RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN KABUPATEN MAGELANG. Jalan Soekarno-Hatta No. 7A Kota Mungkid

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2014 – 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAGELANG Jalan Soekarno-Hatta No. 7A Kota Mungkid. (kode pos: 56511) Telp. (0293) 789182.; Fax.(0293) 788080

iv

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

i iii v vi

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organiasi SKPD 2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Magelang 2.2.1 Sumber Daya Manusia 2.2.2 Sarana dan Prasarana 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

11 11 23 23 25 28 36

BAB III

:

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

BAB V

:

:

2 7 9 9

56 56 66 70 87 100

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

104

4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

104 108 109

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

114

BAB VI

:

INDIKATOR KINERJA BPBD KABUPATEN MAGELANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

121

BAB VII

:

PENUTUP

123 iv

v

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 2.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3

Bagan Alir penyusunan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Magelang Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sistem Penanggulangan Bencana Wilayah desa dan zona ancaman Merapi Peta Zonasi ancaman banjir dan lahar dingin

5 5 13 56 94 95

v

vi

DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7

Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 4.1

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Magelang Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan terakhir Jumlah Pegawai menurut pangkat dan golongan Daftar Sarana dan Prasarana kedinasan umun tahun 2014 Daftar sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Magelang tahun 2014 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten MAgelang SKPD 10 Sektor Penanggulangan Bencana Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra KLementrian/Lembaga Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil analisa Dokumen KLHS Kabupaten Magelang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok fungsi SKPD BPBD Kabupaten Magelang Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Permasalahan pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Renstra Kementrian/Lembaga beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya Permasalahan pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Lain beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya Permasalahan pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya Daerah rawan kekeringan air bersih di Kabupaten Magelang Permasalahan pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya Nilai Skala Kriteria Rata-rata skor Isu-isu Strategis Identifikasi Isu-isu Strategis (lingkungan Eksternal) Kabupaten Magelang SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyusunan penjelasan Visi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

24 24 24 25 26 29 33 35 42 46

48 50 53 60 68

78

85

91

96 99

101 102 103 105 vi

vii

Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 6.1

Penyusunan penjelasan Misi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indikator Kinerja SKPD SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasran RPJMD

107 109 112 122

vii

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08

Tahun 2008 untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan

kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. BPBD Kabupaten Magelang

dibentuk

berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah Kabupaten

Daerah

Magelang

Kabupaten

Tahun 2011

Magelang

Nomor 3)

(Lembaran

dan Peraturan

Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980). Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014, Pengelolaan Bencana, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana

Kerja

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

(BPBD)

Kabupaten Magelang. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Magelang

2014-2019,

sebagai

perwujudan

komitmen

organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten RENSTRA BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019

ii

Magelang diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Magelang untuk tahun-tahun mendatang. Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra merujuk pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor. 17 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang

yang mempunyai tugas pokok menetapkan

pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulanggan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan

bencana

yang

mencakup

pencegahan

bencana,

penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat.

Kota Mungkid, Desember 2014 Kepala Pelaksana BPBD

Drs. SUJADI Pembina Tingkat I NIP. 19610727 198607 1 001

RENSTRA BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Perencanaan strategis organisasi adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategis (Strategic Plans) juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang

diperlukan

untuk

tujuan-tujuan

tersebut.

Dengan

adanya

perencanaan strategis ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencanarencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya – sumber daya organisasi secara efektif. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan pentingnya suatu Perencanaan Strategis, yakni adalah : 1.

Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar, dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.

2.

Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencaaan lainnya.

3.

Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap

kemungkinan

terjadinya

perubahan

pada

lingkungan

organisasinya. Potensi bencana di Kabupaten Magelang yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta meminimalisasi tingkat risiko bencana. Upaya para pemangku

kepentingan

kesadaran

serta

untuk

pemahaman

meningkatkan pengurangan

dan

risiko

mempengaruhi bencana

perlu

diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi para

pemangku

kepentingan

agar

dampak

negatif

bencana

dapat

diminimalisasikan. Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 2

Pemerintah

Kabupaten

Magelang

melalui

BPBD

Kabupaten

Magelang perlu menyusun rencana strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif. Hal inilah yang kemudian menjadikan

pertimbangan

untuk

memperkuat

serta

meningkatkan

kapasitas para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten

Magelang

untuk

meningkatkan

kewaspadaan

dan

kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Magelang disusun dengan mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah melalui sasaran strategis yang terukur untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk rencana strategis. Renstra BPBD Kabupaten Magelang merupakan dokumen resmi yang disusun BPBD Kabupaten Magelang yang dijadikan pedoman dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen renstra BPBD Kabupaten Magelang berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam pentahapan capaian pertahun, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir. Renstra komitmen

BPBD

BPBD

Kabupaten

Kabupaten

Magelang

Magelang

merupakan

dalam

bentuk

penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tengah 2014 – 2019. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Magelang pedoman

dalam

pengambilan

keputusan

baik

dalam

menjadi

perencanaa,

penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja. Renstra SKPD disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih periode 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2014-2019. Renstra periode 2014 – 2019 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kabupaten Magelang dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun

Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 3

internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun. Proses

Penyusunan

berdasarkan Peraturan

Renstra

BPBD

Kabupaten

Magelang

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja Tim Renstra SKPD serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Orientasi mengenai

renstra

memberikan

digunakan

pemahaman

untuk

terhadap

menyamakan

berbagai

persepsi

peraturan

dan

perundang-

undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

keterkaitan

dengan

dokumen

perencanaan

lainnya,

teknis

penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra SKPD. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra SKPD digunakan

untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses

penyusunan renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel. Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD meliputi tahap perumusan rancangan Renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat

menentukan

dihasilkan.

Salah

rancangan

Renstra

kualitas

satu

dokumen

dokumen

SKPD

adalah

Renstra

rujukan

awal

rancangan

SKPD

yang

dalam

awal

akan

menyusun

RPJMD

yang

menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.


Page 4

Tahapan

penyusunan

Rancangan

Renstra

SKPD

dapat

digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Magelang

Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra danProvinsi Renstra SKPD Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota

Perumusan visi dan misi SKPD

Rancangan Renstra-SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan

Perumusan Tujuan

Penelaahan RTRW

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi

Penelaahan KLHS

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda

Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

SPM Pengolahan data dan informasi

Keterkaitan

Renstra

BPBD

Kabupaten

Magelang

dengan

dokumen

perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan


Page 5

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang

menjadi

acuan

penyusunan

dokumen

perencanaan

jangka

menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJP yaitu “KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI” RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019 merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap ke dua

(2010 – 2014) dan tahap ke tiga (2015 – 2019). RPJMD tahap ke dua ditujukan

untuk

lebih

mengembangkan

penataan

kembali

dan

melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia

termasuk

kemampuan

pengetahuan

dan

teknologi

serta

penguatan daya saing perekonomian, sedangkan RPJMD tahap ke tiga ditujukan

untuk

mewujudkan

peningkatan,

pengembangan

dan

penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pencapaian

daya

saing

kompetitif

perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2014 - 2019 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014 - 2019 yang pelaksanaannya

akan

dijabarkan

didalam

Rencana

Kerja

BPBD

Kabupaten Magelang setiap tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.


Page 6

1.2

Landasan Hukum Renstra BPBD Kabupaten Magelang disusun berdasarkan kepada Undang-undang

dan

Peraturan

Perundang-undangan

lainnya

yang

berlaku, antara lain adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005

Rencana – 2025;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


Page 7

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);


Page 8

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Magelang Tahun 2014 – 2019; 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 bermaksud untuk : 1) Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kabupaten Magelang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan; 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan; 3) Menjamin terciptanya dokumen perencanaan;

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

antar

4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; 5) Memberikan indikator pembangunan daerah.

untuk

melakukan

evaluasi

kinerja

Tujuan dibuatnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 adalah untuk : 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi BPBD Kabupaten Magelang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan BPBD Kabupaten Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2010,

sistematika penulisan

Nomor 54 Tahun

Rencana Strategis BPBD Kabupaten

Magelang Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN


Page 9

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Provinsi dengan Kabupaten 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, KEBIJAKAN

TUJUAN

DAN

SASARAN

STRATEGI

DAN

4.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Magelang 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Magelang 4.3 Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Magelang

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP


Page 10


Page 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka bab ini menyajikan gambaran umum tentang kewenangan

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

(BPBD)

Kabupaten Magelang yang masuk dalam kewenangan Bupati Magelang dan gambaran umum permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Magelang yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Magelang. Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut a. Tugas Pokok 1) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Bencana

Daerah

terhadap

mencakup

dan

Badan

usaha

pencegahan

Nasional

penanggulangan

bencana,

Penanggulangan bencana

penanggulangan

yang

darurat,

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 2) menetapkan

standarisasi

serta

kebutuhan

penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; 3) menyusun,

menetapkan

dan

menginformaskan

peta

rawan

bencana; 4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 11

8) melaksanakan

kewajiban

lain

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. b. Fungsi 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, terdiri atas : a. Kepala Pelaksana b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari : 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian 3) Subbagian Keuangan c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari : 1) Seksi Pencegahan 2) Seksi Kesiapsiagaan d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari : 1) Seksi Kedaruratan 2) Seksi Logistik e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari : 1) Seksi Rehabilitasi 2) Seksi Rekonstruksi


Page 12

Gambar 2.1. STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

KEPALA PELAKSANA

KEPALA SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBBAG KEUANGAN

KASUBBAG PERENCANAAN

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

dan EVALUASI

KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KABID KEDARUATAN DAN LOGISTIK

KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

KASI PENCEGAHAN

KASI KEDARURATAN

KASI REHABILITASI

KASI KESIAPSIAGAAN

KASI LOGISTIK

KASI REKONSTRUKSI

SATUAN TUGAS

Rincian

tugas jabatan struktural pada BPBD Kabupaten Magelang

sebagai berikut : a. Kepala Pelaksana BPBD Tugas Pokok : Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai

tugas

memimpin

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.


Page 13

Rincian Tugas : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana. 3) Menetapkan

rencana

strategis

jangka

panjang,

menengah

maupun jangka pendek. 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penanggulangan bencana. 5) Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang penanggulangan bencana. 6) Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana. 7) Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana. 8) Melaksanakan tugas lain yang dibenarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Kepala Sekretariat Tugas Pokok : Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Kepala

Pelaksana

dalam

mengkoordinasikan

perencanaan,

pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama. Uraian Tugas : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.


Page 14

3) Melakukan

pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. 4) Melakukan

fasilitasi

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

unsur

tugas

dan

fungsi

unsur

pengarah penanggulangan bencana. 5) Melakukan

fasilitasi

pelaksanaan

pengarah penanggulangan bencana. 6) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya. 7) Melakukan

pengkoordinasian

dalam

penyusunan

laporan

penanggulangan bencana. 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi Tugas Pokok : Kepala sub bidang perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi. Uraian Tugas : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (apabila ada). 3) Menyusun rencana jangka panjang, menengah dan pendek internal SKPD. 4) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna kepentingan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 5) Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) internal SKPD. 6) Menyusun Penetapan Kinerja atau yang sejenis satuan kerja perangkat daerah. 7) Menyusun Standar Operasi dan Prosedur (SOP). Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 15

8) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan internal SKPD. 9) Menyusun Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan atau yang sejenis. 10)Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan

suplemennya,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan sejenis internal SKPD. 11)Menghimpun dan menyusun laporan-laporan rutin, berkala dan insidentil lainnya. 12)Melaksanakan pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 13)Menyusun bahan laporan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 14)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Kepala Subbag Keuangan Tugas Pokok : Kepala sub bidang keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan internal satuan kerja. Uraian Tugas : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan. 3) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan maupun perubahan anggaran. 4) Mengoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai

dengan

pengumpulan

bukti

pertanggungjawaban

keuangan serta pembuatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu Keuangan. Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 16

5) Menyiapkan

bahan

evaluasi

dan

laporan

perkembangan

penyerapan anggaran kegiatan SKPD. 6) Menyusun laporan keuangan dan akuntansi. 7) Melaksanakan

monitoring,

pengendalian,

pengawasan

dan

evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan. 8) Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan keuangan. 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya e. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Tugas Pokok : Kepala sub bidang umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

tugas

di

bidang

pengelolaan

surat

menyurat,

kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian. Uraian Tugas : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Melaksanakan urusan surat menyurat baik surat masuk maupun keluar. 3) Melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan kearsipan. 4) Melaksanakan pengelolaan dan administrasi rumah tangga, barang atau perlengkapan. 5) Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 6) Melaksanakan

monitoring,

pengendalian,

pengawasan

dan

evaluasi kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian.


Page 17

7) Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian. 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya f. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tugas Pokok : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu

Kepala

melaksanakan

Pelaksana

kebijakan

di

dalam

bidang

mengkoordinasikan pencegahan,

dan

mitigasi

dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas : 1) Perumusan

kebijakan

di

bidang

pencegahan,

mitigasi

dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 2) Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 4) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya g. Kepala Seksi Pencegahan Tugas Pokok : Kepala seksi pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana.


Page 18

Uraian Tugas : 1) Perumusan

kebijakan

di

bidang

pencegahan

dan

mitigasi

di

bidang

bencana. 2) Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

pencegahan dan mitigasi bencana. 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. 4) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. h. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Tugas Pokok : Kepala seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang

kesiapsiagaan pada

prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas : 1) Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 2) Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait

di

bidang

kesiapsiagaan

pada

prabencana

serta

pemberdayaan masyarakat. 4) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Page 19

i.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Tugas Pokok : Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Uraian Tugas : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. 2) Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. 3) Komando

pelaksanaan

penanggulangan

bencana

pada

saat

tanggap darurat. 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. 5) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya j.

Kepala Seksi Kedaruratan Tugas Pokok : Kepala seksi kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logisitik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan

kebijakan

penanggulangan

bencana

pada

saat

tanggap darurat.


Page 20

Uraian Tugas : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. 2) Pengkoordinasian penanggulangan

dan

pelaksanaan

bencana

pada

kebijakan

saat

tanggap

di

bidang

darurat

dan

penanganan pengungsi. 3) Komando

pelaksanaan

penanggulangan

bencana

pada

saat

tanggap darurat. 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. 5) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. k. Kepala Seksi Logistik Tugas Pokok : Kepala seksi logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan

dan

Logisitik

dalam

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dan dukungan logistik. Uraian Tugas : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik. 2) Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

penanggulangan bencana dan dukungan logistik. 3) Komando

pelaksanaan

penanggulangan

bencana

pada

saat

tanggap darurat. 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik.


Page 21

5) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. l.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tugas Pokok : Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu

Kepala

Pelaksana

dalam

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Uraian Tugas : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. 2) Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

penanggulangan bencana pada pascabencana. 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. 4) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya m. Kepala Seksi Rehabilitasi Tugas Pokok : Kepala seksi rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

dalam

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Uraian Tugas : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana. Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 22

2) Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana. 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana. 4) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. n. Kepala Seksi Rekonstruksi Tugas Pokok : Kepala seksi rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Uraian Tugas : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana. 2) Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana. 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana. 4) Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

pelaporan

tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Magelang 2.2.1. Sumber Daya Manusia Sumber

Daya

Manusia

BPBD

Kabupaten

Magelang

dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) unsur pegawai; yaitu Pegawai Negeri


Page 23

Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil PNS.Jumlah pegawai untuk dua kategori tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.1. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Magelang

No

Pegawai

1 2

Jumlah Pria

Wanita

Total

PNS

20

11

31

Non PNS

6

-

4

Total

26

11

35

Keterangan

Mendasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut : Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir No Pegawai 1

PNS

2

Non PNS Total

S2 S1 D3 SMA SMP SD Jml L P L P L P L P L P L P 5 3 5 4 3 1 6 3 - 1 - 31 -

-

1

5

3 6

-

-

4 3

-

5

-

1 11

-

-

-

3 -

-

1

-

6 37

Sedangkan untuk data sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Magelang menurut pangkat dan golongan dilingkungan BPBD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Dan Golongan No

Pangkat/Gol

Jumlah Pegawai L

P

Total

1

Pembina Tk I (IV/b)

1

-

1

2

Pembina (IV/a)

4

2

6

3

Penata Tk I (III/d)

3

3

6

4

Penata (III/c)

3

1

4


Page 24

5

Penata Muda Tk I (III/b)

6

3

9

6

Penata Muda (III/a)

-

1

1

7

Pengatur Tk I (II/d)

1

1

2

8

Pengatur (II/c)

-

-

-

9

Pengatur Muda Tk I (II/b)

1

-

1

Pengatur Muda (II/a)

1

10

Jumlah

1

20

11

31

2.2.2. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisisikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Magelang menggunakan sarana

dan

prasaran

ini

secara

selektif

dengan

mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana. Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2014 No 1 2

3 4

Uraian TANAH Tanah PERALATAN DAN MESIN Alat-alat angkutan Alat bengkel Alat pertanian & peternakan Alat kantor dan RT Alat Studio dan komunikasi Alat ukur Alat keamanan GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan gedung ASET TETAP LAINNYA Barang bercorak kesenian/ kebudayaan

Jumlah Barang 1 1 632 20 2 45

Harga (Rp.) 100.000.000 100.000.000 3.498.104.274 2.332.796.099 3.300.000 9.700.000

512 42

981.604.665 150.001.510

5 6 1

5.500.000 15.202.000 1.658.507.850

1 5 5

1.658.507.850 1.400.000 1.400.000

Sumber : Data Inventaris Barang/Sensus Barang Milik Daerah BPBD Kabupaten Magelang Semester I Tahun 2014 Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 25

Sementara untuk Daftar Sarana dan Prasarana Kondisi Tertentu di BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014 No I Alat 1 2 3 4 5 6

III

IV

V

Jumlah

3 3 2

Pengadaan APBD 2007

ukur Kompas Meteran roll Teropong

2 1 2

Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006

pertanian Pompa air Cangkul Skop Selang buang air Selang hisap air

3 20 20 1 1

Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

Alat kantor dan rumah tangga 1 Tenda regu 2 Tenda Posko 3 Tenda Peleton 4 Tenda regu 5 Tenda keluarga 6 Tenda pengungsi 7 Tandu dragh bar 8 Jas hujan 9 Helm safety 10 Sepatu boot 11 Head lamp evakuasi 12 Veldbed

1 1 2 3 5 1 6 20 20 20 20 20

Pengadaan APBD 2001 Hibah BNPB tahun 2012 Hibah BNPB tahun 2012 Hibah BNPB tahun 2012 Hibah BNPB tahun 2012 Hibah BNPB tahun 2014 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD dan Hibah BNPB tahun 2012

Tangki air Motor trail

9 10 Alat 1

Motor trail Motor bebek Bengkel Gergaji chensaw

Alat 1 2 3 Alat 1 2 3 4 5


1 1 1 1 1 1

Keterangan Pengadaan APBD 2013 Pengadaan APBD 2013 Hibah BNPB tahun 2012 Hibah BNPB tahun 2012 Hibah BNPB tahun 2013 Hibah Depdagri tahun 2007 Pengadaan APBD 2014 Hibah BNPB tahun 2012, 2013 Pengadaan APBD 2012 Pengadaan APBD 2012

7 8

II

Jenis peralatan Transportasi Mobil operasional Mobil logistik Mobil Rescue Truk Dapur Umum Truk Serbaguna Motor trail

2 5

APBD APBD APBD APBD APBD

2007 2007 2007 2007 2007

Page 26

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

VI

Lampu zakelik Lampu senter Carabiner Bes cender Ascender Ropes Sit hamess Full body hemess Pulley single Pulley double Carmantel dinamin Carmantel statis Grigi Webbing Hands coen Nisting Kompor paraffin Paraffin Veples Kompor gas 88 Tabung gas kecil Box P3K Pelampung Tali luncur Genset 5KVA Water Treatment Portable 39 Water Treatment Portable mini 40 Perahu karet kapasitas 8 org 41 Mesin perahu kapasitas 25 PK 42 Alat penerangan darurat bencana 43 Radio wireless 44 Antenna Grid 2,4 jumper stang 45 Tower Triangle D 20 cm, @stage 4 m 46 Anti petir 4 sumuran 47 Switch 8 port = configurasi 48 Acess point woreless+configurasi Alat Studio dan Komunikasi 1 Radio wireless 2 Meghaphone 3 Handy Cam

3 1 4 8 2 1 2 1 1 1 1 1 2 10 20 5 5 20 4 2 5 7 8 1 2 1

Hibah BNPB tahun 2012 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2006 Pengadaan APBD 2007 Pengadaan APBD 1986 Hibah BNPB tahun 2012 Hibah BNPB tahun 2012

2

Hibah BNPB tahun 2014

1


1


22

Pengadaan APBD 2013

1 1

Pengadaan APBD 2013 Pengadaan APBD 2013

5

Pengadaan APBD 2013

1

Pengadaan APBD 2013

3

Pengadaan APBD 2013

3

Pengadaan APBD 2013

1 3 2

4

5

Pengadaan APBD 1999 Pengadaan APBD 1989 Pengadaan APBD 2007, 2008 Pengadaan APBD 2007, 2008, 2010, 2012, 2013

Camera digital


Page 27

5

GPS MAP

6 7 8 9 10 11 VII Alat 1 2 3 4 5

Radio HT HT Radio VHF RIG Radio RIG RIG SSB Keamanan Toolbox Dongkrak buaya Tandu Sling tarik 4 ton Sling tarik 3 ton

1 2 25 2 1 2 1 1

Pengadaan APBD 2007 Pengadaan APBD 2014 Pengadaan APBD 2013 Hibah BNPB tahun 2012

2 1 1 1 1

Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

Pengadaan APBD 2013 Hibah BNPB tahun 2012 Hibah BNPB tahun 2012 APBD APBD APBD APBD APBD

2013 2013 2013 2013 2013

Sumber : Data Inventaris Barang/Sensus Barang Milik Daerah BPBD Kabupaten Magelang Semester I Tahun 2014

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Magelang memiliki potensi terjadi bencana yang cukup tinggi. Wilayah ini memiliki 4 (empat) jenis bentang alam yaitu bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergununggunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusial dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai menyebabkan jenis bencana yang ada di Kabupaten Magelang juga semakin beragam. Adanya jenis bencana yang beragam diharapkan adanya perhatian dari pemerintah

daerah

dalam

upaya

pengurangan

risiko

bencana.

Pemerintah daerah Kabupaten Magelang perlu melibatkan semua pihak yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penaatan

dan

perencanaan

matang

agar

tercipta

suatu

sistem

penanggulangan bencana yang secara terarah dan terpadu. Ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang yang paling berbahaya yakni adanya ancaman letusan Gunungapi Merapi. Ancaman Gunungapi Merapi mempunyai probabilitas ulang kejadian sekitar 4-5 tahun. Ancaman yang paling besar yang terjadi pada tahun 2010. Kerugian masyarakat akibat letusan Gunungapi Merapi diakibatkan oleh adanya dampak primer dan sekunder. Dampak primer yakni adanya korban yang terkena debu vulkan yang masih panas atau yang lebih dikenal dengan awan panas. Dampak lainnya adalah dampak dari Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 28

adanya aliran lahar hujan. Lahar hujan

terjadi akibat adanya

tumpukan material piroklastik yang terdapat di daerah lereng atas yang kedudukannya

belum

stabil.

Kedudukan

yang

belum

stabil

ini

menyebabkan ketika terjadi hujan yang cukup lebat maka material piroklastik akan menuruni lereng dengan kecepatan dan viskositas yang sangat

tinggi

sehingga

dapat

merusakkan

benda

apapun

yang

dilewatinya termasuk bangunan Sabo. Selain ancaman vulkanik masih terdapat beberapa ancaman bencana lain yang terdapat di Kabupaten Magelang seperti adanya tanah longsor, angin puting beliung, epidemi penyakit, kekeringan,

kebakaran, dan gempabumi. Bencana alam

tersebut juga berpotensi untuk terjadi dan akan mengakibatkan kerugian sehingga sebelum bencana tersebut terjadi maka perlu dilakukan perencanaan untuk pengurangan risiko bencana. Tabel. 2.6 Data kejadian bencana di Kabupaten Magelang No 1

Tahun

Kejadian/Jenis Bencana Angin

Putting

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15

14

19

17

23

35

Beliung 2

Banjir

9

1

0

3

0

3

3

Gempa bumi

1

0

10

0

0

0

4

Kebakaran

25

22

18

22

40

37

5

Kekeringan

5

6

0

22

33

5

6

Tanah Longsor

44

28

69

50

35

47

7

Bencana

19

4

4

24

4

7

0

0

1

0

0

0

Lainnya/KLB 8

Erupsi

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011, kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Magelang dapat diidentifikasi ke dalam 3 kawasan, yaitu: 1. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;


Page 29

a. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi terletak

di

Kecamatan

Srumbung,

Dukun,

Muntilan,

Salam,

Sawangan, Ngluwar dan Mungkid; dan b. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari. 2. Kawasan rawan gempa bumi; Kawasan rawan gempa bumi terletak di seluruh kecamatan. 3. Kawasan rawan gerakan tanah. a. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi yang terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang; b. Kawasan rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan, Tegalrejo, Candimulyo dan Secang; c. Kawasan rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan d. Kawasan rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang. BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengurangan risiko bencana periode 2011 – 2013 antara lain adalah : 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain : a. Pemantuan, pendataan dan penyebarluasan informasi pontensi bencana alam b. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Banjir lahar gunung Merapi c. Penyusunan

Raperda

Penanggulangan

Bencana

Kabupaten

Magelang d. Rakor pengurangan risiko bencana, dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terutama 10 sektor penanggulangan bencana. Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 30

e. Diklat pengurangan risiko bencana, diikuti oleh masyarakat, aparat dan relawan penanggulangan bencana f.

Penyusunan rencana kontijensi bencana tanah longsor

g. Pelatihan penanggulangan bencana, diikuti oleh masyarakat, aparat dan relawan penanggulangan bencana h. Posko penanggulangan bencana dilaksanakan selama 1 tahun 24 jam / 7 hari i.

Sosialisasi rintisan desa tangguh bencana di 5 desa

2. Penanganan Darurat Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain : a. Posko tanggap darurat terhadap kerawanan/kejadian bencana kekeringan dan musim hujan, dilaksanakan setiap tahun, Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana b. Pengerahan

anggota

tim

SAR/relawan

dalam

penanggulangan

bencana c. Penyusunan rencana operasi darurat bencana banjir lahar dingin d. Pengerahan Tim reaksi cepat (TRC) darurat bencana, dilaksanakan setiap tahun. e. Gladi Posko dan Gladi lapang penanganna darurat bencana, dilaksanakan setiap tahun. f. Droping air bersih tanggap darurat bencana g. Pengadaan logistik untuk korban bencana h. Pengadaan logistik peralatan TEA, pengadaan genset untuk 22 TEA 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tujuan

dan

Rekonstruksi

sasaran: Pasca

Meningkatnya Bencana

Kegiatan

melalui

Rehabilitasi

Perbaikan,

dan

Pemulihan,

Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain : a. Penyusunan Damage and Losses assessment (DaLA) dan Human Recovery Needss Assessment (HRNA)


Page 31

b. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan membangun jalur transportasi, jembatan, TEA,

pengembangan salak dan

pengembangan ternak serta pembangunan huntap dan huntara bagi pengungsi di daerah yang terkena dampak bencana


Page 32

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

No

1 1

2 Dokumen penanggulangan bencana

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capain pada Tahun ke-

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

3 -

4 -

5 dok

6 -

7 -

8 1

9 3

10 4

11 -

12 -

13 1

14 4

15 3

16 -

17 -

18 100

19

20

133.33

75

2

pengerahan dalam penanganan darurat bencana

-

-

kali

-

-

30

40

42

-

-

30

46

36

-

-

100

115.00

85.71

3

Posko penanggulangan bencana

-

-

hari

-

-

54

77

135

-

-

54

90

108

-

-

100

116.88

80

4

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana

-

-

orang

-

-

-

185

235

-

-

-

35

220

-

-

-

18.92

93.62

5

Masyarakat yang memahami penanggulangan bencana

-

-

orang

-

-

150

190

300

-

-

150

224

400

-

-

100

117.89

133.33

6

Logistik dalam penanganan darurat bencana

-

-

paket

-

-

1

3

3

-

-

1

1

4

-

-

100

33.33

133.33

7

Dokumen pembangunan gedung

-

-

dok

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

100

8

Dokumen administrasi perkantoran

-

-

dok

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

100

9

Proposal hibah/bansos

-

-

proposal

-

-

-

-

61

-

-

-

61

-

-

-

-

100


Page 33

Pelayanan SKPD BPBD Kabupaten Magelang dimulai pada tahun 2011 karena baru terbentuk berdasarkan Perda no. 3 tahun 2011. Pelayanan penanggulangan bencana sebelumnya melekat pada Badan Kesbangpol dan PB. Target capaian kinerja belum tercapai maksimal terutama

kelengkapan

dokumen

pendukung

pelaksanaan

penanggulangan bencana yaitu belum adanya Perda Penanggulangan Bencana (masih bentuk Raperda), Perda Rencana Penanggulangan Bencana, SOP, Rencana Kontijensi untuk setiap jenis bencana. Hal tersebut disebabkan perlu dukungan dana dan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Magelang, mengalami dinamika dengan kecenderungan terus meningkat, sebagaimana tabel berikut.


Page 34

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Anggran pada Tahun ke-

Uraian 1 BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja Modal

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

423,036,626

3,295,256,000

4,742,554,400

360,911,469

2,978,254,583

4,205,847,659

85.31

90.38

88.68

1,439,839,258

1,281,645,397

157,941,626

2,004,218,000

2,015,282,000

148,655,543

1,848,187,204

1,908,231,952

94.12

92.21

94.69

619,113,458

586,525,470

157,941,626

2,004,218,000

2,015,282,000

148,655,543

1,848,187,204

1,908,231,952

94.12

92.21

94.69

619,113,458

586,525,470

265,095,000

1,291,038,000

2,727,272,400

212,255,926

1,130,067,379

2,297,615,707

80.07

87.53

84.25

820,725,800

695,119,927

59,452,000

218,670,000

372,635,000

50,401,000

209,759,500

322,678,875

84.78

95.93

86.59

104,394,333

90,759,292

205,643,000

882,368,000

1,452,252,400

161,854,926

735,702,419

1,094,172,927

78.71

83.38

75.34

415,536,467

310,772,667

-

190,000,000

902,385,000

-

184,605,460

880,763,905

0

97.16

97.60

300,795,000

293,587,968

Catatan : BPBD Baru terbentuk pada bulan Oktober tahun 2011


Page 35

Pada tahun 2012 rasio realisasi anggaran belanja daerah meningkat dari 85, 31 % menjadi 90, 38 % sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 88,68 % hal tersebut disebabkan adanya 2 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di perubahan anggaran 2014 dikarenakan waktu penetapan APBD perubahan di akhir tahun anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD pada BPBD Kabupaten Magelang adalah keterbatasan sumber

daya

manusia

penanggulangan

yang

bencana.

kompeten

dalam

Keterbatasan

penanganan

penganggaran

untuk

penanggulangan bencana dalam hal dana siap pakai atau on call. Dana tersebut sangat diperlukan segera jika terjadi bencana, namun aturan yang mendasari adanya penganggaran dan penggunaan dana siap pakai dalam SKPD di Kabupaten Magelang belum memungkinkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum optimal. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Secara

nasional,

seperti

halnya

pembangunan,

upaya

penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: 1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; 2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Tantangan pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut : 1. Belum

sepenuhnya

penyelenggaraan

penanganan

bencana

di

Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain BNPB; 2. Terbatasnya

anggaran

yang

tersedia

di

masing-masing

unit

Kementerian/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia; 3. Adanya

perubahan

iklim

global

yang

berpotensi

meningkatkan

intensitas bencana alam di dunia; 4. Adanya

keterbatasan

sarana

komunikasi

di

daerah

sehingga

menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 36

5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam. Peluang pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut : 1. Adanya

komitmen

dari

seluruh

komponen

bangsa

dalam

penyelenggaraan penangulangan bencana; 2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana; 3. Adanya

sinkronisasi

penanggulangan

dan

bercana

koordinasi bersama

dalam

perangkat

penyelenggaraan daerah

(propinsi,

nasional

maupun

kabupaten/kota); dan 4. Adanya

peran

serta

masyarakat,

LSM

baik

internasional dalam penanggulangan bencana. Potensi bencana yang terjadi di Jawa Tengah meliputi seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempabumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, gunungapi, abrasi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, Epidemi dan Wabah Penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror. Kejadian dan dampak bencana di Jawa Tengah cukup dinamis dan cenderung mempunyai

meningkat dampak

baik yang

intensitas sangat

maupun

signifikan

kualitas. terhadap

Bencana hasil-hasil

pembangunan berupa infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain. Tantangan pengembangan pelayanan di tingkat provinsi adalah sebagai berikut : 1. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Jawa Tengah; 2. Penanggulangan

bencana

merupakan

urusan

bersama

antara

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah; Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 37

3. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Jawa

Tengah

No

11

tahun

2009

tentang

penyelenggaraan

Penanggulangan bencana; 4. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana 5. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alas an kemanusiaan; 6. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana, 7. Sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai

yang

ada

belum

sebanding

dengan

cakupan

kinerja

penyelenggaraan PB yang sangat luas, 8. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan. 9. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana

penganggaran

rutin,

padahal

untuk

kebencanaan

diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak 10. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah; 11. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah, 12. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan 13. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif


Page 38

terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat. Peluang pengembangan pelayanan di tingkat provinsi adalah sebagai berikut : 1. Legislasi, Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraruran pemerintah,

peraturan

presiden,

peraturan

menteri

dalam

negeri

maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjukan teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. upaya yang dilakukan pada prioritas di Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Perencanaan Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : a.

Perencanaan

untuk

semua

jenis

bencana,

yaitu

rencana

penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi b.

Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana

3. Kelembagaan Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal. 4. Pengembangan kapasitas Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penangulangan bencana dijalankan dengan baik. 5. Pendanaan Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu : a. Pendanaan dari pemerintah. b. Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 39

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD BPBD Kabupaten Magelang hampir sama dengan yang ada di BNPB maupun di BPBD Provinsi Jawa Tengah, perbedaannya pada cakupan wilayah yang lebih sempit yaitu di lingkup kabupaten. 1. Tantangan Masalah yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Magelang selama ini adalah : a. Belum

memadainya

kinerja

aparat

dan

kelembagaan

penanggulangan bencana; b. Masih

rendahnya

kesadaran

terhadap

risiko

bencana

dan

pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana c. Letak geografis dan bencana

alam

dan

topografi yg potensial terhadap Luasnya

cakupan

wilayah

terjadinya penanganan

penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; d. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah/ desa-desa sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data e. Penganggaran normative,

dalam

kebencanaan

sebagaimana

masih

penganggaran

mengikuti

rutin,

prosedur

padahal

untuk

kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak f. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi

dan

tertib,

adanya

beberapa

aplikasi

untuk

penunjang

pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah, g. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk

Penanggulangan

bencana

secara

menyeluruh

dan

komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

2. Peluang a. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;


Page 40

b. Adanya

sinkronisasi

dan

koordinasi

dalam

penyelenggaraan

penanggulangan bercana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa); c. Adanya peran serta masyarakat, LSM dalam penanggulangan bencana. d. Peraturan dan petunjukan teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. e. Perencanaan

untuk

semua

jenis

bencana,

yaitu

rencana

penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi f. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana g. Pendanaan dalam penangulangan bencana dari berbagai sumber yaitu pendanaan dari pemerintah dan pendanaan dari masyarakat, merupakan

dana

yang

dikumpulkan

oleh

masyarakat,

baik

organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional. Peran BPBD Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Kabupaten Magelang, maka BPBD Kabupaten Magelang mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana, koordinasi dan komando. a.

Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Magelang memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.

b.

BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan SKPD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan ESDM dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis.

BPBD

mengkoordinasikan

seluruh

penyelenggaraan

penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh SKPD teknis. SKPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing SKPD namun berkoordinasi secara

efektif

dengan

BPBD

sehingga

saling

menunjang

antara

pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan. Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 41

c.

Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk

melakukan

evakuasi,

penyelamatan

dan

pada

saat

yang

bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera. Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, SKPD teknis terkait kebencanaan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama BPBD

Kabupaten

Magelang

mengkoordinasikan

berbagai

program

dan

kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Magelang dibantu oleh 10 sektor Penanggulangan bencana. Data SKPD 10 sektor disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.9 SKPD 10 Sektor Penanggulangan Bencana No 1 1

Sektor 2 Sektor Manajemen Koordinasi/ Posko

Koordinator 3 BPBD dan


Anggota 4

Tugas 5

Kodim, Polres, Bappeda, DPU dan ESDM, Humas & Protokol, Bag Umum, Disdukcapil, Diskominfo,Dinkes dan Dishub

a. Mendirikan Posko PB dari Tingkat Kab sampai Desa b. Mengadakan Rakor Penanggulangan Bencana c. Mengkoordinir kegaiatan Sektoral d. Membuat laporan menyeluruh e. Membuat laporan pengungsi f. Pendataan korban dan kaji cepat g. Memberikan arah pelaksanaan Penanggulangan Bencana h. Menerima dan menyampaikan informasi terbaru i. Menyiapkan kebutuhan Personil j. Menyiapkan kebutuhan kelengkapan Posko k. Memproses masuk keluarnya bantuan

Page 42

1 2

3

4

2 Sektor Kesehatan

3 Dinas Kesehatan

Sektor Evakuasi dan Transportasi

Dinas

Sektor Logistik

Disnakersostr

Perhubungan

ans


4

5

Dinkes, RSUD, Puskesmas, SAR, Pramuka dan PMI

a. Menyiapkan TRC Yankes. b. Menyiapkan Tim Kaji Cepat Kesehatan c. Menyiapkan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan d. Membentuk Pos Kesehatan sesuai jumlah Barak e. Menyiapkan Puskesmas f. Menyiapkan ambulance sesuai jumlah Barak g. Menyiapkan RS Lapangan h. Pelayanan rujukan ( ke RS rujukan) i. Menyiapkan personil tiap pos kesehatan j. Menyusun kebutuhan kelengkapan sektor kesehatan

Kodim, Polres, BPBD, SAR, PMI, DPU & ESDM, Dinkes, Perhutani/ TNGM, Pasag Merapi, Tagana, CBDRM NU, Pramuka, Linmas, Kec. Srumbung, Dukun, Sawangan.

a. Menyiapkan armada evakuasi (1937 kend roda 4, 1787 milik masy, 150 disiapkan Pemerintah ) b. Menyiapkan BBM, Oli, suku cadang c. Menyiapkan jalur evakuasi (jalan dan jembatan) d. Menyiapkan rambu evakuasi e. Menyusun skematik arah evakuasi. f. Evakuasi penduduk rentan dan pengungsi lainnya sampai TPS / TPA/ Barak g. Menyiapkan personil h. Menyusun kebutuhan kelengkapan evakuasi lainnya

Disnakersostran, BPBD, Bag Tata Pemerintahan, Bag Perekon, DPU dan ESDM, Dinkes.

a. Menyiapkan logistik sesuai kebutuhan (beras, LP, Susu, Air mineral, Vitamin, Sabun, pempers, Handuk, selimut, alas tidur, dll ). b. Distribusi logistik sampai tujuan (TPA/TPS) c. Menerima dan mensortir logistic d. Menyiapkan personil di tiap Barak/TPA/TPS e. Menyusun kebutuhan kelengkapan Sektor Logistik lainnya.

Page 43

1 5

6

7

8

2

3

Sektor Barak

DPU

dan

ESDM

Sektor Umum

Dapur

Disnakersostr an

4

5

DPU \dan , Kodim, BPBD, PMI,Disnakersostr an, Kecamatan & Desa lokasi barak

a. Menyiapkan barak sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat. b. Menyiapkan sarana / kelengkapan barak (Air bersih, Penerangan, Sanitasi, Tenda, MCK, alas tidur, bantal, selimut,TV, bilik mesra,dll). c. Menyiapkan personil. d. Menyusun kelengkapan lainnya.

Kodim, PMI, Tagana, CBDRM NU, Pramuka, PKK lokasi TPS/TPA

a. Menyiapkan makanan dan minuman bagi pengungsi. b. Menyiapkan makanan dan minuman bagi petugas. c. Menyiapkan peralatan Dapur Umum d. Menyiapkan gudang logistik darurat di TPS/ TPA. e. Menyiapkan personil f. Menyusun kebutuhan kelengkapan lainnya

Sektor Komunikasi dan Dokumentasi

Diskominfo

Diskominfo, Humas, Kodim, Polres, RAPI, ORARI, Pasag Merapi, Peduli Merapi, Kompak Merapi, BPBD, LPBI NU, Kokam, 7 Kecamatan, Guruh Merapi, GRCC, JME,

a. Menyiapkan peralatan komunikasi pada titik yg telah ditentukan (Posko Desa, Posko Kecamatan, Posko Kabupaten, TPS dan TPA). b. Pengerahan personil komunikasi pada titik yg telah ditentukan. c. Terlaksananya arus komunikasi dari Posko Kabupaten sampai Posko Kecamatan dan Desa serta TPS/ TPA. d. Menyusun kebutuhan kelengkapan lainnya

Sektor Keamanan

Polres

Kodim, Polres, Satpol PP, Linmas Desa, BPBD, Polsek & Koramil 7 Kecamatan Pasag Merapi, LPBI NU.

a. Pengerahan personil keamanan di desa lokasi bencana yg ditinggalkan pengungsi dan lokasi pengungsian. b. Patroli keamanan di Desa lokasi bencana yg ditinggalkan pengungsi dan lokasi pengungsian. c. Pengawalan arus evakuasi pengungsi d. Menyusun kebutuhan kelengkapan lainnya


Page 44

1 9

10

2

3

4

5

Sektor Pendidikan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Bag Umum, Perpus Daerah, SD/MI dan SMP lokasi bencana dan lokasi pengungsian, LSM

a. Pendataan penduduk usia sekolah di Desa terancam b. Penyiapan tempat pendidikan darurat dilokasi pengungsian. c. Penyiapan sarana pendidikan Dilokasi pengungsian. d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilokasi pengungsian. e. Menyusun kebutuhan lainnya f. Menyiapkan personil dan guru

Sektor Ekonomi

Bagian Perekonomian Setda

Bag. Perekonomian, Distanbunhut, Peterikan, BP2KP, Disperinkop, Disdagsar, LH

a. Pendataan potensi ekonomi sebelum dan saat bencana b. Penyiapan kebutuhan personil dan perlengkapannya c. Pembinaan dan penyuluhan ekonomi sebelum terjadi bencana di desa terancam. d. Panen dini peternakan dan perikanan serta pertanian. e. Pelatihan peningkatan ketrampilan bidang ekonomi. f. Melaporkan setiap perkembangan sektor ekonomi.


Page 45

Tabel 2.10 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementrian/Lembaga No 1

Indikator Kinerja 2 1 Dokumen penanggulangan bencana

Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota 3 8 dokumen penanggulangan bencana

Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi

Sasaran pada Renstra K/L

4 Terintegrasinya dokumen RPB(umum dan tematik) dalam rencana pembangunan daerah -

5 -

2 pengerahan dalam penanganan darurat bencana

112 kali pengerahan relawan

3 Posko penanggulangan bencana

252 hari posko

Tersedianyan pusat data dan informasi bencana, basis data dan informasi bencana terkini

-

4 Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana

255 orang

1. Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana

-

2. Penguatan dan sinergi kelembagaan PB

-

5 Masyarakat yang memahami penanggulangan bencana

774 orang

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya

2. Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB


-

Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas tingkat pusat dan daerah -

Page 46

6 Logistik dalam penanganan darurat bencana

6 paket

7 Dokumen pembangunan gedung

1 dokumen

-

-

8 Dokumen administrasi perkantoran

1 dokumen

-

-

9 Proposal hibah/bansos

61 proposal

-

-


Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatn penanggulangan bencana yang efektif dan efisien

Page 47

Tabel 2.11 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang SKPD Badan penanggulangan Bencana Daerah

No

1

Rencana Struktur Ruang

2 Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya

Struktur Ruang Saat Ini 3

Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan 4

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi pengembangan Pelayanan SKPD

5

6

pengembangan jaringan evakuasi bencana lainnya

1 penetapan jalur evakuasi dengan

Pegembangan jalur evakuasi bencana;

pembangunan jalur evakuasi direncanakan sesuai kebutuhan karena banyak jalur evakuasi yang sudah rusak saat ini. Pembangunan jalur evakuasi sangat mendukung kelancaran proses evakuasi jika suatu saat terjadi bencana.

Kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan , Salam, Muntilan

2 penetapan balai desa yang berada

Penyediaan sarana evakuasi bencana

penambahan penyediaan sarana evakuasi berupa TEA karena saat ini masih sangat kurang daya tampungnya terutama di luar kawasan bencana sebagai daerah aman.

Kecamatan Muntilan, Salam, Ngluwar, Mertoyudan

mengoptimalkan jaringan jalan yang ada menyiapkan konstruksi, sarana prasarana lalu lintas (rambu lalu lintas, rambu evakuasi dan marka jalan) yang memadai

di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi


Page 48

3 penyediaan dan pengembangan

pengembangan sistem informasi tanggap bencana

4 pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana

penguatan kelembagaan penanganan bencana

ruang evakuasi bencana dengan mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar kawasan rawan bencana


Sistem yang terbangun akan memberikan kemudahan dalam pendataan, pemetaan dan proses evakuasi.

Page 49

Tabel 2.12 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No 1

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

2

3

pengembangan kawasan rawan bencana alam

pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api


Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan 4

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD 5

penyediaan jalur evakuasi terhadap ancaman bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api

Adanya jalur evakuasi terhadap bencana erupsi dan lahar dingin memudahkan proses evakuasi yang dilakukan SKPD saat terjadi bencana

menghindari kawasan rawan bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin gunung api sebagai kawasan terbangun

Pemberian informasi bagi masyarakat sekitar gunung api dan sungai-sungai yang berhulu di gunung merapi agar selalu waspada sangat membantu masyarakat jika terjadi bencana dengan kegiatan sosialisasi

pengembangan sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat

Pembangunan Sistem Informasi Desa untuk desa-desa di daerah rawan dan aman sangat berpengaruh kelancaran pelayanan publik di desa masingmasing yang di dukung oleh OPRB Desa.

Arahan Lokasi pengembangan Pelayanan SKPD 6 Kawasan rawan bencana sekitar gunung merapi, merbabu dan sumbing

Page 50

pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi

pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah


mengidentifikasi dan menetapkan zona aman dan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api

Pembagian dan pemetaan zona aman dan rawan erupsi dan lahar dingin memudahkan SKPD dalam mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan.

mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gempa bumi

Identifikasi dan penetapan wilayah rawan bencana alam gempa bumi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan SKPD

mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa

memngurangi resiko rumah rusak akibat gempa bumi

membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat


mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah

Identifikasi dan penetapan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan SKPD

Kecamatan Borobudur

Kecamatan Pakis, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik

Page 51


menghindari kawasan rawan bencana alam gerakan tanah sebagai kawasan terbangun

Penghijauan kembali lahan-lahan rawan gerakan tanah sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng

membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat


Page 52

Tabel 2.13 Hasil Analisa Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Magelang SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No 1 1

2

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

3 Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana daerah dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan yang akan datang.

4 Pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat menimbulkan risiko bencana di masa mendatang.

5 Program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Kerusakan Lingkungan yang terjadi di Kabupaten Magelang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerusakan lingkungan ini dapat berdampak kumulatif di masa yang akan datang. Kegiatan alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kebakaran hutan, pertambangan serta aktvitas masyarakat lainnya dapat menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan di Kabupaten Magelang. Diperlukan adanya upaya pengawasan dan peningkatan terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Perlu adanya sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan. Selain itu juga diperlukan adanya upaya penegakan peraturan dalam pengelolaan lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, aktifitas pertambangan dan kebakaran hutan dapat menimbulkan risiko bencana di masa mendatang

Program dan kegiatan yang terkait harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

2 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup


Page 53

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Magelang berkaitan dengan; B3, pencemaran air, udara, dan sampah. Pencemaran sangat berkaitan dengan peningkatan aktivitas manusia. Pencemaran lingkungan juga dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatif bagi kesehatan/keselamatan masyarakat bahkan pada flora dan fauna. Pembangunan berwawasan lingkungan perlu diutamakan dengan pengolahan limbah, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestariani lingkungan. Upaya yang perlu dilakukan antara lain optimasi pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, minimasi limbah, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum mengenai pembuangan limbah dan pengelolaan lingkungan dan penerapan industri yang ramah lingkungan (green industry)

Pencemaran yang terjadi berakibat wabah penyakit yang dapat berpotensi menjadi kejadian luar biasa


3

Kinerja layanan/jasa ekosistem

Melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk kembali mengidentifikasi daftar panjang hasil pra pelingkupan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang telah disepakati pada tahap pra pelingkupan. Hasilnya; (1) terjadi penambahan dan atau pengurangan daftar panjang; (2) terjadi perubahan terhadap rumusan tema yang digunakan; dan (3) penggabungan tema. Jumlah daftar panjang pada saat pra pelingkupan sebanyak 88 isu kemudiaan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi menjadi 70 isu

Lebih memprioritaskan isu stategis tentang bencana alam untuk menghindari terjadinya risiko bencana.


4

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan daya dukung dan memperhatikan daya regenerasi khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable). Peningkatan upaya konservasi lahan kritis dan resapan air

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan merusak lingkungan dan berakibat adanya risiko bencana.

5

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Dalam KLHS tidak dibahas

Perubahan iklim dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya akan berakibat terjadi banjir lahar hujan , kekeringan, angin putting beliung maupun kebakaran

Program dan kegiatan yang terkait harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Program dan kegiatan yang terkait harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup


Page 54

6

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana, dengan strategi Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi


tidak adanya pengelolaan kawasan hutan berakibat terjadi risiko bencana


Page 55


Page 56

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD Ditetapkannya

Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2007

tentang

Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain : 1) Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana; 2) Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan; 3) Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan; 4) Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah; 5) Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan sembada; 6) Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana. Gambar 3.1 Sistem Penanggulangan Bencana

LEGISLASI

PERENCANAAN

KELEMBAGAAN

PENDANAAN

PENGEMBANGAN KAPASITAS

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain : Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 56

1)

Komponen legislasi mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan

bencana

beserta

turunan-turunannya

dari

tingkat

nasional, provinsi sampai dengankota/kabupaten. 2)

Komponen

kelembagaan

terkait

dengan

kedudukan,

struktur,tugas

pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/ Kabupaten. 3)

Komponen perencanaan terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, propinsi sampai dengan kota/kabupatan. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu ‘mainstream’ dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai ‘perspektif’ dalam perencanaan;

4)

Komponen

pendanaan,

terkait

dengan

penganggaran

dari

tingkat

nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi perusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program iniharus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 5)

Pengembangan

kapasitas

disemua

komponen

penyelenggara

penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”,

semua

sektor/lini,

dan

tiap-tiap

komponen

dalam

sistem

penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Kabupaten Magelang,

tanggung jawab dan kewenangan BPBD Kabupaten Magelang adalah dalam kegiatan strategis penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut : 1)

Koordinasi

penanggulangan

bencana dilaksanakan


melalui

dengan Page 57

lembaga

pemerintah

baik

pusat

maupun

daerah,

lembaga usaha,

lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut

salah

satunya

adalah penetapan

kebijakan

yang

selaras

dengan perencanaan pembangunan. 2)

Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam

rangka

bencana

penanganan kedaruratan

melalui

pengerahan

di

sumberdaya

wilayah

yang

terkena

manusia, peralatan,

dan

logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. 3)

Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca

bencana

yang

dilaksanakan

secara

terkoordinasi

dan

terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan

memperhatikan

kebijakan

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana; kebjakan pembangunan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2011, BPBD Kabupaten Magelang

pada

prinsipnya

masih

pada

tahapan

untuk

peningkatan

sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten

Magelang

maupun

sumberdaya

di

lingkungan

pemerintah

Kabupaten Magelang yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Magelang harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kabupaten Magelang jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Magelang yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah: 1.

Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan


Page 58

bencana 2.

Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang,

3.

Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Magelang,

4.

Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana,

5.

Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana,

6.

Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang,

7.

Belum

lengkapnya

pedoman

dan

dokumen

penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, 8.

Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang,

9.

Belum

memadainya

kompetensi

sumberdaya

manusia

bidang

penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, 10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang, 11. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, 12. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.


Page 59

Tabel. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi SKPD BPBD Kabupaten Magelang

Aspek Kajian

1 1. Gambaran Pelayanan SKPD BPBD Kabupaten Magelang

Capaian/Kon disi Saat ini

Standar yang Digunakan

2 Belum semua SDM BPBD mendapatka n pelatihan tentang PB

3 Semua pejabat struktural maupun staf mendapatkan pengetahuan dan pelatihan tentang PB dan standar minimal personil BPBD 50 orang

Pelaporan belum satu pintu masih dilaksanakan oleh masingmasing bidang

Mekanisme pelaporan dan pendataan kebencanaan ke Provinsi dan Pusat menggunakan sistem informasi kebencanaan yang terprogram Dalam penanggulangan bencana harus disediakan dana siap pakai khusus yang berada di BPBD Adanya gudang logistik dan peralatan yang dipisahkan antara yang logistik pangan dan non pangan.

Dana Siap Pakai untuk kebencanaan belum ada di BPBD Gudang logistik dan peralatan masih menggunaka n rumah dinas sekda dan sebagian peralatan berada di luar Peralatan penanganan bencana dan kendaraan operasional PB masih terbatas

Logistik pangan dan non pangan saat ini untuk kebutuhan dasar masyarakat terdampak sangat terbatas

Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Diluar (Kewenangan Kewenangan SKPD) SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

4 SDM yang ada latar pendidikann ya tidak mendukung dalam penanganan bencana, dann jumlah personil 31 orang belum memadai Sistem yang belum berjalan dan keterbatasan SDM pengelola data dan pelaporan kebencanaan

5 Keterbatasan anggaran untuk keikutsertaan personil BPBD mengikutu diklat tentang PB dan terbatasnya perekrutan CPNS untuk tenaga teknis

6 Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai

Akses internet yang kurang memadai

Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang

pengelolaan DSP di SKPD

Aturan permendagri tidak ada yang mengatur DSP adanya DTT

Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Magelang

Katerbatasan ruangan untuk gudang

Keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung logistik


Peralatan kebencanaan yang lengkap dan memadai serta tambahan kendaraanopera sional PB untuk penanganan bencana

Keterbatasan tempat penyimpana n/gudang

Keterbatasan anggaran untuk pengadaan peralatan bencana dan kendaraan operasional PB

Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana

Standar kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus terpenuhi semuanya


kejadian bencana tidak dapat di prediksi

Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang


Page 60

2. Kajian Terhadap Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah

Dokumen di daerah baru ada Perda 3 tahun 2011 ttg SOTK , Perda 8 tahun 2014 tentang penyelenggar anan PB Baru 6 destana yang terbentuk

Adanya Perbub yang mengatur dalam perda dan Perbub tentang RPB, SOP

keterbatasan SDM dan anggaran untuk menyusun Perbub

Kajian dari tim ahli yang mengerti tentang PB

Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang

seluruh desa di kabupaten magelang menjadi destana

keterbatasan anggaran

persyaratan menjadi destana yang belum ada di desa

Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang

baru beberapa SDM yg kompeten di bidang PB

seluruh SDM di BPBD kompeten di bidang PB

Kemampuan SDM terbatas

Kurangnya diklat tentang PB yang diikuti oleh SDM BPBD

Rehab dan Rekon baru sebagian yg bisa dikerjakan

Tempat pengungsian dan jalur evakuasi tersedia dan memadai

Keterbatasan anggaran APBD

Peran serta masyarakat dan ndunia usaha hanya sebatas keterlibatan dalam kegiatan PB belum memberikan kontribusi yg optimal Peran 10 sektor belum maksimal

Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam PB

kemampuan SKPD untuk melaksanaka n rehab rekon karena personil terbatas Tidak semua kegiatan PB melibatkan dunia usaha dan sebagian kecil masyarakat.

Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang

Dunia Usaha belum mengetahui tentang keterlibatannya dalam PB

Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang

10 sektor PB dapat bekerjasama pada kegiatan dalam pra, pada saat dan pasca bencana semua kabupaten/kota membentuk BPBD

Belum semua kegiatan SKPD melibatkan 10 sektor

SKPD 10 sektor belum mengeri dan faham akan tupoksinya dalam PB

Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

masih perlu sosialisasi pentingnya pembentuka n BPBD

Kab/Kota belum merasa penting membentuk BPBD

Semua BPBD Kab/kota mengirimkan laporan kejadian bencana secara rutin

kesulitan mengakses laporan kejadian karena form/standar pelaporan berbeda-beda tiap BPBD kab/kota

BPBD kab/kota tidak rutin mengirimkan laporan kejadian bencana

Belum seluruh Kab/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda, mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah

Pembentuka n BPBD di daerah 28 dengan Perda, 4 dengan Perbub dan 1 belum dibentuk Hanya beberapa BPBD kab/kota yang selalu mengirimkan laporan kejadian bencana secara rutin


Page 61

Anggaran BPBD propinsi Jateng sudah cukup besar namun untuk BPBD kab/kota tergantung kemampuan daerah masingmasing Gudang logistik dan peralatan masih terbatas dan sebagian peralatan berada di luar Peralatan penanganan bencana dan kendaraan operasional PB masih terbatas

Semua BPBD kab/kota mempunyai anggaran yang cukup untuk PB

BPBD Prop Jateng memberikan masukan atau renstanya sebagai acuan kegiatan di tiap BPBD kab/kota

BPBD kab/kota tidak semua mempunyai anggaran yang cukup untuk PB

Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota

Adanya gudang logistik dan peralatan yang dipisahkan antara yang logistik pangan dan non pangan.

Katerbatasan ruangan untuk gudang

Keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung logistik

Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana

Peralatan kebencanaan yang lengkap dan memadai serta tambahan kendaraanopera sional PB untuk penanganan bencana


Keterbatasan anggaran untuk pengadaan peralatan bencana dan kendaraan operasional PB


Logistik pangan dan non pangan saat ini untuk kebutuhan dasar masyarakat terdampak sangat terbatas Baru ada beberapa dokumen tentang PB

Standar kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus terpenuhi semuanya


kejadian bencana tidak dapat di prediksi

Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah

Adanya aturan lengkap yang mengatur tentang PB

Kajian dari tim ahli yang mengerti tentang PB

Belum semua desa menjadi destana

seluruh desa di propinsi Jateng menjadi destana

keterbatasan SDM dan anggaran untuk menyusun dokumen / peraturan keterbatasan anggaran

Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Jawa Tengah

baru beberapa SDM yg kompeten di bidang PB

seluruh SDM di BPBD kompeten di bidang PB

Kemampuan SDM terbatas

Kurangnya diklat tentang PB yang diikuti oleh SDM BPBD

Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah

Rehab dan Rekon baru sebagian yg bisa dikerjakan

Tempat pengungsian dan jalur evakuasi tersedia dan memadai

kemampuan SKPD untuk melaksanaka n rehab rekon karena personil terbatas

Keterbatasan anggaran APBD

Belum memadainya upaya rehabilitas i dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah


persyaratan menjadi destana yang belum ada di desa

Page 62

Peran serta masyarakat dan dunia usaha hanya sebatas keterlibatan dalam kegiatan PB belum memberikan kontribusi yg optimal Peran sektor yang terlibat dalam PB belum maksimal

Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam PB

Tidak semua kegiatan PB melibatkan dunia usaha dan sebagian kecil masyarakat.

Dunia Usaha belum mengetahui tentang keterlibatannya dalam PB

Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah

sektor PB dapat bekerjasama pada kegiatan dalam pra, pada saat dan pasca bencana

Belum semua kegiatan BPBD melibatkan sektor-sektor

SKPD yang masuk dalam sektor PB belum mengeri dan faham akan tupoksinya dalam PB

Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Ditjen PUM hanya Memfasilitasi penyelenggar aan manajemen pencegahan dan penanggulan gan bencana

Dalam penyelenggaraa n PB harus ada persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yg terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi

Ditjen PUM dalam hal ini Direktorat Pencegahan dan Penanggulan gan bencana diharapkan aktif untuk memfasilitasi semua institusi bekerjasama dengan BNPB

semua institusi terkait penyelenggaraan PB belum terkoordinasi dengan baik

Semua daerah memperhatikan upaya PRB dan memasukkanny a dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Ditjen PUM ikut aktif dalam memfasilitasi institusi

Semua institusi belum memasukkan PRB dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah

a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah

3. Kajian Terhadap Renstra K/L 1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bidang pencegahan dan penanggulangan bencana


Page 63

BNPB

Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulan gan bencana.

adanya kerjasama daerah secara vertikal dan horisontal

Kurangnya pertemuan rutin yang melibatkan daerah guna pemanfaatan sarana prasarana PB

Daerah masih kurang berkoordinasi dengan pusat

Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal

Kinerja aparat perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan PB

peningkatan kapasitas PB di interen BNPB

Kinerja aparat BPBD di daerah masih perlu pembinaan untuk peningkatan kapasitas PB

Keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat

Daerah menyediakan dana khusus untuk PB sesuai kemampuannya.

keterbatasan anggaran di daerah

pemerintah pusat masih menyediakan dana bantuan

Basis data selalu uptudate dan teradministrasi dengan baik

administrasi data belum sepenuhnya sempurna

Pengiriman data dari daerah tidak rutin

Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler

Tim DALa/PDNA bekerja sesuai dengan teknisnya sehingga diperoleh data yang akurat Peta wilayah rawan bencana lebih detai lokasinya

penilaian kerusakan dan kerugian masih perkiraan

Faktor lokasi bencana yang mungkin sulit terjangkau sehingga sulit dalam penghitungannya

Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat

Peta wilayah rawan bencana belum secara detail lokasinya

Pembuatan peta rawan bencana yang lebih detail di tiap daerah belum ada

Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sampai ke daerah

Pusat kesulitan mendapatka n data dari daerah untuk rehab rekon

Masing-masing daerah kurang aktif dalam koordinasi ke pusat tentang rehab rekon

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat

Tiap daerah menganggarkan sendiri untuk rehab dan rekon di APBD

pemerintah pusat masih menyediakan dana rehab rekon dalam anggarannya

Daerah masih tergantung pada pemerintah pusat

Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah


Page 64

Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaa n dalam menghadapi bencana

Jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan ada di tiap-tiap daerah

PRB terintegrasi dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif

Kebijakan nasional dapat dijabarkan kedalam kebijakan daerah

4. Kajian Terhadap RTRW

Jakur evakuasi yang terbangun banyak yang rusak

Jalur evakuasi dipisahkan dengan jalur tambang/gol C

Kekurangan Tempat Evakuasi Akhir

penambahan TEA dengan memanfaatkan balai desa, lapangan di luar daerah rawan bencana Jalur evakuasi sudah terpetakan dengan baik dengan kelengkapan sarana prasarana lalulintas) Pemanfaatan sumberdaya alam tidak merusak lingkungan hidup yang dapat berakibat terjadi risiko bencana

Jakur evakuasi belum terpetakan dengan baik

5. Kajian KLHS

Pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaraga man hayati belum semuanya memperhatik an daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.


pembanguna n jaringan komunikasi dan informasi belum bisa sampai ke semua daerah karena keterbatasan anggaran Hanya sebagian pengurangan resiko bencana yang dimasukkan dalam perencanaan pembanguna n Kebijakan nasional tidak semua dapat diterapkan di daerah

Belum semua daerah mempunyai jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan

Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat

PRB belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan di saerah

Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif

Daerah hanya mengambil kebijakan nasional yang tepat untuk daerah amsingmasing

Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah

BPBD diikutkan berperan aktif pengaturan jalur evakuasi dan jalur tambang Kurangnya SDM teknis untuk menanganai TEA

Masih banyak angkutan Gol C yang melewati jalur evakuasi

Belum adanya koordinasi dan monitoring yang lebih terpadu dan intensif terhadap penggunaan jalur evakuasi sebagai jalur gol C

Keterbatasan dana APBD untuk pembangunan TEA

Koordinasi antara desa-desa yang terdapat TEA dengan SKPD terkait

Penentuan jalur evakuasi dan jalur tambang yang belum ada pengaturann ya Kurangnya sosialisasi

Kerjasama pemetaan jalur evakuasi antara BPBD dengan Dinas Perhubungan

membangun sistem yang mendukung pemetaan, pendataan jalur evakuasi

Pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan

Keterlibatan BPBD dalam dalam masalah lingkungan masih kurang

Page 65

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD 2014-2019 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin SEMANAH (Sejahtera, Maju dan Amanah)” Semanah

semakna

dengan

“sehati”,

sehingga

makna

semanah

dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintah daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah. Oleh karena itu pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun. SEJAHTERA. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiill) maupun sosial (spiritual; dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminology jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg

adalah

terpenuhinya

kebutuhan

pangan,

wutuh

adalah

terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani, rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Adapun secara akademis indikator sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan

sehingga

meningkatkan

pendapatan

perkapita

pada

tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk

miskin;

terbangunnya

struktur

perekonomian

yang

kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 66

pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan

beragama;

pembangunan;

meningkatnya

tersedianya

peranan

infrastruktur

yang

perempuan

memadai;

dalam

meningkatnya

profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Visi sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. MAJU. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan

dan

pelayanan

yang

merata

yang

berdampak

pada

berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusivitas daerah. Visi Maju akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. AMANAH. Konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuranmasyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus

memberikan

insiatif

konsep

moral,

variatif,

argumentatif

yang

bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Sehingga dapat diwujudkan Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 67

masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (high trust society).

Amanah

kejujuran.Visi

mengandung

Amanah

akan

pesan

dicapai

kesetiaan, dengan

kepercayaan

meningkatkan

dan

kualitas

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Peran BPBD Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi tersebut antara lain adalah: pembentukan desa tangguh bencana, Pembentukan desa bersaudara (sister village), peningkatan jalur evakuasi, dan pembangunan tempat evakuasi akhir Dalam penjabaran Misi RPJMD, isu penanggulangan bencana ada pada koridor misi keenam yakni ‘Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat” dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berada di urusan ‘Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri” Dalam pencapaian misi keenam tersebut ditetapkan isu strategis keamanan dan ketentraman masyarakat adalah

Perlunya

peningkatan

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Dalam Skema Besar RPJMD 20142019 secara jelas digambarkan manajemen penanggulangan bencana secara terpadu merupakan sasaran yang hendak dicapai.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Sejahtera, Maju dan Amanah No. 1 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih


Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

2 3 4 5 Misi 1 : Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama Program pencegahan dini dan penggulangan korban bencana alam

Koordinasi dan kerjasama antar 10 sektor dalam PB belum maksimal

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pengajuan proposal hibah bansos terkait dengan PB belum semuanya sesuai dengan aturan


Masing-masing SKPD yg termasuk dalam 10 sektor PB belum semua menganggarkan kegiatan yang terkait dengan PB Organisasi/kelompok masyarakat yang mengajukan proposal hibah bansos belum memahami Perbub 19 th 2011

Tambahan anggaran PB di masing-masing SKPD terkait 10 sektor PB Sosialisasi pembuatan proposal yang sesuai dengan Perbub 19 th 2011

Page 68

2

3

Misi 5 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis Program Perencanaan Perencanaan pada SKPD Masih terdapat Sinkronisasi Pembangunan Daerah kadang tidak relevan keinginan dalam Renja, Renstra dengan RPJMD proses memasukkan SKPD dan kegiatan dalam RPJMD Renja SKPD Program Perencanaan Perencanaan pada SKPD Masih terdapat Sinkronisasi Pembangunan daerah terkait dengan PB keinginan dalam Renja, Renstra Rawan bencana kadang tidak relevan proses memasukkan SKPD dan dengan RPJMD kegiatan PB dalam RPJMD Renja SKPD Program Pelayanan Pelayanan SKPD kurang Keterbatasan Tambahan Administrasi optimal dalam pelayanan anggaran untuk ex anggaran Perkantoran administrasi BAU untuk Ex BAU (pagu ditambahkan) Program Peningkatan Pelayanan SKPD kurang Keterbatasan sarana Tambahan Sarana dan Prasarana optimal dalam hal prasarana yang ada anggaran Kantor pelayanan kantor untuk pengadaan sarana prasarana Program Peningkatan Kinerja SDM SKPD SDM SKPD kurang Peningkatan Disiplin Aparatur belum optimal memahami aturan kinerja SDM kedisiplinan SKPD dengan peningkatan disiplin Program Peningkatan SDM SKPD belum Kurangnya pelatihan Tambahan Kapasitas Sumber daya semua mengerti tentang untuk SDM SKPD anggaran Aparatur PB dalam penanganan untuk kegiatan PB pelatihan PB bagi SDM SKPD Program Peningkatan Pelaporan kinerja dan Keterbatasan SDM Tambahan Pengembangan Sistem realisasi kegiatan dari dan personol yang personil pada Pelaporan Capaian masing-masing bidang menangani kegiatan SKPD yang Kinerja dan Keuangan mengalami berkualitas keterlambatan Program Sistem Informasi belum Dukungan Dukungan Pengembangan belum berjalan dengan perangkat/ peralatan perangkat/ Komunikasi, Informasi baik dan SDM yang peralatan dan dan Media Massa kurang memadai SDM dipenuhi Misi 6 : Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Koordinasi dan kerjasama antar 10 sektor dalam PB belum maksimal


Masing-masing SKPD yg termasuk dalam 10 sektor PB belum semua menganggarkan kegiatan yang terkait dengan PB

Tambahan anggaran PB di masing-masing SKPD terkait 10 sektor PB

Page 69

3.3. Telaahan Renstra kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi 1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Direktorat

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Bencana

Bidang

pencegahan dan penanggulangan bencana Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bidang pencegahan dan penanggulangan bencana dipengaruhi faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, adalah merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana. Disamping itu, jumlah penduduk cukup banyak serta penyebaran yang tidak merata, ketimpangan sosial, dan masalah pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, juga sangat rentan terhadap berbagai macam bencana yang tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah manusia. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun karena ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan kerusakan

ekosistem,

kesalahan

teknologi

serta

konflik

sosial,

telah

mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia. Beberapa

permasalahan

dan

tantangan

dalam

pengelolaan

dan

pengembangan kawasan, yaitu : a.

Kurangnya dukungan fasilitasi terhadap perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya dalam jangka panjang agar tetap terjaga/terjamin kelestariannya.

b.

Kurangnya fasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Free Trade Zone (FTZ) pada daerah yang telah


Page 70

ditetapkan

agar

dapat

meningkatkan

sumber

devisa

negara

dan

perekonomian masyarakat. c.

Antisipasi pemanasan global yang kegiatannya di Indonesia telah dimulai di Bali (Climate Change) dan Manado (WOC), maka beberapa agenda penting sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut merupakan agenda pemerintah Indonesia dalam jangka panjang yang perlu menjadi prioritas. Memperhatikan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan

yang berada diantara dua benua dan dua samudera yang terbentang digaris khatulistiwa dan terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Philipina, dan lempeng Europa-Asia, menghasilkan cekungan pulau gunung api (volcanic island arc), cekungan busur belakang (back arc basins), dan pecahan benua/lempeng-mikro

(inferred

microplates)

menjadi

faktor

penyebab

wilayahnya yang berpotensi rawan terhadap terjadi bencana, serta faktor lain dampak dari perubahan iklim yang merubah siklus turunnya hujan dan kemarau yang berpotensi rawan banjir dan kebakaran. Beberapa

permasalahan

dan

tantangan

yang

dihadapi

dalam

pengelolaan penanggulangan bencana, antara lain: a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan

bencana,

mengakibatkan

penyelenggaraan

penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi. b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah. c. Belum

optimalnya

pemanfaatan

sarana

prasarana

penanggulangan

bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup


Page 71

Ditjen Pemerintahan Umum dalam lima tahun ke depan, yaitu : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Frase

“terwujudnya”

menunjukkan

peran

organisasi

Ditjen

Pemerintahan Umum dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan negara dan system birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Pemerintahan Umum harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan bijak system manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di negara Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Ditjen Pemerintahan Umum dalam lima tahun ke depan, yaitu : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Frase

“terwujudnya”

menunjukkan

peran

organisasi

Ditjen

Pemerintahan Umum dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan negara dan system birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Pemerintahan Umum harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan bijak system manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di negara Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kata “penyelenggaraan pemerintahan umum”, menunjukkan bahwa Ditjen Pemerintahan Umum akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Frase

“dalam

wadah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia”

merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang selalu harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal maupun eksternal dalam kerangka global.


Page 72

Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Pemerintahan Umum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum yang desentralistis dan demokratis

dalam

wadah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia,

maka

ditetapkan “Misi” Ditjen Pemerintahan Umum sebagai berikut : a.

Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;

b.

Memfasilitasi

terciptanya

ketentraman

dan

ketertiban

umum,

perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil; c.

Memfasilitasi terwujudnya kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan

dengan

NKRI,

penegasan

daerah

di

lapangan,

penyelenggaraan toponimi dan pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan serta penyelesaian sengketa pertanahan; d.

Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah dan pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak ke Tiga, Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak ke Tiga serta mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan umum;

e.

Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan dan otoritas;

f.

Memfasilitasi

penyelenggaraan

manajemen

pencegahan

dan

penanggulangan bencana; g.

Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai oijakan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB mensikapi point-point penting antara lain : a. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur b. Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional) c. Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana d. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada

saat

dan

pasca

bencana,

secara

terencana,

terpadu,

dan

terkoordinasi e. Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 73

f.

Membangun

sistem

penanggulangan

bencana

yang

handal

melalui

Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai g. Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D) Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: 1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; 2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: 1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; 2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; 3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; 4) Koordinasi penilaian kerusakan dan

kerugian serta

perencanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta 5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah. b. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; 2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; 3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 74

bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

di

daerah;

serta

keterbatasan

alokasi

pendanaan

bagi

penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA 2010

–

2014.

Sesuai

kondisi

faktual

lingkungan

strategis

upaya

penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi : “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana” secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi

potensi

bencana

serta

kemampuan

untuk

menanggulangi

bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut : 1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana; 2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal 3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2010-2014) adalah: 1) Terselenggaranya PB yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel; 2) Meningkatnya menghadapi

kesadaran, bencana

kemampuan

melalui

dan

pembentukan

kesiapsiagaan satuan

reaksi

dalam cepat

penanggulangan bencana; 3) Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu; 4) Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh. Program Penanggulangan Bencana Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 75

dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut mencakup sebagai berikut: 1) Program generik, yang meliputi antara lain: a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB. b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara BNPB. 2) Program teknis, Penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2010-2014, berdasarkan unit kerja di BNPB, adalah: a) Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB, mencakup unit kerja Sekretariat Utama : (1) Biro Perencanaan; (2) Biro Hukum Dan Kerjasama; (3) Biro Keuangan; (4) Biro Umum; (5) UPT Regional. b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB mencakup unit kerja: (1) Biro Umum; (2) Pusdiklat. c) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara BNPB, mencakup unit kerja Inspektorat Utama : (1) Inspektur I; (2) Inspektur II. d) Program penanggulangan bencana nasional, mencakup unit kerja: (1) Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan pokok meliputi: (a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana (b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana (c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (2) Deputi Bidang Penanganan Darurat, dengan kegiatan pokok meliputi: Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 76

(a) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana (b) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana (c) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana (3) Deputi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan pokok meliputi: (a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (b) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (c) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (d) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana (4) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dengan kegiatan pokok meliputi: (a)

Kegiatan

Pengelolaan

Logistik

dalam

penyelenggaraan

Peralatan

dalam

penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (b)

Kegiatan

Pengelolaan

Penanggulangan Bencana (5) Pusdatinmas, dengan kegiatan pokok meliputi : (a) Kegiatan Pengelolaan data (b) Kegiatan Pengembangan sistem informasi (c) Kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat


Page 77

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Renstra Kementrian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No 1

Sasaran Jangka Menengeh Renstra Kementrian/ Lembaga 2

Permasalahan Pelayanan SKPD 3

Sebagai Faktor Penghambat 4

Pendorong 5 meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana. terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia. Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali.

1 Terwujudnya

Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang

peran masyarakat, komunitas, lembaga dan dunia usaha belum maksimal terhadap PB

2 Terwujudnya


Sarana prasarana di Kab. Magelang belum memadai

3 Meningkatnya

Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang

Banyaknya sarana prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat bencana'

4 Tersedianya logistik

Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang

Keterbatasan anggaran dan tempat penyimpanan logistik

kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

keandalan dan kecepatan penanganan darurat

kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB

5 Meningkatnya

kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana


Pusat data belum tersedia di daerah

terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Page 78

6 Meningkatnya

Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Magelang

Pagu indikatif yang terbatas

7

Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Jumlah personil terbatas pada kantor BPBD

8

dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Peran kelembagaan PB di Kabupaten Magelang masih belum optimal

meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana; meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BPBD

3. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah Mendasarkan Perda Jawa Tengah No. 10 tahun 2008 pada Bab IV, Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD

Provinsi

Jawa

Tengah

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja


Page 79

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.

c.

Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,

penanganan

darurat,

rehabilitasi

dan

rekonstruksi,

logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota. d.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.

e.

Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : “Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana” Tangguh

mengandung

arti

kuat,

handal,

sukar

dikalahkan,

sedangkan tangguh bencana adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Masyarakat yang tangguh dalam penananggulangan bencana berarti masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana serta memulihkan

diri

dengan

segera

dari

dampak-dampak

bencana

yang

merugikan dan membangun kehidupannya menjadi normal kembali. Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah : a.

Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal

b.

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

c.

Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

d.

Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB


Page 80

e.

Pemanfaatan iImu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana Tujuan jangka menengah BPBD Prov Jawa Tengah tahun 2013 –

2018 antara lain : 1.

Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;

2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3.

Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana;

4.

Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

5.

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;

6.

Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana;

7.

Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa Tengah dan nasional. Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak

geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu: 1. Kawasan Rawan Banjir; 2. Kawasan Rawan Kekeringan; 3. Kawasan Rawan Tanah Longsor; 4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi; 5. Kawasan Rawan Gempa Bumi; 6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang; 7. Kawasan Rawan Tsunami; 8. Kawasan Rawan Abrasi; 9. Kawasan Rawan Angin Topan; 10. Kawasan Rawan Gas Beracun.


Page 81

BPBD Prov Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengurangan risiko bencana periode 2008 – 2013 antara lain adalah : 1.

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain : a. Tersusun Peta risiko bencana banjir dan tanah longsor di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah b. Terbentuk 26 desa siaga bencana di 15 Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Pekalongan, Karanganyar, Kebumen, Pemalang, Purworejo, Wonosobo, Blora, Cilacap, Wonogiri, Banjarnegara, Jepara, Tegal, Purbalingga, Boyolali, dan Sukoharjo c. Gladi manajemen bencana dilaksanakan setiap tahun di 2 wilayah rawan bencana d. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana di 3 Kabupaten (Kebumen, Purworejo dan Cilacap) sebanyak 90 unit rambu jalur evakuasi bencana (tsunami)

2.

Penanganan Darurat Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi

Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain : a.

Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar, telah melatih lebih dari 7.500 orang terdiri dari masyarakat, relawan dan pelajar

b.

Bintek

SAR

dan Latihan

Gabungan

Penyelamatan,

Evakuasi

dan

Penanganan Pengungsi, dilaksanakan 3 kali setiap tahun dengan dikuti oleh 4.500 orang dari para pemangku kepentingan terkait c.

Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR, Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana

d.

Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-Hari Khusus,

Wujud

antisipasi dan partisipasi BPBD Jawa Tengah dalam berbagai event


Page 82

kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun keagamaan terutama pada event lebaran dan sura /sedekah laut dan telibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru. e.

Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana, Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari dengan selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana

3.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain : a.

Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah , dilaksanakan melalui rapat koordinasi para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

b.

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Teknis

Penanggulangan

Bencana

untuk

penanganan banjir dan tanah longsor yang merupakan bencana yang rutin/musiman terjadi di Jawa Tengah c.

Fasilitasi

BPBD

Jawa

Tengah

terhadap

daerah-daerah

terdampak

bencana d.

Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment, Melatih apatarur pemerintah penanggulangan bencana agar dapat melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana sehingga mampu memberikan laporan kejadian bencana disertai dampak kerusakan dan kerugian

e.

Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah

f.

Penyelenggaraan rapat koordinasi serta pendampingan bagi masyarakat dan aparatur daerah dalam proses pembangunan kembali terutama rehabilitasi sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana

4.

Logistik dan Peralatan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik

Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain : Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 83

a.

Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai antisipasi dan buffer stock logistik kebencanaan. Stok logistik tersebut didorong

di

Kabupaten/Kota

dan

Bakorwil

untuk

mempermudah

mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana. b.

Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik, dan Peralatan Bencana,

dilaksanakan

sebagai

bentuk

saling

Manajemen

Logistik

dan

koordinasi

antar

kabupaten/kota c.

Kegiatan

Sosialisasi

Peralatan

Bencana

dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan standar dan memenuhi kriteria yang aman penyimpanan d.

Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana, Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan

e.

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Forum Pengurangan Risko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah, Sinergi antara BPBD dengan para pihak yang terlibat dlam kebencanaan terumatan untuk mendukung koordinasi dan komunikasi antar sektor dan bidang penanggulangan bencana Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati

untuk mendukung program penanggulangan bencana di Jawa Tengah antara lain: a.

Terbitnya

UU

no

pendukungnya

24

tahun

termasuk

2007

beserta

peraturan

peraturan

daerah,

pemerintah

peluang

untuk

penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha b.

Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi / pendataan secara lebih efektif dan efisien

c.

Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak

d.

Dibangunnya

system

penanggulangan

bencana

secara

nasional

memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi e.

Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat didaerah memungkinan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah


Page 84

f.

Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian /lembaga teknis, pemanfaaan sumberdaya milik sektor swasta

g.

Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal,

h.

Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional

i.

Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1 %) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat

j.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

dan

sinergi

antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan , pengawasan , dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimibigan teknis, pelatihan , kursus , dll k.

Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik

l.

Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodic

m.

Perlunya

pengarusutamaan

paradigm

pengurangan

risiko

bencana

kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana n.

Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No 1

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi 2 1 Tersusunnya Peraturan Gubernur/daerah

Permasalahan Pelayanan SKPD 3 Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang


Sebagai Faktor Penghambat 4 Peratuan per UU an terutama Perbub yang mendukun Perda no 8 tahun 2014 belum ada

Pendorong 5 Perda penyelenggaran PB no. 8 tahun 2014 sudah disahkan

Page 85

2 Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan PB Jawa Tengah

3 Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah 4 Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana

5 Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana 6 Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah

7 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya 8 terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB

Dokumen RPB di Kabupaten Magelang masih berupa draft dan belum dalam bentuk Peraturan Bupati Dokumen RPB baru berupa draf

Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah Masih terbatasnya SDM yang dapat memahami dan mengenali tentang ancaman bencana Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang sebagai wujud kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB


Draf RPB belum dikonsultasikan ke Propinsi dikarenakan RPJMD baru saja disahkan

Sudah mempunyai Draf RPB yang siap untuk dijadikan Perbub.

Pembuatan draf RPB bersamaan dengan RPJMD sehingga perlu menunggu pengesahan RPJMD terlebih dahulu agar dapat terintegrasi Jumlah personil terbatas pada kantor BPBD

Draf RPB dibuat terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD)

Sarana prasarana di Kab. Magelang belum memadai

Bantuan sarana prasarana dari propinsi dan pusat serta ajuan melalui APBD Kelembagaan PB di daerah aktif dan bersinergi

Peran kelembagaan PB di Kabupaten Magelang masih belum optimal Kurangnya pelatihan PB dan sosialisasi tentang ancaman bencana

Desa-desa belum terbentuk desa tangguh bencana maupun desa siaga bencana sebagai wujud kemandirian masyarakat

Penambahan personil dari relawan

Pembentukan OPRB dea dapat membantu pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana Rintisan destana ada 10 desa sebagai penunjang kemandirian

Page 86

9 Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana 10 Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini

11 Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal

Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang Kurangnya identifikasi kearifan lokal di daerah dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk PB

peran masyarakat, komunitas, lembaga dan dunia usaha belum maksimal terhadap PB

menggali peran masyarakat, komunitas, dunia usaha dalam PB

Pusat data belum tersedia di daerah

Pendirian Pusdalops sebagai pusat data dan informasi bencana

Masih ada kearifan lokal yang menghambat kemajuan teknologi tepat guna PB

Menggali kearifan lokal di masyarakat sebgai sumber data

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1.

Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam dokumen RTRW Kabupaten Magelang tahun 2010 – 2030

kawasan rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 5 tahun 2011). Pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan

kawasan

yang

terdampak

secara

langsung

maupun

tidak

langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Magelang dalam kajian RTRW Kabupaten Magelang meliputi : a.

Kawasan rawan bencana I (KRB I) adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.


Page 87

b.

Kawasan rawan bencana II (KRB II) adalah kawasan yang terdiri atas dua Bagian yaitu aliran massa (berupa awan panas, aliran lava dan lahar) dan lontaran (berupa material jatuhan dan lontaran batu pijar)

c.

Kawasan rawan bencana III (KRB III) adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi : a.

Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, berupa pengembangan jaringanevakuasi bencana, fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan olahraga.

b.

Strategi

pengembangan

jaringan

evakuasi

bencana

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 1)

mengembangkan jalur evakuasi bencana;

2)

menyediakan sarana evakuasi bencana;

3)

mengembangkan sistem informasi tanggap bencana; dan

4)

memperkuat kelembagaan penanganan bencana.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi : a.

Kebijakan pengembangan kawasan rawan bencana alam meliputi: 1)

pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingingunung api;

2)

pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi; dan

3)

pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah.

b.

Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana Erupsi dan banjir lahar dingin gunung api,meliputi: 1)

menyediakan jalur-jalur evakuasi terhadap ancaman bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;

2)

menghindari kawasan rawan bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin gunung api sebagai kawasan terbangun;

3)

mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat; dan

4)

mengidentifikasi dan menetapkan zona aman dan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api.


Page 88

c.

Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi, meliputi: 1)

mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gempa bumi;

2)

mengantisipasi

bencana

dengan

membangun

bangunan

tahan

gempa; dan 3)

membangun

sistem

penanggulangan

bencana

yang

berbasis

masyarakat. d.

Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi: 1)

mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah;

2)

menghindari kawasan rawan bencana alam gerakan tanah sebagai kawasan terbangun; dan

3)

membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya berupa jaringan evakuasi bencana, meliputi : a.

penetapan jalur evakuasi dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada dengan menyiapkan konstruksi, sarana prasarana lalu lintas (rambu lalu lintas, rambu evakuasi dan marka jalan) yang memadai;

b.

penetapan balai desa yang berada di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi;

c.

penyediaan

dan

pengembangan

ruang

evakuasi

bencana

dengan

mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar kawasan rawan bencana; dan d.

pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten salah satunya adalah kawasan rawan bencana, meliputi : a.

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam.


Page 89

b.

c.

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten meliputi : 1)

Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;

2)

Kawasan rawan gempa bumi;dan

3)

Kawasan rawan gerakan tanah.

Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api, meliputi: 1)

Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dinginGunung Merapi terletak

di

Kecamatan

Srumbung,

Dukun,

Muntilan,

Salam,

Sawangan, Ngluwar dan Mungkid; dan 2)

Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari.

d.

Kawasan rawan gempa bumi terletak diseluruh kecamatan.

e.

Kawasan rawan gerakan tanah, meliputi: 1)

rawan

gerakan

tanah

tinggi

yang

terletak

di

Kecamatan

Kajoran,Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang; 2)

rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan,Tegalrejo, Candimulyo dan Secang;

3)

rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan

4)

rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak diKecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang.

f.

Kawasan –kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti erupsi dan banjir lahar dingin gunung api dapat ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana I, Kawasan rawan bencana II dan Kawasan rawan bencana III.

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang terutama kawasan rawan bencana alam meliputi: a.

pembuatan zona-zona bencana alam;

b.

mitigasi bencana; dan

c.

gladi penanganan bencana pada masyarakat.


Page 90

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten untuk sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi: a.

penggunaan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi bencana;

b.

diizinkannya untuk bangunan-bangunan umum sebagai tempat ruang evakuasi bencana;

c.

penyediaan ruang evakuasi bencana berupa tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir; dan

d.

pengembangan sistem kelembagaan dan sistem informasi deteksi dini bencana alam

Kebijakan pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana Merapi: a.

Tidak direkomendasikan hunian di wilayah KRB III

b.

Tidak direkomendasikan untuk hunian tetap di 300 m kanan kiri sungai Selain mendeskripsikan pengelolaan kawasan rawan bencana, kajian

bencana juga dapat menjadikan salah satu penyebab untuk ditinjaunya kembali dokumen RTRW Kabupaten Magelang. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Prov. Jawa Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata Ruang wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD



Pendorong

1 1

2 penetapan jalur evakuasi dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada dengan menyiapkan konstruksi, sarana prasarana lalu lintas (rambu lalu lintas, rambu evakuasi dan marka jalan) yang memadai

3 Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang

4 Belum dipisahkan antara jalur evakuasi dan jalur gol C

5 Segera dibuat jalur Gol C agar tidak merusak jalur evakuasi

2

penetapan balai desa yang berada di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi


Banyak balai desa yang belum memadai fasilitasnya untuk pengungsi sebagai titik kumpul

Pembenahan /rehabilitasi balai desa sebagai titik kumpul


Page 91

2.

3

penyediaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana dengan mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar kawasan rawan bencana


4

pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana

5

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam

Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang

Jumlah TEA di luar KRB yang masih terbatas dan pendataan lapangan atau gedung yg dapat dijadikan TEA jalur evakuasi belum semua terpetakan

penambahan TEA dalam setiap tahunnya

Masih banyak penduduk yang tinggal di wilayah bencana atau KRB III

memberikan sosialisasi kepada penduduk yang tinggal di wilayah bencana agar selalu waspada terhadp bencana yang setiap saat bisa terjadi

Jalur evakuasi yang ada di data dan dipetakan dengan baik

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Magelang

tahun 2014 – 2019 mengelompokkan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Magelang dalam isu bencana dan kerusakan lingkungan. Isu-isu pembangunan berkelanjutan bidang lingkungan meliputi: 1.

Makin meluasnya daerah rawan genangan banjir

2.

Frekuensi bencana semakin meningkat

3.

Keterbatasan

sarana

dan

prasarana

dalam

penyelenggaraan

penanggulangan bencana 4.

Kurang optimalnya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan

5.

Belum optimalnya penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

6.

Belum optimalnya koordinasi, integrasi perencanaan kebencanaan lintas sektor /lintas bidang dan lintas wilayah

7.

Pemahaman masyarakat tentang bencana alam yang masih rendah Isu-isu strategis bencana dipengaruhi oleh letak wilayah Kabupaten

Magelang adalah daerah yang secara topografis merupakan sebuah cekungan yang dikelilingi oleh 5 (lima) gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 92

Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh. Dengan posisi geografis tersebut membuat Kabupaten Magelang menjadi daerah yang subur sehingga mendukung kondisi perekonomian. Namun disisi lain posisi geografis tersebut dapat memberikan ancaman bagi masyarakat yaitu adanya potensi kerawanan mengalami bencana alam. Beberapa kejadian bencana alam pernah terjadi di wilayah Kabupaten Magelang adalah letusan gunung merapi, gempa bumi, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor dan angin puting beliung (BLH, 2013). Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut (mdpl) merupakan salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa. Sebaran lereng Merapi mencakup empat Kabupaten, sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Berdasarkan catatan sejarah terungkap bahwa Gunung Merapi telah meletus sebanyak 68 kali sejak tahun 1548. Ciri-ciri khusus letusan adalah desakan lava ke puncak kawah disertai dengan keruntuhan kubah lava secara berkala dan pembentukan awan panas yang dapat meluncur di lereng gunung atau

vertikal

ke

atas.

Letusan

tipe

Merapi

ini

secara

umum

tidak

mengeluarkan suara ledakan tetapi desisan. Dalam kurun 10 tahun terakhir ini telah terjadi paling tidak dua letusan besar yaitu di tahun 2006 dan tahun 2010. Kabupaten Magelang sebagai bagian dari daerah yang memiliki potensi bencana khususnya Merapi dan bencana turunannya. Berdasarkan

Surat

Keputusan

BADAN

GEOLOGI

nomer

2317/45/BGL.V/2010 tentang Perluasan daerah aman terhadap ancaman erupsi G. Merapi yang berisi terhitung tanggal 5 November 2010, wilayah yang aman bagi para pengungsi di luar radius 20 km dari puncak G. Merapi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta bawah ini yang menunjukkan Peta Zonasi Bahaya (20 km) Dari Puncak Merapi dan Desa-desa yang ada di dalamnya.


Page 93

Gambar 3.2 Wilayah Desa dan Zona Acaman Merapi

Sumber : www.BNPB.go.id

Erupsi Merapi tahun 2010 menimbulkan bencana sekunder berupa banjir lahar dingin yang sangat besar sehingga terjadi kerusakan yang sangat parah pada sektor sarana prasarana wilayah seperti jembatan (jembatan Prumpung

di

runtuh/ambrol

S.

Pabelan,

jembatan

Tlatar,

jembatan

Srowol)

yang

diterjang banjir lahar dingin. Bahkan beberapa desa di

Kecamatan Salam seperti Desa Gempol tenggelam oleh lumpur, Desa Sirahan di Kecamatan Ngluwar juga tenggelam. Warga yang desanya diterjang banjir lahar dingin mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Daerah rawan banjir di Kabupaten Magelang terutama banjir lahar dingin adalah daerah di sekitar sungai yang berhulu di Merapi seperti Sungai Putih, S. Pabelan, S. Senowo, S. Krasak, S. Blongkeng, S. Lamat, S. Bebeng dan sebagainya meliputi 7


Page 94

kecamatan

yaitu Kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan, Muntilan,

Mungkid, Salam dan Ngluwar yang terdiri dari 44 desa/kelurahan. Gambar 3.3 Peta Zonasi Ancaman Banjir Lahar Dingin

Dampak

erupsi

Merapi

juga

mengakibatkan

vegetasi

didaerah

tangkapan air menjadi rusak, hal ini terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Srumbung, Dukun dan Sawangan. Sementara itu beberapa wilayah juga mengalami kerusakan vegetasi seperti di Kecamatan Salam, Muntilan, Sawangan, Mungkid, Borobudur, Salaman dan Mertoyudan. Hal tersebut dapat berpotensi terhadap kelangkaan air bersih karena terjadinya kerusakan pada mata air di wilayah Merapi. Tercatat ada ratusan mata air di Kecamatan Srumbung dan Kecamatan Dukun yang mata airnya mengalami kerusakan berupa debitnya menurun, mata air pindah tempat dan mati sama sekali. Disamping itu, kerusakan vegetasi juga memperparah terjadinya kekeringan atau rawan air bersih. Lebih lengkapnya daerah rawan kekeringan air bersih di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.


Page 95

Tabel 3.6 Daerah Rawan Kekeringan Air Bersih di Kabupaten Magelang NO

KECAMATAN

(1) 1

(2) Borobudur

2

Kajoran

3

Salaman

DESA

JUMLAH JUMLAH JUMLAH DUSUN KK JIWA (3) (4) (5) (6) Kenalan 3 419 1.378 Sambeng 2 192 1.151 Ringinputih 2 341 1.705 Candirwejo 2 175 546 Kembanglinmus 4 341 1.358 Majaksingi 1 65 197 Wonogiri 2 237 942 Kwaderan 2 193 779 Margoyoso 3 387 1.548 Sriwedari 2 163 652 Sudimoro 1 124 493 Ngabean 2 294 882 Pasuruhan 1 197 816 Purwosari 2 342 1.026 Selomirah 1 126 521 Pucang 1 120 439 31 3.716 14.433 Sumber : Badan Kesbangpol dan PB Kab.Magelang, 2012

4 Srumbung 5 Secang 6 Mertoyudan 7 Tegarejo 8 Ngablak 9 Secang JUMLAH

KETERANGAN (7) Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan

Tinggi Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Magelang menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perlu antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana. Letusan gunung api, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Fakktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain : a.

Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi

b.

Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun

c.

Semakin

terbatasnya

sumber

air

baku

untuk

air

bersih

karena

penurunan tingkat kualitas asir permukaan dan sedimentasi d.

Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tamping dan daya dukung lahan

e.

Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hokum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air


Page 96

f.

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarkat tentang bencana Bencana

alam

terus

terjadi

di

Kabupaten

Magelang

akan

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cidera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain : a.

Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak

b.

Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat

c.

Rusaknya permukiman dan lahan-llahan pertanian

d.

Munculnya berbagai penyakit

e.

Korban jiwa, cidera, cacat

f.

Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak Selain dampak negatif, bencana juga memberikan beberapa dampak

positif seperti pada bencana letusan gunung api. Material erupsi selain berdampak

merusak

lahan

tanaman

pertanian/perkebunan

maupun

permukiman, disisi yang lain dapat menyuburkan lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan terdampak. Meski demikian dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya terhadap

peningkatan

pentingnya

pengetahuan

menjaga

dan

kelestarian

kesadaran

fungsi

masyarakat

ekosistem

perlu

dilakukan.Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah

untuk

menjaga

ekosistem

alam

agar

berfungsi

optimal.Upaya

pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana. Faktor

pendorong

yang

diperkirakan

akan

mempengaruhi

kecenderungan masa depan adalah :


Page 97

1.

Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan bencana alam (Letusan Gunung Berapi, Banjir, Longsor dan Kekeringan) di Kabuaten Magelang adalah: a.

Posisi Kabupaten Magelang yang secara topografis merupakan sebuah cekungan yang dikelilingi oleh 5 (lima) gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh

b.

Konversi lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang mengakibatkan peningkatan air limpasan).

c.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan.

d.

Pembuangan sampah pada saluran-saluran drainase dan pada sungai,

hal

ini

akan

memperlambat

gerakan

air

dan

dapat

menyebabkan banjir. e.

Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasn rawan bencana dan daerah resapan air.

f.

2.

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.

Perkiraan dampak negatif dan positif

dari

faktor pendorong terhadap

kecenderungan masa depan Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian material, korban jiwa bahkan inmaterial. Pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung tanah akan dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Dampak negatif yang dapat muncul akibat bencana alam diantaranya adalah: a.

Erupsi gunung Merapi dapat menimbulkan bencana lainnya seperti banjir lahar dingin, rusaknya vegetasi di daerah yang terkena erupsi, rusaknya sumber air.

b.

Rusaknya infrastruktur di lokasi bencana

c.

Terhentinya aktivitas mata pencaharian warga sekitar bencana.


Page 98

d.

Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian di sekitar lokasi bencana

e.

Dapat menimbulkan penyakit bahkan korban jiwa Bencana letusan gunung berapi juga dapat membawa dampak positif

yaitu dapat menyuburkan tanah sehingga dapat ditanami berbagai tanaman. Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam maka perlu adanya mitigasi bencana guna meminimalkan resiko dampak negatif yang muncul akibat bencana. Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD

No 1 1

2 Makin meluasnya daerah rawan genangan banjir

2

Frekuensi bencana semakin meningkat

3

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Permasalahan Pelayanan SKPD 3 Keterbatasan SDM/ personil yang kompeten dalam bidang PB , sarana prasarana, anggaran, aturan, dan pemahaman tentang penanggulangan bencana



Pendorong

4 Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi

5 Konversi lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang mengakibatkan peningkatan air limpasan).

kerusakan yang sangat parah pada sektor sarana prasarana wilayah

Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan.

Posisi Kabupaten Magelang yang secara topografis merupakan sebuah cekungan yang dikelilingi oleh 5 (lima) gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh

Page 99

4

Kurang optimalnya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan

kajian pengurangan risiko bencana belum dalam dokumen perencanaan pembangunan

5

Belum optimalnya penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Belum optimalnya koordinasi, integrasi perencanaan kebencanaan lintas sektor /lintas bidang dan lintas wilayah

Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan

6

7

Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hokum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

Pemahaman masyarakat tentang bencana alam yang masih rendah

Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan. kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal

peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis yang dapat dirumuskan dalam faktor-faktor dari pelayanan BPBD Kabupaten Magelang adalah perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dengan permasalahanpermasalahan sebagai berikut : a.

Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang,

b.

Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Magelan,

c.


d.

Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana,

e.

Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang,

f.

Belum

lengkapnya

pedoman

dan

dokumen

penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, g.

Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh


Page 100

desa rawan bencana Kabupaten Magelang, h.

Belum

memadainya

kompetensi

sumberdaya

manusia

bidang

penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, i.

Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang,

j.

Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang,

k.

Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah. Metode penentu isu-isu strategis pelayanan BPBD Kabupaten Magelang dengan menggunakan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti dalam table-tabel di bawah ini : Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria

No

Isu Strategis

1

2

1 Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang,

1 3 20

Nilai Skala Kriteria ke2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 10 20 0 15 0

dst.. 9

Total Skor 10 65

2 Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Magelang,

20

10

20

10

15

0

75

3 Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana,

20

10

20

0

15

0

65

4 Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana,

20

10

20

0

15

0

65

5 Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang,

20

10

20

0

15

0

65


Page 101

6 Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang,

20

10

20

10

15

0

75

7 Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang,

20

10

20

10

15

25

100

8 Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang,

20

10

20

0

15

0

65

9 Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang,

20

10

20

10

15

25

100

10 Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang,

20

10

20

10

15

0

75

11 Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

20

10

20

10

15

0

75

1 Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang,

65

Rata-rata Skor 4 10.83

2 Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Magelang,

75

12.50

3 Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana,

65

10.83

4 Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana,

65

10.83

Tabel 3.9 Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis No 1

Isu-Isu Strategis 2


Total Skor 3

Page 102

5 Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang,

65

10.83

6 Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang,

75

12.50

7 Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang,

100

16.67

8 Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang,

65

10.83

9 Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang,

100

16.67

10 Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang,

75

12.50

11 Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

75

12.50

Tabel 3.10 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Magelang SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah No

Dinamika Internasional 1 2 1 Belum memadainya kesiapan dalam menghadapi bencana

Isu Strategis Dinamika Nasional 3 Belum memadainya kesiapan dalam menghadapi bencana


Dinamika Regional/Lokal 4 Belum memadainya kesiapan dalam menghadapi bencana

Lain-lain 5

Page 103

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan mendasarkan pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014 – 2019, untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro bidang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perujukan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis Bupati dan Wakil Bupati dilakukan karena Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kabupaten Magelang. 4.1. Visi dan Misi a.

Visi Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah

mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart

yang

merupakan

pelayanan

publik

serta

harus

menjadi

kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam

visi

memiliki

konsekuen

untuk

diterapkan

dalam

proses

implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk – muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia. Sebagai sebuah institusi, visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Magelang harus tetap konsisten dengan RPJPD


Page 104

Kabupaten Magelang tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2009-2014. Adapaun visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Tangguh Dalam

Menghadapi

Bencana

Demi

Terciptanya

Kondisi

Yang

Semakin Sejahtera, Maju dan Amanah (SEMANAH)” Tangguh mengandung arti kuat, handal, sukar dikalahkan, dalam hal ini adalah tangguh bencana yaitu kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Masyarakat

yang

masyarakat

yang

mengenali

tangguh

dalam

mempunyai

ancaman

menghadapi

kemampuan

bahaya,

bencana

secara

beradaptasi,

mandiri serta

berarti untuk mampu

mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana serta memulihkan diri dengan segera dari

dampak-dampak

bencana

yang

merugikan

dan

membangun

kehidupannya menjadi normal kembali. Nilai kekayaan alam dan nilai-nilai luhur, adat istiadat dan kearifan lokal sebagai suatu interaksi yang menghasilkan tatanan yang beradab. Memiliki visi untuk membangun masyarakat yang memiliki kesiapan dan kesiagaan serta mampu menghadapi kemungkinan terjadi bencana. Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Visi SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Tangguh dalam menghadapi Bencana Demi Terciptanya Kondisi Yang Semakin Sejahtera, Maju dan Amanah (SEMANAH)

Pokok-pokok Visi Tangguh

Penjelasan Visi kuat, handal, sukar dikalahkan

Tangguh Bencana

kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.


Page 105

Masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana

b.

masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan dan membangun kehidupannya menjadi normal kembali

Misi Misi

merupakan

identifikasi

tujuan,

sesuatu

yang

harus

diemban atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi masa lalu, dan saat ini untuk menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum

mengenai

upaya–upaya

yang

akan

dilaksanakan

untuk

mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang

yang mengacu pada misi pembangunan

daerah adalah misi keenam yaitu Menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram. Dari misi tersebut dijabarkan dalam program prioritas pembangunan

yang

kedelapan

yaitu

keamanan,

ketertiban,

dan

penanggulangan bencana. Dari uraian di atas maka selanjutnya diterjemahkan dalam misi penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yaitu: 1.

Mengembangkan tata kelola dan memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2.

Membangun kerjasama dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana.


Page 106

3.

Menyelenggarakan

penanggulangan

bencana

secara

profesional,

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 4.

Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana baik pada kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana.

5.

Melindungi masyarakat dan aset-aset yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang dari ancaman bencana. Setelah Visi dan Misi tersusun, selanjutnya dibuatkan program

kerja berdasarkan garapan bidang tugas sesuai dengan tupoksi dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan. Nilai-nilai (values) adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam perjalanan mewujudkan visi. Dengan kata lain nilai merupakan prinsip sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat. Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudkan visi. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara dapat ditempuh. Tabel 4.2 Penyusunan Penjelasan Misi SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Tangguh dalam menghadapi Bencana Demi Terciptanya Kondisi Yang Semakin Sejahtera, Maju dan Amanah (SEMANAH)

Pokok-pokok Visi Tangguh

Tangguh Bencana


Misi

Penjelasan Misi

Mengembangkan tata kelola dan memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penanggulangan bencana baik masyarakat maupun personil di BPBD dalam pelaksanaan tugasnya dibekali dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten BPBD dalam pelaksanaan tugasnya selalu berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi , NGO, LSM, Pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk peningkatan kapasitaskelembagaan dan personil dalam penyelenggaraan bencana

Membangun kerjasama dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana

Page 107

Masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional, terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana baik pada kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana Melindungi masyarakat dan aset-aset yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang dari ancaman bencana

BPBD dalam melaksanakan tugas menangani kebencanaan dapat bertindak sebagai koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana. BPBD menyiapkan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara BPBD berusaha meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam menyediakan dan memelihara sarana prasarana penanggulangan bencana bekerjasama dengan pemerintah desa

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah a.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan

misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 adalah

meningkatnya kondusivitas dan keamanan masyarakat serta

kesadaran dan kepatuhan hukum. b.

Sasaran Adapun sasaran pembangunan daerah dalam pencapaian Visi

Misi RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2019


Page 108

adalah berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan indikator : 1.

Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan;

2.

Cakupan

masyarakat

terdampak

bencana

yang

mendapat

pelayananan tanggap darurat; 3.

Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

4.

Cakupan

masyarakat

yang

sudah

mendapatkan

pelayanan

rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1 1

2 Meningk atnya Kondusi vitas dan Keaman an Masyara kat serta Kesadar an dan Kepatuh an Hukum

3 Berkura ngnya Risiko bencana yang berdamp ak pada masyara kat

4 Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5 40

6 60

7 70

8 80

9 100

10 100

100

100

100

100

100

100

50

60

79

80

90

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Dalam

rangka

pencapaian

visi

dan

misi

Renstra

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2019


Page 109

maka perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan selama tahun 20142019 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 misi ke enam Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat adalah : berkurangnya Risiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat, dengan strategi peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana. Arah kebijakan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 ini dirumuskan dengan memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 misi ke enam Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat adalah penanggulangan bencana Kabupaten Magelang disusun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. Dalam penanggulangan bencana terdapat 6 strategi yaitu : 1.

Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan, dengan kebijakan : a.

Memperkuat

aturan

dan

mekanisme

pendukung

penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. b.

Membangun

kapasitas

kelembagaan

dalam

pelaksanaan

kegiatan penanggulangan bencana 2.

Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu, dengan kebijakan : a.

Memperkuat sistem informasi kebencanaan daerah

b.

Membangun kerjasama lintas batas untuk penanggulangan bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana

3.

Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan, dengan kebijakan : a.

Mengoptimalkan hasil penelitian dan pengabdian di bidang kebencanaan dalam membangun budaya pengurangan risiko.

b.

peningkatan

pengetahuan

dan

ketrampilan

sumberdaya

manusia


Page 110

4.

Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat, dengan kebijakan mengoptimalkan kemitraan dalam penanggulangan bencana

5.

Perlindungan Masyarakat dari Bencana, dengan kebijakan : a.

Perlindungan Masyarakat dari Bencana Erupsi Gunungapi dan Banjir Lahar Hujan

b.

Perlindungan Masyarakat dari Bencana Tanah Longsor

c.

Perlindungan Masyarakat dari Bencana Gempa Bumi

d.

Perlindungan Masyarakat dari Bencana Epidemi Penyakit

e.

Perlindungan Masyarakat dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

6.

f.

Perlindungan Masyarakat dari Bencana Kekeringan

g.

Perlindungan Masyarakat dari Bencana Cuaca Ekstrim

Penanganan Darurat Bencana, dengan kebijakan : a.

Penanganan Bencana Erupsi Gunungapi dan Banjir Lahar Hujan

b.

Penanganan Bencana Tanah Longsor

c.

Penanganan Bencana Gempa Bumi

d.

Penanganan Bencana epidemi penyakit

e.

Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

f.

Penanganan Bencana Kekeringan

g.

Penanganan Bencana Cuaca Ekstrim


Page 111

Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah VISI Misi VI sesuai RPJMD Misi BPBD

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang tangguh dalam menghadapi bencana demi terciptanya kondisi yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah (SEMANAH) Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat 1. Mengembangkan tata kelola dan memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 2. Membangun kerjasama dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana. 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional, terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 4. Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana baik pada kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana. 5. Melindungi masyarakat dan aset-aset yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang dari ancaman bencana.

Tujuan Terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram.

Sasaran Berkurangnya Risiko bencana yang berdampak pada masyarakat

Strategi Peningkatan kesiapsigaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana 1. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan 2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu


Kebijakan Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Magelang disusun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. Fase bencana ini terdiri dari fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. a. Memperkuat aturan dan mekanisme penanggulangan bencana daerah.

pendukung

penyelenggaraan

b. Membangun kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana a. Memperkuat sistem informasi kebencanaan daerah b. Membangun kerjasama lintas batas untuk penanggulangan bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana

Page 112

3. Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan 4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat 5. Perlindungan Masyarakat dari Bencana

a. Mengoptimalkan hasil penelitian dan pengabdian di bidang kebencanaan dalam membangun budaya pengurangan risiko. b. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia Mengoptimalkan kemitraan dalam penanggulangan bencana a. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Erupsi Gunungapi dan Banjir Lahar Hujan b. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Tanah Longsor c. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Gempa Bumi d. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Epidemi Penyakit e. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan f. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Kekeringan g. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Cuaca Ekstrim

6. Penanganan Darurat Bencana

a. Penanganan Bencana Erupsi Gunungapi dan Banjir Lahar Hujan b. Penanganan Bencana Tanah Longsor c. Penanganan Bencana Gempa Bumi d. Penanganan Bencana epidemi penyakit e. Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan f. Penanganan Bencana Kekeringan g. Penanganan Bencana Cuaca Ekstrim


Page 113


Page 114


Page 115

114

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 dirumuskan secara komprehensif

dalam

rangka

memenuhi

berbagai

kebutuhan

pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi

dan

dinamika

dengan program

pada RPJMD tahun 2014-

2019 adalah : 1. Misi Pertama : mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dan kehidupan beragama. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan :

Fasilitasi pelaksanaan hibah dan bansos 2. Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis a. Urusan Perencanaan Pembangunan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana a) Penyusunan DED pengembangan gedung logistik dan parkir b) Penyusunan SOP c) Pengembangan PUSDALOP d) Penyusunan RAPERDA /RAPERBUB e) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebencanaan b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 114

115

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah e) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan dan perawatan peralatan bencana b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor f) Pengadaan kendaraan dinas/operasional g) Pengadaan perlengkapan gedung kantor h) Pengadaan peralatan Gedung Kantor 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja BPBD 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Bencana b) Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assestment (DaLA) dan Penyusunan Post Disaster Need Assestment 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD c. Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Pengembangan Aplikasi SIMAK PRB

3. Misi Keenam : Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 115

116

a) Pemantauan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi kebencanaan b) Rakor pengurangan resiko bencana (PRB) c) Pembentukan desa tangguh bencana d) Pengadaan Tanah untuk hunian tetap e) Pengembangan budaya sadar bencana f) Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) darurat bencana g) Pengerahan relawan dalam penanggulangan bencana h) Penyusunan rencana kontijensi i) Pengadaan logistik untuk korban bencana j) Pemindahan EWS k) Gladi posko dan gladi lapang penanganan darurat bencana l) Perencanaan pengadaan tanah untuk hunian tetap m) Latihan dasar penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi n) Operasional pengambilan dan pendistribusian logistik untuk korban bencana o) Posko PUSDALOPS p) Fasilitasi pembentukan dan operasional TRC tingkat kabupaten q) Pelatihan penanggulangan bencana r) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Damage and Losses Assestment (DaLA) dan Penyusunan Post Disaster Need Assestment s) Fasilitasi dan koordinasi pemulihan sosial ekonomi dan budaya pasca bencana t) Droping air bersih tanggap darurat bencana u) Apel siaga penanggulangan bencana v) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) w) Pengadaan mobil tangki air x) Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Erupsi Merapi y) Fasilitasi simulasi penangan an darurat bagi masyarakat/pelajar z) Peningkatan upaya peringatan dini kepada masyarakat å) Penyusunan data komunitas relawan di Kab. Magelang ä) Penyusunan dokumen jalur evakuasi Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 116

117

ö) Kegiatan Pelatihan dan simulasi PRB dan pengadaan media sosialisasi bagi warga hunian tetap aa) Kegiatan Pembangunan infrastruktur dan sanitasi pada wilayah terkena bencana bb) Kegiatan Pembangunan hunian tetap , fasilitas umum dan fasilitas sosial cc) Kegiatan Pelatihan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya Pasca Bencana dd) Pembangunan Gedung logistik dan parkir ee) Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) ff) Pembantukan Desa Bersaudara (Sister Village)

B. Indikator Kinerja Indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah desa bersaudara 2. Jumlah Desa Tangguh Bencana 3. Jumlah TEA 4. Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan C. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dalam pelaksanaan Renstra tahun 2014-2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang adalah pemangku kepentingan penanggulangan termasuk aparatur dan masyarakat. D. Pendanaan Indikatif Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang mendapatkan dana dari Dana Alokasi Umum (APBD Kabupaten). Hal tersebut termuat dalam Tabel 5.1 pada lampiran.


Page 117

121

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD KABUPATEN MAGELANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun

perwujudan

dari

beberapa

strategi

dalam

rangka

mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Magelang. Indikator kinerja Program pada BPBD Kabupaten Magelang adalah: 1. Jumlah Desa Bersaudara 2. Jumlah Desa Tangguh Bencana 3. Jumlah Tempat Evakuasi Akhir (TEA) 4. Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan


Page 121

122

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO 1

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal

2

Tahun 2014 3

Tahun 2015 4

Tahun 2016 5

Tahun 2017 6

Tahun 2018 7

Tahun 2019 8

40%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan

2

Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 9

3

Cakupan dokumen penanggulangan bencana

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

4

Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Page 122

123

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD OPD UNIT TUGAS POKOK FUNGSI

: : : :

BPBD SEKRETARIAT Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya - Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan lingkungan BPBD; - Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD; - Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan &organisasi

USULAN PROGRAM 1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNPB

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 2 Outcome : MENINGKATNYA KOORDINASI DAN KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN TERHADAP PROGRAM,


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 3 Output : Terlaksananya pelaksanaan Koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi sesuai Rencana Kerja

Page 123

USULAN KEGIATAN

UNIT

4 Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi program

5 SUB. BAGIAN PERENCANAAN & PROGRAM

124

PENINGKATAN APARATUR

SARANA

DAN

PRASARANA

ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA Indikator : - Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan dan evaluasi program - Terlaksananya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel - Terlaksananya pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur - Terselenggaranya pendidikan dan latihan penanggulangan bencana - Tersedianya data dan informasi kebencanaan

Indikator : - Tersedianya program dan anggaran bersumber APBD - Tersedianya program dan anggaran bersumber APBD Propinsi dan APBN - Tersusunnya evaluasi program Output : Tersusunnya laporan keuangan di lingkungan BPBD Indikator : - Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan SIM Keuangan Daerah - Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan anggaran & masalah perbendaharaan yang ditindaklanjuti Output : Terkelolanya urusan tata usaha, pengelolaan kepegawaian dan kegiatan administrasi umum serta dukungan sarana dan prasarana Indikator : - Tertibnya pengelolaan administrasi umum - Tertib dan lancarnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur

Pembinaan keuangan

administrasi

dan

pengelolaan

Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur

SUB. BAGIAN KEUANGAN

SUB. BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB. BAGIAN PERENCANAAN & PROGRAM TUPOKSI 1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BPBD FUNGSI: - Penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN; - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BPBD

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 2 Output : Terlaksananya pelaksanaan Koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi di lingkungan BPBD sesuai Rencana Kerja

USULAN KEGIATAN 3 Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi Program

Indikator : - Tersedianya program dan anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN - Tersusunnya evaluasi program

SUB. BAGIAN KEUANGAN TUPOKSI Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Page 124

USULAN KEGIATAN

125

(OUTPUT) 2

1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan BPBD FUNGSI: - Penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran; - Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, gantirugi dan bahan permbinaan tata usaha keuangan - Pelaksanaan verifikasi dan akuntans anggaran serta penyusunan laporan keuangan

3 Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

Output : Tersusunnya laporan keuangan di lingkungan BPBD Indikator : - Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan SIM Keuangan Daerah - Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan anggaran & masalah perbendaharaan yang ditindaklanjuti

SUB. BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN TUPOKSI 1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga serta perlengkapan FUNGSI: - Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi; - Pelaksanaan urusan kepegawaian - Pelaksanaan urusan rumah tangga serta perlengkapan

OPD UNIT TUGAS POKOK FUNGSI

: : : :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 2

USULAN KEGIATAN

Output : Terkelolanya urusan tata usaha, pengelolaan kepegawaian dan kegiatan administrasi umum serta dukungan sarana dan prasarana Indikator : - Tertibnya pengelolaan administrasi umum - Tertib dan lancarnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur

3 Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur

BPBD BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat - Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; - Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

USULAN PROGRAM 1 PENANGGULANGAN BENCANA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 2 Outcome : MENINGKATNYA KOORDINASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN MELALUI PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PEMBERDAYAAN SERTA KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 3 Output : Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana

Page 125

USULAN KEGIATAN 4 Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana

UNIT 5 SEKSI PENCEGAHAN

126

Indikator : - Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana - Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana sarana dan prasarana aparatur

Indikator : - Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Output : Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Indikator : - Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi dan kedaruratan - Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana - Terlaksananya penyelenggaraan gladi dan simulasi penanggulangan bencana - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

SEKSI KESIAPSIAGAAN

SEKSI PENCEGAHAN TUPOKSI 1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana FUNGSI: - Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemberdayaan masyarakat; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peranserta lembaga usaha; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peranserta organisasi sosial masyarakat Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 2 Output : Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana Indikator : - Terlaksananya wadah koordinasi relawan penanggulangan bencana - Terlaksananya sertifikasi relawan penanggulangan bencana - Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Page 126

USULAN KEGIATAN 3 Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana

127

-

-

Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat; Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana

SEKSI KESIAPSIAGAAN TUPOKSI 1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan FUNGSI: - Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan


: : : :


USULAN KEGIATAN

Output : Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

3 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Indikator : - Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi dan kedaruratan - Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana - Terlaksananya penyelenggaraan gladi dan simulasi penanggulangan bencana - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

BPBD BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat - Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan korban bencana; - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan korban bencana; - Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan korban bencana; - Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan korban bencana


INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 2 Outcome : TERSELENGGARANYA PENANGANAN DARURAT SECARA CEPAT, TEPAT, TERPADU DAN MENYELURUH


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 3 Output : Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu di pusat dan daerah

Page 127

USULAN KEGIATAN

UNIT

4 Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana

5 SEKSI KEDARURATAN

128

Indikator : - Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat - Terlaksanannya koordinasi penyaluran bantuan darurat - Terlakasananya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar

Indikator : - Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat - Meningkatnya koordinasi perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pencarian, penyelematan dan evakuasi korban bencana - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tanggap darurat Output : Terlaksananya pengelolaan logistik penanggulangan bencana Indikator : - Ketersediaan logistik kebencanaan - Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan - Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana

Kegiatan pengelolaan logistik penanggulangan bencana

SEKSI LOGISTIK

SEKSI KEDARURATAN TUPOKSI 1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat FUNGSI: - Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang perencanaan darurat, pengendalian operasi dan bidang penyelamatan evakuasi korban bencana; - Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pendataan darurat, pengorganisasian posko, pelaksanaan penyelamatan korban bencana; Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 2 Output : Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu

Indikator : - Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat - Meningkatnya koordinasi perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pencarian penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tanggap Darurat

Page 128

USULAN KEGIATAN 3 Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana

129

-

-

-

Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan operasi, kebutuhan sarana dan prasarana posko dan upaya penanganan evakuasi korban; Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan darurat, bidang pengendalian operasi dan bidang penyelamatan evakuasi korban bencana; Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang tanggap darurat

SEKSI LOGISTIK TUPOKSI 1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang logistik FUNGSI: - Perumusan kebijakan di bidang logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyimpanan dan distribusi bidang logistik; - Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik


: : : :


USULAN KEGIATAN 3 Kegiatan Penyiapan Logistik di Kawasan Rawan Bencana

Output : Terlaksananya pengelolaan logistik penanggulangan bencana Indikator : - Ketersediaan logistik kebencanaan - Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan - Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program - Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

BPBD BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana - Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; - Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana


INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 2 Outcome : TERSELENGGARANYA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA PASCA BENCANA SECARA TERKOORDINASI DAN TERPADU


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 3 Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi prasarana fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

Page 129

USULAN KEGIATAN

UNIT

4 Kegiatan rehabilitasi bidang prasarana fisik fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

5 SEKSI REHABILITASI

130

Indikator : - Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi - Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi - Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi - Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan penanganan korban bencana

Indikator : - Terlaksananya rehabilitasi - Terlaksananya rehabilitasi

koordinasi

perencanaan

koordinasi

pelaksanaan

Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi prasarana fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana Indikator : - Terlaksananya koordinasi perencanaan rekonstruksi - Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi bidang prasarana fisik fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

SEKSI REKONSTRUKSI

SEKSI REHABILITASI TUPOKSI 1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik & non fisik akibat bencana FUNGSI: - Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan fisik dan peningkatan sosial ekonomi; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi fasilitas sosial; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 2 Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana Indikator : - Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi - Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi prasarana fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program - Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Page 130

USULAN KEGIATAN 3 Kegiatan rehabilitasi fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

131

-

bidang rehabilitasi fasilitas umum; Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi perumahan penduduk; Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik dan peningkatan sosial ekonomi

SEKSI REKONSTRUKSI TUPOKSI 1 TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik & non fisik akibat bencana FUNGSI: - Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan fisik dan peningkatan sosial ekonomi; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rekonstruksi fasilitas sosial; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rekonstruksi fasilitas umum; - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rekonstruksi perumahan penduduk; - Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik dan peningkatan sosial ekonomi


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) 2 Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi dan rekonstruksi prasarana fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana Indikator : - Terlaksananya koordinasi perencanaan rekonstruksi - Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rekonstruksi prasarana fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program - Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Page 131

USULAN KEGIATAN 3 Kegiatan rekonstruksi fisik & sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Magelang menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga

keberpihakan

pada

masyarakat

kecil

benar-benar

dikedepankan. Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) SKPD BPBD Kabupaten Magelang dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis SKPD BPBD Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Kota Mungkid, Desember 2014 Kepala Pelaksana BPBD

Drs. SUJADI NIP. 19610727 198601 1 001

Renstra BPBD Kanupaten Magelang Tahun 2014-2019

Page 123

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN KABUPATEN MAGELANG. Jalan Soekarno-Hatta No. 7A Kota Mungkid

Recommend Documents