan keahlian sumber daya manusia dalam hal pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaporan penyetoran pajak dengan mengikuti diklat-diklat tentang pajak daerah. 4. Menjalin koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka menyusun Data Indikator dalam penetapan Dana Alokasi Umum. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

67

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 5. Menyiasati keterlambatan kebijakan dari pusat dan propinsi dalam penetapan tentang Bagian perolehan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak Provinsi sering diterima melewati waktu penyusunan prediksi pendapatan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .(Rancangan KUA RAPBD sedangkan KUA PPAS sudah harus disampaikan ke DPRD pada awal Juni sementara Keputusan Menteri biasanya baru diterima pada akhir Juli atau awal agustus tahun berjalan) dalam memprediksi setiap target pendapatan. 6. Mengupayakan agar setiap Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel, dan Hiburan harus memiliki pembukuan sehingga akan turut mempengaruhi dalam penetapan besarnya ketetapan Pajak yang dikenakan pada usaha mereka. 7. Pengoptimalan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan. 8. Meninjau kembali Perda yang telah ditetapkan terutama menyangkut besaran tariff retribusi


68


B A B IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun serta berdasarkan tinjauan terhadap

lingkungan

memperhitungkan

organisasi,

kekuatan

baik

(strengts),

internal

maupun

kelemahan

eksternal

(weaknesses),

dalam peluang

(opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada maka ditetapkanlah Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang meliputi komponen : visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

4.1 VISI Visi secara terminologi merupakan pandangan jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu organisasi. Definisi umumnya visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dlam jangka waktu tertentu. Untuk menunjang Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa” .


69

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Misi Pemerintah

Kabupaten Karimun yaitu

: Meningkatkan dan

memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis

kerakyatan,

memaksimalkan

kualitas pelayanan

publik dan

mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagai unit kerja otonom dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki visi Pembangunan sebagai orientasi yang hendak dicapai sebagai berikut :

“MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN DAERAH DAN KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MELALUI PELAKSANAAN TUGAS YANG PRIMA MENUJU KABUPATEN KARIMUN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING “ Secara umum, nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut : 

Bahwa

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kabupaten

Karimun

akan

mengoptimalkan penerimaan daerah dan sebagai penggerak utama pembangunan yang maju dan berdaya saing . 

Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun memiliki komitmen besar untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Karimun yang maju dan berdaya saing

khususnya dalam aspek keuangan dan

kualitas pembiayaan pembangunan.


70

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 

Bahwa

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kabupaten

Karimun

dalam

melaksanakan fungsinya sebagai penggerak utama pembangunan akan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang prima.

4.2

MISI Keberadaan misi merupakan pengimplementasian dari visi yang telah

ditetapkan dan harus disusun secara rasional dan sistematis, misi harus sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh suatu visi yang berguna untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan, dan usaha-usaha

yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan penerimaan daerah secara optimal 2. Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Pembangunan 3. Mewujudkan pelaksanaan tugas yang prima melalui keterpaduan antar sektor ( dengan SKPD yang terkait ) dan antar pihak ( dengan masyarakat dan pihak lain diluar SKPD terkait ). Secara umum, misi tersebut diatas mengandung nilai-nilai pokok sebagai berikut : 1. Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun memfokuskan tugas dan fungsi pada penerimaan daerah secara optimal. 2. Bahwa

Dinas

Pendapatan

Daerah

melaksanakan penerimaan daerah pembiayaan pembangunan daerah.


71

Kabupaten

melalui

Karimun

dalam

peningkatan kualitas

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 3. Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun melaksanakan tugas pokok yang prima melalui keterpaduan antara pihak-pihak yang terkait dan

harus dijaga secara harmonis dalam rangka meningkatkan

penerimaan. Gambar 4.1 Visi dan Misi Dispenda

4.3.

TUJUAN Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari misi

organisasi, dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what) dan kapan akan dicapai (when). Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata yang mengarah pada pencapaian hasil akhir pada suatu periode tertentu misalnya satu sampai lima tahun. Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

72

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil. Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek tau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud. Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

MISI 1 : MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH SECARA OPTIMAL TUJUAN : Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TUJUAN : Mewujudkan

pembangunan yang direncanakan melalui

pencapaian Penerimaan secara maksimal


73


MISI 3 : MEWUJUDKAN PELAKSANAAN TUGAS YANG PRIMA MELALUI KETERPADUAN ANTAR SEKTOR DAN ANTAR PIHAK TUJUAN : Meningkatkan

koordinasi

dan

pengawasan

dalam

rangka meningkatkan penerimaan

4.4. SASARAN Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penetuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran ini adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dicapai. Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran yang ingin dicapai


74

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

NO 1.

