RENCANA STRATEGIS TAHUN

0

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 - 2016

MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2012

SAKIP Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2012 - 2016

1

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum WarahmatullahiWabarakatuh, Dengan mengucapkan puji dan syukur atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT., akhirnya Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2012-2016 dapat diselesaikan. Salawat dan salam selalu dido’akan semoga senantiasa tercurah buat Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa Islam sebagai pedoman hidup yang paripurna. Perencanaanstrategis sebagai instrumenpertanggung-jawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penegakan hukum dan keadilan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebagai suatu organisasi di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Sebagai wujud manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut dengan menyusun Rancana Strategis Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2012-2016, tanggal 20 Pebruari 2012. Perencanaan strategis Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan dan pada akhirnya diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam:


2

1. 2. 3. 4.

Penyusunan rencana kinerja (performance plan); Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget); Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement); Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong; dan 5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Demikianlah perencanaan strategis ini dibuat untuk menyatukan persepsi tentang visi, misi dan langkah-langkah strategis yang sedang dan akan dilakukan dalam bentuk program dan kebijakan untuk dapat dipahami dan dilaksanankan bersama. Redelong, 21 Maret 2012 Ketua,

Drs. MUHAMMAD YACOUB


3

Daftar Isi Kata Pengantar ....................................................................................... Daftar Isi………………..………..……………… ....................................... Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary).................................................

1 3 4

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………..……….……………… B. Tugas Pokok dan Fungsi ………………….…………… .................... C. Struktur Organisasi………………………………….………………….. d. Tujuan.................................................................................................

8 9 12 13

BAB II RENCANA STRATEGIS 2010-2014 A. Visi & Misi........................................................................................... B. Nilai - Nilai Organisasi........................................................................ C. Analisis Lingkungan, Faktor Penentu Keberhasilan……………........ D. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pencapaian Sasaran E. Penutup...............................................................................................

14 18 22 25 31

BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA A. Indikator Kinerja Utama ..................................................................... - Bidang Kepaniteraan ....................................................................... - Bidang Kesekretariatan ................................................................... B. Rencana Kinerja Tahun 2012 ............................................................ C. Rencana Kinerja Anggaran Tahun 2012 ........................................... D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 ......................................................... BAB IV. LAMPIRAN -

Matrix Renstra Matrix Rencana Kinerja Tahun 2012 Matrix Penetapan Kinerja Tahun 2012 Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong


32 34 39 44 48 53

4

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVESUMMARY)

Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional merupakan lembaga penegak hukum dan keadilan yang keberadaannya diakui secara legal dalam sistem hukum Nasional. Dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang No. 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi propinsi Daerah istimewa Aceh telah memberikan dasar atau payung hukum untuk dibentuknya Peradilan Syari’at Islam (Mahkamah Syar’iyah) di Nanggroe Aceh Darussalam. Keberadaan Mahkamah Syariyah di Nanggroe Aceh merupakan suatu kekhususan yang tidak didapati di daerah lain.Hal ini sangat berkeitan dengan kesadaran hukum Islam masyarakat aceh yang sangat tinggi disamping faktor budaya yang sangat kental dengan ajaran Islam. Kekhususan ini memberikan pengaruh positif bagi penguatan ajaran Islam karena ajaran Islam tidak lagi diamalkan berdasarkan moral individual, tetapi sudah melangkah kearah formalisasi ajaran Islam dalam lingkup kehidupan publik. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 18 tahun 2001 di atas, Provinsi NAD telah menetapkan Qanun No. 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syari’at islam. Dalam qonun ini jelas semakin memperkuat kedudukan Mahkamah syar’iyah di bumi serambi Mekkah (Aceh). Penguatan posisi Mahkamah Syar’iyah sebagai badan peradilan syar’iat Islam yang dulu dikenal sebagai peradilan terlihat dari aspek kewenanganan yurisdiksi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Dalam Penjelasan Umum angka No. 4 Qanun No. 10 tahun 2002, ditetapkan bahwa kekuasaan kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding dalam Bidang a. Al-ahwal Al-Syskhsiyah, Muamalah dan Jinayah. Termasuk didalamnya kewenangan yang selama ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama yang secara inheran juga menjadi bagian yang tak terpisah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang No. 50 tahun 2009.


