RENCANA STRATEGIS TAHUN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PETERNAKAN Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. (0334) 883553 Lumajang

1

Rencana strategis (Renstra ) Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2019 ini dapat selesai sesuai dengan apa yang diharapkan. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis ini merupakan acuan bagi pelaksanaan pembangunan bidang Peternakan Kabupaten Lumajang dengan arah kebijakan Bupati sebagai bahan penyusunannya. Masukan pembiayaan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang Peternakan di Kabupaten Lumajang tidak hanya bersumber pada dana APBD Kabupaten, tapi sinergi dengan pembiayaan dari dana pusat (APBN) dan swadaya masyarakat serta pihak ketiga yang peduli pada upaya peningkatan produksi dan populasi ternak di Kabupaten Lumajang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini belum sepenuhnya dapat mengakumulasi semua pada upaya peningkatan produksi dan populasi ternak sebagaimana diamanatkan dalam Prioritas Arah Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Untuk itu segala masukan dan saran demi penyempurnaan Rencana strategis ini sangat kami harapkan.

Lumajang,

Juni 2014

KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drh. GATOT SUBIYANTORO Pembina Utama Muda NIP. 19590530 198603 1 015

2


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

.................................................................................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN BAB I

................................................................................................................................................ i

.............................................................................................................................................. iii

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................................. 1 1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................................. 2 1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................................................................... 2

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan ................................................. 4 2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang .................................................... 15 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................................................................. 17 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .......................................................... 20 BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan ............................................................................................................. 22 3.2 Telaahan Visi dan Misi, Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lumajang .....................................................................................................................23 3.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ............................................ 23 3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................. 23 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................................................................... 24

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang .................................................... 25

3


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang 26 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan ......................................................................................................... 27 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................... 29

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...................................................................... 31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

4


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indukatif

Lampiran 2.

Matrik Indikator Kinerja

Lampiran 3.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Lampiran 4.

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi

Lampiran 5.

Matrik Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pembangunan Peternakan Tahun 2014-2019

5


BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sejalan dengan kebijakan sistim pemerintahan yang bersifat lebih desentralistis dengan

otonomi ditingkat Kabupaten/kota, pendekatan pembangunan peternakan mengalami perubahan dari sentralistik ke otonomi daerah (desentralisasi) dari program pemerintah bergeser kepada pergerakan partisipasi masyarakat/dunia usaha. Menyadari bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan peternakan maka dimasa mendatang perlu terus ditumbuhkan sentra-sentra produksi ternak sesuai dengan karakteristik wilayah. Selain itu guna menjaga dan mempertahankan kelestarian serta meningkatnya populasi ternak, perlu dilakukan upaya upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit hewan menular maupun individual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 12 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, dan dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang peternakan, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang dengan lebih banyak mengarah kepada kebijakan yang bersifat tehnis. Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang tahun 2014 – 2019 selain menetapkan visi, misi , tujuan maupun sasaran, juga menetapkan strategi, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Lumajang. 1.2.

LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang adalah: Landasan Ideal

:

Pancasila

Landasan Konstitusional

:

Undang-undang Dasar 1945

Landasan Operasional

: -

Undang – undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

-

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

6


Peternakan dan Kesehatan Hewan; -

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan;

-

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

-

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;;

-

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 1992 tentang obat hewan;

-

Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

-

Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan;

-

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/ Kpts/ Um/ 6/ 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan.

1.3.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 -2019

-

Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 10 tahun 2014 tentang Penjabara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan

MAKSUD DAN TUJUAN Kedudukan Renstra Peternakan Kabupaten Lumajang tahun 2014 – 2019 merupakan

penjabaran secara tehnis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lumajang

dan

berfungsi

sebagai

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan

program/kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Lumajang. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang adalah sebagai upaya mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat

guna mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan

peternakan serta pelayanan kepada masyarakat . 1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang ini disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

7


BAB I. Pendahuluan, berisi tentang : latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan. BAB II. Gambaran pelayanan SKPD berisi : tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD, sumberdaya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan SKPD. BAB III. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi berisi: identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi SKPD, telaahan visi, misi dan program Bupati Lumajang, telaahan renstra Provinsi, telaahan rencana tata uang wilayah dan kajian lingkungan hidup, srta penentuan isu-isu strategis. BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berisi: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD serta strategi dan kebijakan BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berisi: program sampai dengan pendanaan. Bab VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berisi: Indikator kinerja Dinas Peternakan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2020.

8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang, bahwa Dinas Peternakan

Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan

Kabupaten di bidang Peternakan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang peternakan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang terdiri dari : 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan;

3.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi : a. Seksi Kesehatan Hewan; b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

9


4.

Bidang Budidaya dan Pengembangan, membawahi : a. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak; b. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;

5.

Bidang Bina Usaha Tani Ternak, membawahi : a. Seksi Kelembagaan Usaha Tani dan Pembiayaan; b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;

6.

Kelompok Jabatan Fungsional;

7.

Unit Pelaksana Teknis

Sesuai dengan Peraturan BupatiLumajang No. 10 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang, Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 2.1.1. Tugas Pokok 1)

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. b. Menetapkan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Peternakan. c. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan rencana kerja dan program Dinas Peternakan d. Menelaah, mengkaji dan mengatur pelaksanaan pembinaan tehnis Dinas Peternakan e. Mengatur tata kelola pelayanan publik f.

Mengesahkan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Peternakan h. Melaporkan program dan kegiatan Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan i.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2) Sekretaris mempunyai tugas pokok : a.

Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja Sekretariat Dinas Peternakan;

10


b.

Mengatur pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;

c.

Mengatur kegiatan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;

d. e. f.

Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan; Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas; g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 3)

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok : a.

Merumuskan dan menyusun program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b.

Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner;

c.

Melaksanakan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;

d.

Memberikan fasilitasi dalam penanggulangan, pemberantasan penyakit hewan;

e.

Memberikan fasilitasi pelayanan perizinan/rekomendasi, pengadaan, penyimpanan, pengujian, pengawasan, pemakaian dan peredaran obat hewan dan residu obat hewan;

f.

Melaksanakan pengawasan , pengujian produk pangan non pangan asal hewan, hygiene dan sanitasi sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan;

g.

kerja

Bidang

Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan

h.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

i.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11


4)

Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas pokok : a.

Merumuskan dan menyusun Budidaya dan pengembangan Ternak;

b.

Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang budidaya dan pengembangan ternak;

c.

Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program kerja bidang budidaya dan pengembangan ternak;

d.

Mengumpulkan data produksi, penyebaran dan pengembangan ternak, bibit ternak, pakan dan teknologi peternakan;

e.

Menyusun pedoman dan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit, pakan dan teknologi peternakan;

f.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu bibit, pakan teknologi peternakan, kawasan pengembangan peternakan dan pengembangan ternak;

g.

Melaksanakan fasilitas produksi, penyebaran dan pengembangan ternak, bibit ternak, pakan dan teknologi peternakan;

h.

kerja

Bidang

Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;

i.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang budidaya dan pengembangan ternak;

j.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

k.

5)

program

Dinas.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak mempunyai tugas pokok : a. Merumuskan dan menyusun program kerja Bidang Bina Usaha Tani Ternak; b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang Bina Usaha Tani Ternak; c. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program kerja bidang Bina Usaha Tani Ternak; d. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian standarisasi perijinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen; e. Melaksanakan pemantauan harga pasar dan pengembangan agribisnis; f. Melaksanakan penataan dan pengembangan kelompok asosiasi/kemitraan peternak dan pengembangan swadaya peternak;

tani,

12


g. Melaksanakan sistem stasistik dan informasi peternakan; h. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Bina Usaha Tani Ternak; j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6)

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok : a.

Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum;

b.

Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;

c.

Melaksanakan pengurusan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;

d.

Mengelola kebersihan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Peternakan;

e.

Meyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas ;

f.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum kepada Sekretaris

g.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnnya kepada sekretaris;

h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

7)

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok : a.

Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan;

b.

Melaksanakan penatausahaan keuangan, administrasi keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan/ belanja;

c.

Meneliti kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang;

d. e. f.

Melaksanakan Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan; Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan kepada Sekretaris;

13


g. h. 8)

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan indakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekertaris; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok :

a.

Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Kesehatan Hewan;

b.

Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan kejadian wabah penyakit hewan serta pengambilan dan pengiriman specimen ke Laboratorium Type B atau Balai Besar Veteriner (BBVet);

c.

Melaksanakan identifikasi penyebaran penyakit hewan menular;

d.

Mengkoordinasikan tindak pencegahan, pemberantasan penanggulangan penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota;

e.

Melakukan pengawasan kesehatan lalu lintas hewan keluar masuk daerah;

f.

Meneliti dan mengesahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dalam rangka status kesehatan hewan;

g.

Mengendalikan wabah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota;

h.

Melaksanakan pengawasan anthropozoonosis;

i.

Memberikan bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat peternak mengenai tempat rawan penyakit, bibit penyebab penyakit, sanitasi kandang, alat mesin peternakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;

j.

Melakukan pengawasan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis serta penggunaan chemicalia, bahan baku obat hewan yang beredar di masyarakat;

k.

Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Kesehatan Hewan;

l.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

m. 9)

dan

pengendalian

dan

penyakit-penyakit

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok : a.

Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b.

Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan peredaran produk pangan dan non pangan asal hewan;

c.

Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan standart teknis pengolahan produk pangan dan non pangan asal hewan;

14


d.

Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan sanitasi usaha peternakan dan penampungan produk peternakan;

e.

Mengatur pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan standart hygiene tempat-tempat pelayanan Rumah Potong Hewan dan pemotongan hewan betina produktif;

f.

Mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi usaha peternakan, penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) baik local maupun yang berasal dari luar daerah termasuk impor;

g.