MISI

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan

Mengoptimalkan

Penerimaan

kegiatan

Daerah

secara intensifikasi

optimal

1. Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi yang berorientasi

dan

ekstensifikas

Kepada penerimaan daerah 2. Tercapainya Penerimaan Daerah Secara Optimal 3. Meningkatnya Kinerja Dalam

Rangka

Aparatur

Meningkatkan

Penerimaan

NO 2

MISI

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan

Mewujudkan

Tercapainya

Kualitas

pembangunan

pembiayaan pembangunan

Pembiayaan

yang direncanakan

Pembangunan

melalui pencapaian Penerimaan secara maksimal


75

peningkatan

kualitas


NO 3

MISI

TUJUAN

Mewujudkan

Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

koordinasi

yang Prima melalui

pengawasan

keterpaduan

rangka meningkatkan

antar

sektor & antar pihak

4.5.

SASARAN Terwujudnya

kerjasama

dan dengan instansi terkait dan dalam pihak lain

penerimaan

STRATEGI Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh

dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penentuan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada program Pemerintah Kabupaten. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang terangkum dalam suatu program untuk mencapi sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarah kepada visi dan misi. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.


76

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 4.6. KEBIJAKAN Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Dispenda dalam perencanaanya selama periode 2011-2016 mempunyai kebijakan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal. 1. Kebijakan Internal Dispenda merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi internal yang meliputi : a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan peningkatan pendapatan. b. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur Dispenda yang berkualitas. c. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.

2. Kebijakan Ekternal Dispenda merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya meningkatkan kualitas pendapatan yang berbasis wajib pajak dan wajib retribusi, Dispenda mempunyai kebijakan disektor pendapatan yang meliputi : a. Mendorong kegiatan intensifikasi

dan

ekstensifikasi PAD dan

penerimaan lainnya. b. Mewujudkan pembangunan yang direncanakan melalui pencapaian Penerimaan secara maksimal c. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain yang berhubungan.


77

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut : 1. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendapatan Daerah guna mendorong pemerataan pembangunan untuk melayani kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan

Sumber

Daya

manusia

yang berkualitas

dengan

memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pendapatan Daerah sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada. 3. Meningkatkan

pendapatan

melalui

kegiatan

ekstensifikasi

dan

intensifikasi PAD dan penerimaan lainnya dengan dukungan atau kerjasama

dengan


masyarakat

78

dan

instansi

terkait


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Renstra Dispenda Kabupaten Karimun dalam mendukung RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016, penjabaran program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan melalui rencana program dan kegiatan indikatif. 5.1. PROGRAM Program sesuai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah diklarifikasikan berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut : 1.20.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.06.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.06.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.06.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.06.07

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.06.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.06.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.06.26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.25.06.15

Program Pengembangan Komunikasi , Informasi & Media Massa


79


5.2. KEGIATAN Kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1.20.06.01

Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.06.01.19

Kegiatan :

Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Dispenda

1.20.06.01.23

Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran UPTD

1.20.06.02

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.06.02.05

Kegiatan :

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1.20.06.02.10

Pengadaan Mebelair Kantor Dispenda

1.20.06.02.11

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dispenda

1.20.06.02.12

Pembuatan Buku Petunjuk Teknis Operasional Bidang Pendataan dan Penetapan

1.20.06.02.13

Pembuatan Buku Petunjuk Teknis Operasional Bidang Penagihan dan Pembukuan

1.20.06.02.14

Pembuatan Buku Petunjuk Teknis Operasional Bidang Pendapatan Lain-lain

1.20.06.02.15

Pembuatan Buku Petunjuk Teknis Operasional Bidang Bagi Hasil Pendapatan

1.20.06.02.16

Penyediaan Bahan Bacaan Tentang Data Objek dan Wajib Pajak serta Peraturan PerundangUndangan.