5

Perluasan kewenangan Mahkamah syar’iyah tersebut tidak serta merta ketentuan hukum Islam dapat diberlakukan secara instan, tetapi dibutuhkan prangkat hukum berupa qanun, SDM, kelembagaan, Finansial begitu juga tak kalah pentinganya adalah dukungan dari eksekutif mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Sesuai dengan ketantuan Pasal 3 Ayat 2 Keputusan Presiden RI N0.11 tahun 2003,pemberlakuan Syari’at Islam akan dilakukan bertahap sesauai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan dalam rangka upaya penyiapan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan. Semangat untuk menjalankan dan menerapkan ajaran islam secara kaffah di bumi Aceh terus bergulir meskipun masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan pasca komplik yang berkepanjangan. Dengan disepakatinya perjanjian Hensilki telah melahirkan perubahan yang cukup signifikasi di bumi Aceh. Paska Konflik di aceh telah mendorong aparatur penegakan hukum dan keadilan melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahaan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Tugas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dalam upaya penegakan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untukpeningkatan kinerja seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong melalui kerjasama secara


6

terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penegakan hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan good governance. Mengacu pada prinsip-prinsip Good Government, Mahkamah Agung RI telah menetapkan 5 prioritas reformasi yudisial yang dituangkan dalam Blue Print pembaharuan Mahkamah Agung RI. Kelima prioritas tersebut adalah: 1. manajemen aparatur peradilan; 2. manajemen perkara dan pengurangan penumpukan perkara; 3. transparansi, akuntabilitas dan akses terhadap informasi peradilan; 4. sumber-sumber dan manajemen keuangan serta infrastruktur; 5. pengawasan dan sanksi. Selanjutnya sesuai petunjuk tentang pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi, maka Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong malaksanakannya dengan cara: (1) perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak); (2) perubahan budaya kerja dari simbol kepada hasil “outcome” (3)perubahan "penguasa" jadi "pelayan"; (3) mendahulukan "peran" dari "wewenang"; (4) perubahan manajemen kinerja; dan (5) menanamkan nilai-nilai spritual melalui selogan bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ihklas. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, menderivasi lima prioritas tersebut pada ultimate goal, yakni pada pelayanan prima, peningkatan aparatur, serta managemen peradilan. Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan, mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktek-praktek pelayanan yang lebih menghargai para pengguna jasa yang sering disebut “Pelayanan Prima”. Pelayanan prima dilaksanakan baik kepada internal stake holder maupun eksternal stake holder. Dalam upaya mewujudkan kondisikondisi tersebut dan guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam melaksanakan pembangunan hukum dan keadilan, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan rencana strategis tahun 2012 - 2016. Pola pikir kebijakan dan rencana strategis tersebut memuat langkah dan upaya peningkatan efisiensi kelembagaan aparatur pemerintah, peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan efisiensi ketatalaksanaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja untuk membangun kultur birokrasi yang baru, dan peningkatan koordinasi program penegakan hukum dan keadilan.


7

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.


8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reformasi Hukum diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang di dalamnya mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi bagian dari penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya. Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung RI dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah, melalui upaya-upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen organisasinya secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. Penyelenggaraan good governance disini mencakup dua sisi, yakni sisi lembaga yudikatif (Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara) dan sisi eksekutif (Sekretaris Mahkamah Agung RI) sebagai unsur eksekutif. Kedua sisi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara publik guna menjamin kelestarian kehidupan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999


9

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan. Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Sejalan dengan itu, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong berkewajiban melaporkan kinerjanya yang merupakan pertanggung jawaban sebagaimana Instruksi Presiden tersebut di atas. Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2012-2016 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dani.ekonomi syari'ah. Selain dari itu berdasarkan Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan syari’at Islam menyatakan bahwa


10

Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang : a. Ahwal al-Syakhsiyah, b. Muamalah. C. Jinayah. Khusus untuk kewenangan jinayah telah diberlakukan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong adalah: 1. Qanun Provinsi NAD No. 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. 2. Qanun Provinsi NAD No. 13 tahun 2003 tentang perjudian atau maisir. 3. Qanun Provinsi NAD No. 14 tahun 2003 tentang khlawat atau mesum. 4. Qanun Provinsi NAD No. 7 tahun 2004 tentang pelanggaran di Bidang Zakat. 5. Qanun Provinsi NAD No. 11 tahun 2002 tentang penyebaran ajaran sesat. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).


11

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007) 6. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dengan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Syar’at Islam, Dinas Satpol PP Kota Simpang Tiga Redelong dalam rangka proses penegakan bidang Jinayat sebagaimana yang diatur dalam qanun.. Melakukan koordiansi yang bersifat fungsional dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.


12

C.STRUKTUR ORGANISASI Untuk melihat lebih rinci potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2012, pada bab ini diuraikan tentang struktur organsiasi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2012. Dengan menjelaskan struktur organisasi dan personil seperti terlihat pada uraian di bawah ini akan tergambar kekuatan sumber daya manusia (ketenagaan) Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan pada tahun 2012. Ketenagaan ini merupakan faktor penting yang wajib dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi atau penilaian terhadap tingkat pencapaian kinerja. Struktur organisasi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah tersusun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996, dengan susunan personalia per 31 Desember 2010 sebagai berikut: Ketua : Drs. Muhammad Yacoub Wakil Ketua : Drs. Taufik Ridha. 1. Pejabat Fungsional Hakim

: 1. Drs.Zulfar. 2. Mansur Rahmat, SH.. 3. Buniyamin Hasibuan, S. Ag.. 4. Zainal Arifin, S.Ag..

2. Panitera/Sekretaris 3. Wakil Panitera 4. Wakil Sekretaris 5. Panitera Muda Gugatan 6. Panitera Muda Permohonan 7. Panitera Muda Hukum 8. Kepala Urusan Kepegawaian 9. Kepala Urusan Keuangan 10. Kepala Urusan Umum 11. Pejabat Fungsional Panitera Pengganti

: Nawawi, SH. MH.. : Drs. Muhaimen M. Husen: M. Sayuti, S. Ag. MH. : Saifuddin, S. Ag.. : Mawardi, SH. : Mahmuddin, S.Ag. : Safrina Dewi, SH. : Ikhsan, ST.. : Ichsan, ST..

12. Fungsional Jurusita 13. Pejabat Fungsional Jurusita Pengganti

:-

14. Staf Kepaniteraan

:

:

:

--.

1. Rahmatul Walidain 2. Ichsan, ST. . 3. Ikhsan, ST.


13

15. Tenaga Honorer (sukarela)

:

1. 2. 3. 4. 5.

Dinul Murdhi, A.Md. Seri Wahyuni, ST Bahraini , SH. Suryadi, Riskana, S.Sy

Dengan demikian jumlah seluruh pegawai beserta tenaga honor berjumlah 21 orang yang terdiri atas: Pejabat fungsional terdiri dari Hakim berjumlah 6 orang, Panitera 1 orang, Panitera Pengganti 5 orang, Jurusita - orang, Jurusita Pengganti 3 orang. Pejabat struktural terdiri dari Pimpinan 2 orang (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera/Sekretaris 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Wakil Sekretaris 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Kepala Urusan 3 orang. Tenaga honorer berjumlah 5 orang bertugas membantu pelaksanaan administrasi di bidang keperkaraan dan kepegawaian, tenaga sopir dan satpam. Visualisasi dalam bentuk bagan struktur terlihat dalam lampiran 1 dokumen ini. D. TUJUAN Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2012-2016 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan,program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja kegiatan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan perencanaan strategis ini adalah: 1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong; 2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan hukum dan keadilan yang terencana dan akuntabel. 3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada 2012-2016.


14

BAB II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 - 2016 A. Visi dan Misi Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2012-2016 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara garis besar renstra Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong memuat dua pilar utama program Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan, dan kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja bidang teknis yudisial, sedangkan program kerja di bidang pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non teknis yudisial. Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara.


15

Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersintuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain. Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mesti dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur dari kemampuan penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Penyusunan renstra ini meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, sehingga dapat mengarahkan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam pengambilan keputusan tentang masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. VISI Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah merumuskan visi yang akan diwujudkan dalam periode 2012-2016 sebagai berikut: “TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG YANG BEBAS, MANDIRI , BERMARTABAT DAN BERWIBAWA SEBAGAI PERADILAN SYARI’AT ISLAM DALAM MENENGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN. Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 20102035, yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dansejalan dengan visi Mahkamah syar’iyah sebagai peradilan Syari’at Islam. .


16

Penetapan visi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan Syari’at Islam adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya dan hukum yang bertentangan dengan syari’at Islam sehingga ajaran islam dapat dijadikan sebagai aturan publik bagi masyarakat Aceh sesauai dengan keistimewaan yang diembannya. Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan maupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan mahkamah Syar’iyah aan menjadi lembaga akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati. MISI Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai Misi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan syari’at Islam yang total dan berkeadilan. 2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. 3. Mewujudkan managemen Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang modern. 4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Penegak Hukum Syar’i Penjelasan Misi 1. Mewujudkan pelaksanaan Syari’at Islam yang total dan berkeadilan. Mahkamah Syar’iyah sebagai peradilan syari’at Islam memiliki tugas sebagai peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Syari’at Islam. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mesti mempertimbangkan Missi Islam, pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Umat Islam Khususnya Masyarakat aceh untuk mengamalkan ajaran agamanya secara kaffah atau total. Pelaksanaan Syari’at Islam yang terformulasi dari kewenangan yang diembannya, merupakan bagian yang tak terpisah dari keinginan dan aspirasi masyarakat Aceh. hal ini bukan berarti bahwa Mahkamah Syari’iah merupakan peradilan yang berdiri sendiri atau lepas dari sitem


17

peradilan Nasional, Justru kehadiran Mahkamah syari’ah akan memperkuat kebinnikaan sekaligus sebagai pengejawantahan makna demokrasi dalam kehidupan hukum Nasional. Disinilah sebenarnya Mahkamah syar’iyah diharapkan sebagai solusi alternatif dari pluralitas sistem hukum yang ada. 2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Realita sejarah telah membuktikan bahwa tidak adanya kemandirian lembaga peradilan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, menciptakan lembaga peradilan yang mandiri menjadi prioritas utama program supremasi hukum. Kemandirian struktur kelembagaan telah terwujud dengan penyatuatapan lembaga peradilan (one roof system) di bawah Mahkamah Agung RI. Kemandirian secara teknis yustisial terwujud dalam bentuk sistem dan mekanisme kerja dalam menyelenggarakan proses perkara yang bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun, baik internal maupun eksternal, putusan yang netral dan memenuhi rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat. Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat masih dalam proses, hal mana sangat tergantung kepada keinginan politik dan dukungan segenap pemegang kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola anggaran sendiri menjadi salah satu program perioritas badan peradilan tahun 20102035. Dukungan sumber daya manusia yang professional sebagai subjek penyelenggara pelayanan hukum merupakan salah satu faktor primer yang menentukan bagi terwujudnya lembaga peradilan syari’at Islam. Sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengarah dan pendorong (kepemimpinan pengadilan) memegang peranan penting sebagai driver yang akan membawa lembaga peradilan menuju cita-cita yang diharapkan. Demikian juga SDM yang menjadi mesin penggerak sistem managemen peradilan mesti memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 3. Mewujudkan managemen Redelong yang modern.

Mahkamah

Syar’iyah

Simpang

Tiga

Modernisasi pengelolaan lembaga peradilan berbasis TI merupakan salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang agung. Penerapan TI dalam percepatan pelaksanaan administrasi merupakan suatu strategi yang handal untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kerja, serta dapat menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. Modernisasi


18

managerial harus dicapai melalui peningkatan kualitas kepemimpinan sebagai penggerak organisasi yang didukung oleh mekanisme kerja yang berorientasi kepada sistem (system oriented). 4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar’iyah merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan Masyarakat. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Mahkamah untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. 5.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Penegak Hukum Syar’i. Koordinasi dan kerjasama antara Penegak hukum dan kaitannya dengan pelaksanaan Syari’at Islam di NAD merupakan suatu keniscayaan. Ajaran Islam yang menjadi bagian dari hukum Nasional di NAD tidak akan dapat terlaksana manakala tidak didukung oleh Pemerintah Pusat, Provionsi dan daerah begitu juga lembaga lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Dinas syari’at islam, Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) dan lembaga Hisbah. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari kewenangan yang diembannya yang tidak hanya mencakup bidang muamalah tetapi juga bidang jinayah. Dalam tataran ini Mahkamah syar’iyah yang dulunya hanya memiliki kewenangan terbatas di NAD, kini memasuki babak baru dimana keberadaan mahkamah Syar’iyah bukanlah satu-satunya lembaga yang dapat menegakkan ajaran Islam secara total, tetapi membutuhkan lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, Dinas Syari’at Islam, Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) dan lembaga Hisbah sebagai infrastruktur penegakkan hukum syar’i. Tentunya koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum Syar’i harus tetap berjalan berkesimbungan agar cita-cita pelaksanaan syari’at islam di NAD dapat terwujud secara paripurna.


19

B. NILAI-NILAI ORGANISASI Kehadiran Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari sistem peradilan Nasional tidak terlepas dari nilai-nilai orgainsai yang dianutnya. Disamping nilai hukum nasional, nilai hukum Islam juga merupakan bagian yang sangat vital dalam menggerakkan roda organisasi. Banyak kalangan menilai bahwa kehadiran Mahkamah syar’iyah yang nota bene sebagai wujud peradilan Islam telah keluar dari rel sistem hukum nasional, karena dianggap tidak mencerminkan unifikasi hukum yang diterapkan.Anggapan tersebut dapat dikatakan telah keliru karena hukum yang diberlakukan tidak bisa dipaksakan keberlakuannya manakala tidak memilki landasan normatif bagi masyarakatnya. Begitu juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di maysrakat. NAD memiliki spesifikasi yang berbeda dengan darah lain yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Indonesia telah menetapkan keistimewaan Aceh dalam bidang Agama, Budaya/adat dan Pendidikan.Keistimewaan dalam bidang agama di wujudkan dengan pelaksanaan ajaran Islam secara total, begitu dalam bidang adat dan pendidika semuanya bertumpu dari ajaran Islam. Oleh karenanya untuk merealisasikan fungsi mahkamah syar’iyah dan kaitannya dengan penerapan hukum Syar’i di NAD harus mencerminkan nilai-nilai Organisasi . Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah mengidentifikasi nilai-nilai organisasi , antara lain: Keislaman. Mahkamah Syar’iyah bukanlah peradilan yang sektarian yang keberlakuannya dikhususkan kepada orang islam semata. Mahkamah syar’iyah merupakan peradilan yang terbuka untuk semua golongan, agama dan masyarakat. Keterbukaan sistem peradilan mahkamah syar’iyah dapat dilihat dari kesiapan ajaran islam untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.Hampir semua sistem hukum yang ada di dunia ini memilki tujuan yang sama yakini mewujudkan keadilan. Akan tetapi bagaimana keadilan itu diwujudkan dalam tataran praktis sehingga mampu memberikan perlindungan, keamanan, kepastian bagi masyarakat, maka disinilah letak peran masing-masing sistem hukum itu. Hukum Islam sebagai salah satu dari sistem hukum dunia, telah menawarkan solusi konkrit bagaimana mengatur, menata, membimbing masyarakat agar memilki integritas moral yang tinggi. Karena tak bisa dipungkiri bahwa kenyataan hukum saat ini seolah telah kehilangan nilainilai moral yang dikandungnya.Hukum telah keluar dari tatanan etika, moral dan agama. Hukum hanya berfungsi sebatas pengaturan ketertiban semata, tanpa memilki peran untuk membimbing, mengarahkan dan membentuk masyarakat menuju keluruhan moral dan keadaban. Tentunya nilai keislaman merupan Taken for guaranted bagi lembaga Mahkamah Syar’iyah. Ajaran Islam harus menjadi landasan fundamental bagi keberadaan Mahkamah Syar’iyah.


20

Profesional Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi. Kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi SDM Mahkmah Syar’iyah mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspon dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya peningkatan kapabilitas dari para pelaksana aktivitas/program/ kebijakan organisasi. Dengan kapabilitas yang tinggi, aparatur peradilan agama akan terpicu untuk bekerja dengan orientasi pada hasil untuk selanjutnya meningkatkan integritas moral dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT dalam berinteraksi kepada rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar organisasi.

Akuntabel Dadang Solihin dalam situsnya www.dadangsolihin.com,memberikan gambaran tentang akuntabilitas: 1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan; 2. Melalui prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dapat dinilai dan dikritisi; 3. Akuntabilitas juga memungkinkan adanya Traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta Reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah Kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI menjadikan Akuntabilitas Aparatur sebagai Core Program, maka sebagai salah satu nilai utama dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong adalah Akuntabel. Nilai


21

luhur ini mencerminkan adanya upaya untuk memberi ketauladanan kepada seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang memiliki misi meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan agama dan mewujudkan manajemen yang modern, sudah seharusnya mampu terlebih dahulu untuk berakuntabel. Dengan nilai luhur akuntabel ini, setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perbincangan mengenai good governance, salah satu soal mendasar yang menjadi perhatian utama untuk diperbaiki adalah yang berkaitan dengan akuntabilitas. Setidaknya ada tiga, yaitu: penerapan akuntabilitas secara konsisten juga memerlukan penerapan prinsip transparansi dan independensi; penerapan prinsip akuntabilitas akan berkaitan erat secara langsung dengan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik; akuntabilitas dapat menghubungkan antara kontrol serta punya kepentingan untuk saling memperkuat dan mengontrol.

Transparansi Transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Dalam hal keterbukaan guna menuju good governace, Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Agustus 2007 telah mengeluarkan KMA 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang terkahir disempurnakan dengan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tanggal 11 Januari 2011. Konsep bahwa transparansi merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan terdapat dalam Konsideran KMA tersebut yang menyatakan bahwa “proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan”. Diantara isi dari KMA tersebut diatas antara lain keterbukaan di bidang Informasi tentang Pengawasan, Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan keterbukaan informasi bidang keuangan. Informasi bidang keuangan ada dua yakni keuangan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan keuangan yang bersumber dari APBN. Keterbukaan keuangan yang bersumber dari APBN dilaporkan bulanan, pertriwulan, persemester maupun tahunan. Sedangkan keterbukaan dalam hal kinerja sesuai petunjuk Kementrian Negara PAN diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Keadilan Keadilan secara leksikal berarti sama dan menyamakan. Dan menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Keadilan merupakan lawan kezaliman yang berarti merampas


22

hak-hak orang lain. Atas dasar ini, definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Maka itu, pertama kita harus mempunyai gambaran adanya pihak yang mempunyai hak sehingga dapat dikatakan bahwa menjaga haknya merupakan keadilan dan merampas haknya adalah kezaliman. Akan tetapi, terkadang pengertian adil ini lebih diperluas lagi dan digunakan dengan makna: menempatkan sesuatu pada tempatnya atau mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Berdasarkan definisi ini, keadilan sinonim dengan bijaksana. Maka, perbuatan yang adil yaitu perbuatan yang bijak. Hukum adalah sebuah kebutuhan pokok (necessary evil) untuk pihak-pihak yang terlibat. Tanpa hukum, yang terjadi adalah kacau balau (chaos). Di lain pihak, reduksi keadilan menjadi dampak intrinsik dari hukum. Keadilan yang dijamin hukum adalah keadilan minimal. Meski begitu, tetap menjadi suatu keharusan (imperative) bagi siapa pun untuk memaksimalkan keadilan yang minimal ini. Untuk itu, perbaikan hukum dan perbaikan penerapannya penting diperhatikan. Salah satu kunci pokoknya adalah hakim sebagai pemutus perkara, yang berarti juga aktor yang menerapkan hukum.baik materiil maupun formil. Sehubungan dengan hal itu, Hakim harus selalu berpegang pada “Kode Etik Hakim”. Di samping hakim sebagi pemutus perkara, dukungan manajemen administrasi peradilan (Pola Bindalmin) sangat penting untuk dijalankan, mengingat para pegawai teknis yudisial lain mulai dari unsur kepaniteraan sampai juru sita tidak bisa berbuat se-menamena keluar dari rambu-rambu pengadministrasian perkara di pengadilan. Kerja Keras,Kerja Cerdas,Kerja Ikhlas. Penumbuh kembangan budaya kerja keras, cerdas dan ikhlas harus didorong agar "terbangun kultur birokrasi pemerintah yang produktif. efisien, dun efektif", terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi serta dilandasi nilai spritualitas,diharapkan akan memapu mengubah mind-set, sikap dan perilaku serta motivasi kerja; membangun birokrat berjiwa entrepreneur, dengan pengembangan budaya kerja keras yang tinggi; membentuk sikap, perilaku dan budaya kerja pegawai yang etis, bermoral, profesional, disiplin, hemat, hidup sederhana, jujur, produktif, menghargai waktu, menjadi panutan dan teladan, serta mendapat kepercayaan masyarakat. C. ANALISIS LINGKUNGAN, FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Lingkup analisis lingkungan strategis adalah analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan


23

kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan. 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan 1) Sistem Administrasi Kepaniteraan yang mendukung terhadap kecepatan pelayanan, karena selain tersedia petunjuk secara manual, juga sudah tersedia dan dikembangan administrasi elektronik (SIADPAPLUS). 2) Hasil survey lembaga swadaya masyarakat dari luar negeri (LDF) yang menunjukkan adanya (kelebihan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dengan keberadaan peradilan agama) yang sangat bagus. 3) Komitmen yang jelas dan konsisten dari pimpinan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong terhadap peningkatan pelayanan demi mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 4) Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 menjadi dasar hukum yang kuat terhadap kewenangan baru untuk lingkungan peradilan agama yaitu: kewenangaan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. 5) pasal 25 ayat 1 dan 2 UU No. 18 tahun 2001 menjadi dasar yang kuat tentang keberadaan Mahkmah Syar’iyah dalam sisitem hukum Nasional. 6)

Dalam Penjelasan Angka 4 Qanun Nomor 10 tahun 2002 ditetapkan kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam bidang; a. Al-Ahwal Syar’iyah. B. Muamalah .C Jinayah.

7) Suatu lembaga tidak terlepas pada penataan manajemen sehingga database merupakan suatu hal cukup penting bagi kesinambungan jalannya organisasi. 8) Peradilan Agama selama ini sudah menerapkan system informasi kepegawaian yang memuat database kepegawaian seluruh aparatur peradilan agama di Indonesia dan sitem administrasi pengadilan agama yang memuat database perkara. b. Kelemahan 1) Jumlah sumber daya aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang masih jauh dari cukup serta kompetensi based aparatur yang masih kurang terutama berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi. 2) Pemahaman terhadap penyelenggaraan administrasi kepaniteraan Peradilan Agama (Pola Bindalmin) semakin lemah karena kurangnya pelatihan dan pembinaan tentang Pola Bindalmin. 3) Kesadaran dan integritas sebagian aparatur yang masih rendah


24

sehingga pemahaman dan pelaksanaan Tupoksi belum maksimal. 5) Kurangnya anggaran untuk pengadilan yang representatif.

perbaikan

sarana

dan

prasarana

6) Kurangnya dukungan dari Pemerintah kota dalam hal perkara Jinayat yang melibatkan aparatur Lembaga Penegak Hukum seperti Dinas Syari’at Islam, kejaksaan, Kepolisian serta petugas hisbah. b. Ancaman 1) Pencitraan masyarakat terhadap pelaksanaan Islam hanya menyentuh masyarakat kelas bawah sementara kalangan atas belum tersentuh hukum. 2) Legislasi Qanut Hukum Acara Pidana dan Hukum pidana meskipun sudah disahkan tetapi belum bisa diberlakukan. 3) Pemahaman masyarakat tentang syari’at Islam dalam sistem hukum nasional belum maksimal, bahkan sering dipertanyak tentang penerapan syari’at islam di Aceh. 4.Pandangan negatif pemberlakuan syari’at Islam di Aceh oleh sebagian LSM Asing melahirkan pencitraan jelek akan hukum Islam dalam tataran Global. 3. Faktor Kunci Keberhasilan Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis, yaitu: 1. Menggunakan kekuatan memanfaatkan peluang;

yang

ada

pada

organisasi

untuk

2. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; 3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; 4. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi. 5. Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) adalah: 6. Peningkatan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam penerapan Hukum Islam secara total. 3. Peningkatan tenaga tekhnis yang berkualitas dan professional;


25

4. Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi.

Mahkamah Syar’iyah

yang

berbasis

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: 1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong agar menjadi profesional. 2. Dukungan sumber daya yang memadai. 3. Dukungan antar lembaga penegak hukum syar’i yang optimal. 3. Adanya struktur organisasi dan prosedur operasi baku (standard operating procedure) yang mendukung kebijakan tingkat internal Mahkmah. 4. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan yang konsisten. D. Tujuan, Sasaran Pencapaian Sasaran

Strategis,

Indikator

Kinerja

dan

Tujuan Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan status kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ditetapkan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam rangka mengemban misi yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Peradilan Syari’at Islam yang mandiri dan berkeadilan; 2. Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif; 3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong; 4. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen mahkmah Syar‘iyah Simpang Tiga Redelong;


26

5. Meningkatkan sarana dan prasarana Mahkmah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong

Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Berdasarkan pengertian tersebut, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan 11 sasaran tahun 2011 sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara perdata dan pidana. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan. Terlaksananya fungsi pengawasan secara efektif. Terlaksananya bimbingan teknis pejabat peradilan. Terlaksananya diklat aparat peradilan. Terlaksananya transparansi informasi peradilan.

7. 8.

Terlaksananya ketertiban administrasi kepaniteraan. Terlaksananya ketertiban administrasi kepegawaian.

9.

Terlaksananya ketertiban administrasi keuangan.

10. Terlaksananya ketertiban administrasi umum/perlengkapan 11. Terlaksananya peningkatan standarisasi sarana peradilan Strategis (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran) Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


27

Kebijakan Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan 19 kebijakan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Optimalisasi upaya mediasi; Memeriksa dan mengadili perkara; Melaksanankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pembinaan dan pengawasan; Keterbukaan informasi tentang proses peradilan; Publikasi produk pengadilan; Penyampaian salinan putusan/penetapan; Penyerahan akta cerai; Transparansi biaya perkara; Pemeriksaan dan penyempurnaan berkas perkara; Meningkatkan jaminan kesejahteraan pegawai Pelaksanaan dan pemeliharaan; Konsolidasi organisasi; Pembangunan prasarana dan sarana fisik; Pembinaan SDM Pemantapan perencanaan; Koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi antar lembaga penegak Hukum dan pemerintah kota . 18. Tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum; 19. Transparansi informasi 20. Akuntabilitas publik. Program Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui 25 program berikut: 1.

Peningkatan pelaksanaan mediasi sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara; 2. Percepatan pelaksanaan persidangan dalam rangka efisiensi dan menekan sisa perkara; 3. Peningkatan tertib administrasi perkara; 4. Peningkatan kelengkapan berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali; 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan; 6. Peningkatan akses masyarakat terhadap pengadilan (acces to justice); 7. Peningkatan publikasi putusan/penetapan pada website pengadilan; 8. Peningkatan penyampaian salinan putusan/pentapan; 9. Peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak setelah putusan BHT atau setelah ikrar talak; 10. Peningkatan pengembalian sisa panjar;


28

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Peningkatan pelaksanaan gaji, honorarium dan tunjangan; Penyelenggaraan operasional perkantoran; Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana; Pengadaan dan pembayaran; Pembinaan dan konsultasi; Peningkatan prasarana dan sarana kinerja Penyediaan ATK perkara; Pembinaan SDM melalui kegiatan DDTK; Peningkatan pelaksanaan perencanaan kinerja; Peningkatan koordinasi dan evaluasi antara lembaga penegak hu Kum dan Pemerintah Kota; Peningkatan tertib administrasi kepegawaian; Peningkatan tertib administrasi keuagan; Peningkatan tertib administrasi umum; Peningkatan transparansi informasi peradilan; Peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Guna mencapai sasaran tersebut dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Dari sasaran diatas berikut adalah indikator sasarannya:  Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.  Prosentase perkara yang putus  Prosentase tunggakan sisa perkara  Prosentase pelaksanaan sita.  Prosentase pelaksanaan eksekusi.  Prosentase kegiatan sidang keliling  Prosentase perkara prodeo yang diterima  Prosentase anggaran posbakum.  Prosentase anggaran yang tersedia.  Prosentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan  Prosentase temuan pengawasan yang ditindaklanjuti  Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)  Prosentase perkara yang diselesaikan 6 bulan  Prosentase perkara yang diselesaikan di atas 6 bulan  Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.  Prosentase hakim yang mengikuti bimtek.  Prosentase pejabat kepaniteraan yang mengikuti bimtek.  Prosentase pejabat kesekretariatan yang mengikuti bimtek.  Prosentase putusan yang dipublikasikan di website.  Prosentase upload putusan ke direktori putusan MA


29

                                    

Prosentase upload laporan aplikasi terpadu PTA. Medan Prosentase laporan perkara berbasis SMS gateway Prosentase upload data perkara pada siadpa plus Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dipublikasikandiwebsite. Prosentase laporan bulanan keuangan perkara yang dipublikasikandi website. Prosentase laporan pengembalian sisa panjar yang dipublikasikan di website. Prosentase laporan bulanan realisasi anggaran yang dipublikasikan di website. Prosentase laporan bulanan barang persediaan yang dipublikasikan diwebsite. Prosentase registrasi perkara diterima tingkat pertama. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu (30 hari) Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu (90 hari) Prosentasi pengiriman berkas perkara pk. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu (14 hari) Prosentase berkas perkara yang diarsipkan. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan. Prosentase akta cerai yang diterbitkan. Prosentase akta cerai yang diserahkan pada penggugat /pemohon. Prosentase akta cerai yang diserahkan pada tergugat /termohon Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu (tanggal setiap bulan) Prosentase keuangan perkara yang digunakan. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke pihak dan kas negara Prosentase keuangan konsinyasi yang diserahkan. Prosentase usul kenaikan pangkat regular. Prosentase usul kepemilikan karpeg Prosentase usul kepemilikan askes Prosentase usul kepemilikan karis/karsu Prosentase penataan file pegawai Prosentase update data simpeg Prosentase izin cuti tahunan Prosentase izin cuti alasan penting Prosentase izin cuti sakit Prosentase izin cuti besar Prosentase izin cuti bersalin Prosentase izin cuti diluar tanggungan negara Prosentase penerbitan SPMJ/ SPMT


30

                        

Prosentase kenaikan gaji berkala Prosentase penerbitan kp.4 Prosentase penerimaan PNBP Prosentase penyetoran PNBP Prosentase laporan keuangan tepat waktu Prosentase realisasi pagu anggaran Prosentase penyerapan anggaran prodeo Prosentase penyerapan belanja barang operasional Prosentase penyerapan belanja gaji pegawai Prosentase penyerapan uang makan Prosentase penyerapan remunerasi Prosentase penyerapan uang lembur Prosentase pengelolaan surat masuk. Prosentase pengelolaan surat keluar Prosentase asset tanah bersertifikat Prosentase asset gedung yang memiliki IMB. Prosentase BPKB kenderaan roda Prosentase BPKB kenderaan roda Prosentase pembangunan perluasan gedung kantor Prosentase Pembangunan gedung antor Prosentase pembangunan rumah dinas Prosentase pengadaan meubelair Prosentase pengadaan kenderaan Prosentase pengadaan alat pengolah data Prosentase pengadaan peralatan dan inventaris


31

E. PENUTUP Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis Dalam arti lain rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasaran pengertian di atas, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong berupaya menyusun Rencana Strategis 2012 - 2016. Penyusunan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa tanpa suatu perencanaan kita tidak akan bisa mencapai keberhasilan, begitu juga yang terjadi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, tanpa Penyusunan Rencana Strategis kita tidak akan mengetahui tujuan apa yang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong ingin capai, dan langkah-langkah apa yang akan diusahakan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana Strategis 2012 - 2016 ini berisikan tentang Visi, Misi, NilaiNilai Organisasi, Analisis Lingkungan, Faktor Penentu Keberhasilan, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja serta Pencapaian Sasaran yang akan dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong.


RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents