Rencana Strategis Tahun

Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Jl. Asia Afrika No. 146 - Bandung 40261 Telp. (022) 4230897 - 4230898 Fax. 4200331 - 4230929 Website : www.disperindag.jabarprov.go.id email : [email protected]

Jl. Asia Afrika No. 146 - Bandung 40261 Telp. (022) 4230897 - 4230898 Fax. 4200331 - 4230929 Website : www.disperindag.jabarprov.go.id email : [email protected]

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Khadirat Allah S.A.W. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013-2018 telah selesai disusun. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yang telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 25 Tahun 2014 tentang RPJMD Jawa Barat 2014-2018. Prosesnya diawali dengan pengumpulan aspirasi dari masyarakat dilanjutkan dengan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yaitu Kementarian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan industri dan perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis dan sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun instansi terkait sehinga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan di Jawa Barat. Dalam Renstra terdapat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu stretegis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi Program/Kegiatan serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan dukungan dana APBD Jawa Barat untuk mendukung mewujudkan janji Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Jabar 2014-2018 dan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

i

Bandung,

September 2013

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT

Dr Ir. FERRY SOFWAN ARIF MSi. Pembina Utama Muda NIP.19621121 198909 1 001


ii

DAFTAR – ISI Hal. Pengantar........................................................................................................................... i Daftar isi ........................................................................................................................... iii Bab I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang................................................................................................ I-1 1.2. Landasan Hukum ............................................................................................ I-2 1.3. Maksud dan Tujuan......................................................................................... I-5 1.4. Sistimatika Penulisan...................................................................................... I-5

Bab II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................................... II-1 2.2. Sumber daya .................................................................................................. II-6 2.3. Kinerja Pelayanan ........................................................................................... II-10 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....................................... II-17

Bab III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. identifikasi Permasalahan ............................................................................... III-1 3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................................................................................... III-4 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/lembaga ....................................................... III-10 3.4 Telaahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Barat ................................. III-18 3.5 Penentuan isu-isu strategis ............................................................................. III-22

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi .................................................................................................... IV-1 4.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi .......................................................................... IV-2 4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan .............. IV-6 4.4 Nilai-nilai ........................................................................................................ IV-9

Bab V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................................................................................... V-1


iii

Bab VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Tujuan dan sasaran RPJMD ............................................................................. VI-1 6.2 Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD ................................................ VI-1

Bab VII PENUTUP .............................................................................................................. VII-1


iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Provinsi Jawa Barat 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2008 – 2013. Demikian pula halnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018. Selain itu, RENSTRA Dinas disusun dengan mengkolaborasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

I-1

Pembahasan dengan seluruh stakeholder dilaksanakan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan RENSTRA pada 5 (lima) wilayah yaitu Wilayah Cirebon, Wilayah Bogor, Wilayah Purwakarta dan Wilayah Priangan sampai dengan perumusan rancangan RENSTRA yang bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Pentahapan pembangunan bidang industri dan perdagangan tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun kebelakang dan penetapan isu strategis yang berkembang. Prioritas pengembangan industri unggulan di Jawa Barat yaitu pada pengembangan Industri Kreatif, Industri Telematika, Industri Furniture dan Industri Komponen Otomotif serta pengembangan IKM unggulan di Kab./Kota yg berbasis kompetensi inti daerah. Sedangkan prioritas pembangunan di bidang perdagangan adalah Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, Pengamanan Pasar Dalam Negeri, serta Pengembangan Ekspor Daerah dan Promosi Ekspor dengan senantiasa meningkatkan daya saing industri pengolahan dan skema perdagangan yang tertata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mendongkrak indeks daya beli yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

1.2.

Landasan Hukum RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

mengacu kepada: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


I-2

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

16.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;


I-3

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

19.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 10/M-IND/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014;

20.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;

21.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;

22.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

23.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

24.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

25.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

26.

Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ( Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 142 Seri D);

27.

Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa barat ( Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

28.

Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;

29. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

I-4

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;

30.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat No. 800/5865/Skrt tahun 2013

Tanggal

28 Juni

2013 tentang Pembentukan Tim

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 adalah mewujudkan pembangunan industri dan perdagangan yang berkeadilan melalui pembagian peran secara proporsional antara berbagai stakeholder terkait dari Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab./Kota), Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga, Asosiasi. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah: 1) Mewujudkan pentahapan pembangunan industri dan perdagangan yang kokoh dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat; 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan industri dan perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab./Kota di Jawa Barat; 3) Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas urusan Industri dan Perdagangan. 4) Memanfaatkan potensi sumber daya Industri dan Perdagangan di Jawa Barat secara efisien dan efektif.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, memberikan arah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan penganggaran yang meliputi urusan industri dan perdagangan di Jawa Barat. Adapun sistimatika penulisan RENSTRA adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 - 2018, didalamnya Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses


I-5

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja. 1.2. Landasan Hukum Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3. Maksud Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

Gambaran Pelayanan Dinas 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi. Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya Dinas Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan Menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L, RPJMD Provinsi Jawa Barat yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

Isu – isu Strategis 3.1 Identifikasi Permasalahan


I-6

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Menjelaskan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaiannya. 3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L. 3.4. Isu-isu Strategis Menjelaskan isu strategis berdasarkan tahun rencana.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi Menjelaskan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018. 4.2. Tujuan dan Sasaran Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun. 4.3. Strategi dan Kebijakan Menjelaskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun.

BAB V

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Menjelaskan program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari indicator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018.

BAB VI

Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Menjelaskan tujuan dan sasaran RPJMD bidang Industri dan Perdagangan. 6.2. Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD Menjelaskan indikator kinerja yang mengacu kepada RPJMD dalam 5 (lima) tahun.

BAB VII

Penutup


I-7

Menguraikan rangkuman tentang hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.


I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pelaksana teknis Gubernur dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat seperti di tetapkan dalam Nomor: 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalami sedikit perubahan dimana saat ini tugas pokok dan fungsi Dinas Indag Agro telah diintegrasikan kepada Disperindag Jabar . Dalam struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok: “Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan meliputi bidang :Industri logam mesin alat transportasi ,tekstil dan produk tekstil, telematika dan elektronika, Industri aneka, kerajinan dan kimia, Industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan; b. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan perdagangan meliputi Industri logam mesin alat transportasi ,tekstil dan produk tekstil, telematika dan elektronika, Industri aneka, kerajinan dan kimia, Industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan; c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas; Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:


II-1

1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahkan : 1) Subag Perencanaan dan Program 2) Subag Keuangan 3) Subag Kepegawaian dan Umum 3. Bidang ILMATTATEL (Industri Logam, Mesin, Tekstil dan produk Tekstil, Alat Transportasi, Telematika dan Elektronika), membawahi: 1) Seksi Industri Logam dan Mesin 2) Seksi Industri Alat Transportasi, Telematika dan Elektronika 3) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil 4. Bidang IAKK (Industri Aneka, Kerajinan pokok dan Fungsinya, membawahi: 1) Seksi Aneka Industri 2) Seksi Industri Kerajinan 3) Seksi Industri Kimia

dan Kimia). Pada pelaksanaan Tugas

5. Bidang Industri Agro. Bidang ini sebagai salah satu bidang baru pada struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, membawahi: 1) Seksi Industri Makanan 2) Seksi Industri Minuman dan Tembakau 3) Seksi Industri Hasil hutan dan Perkebunan 6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi: 1) Seksi Bina Pasar 2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan 7. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi: 1) Seksi Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan 2) Seksi Impor 3) Seksi Ekspor Hasil Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 8. Bidang Promosi, Kerjasama Industri dan Perdagangan, membawahi : 1) Seksi Promosi Ekspor 2) Seksi Kerjasama Dagang 3) Seksi Kerjasama Industri


II-2

9. Balai Pengembangan Perindustrian, membawahi : (1) Subbag Tata Usaha (2) Seksi Pengembangan Teknologi (3) Seksi Pengembangan Usaha 10. Balai Kemetrologian Bandung, membawahi : (1) Subbag Tata Usaha (2) Seksi Teknis (3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium 11. Balai Kemetrologian Tasikmalaya, membawahi : (1) Subbag Tata Usaha (2) Seksi Teknis (3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium 12. Balai Kemetrologian Cirebon, membawahi : (1) Subbag Tata Usaha (2) Seksi Teknis (3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium 13. Balai Kemetrologian Bogor, membawahi : (1) Subbag Tata Usaha (2) Seksi Teknis (3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium 14. Balai Kemetrologian Karawang, membawahi : (1) Subbag Tata Usaha (2) Seksi Teknis (3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, saat ini telah ada 6 (enam) UPTD yang melayani masyarakat di bidang Industri dan Perdagangan. Pada industri, terdapat Balai Pengembangan Perindustrian yang memiliki 9 (sembilan) sub unit pelayanan IKM dari berbagai komoditi dan tersebar lokasinya di Jawa Barat. Pada layanan kemetrologian, terdapat Balai Kemetrologian yang dibagi atas 5 (lima) wilayah yaitu Balai Kemetrologian Bandung, Balai Kemetrologian Bogor, Balai Kemetrologian Karawang, Balai Kemetrologian Cirebon dan Balai Kemetrologian Tasikmalaya. Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

II-3

Ke-6 UPTD tersebut, selain telah memberikan pelayanan kepada masyarakat juga telah memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dari sektor Industri dan Perdagangan. Berikut ini adalah selengkapnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat


II-4

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013 Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

II-5

2.2 Sumber Daya Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, pendidikan, golongan, jenis kelamin sampai dengan agama yang dianut oleh PNSD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah grafik berdasarkan pembagian komposisi berdasarkan eselon: Gambar 2.1

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, November 2013

Selanjutnya, adalah grafik komposisi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan dan golongan.


II-6

Gambar 2.2


Gambar 2.3



II-7

Gambar 2.4


Gambar 2.5


Selain dari sumber daya manusia, Dinas Perindustrian dan Perdangan Provinsi Jawa Barat juga memiliki asset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan Tahun 2012 berikut ini adalah Rekapitulasi Buku Inventaris Barang yang telah berhasil dicatat.


II-8

Tabel 2.1 Rekapitulasi Buku Inventaris Barang No

Nama Bidang Barang

Jumlah Barang

1 1

2 Golongan Tanah

3

2

Tanah

44

3

Golongan Peralatan dan Mesin

4

Alat-alat Besar

6

5

Alat -alat Angkutan

80

6 7

Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian

8 9

1,874 453

Alat Kantor dan Rumah Tangga 4,207 Alat Studio dan Alat 93 Komunikasi 10 Alat Kedokteran 8 11 Alat Laboratorium 1,999 16 Golongan Gedung dan Bangunan 17 Gedung dan Bangunan 42 18 Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan 19 Jalan, Irigasi dan jaringan 10 20 Golongan Aset Tetap Lainnya 21 Buku Perpustakaan 137 Jumlah 8,953 Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2012

Jumlah Harga

Keterangan

4 5 54,904,433,300.00 Berdasarkan Hasil Audit 54,904,433,300.00 BPK Tanggal 30 Mei 2011 31,756,408,038.45 Disimpan di Aset Lainnya untuk tanah 4 223,776,700.00 Bidang Rp. 5,864,860,500.00 4,077,822,000, Bangunan 9 Bidang Rp.965,665,448 6,261,279,722.00 611,574,070.00 untuk Peralatan dan mesin Rusak Berat disimpan di aset lainnya sebesar Rp.363,826,450,9,499,637,353.01 806,413,486,59 4,272,625.00 8,484,593,581.85 35,448,780,869.00 35,448,780,869.00 110,332,750.00 110,332,750.00 11,293,782.00 11,293,782.00 122,231,248,739.45


II-9

2.3

Kinerja Pelayanan Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat, tingkat capaian kinerja berdasarkan RENSTRA Tahun 2008 – 2013 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No

Indikator Sasaran

Satuan

1 1

2 Jumlah Wirausaha industri kecil dan menengah Prosentase tingkat pelayanan pada usaha IKM Jumlah penyerapan tenaga kerja pada IKM

3 unit

2 3 4

Tingkat koordinasi dan konsolidasi

5

Jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri besar Jumlah keterlibatan perusahaan dalam pengembangan klaster industri

6

Target

Realisasi

Rasio

4 245.234

5 288.769

6 118

90

90

100

2.452.337

2.375.186

97

80

90

113

4.465.385

1.927.315

43

perusahaan

120

977

814

1.689

2.108

125

90

35

38

600 Milyar

145,159

24

% orang % orang

7

Jumlah penerapan standarisasi dan sertifikasi

perusahaan

8

Tingkat efisiensi dan efektivitas distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis

%

9

Jumlah transaksi produk agro Jawa Barat per tahun

Rupiah

10

Prosentase tingkat penggunaan produk dalam negeri

%

90

90

100

11

Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai Tingkat pengawasan barang beredar per tahun

%

85

85

100

kali

15

56

373

%

50

70

140

%

50

45

90

12 13 14

Tingkat advokasi perlindungan konsumen per tahun Prosentase penyelesaian tingkat sengketa konsumen


II-10

No

Indikator Sasaran

Satuan

Target

1 15

2 Jumlah peneraan UTTP dan pengujian BDKT

3 unit

4 5.678.145 UTTP dan 1.250 BDKT

5 5.935.096 UTTP dan 1.369 BDKT

6 105

16

Jumlah penerbitan SIUP dan TDP

unit

101.742 TDP dan SIUP

125

17

Volume dan nilai ekspor Jawa Barat

Juta Ton dan Milyar

6,367 Juta Ton dan US$ 23,739 Milyar

92

18

%

10,04

124

20

Laju Pertumbuhan Ekspor Jawa Barat Volume dan nilai impor Jawa Barat

60.000 TDP dan 21.500 SIUP 13 Juta Ton dan US$ 25,70 Milyar 8,1

11,310 Juta Ton dan US$ 1,928 Milyar

18

21

Laju Pertumbuhan impor Jawa Barat

%

4,8 Juta Ton dan US$ 10,6 Milyar 9,2

9,54

104

23

%

100

100

100

24

Jumlah SDM yang memiliki kompetensi Tingkat produktivitas aparatur

%

100

100

100

25

Tingkat kasus pelanggaran disiplin

%

100

100

100

26

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Dinas/UPTD dalam mendukung tupoksi Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas/UPTD Tingkat akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan Rasio penggunaan informasi terhadap jumlah pelaku usaha Indag dan Pembina Indag di Kabupaten/Kota

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

27

28 29 30

Juta Ton dan Milyar

Realisasi

Rasio

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013


II-11

Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Program / Kegiatan Belanja Tidak Langsung

Anggaran

Realisasi Keu (Rp.)

%

44,149,501,626.00

39,048,843,994.00

88.45

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

600,000,000.00

598,125,000.00

99.69

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan

600,000,000.00

598,125,000.00

99.69

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Barat

910,450,000.00

897,627,823.00

98.59

910,450,000.00

897,627,823.00

98.59

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag. Prov. Jabar Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bandung Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Karawang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bogor

5,847,687,200.00

5,020,093,299.00

85.85

2,800,800,000.00

2,426,166,578.00

86.82

496,000,000.00

421,597,209.00

85.00

538,770,000.00

467,233,215.00

86.72

566,873,500.00

543,433,830.00

95.87


II-12

Belanja Program / Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Cirebon Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Tasukmalaya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Perindustrian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindag. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bogor Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon Pembangunan Gedung Sub Unit Pengembangan IKM TPT Majalaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Perindustrian Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Tasikmalaya

Anggaran

Realisasi Keu (Rp.)

%

440,962,000.00

367,581,424.00

83.36

499,083,700.00

405,661,879.00

81.28

505,198,000.00

388,419,164.00

76.88

23,284,725,965.00

22,578,740,326.00

96.97

4,210,574,200.00

4,087,641,500.00

97.08

4,031,444,425.00

3,974,754,900.00

98.59

9,054,315,000.00

8,768,763,260.00

96.85

500,000,000.00

474,681,926.00

94.94

1,153,097,250.00

1,139,053,500.00

98.78

2,000,000,000.00

1,820,038,200.00

91.00

1,199,246,590.00

1,187,115,290.00

98.99

1,136,048,500.00

1,126,691,750.00

99.18


II-13

Belanja Program / Kegiatan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dekranasda Prov. Jabar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kemetrologian Bogor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disperindag Prov. Jabar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Tasikmalaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Baperin dan 9 Sub Unit IKM

Anggaran

Realisasi Keu (Rp.)

%

5,591,686,450.00

5,434,887,332.00

97.20

214,464,750.00

214,422,750.00

99.98

641,290,000.00

631,115,231.00

98.41

650,000,000.00

629,909,100.00

96.45

893,089,000.00

875,733,554.00

98.06.

969,120,000.00

956,601,688.00

98.71

571,069,600.00

553,969,611.00

97.01

578,600,000.00

526,730,577.00

91.04

1,074,053,100.00

1,049,404,821.00

97.71

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan

100,000,000.00

100,000,000.00

100

100,000,000.00

100,000,000.00

100

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengelolaan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan

250,000,000.00

249,520,100.00

99.81

250,000,000.00

249,520,100.00

99.81

2,950,273,000.00

2,646,685,601.00

89.71

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


II-14

Belanja Program / Kegiatan Pengembangan Industri Kerajinan Pengembangan Bisnis Industri Ikan Laut

Anggaran

Realisasi Keu (Rp.)

%

142,750,000.00

142,750,000.00

100

200,000,000.00

182,231,800.00

91.12

100,000,000.00

89,270,800.00

89.27

399,883,000.00

386,586,000.00

96.67

1,000,000,000.00

889,095,000.00

88.91

400,000,000.00

294,494,201.00

73.62

517,640,000.00

483,257,800.00

93.36

190,000,000.00

179,000,000.00

94.21

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Makanan Olahan Pengembangan Industri Kreatif Bebasis Komunitas Pengembangan Industri Otomotif

6,387,996,375.00

5,529,520,703.00

86.56

300,000,000.00

295,565,000.00

98.52

150,000,000.00

117,402,500.00

78.27

700,000,000.00

670,476,700.00

95.78

150,000,000.00

149,975,000.00

99.98

250,000,000.00

244,825,000.00

97.93

Pengembangan Industri Kayu dan Rotan

450,000,000.00

412,264,750.00

91.61

Fasilitasi Kerjasama Industri Pengembangan Klaster Industri Batik Cirebon Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil Prototype Knalpot Emisi Rendah Karya Mahasiswa Pengembangan Prototype Traktor Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Industri Kelapa Terpadu


II-15

Belanja Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi Keu (Rp.)

%

552,660,000.00

531,540,000.00

96.18

192,898,683.00

192,898,683.00

100

289,927,000.00

285,320,070.00

98.41

150,000,000.00

140,800,000.00

93.87

1,400,000,000.00

1,376,505,000.00

98.32

298,910,692.00

290,899,000.00

97.32

1,253,600,000.00

610,436,000.00

48.69

250,000,000.00

210,6132,000.00

84.25

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengelolaan dan Penataan Pasar Tradisional Pendukung Operasi Pasar Murah (KEPOKMAS) Fasilitasi Pasar Lelang dan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Fasilitasi Kerjasama Perdagangan

2,035,000,000.00

1,475,252,280.00

72.49

250,000,000.00

230,003,245.00

92.00

250,000,000.00

236,636,750.00

94.65

935,000,000.00

447,975,000.00

47.91

300,000,000.00

277,147,985.00

92.38

300,000,000.00

283,489,300.00

94.50

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Promosi Ekspor dan Perluasan Pasar

2,997,000,000.00

2,770,917,150.00

92.46

500,000,000.00

448,798,400.00

89.76

Peningkatan Teknologi Industri Aneka dan Industri Kimia Pengembangan Industri Alternatif berbasis Umbiumbian dan Jagung Penguatan Industri Kreatif Berbasis Fashion Pembinaan Industri Hasil Tembakau Fasilitasi Sertifikasi Standarisasi Mutu Industri Bagi IKM Peningkatan Layanan di Lingkungan Sub Unit Pengembangan dan Rumah Kemasan Masterplan Pusat Pelatihan SDM IKM TPT Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah


II-16

Belanja Program / Kegiatan Peningkatan Daya Saing Ekspor Fasilitasi Promosi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Secara Terpadu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai Kemetrologian Karawang Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Bogor Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Bandung Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Cirebon Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Tasikmalaya Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian JUMLAH

Anggaran

Realisasi Keu (Rp.)

%

497,000,000.00

496,155,750.00

99.83

2,000,000,000.00

1,825,963,000.00

91.30

7,551,494,000.00

6,338,539,766.00

83.94

1,730,004,000.00

1,423,569,000.00

82.29

1,492,100,000.00

1,412,285,000.00

94.65

1,596,440,000.00

1,215,377,250.00

76.13

1,148,250,000.00

1,026,030,000.00

89.36

984,700,000.00

708,080,000.00

600,000,000.00

553,198,516.00

92.20

102,655,814,616.00

92,688,753,374.00

90.29

71.91


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Saat ini, telah terjalin banyak perjanjian dan/atau kerja sama antar Indonesia

dengan negara lain dan/atau kawasan, termasuk di bidang perdagangan. Hal ini merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provnsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

II-17

Mencermati fenomena yang terjadi dan memperhatikan kemampuan yang dimiliki, berikut ini adalah tantangan yang berhasil terdefinisi : 1.

Kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan

2.

Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya sehingga membanjirnya produk impor/tidak berlabel

3.

Masih rendahnya pemahaman IKM tentang regulasi ekspor impor

4.

Daya saing produk industri untuk nasional ataupun internasional masih rendah

5.

Masih rendahnya pemahaman pentingnya promosi bagi IKM

6.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib ukur dan perlindungan konsumen/produsen Sementara itu, selain sebagai tantangan era perdagangan bebas dapat juga

menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut ini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan : 1.

Jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak

2.

Jumlah dan keberagaman potensi industri dan perdagangan di Jawa Barat yang banyak

3.

Adanya akses transportasi nasional dan internasional langsung ke Bandung

4.

Tersedianya balai besar dan perguruan tinggi di Jawa Barat

5.

Adanya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tinggi dari sector industri pengolahan dan perdagangan

6.

Adanya perjanjian kerjasama perdagangan berskala nasional dan internasional

7.

Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya serta adanya peluang pasar non tradisional


II-18

Gambar 2.6 Peta sebaran industri unggulan kabupaten/kota

Kota Depok : 1. Pakaian jadi. 2. Ind. Telematika 3. Mak. Olahan

Kab.Bekasi : 1.Pakaian jadi 2.Boneka 3.Komponen

Kab.Karawang : 1 .Mesin & Komponen 2. Pakaian jadi. 3. Mak. Olahan

Kota Bekasi : 1. Pakaian jadi. 2. Keraj.Kayu 3. Perhiasan

Kab.Purwakarta: 1. Keramik 2. Mak. Olahan

Kab.Bogor : 1. Tekstil & Produk Tekstil 2. Ind. Tas 3. Alas Kaki 4. Mak. Olahan

Kab.Sukabumi : 1. Batu Aji. 2. Keraj. Kayu. 3. Komponen & MEsin 4. Bola Sepak 5. Mak. Olahan

Kab.Subang : 1. Keraj.Kayu 2. Komponen

Kab.Cirebon : 1. Furniture Rotan 2. Batik 3. Batu Alam 4. Mak. Olahan

Kab.Indramayu: 1.Batik 2.Kerajinan Rotan 3. Mak. Olahan

Kab.Majalengka : 1. Bola Sepak 2. Bata,Genteng 3. Kerajinan Rotan 4. Batu Alam

Kota Bogor : 1. Pakaian jadi. 2. Bordir 3.Ind. Tas 4. Keramik 5. Mak. Olahan

Kab.Kuningan : 1. Kerjajinan Rotan 2. Minyak Atsiri. 3. Mak. Olahan

Kota Sukabumi : 1. Keraj. Kayu. 2. Mak. Olahan

Kab. Cianjur : 1. Furniture kayu 2. Kerajinan logam 3. Komponen Logam 4. Sutera. 5. Mak. Olahan Kota Bandung : 1. Tekstil & Produk Tekstil 2. Alas kaki. 3. Elektronika 4. Rajut 5. Ind. Telematika 6. Komponen 7. Mak. Olahan

Kota Cirebon : 1. Furniture Rotan 2. Kaca Patri 3. Kerajinan Rotan

Kab.Bandung : 1. Tekstil & Produk Tekstil 2. Alaskaki 3. Komponen. 4. Boneka 5. Mak. Olahan Kota Cimahi : 1. Pakaian jadi 2. Ind. Telematika. 3. Mak. Olahan

Kab.Ciamis : 1. Ijuk. 2. Furniture Kayu Kelapa 3. Mak. Olahan 4. Batik

Kab. Garut : 1. Kulit & Produk Kulit 2. Batik. 3. Sutera. 4. Minyak Atsiri 5. Mak. Olahan

Kota Banjar : 1. Meubel Akar Kayu

Kab.Sumedang : 1. Kerajinan Kayu 2. Furniture Kayu 3. Mak. Olahan

Kab.Tasikmalaya : 1. Bordir. 2. Keraj.Pandan & Mendong 3. Kelom Geulis. 4. Mak. Olahan

Kota Tasikmalaya : 1. Bordir. 2.Keraj.Pandan& Mendong 3. Kelom geulis 4. Batik 5. Mak. Olahan


Sekecil apapun peluang atau sebesar apapun tantangan, akan bisa dihadapi dengan kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder pengembang sektor Industri dan Perdagangan di Jawa Barat berdasarkan potensi industri unggulan spesifik di setiap kabupaten/kota. Sebaran sektor industri unggulan di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.6. Sedangkan untuk urusan bidang perdagangan, agenda prioritasnya diarahkan pada upaya peningkatan kualitas distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan peningkatan daya saing ekspor daerah.


II-19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan industri dan perdagangan dalam kurun waktu 20082013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan industri dan perdagangan adalah belum optimalnya hasil yang didapatkan, untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangan pada bidang industri dan perdagangan. Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahanpermasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah 5 (Lima) tahun kedepan. Berikut ini adalah permasalahan bidang industri dan perdagangan: A.

Urusan Industri

1)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Permasalahan

1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja. 2. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong. 3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk. b. Solusi

1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan. 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, Focus Group Discussion (FGD) penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong, bekerja sama dengan perguruan tinggi. 3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk. 2)

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a.

Permasalahan

1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja pada industri kreatif.


III-1

2. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green industry, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif. 3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk pada industri kreatif. 4. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di kabupaten/kota belum tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan yang mendukung iklim usaha pertumbuhan industri kreatif. 5. Belum terlaksananya penetapan kawasan industri pada lokasi Bandara Internasional Jawa Barat. 6. Kurangnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam. b. Solusi

1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan. 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan desain, Focus Group Discussion (FGD) penguasaan teknologi, dan pemahaman green industry, fasilitasi kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong, bekerja sama dengan perguruan tinggi. 3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk. 4. Mendorong

peran

serta kabupaten/kota

untuk

melakukan

pendataan

dan

menumbuhkan industri kreatif sesuai dengan potensi daerahnya. 5. Mendorong percepatan penetapan kawasan industri. 6. Perlu sosialisasi dan tindaklanjut tentang Peraturan Daerah yang telah ada.

B. Urusan Perdagangan 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri a. Permasalahan 1. Kurangnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota); 2. Rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; 3. Rendahnya sinergitas daerah dalam memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi Gudang di Jawa Barat; 4. Banyaknya sarana perdagangan terutama pasar tradisional dalam kondisi rusak berat. b. Solusi


III-2

1. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat (OPM KEPOKMAS) di kabupaten/kota se Jawa Barat; 2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui sosialisasi, pameran, dan bazar P3DN; 3. Mendorong pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi Gudang; 4. Peningkatan pembangunan sarana perdagangan melalui revitalisasi pasar tradisional. 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Permasalahan 1. Rendahnya daya saing produk IKM yang berorientasi ekspor. 2. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis ekspor. 3. Masih terbatasnya jenis produk IKM dan pasar ekspor Jawa Barat. b. Solusi 1. Meningkatkan daya saing saing produk IKM berorientasi ekspor. 2. Penyebaran informasi tentang peluang pasar ekspor dan meningkatkan pengetahuan teknis ekspor. 3. Melaksanakan pembinaan terhadap produk potensi ekspor IKM dan promosi ekspor. 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Permasalahan 1. Masih rendahnya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengawasan barang beredar. 2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan konsumen. 3. Keterbatasan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kemetrologian. 4. Belum seluruh kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). b. Solusi 1. Dilaksanakan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengawasan barang beredar. 2. Dilakukan sosialisasi manfaat perlindungan konsumen kepada masyarakat. 3. Optimalisasi pemanfaatan personil, sarana dan prasarana pendukung pelayanan kemetrologian. 4. Mendorong kabupaten/kota untuk mendirikan BPSK.

Berdasarkan permasalahan tersebut, berikut ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhinya:


III-3

Tabel 3.1 Identifikasi Isu Strategis Eksternal Isu Strategis Dinamika Internasional 1. AFTA/ACFTA 2. Asean Economic Community (AEC) Tahun 2015

Dinamika Dinamika Regional/Lokal Nasional Implementasi 1. Kawasan Industri dengan Pelayanan MP3EI

Dinamika Lain-lain Green Industri

Terintegrasi (Perumahan, Pendidikan, Kesehatan dan Transportasi) untuk Solusi Kesejahteraan, 2. Peningkatan Daya Beli, 3. Komoditi Unggulan, 4. Diversifikasi Usaha Pertanian (Wil. Selatan) dan Diversifikasi Usaha Jasa (Wil. Utara), 5. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri, 6. Industri, Budaya dan Alam (Hotspring dan Volcano), 7. Alih Fungsi Mata Pencaharian Pengrajin Bata dan Genting serta Kerajinan Gerabah Plered, 8. Perwujudan Kawasan Industri berIPTEK dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pada bulan Juni lalu, telah dilakukan pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri RI terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk Tahun 2013-2018, dengan program kerja yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Dokumen ini menjabarkan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025, yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat, untuk itu dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Tahun 2013 - 2018 adalah: "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"


III-4

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut: Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Misi Kedua, Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan.

Hal ini untuk

menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan berkeadilan. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan Misi Kelima, Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Peran pemuda, Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat yang tangguh. Berkenaan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terkait langsung dengan Misi Kedua Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Adapun program-program strategis terkait pelaksanaan Visi dan Misi diatas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut: A. Bidang Perindustrian 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran: a.

Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah (IKM);

b.

Menumbuhkan unit wirausaha baru industri kecil menengah (IKM);

c.

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;

d.

Meningkatnya kemitraan antar industri;

e.

Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;

f.

Penumbuhan sentra industri agro di kawasan perbatasan.


III-5

2. Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan sasaran: a.

Mendorong berkembangnya industri-industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki) dan industri potensial lainnya;

b.

Meningkatnya pemahaman teknologi industri ramah-lingkungan;

c.

Mendorong penumbuhan industri di kawasan industri pada lokasi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

B.

Bidang Perdagangan 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan sasaran: a.

Meningkatnya daya saing dan perluasan pasar ekspor produk Jawa Barat;

b.

Meningkatnya keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Jawa Barat.

2. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran: a.

Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis;

b.

Tertatanya sistem distribusi barang yang efektif dan efisien;

c.

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;

d.

Meningkatnya jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan termasuk Revitalisasi Pasar Tradisional.

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran: a.

Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;

b.

Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;

c.

Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

C.

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah. 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

III-6

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran terpeliharanya sarana dan prasarana operasional unit kerja. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran: a.

Adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan;

b.

Tersedianya dokumen operasional.

6. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur, dengan sasaran: a.

Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat;

b.

Meningkatnya kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat.

D. Bidang Statistik 1. Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah,

dengan

sasaran

dukungan basis data yang akurat, terukur dan terintegrasi.

Mencermati hal tersebut diatas, berikut ini adalah faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pencapaian Visi, Misi dan program yang akan dilaksanakan: Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

No

Visi Jawa barat : Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua Misi dan Program Permasalahan Faktor Pelayanan Penghambat Pendorong Misi Kedua : Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan Program :

Bidang Industri :

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 4. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal; 2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal; 3. Daya saing produk rendah; 4. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas; 5. Kompetensi sumber daya

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun. 2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan


1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai 3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan tertelusur 4. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD

III-7

manusia pengolah industri yang rendah. Bidang Perdagangan: 1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; 2. Terbatasnya sarana perdagangan/distr ibusi yang representatif; 3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan; 4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek; kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.

3.

4.

5.

6.

7.

penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/laboratoriu m Kemetrologian yang belum memadai. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin). Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masingmasing program pembangunan Jawa Barat. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan


maupun dana dekonsentrasi. 5. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi 6. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan 7. Tersedianya standar operasional prosedur kerja.

III-8

8.

9.

10.

11.

Tematik Kewilayahan. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota; Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk; Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis; Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan


III-9

konsumen

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga Arah Kebijakan Industri Nasional jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, sedangkan untuk kebijakan jangka menengah bidang perindustrian sesuai dengan RPJMN 2010-2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010). Memperhatikan kebijakan yang ada serta perubahan lingkungan strategis baik didalam negeri maupun diluar negeri, maka dirumuskan kondisi yang diharapkan (sasaran jangka menengah) dalam kurun waktu 2010-2014 yaitu : a)

Terselesaikannya permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;

b)

Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;

c)

Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;

d)

Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;

e)

Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri masa depan

f)

Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat dari pada industri kecil. Sejalan dengan implementasi IAFTA dan AANZFTA, masuknya produk-produk impor

pada komoditas pangan dan tekstil serta produk tekstil merupakan ancaman tersendiri. Dibutuhkan kebijakan yang sistematik dan menyeluruh untuk menyeimbangkan produk komoditi lokal baik pada sisi poduksi, pengolahan sampai dengan distribusi perdagangannya yang akhirnya dikawal melalui pengawasan dan perlindungan konsumen. Dalam rangka melindungi produk lokal perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain : a)

Pengembangan industri kecil dan menengah yang kuat sehingga berperan dalam pembentukan PDB;

b)

Meningkatkan investasi di industri-industri yang padat karya dan menata struktur teknologi industri;

c)

Meningkatkan investasi dan kemampuan inovasi aplikasi teknologi dalam proses pengolahan bahan baku lokal di daerah sehingga produk bahan baku lokal tidak dijual dalam kondisi bahan mentah;


III-10

d)

Meningkatkan penguasaan pasar di dalam dan di luar negeri;

e)

Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri;

f)

Meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk impor dan barang berbahaya;

g)

Menggalakkan gerakan ”Cinta Produk Dalam Negeri” Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi

industri agar daya saing industri meningkat. Peningkatan daya saing tersebut dilakukan pada sektor hulu maupun hilir. Selain itu, dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, sektor industri harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain (1) Penyediaan pupuk, insektisida, herbisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain, (2) Peningkatan produk pangan olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk buah-buahan, dan (3) Revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada gula dalam negeri. Agar dukungan sektor industri optimal, maka industri pupuk akan direvitalisasi dan industri alat pertanian dikembangkan di seluruh daerah, khususnya di sentra-sentra produksi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan antara lain : a)

Pengembangan industri pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam lokal;

b)

Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;

c)

Pengalokasian produksi bahan baku sumber daya alam lokal berdasarkan pengaturan iklim/cuaca beserta penanganan pasca panen;

d)

Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan. Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sektor

ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik, jalan dan transfortasi, tenaga kerja serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan hal-hal tersebut, khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan pengembangan kompetensi inti daerah. Selain hal tersebut diatas, pengembangan industri kreatif menjadi alternatif pengembangan arah industri lainnya. Industri kreatif berbasis komunitas cenderung mudah untuk dikembangkan. Penguatan peran kelompok-kelompok kerja industri kreatif yang telah terbentuk serta pembentukan komunitas baru adalah upaya pengembangan industri kecil dan menengah yang senantiasa dilakukan. Utamanya pada sektor industri kreatif berbasis teknologi informasi. Perkembangan era teknologi informasi yang semakin terbuka dan tidak memandang jarak antar negara, mendukung kreasi dan inovasi produk berbasis teknologi informasi. Arah Kebijakan Pengembangan Industri Nasional meliputi : a) Pengembangan KlasterKlaster Industri Prioritas Nasional; b) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

III-11

kedua aspek ini sudah termasuk menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah, mendorong tumbuhnya industri baru yang memperkuat struktur, dan menambah kapasitas terpasang nasional. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, dan 18 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi. Pada tahun 2010-2014 Kementerian Perindustrian akan memfokuskan 6 (enam) kelompok industri yang mempunyai peluang baik untuk dikembangkan yaitu : Gambar 3.1 Pengembangan Klaster Industri Prioritas

Dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional, pemerintah akan menggunakan empat intrumen pendukung yaitu : a) APBN; b) Insentif fiskal; c) Penyediaan infrastruktur kawasan industri; d) Dukungan administratif termasuk mengundang peran swasta dengan skema Public Private Patnership. Mengenai Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan. Basis industri manufaktur yaitu spektrum industri yang telah berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini keberadaanya masih sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak trampil, yang perlu direktrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri kelas dunia. Industri-industri Andalan Masa Depan meliputi : a) Industri Agro; b) Industri Alat Angkut; c) Industri Telematika. Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 yang dijabarkan ke dalam


III-12

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 - 2014 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah “Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”, adapun arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah “Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik”. Dalam dokumen Rencara Strategis Kementerian Perdagangan, Misi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2010-2014 adalah : 1.

Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas;

2.

Menguatkan pasar dalam negeri;

3.

Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional;

4.

Optimalisasi reformasi birokrasi;

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ekslusif dan berkelanjutan dicapai untuk mencapai target sasaran 6 (enam) koridor prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan di setiap pulau dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi atau sektor). Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain :

Gambar 3.2 Target Sasaran Pembangunan Perdagangan 2010 – 2014 Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

III-13



Industri Tekstil dan Produk Tekstil ( TPT) di Majalengka dan Semarang



Industri Otomotif dan Permesinan di Jakarta- Cikampek



Industri Makanan & Minuman di Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim



Industri Elektronika dan Telematika di Jakarta, Bandung, Solo, Kudus, Salatiga dan Surabaya.



Industri Perkapalan di Lamongan Jatim



Industri Petrokimia di Tuban jatim



Industri Baja di Banteng



Industri Semen di Banten, Jateng dan Jatim

Gambar 3.3 Koridor Ekonomi Jawa


III-14

Disamping penetapan 6 koridor, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan” konektivitas” nasional yang diharapkan

akan

menghubungkan

pusat-pusat

pertumbuhan

tersebut

sehingga

memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L No 1

Sasaran Jangka

Permasalahan

Menengah

Pelayanan

Bidang Industri 1. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis; 2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar; 3. Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan; 4. Semakin meningkatnya daya saing industri

Faktor Penghambat

Bidang Industri : 1. 1. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal; 2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal; 3. Daya saing produk rendah; 2. 4. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas; 5. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah. 3.

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu. Penggunaan sarana dan prasarana masih


Pendorong 1.

2.

3.

4.

Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah III-15

No

5.

6.

Sasaran Jangka

Permasalahan

Menengah

Pelayanan

berorientasi ekspor; Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri masa depan Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar duakali lebih cepat dari pada industri kecil.

Faktor Penghambat

4.

5.

6.

7.

8.

belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin). Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masingmasing program pembangunan Jawa Barat. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota; Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu


Pendorong 5.

Provinsi Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan

III-16

No

Sasaran Jangka

Permasalahan

Menengah

Pelayanan

Faktor Penghambat

7.

2

Bidang Perdagangan 1. Pertumbuhan ekspor non migas 2. Diversifikasi pasar ekspor 3. Diversifikasi produk ekspor 4. Penyederhanaan perizinan perdagangan luar negeri 5. Pencitraan Indonesia (Anholt-Eksport) 6. Peran Indonesia di Forum Internasional 7. Keunggulan Komparatif produk ekspor (RCA) 8. Penederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri 9. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan 10. Kontribusi ekonomi kreatif 11. Akumulasi jumlah BPSK yang dibentuk 12. Disparitas harga antar pasar 13. Gejolak harga bahan

Bidang Perdagangan 1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; 2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribus i yang representatif; 3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan; 4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. 5. Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek; 6. kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.

1.

2.

3.

Pendorong

bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk; Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis; Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera yang semakin menurun. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/laboratoriu m Kemetrologian yang belum


1.

2.

3.

4.

5.

Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan tertelusur Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi Tersedianya data/informasi III-17

No

Sasaran Jangka

Permasalahan

Menengah

Pelayanan

pokok dalam negeri 14. Logistics Performance Index 15. Kinerja keuangan 16. Performasi organisasi 17. Tingkat kepuasan SDM

Faktor Penghambat 4.

5.

6.

7.

memadai. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masingmasing program pembangunan Jawa Barat. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk; Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai


Pendorong sarana dan prasarana industri dan perdagangan

III-18

No

Sasaran Jangka

Permasalahan

Menengah

Pelayanan

Faktor Penghambat

8.

3.4.

Pendorong

dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis; Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen.

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 20092029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Barat Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2009-2029 merupakan penjabaran dari

Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada Rencana Tata ruang tersebut Jawa Barat terbagi atas 3 PKN dan 2 PKN rintisan. Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah ini bertujuan untuk membentuk tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdayasaing, dalam rangka mencapai sasaran : 1.

tercapainya ruang untuk kawasan lindung 45% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan

2.

tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis

3.

terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi

4.

terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Pada arahan pengembangan bagi kawasan industri ditekankan pada : 1. Mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada di koridor Cikarang-Cikampek; 2. Mengembangkan kawasan industri di koridor Bandung-Cirebon dan koridor SukabumiBogor; 3. Mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika di WP KK Cekungan Bandung; 4. Memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;


III-19

5. Memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali mutu, clean development mechanism, serta produksi bersih; 6. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Untuk arahan pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; b. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah; c. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan; d. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.

Dalam hal pengembangan kawasan industri yang telah ada untuk mengoptimalkan fungsi kawasan industri di Jawa Barat, ditetapkan beberapa kawasan industri baik yang sudah operasional maupun yang belum operasional, diantaranya : 1. Kawasan Industri MM2100 Industrial Town, Cibitung Kab. Bekasi 2. Kawasan Industri EJIP (NEGAI), Cikarang, Cibarusah, Kab. Bekasi 3. Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate, Desa Sukaresmi, Kab. Bekasi 4. Kawasan Industri Jababeka Cikarang & Cilegon, Cikarang dan Cilegon, Kab. Bekasi 5. Kawasan Industri Lippo Cikarang Industrial Park, Cikarang, Kab. Bekasi 6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya Industrial Estate, Cikarang, Kab. Bekasi 7. Kawasan Industri Gobel, Cibitung, Kab. Bekasi 8. Kawasan Industri Marunda Centre-International Warehouse & Industrial Estate, Kab. Bekasi 9. Kawasan Industri Sentul, Kab. Bogor 10. Kawasan Industri Cibinong Centre Industrial Estate, Kec. Citeureup-Klapanunggal, Kab. Bogor 11. Kawasan Industri KIIC, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang 12. Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang 13. Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang 14. Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kec. Cikampek, Kab. Karawang 15. Kawasan Industri Mandalapratama Permai, Kec. Cikampek. Kab. Karawang 16. Kawasan Industri Mitrakarawang, Kec. Ciampel, Kab. Karawang 17. Kawasan Industri Karawang 2000 Industrial Estate, Kab. Karawang 18. Kawasan Industri Suryacipta City of Industri, Kec. Ciampel, Kab. Karawang Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

III-20

19. Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta 20. Kawasan Industri Lion, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta 21. Kawasan Industri Ciambar, Kab. Sukabumi. 22. Kawasan Industri Rancaekek Industrial Estate, Kab. Sumedang dan Kab. Bandung Kondisi tersebut merupakan perhatian bagi penyusunan rencana pembangunan dan pendukung pembangunan lainnya. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, RTRW menjadi salah satu panduan bagi penetapan wilayah pengembangan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Pada Renstra Periode 2013-2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan berfokus pada pengembangan kawasan industri di koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-Bogor, pengembangan industri kreatif dan telematika di WP KK Cekungan Bandung serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu pula memperhatikan dokumen KLHS Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan belum tersusunnya KLHS Provinsi Jawa Barat, maka analisis dilakukan dengan mengacu pada kajian West Java Provincial Environmental Strategy, yang disusun pada tahun 2004. Hal ini sangat perlu dilakukan agar Pengembangan Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi: kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Dalam hal kebijakan pengembangan wilayah di Jawa Barat diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) yaitu WP Bodebekjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, dan WP Cekungan Bandung.

Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.


III-21

Tabel : 3.4 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Jawa Barat

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan OPD

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

 alih fungsi lahan(kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukkan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya  konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan

Memasukkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

2.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

 Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh Pencemaran limbah industry

Mendorong pelaksanaan Green Industri

3.

Kinerja layanan/jasa ekosistem

Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

 Terjadinya over fishing di Kawasan Pantura (Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi). Sebaliknya di Pasela (Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi) eksplorasi sumberdaya ikan masih kurang.

5.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup unutk mengadapi resiko perubahan iklim

6.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Catatan Perumusan Program dan Kegiatan OPD (5)

Mendorong pengembangan Industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018

III-22

bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumukan bahwa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat bidang industri dan perdagangan Tahun 2013-2018, sebagai berikut: 1. Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi, Kawasan Industri ber-IPTEK dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 2. Peningkatan Daya Beli, 3. Pengembangan Komoditi Unggulan, 4. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri, 5. Peningkatan Industri Potensi Lokal.


III-23

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun

2013- 2018 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 tahap ketiga, yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat di bidang ekonomi, utamanya bidang industri dan perdagangan. Sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018, dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu terkait dengan misi Kedua Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik adalah : “Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing Tinggi” Berdaya saing

: kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk dapat tumbuh (berkembang) dengan kemampuan tinggi di antara persaingan industri dan perdagangan untuk menjadi lebih unggul.

Mewujudkan daya saing : lebih memusatkan perhatian untuk merebut pasar dengan harga yang lebih bersaing melalui efisiensi biaya produksi; memanfaatkan kekhasan model atau kualitas terbaik yang tidak terdapat pada pihak lain lain sehingga menarik pembeli; memusatkan perhatian (fokus) pada segmen pasar tertentu dan dengan menggunakan kombinasi dari kemamuan yang dimiliki.

Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :  Misi pertama, Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat. Hal ini untuk menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar nasional maupun global.


IV-1

 Misi kedua, Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri. Hal ini untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan dari Jawa Barat ke luar negeri.  Misi ketiga, Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen. Hal ini untuk menciptakan keseimbangan sistem perdagangan dalam negeri di Jawa Barat.  Misi keempat, Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Hal ini untuk menciptakan kemampuan dalam mengawal pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan Jawa Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

4.2.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dilakukan

melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas tersebut diatas, untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi dioprasionalka kedalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

Misi pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat. Memiliki kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang sebuah lembaga akan dapat tumbuh dan berkembang serta dengan kemampuan yang tinggi sebuah industri dan perdagangan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sesuai dengan Misi pertama, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah: 

Tujuan : Berkembangnya industri Jawa Barat.



Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi 3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, maka Strategi yang dirancang adalah sebagai berikut:  Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki).


IV-2

 Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri.  Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang industri yang berdaya saing tinggi  Mendorong pemanfaatan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat sebagai bahan baku industri IKM. Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri Melaksanakan misi perdagangan luar negeri memerlukan kemampuan bersaing yang tinggi untuk masa kini dan masa mendatang. Dalam perdagangan luar negeri

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mendorong dan memfasilitasi aktivitas perdagangan agar dapat tumbuh dan berkembang agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sesuai dengan Misi kedua, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah: 

Tujuan : Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor



Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, maka Strategi yang dirancang adalah: 1. Penumbuhan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri. 2. Peningkatan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat. Misi ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen. Kelancaran distribusi barang di pasar merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas agar jumlah transaksi meningkat, seperti : lelang komoditi agro, efektifitas dan efiensi distribusi produk-produk IKM di dalam negeri dan diluar negeri memiliki kelancaran dan keamanan yang tinggi. Perlindungan dan pengembangan pasar tradisional meningkatnya peranan kemetrologian untuk meningkatkan kualitas produk IKM dalam perdagangan dalam negeri. Sesuai dengan Misi ketiga Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah: 

Tujuan : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.



Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :


IV-3

1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan 2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk. Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, maka Strategi yang dirancang adalah: 1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien. 2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan 3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen. 4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT). Misi keempat : Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi disertai dengan tersedianya sarana prasarana kerja yang baik dapat mewujudkan sebuah perencanaan yang tepat dan pelaksanaan sistem pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sebagai upaya mewujudkan kinerja lembaga yang tinggi untuk masa kini dan masa mendatang dan akhirnya tujuan serta sasaran Dinas yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. Sesuai dengan Misi keempat Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah: 

Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.



Sasaran, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah: 1.

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja

2.

Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan

3.

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran, maka Strategi yang dirancang adalah: 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar 2. Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan 3. Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia


IV-4

Tabel : 4.1 MATRIK SWOT Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

INTERNAL DINAS IN-DAG

EKSTERNAL DINAS IN-DAG

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peluang Jumlah penduduk Jawa Barat. Jumlah dan keberagaman potensi industri dan perdagangan di Jawa Barat. Akses transportasi nasional dan internasional. Tersedianya balai besar dan PT di Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tinggi dari sektor industri pengolahan dan perdagangan Perjanjian kerjasama perdagangan berskala nasional dan internasional Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya. Tantangan Kontinuitas bahan baku untuk industry. Pelaksanaan pasar ASEAN 2015 dan pasar global. Rendahnya pemahaman IKM tentang regulasi ekspor impor Rendah Daya saing produk industri untuk nasional ataupun internasional. Rendahnya pemahaman pentingnya promosi bagi IKM Duplikasi regulasi teknis (ekspor, impor, metrologi, dll) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya tertib ukur dan perlindungan konsumen/produsen

INTERNAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kekuatan Kelemahan 1. Jumlah Wirausaha IKM 2. Jumlah keterlibatan perusahaan 1. Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam klaster industry pada industri besar 3. Jumlah penerapan standarisasi 2. Jumlah transaksi produk agro dan sertifikasi. Jawa Barat per tahun 4. Tingkat efisiensi dan efektivitas 3. Tingkat pengawasan barang distribusi barang pokok & beredar . produk strategis. 4. Laju Pertumbuhan Ekspor Jawa 5. Tingkat advokasi perlindungan Barat konsumen per tahun. 5. Tingkat efiensi dan efektivitas 6. Jumlah peneraan UTTP dan pelayanan ekspor di Jawa Barat pengujian BDKT. 7. Tingkat efiensi dan efektivitas pelayanan impor di Jawa Barat

1. 2. 3.

4. 5.

STRATEGI SO Meningkatkan daya saing industri unggulan Jawa Barat Meningkatkan unit IKM dan strategi kemitraan antar industri. Merancang pemanfaatkan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat sebagai bahan baku industri IKM. Meningkatkan daya saing melalui tertib usaha dan tertib ukur, untuk UTTP dan BDKT. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

STRATEGI ST 1. Menumbuhkan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri. 2. Meningkatkan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat 3. Membangun kerja sama antar Instansi di lingkungan internal pemerintah daerah dan dengan instansi di luar pemerintah derah.


1.

2. 3.

4.

STRATEGI WO Peningkatan strategi distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien Pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen. Meningkatkan kerja sama.

STRATEGI WT 1. Peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan teknis. 2. Pengembangan system informasi pelayanan online

IV-5

4.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan Rencana Strategis yang efektif harus mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan

kontinuitas yang tinggi antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta program strategis untuk lima tahun mendatang 2013-2018, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025. VISI

“Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing Tinggi”

Misi pertama Tujuan

:

Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat

:

Berkembangnya industri Jawa Barat

Sasaran

:

1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi 3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.

Indikator Kinerja

:

Strategi

KONDISI AWAL (2013)

2014

2015

2016

2017

2018

Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat

157.64

166.52

175.89

185.80

196.26

207.31

Triliun Rupiah

Triliun Rupiah

Triliun Rupiah

Triliun Rupiah

Triliun Rupiah

Triliun Rupiah

Peningkatan Jumlah unit usaha IKM

201.455 Unit Usaha

201.955 Unit Usaha

202.455 Unit Usaha

202.955 Unit Usaha

203.455 Unit Usaha

203.955 Unit Usaha

Peningkatan Nilai Produksi IKM

481.56 Juta Rupiah

5%

10%

15%

20%

25%

Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat

500 Org

1500 Org

2500 Org

3000 Org

3500 Org

4000 Org

Peningkatan Jumlah wirausaha baru

0 WUB

3000

6000

9000

12000

15000

INDIKATOR

TARGET KINERJA

1. Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). 2. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri. 3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang industri yang berdaya saing tinggi 4. Mendorong pemanfaatan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat sebagai bahan baku industri IKM.


IV-6

Kebijakan

:

Misi kedua Tujuan

: Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri

Sasaran

: 1. Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat.

Indikator Kinerja

:

1. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). 2. Memfasilitasi peningkatan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan antar industri.

: Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor

INDIKATOR

KONDISI AWAL (2013)

TARGET KINERJA 2014

2015

2016

2017

2018

Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun

25,82 Milyar US$

2%

2%

3%

3%

4%

Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun

1.481 Eksportir

75

100

125

150

175

12,23 Milyar US$

2%

2%

2,5%

2,5%

3%

Penurunan Nilai Impor Jawa Barat

Strategi

: 1. Penumbuhan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri. 2. Peningkatan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat.

Kebijakan

: Mendorong dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, promosi dagang dan pengembangan pasar luar negeri.

Misi ketiga

:

Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen.

Tujuan

:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.

Sasaran

:

1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan 2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk.

Indikator Kinerja

:

TARGET KINERJA

KONDISI AWAL (2013)

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah pasar yang ditingkatkan kondisinya

12 Unit

15 Unit

20 Unit

25 Unit

30 Unit

35 Unit

Jumlah kerjasama perdagangan

5 Buah

5 Buah

5 Buah

5 Buah

5 Buah

5 Buah

INDIKATOR


IV-7

Terkendalinya

9.15 %

Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional

inflasi Jawa Barat Jumlah UTTP dan BDKT

UTTP : 6.089.916 buah

6.181.265 buah

6.304.890 buah

6.430.988 buah

6.623.917 buah

6.822.635 buah

BDKT : 1.528 buah

1.551 buah

1.582 buah

1.614 buah

1.662 buah

1.712 buah

1%

1%

1,5%

2%

2,5%

Peningkatan cakupan pengawasan barang beredar

Strategi

:

1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien. 2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan 3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen. 4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

Kebijakan

:

1. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui revitalisasi pasar 2. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien 3. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan 4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen 5. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/ timbang dan perlengkapannya 6. Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan kluster Komoditi Unggulan dan Pusat Logistik berbasis Kewilayahan.

Misi keempat

:

Tujuan

:

Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

Sasaran

:

1. 2. 3.

Indikator Kinerja

:

Strategi

Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia KONDISI AWAL (2013)

2014

2015

2016

2017

2018

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Tingkat keterlambatan pelaporan

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis

PNS

25 PNS

25 PNS

25 PNS

25 PNS

25 PNS

INDIKATOR

1. 2.

TARGET KINERJA

Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan


IV-8

3. Kebijakan

4.4

Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia

Mendorong terciptanya kinerja yang tinggi pada sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

Nilai-Nilai Faktor nilai-nilai pada intansi dapat menjadi anutan dan dapat berpengaruh terhadap

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan : 1. Kejujuran dan kedisiplinan : Seseorang bekerja dengan jujur dan disiplin yang tinggi dalam melayani masyarakat akan melahirkan sebuah capaian kinerja yang tinggi, oleh sebab itu faktor kejujuran dan kedisiplinan merupakan faktor pendorong yang sangat penting bagi setiap individu pegawai. 2. Kerja sama : bekerja sama merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan sebuah organisasi, kerja sama yang baik dapat melahirkan kinerja organisasi yang tinggi, oleh sebab itu nilai-nilai kerja sama harus terus diimplementasikan secara terusmenerus dan maksimal. 3. Komitmen : Komitmen merupakan bentuk janji dan loyalitas terhadap organisasi akan melaksanakan semua hal yang telah disepakati bersama dan harus dilaksanakan oleh semua elemen-elemen yang berkepentingan terhadap organisasi. 4. Profesionalisme : Sikap dan tindakan semua elemen dalam organisasi harus mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. 5. Transparansi : Suatu proses keterbukaan dari manajemen, utamanya manajemen public, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan informasi keluar dan masuk berimbang. 6. Inovasi : Setiap individu dalam organisasi harus memiliki kreatifitas yang guna melahirkan inovasi sebagai usaha mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.


IV-9

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Program pengembangan industri kecil dan menengah 2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 3. Program penataan struktur dan peningkatan kemampuan teknologi industri 4. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 5. Program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri 6. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10. Program pelayanan administrasi perkantoran 11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 12. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 13. Program perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan 14. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Adapun rincian program, kegiatan serta Target Indikator dan Pendanaan selama 5 (Lima) Tahun ke depan, Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:


V- 1

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

Tujuan

Sasaran

(1) Berkembangnya industri Jawa Barat

(2) Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar

Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi

Indikator Sasaran

(3) 1. Kontribusi Industri Manufakt ur pada PDRB Jawa Barat 2. Peningkat an Jumlah unit usaha IKM

Peningkat an Nilai Produksi IKM

Program dan Kegiatan

(4) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan: 1. Peningkatan promosi IKM 2. Peningkatan akses pemasaran produk hasil industri 3. Koordinasi dan Kerjasama Industri 4. Revitalisasi dan Pengembanga n Industri Unggulan Jawa Barat 5. Pengembanga n kawasan, sentra dan sub unit IKM

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Outcome: Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat Peningkatan Jumlah unit usaha IKM Output: Jumlah unit usaha Industri Kecil yang difasilitasi Persentase Tingkat pelayanan usaha IKM Persentase Tingkat koordinasi industri Jumlah industri unggulan yang dikembangkan

Besaran Kinerja Per Tahun

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

157.64 Triliun Rupiah


245.234 unit

1,5%

3.700

2%

4.500

3%

5.200

4%

5.900

5%

6.600

15,5%

22.900

3.571 unit usaha

3.596 unit usaha

1.600

3.621 unit usaha

1.700

3.646 unit usaha

1.800

3.671 unit usaha

1.900

1.205 unit usaha

1.800

1.205 unit usaha

1.800

90%

91.0%

400

92.0%

500

93.0%

600

94.0%

700

95.0%

800

95.0%

800

23 kali

26 kali

3.000

28 kali

3.500

31 kali

4.000

34 kali

4.500

37 kali

5.000

37 kali

5.000

Tahun 2014

Jumlah kawasan, sentra, dan sub unit IKM yang difasilitasi Outcome: Peningkatan Nilai Produksi IKM


30%

Tahun 2015

Tahun 2016


35%

Tahun 2017


40%


45%

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2018


50%


Lokasi

(19) Jawa Barat

50%

Jawa Barat

Jawa Barat

V- 2

Tujuan

(1)

Sasaran

(2) produksi

Indikator Sasaran

(3)


(4) Teknologi dengan kegiatan: 1. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2. Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan: 1. Fasilitasi standarisasi, sertifikasi IKM 2. Peningkatan layanan kemasan

Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.

Peningkat an Jumlah SDM IKM yang bersertifik at

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi dengan kegiatan: 1. Pengembanga n Kapasitas SDM Industri 2. Pengembanga n Disain dan Diversifikasi Produk Industri

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Output: Jumlah IKM yang ditingkatkan kemampuan teknologinya Jumlah IKM Jasa Teknologi yang difasilitasi Outcome: Jumlah Penerapan standarisasi dan sertifikasi industri Output: Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi dan sertifikasinya Jumlah IKM yang difasilitasi kemasan Outcome: Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat Output: Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kemampuanny a Jumlah IKM yang difasilitasi



target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2.108 unit usaha

2.608 unit usaha

2.000

3.108 unit usaha

4.000

3.608 unit usaha

6.000

4.108 unit usaha

75%

80%

3.000

82.5%

3.500

85.0%

4.000

1.689 Orang

1.725 Orang

850

1.750 Orang

950

1.775 Orang

1.050

Tahun 2014


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017 Rp. (Juta) (14)


Tahun 2018

Lokasi

Target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

8.000

4.608 unit usaha

10.000

4.608 unit usaha

10.000

Jawa Barat

87.5%

4.500

90%

5.000

90%

5.000

1.800 Orang

1.150

1.825 Orang

1.250

1.825 Orang

1.250

V- 3

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi,

Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat

Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan

Indikator Sasaran

(3) Peningkat an Jumlah wirausaha baru

1. Pening katan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun 2. Pening katan Jumlah Eksport ir Jawa Barat per tahun 3. Penuru nan Nilai Impor Jawa Barat

1. Jumlah revitalis asi pasar


(4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kegiatan: Penciptaan Wirausaha Baru Bidang Industri dan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan: 1. Peningkatan Daya saing ekspor Jabar (Coaching Programme, Pelatihan) 2. Peningkatan akses pasar dan perluasan pasar ekspor 3. Peningkatan fungsi dan peran kelembagaan dan sarana penunjang perdagangan luar negeri 4. Monitoring ekspor dan impor Program Pengembangan Sistem Perdagangan


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)


target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

(5) Outcome: Peningkatan Jumlah wirausaha baru

(6) 0

(7) 3000

(8) 130.000

(9) 6000

(10) 130.000

(11) 9000

(12) 130.000

(13) 12000

Rp. (Juta) (14) 130.000

0

3000

130.000

6000

130.000

9000

130.000

12000

13 Juta Ton

13 Juta Ton

1.000

13 Juta Ton

1.250

13 Juta Ton

1.500

13,30 Juta Ton

Output: Jumlah Wirausaha baru yang dilatih

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

Lokasi

Target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

(15) 15000

(16) 130.000

(17) 15000

(18) 65.000

(19) Jawa Barat

130.000

15000

130.000

15000

65.000

Jawa Barat

1.750

13,60 Juta Ton

2.000

2.000

Jawa Barat

Outcome: Volume ekspor Jawa Barat per tahun Nilai ekspor Jawa Barat per tahun Volume dan nilai impor Jawa Barat per tahun Output: Jumlah Eksportir Jumlah negara tujuan ekspor Jumlah penerbitan SKA Jumlah penerbitan API

Outcome: Jumlah sarana perdagangan

13,60 Juta Ton

US $ 26 Milyar

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.000

4,8 Juta Ton US $ 10,6 Milyar

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.000

106.235 buah

106.285 buah

500

106.335 buah

550

106.385 buah

600

106.435 buah

650

106.485 buah

700

106.485 buah

700

900 buah

800 buah

500

700 buah

550

650 buah

600

600 buah

650

500 buah

700

500 buah

700

3101

3191

42.000

3291

45.000

3491

50.000

3521

55.000

3651

60.000

3651

60.000


V- 4

Tujuan

Sasaran

(1) pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen

(2) dan kemitraan perdagangan

Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk

Indikator Sasaran

(3) tradisio nal 2. Jumlah kerjasa ma perdag angan

1. Terken dalinya inflasi Jawa Barat 2. Jumlah UTTP dan BDKT




target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

(4) Dalam Negeri dengan kegiatan: 1. Revitalisasi Pasar Tradisional 2. Fasilitasi perdagangan berjangka/lela ng komoditas hasil pertanian/per kebunan 3. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(5) Jumlah kerjasama perdagangan Output: Jumlah fasilitasi pasar tradisional yang direvitalisasi Jumlah transaksi lelang komoditi agro Jawa Barat Jumlah fasilitasi dan sosialisasi dalam rangka P3DN

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

600 Milyar

101.525.0 00.000,-

385

106.601.25 0.000,-

423.5

111.931.312 .500,-

465.85

117.527.87 8.125,-

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan: 1. Operasi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) 2. Sosialisasi OPM KEPOKMAS Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan: 1. Peningkatan

Outcome: Tingkat inflasi Jawa Barat

12 Kab./Kota

15 Kab./Kot a

10.000.00 0.000,-

17 Kab./Kota

12.000.00 0.000,-

20 Kab./Kota

15.000.00 0.000,-

UTTP : 5.678.145 buah

UTTP : 6.577.980 buah

8.800

UTTP : 6.704.601 buah

9.600

UTTP : 6.831.222 buah

BDKT : 1.250 buah

BDKT : 3.348 buah

8.800

BDKT : 3.624 buah

9.600

BDKT : 3.900 buah


Output: Jumlah kab./kota pelaksana OPM KEPOKMAS

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016



Tahun 2018 Target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

512.43

123.404.27 2.031,-

563.7

123.404.27 2.031,-

563.7

Jawa Barat

25 Kab./Kota

17.000.0 00.000,-

27 Kab./Kota

20.000.00 0.000,-

27Kab./Kot a

20.000.00 0.000,-

10.200

UTTP : 6.957.843 buah

11.000

UTTP : 7.084.464 buah

11.800

UTTP : 7.084.464 buah

11.800

10.200

BDKT : 4.176 buah

11.000

BDKT : 4.452buah

11.800

BDKT : 4.452buah

11.800

Outcome: Jumlah peneraan UTTP per tahun Jumlah pengujian BDKT per


Lokasi

V- 5

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran


(3)

2.

3.

Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja

Tingkat keikutsert aan pelatihan teknis

Ketersedia an sarana dan prasarana kerja minimal

(4) Pengawasan Barang Beredar Peningkatan Tertib Usaha dan Tertib Ukur dibidang Perdagangan Peningkatan dan pengembanga n layanan kemetrologian

Program PeningkatanKeseja hteraan Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan: Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor serta Renovasi Kantor Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur




target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

(5) tahun Output: Jumlah pengawasan barang beredar Jumlah peneraan UTTP per tahun Jumlah pengujian BDKT per tahun Outcome: Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah Output: Keikutsertaan dalam pelatihan Outcome: Tingkat pemenuhan kebutuhan sapras kerja aparatur sesuai standar daerah Output: Jumlah sarana dan prasarana

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

UTTP : 5.678.145 buah

UTTP : 6.577.980 buah

8.800

UTTP : 6.704.601 buah

9.600

UTTP : 6.831.222 buah

10.200

UTTP : 6.957.843 buah

BDKT : 1.250 buah

BDKT : 3.348 buah

8.800

BDKT : 3.624 buah

9.600

BDKT : 3.900 buah

10.200

BDKT : 4.176 buah

N/A

50

55

60

65

70

70

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Jawa Barat

90%

90%

92%

92%

95%

95%

95%

Jawa Barat

Outcome: Tingkat pemeliharaan Sapras Operasional Dinas/UPTD

Tahun 2014


Tahun 2015

Tahun 2016



Tahun 2018 Target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

(15)

(16)

(17)

(18)

11.000

UTTP : 7.084.464 buah

11.800

UTTP : 7.084.464 buah

11.800

11.000

BDKT : 4.452buah

11.800

BDKT : 4.452buah

11.800

Lokasi

(19)

Jawa Barat

V- 6

Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

Meningkatnya sistem pelayanan, perencanaan dan pelaporan

Tingkat keterlamb atan pelaporan


(4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Program Pengembangan Data/Informasi/Stat istik Daerah Pendataan Informasi bidang industri dan perdagangan Program Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Forum OPD

Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan




target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

(5) Output: Jumlah sarpras aparatur yang dipelihara Outcome: Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksi Output: Pemenuhan kebutuhan operasional dasar OPD Outcome: Rasio pengguna informasi

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60%

60%

65%

65%

70%

70%

70%

Output: Jumlah kabupaten/kot a yang didata Outcome:

12 Kab./Kota

26 Kab./Kot a

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

70%

70%

75%

75%

80%

80%

80%

Output: Jumlah Dinas Kab./Kota yang terlibat Jumlah pelaksananaan dalam satu tahun

27 Kab./Kota

27 Kab./Kot a

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

27 Kab./Kota

2 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Outcome: Tingkat kesesuaian

100%

Tahun 2014


Tahun 2015

Tahun 2016



Tahun 2018 Target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

(15)

(16)

(17)

(18)

Lokasi

(19)

Jawa Barat

Jawa Barat

Jawa Barat

Jawa Barat

V- 7

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4) sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD




target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

target

(5) pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi Output: Jumlah dokumen yang disusun

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tahun 2014

6 dokumen


Tahun 2015

6 dokumen

Tahun 2016

6 dokumen

Tahun 2017

6 dokumen

Rp. (Juta) (14)


Tahun 2018 Target

Rp. (Juta)

target

Rp. (Juta)

(15)

(16)

(17)

(18)

6 dokumen

6 dokumen

V- 8

Lokasi

(19)

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Tahun 2013 - 2018, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan termasuk dalam misi ke2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu “Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Dengan sasaran sebagai berikut : 1.

Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur

2.

Meningkatnya daya saing usaha pertanian

3.

Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

4.

Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan

5.

Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional

6.2.

Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD, didasarkan pada tahapan yang

telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada tahun 2014. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indicator makro yang merupakan indicator gabungan (indicator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi social ekonomi seperti Laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, Tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, indek gini, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, Indek Pembangunan Manusia dll. Aspek Pelayanan public merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun social antara lain tingkat


VI-1

kemantapan jalan provinsi, kondisi jaringan irigasi provinsi, Rasio elektrifikasi rumah tangga, tingkat pelayanan air bersih perkotaan, tingkat pelayanan persampahan di perkotaan, tingkat pelayanan air limbah diperkotaan, capaian luas kawasan lindung, Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kwlahiran hidup, persentasi balita gizi buruk, angka partisipasi kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Rata-rata lama sekolah dll. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indicator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutanindicator yang diukur antara lain laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita,

laju pertumbuhan ekspor, laju

pertumbuhan PMA, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Industri dan Perdagangan termasuk dalam aspek indicator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Berikut ini adalah tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi JawaBarat yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan bidang industri dan perdagangan :


VI-2

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Industri dan Perdagangan dalam RPJMD

NO

(1)

A

1. 1.1

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

Tahun 2016 (Midterm) (6)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018

Tahun 2017

Tahun 2018

(7)

(8)

(9)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A

Laju Inflasi Provinsi (persen)

3,5 – 4,5

3,5 – 4,5

3,5 – 4,5

3,5 – 4,5

3,5 – 4,5

3,5 – 4,5

3,5 – 4,5

E

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

6,0 – 6,5

6,0 – 6,5

6,0 – 6,5

6,0 – 6,5

6,0 – 6,5

6,0 – 6,5

6,0 – 6,5

F

Daya Beli Masyarakat

Rp. 640.000

Rp. 645.000

Rp. 650.000

Rp. 655.000

Rp. 660.000

Rp. 665.000

2

Pelayanan Urusan Pilihan

2.1

ASPEK DAYA SAING DAERAH


VI-3

NO

(1) A


(2)



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)



Tahun 2017

Tahun 2018

(7)

(8)

(9)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Laju Pertumbuhan Ekspor Netto atas dasar harga konstan (persen)

2.2

2,5 – 3,5

2,5 – 3,5

2,5 – 3,5

2,5 – 3,5

2,5 – 3,5

2,5 – 3,5

2,5 – 3,5

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan


VI-4

NO

(1)


(2)



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)



Tahun 2017

Tahun 2018

(7)

(8)

(9)

Laju pertumbuhan ekspor

3,2 persen

4 persen

4 persen

4 persen

4 persen

5 persen

5 persen

PDRB per kapita atas dasar harga konstan (rupiah)

8,02 juta

10,00 juta

15,00 juta

20,00 juta

25,00 juta

30,4 juta

30,4 juta


VI-5

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan kelanjutan dari Renstra Tahun 2008-2013 yang didalamnya telah disesuaikan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Disamping itu, dokumen Renstra Dinas telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang masih berlaku. Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, terakhir dengan adanya pengaruh krisis finansial global dan konsekuensi dari kerjasama perdagangan antar Negara/Kawasan seperti Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asean Economic Community (AEC), maka asumsi-asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam penyusunan dokumen ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri di Jawa Barat pada tahun 2018.


VI-1

Rencana Strategis Tahun

Recommend Documents