1.20.06.02.17

Pembuatan Profil Dispenda Kabupaten Karimun


80


1.20.06.02.18

Pengadaan Leaflet, Brosur Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1.20.06.02.19

Cetak Plakat Kenang-kenangan

1.20.06.02.24

Cetak

Plakat/Papan

Pengumuman

Pajak

Restoran 10 % 1.20.06.02.25

Cetak Plakat dan Papan Matlumat Pajak Daerah Pengadaan Aplikasi dan Perangkat Sistem Online

1.20.06.02.29

PBB dan BPHTB Pengadaan

1.20.06.02.58

Materi

Expo

Penerimaan

Pajak

Daerah

1.20.06.03

Program :

Peningkatan Dispilin Aparatur

1.20.06.03.06

Kegiatan :

Pengadaan

Pakaian

Dinas

beserta

Pengembangan

Sistem

Kelengkapannya

1.20.06.06

Program :

Peningkatan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.06.06.20

Kegiatan :

Penyusunan LAKIP Dispenda

1.20.06.07

Program :

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur 1.20.06.07.01

Kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Singkat Bagi Tenaga Pemeriksa Pajak dan Retribusi Daerah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

1.20.06.07.02

Bimbingan dan Penyuluhan Petugas Pungut Retribusi pada Dinas Terkait sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009


81

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 1.20.06.07.03

Diklat Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bidang Penagihan dan Pembukuan

1.20.06.07.04

Pelatihan Penyuluhan Petugas Pungut Pajak PBB, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Karimun

1.20.06.07.05

Pelatihan/Trainning SDM Sistem Aplikasi PBB BPHTB

1.20.06.17

Program :

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.06.17.11

Kegiatan :

Pengawasan Lapangan dan Penertiban Spanduk dan Reklame se-Kabupaten Karimun

1.20.06.17.19

Verifikasi Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan

1.20.06.17.20

Sosialisasi Pajak Melalui Media Elektronik dan Media Massa

1.20.06.17.26

Penyerahan Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan

1.20.06.17.30

Pembayaran Insentif (Fee) Bank Perkreditan Rakyat

1.20.06.17.31

Rapat

Koordinasi

Penerimaan

Pendapatan

Daerah Tahun n+1 dan Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun n - 1 dan Tahun n 1.20.06.17.33

Pekan Panutan PBB dan Penyerahan SPPT PBB Desa/Kota

1.20.06.17.34

Monitoring dan Evaluasi BUMD

1.20.06.17.43

Pengembangan Mapatda


82

dan

Pemeliharaan

Aplikasi

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 1.20.06.17.44

Optimalisasi Penerimaan Daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak dari Bagi Hasil Pajak Pusat dan Propinsi

1.20.06.17.45

Pendataan wajib Pajak Walet

1.20.06.17.46

Family Gathering Bagi Wajib Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan

1.20.06.17.47

Penyusunan Pelaporan Pajak dan Realisasi

1.20.06.17.48

Koordinasi

dan

Orientasi

dalam

Rangka

Meningkatkan PAD 1.20.06.17.49

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bea Perolehan Hak

atas

Tanah

dan

Bangunan

(BPHTB)

Kabupaten Karimun 1.20.06.17.52

Pengawasan Pajak sarang Burung Walet

1.20.06.17.53

Pengumpulan Data Wajib Pajak PBB Desa/Kota Kabupaten Karimun dalam Rangka Persiapan Penyerahan

PBB

Desa/Kota

menjadi Pajak

Daerah 1.20.06.17.54

Sosialisasi Persiapan Penyerahan PBB Desa/Kota Kabupaten Karimun Dalam Rangka Persiapan Penyerahan

PBB

desa/Kota

Menjadi

Pajak

Daerah 1.20.06.17.55

Studi Banding Peningkatan Penerimaan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota atau Instansi Sejenis di Daerah Potensi

1.20.06.17.56

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Luar Jam Kerja

1.20.06.17.57

Monitoring dan Pengawasan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah


83


1.20.06.17.58

Pemberian Kelurahan/Desa

Penghargaan dan

Kepada

Petugas Pungut

PBB

Berprestasi 1.20.06.17.59

Pengembangan Aplikasi MAPATDA

1.20.06.17.60

Pengadaan Komputer Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bidang Bagi Hasil Pendapatan

1.20.06.17.61

Kajian Penggalian Potensi Penerimaan Daerah Observasi Lapangan Objek Pajak PBB untuk

1.20.06.17.62

Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Karimun Pemutakhiran Objek PBB Kabupaten Karimun

1.20.06.17.63

Operasional

dan

Pemeliharaan

1.20.06.17.64

Aplikasi/Maintenance PBB/BPHTB Optimalisasi Sumber Daya Alam Pertambangan

1.20.06.17.65

Umum dr Royalti dan Laudrent Persiapan Penyerahan PBB Desa/Kota Menjadi

1.20.06.17.66

Pajak Daerah Sosialisasi Perda Retribusi Daerah

1.20.06.17.67

Peningkatan wawasan Bagi Wajib Pajak dalam

1.20.06.17.68

Rangka Optimalisasi PAD

1.20.06.21

Program :

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.06.21.61

Kegiatan :

Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2011-2016


84

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 1.20.06.26

Program :

Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.20.06.26.12

Kegiatan :

Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah

1.20.06.26.13

Revisi Perda Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1.25.06.15

Program :

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25.06.15.09

Kegiatan :

Pemeliharaan Billboard

1.25.06.15.16

Pengadaan Running Text

1.25.06.15.17

Penggantian Gambar Billboard

1.25.06.15.18

Pembuatan Kerangka Reklame

1.25.06.15.19

Pengadaan Megatron

1.25.06.15.20

Pengadaan Website Dispenda


85


B A B VI INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja adalah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas pendapatan daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun meliputi indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi pada masa akhir perencanaan. Dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah ada beberapa klasifikasi dari pajak daerah seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dapat dikelompokkan , dapat dilihat dari Tabel 2.6 berikut ini :


98


PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/

PERDA YANG

INDIKATOR KINERJA

MENDUKUNG

PEMBANGUNAN DAERAH

IKLIM USAHA

2

3

TARGET KONDISI KINERJA AWAL

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

KINERJA AKHIR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

4

5

6

7

8

9

10

11

a. Restoran

55

54

57

60

64

69

74

74

b. Rumah Makan

60

65

69

74

79

84

89

89

4

4

4

4

4

4

4

4

1

III

ASPEK DAYA SAING DAERAH

3

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.1

Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

c. Kantin


99

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 1 3.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

1

1

1

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel a. Bintang Dua

3.3

b. Bintang Satu

3

3

3

3

3

3

3

3

c. Melati Satu

59

56

56

56

56

56

56

56

d. Cottage

1

1

1

1

1

1

1

1

Tahun 2010

6

9

9

9

10

11

11

11

- Pajak Hotel

Perda No.9 Thn 2001

v

v

v

v

v

v

v

v

- Pajak Restoran

Perda No.12 Thn 2001

v

v

v

v

v

v

v

v

- Pajak Hiburan


v

v

v

v

v

v

v

v

- Pajak Reklame


v

v

v

v

v

v

v

v

- Pajak Penerangan Jalan

Perda No.8 Thn 2001

v

v

v

v

v

v

v

- Pajak Bahan Galian C

Perda No.3 Thn 2002

v

v

v

v

v

v

v

v

- Pajak Air Tanah

v

v

v

v

v

v

v

- Pajak Sarang Burung Walet

v

v

v

v

v

v

v

- Bea Perolehan Hak Atas

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Jenis dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

a.

Pajak

Tahun 2011-2016 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Semua Jenis Pajak Perda No.19 Thn 2010

Tanah Bangunan - PBB Pedesaan Perkotaan - Pajak Parkir


100


1

2

b.

3

Retribusi Daerah

4

5

6

7

8

9

10

11

26

23

23

23

23

23

23

23

Tahun 2010

7

10

10

10

10

10

10

10

- R. Pelayanan Kesehatan


v

- R. Pelayanan Kebersihan


v

- R. Biaya Penggantian Cetak KTP/Akte


v

- R. Pelayanan Parkir


v

- R. Pengujian Kendaraan Bermotor


v

v

v

v

v

v

v

v

- R. Pembuatan Baru Surat Kapal


v

- R. Cetak Blanko Perkapalan


v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

- R. Pelayanan Tera/Tera Ulang

v

v

v

v

v

v

v

- R. Penyediaan dan/atau

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

1.

Retribusi Jasa Umum

Catatan Sipil

Tahun 2011-2016 - R. Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Semua Jenis Retribusi

- R. Pelayanan Persampahan/

Tahap Revisi Tersusu

Kebersihan

dalam satu Perda

- R. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - R. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - R. Penggantian Biaya Cetak Peta

Penyedotan Kakus


101

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 - R. Pengolahan Limbah Cair - R. Pengendalian Menara Telekomunikasi

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

2. Retribusi Jasa Usaha - R. Pemakaian Kekayaan Daerah

6

8

8

8

8

8

8

8

- R. Rumah Potong Hewan

Perda No.6 Thn 2006

v

v

v

v

v

v

v

v

- R. Pelayanan Kepelabuhanan


v

v

v

v

v

v

v

v

- R. Pengukuran Kapal

Perda No.3 Thn 2005

v

v

v

v

v

v

v

v

- R. Pengelolaan Lahan Perairan


v

- R. Ketenagakerjaan


v

- R. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan


v

v

v

v

v

v

v

v

- R.Tempat Pelelangan

v

v

v

v

v

v

v

- R.Terminal

v

v

v

v

v

v

v

- R.Tempat Khusus Parkir

v

v

v

v

v

v

v

- R. Tempat Rekreasi dan Olahraga

v

v

v

v

v

v

v

13

5

5

5

5

5

5

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

3. Retribusi Perizinan Tertentu - R. Izin Mendirikan Bangunan

Perda No. 21 Thn 2002

- R. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - R. Izin Gangguan /HO

v

v

v

v

v

v

v

v

- R. Izin Trayek

v

v

v

v

v

v

v

v

- R. Izin Usaha Perikanan

v

v

v

v

v

v

v

v

- R. Izin Dermaga

v


102

Rencana Strategis Tahun 2011-2016 - R. Dermaga Kayu

v

- R.Tanda Daftar Perusahaan

v

- R.Izin Usaha Perdagangan

v

- R.Tanda Daftar Gudang

v

- R. Izin Usaha Sarang Burung Walet

v

- R. Izin Penyelenggaraan Bengkel

v

Umum

3.4

- R. Izin Pemanfaatan Jalan

v

- R. Izin Perpanjangan Dokumen Kapal

v

Rasio Wajib Pajak Daerah

1 : 17

1 : 15

1 : 15

1 : 15

1 : 15

1 : 15

1 : 15

1 : 15

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ket: untuk 1 jenis pajak memberikan kontribusi sebesar x

3.5

Persentase Potensi Penerimaan Daerah yang dapat digali


103


3.6 3.7

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Kondisi Akhir

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

2016 (Rp)

139.642.023.196

149.812.935.492

156.126.359.000

145.079.695.533

148.942.076.299

163.836.283.928

180.219.912.320

180.219.912.320

Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah

17.742.860.372

17.656.312.100

8.318.005.980

17.547.330.000

17.983.600.000

19.781.960.000

21.760.156.000

21.760.156.000

6.039.899.878

5.106.070.160

5.250.000.000

5.750.000.000

6.250.000.000

6.675.000.000

6.875.250.000

6.875.250.000

23.199.999.992

19.786.600.000

18.374.999.992

19.858.000.000

20.706.400.000

22.371.877.277

25.076.315.005

25.076.315.005

Jumlah Lain-lain PAD yang sah

3.10

Tkt Keberhasilan Pencapaian Target PAD Persentase PAD Thd Total Penerimaan APBD Dana Perimbangan yg terserap dibandingkan yg direncanakan Kuantitas Pertemuan dng Dinas Pemungut Retribusi

3.14

Tahun 2013

(Rp)

3.9

3.13

Tahun 2012

(Rp)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3.12

Tahun 2011

Jml Penerimaan Pajak Daerah

3.8

3.11

Tahun 2010

Kuantitas Pertemuan dengan Pihak Luar yang terkait

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

32.85%

30.9%

30.9%

30.3%

29.18%

29%

29%

29%

116.9%

81.41%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x


104


B A B VII PENUTUP

Rencana Strategis pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, yang disebut RENSTRA SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai Surat Edaran Bupati Karimun Nomor: 189/BPPPD/100/06/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Pelaksanaan RENSTRA SKPD Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun yang merupakan pedoman daam penyusunan Renja SKPD. Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 ini dapat sejalan beriringan dengan pembangunan di Kabupaten Karimun.

Akhirnya, kami berharap agar RENSTRA SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun ini dapat menjadi rencana pembangunan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

------- o 0 o -----


105

Rencana Strategis Tahun

Recommend Documents