Meneliti dan mengesahkan Surat Keterangan Kesehatan dalam rangka status kesehatan keamanan pangan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;

h.

Mengkoordinasikan pengawasan hygiene dan sanitasi pasar hewan;

i.

Menyusun standart Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

j.

Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

k.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

10)

Kepala Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas pokok : a.

Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pembibitan dan penyebaran ternak;

b.

Mengumpulkan data produksi bibit ternak;

c.

Menetapkan stndarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak;

d.

Mengatur sistem pengembangbiakan (breeding sistem), penyebaran ternak dan melestarikan plasma nutfah;

e.

Memberikan ijin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak antar pulau, atau provinsi;

f.

Melaksanakan fasilitas produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak;

g.

Melaksanakan pengawasan dan pengembangan setral budidaya ternak;

h.

Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Pembibitan dan Penyebaran Ternak;

i.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;

Seksi

15


j.

11)

12)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak. Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas pokok :

a.

Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;

b.

Menetapkan standarisasi dan sertifikasi mutu pakan, bibit hijauan pakan ternak, teknologi peternakan serta alat dan mesin peternakan;

c.

Melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu pakan yang beredar;

d.

Melaksanakan Fasilitas rekayasa dan pengembangan teknologi terapan, pakan serta alat dan mesin;

e.

Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pakan dan Tehnologi Peternakan;

f.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak.

Kepala Seksi Kelembagaan Usaha Tani dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok : a.

Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Kelembagaan Usaha Tani dan Pembiayaan;

b.

Memberikan informasi pelayanan dan rekomendasi untuk menyiapkan tata cara usaha peternakan dan permodalan;

c.

Mengatur pelaksanaan bimbingan kelembagaan, management dan pola usaha peternakan;

d.

Menyusun perencanaan, penyiapan program, metoda/ sistem kerja penyalur dan pendayagunaan serta bimbingan ketenagakerjaan usaha peternakan;

e.

Mengatur pelaksanaan bimbingan sosialisasi tehnologi, pendidikan dan pelatihan pengembangan kelembagaan masyarakat peternak;

f.

Menyiapkan sumberdaya peternak yang tangguh, petugas yang profesional ditunjang sarana dan prasarana penyuluhan;

g.

Mengatur pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelompok tani ternak, pola kemitraan dalam pengembangan usaha;

h.

Melaksanakan pelatihan managemen peternakan, agrobisnis, agro industri usaha peternakan;

i.

Melaksanakan penataan dan pengembangan kelompok tani ternak, asosiasi

pengembangan

16


peternak dan swadaya peternak ; j.

Mengatur pelaksanaan peternakan;

lingkungan

usaha

k.

Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Kelembagaan Usaha Tani dan Pembiayaan ;

Seksi

l.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak ;

m.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak.

13)

bimbingan

pengelolaan

Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok : a.

Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;

b.

Melaksanakan peternakan;

c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan mutu hasil peternakan;

d.

Melaksanakan promosi komoditas peternakan;

e.

Melakukan pendataan harga pasar komoditas peternakan dan penyebaran informasi harga pasar;

f.

Mengumpulkan data populasi, produksi dan produktifitas peternakan;

g.

Meneliti, mengolah dan menyajikan data populasi, produksi dan produktifitas peternakan serta informasi peternakan;

h.

Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Pengolahan Hasil dan Pemasaran;

i.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak.

14)

pembinaan

pengolahan

hasil

dan

pemasaran

hasil

Seksi

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok : a.

Menyusun rencana kerja tahunan sesuai lingkup dan kewenangan UPT;

b.

Mengusulkan rencana kerja tahunan kepada Kepala Dinas;

c.

Melaksanakan kebijakan teknis dan standar operasional tata kelola peternakan dan kesehatan hewan;

d.

Melaksanakan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan;

17


15)

e.

Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peternakan dan kesehatan hewan;

f.

Mengatur dan mengamankan prasarana, sarana dan fasilitas peternakan dan kesehatan hewan;

g.

Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai kinerja bawahan;

h.

Mengatur dan mengawasi kebersihan area peternakan dan kesehatan hewan;

i.

Melaporkan dan menyetorkan keuangan hasil pemanfaatan fasilitas dan area UPT sebagai pendapatan Dinas;

j.

Melaporkan seluruh kegiatan tata kelola UPT kepada Kepala Dinas;

k.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pejabat fungsional mempunyai perundang-undangan yang berlaku.

tugas

pokok sesuai

peraturan

2.1.2 Fungsi

1)

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Pemimpin Dinas Peternakan; Pengkoordinir Perumusan dan penyusun Program; Penetapan Program; Pengatur, Penata dan Pembina pelaksanaan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; e. Pemberi saran dan Pertimbangan kepada Bupati serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 2)

Sekretariat Dinas Peternakan mempunyai fungsi pemimpin sekretariat, pengkoordinir program, pengelolaan tata laksana dan tata naskah, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga, administrasi keuangan, serta penanggung jawab kerja seketariat; 3) Kepala Bidang di lingkup Dinas Peternakan mempunyai fungsi pemimpin lingkup bidang, pembantu teknis perumusan dan penyusunan program kerja serta pelaksanaan teknis dan penanggung jawab pelaksanaan kinerja sesuai bidang kerjanya; 4)

Kepala Sub Bagian di lingkup Sekretariat Dinas Peternakan mempunyai fungsi pemimpin Sub Bagian penyusunan program kerja,

18


penyiapkan data dan penanggung jawab pelaksanaan tugas sesuai kinerja Sub Bagian; 5)

Seksi di lingkup Bidang Dinas Peternakan mempunyai fungsi pemimpin Seksi, penyusunan program kerja, penyiapkan data serta pelaksanaan teknis kegiatan dan penanggung jawab pelaksanaan kinerja sesuai seksinya;

6)

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan mempunyai fungsi pemimpin UPT, penyusunan program kerja serta pengelolaan sebagian tugas teknis Dinas dan penanggung jawab kerja UPT;

7)

Pejabat Fungsional di lingkup Dinas Peternakan mempunyai fungsi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai keahlian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang.

19


2.2.

SUMBERDAYA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG 2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam suatu sistem organisasi, ketersediaan sumberdaya manusia merupakan faktor strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu peningkatan kualitas sumberdaya manusia diperlukan dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Sumber produksi lain seperti dana, sarana dan prasarana tidak memberikan kontribusi yang berarti tanpa adanya dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengelolaannya. Untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui kursus, magang, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur berdampak pada peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi Dinas Peternakan mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran program dalam bentuk kegiatan. Begitu pula ketersediaan sumberdaya manusia aparatur ditingkat lapangan, harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang maka dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Tahun 2014 telah didukung karyawan/karyawati sejumlah 83 orang yang terdiri dari : 1.

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang;

2.

Tenaga Kerja Upah Bulanan (SK Kepala Dinas Peternakan) sebanyak 5 orang;

3.

Tenaga Harian Lepas (THL) medik Veteriner 2 orang dari Dirjen Peternakan.

4.

Petugas Inseminasi Buatan (Inseminator ) swadaya sebanyak 38 orang Berdasarkan golongan ruang, dari sejumlah 38 PNS pada Kantor Peternakan

Kabupaten Lumajang Tahun 2014 terdiri atas : 1. Golongan IV

=

5 orang

2. Golongan III

=

24 orang

3. Golongan II

=

3 orang

20


4. Golongan I

=

6 orang

Berdasarkan jabatan, sejumlah 42 PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 terdiri atas : 1.

Eselon II

=

1

orang

2.

Eselon III

=

4

orang

3.

Eselon IV

=

8

orang

4.

Fungsional

=

3

orang

5.

Staf

= 22 orang

Keadaan Pegawai berdasarkan pendidikan : * Pendidikan SD

sebanyak

6 orang

* Pendidikan SLTP sebanyak 3 orang * Pendidikan SLTA sebanyak 11 orang * Pendidikan D 3

sebanyak

1 orang

* Pendidikan S 1

sebanyak

15 orang

* Pendidikan S.2

sebanyak

2 orang

Dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. Komposisi jumlah karyawan/karyawati Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 adalah 44 % atau 17 orang berada di Dinas Peternakan dan 56 % atau 21 orang berada di Kecamatan-Kecamatan sebagai tenaga teknis peternakan. 2.2.2.

Institusi Perbibitan Institusi Perbenihan merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai

produksi Peternakan yang optimal, kegiatan pembibitan yang dapat secara langsung dikelola adalah Pelayanan Inseminasi Buatan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain : NO

Uraian

Satuan

Jumlah

21


1.

Inseminator sapi - PNS

Orang

16

- Swadaya

Orang

38

2.

Inseminator kambing

Orang

2

3.

Petugas PKB

Orang

25

4.

Petugas ATR

Orang

17

5.

Petugas Handling Semen Beku

Orang

2

6.

Kontainer Depo

Buah

5

7.

Kontainer Lapangan

Buah

55

2.2.3. Potensi sarana dan prasarana Pengolahan hasil dan pemasaran NO

Uraian

Satuan

Jumlah

1

Pasar Hewan

unit

7

2

Rumah Potong Hewan

unit

7

2.2.4. Pelayanan /Pencegahan Penyakit Hewan Potensi yang dimiliki adalah NO

2.3.

Uraian

Satuan

Jumlah

1

Dokter Hewan

Orang

10

2

Paramedik Veteriner

Orang

-

3

Petugas Peternakan

Orang

19

4

Petugas RPH

Orang

7

5

Pusat Kesehatan Hewan

Unit

3

KINERJA PELAYANAN SKPD

Jenis pelayanan di Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang meliputi: 2.3.1. Pelayanan Inseminasi Buatan Inseminasi Buatan merupakan tehnologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas bibit ternak terutama ternak sapi dan kambing. Dengan tehnologi ini diharapkan produktifitas ternak dapat meningkat dimana dengan ternak lokal berat hidup ternak sapi siap potong hanya

22


mencapai paling tinggi 350 kg , sedangkan ternak hasil inseminasi buatan berat badanya dapat menacapai 600 kg sampai dengan 800 Kg. Realisasi pelayanan Inseminasi Buatan pada tahun 2013 mencapai 60.700 dosis atau 49.795 ekor. 2.3.2. Pemeriksaan Kebuntingan Pemeriksaan kebuntingan merupakan pelayanan lanjutan dari Inseminasi Buatan dimana ternak yang telah di lakukan Inseminasi Buatan minimal 2 bulan perlu dilaksanakan Pemeriksaan kebuningan (PKB) untuk mengetahui ternak tersebut sudah bunting atau belum. Dengan demikian peternak segera tahu dan yakin bahwa ternak yang dipelihara sudah bunting atau belum. Pada tahun 2013 jumlah ternak yang di PKB adalah 29.877 ekor 2.3.3. Pelayanan Kesehatan Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan perupakan pelayanan medik maupun paramedik

veteriner

baik yang dilakukan oleh Dokter Hewan di Pos

Kesehatan hewan maupun oleh Petugas tehnis peternakan yang ada di Kecamatan. Pelayanan ini bersfat aktif maupun pasif, dimana utuk pelayanan aktif petugas memberikan pelayanan percotohan sedangkan yang pasif sesuai dengan permintaan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pada tahun 2013 jumlah pelayanan yang dilakukan oleh dinas peternanakan mencapai

15.140 ekor.

2.3.4. Penanganan Gangguan Reproduksi Gangguan reproduksi merupakan masalah yang cukup penting untuk diatasi karena bila ternak mengalami gangguan reproduksi akan sulit untuk bunting dan melahirkan anak ., keadaan ini akan menurukan jumlah kelahiran ternak yang pada gilirannya juga akan menurunkan produktifitas ternak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya ganggguan reproduksi antara lain karena pemberian pakan yang kurang berkualitas maupun karena perawatan paska melahirkan yang tidak baik. Kesadaran peternak untuk memeriksakan ternaknya yang mengalami kesulitan

23


bunting ini masih rendah, peternak cenderung menjual ternaknya bila dikawinkan beberapa kali tidak segera bunting. Oleh sebab itu pelayanan ini cenderung bersifat aktif dimana petugas harus sering memberikan percontohan untuk menangani gangguan reproduksi. Pada tahun 2013 jumlah penanganan gangguan reproduksi sebanyak 2.935 Ekor. 2.3.5. Pelayanan Rumah Potong Hewan Pemotongan hewan / ternak merupakan kegiatan yang harus dikontrol dan di awasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan karena proses pemotongan hewan berpotensi menularkan penyakit yang bersifat Zoonosis (menular dari ternak ke manusia), disamping itu juga agar dapat tersedia daging yang hygienis dan berkualitas baik. Di Kabupaten Lumajang terdapat 7 Rumah potong hewan yang melayani pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan daging se

Kabupaten Lumajang.

Peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi Rumah Potong Hewan adalah berdasarkan Perda No. 13 tahun 2011 tentang retribusi Rumah Potong Hewan . Pada tahun 2013 jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Lumajang sebanyak 8.223 ekor. 2.3.6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah,

Dinas Peternakan Kabupaten

Lumajang mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan hewan yang akan di kirim ke Luar Propinsi Jawa Timur khususnya yang berasal dari Kabupaten Lumajang

dengan mendapatkan bagi hasil retribusi dari

Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan, Pada tahun 2013 Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan dari Kabupaten Lumajang antara lain : -

Ternak sapi

:

15.979 ekor

-

Ternak Kambing

:

1.152 ekor

-

Telor

:

-

DOC Ayam ras

: 4.146.861 ekor

17.500 Kg

24


-

Burung

: 15 ekor

Kinerja pelayanan yang dicapai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No

Jenis Pelayanan

Realisasi 2013

1

Inseminasi Buatan

60.700 dosis

2

Pemeriksaan Kebuntingan

29.877 ekor

3

Kesehatan Hewan

15.140 ekor

4

Penanganan

Gangguan

2.935 Ekor

Reproduksi (ATR) 5

Pemotongan Hewan

6

Surat

Keterangan

Hewan

2.4.

8.223 ekor. Kesehatan Ternak sapi

:

15.979 ekor

Ternak Kambing

:

1.152 ekor

Telor

:

17.500 Kg

DOC Ayam ras

: 4.146.861 ekor

Burung

:

15 ekor

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. TANTANGAN -

Produk pangan asal hewan impor lebih murah dari pada produk lokal

-

Masih tingginya tingkat pencurian ternak di masyarakat

-

Harga pakan ternak yang cenderung terus meningkat karena komponen utama masih tergantung dari impor

-

Meningkatnya kasus gangguan reproduksi

-

Lokasi usaha peternakan yang memenuhi syarat semakin terbat

25


2.4.2. PELUANG -

Kebutuhan akan protein hewani dari produk asal hewan (daging, susu, telur) semakin meningkat

-

Harga

beberapa

komoditas

peternakan

cenderung

mengalami

peningkatan -

Teknologi dibidang peternakan semakin maju

-

Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan peternakan;

-

Terbukanya akses informasi teknologi dan pemasaran;

-

Potensi pengembangan komoditi ternak yang berupa populasi ternak tersedia cukup tinggi.

26


BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. 1. Identifikasi Permasalahan . Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari pembangunan peternakan Kabupaten Lumajang dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu : 1.

Masih adanya wilayah kecamatan berpotensi yang masih belum mengembangkan usaha peternakan secara optimal.

2.

Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia bidang peternakan baik dalam memproduksi dengan kualitas tinggi, penanganan pasca panen maupun memasarkan produk produk hasil peternakan.

3.

Kurangnya pengetahuan dan kemampuan peternak dalam menerapkan teknologi usaha bidang peternakan yang ramah lingkungan.

4.

Sistim usaha peternakan yang masih bersifat tradisional baik dalam manajemen peternakannya maupun pengembangan usahanya.

5.

Masih panjangnya tata niaga di bidang peternakan.

6.

Belum adanya kepastian hukum yang mengakibatkan rendahnya keinginan Investor untuk menanamkan modalnya dalam usaha peternakan.

7.

Terbatasnya modal usaha peternakan.

8.

Belum siapnya sebagian besar produk peternakan bersaing untuk memasuki pasar global karena produk yang dihasilkan belum efisien dan kualitasnya masih rendah.

9.

Kurangnya SDM aparatur teknis peternakan sebagai tenaga operasional di lapangan dari berbagai jenis/jenjang kompetensi.

10.

Masih tingginya tingkat pencurian ternak yang mengancam penurunan anemo peternak untuk memelihara ternak

27


3.2. Telaahan Visi dan Misi, Program dan Kegiatan Pembagunan Kabupaten Lumajang Sebagaimana Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang yaitu „ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan bermanfaat“ maka salah satu misinya untuk mewujudkan

masyarakat

yang

sejahtera

perekonomian. Untuk mewujudkan Visi

tersebut

adalah

melalui

peningkatan

tersebut maka salah satu misinya adalah

„meningkatkan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat berbasis pertanian , pemberdayaan UKM dan jasa Pariwisata serta usaha pendukungnya“. Bidang Peternakan yang merupakan pembangunan integral Sektor pertanian turut mendukung terwujudnya misi Kabupaten Lumajang tersebut melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak yang pada giliranya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 3.3. Telaahan Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur. Visi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur adalah ” Terwujudnya kesejahteraan peternak dan pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat melalui peningkatan produk peternakan yang aman”. Misi tersebut sejalan dengan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang terutama dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman untuk dikonsumsi mayarakat selain itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu Misi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang sangat relevan dengan Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang yaitu ” Mendorong peningkatan kontribusi sub sektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Timur melalui peningkatan PDRB , Lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.” 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengembangan Hijauan makanan ternak terutama didaerah pinggiran hutan sebagian besar memanfaatkan areal hutan untuk penanaman hijauan makanan ternak sangat bergantung dengan kerjasama dengan kehutanan, terutama untuk wilayah Kecamatan Senduro, Gucialit, Pasrujambe , Candipuro maupun Pronojiwo. Selama ini masih terjalin kerjasama yang

baik antara kebutuhan pelestarian hutan dengan

penyediaan Hijauan Pakan ternak di beberapa wilayah Kecamatan tersebut. Selain itu Komoditas ternak secara umum dapat menghasilkan limbah baik berupa kotoran ternak maupun pencemaran udara berupa bau, namun demikian limbah kotoran ternak tersebut merupakan limbah organik yang dapat diantisipassi dengan tehnologi pengolahan limbah berupa Biogas maupun melalui proses biologis untuk menjadi pupuk

28


organik. Namun demikian diwilayah perkotaan maupun wilayan padat penduduk, permasalahan limbah ternak terutama yang berupa bau dari pemeliharaan ayam potong maupun itik sering menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu usaha peternakan yang sangat riskan menimbulkan bau seperti ayam potong maupun itik, direkomendasikan untuk dipelihara di lingkungan yang sesuai tata ruang wilayah yaitu di lingkungan yang jauh dari pemukiman penduduk.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-Isu strategis pembangunan peternakan di Kabupaten Lumajang antara lain : 3.5.1. Sekretariat 1. Belum tercukupinya kebutuhan SDM bidang peternakan. 2. Laporan Kegiatan Pembangunan peternakan belum tertib 3.5.2. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak 1. Ancaman penurunan populasi ternak karena peningkatan pengeluaran ternak bibit 2. Tingginya pencurian ternak dan importasi ternak bakalan dan daging beku merupakan ancaman minat budidaya ternak 3.5.3. Bidang Bina Usaha Tani Ternak 1. Kesadaran pihak swasta/mitra terhadap peraturan perundangan masih rendah 2. Rendahnya penerapan tehnologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 3.Nilai tukasr produk peternakan masih rendah sedangkan biaya produksi semakin meningkat. 3.5.4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 1. Belum optimalnya pemanfaatan Poskeswan dan Rumah Potong Hewan. 2. Adanya Penyakit menular yang bersifat zoonosis 3. masih belum tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat.

29


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1.

VISI DAN MISI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG 4.1.1. Visi Dengan memperhatikan arah Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang maka Visi Pembangunan Peternakan periode 2015 – 2020 adalah :

“Terwujudnya Peternakan yang mandiri, tangguh dan berdaya saing dalam upaya kecukupan pangan hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) disertai peningkatan Pendapatan masyarakat Peternakan. Peternakan yang mandiri adalah suatu sistim usaha tani ternak yang tidak selalu menggantungkan campur tangan pemerintah atau penguasa, tetapi mampu memfasilitasi diri sendiri

dan mengatasi segala permasalahan

baik secara pribadi

maupun secara kelompok. Peternakan

tangguh adalah sosok peternakan

yang mampu tumbuh

berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan dalam menghadapi berbagai kondisi krisis maupun persaingan pasar global . Berdaya saing adalah mampu menghasilkan produk-produk peternakan yang efisien dan

berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk peternakan

Impor. Masyarakat Peternakan adalah semua lapisan masyarakat maupun dunia usaha yang terkait langsung maupun tidak lansung terhadap peningkatan produksi peternakan antara lain penyedia saprodi peternakan. Pengusaha pasca panen Peternakan, transportasi dan lain sebagainya.

30


4.1.2. Misi Untuk mencapai visi Pembangunan Peternakan

tersebut, Dinas Peternakan

Kabupaten Lumajang turut serta dalam mengemban misi yang harus dilaksanakan adalah: (1)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit ternak, ketersediaan pakan ternak serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra pengembangan ternak.

(2)

Mendorong terwujudnya peternak dan kelembagaan usaha tani ternak yang berorientasi agribisnis dan meningkatkan nilai tambah hasil ternak.

(3)

Meningkatkan derajat kesehatan hewan untuk mewujudkan kecukupan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Dalam mengoptimalkan pembangunan peternakan di Kabupaten Lumajang, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan, sasaran dan program pembangunan peternakan sebagai berikut :

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG

4.2.1.

Tujuan pembangunan Peternakan tahun 2014 - 2019 adalah: Meningkatkan populasi ternak yang sehat dan produksi hasil peternakan yang ASUH.

4.2.2.

Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Dinas Peternakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah : Misi 1

: Meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit ternak, ketersediaan pakan ternak serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra pengembangan ternak. Misi tersebut diturunkan dalam tujuan:

1.1. Meningkatkan populasi Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran: 1.1.1. Meningkatnya kelahiran ternak 1.1.2. Meningkatnya pemasukan ternak yang berkualitas tinggi

31


1.1.3. Meningkatnya pelayanan inseminasi buatan

1.2.

Meningkatkan produksi

1.2.1. Meningkatnya

ketersediaan

pakan

ternak

dan

teknologi pengolahan pakan ternak Misi 2

:Mendorong terwujudnya peternak dan kelembagaan usaha tani ternak yang berorientasi agribis dan meningkatkan nilai tambah hasil ternak. Misi tersebut diturunkan dalam tujuan: 2.1. Meningkatkan populasi

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran: 2.1.1.

Meningkatnya usaha peternakan

2.2. Meningkatkan produksi

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran: 2.2.1.

Meningkatnya pengeluaran ternak

2.2.2.

Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan

Misi 3

: Meningkatkan derajat kesehatan hewan untuk mewujudkan kecukupan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Misi tersebut

diturunkan dalam tujuan: 3.1. Meningkatkan populasi 3.1.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan 3.1.2. Menurunnya kematian ternak 3.2. Meningkatkan produksi 3.2.1. Meningkatnya pemotongan ternak yang sehat

4.3.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk kurun waktu 2015-2019 Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang akan menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah tanktis dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal dari pelaksanaan berbagai strategi pembangunan yang dirumuskan melalui program dan kegiatan yang bersifat terpadu. Arah kebijakan pembangunan peternakan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

32


4.3.1. Berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal, pengawasan peredaran bibit dan optikmalisasi sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB). Pada strategi ini diupayakan masih tetap memanfaatkan bibit lokal disertai dengan pengawasan ketat terhadap keluar masuknya bibit ternak baik keluar dari maupun ke kabupaten Lumajang tetapi juga dilakukan peningkatan kualitas bibit ternak melalui inseminasi buatan (IB)

4.3.2. Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, kemitraan, dukungan permodalan, dan promosi hasil produksi peternakan. Mengingat kemampuan dari kelompok tani masih belum memadai maka harus diberikan berbagai fasilitasi baik mengenai permodalan maupun kemudahan perijinan usaha peternakan. Selain itu pada moment-moment tertentu harus dilakukan promosi terhadap hasil-hasil peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya jual hasil peternakan didalam daerah maupun ke daerah lain.

4.3.3. Peningkatan penyediaan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Untuk mencapai strategi tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan derajat kesehatan ternak dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit ternak maupun menyediakan sarana dan prasarana tempat pengolahan hasil ternak yang higienis.

33


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

NO. 1.

SASARAN Meningkatnya

kelahiran Meningkatkan

ternak

2.

STRATEGI KEBIJAKAN

PROGRAM

prosentase Program Peningkatan Produksi

kelahiran ternak

Meningkatnya pemasukan Meningkatkan

Hasil Peternakan pemasukan Program Peningkatan Produksi

ternak yang berkualitas ternak bibit unggul

Hasil Peternakan

tinggi 3.

Meningkatnya pelayanan Meningkatkan Inseminasi Buatan

Conception Program Peningkatan Produksi

Rate (CR) dan menurunkan Hasil Peternakan Sevice per Conception (S/C)

4.

Meningkatnya

Penambahan

ketersediaan ternak

dan

areal

HMT, 1.Program

pakan Mini Feedmill, penerapan Teknologi teknologi pakan

Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan 2.Program

pakan ternak

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan 5.

Meningkatnya peternakan

usaha Meningkatkan

jumlah 1.Program

pelaku usaha peternakan

Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan 2.Program

Pencegahan

Penaggulangan

dan

Penyakit

Ternak 6.

Meningkatnya

Meningkatkan

pengeluaran ternak

pengeluaran ternak

jumlah Program Pemasaran

Peningkatan Hasil

Produksi

Peternakan

34


7.

Meningkatnya sarana dan Meningkatkan prasarana

kualitas Program Peningkatan Produksi

pengolahan pelayanan

Hasil Peternakan

hasil peternakan 8.

Meningkatnya pelayanan Meningkatkan kesehatan hewan

jumlah Program

pelayanan kesehatan hewan

Pencegahan

Penaggulangan

dan

Penyakit

Ternak 9.

Menurunnya ternak

kematian Menurunkan

angka Program

kematian ternak

Pencegahan

Penaggulangan

dan

Penyakit

Ternak 10.

Meningkatnya

Meningkatkan

jumlah Program

Pencegahan

pemotongan ternak yang pemotongan ternak yang Penaggulangan sehat

sehat

dan

Penyakit

Ternak Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Ternak

Sedangkan secara rinci mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran , dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran 1.

35


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarka Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang tertuan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019, Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang terttuang dalam Misi 2 Kabupaten Lumajang yaitu“ Meningkatkan perekonomian

Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara merata

berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta usaha pendukungnya. Misi tersebut dijabarkan lagi menjadi tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diuraikan beberapa sasaran yang harus dicapai di Kabupaten Lumajang. Salah satu sasarannya adalah Meningkatnya Produksi dan Populasi peternakan. Sasaran meningkatnya produksi dan populasi peternakan tersebut berdasarkan Visi dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang selanjutnya ditetapkan sebagai Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan peternakan antara lain adalah : 1. Peningkatan angka kelahiran ternak 2. Peningkatan pemasukan ternak 3. Penurunan angka kematian ternak 4. Peningkatan pengeluaran ternak 5. Peningkatan pemotongan ternak 6. Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan 7. Peningkatan pelayanan kesehatan ternak/hewan 8. Peningkatan sarana prasarana pengolahan pemasaran hasil peternakan 9. Peningkatan jumlah usaha peternakan

36


Untuk dapat mencapai sasaran tersebut dilaksanakan beberapa progran dan kegiatan meliputi : NO.

PROGRAM

KEGIATAN

1.

Program Pencegahan dan

1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Penanggulangan Penyakit Ternak

Menular Ternak 2. Pembinaan dan Pengawasan Depo dan Peredaran Obat Hewan 3. Pengawasan Kualitas Bahan Asal Hewan, Susu, Daging dan Telur 4. Pendataan Masalah Peternakan

2.

Program

Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bidang Peternakan 2. Peningkatan Bibit Unggul Ternak di Kabupaten Lumajang 3. Penyuluhan

Pengelolaan

Bibit

Ternak

Yang

Didistribusikan kepada Masyarakat 4. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak di Lahan Kehutanan 5. Pengembangan Jalan Produksi Menunjang Kegiatan Peternakan 6. Integrasi Ternak dengan Pertanian Lainnya 7. Pengembangan Instalasi Biogas 8. Pengembangan Agribisnis Peternakan 9. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 3.

Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan

37


4.

Program Penerapan Peternakan

Peningkatan Teknologi

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 2. Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Indikator kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran 2.

38


RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents