RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2011-2015 merupakan tindak lanjut atas ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara subtansi mempresentasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran atas kondisi dan permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat / perempuan dan bidang keluarga berencana di kota Surabaya sangat relevan sebagai dasar berpijak dalam penyusunan Rencana Strategis, maka berdasarkan Data dalam Angka tahun 2010 mempunyai Program Penanggulangan kemiskinan, Program Penanganan Bidang-bidang Kesehatan dan KB serta Program Pemberdayaan Perempuan dapat diperoleh gambaran umum dan beberapa permasalahannya. Jumlah Penduduk kota Surabaya pada tahun 2009 sebanyak 2.938.125 jiwa yang terdiri dari 1.474.874 orang Laki-laki dan 1.463.351 orang perempuan dengan luas kota Surabaya 326.37 Km2 , maka kepadatan penduduk rata-rata mencapai 9002 jiwa per Km2. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk di jawa timur adalah 794 jiwa per Km2. Berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah per kecamatan maka dapat dicermati bahwa kepadatan penduduk di kota Surabaya sudah sangat memprihatinkan untuk tingkat perkotaan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan pontensi wilayahnya. Terkait dengan permasalahan tersebut akan mengandung konsekuensi timbulnya masalah-masalah kesehatan, pendidikan dan masalah sosial lainnya yang berakibat timbulnya kesenjangan sosial dan terjadinya kemiskinan. Secara garis besar permasalahan pokok di bidang kemasyarakatan dan kependudukan meliputi rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan masih rendahnya pemberdayaan masyarakat.
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011
2
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana
tahun
2011-2015
dimaksudkan
sebagai
dokumen
perencanaan pembangunan yang memberikan arah, strategi, kebijakan, program serta sasaran yang ingin dicapai selama 5 (tahun) ke depan. 2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun 2011-2015 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga
Berencana yang penyusunannya mengacu pada
RJPMD kota Surabaya.
C.
Landasan Hukum Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Surabaya tahun 2011-2015 disusun berdasarkan atas : 1. Undang Undang Dasar 1945 dan Amandemen 2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 3. Undang-Undang nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah 4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 6. Peraturan
Presiden
nomor
15
tahun
2010
tentang
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan 7. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional 8. nstruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan 9. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011
3
10. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2009 tentang Lembaga Teknis Pemerintah Kota Surabaya 11. Peraturan Walikota nomor 90 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya D.
Hubungan Renstra SKPD dengan Perencanaan Lainnya Dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Surabaya merupakan bagian dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Surabaya. Selanjutnya
dengan
Sistem
Keuangan
sebagaimana
yang
telah
diamanatkan di dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang dituangkan dalam rencana kerja SKPD, merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD serta bagian dari APBD Kota Surabaya. E.
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Surabaya Tahun 2011-2015 sebagai berikut : BAB I Pendahuluan A.
Latar Belakang
B.
Maksud dan Tujuan
C.
Landasan Hukum
D.
Hubungan Renstra SKPD dengan Perencanaan Lainnya
E.
Sistematika Penulisan
BAB II Kelembagaan A.
Struktur Organisasi
B.
Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
C.
Tugas dan Fungsi 1. Kepala Badan 2. Bagian Tata Usaha 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011
4
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan 5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera 6. Kelompok Fungsional
BAB III Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Kota Surabaya A. Kondisi Umum Masyarakat Saat ini 1. Capaian Pemberdayaan dan Keluarga Berencana 2. Permasalahan B. Kondisi yang diharapkan
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan A. Visi B. Misi C. Tujuan D. Strategi E. Sasaran F. Kebijakan
BAB V
Program dan Kegiatan
BAB VI Penutup
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011
5
BAB II KELEMBAGAAN A. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : 1.
Kepala Badan
2.
Sekretaris a. Subag Umum dan Kepegawaian b. Subag Keuangan
3.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4.
Bidang Ketahanan Ekonomi a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
5.
Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan b. Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
6.
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Sub Bidang Keluarga Berencana b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011
6
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011
7
Tugas dan fungsi Berdasarkan Perwali Nomor 90 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan dan Keluarga Berencana bidang : a. Pendidikan b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera d. Ketenagakerjaan e. Pemberdayaan Masyarakat. f. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas d. Pengelolaan ketatausahaan e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya untuk masing – masing bidang mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Sekretariat Tugas
Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, angaran dan laporan Badan
Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
Pengelolaan administrasi kepegawaian
Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan
Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
8
Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan
Peniliaian angka kredit jabatan fungsional
Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan alokon.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tugas :
Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipsi masyarakat skala kota
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota
Pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan skala kota
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengolahan data profil Kelurahan skala kota;
Pelaksanaan
koordinasi dan fasilitasi penguatan
kelembagaan
masyarakat skala kota;
Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;
Pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
pelatihan
pelaporan
pelatihan
masyarakat skala kota;
Pelaksanaan pelatihan skala kota;
Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
masyarakat skala kota;
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;
Pelaksanaan pengembangan menajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;
Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;
Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota;
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
9
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;
Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota;
Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota;
3. Bidang Ketahanan Ekonomi Tugas :
pelaksanaan
pelatihan/bimbingan
teknis, penyebar luasan
dan
penerapan Teknologi Tepat Guna skala kota;
Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota;
Pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi
penyelanggaraan
pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
Pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi
penyelenggaraan
pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok mastarakat skala kota;
Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;
Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
10
Pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi
penyelenggaraan
pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;
Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;
Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;
Penyelenggaraanpemberdayaan
masyarakat
dalam
pengelolaan
sumber daya alam dan teknologi tepat gunaskala kota;
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat huna
Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota;
Pelaksanaan
monitoring
evaluasi
dan
pelaporan
pemanfaatan
teknologi tepat guna skala kota;
Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna skala kota;
Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota;
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota;
Pelaksanaan monitoring
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan Tugas :
Pelaksanaan
koordinasi,
fasilitasi
dan
mediasi
pelaksanaan
pengarusutamaan gender ( PUG ) skala kota;
Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender
( PUG ) pada lembaga
pemerintahan,
lembaga
Pusat
Studi
Wanita,
penelitian
dan
pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota ;
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota ;
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
11
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) skala kota;
Pelaksanan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi ( KIE ) Pengarusutamaan Gender ( PUG ) skala kota;
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia dan politik skala kota;
Pelaksanaan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota;
Penyelenggaraan
kebijakan
kota
peningkatan
kualitas
hidup
perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia,politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;
Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dala kebijakan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi,
hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia,politik,
lingkungan, dan sosial budaya skala kota;
Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia,politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;
Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan skala kota
Pelaksanaan fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan skala kota;
Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan skala kota;
Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan prlindungan anak skala kota;
Penetapan kebijakan daerah untuk kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan skala kota;
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
12
Pengintegrasian hak – hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota;
Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
(
PUG ) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga
masyarakat
dan
dunia
usaha
untuk
pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender ( PUG ) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
Pelaksanaan fasilitasi lembaga masyarakat untuk pelaksanaan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ) dan perlindungan anak skala kota :
Penjabaran dan penetapan sistem informasi gender dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional;
Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota ;
Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak ;
Pelaksanaan
analisis,
pemanfaatan,
penyebarluasan
dan
pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota ;
Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informsi gender dan anak skala kota ;
Penyusunan model informasi data ( mediasi dan advokasi ) skala kota ;
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota ;
Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota ;
Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
pemberdayaan perempuan skala kota ; Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
13
Pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) skala kota ;
Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) skala kota ;
Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) skala kota . 5. Bidang Keluarga Berencana. Tugas :
Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan/penyelenggara pendidikan non formal (Pendidikan Anak Usia Dini/bundanya)
Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup bayi, ibu, dan anak skala kota;
Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, operalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
Penetapan
dan
pengembangan
jaringan
pelayanan
Keluarga
Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kesehatan Keluarga Berencana skala kota;
Penetapan
perkiraan sasaran
pelayanan Keluarga
Berencana,
sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ”Unmeet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga
Berencana
dankesehatan
reproduksi,
peningkatan
partisipasi pria, penanggulanan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
Pelaksanaan
jaminan
dan
pelayanan
Keluarga
Berencana,
peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota; Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
14
Pemantauan tingkat droup out peserta Keluarga Berencana;
Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berancana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;
Penyelanggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
Penyelenggaraan
dan
fasilitasi
upaya
peningkatan
kesadaran
keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS) dan infeksi manular seksual (IMS)
Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan progam pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota;
Pelaksanan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan proiritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota;
Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota;
Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota;
Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam progam Keluarga Berencana;
Penyelenggaraan
dukungan
oprasional
Kesehatan
Reproduksi
Remaja (KRR) skala kota;
Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
15
Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
Penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah
dengan
sektor
Lembaga
Swadaya
Organisasi
Masyarakat(LSOM) skala kota;
Penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
Penetapan prioritas Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
Pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota;
Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pramelahirkan skala kota;
Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
Pembinaan
teknis
peningkatan
pengetahuan,
ketrampilan,
kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota;
Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota;
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
16
Pelaksanaan kemitraan untuk aksebilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahter(UPPKS) skala kota;
Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota;
Penyelenggaraan dukungan oprasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring progam skala kota;
Penetapan
perkiraan
sasaran
pengembangan
penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring progam skala kota;
Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam progam Keluarga Berencana nasional;
Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana
Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat progam Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;
Penetapan petunjuk teknis peningkatan serta mitra progam Keluarga Berencana nasional;
Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana, dan prasarana dalam mendukung progam Keluarga Berencana Nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
Penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana:
Penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam progam Keluarga Berencana nasional:
Pelaksanaan pembinaan Teknis Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam progam Keluarga Berencana nasional;
Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja progam Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;
Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan progam Keluarga Berencana nasional di kota;
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
17
Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
Pendayagunaan kerja sama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota;
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia progam terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia progam yang dibutuhkan kota;
Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan progam peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia;
Penyelenggaraan operasional advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;
Penyerasian perkiraan sasaran advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;
Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling progam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
Pelaksanaan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi progam Keluarga Berencana;
Pemanfaatan protipe progam Keluarga Berencana / Kesehatan Reprodusi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
Pelaksanaan
promosi
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
(KRR),
termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seks (IMS), dan bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat akditif lainnya dan perlindungan hak-hak reproduksi;
Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota;
Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota;
Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen progam Keluarga Berencana nasional;
Pemuthakiran,
pengolahan,
dan
penyediaan
data
mikro
kependudukan dan keluarga; Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
18
Pengelolaan data dan informasi progam Keluarga Berencana nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
Pemanfaatan data dan informasi progam Keluarga Berencana nasional untuk mendukung pembangunan daerah;
Pemanfaatan
operasional
jaringan
komunikasi
data
dalam
pelaksanaan e-goverment dan melakukan diseminasi informasi;
Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota;
Penyerasian isu kependudukan ke dalam progam pembangunan di daerah kota;
Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan progam Keluarga Berencana nasional di kota.
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
19
BAB III GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA A. Kondisi Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Saat ini 1. Capaian Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2009, tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan kewenangan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi. Agenda Strategis Kota Surabaya yang tertuang didalam RPJMD adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. . Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di dalam mewujudkan visi Kota Surabaya terakomodir didalam 7 (tujuh) program yang dapat kami gambarkan sebagai berikut : A.1.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Upaya Penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara terpadu, sehingga penanganan kemiskinan lebih terarah baik dalam program maupun sasaran. Penanggulangan
kemiskinan
suatu
upaya
merubah
sikap
perilaku
masyarakat dengan berbagai metode pembelajaran kepada masyarakat. Hal ini sangat diperlukan peran partisipasi aktif dan multi instansional yang berkelanjutan sampai masyarakat miskin menjadi tidak miskin. Kegiatan program yang telah dilaksanakan meliputi : -
Biaya Operasional Pendidikan
-
Jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat miskin
-
Subsidi beras untuk masyarakat miskin
-
Pembangunan insfrastruktur kelurahan
-
Dana bergulir untuk Koperasi dan UKM
-
Kartu identitas keluarga miskin
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
20
-
Urban Farming
-
Pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
-
Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin
-
Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
-
Lomba Kelurahan Berhasil
-
Pro Poor Award
-
Dinamisasi Data Kemiskinan
-
Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
-
Seleksi dan Pembinaan Teknologi Tepat Guna
-
Pameran Produk Unggulan
A.1.2. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan KB Program ini Badan Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas, tanggung jawab antara lain dalam pelaksanaan pelayanan KB untuk masyarakat tergolong mampu, keduanya diberikan motivasi tentang kemandirian, sedang khusus untuk masyarakat miskin diberikan pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera diberikan bantuan pelayanan KB gratis juga pemberian alat Kontrasepsi gratis, yang didanai dari APBD – APBN. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan kualitas keluarga meliputi : - Bina Keluarga Balita (BKB) - Bina Keluarga Remaja (BKR) - Bina Keluarga Lansia (BKL) Untuk sasaran sosialisasi program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kepada formal leader, informal leader dan para elite masyarakat diterapkannya system kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Kegiatan penggalangan kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan serta
kemandirian
dan
ketahanan
keluarga
dalam
berusaha
tetap
ditingkatkan kegiatan penyuluhan, pembinaan ,pelatihan, pemberian brosurbrosur, Buklet kemasyarakat dan puskesmas sekota Surabaya secara periodek termasuk didalamnya pula kegiatan penyuluhan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi secara aktif dilaksanakan untuk memperoleh kondisi aktif masyarakat ditingkat Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
21
bawah dipandang sangat perlu mengetahui kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemandirian dalam berusaha, maka pelatihan penyusunan perencanaan dari bawah, mulai dari tingkat RT – RW – Kelurahan – Kecamatan
segeran
menyusun
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
berpandangan pada jangka pendek – jangka menengah sehingga mencapai tatanan sejahtera. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam Program Penanganan Bidang Kesehatan dan KB adalah : a. Pembinaan Pos PAUD Terpadu b. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB c. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin d. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan KB e. Penyediaan Sarana dan Prasarana KB yang Didanai Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
A.1.3. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan
serta
Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang dilakukan melalui upayaupaya sebagai berikut : a. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Peningkatan Kapasitas Gender Bagi Masyarakat : 1. Surabaya Gender Award 2. Sosialisasi Gender bagi Guru dan Media 3. Capacity Building bagi Focal Point Pembinaan Organisasi Perempuan. b. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Fasilitasi Pendampingan Korban KTK dan trafiking Pembentukan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) Raperda penyelenggaraan Perlindungan Anak Inisiasi Surabaya Kota layak anak Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
22
Pengembangan Forum Anak Surabaya Capacity Building GTPTPPO dan PPTP2A A.1.4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Kegiatan ini berupa kegiatan penunjang kelancaran tugas-tugas sehari-hari berupa penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik, jasa surat menyurat, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyediaan makanan dan minuman. A.1.5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan ini dititik beratkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran seperti pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional dan mebeleur
2.
Permasalahan 1. Sulitnya merubah pola pikir dan perilaku masyarakat miskin 2. Adanya Urbanisasi 3. Rendahnya tingkat kompetensi masyarakat miskin 4. Konstruksi Sosial, Budaya dan Agama 5. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi 6. Rendahnya pemahaman tentang konsep gender 7. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan anak
B. Kondisi yang diharapkan Kondisi
yang
diharapkan
dalam
perubahan
masyarakat
dikota
Surabaya
menghadapi masa depan dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana dapat tercapai apabila kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai berikut : 1. Laju pertumbuhan ekonomi stabil
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
23
2. Pola pikir dan perilaku masyarakat miskin untuk merubah kondisi sosial ekonomi, lingkungan, pendidikan hukum dan agama semakin baik 3. Segala macam bentuk dana bergulir berkembang 4. Keaktifan lembaga pendamping dengan dukungan dan peran aktif dinas / instansi terkait 5. Angka kelahiran dapat ditekan 6. Meningkatnya derajat kesehatan keluarga 7. Meningkatnya kesadaran hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 8. Meningkatnya peran perempuan dalam segala aspek pembangunan 9. Berbagai upaya peningkatan kinerja SDM SKPD telah dilaksanakan
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
24
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, SASARAN DAN KEBIJAKAN
A. VISI Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Surabaya adalah: “Keluarga Cerdas dan Berkualitas” Keluarga cerdas dan berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab,harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa. Sejahtera adalah minim pokok yang harus terpenuhi. Sehat dimaksud mencakup sehat jasamni, rohani, dan sosial. Maju dimaksud pada keinginan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan keluarga guna meningkatkan kualitasnya. Berjiwa mandiri berarti memiliki wawasan, kemampuan, sikap dan perilaku untuk tidak bergantung pada orang lain baik dalam ber KB maupun dalam berwirausaha. Jumlah anak ideal adalah jumlah anak dalam keluarga yang diinginkan dan dianggap sesuai dengan kemampuan keluarga namun tetap memperhatikan kepentingan sosial. Berwawasan ke depan berarti memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas sehingga mampu, peduli dan kreatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat secara rasional. Bertanggung jawab berarti memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Harmonis mencerminkan kondisi keluarga utuh dan mempunyai hubungan yang serasi diantara semua anggota. Bertaqwa adalah taat beribadah dan bermoral baik.
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
25
B. MISI Untuk mewujudkan visi dengan substansi yang telah dijelaskan di atas, maka misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah: 1. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat serta lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 2. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan kemandirian dan ketahanan keluarga. 3. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak. 4. Meningkatkan kualitas SDM SKPD dalam pelaksanaan program
C. Tujuan 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. 2. Tumbuh kembangnya peranan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 3. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan keluarga. 4. Meningkatnya akses pelayanan KB yang terjangkau masyarakat. 5. Terwujudnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. 6. Penguatan
jaringan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender
dan
pengarusutamaan anak. 7. Meningkatnya
pengetahuan
SDM
personal
pendukung
pemberdayaan
masyarakat dan keluarga berencana.
D. Strategi Strategi untuk mencapai tujuan tersebut diatas, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan potensi keluarga dan masyarakat secara optimal dan partisipatif 2. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin. 3. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan KB secara terpadu. 5. Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelatihan bagi personal pendukung instansi atau SDM. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
26
E. Sasaran Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah : 1. Meningkatnya penanganan keluarga miskin kota. 2. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan keluarga. 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 4. Menurunya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Meningkatnya peran perempuan. 6. Meningkatnya kualitas SDM SKPD
F. Kebijakan Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka kebijakan yang dilakukan adalah : 1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 2. Penyebarluasan informasi tentang Program KB 3. Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan 4. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
27
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mencapai target sasaran RPJMD kota Surabaya, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kota Surabaya mempunyai peranan strategis. Adapun program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah :
A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD 1. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Adapun kegiatan – kegiatan pokok yang telah dilaksanakan yaitu : 1.1. Pembinaan Pos PAUD Terpadu 1.2. Pelatihan Dasar Pos PAUD Terpadu Bagi Bunda PAUD 1.3. Pembinaan Pos PAUD Terpadu 1.4. Pembinaan Institusi Masyarakat Perkotaan 1.5. Lomba Keluarga Harmonis, IMP dan PKB Teladan 1.6. Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 1.7. Pramuka Saka Kencana 1.8. DAK Bidang Keluarga Berencana
2. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Adapun kegiatan – kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu : 2.1. Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 2.2. Pengembangan Kota Peduli Perempuan 2.3. Peningkatan Gerakan Sayang Ibu
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3.1. Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender 3.2. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Anak 3.3. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
28
4. Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender
Dalam
Pembangunan 4.1.
Pembinaan Organisasi Perempuan
4.2.
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD 1. Program penanggulangan kemiskinan Adapun kegiatan – kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu : 1.1. Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan. 1.2. Lomba Kelurahan Berhasil 1.3. Pemberdayaan Lembaga dan Ormas 1.4. Seleksi dan Pembinaan teknologi tepat guna. 1.5. Pelatihan Pemanfaatn Sumber Daya Alam 1.6. Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan 1.7. Pelatihan Keterampilan Keluarga Miskin 1.8. Pelaksanaan Program Beras Miskin 1.9. Pameran hasil produk Lembaga ekonomi Mikro Kecfil
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
29
BAB VI PENUTUP Pelaksanaan rencana strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya ditentukan dan tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Rencana strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya ini merupakan suatu dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya yang pada gilirannya dapat mencapai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Bab IV.
KEPALA BADAN
Dr. Ikhsan, S.Psi, MM Pembina NIP. 19690809 1995011 1 002
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2011 -2015
30