PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2011 - 2016
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1
1.2.
Landasan Hukum
5
1.3.
Maksud dan Tujuan
12
1.4.
Sistematika Penulisan
14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PP DAN KB 2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan PP dan KB
22
2.2.
Sumber Daya Badan PP dan KB
26
2.3.
Kinerja Pelayanan Badan PP dan KB
31
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan PP dan KB
64
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
3.2.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan PP dan KB
78
3.1.1.
Sumber Daya Manusia
78
3.1.2.
Hubungan Kelembagaan, Koordinasi dan Sinkronisasi
78
3.1.3
Manajemen / Penatalaksanaan
79
3.1.4.
Data, Informasi dan Publikasi
79
3.1.5.
Regulasi
80
3.1.6.
Evaluasi Kinerja
80
3.1.7.
Fenomena Aktual Badan PP dan KB
81
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2.1.
Sumber Daya Manusia
83
3.2.2
Hubungan Kelembagaan, Koordinasi dan Sinkronisasi
84
3.3.
3.4.
3.2.3
Manajemen / Penatalaksanaan
84
3.2.4.
Data, Informasi dan Publikasi
85
3.2.5.
Regulasi
85
3.2.6.
Evaluasi Kinerja
85
3.2.7.
Fenomena Aktual Badan PP dan KB
86
Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Kaltim
86
3.3.1.
Telaahan Renstra BKKBN
87
3.3.2.
Telaahan Renstra Kementrian PP dan PA
89
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
3.5.
92
Penentuan Isu-Isu Strategis 3.5.1.
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
93
3.5.2.
Pelaksanaan dan Pengendalian
94
3.5.3.
Sumber Daya Manusia
95
3.5.4
Kebijakan Pemerintah atau Regulasi
95
3.5.5.
Fenomena Aktual PP dan KB
95
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Badan PP dan KB
97
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan PP dan KB
98
4.3.
Strategi dan Kebijakan
103
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.
Urusan Pemberdayaan Perempuan 5.1.1.
109
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
109
5.1.2.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
5.1.3.
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan
5.2.
111
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
113
5.2.1.
Program Keluarga Berencana
113
5.2.2.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
114
5.2.3.
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
115
5.2.4.
Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
5.3.
110
117
Sekretariat
118
5.3.1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
118
5.3.2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
118
5.3.3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
119
5.3.4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
119
5.3.5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
119
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PP DAN KB 6.1.
Pengertian
129
6.2.
Kegunaan
130
6.3.
Fungsi dan Indikator Kinerja
130
6.4.
Persyaratan Indikator Kinerja
130
BAB VII PENUTUP
140
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan
daerah
yang
merupakan
bagian
integral
dari
pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pertumbuhan ekonomi,
difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legalformal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus
akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa
pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kota Bontang. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan , Undang-undang RI 32 Tahun 2004 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematik dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan 1
pada skala ekonomi yang lebih kecil (mikro, masyarakat/komunitas), yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui prosedur dan teknik perencanaan partisipatif. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Bontang Tahun 2011-2016 , dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak
2
yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Sesuai dengan tugas pokok BPPKB Kota Bontang yakni
membantu
Walikota dalam Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, , maka pada proses perencanaan
perlu melibatkan berbagai pihak atau
stakeholders, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan. Penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
daerah
di
bidang
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dimaksudkan untuk mendorong
partisipasi
perempuan
dalam
pembangunan
yang
mengisyaratkan kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan . Peningkatan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan. Dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 pada Agenda Pembangunan 1
dikemukakan bahwa kebijakan peningkatan pelayanan
kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial diarahkan untuk menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga perlu diprogramkan fasilitasi kepada kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan
3
anak. Pada Agenda Pembangunan 6 dikemukakan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi perempuan juga menuntut penguatan mengingat
fungsinya
yang
semakin
relevan
di
tengah
spirit
pengarusutamaan gender saat ini. Kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di dalam masyarakat yang diwujudkan dalam beberapa program aksi, antara lain (1) Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan di semua jejaring, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi menuju terciptanya keadilan dan kesetaraan gender; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta menjaga kesehatan reproduksi, termasuk dalam keluarga berencana; (3) Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya
kemandirian
kaum
perempuan
dalam
berwirausaha;
(4)
Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta kesinambungan perempuan di berbagai sektor; dan (5) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan anak (Trafficking) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan. Oleh karena itu, BPPKB Kota Bontang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dan harus mampu meningkatkan kapasitasnya dalam perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
4
Dalam kaitan tersebut di atas, BPPKB Kota Bontang
perlu
memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip good governance ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016. Dengan demikian, kinerja BPPKB di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kota Bontang, BPPKB Kota Bontang perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat BPPKB Kota Bontang dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis BPPKB Kota Bontang ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.
1.2. Landasan Hukum
Dalam
melaksanakan
tugas
Pemberdayaan Perempuan dan KB
dan
kewenangannya
Badan
Kota Bontang berpedoman kepada
Peraturan yang berlaku antara lain : 1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5
Dalam pasal 150 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi: o Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; o Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; o Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam pasal 151 dinyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah yang bersifat indikatif. 2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, RPJM daerah juga merupakan Renstra Daerah. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD. 3) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor …………… tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Bontang Tahun 2011-2016 menyediakan suatu pedoman resmi bagi seluruh
6
jajaran pemerintah Kota Bontang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan . RPJMD juga merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) , Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Bontang. Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD ini meliputi landasan hukum yang bersifat umum dan teknis. Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD meliputi : 1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2)
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7
5)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan,
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
8
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9
18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 20) Peratuiran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/MPPN/042010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013; 23) Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2010 - 2030; 24) Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 - 2025; Adapun landasan hukum yang lebih bersifat teknis, meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
10
2. Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1984
tentang
Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminaif Terhadap Wanita (CEDAW); 3. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan; 4. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesetaraan Lansia; 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 13. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
1994
tentang
27
Tahun
1994
tentang
Perkembangan Kependudukan; 15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Pembangunan Keluarga Sejahtera; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak; 19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak; 20. Keputusan Presiden Nonor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; 22. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
2004
tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 23. Surat
Keputusan
Menteri
Negara
Pemebrdayaan
Perempuan/Kepala BKKBN No.10/HK-010/B5/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Pusat. 24. Surat
Keputusan
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan/Kepala BKKBN No.70/HK-010/B5/2001 Tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota. 25. Surat Keputusan Kepala BKKBN No.401/HK-01/D5/2005 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Program Keluarga Berencana Nasional Tahun 2005-2009. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Renstra SKPD BPPKB Kota Bontang adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dijadikan pedoman selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
12
rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD . Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bontang tahun 20112016 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Kota Bontang yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan
pembangunan
pemberdayaan
perempuan
dan
keluarga
berencana di wilayah Kota Bontang dalam upaya mendukung Visi Kota Bontang 2011-2016 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi luhur, Maju, Adil dan Sejahtera”. Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah : 1.
Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup BPPKB Kota Bontang;
2.
Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup BPPKB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
3.
Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4.
Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
5.
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2009-2011 bertujuan menguraikan
13
langkah untuk mencapai tujuan Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Langkah terpilih tersebut diformulasikan sebagai Strategi Program Intervensi
untuk
menjadi
acuan
dalam
penyusunan
program/proyek/kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang; 6.
Tujuan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Kota Bontang adalah sebagai Dasar melaksanakan kebijakan dan menjadi
Pedoman penetapan tujuan
serta sasaran Acuan pengukuran kinerja.
1.4. Sistematika Penulisan : Sistematika
penulisan
dokumen
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan 1.1.
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, fungsi Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Kota
Bontang
dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang , keterkaitan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 14
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja c . 1.2.
Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga Berencana Kota Bontang .
1.3.
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang .
1.4.
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang , serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan
15
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang ini. 2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat
penjelasan
pembentukan
umum
Badan
tentang
Pemberdayaan
Keluarga Berencana Kota Bontang
dasar
hukum
Perempuan
dan
, struktur organisasi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang , serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu
eselon
dibawah
kepala
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang . Uraian tentang
struktur
Perempuan
dan
organisasi Keluarga
Badan
Berencana
Pemberdayaan Kota
Bontang
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
(proses, prosedur,
mekanisme). 2.2.
Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
16
yang
dimiliki
Badan
Pemberdayaan
Keluarga Berencana Kota Bontang
Perempuan
dan
dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
berdasarkan sasaran/target Renstra Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang wajib,
periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan dan/atau
indikator
kinerja
pelayanan
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang , hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan
dan
peluang
bagi
pengembangan
pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
pada lima tahun mendatang.
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan
pelayanan,
dan
arahan
lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
17
BAB III Isu-Isu Strategis 3.1.
Identifikasi Permasalahan FungsiPelayanan SKPD
Berdasarkan
Tugas
dan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan
dan
Keluarga
dipaparkan
apa
saja
Berencana
faktor-faktor
Kota
Bontang,
penghambat
dan
pendorong pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
Kota
Bontang
yang
dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang . 3.2.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian
ini
penghambat
mengemukakan ataupun
apa
faktor-faktor
saja
faktor-faktor
pendorong
dari
pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yang mempengaruhi permasalahan
18
pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang menengah
Renstra
K/L
ditinjau dari sasaran jangka ataupun
Renstra
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang . 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan
pendorong
dari
pelayanan
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang ; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran
jangka
menengah
dari
Renstra
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang ;
19
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang ; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Selanjutnya
dikemukakan
metoda
penentuan
isu-isu
strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tahun rencana.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1.
Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang . 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bontang. 4.3.
Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bontang .
20
BAB V Rencana Program, Kegiatan, indikator Kinerja,
Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Bontang selama kurun waktu 2011-2016. BAB VI Indikator Kinerja SKPD Berisi proses identifikasi dan klasifikasi indicator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan.
21
22
23
24
25
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan
Organisasi
Lembaga
Teknis
Daerah
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan KB (BPPKB), Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bontang, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang,
maka
kedudukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Dearah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam hubungan tersebut, BPPKB Kota Bontang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan
perempuan
dan
keluarga
berencana
berdasarkan
asas
desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup bidang pemberdayaan perempuan, bidang pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, bidang pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta bidang advokasi dan analisis program. 2. Pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja badan. 3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf di lingkungan badan; 4. Pelaksanaan pelaporan tugas badan sebagai pertanggungjawaban; Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;
22
Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya Susunan Organisasi BPPKB Kota Bontang ditetapkan berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
Susunan
Organisasi pada
BPPKB Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut : Susunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris yang membawahi : 1.
Sub Bagian Umum
2.
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1.
Sub Bidang Peran Aktif Perempuan
2.
Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 1. 2.
Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Sub Bidang Perlindungan Masalah Keluarga Berencana dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA)
e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 1.
Sub Bidang Instiusi dan Peran serta
2.
Sub Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23
f. Bidang Advokasi dan Analisis Program 1.
Sub Bidang Adokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2.
Sub bidang Pengolahan Data, Pelaporan dan Analisis Program.
Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi BPPKB Kota Bontang maka dapat dilihat pada bagan struktur berikut ini :
24
STRUKTUR
25
2.2. Sumber Daya Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dengan jumlah personil 59 orang dengan berbagai macam kualifikasi pendidikan dengan memberdayakan kekuatan SDM yang ada
diharapkan Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dapat memberikan pelayanan prima urusan
pemberdayaan
perempuan
melaksanakan kewenangan dibidang
dan
keluarga
berencana
dan
dapat
pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana sekaligus dapat melaksanakan otonomi daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Adapun susunan kepegawaian pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dapat digambarkan pada tabel berikut : NO
NAMA
JABATAN
1
Dra. Sumiaty, MM
Kepala BPPKB
2
Dra. Mega Suryati, MM
Sekretaris
3
Drs. H. Miftahul Jannah, M.Si
4
Dra. Semie
5
H. Porling, SE. MM
Kabid Pengendalian KB & Kesehatan Reproduksi Kabid Pemberdayaan Perempuan Kabid Advokasi & Analisis Program
RUANG/ GOL
Pembina Utama Muda (IV /c) Pembina Tingkat I (IV/ b) Pembina Tingkat I (IV/ b) Pembina Tingkat I (IV/ b) Penata Tingkat I (III /d)
STATUS ESELON
KEPEGA-
PENDIDIKAN
WAIAN
II B
PNS
S2
III A
PNS
S2
III B
PNS
S2
III B
PNS
S1
III B
PNS
S2
26
6
H. Mu’awam, SH
Kabid Pengendalian Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Kasubid Institusi dan Peran Serta
Pembina (IV/ a)
III B
PNS
S1
7
Drs. Heri Widodo, M.Pd
Pembina (IV /a)
IV A
PNS
S2
8
Hj. Noor Hidayah
Kasubid Remaja Perlindungan Masalah KB dan Kelangsungan Hidup Kasubid Jaminan dan Pelayanan
Penata Tingkat I (III /d)
IV A
PNS
SMA
9
Aji Said Moh. Mahdy, SH
Penata Tingkat I (III/ d) Penata Tingkat I (III /d) Penata Tingkat I (III /d)
IV A
PNS
S1
10
Hj. Surtinah, BA
Kasubag Umum
IV A
PNS
D3
11
Saparuddin, SH. M.Pd
12
Drs. H. Hasan Said
13
Gunawan, SE
14
Murdiati, SE
15
Nila Astuti, S.Sos
Kasubid Pengolahan Data Pelaporan dan Analisa Program Kasubbid Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak Kasubid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kasubbid Peran Aktif Perempuan
IV A
PNS
S2
Penata Tingkat I (III /d)
IV A
PNS
S1
Penata (III/ c)
IV A
PNS
S1
Penata (III/ c)
IV A
PNS
S1
Penata Muda Tingkat I (III /b) Penata Muda Tingkat I/ (III/ b) Penata Muda Tingkat I
IV A
PNS
S1
16
Emilia Darmawati, SE
IV A
PNS
S1
17
Hj. Selvie Kurniasih, SE
NE
PNS
S1
Kasubag Perencanaan dan Program Keuangan -
27
18
Jabariah, SE
19
Sulih Wijiani, S.Kom
20
Anita Dewi Sartika, SE
21
Dewi Wahyuni, S.Kep Dina Maryana Sihombing, SH
22
Petugas Penyiapan dan Pencatatan Alat Kontrasepsi Petugas Pengolah Data KB/KR dan KHIBA Petugas Pembina Wirausaha dan Keterampilan Perempuan PKB Gunung Elai Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak Petugas Pembina IMP
23
Leolin Indriani, S.Sos
24
Norima, S.Pd
PKB Berbas Pantai
25
Nur Anida Hasibuan, S.K.M Trully Tisna Milasari, S.Psi
PKB Berbas Tengah
26 27
Siti Muhtadah Fitriani, SKM
28
Darmawati, AMK
29
Rahmatiah
30
Sukati
31
Wirawan Jaya
Petugas Pembina Catur Bina dan PKLK Petugas Pembina PUP dan KRR Petugas Perawatan Alat Medis Koord. PLKB Bontang Selatan / Kel. Telihan Koord. PLKB Bontang Barat / Kel. Belimbing Koord. PLKB Bontang Utara / Kel. Loktuan
(III /b) Penata Muda Tingkat I/ (III /b) Penata Muda (III/a)
NE
PNS
S1
NE
PNS
S1
Penata Muda (III/a)
NE
PNS
S1
Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a)
NE
PNS
S1
NE
PNS
S1
Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur/ (II/c)
NE
PNS
S1
NE
PNS
S1
NE
PNS
S1
NE
PNS
S1
NE
PNS
S1
NE
PNS
D3
NE
PNS
SMA
NE
PNS
SMA
NE
PNS
SMA
28
32
Sri Wahyuni
33
Mona Simon
34
Sukini, A.Md
35
Nur Riezkie, A.Md Sulastri, A.Md
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Risti Nurdi, A.Md Winner Deroy Sinaga, A.Md Isnaini Wahyudi Sri Wahyu Dyah Indarsari Rudiansyah Krisy Hutabarat, A.Md. Keb. Mustiara, A.Md. Keb. Suciati Purwaningsih, A.Md Muh. Zubair Muin
Petugas Pengelola Data SIDUGA PLKB Kel. Kanaan PLKB Kel. ApiApi PKB Kel. Loktuan
Pengatur (II/c)
NE
PNS
SMA
Pengatur (II/c) Pengatur (II/c) Pengatur (II/c) Pengatur (II/c) Pengatur (II/c) Pengatur (II/c) Pengatur (II/c)
NE
PNS
SMA
NE
PNS
D3
NE
PNS
D3
NE
PNS
D3
NE
PNS
D3
NE
PNS
D3
NE
PNS
SMA
Pengatur (II/c)
NE
PNS
SMA
Bendahara Barang / Alokon PKB Guntung
Pengatur (II/c) Pengatur (II/c)
NE
PNS
SMA
NE
PNS
D3
PKB Gunung Telihan Pengadministrasi Perencanaan dan Verifikator PLKB Bontang Kuala
Pengatur (II/c) Pengatur (II/c)
NE
PNS
D3
NE
PNS
D3
Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a)
NE
PNS
SMA
NE
PNS
SMA
NE
PNS
SMA
NE
PNS
SMA
PKB Kel. Bontang Baru PKB Kel. Satimpo PKB Kel. Bontang Lestari Pengadministrasi Pengadaan Barang dan Jasa Bendahara Pengeluaran
46
Sulimah
Bendahara Barang
47
Ardiansyah
48
Yuliansyah
Petugas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengolah Data Bidang KSPK
29
49
Mulyani
PLKB Tanjung Laut
50
Awang Noegroho
51
Siti Nor Amanah
Pengadministrasi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengadministrasi Umum
52
Ismayanti
Pengelola Data Bidang Advokasi
53
Erhamsyah
Supir
54
Dewy Yuliyanty Topan Edy Setyawan, S.Sos Malik
55 56 57 58 59
Syarifah Afriani Agustam Efendi Syamsul Rizal
Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda (II/a)
NE
PNS
SMA
NE
PNS
SMA
Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda (II/a) -
NE
PNS
SMA
NE
PNS
SMA
NE
PTT
SMA
Pengadministrasi Kepegawaian Petugas Advokasi KIE
-
NE
PTT
SMA
-
NE
Honor
SMA
Supir Bus Ambulance Pengadministrasi Kepegawaian Caraka
-
NE
Honor
SMA
-
NE
Honor
SMA
-
NE
Honor
SMA
Petugas Keamanan
-
NE
Honor
SMA
Sarana dan Prasarana dengan menempati gedung kantor yang beralamat di Gedung Graha Taman Praja Bontang Lestari, Bontang inilah pusat kegiatan operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kantor yang masih menyewa dan dilengkapi dengan peralatan personal computer (PC), dan didukung oleh fasilitas kendaraan dinas berupa kendaraan roda empat 5 (lima) unit, kendaraan roda dua sebanyak 18 (delapan belas) unit dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut semua dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
30
Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas BPPKB masih sangat terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut : NO
NAMA BARANG
JUMLAH
1
Kendaraan Dinas roda 6
1 Unit
2
Kendaraan Dinas roda 4
6 Unit
3
Kendaraan Dinas roda 2
33 Unit
4
Air Condition (AC)
12 Unit
5
Meja
64 Buah
6
Kursi
91 Buah
7
lemari arsip
34 Buah
8
Filling Cabinet
12 Buah
9
Televisi
4 Buah
10
Dispenser
2 Buah
11
Papan White Board
7 Buah
12
Laptop (Notebook)
11 Buah
13
Komputer
9 Buah
14
Camera
6 Buah
15
Telepon
10 Buah
16
Fax
2 Buah
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat diuraikan melalui penjelasan berikut: 1. Pencapaian Peserta KB Baru Terhadap PPM Berdasarkan pencapaian PPM KB Baru tahun 2009 sebanyak 3.331 PUS atau 58,59% dari target sebanyak 5.685 PUS maka BKKBN
31
Propinsi Kalimantan Timur menetapkan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB baru Kota Bontang tahun 2010 sebesar 47,19% dari 7.627 PUS tidak ber-KB ( Desember 2009) yaitu 3,599 PUS, sedangkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang menetapkan sebesar 60,02% dari 7.627 PUS tidak aktif KB yaitu 4,578 PUS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. PPM KB Kota Bontang Tahun 2010 No
Kecamatan
PPM / tahun
PPM / bulan
Jml PUS Tdk KB
Bontang
Prop
Bontang
Prop
1
Bontang Utara
3.631
2.091
1.636
173
136
2
Bontang Selatan
3.120
1.794
1.410
149
118
3
Bontang Barat
1.265
704
553
59
46
Jumlah
8.016
4.578
3.509
382
300
Tabel. PPM KB Kota Bontang Tahun 2010 per mix kontrasepsi perkelurahan
32
No
Kelurahan
IUD
MOW
alat Kontrasepsi KB KONDOM IMPLANT
MOP
Btg Prop Btg Prop Btg Prop Btg Prop Btg Prop
SUNTIKAN Btg
Jumlah
PIL
Prop
Btg
Prop
Btg
Prop
1 Api-Api
28
38
2
5
1
1
19
6
8
21
120
44
139
135
317
249
2 Gn.Elai
40
53
2
8
1
1
27
8
11
29
169
63
196
190
447
352
3 Lok Tuan
53
71
3 10
1
2
36
10
15
39
225
83
260
252
593
466
4 Guntung
18
24
1
3
0
1
12
4
5
13
78
29
90
87
205
161
5 Bontang Kuala
6
8
0
1
0
0
4
1
2
4
24
9
28
27
63
50
6 Bontang Baru
41
54
2
8
1
1
27
8
11
30
173
64
200
194
455
358
7
9
0
1
0
0
5
1
2
5
30
11
34
33
78
62
8 Berbas Tengah
31
41
2
6
1
1
21
6
9
22
130
48
151
146
343
270
9 Berbas Pantai
26
35
2
5
1
1
18
5
7
19
110
41
128
124
292
229
10 Satimpo
19
26
1
4
0
1
13
4
5
14
81
30
94
91
214
168
11 Tanjung Laut Indah 31
41
2
6
1
1
21
6
9
23
131
48
152
147
347
272
12 Tanjung Laut
47
62
3
9
1
1
31
9
13
34
197
73
228
221
520
409
13 Belimbing
21
27
1
4
0
1
14
4
6
15
87
32
101
98
230
181
14 Gn.Telihan
34
45
2
6
1
1
23
7
9
25
144
53
166
161
379
298
8
11
1
2
0
0
6
2
2
6
35
13
41
40
94
74
7 Btg Lestari
15 Kanaan Jumlah / tahun Jumlah / bulan
409 546 25 78 10 12 276 34
46
2
7
1
1
23
80 115 298 1.735 640 2.009 1.945 4.578 3.599 7
10
25
145
53
167
162
382
Keterangan : Btg : Bontang ; Prop : Provinsi Kalimantan Timur Pencapaian peserta KB Baru terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) perbulan sebagai berikut : Tabel.12 Pencapaian PPM KB Baru Triwulan IV Per-bulan tahun 2010
33
300
No
Oktober
ALKON
Nopember
Desember
BU
BS
BB
Jml
BU
BS
BB
Jml
BU
BS
BB
Jml
1
IUD
16
4
11
31
23
3
5
31
32
2
19
53
2
MOW
5
0
3
8
6
1
3
10
5
1
2
8
3
MOP
12
1
0
13
0
0
0
0
0
0
5
5
4
KONDOM
72
17
8
97
85
27
9
121
17
20
14
51
5
IMPLANT
7
2
7
16
0
2
3
5
42
0
8
50
6
SUNTIKAN
57
58
15
130
32
115
12
159
45
102
28
175
7
PIL
11
82
9
102
55
90
7
152
37
51
25
113
Jumlah
180
164
53
397
201
238
39
478
178
176
101
455
Ketercapaian target ( % )
104,05
110,07
89,83
103,93
116,18
159,73
66,10
125,13
102,89
118,12
171,19
119,11
Tdk Ketercapaian target ( % )
(4,05)
(10,07)
10,17
(3,93)
(16,18)
(59,73)
33,90
(25,13)
(2,89)
(18,12)
(71,19)
(19,11)
Ketercapaian target ( % )
132,35
138,98
115,22
132,33
147,79
201,69
84,78
159,33
130,88
149,15
219,57
151,67
Tdk Ketercapaian target ( % )
(32,35)
(38,98)
(15,22)
(32,33)
(47,79)
(101,69)
15,22
(59,33)
(30,88)
(49,15)
(119,57)
(51,67)
PPM Bontang
PPM Provinsi
Keterangan :BU : Bontang Utara ; BS ; Bontang Selatan ; BB ; Bontang Barat : (..) : > 100% Pencapaian komulatif peserta KB Baru terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM Kota Bontang) per-tahun (4.578 peserta) pada bulan Oktober baru terealisasi sebanyak 3.876 peserta (84,67%) , jumlah komulatif sampai bulan Nopember terealisasi 4.354 peserta (95,11%) dan jumlah komulatif bulan Desember terealisasi 4.809 peserta (105,05% ) padahal target yang harus dicapai sebanyak 4.578 peserta atau 100,00% dengan kata lain melebihi target yang harus dicapai ( lebih 5,05% atau 231 peserta). Sedangkan Pencapaian peserta KB Baru terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM Provinsi Kalimantan Timur) per-tahun (3.599 peserta) pada bulan Oktober sudah terealisasi
sebanyak 3.876 peserta
(107,70%) , jumlah komulatif sampai bulan Nopember terealisasi 4.354 peserta (120,98%) dan jumlah komulatif bulan Desember terealisasi 4.809
34
peserta (133,62% )
padahal target yang harus dicapai sebanyak 3.599
peserta atau 100,00% dengan kata lain sudah melebihi target yang harus dicapai ( lebih 33,62% atau 1.210 peserta) Tabel.13 Pencapaian Komulatif PPM KB Baru Per-Tahun Oktober-Desember 2010 A. PPM Kota Bontang
PPM No
Kecamatan
1 Bontang Utara 2 Bontang Selatan 3 Bontang Barat Jumlah
/ tahun 2.080 1.794 704 4.578
Oktober % Keterca Jml paian 87,74 1825 79,10 1419 89,77 632 84,67 3.876
Nopember % Keterca Jml paian 97,40 2026 92,36 1657 95,31 671 95,11 4.354
Desember % Keterca Jml paian 105,96 2204 102,17 1833 109,66 772 105,05 4.809
Keterangan Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai
Keterangan :Target capaian sampai Desember 2010 minimal 100,00% B.PPM Provinsi Kalimantan Timur
PPM No
Kecamatan
1 Bontang Utara 2 Bontang Selatan 3 Bontang Barat Jumlah
/ tahun 1.636 1.410 553 3.599
Oktober % Keterca Jml paian 111,55 1825 100,64 1419 114,29 632 107,70 3.876
Nopember % Keterca Jml paian 123,84 2026 117,52 1657 121,34 671 120,98 4.354
Desember % Keterca Jml paian 134,72 2204 130,00 1833 139,60 772 133,62 4.809
Keterangan Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai
Keterangan :Target capaian sampai Desember 2010 minimal 100,00% Biaya Pelayanan Peserta KB Baru Pada Oktober 2010 dari 397 PUS KB baru biaya pelayanan dari pemerintah sebanyak 50,63% (201 peserta) dan biaya mandiri sebanyak 49,37% (196 peserta), pada bulan Nopember dari 478 PUS KB baru biaya pelayanan pemerintah turun 11,93% menjadi sebanyak 47,07% (225 peserta) dan biaya mandiri naik 14,29% menjadi sebanyak 52,93% (253 peserta), sedangkan pada bulan Desember dari 455 PUS KB baru biaya pelayanan pemerintah turun 15,11% menjadi sebanyak 41,98%
35
(191 peserta) dan biaya mandiri naik 28,85% menjadi sebanyak 58,02% (264 peserta). Biaya pelayanan KB pada tingkat Kota Bontang selama triwulan IV tahun 2010 dari 1.330 PUS KB baru biaya pelayanan dari pemerintah sebanyak 46,39% (617 peserta) dan biaya mandiri sebanyak 53,61% (713 peserta), hal ini terjadi kerena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB secara mandiri berkat digalakkannya program pelayanan KB mandiri dibeberapa kelurahan, hal ini terurai lebih rinci pada tabel dibawah ini : Tabel.19 Sumber Biaya Pelayanan Peserta KB Baru Kota Bontang
NO.
Bulan
Jumlah Akseptor Baru
BIAYA PELAYANAN Pemerintah
Mandiri
Jml
%
Jml
%
1
Oktober
397
201
50,63
196
49,37
2
Nopember
478
225
47,07
253
52,93
3
Desember
455
191
41,98
264
58,02
Kota Bontang 1.330 617 46,39 Sumber data : Laporan Klinik Oktober-Desember 2010
713
53,61
Jadi selama triwulan I sampai triwulan IV tahun 2010 pencapaian KB baru sebanyak 4.809 peserta biaya pelayanan peserta KB baru oleh pemerintah sebanyak 2.590 peserta atau 53,86% dan melalui biaya mandiri masyarakat sebanyak 2.219 peserta atau 46,14%, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
36
Tabel. Sumber biaya pelayanan KB baru selama Januari s/d Desember tahun 2010 BIAYA PELAYANAN Jumlah
NO.
Triwulan
1 2 3 4
I II III IV Jumlah
Pemerintah
Mandiri
Akseptor Baru
Jml
%
Jml
%
1.108 1.141 1.230 1.330
527 727 719 617
47,56 63,72 58,46 46,39
581 414 511 713
52,44 36,28 41,54 53,61
4.809
2.590
53,86
2.219
46,14
Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Pencapaian peserta KB Baru per mix kontrasepsi dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2010 sebagaimana tabel 22 dibawah ini.
No
Bulan IUD
1 2 3
Okt Nop Des Jumlah %
Jumlah Jenis KB % Jenis KB
Tabel 22. Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Sampai bulan Desember 2010 MIX KONTRASEPSI KB Wanita KB Pria MOW Implant Suntik PIL MOP Kondom
Jumlah
31 31 53
8 10 8
16 5 50
130 159 175
102 152 113
13 0 5
97 121 51
397 478 455
115 8,65
26 1,95
71 5,34
464 34,89
367 27,59
18 1,35
269 20,23
1.330
1043 78,42
287 21,58
Dari 1.330 peserta KB baru, alat kontrasepsi yang paling diminati adalah suntikan, kemudian pil,implant, kondom, IUD dan MOW dengan MOP.Maka untuk tahun 2011 yang akan datang perlu sosialisasi lebih intensif tentang alkon MOP dan MOW, sehingga kedua alkon tersebut lebih diminati. Pada Triwulan I tahun 2010 dari 1.108 Peserta KB baru, jumlah peserta KB baru wanita sebesar 81,32% atau 901 peserta dan peserta KB baru pria sebesar 18,68% atau 207 peserta, sedangkan pada triwulan II tahun 2010 dari 1.141 Peserta KB baru, jumlah peserta KB baru wanita sebesar 83,70% atau 955 peserta dan peserta 37
KB baru pria sebesar 16,30% atau 186 peserta, sedangkan pada triwulan III tahun 2010 dari 1.230 Peserta KB baru, jumlah peserta KB baru wanita sebesar 78,62% atau 967 peserta dan peserta KB baru pria sebesar 21,38% atau 263 peserta, dan pada triwulan IV dari 1.330 Peserta KB baru, jumlah peserta KB baru wanita sebesar 78,42% atau 1.043 peserta dan peserta KB baru pria sebesar 21,58% atau 287 peserta. Sedangkan jumlah komulatif sampai akhir triwulan IV tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 23. Peserta KB Baru Wanita-Pria Per Mix Kontrasepsi Bulan Januari Sampai bulan Desember 2010 No
Triwulan IUD
1 2 3 4
MIX KONTRASEPSI KB Wanita MOW Implant Suntik PIL
KB Pria MOP Kondom
Jumlah
I II III IV
103 119 106 115
25 38 24 26
104 191 121 71
412 471 486 464
257 136 230 367
8 27 21 18
199 159 242 269
1.108 1.141 1.230 1.330
Jumlah %
443 9,21
113 2,35
487 10,13
1.833 38,12
990 20,59
74 1,54
869 18,07
4.809
Jumlah Jenis KB % Jenis KB
3.866 80,39
943 19,61
Jika melihat dari jenis KB Wanita dan Pria, maka dari target 4.293 Peserta KB wanita terealisasi 84,69% atau 3.656 peserta, sedangkan untuk KB Pria dari target 286 peserta sudah terealisasi 330,17% atau 943 peserta. Sehingga dari PPM KB baru setahun sebesar 4.578 tercapai 105,04% atau 4.809 peserta. Dilihat dari PPM Kota Bontang maupun dari Propinsi Kaltim sudah tercapai melebihi 100%, terutama pencapaian PPM KB baru pria sangat menggembirakan, hal ini berkat kerja keras dari tenaga lapangan PLKB / PKB dan kader PPKBK dan Sub-PPKBK dalam merangkul PUS tidak ber-KB dalam upaya mengikuti program KB secara sukarela untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kesehatan keluarga.
38
A. INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN (IMP). 1. Jumlah Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBK) di Kota Bontang yang melapor/dilaporkan pada bulan Oktober-Desember 2010 sebanyak 15 kelompok. 2. Jumlah kelompok Sub Pembantu Pembina KB Kelurahan (Sub PPKBK) di Kota Bontang yang melapor/dilaporkan pada bulan Oktober-Desember 2010 sebanyak 488 kelompok, Selanjutnya jumlah kelompok PPKBK dan Sub PPKBK di Kota Bontang yang melapor/dilaporkan bulan Oktober - Desember 2010 dapat dilihat pada tabel 48. Tabel 48 Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK Bulan Oktober - Desember 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelurahan Api-Api Gn.Elai Lok Tuan Guntung Bontang Kuala Bontang Baru Sub jumlah Btg Lestari Berbas Tengah Berbas Pantai Satimpo Tanjung Laut Indah Tanjung Laut Sub jumlah Belimbing Gn.Telihan Kanaan Sub jumlah Bontang
PPKBK
Sub PPKBK
1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3
37 41 51 25 13 28 195 18 62 24 25 33 38 200 51 30 12
15
488
93
39
Jumlah kelompok BKB bulan Desember 2010 yang melaporkan hasil kegiatannya kembali 43 kelompok dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan turun sebanyak 7 keluarga (0,40%) menjadi 1.764 keluarga, sedangkan pertemuan/penyuluhan dilaksanakan naik menjadi sebanyak 22 kali dan keluarga yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan turun 24 keluarga (1,96%) menjadi 1.198 keluarga. keluarga.Secara terinci per kelurahan dapat dilihat tabel 49 berikut. Tabel 49. Kegiatan Bina Keluarga Balita bulan Oktober-Desember 2010 Kelompok BKB NO
Jumlah Pertemuan / Penyuluhan
Jumlah anggota
Kelurahan Okt
Nop
Des
1 Api-Api
3
4
4
60
110
110
1
3
3
60
105
105
2 Gn.Elai
2
2
2
160
160
150
2
2
2
100
100
95
3 Lok Tuan
11
11
11
110
110
110
11
1
1
90
17
17
4 Guntung
4
4
4
70
70
70
1
1
1
52
38
38
5 Bontang Kuala
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 Bontang Baru
2
2
2
48
48
48
4
80
50
45
22
24
23
448
498
488
19
7
7
382
310
300
7 Btg Lestari
4
4
4
15
14
14
1
1
1
15
11
10
8 Berbas Tengah
4
4
4
554
554
552
3
3
3
410
410
401
9 Berbas Pantai
2
2
2
132
135
135
2
2
2
70
75
92
10 Satimpo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 Tanjung Laut Indah
2
2
2
186
185
185
2
2
78
50
12 Tanjung Laut
2
2
2
150
150
150
1
1
1
150
150
150
14
14
14
1,037
1,038
1,036
7
9
9
645
724
703
13 Belimbing
2
2
2
105
105
110
2
1
2
85
81
91
14 Gn.Telihan
3
3
3
85
100
100
3
3
3
70
85
80
15 Kanaan
1
1
1
30
30
30
1
1
1
20
22
24
6
6
6
220
235
240
6
5
6
175
188
195
42
44
43
1,705
1,771
1,764
32
21
22
1,202
1,222
1,198
sub jumlah
sub jumlah
sub jumlah Bontang
Okt
Nop
Des
Anggota BKB yang Hadir
Okt Nop Des
Okt
Nop
Des
Sampai akhir tahun 2010 masih ada 2 kelurahan yang belum ada kelompok BKB yaitu Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Satimpo, maka perlu dibentuk
40
kelompok BKB kerena tingkat kesertaan ibu balita dalam kegiatan BKB sangat penting karena dapat meningkatkan tumbuh kembang anak terutama dalam membangun tingkat kecerdasan anak. Sampai akhir Desember 2010 jumlah yang mengikuti kegiatan BKB hanya 1.198 keluarga (67,91%) masih sangat kurang bila dilihat dari jumlah keluarga yang mempunyai balita ( anak 0-5 tahun) sebanyak 1.764 keluarga, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan terhadap kelompok BKB agar bisa terlaksana secara berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait. Jumlah kelompok BKR bulan Oktober yang melaporkan hasil kegiatannya sebanyak 8 kelompok dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan
sebanyak
174
keluarga,
sedangkan
yang
melakukan
pertemuan/penyuluhan 9 kelompok dan jumlah anggota yang hadir pada pertemuan/penyuluhan 135 keluarga atau presentasi kehadiran 77,59%. Jumlah kelompok BKR bulan Nopember yang melaporkan hasil kegiatannya ada 10 kelompok dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan turun 6 keluarga (3,45%) menjadi sebanyak 168 keluarga, sedangkan yang melakukan pertemuan/penyuluhan turun 1 kelompok (11,11%) menjadi 8 kelompok dan jumlah anggota yang hadir pada pertemuan/penyuluhan turun 10 anggota (7,41%%) menjadi 125 keluarga atau presentasi kehadiran 74,40%. Jumlah kelompok BKR bulan Desember 2010 yang melaporkan hasil kegiatannya tetap sebanyak 10 kelompok dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan naik 3,57% atau 6 keluarga menjadi sebanyak 174 keluarga, sedangkan yang melakukan pertemuan/penyuluhan turun 2 kelompok (25%)
menjadi
6
kelompok
dan
jumlah
anggota
yang
hadir
pada
pertemuan/penyuluhan turun 23,20% atau 29 keluarga menjadi 96 keluarga dengan presentasi kehadiran turun menjadi 55,17%, Jika kita lihat dari jumlah keluarga yang menjadi anggota BKR sampai akhir Desember hanya 174 Keluarga atau 68,23% dari sasaran kinerja sebanyak 255 keluarga, hal ini harus menjadi perhatian kita kerena capaian terus menurun dari
41
bulan ke bulan, apa yang menjadi penyebabnya harus kita pelajari dengan seksama? Secara rinci per kelurahan dapat dilihat sebagaimana tabel 49 berikut ini : Tabel 50. Kegiatan Bina Keluarga Remaja bulan Oktober-Desember 2010 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelurahan
Api-Api Gn.Elai Lok Tuan Guntung Bontang Kuala Bontang Baru sub jumlah Btg Lestari Berbas Tengah Berbas Pantai Satimpo Tanjung Laut Indah Tanjung Laut sub jumlah Belimbing Gn.Telihan Kanaan sub jumlah Bontang
Kelompok BKR
Jumlah anggota
Jumlah Pertemuan / Penyuluhan
Anggota BKR yang Hadir
Okt
Nop
Des
Okt
Nop
Des
Okt
Nop
Des
1 1 1 1 4 2 1 1 4 1 1 2 10
1 1 1 1 4 2 1 1 4 1 1 2 10
1 1 1 1 4 2 1 1 4 1 1 2 10
10 20 10 15 55 14 27 43 84 15 20 35 174
10 20 10 15 55 14 27 40 81 17 15 32 168
10 20 10 15 55 14 27 40 81 18 20 38 174
1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 9
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 8
1 1 1 1 1 3 1 1 2 6
Okt
Nop
Des
10 20 10 15 55 13 15 20 48 12 20 32 135
19 10 15 44 11 15 30 56 10 15 25 125
19 19 10 15 25 50 17 10 27 96
Dari data diatas sampai akhir tahun 2010 ada 6 Kelurahan atau 40% yang belum memiliki kelompok BKR yaitu Kelurahan Api-Api, Gunung Elai, Berbas Pantai, Satimpo, Tanjung Laut dan Kanaan,apa yang menjadi penyebabnya harus kita pelajari dengan seksama dan menjadi skala prioritas pada tahun 2011. Kegiatan kelompok BKR ini sangat penting sehingga terjadi komunikasi antara remaja dengan orang tua tentang kesehatan reproduksi yang selama ini belum banyak dilakukan oleh orang tua kepada anak remaja sehingga sering menerima informasi tentang kesehatan reproduksi dari informasi yang dapat menyesatkan remaja itu sendiri. Kenyataan ini dapat berakibat merugikan remaja seperti kejadian punya anak yang tidak dIIInginkan( hamil diluar nikah), bahkan terjadi aborsi ilegal.
42
Jumlah kelompok BKL yang melaporkan hasil kegiatannya pada bulan Nopember 2010 tetap 10 kelompok dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan turun 12,54% atau 40 keluarga menjadi sebanyak 279 keluarga, sedangkan kelompok BKL yang melakukan pertemuan/penyuluhan hanya 6 kelompok sedangkan jumlah anggota yang hadir pada pertemuan/penyuluhan turun 10,27% atau 27 keluarga menjadi hanya 236 keluarga atau 81,95% . Jumlah kelompok BKL yang melaporkan hasil kegiatannya pada bulan Desember 2010 tetap 10 kelompok dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan naik 13,26% atau 37 keluarga menjadi 316 keluarga, sedangkan kelompok BKL yang melakukan pertemuan/penyuluhan 8 pertemuan sedangkan jumlah anggota yang hadir pada pertemuan/penyuluhan turun 0,42% atau 1 keluarga menjadi 235 keluarga atau 74,37%. Secara rinci per kelurahan dapat dilihat tabel 51 berikut. Tabel 51. Kegiatan Bina Keluarga Lansia Pada bulan Oktober-Desember 2010
43
NO
Kelompok BKL
Kelurahan
Okt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Api-Api Gn.Elai Lok Tuan Guntung Bontang Kuala Bontang Baru sub jumlah Btg Lestari Berbas Tengah Berbas Pantai Satimpo Tanjung Laut Indah Tanjung Laut sub jumlah Belimbing Gn.Telihan Kanaan sub jumlah Bontang
1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 1 2 10
Nop
Jumlah anggota
Des
1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 1 2 10
1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 1 2 10
Jumlah Pertemuan / Anggota BKL yang Hadir Penyuluhan
Okt
Nop
Des
Okt
Nop
Des
95 10 25 50 13 193 13 38 51 50 25 75 319
65 10 25 50 13 163 13 38 51 40 25 65 279
95 10 25 50 13 193 13 50 63 35 25 60 316
1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 9
-
1 1
1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 2 6
4 1 1 2 1 1 2 8
Okt
65 10 23 50 9 157 12 38 50 45 11 56 263
Nop
Des
55
58
23 50 10 138 10 38 48 40 10 50 236
23 50 8 139 10 38 48 35 13 48 235
Pada akhir tahun 2010 dari 15 kelurahan di Kota Bontang ada 6 kelurahan (40%) yang belum mempunyai kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yaitu kelurahan Api-Api, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Satimpo, Tanjung Laut Indah, dan Belimbing ,apa yang menjadi penyebabnya harus kita pelajari dengan seksama dan menjadi skala prioritas pada tahun 2011 Pembentukan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sangat penting dilakukan antara keluarga yang mempunyai lansia, terutama dalam mengenali dan memahami perubahan yang terjadi pada kejiwaan lansia dan keluarga dapat memahami keadaan lansia. Jumlah kelompok BLK yang melaporkan hasil kegiatannya pada bulan Nopember 2010 menjadi 6 kelompok dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak
167
keluarga,
sedangkan
naik 3,73% atau 6 keluarga menjadi kelompok
BLK
yang
melakukan
44
pertemuan/penyuluhan menjadi 4 kelompok sedangkan jumlah anggota yang hadir pada pertemuan/penyuluhan naik 68,18% atau 60 kelurga menjadi 148 keluarga atau 88,62% . Jumlah kelompok BLK yang melaporkan hasil kegiatannya pada bulan Desember 2010 hanya 5 kelompok dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan turun 20,96% atau 35 keluarga menjadi
132
keluarga, sedangkan kelompok BLK yang melakukan pertemuan/penyuluhan tinggal 2 kelompok dan jumlah anggota yang hadir pada pertemuan/penyuluhan turun 65,54% atau 97 keluarga menjadi 51 keluarga atau 38,64%. Secara rinci per kelurahan dapat dilihat tabel 52 berikut. Tabel 52. Kegiatan Bina Lingkungan Keluarga Pada bulan Oktober-Desember 2010 Kelompok BLK
NO
Kelurahan
1 2 3 4 5 6
Api-Api Gn.Elai Lok Tuan Guntung Bontang Kuala Bontang Baru sub jumlah Btg Lestari Berbas Tengah Berbas Pantai Satimpo Tanjung Laut Indah Tanjung Laut sub jumlah Belimbing Gn.Telihan Kanaan sub jumlah Bontang
Okt
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nop
Jumlah Pertemuan / Anggota BLK yang Hadir Penyuluhan
Jumlah anggota Nop
Des
Okt
2 2
2 1 3
Des
2 2
Okt
35 35
35 35
-
1 1
Nop
1 1
1 2 3 5
1 2 3 6
1 2 3 5
25 101 126 161
25 107 132 167
25 107 132 132
1 1 2 3
1 2 3 4
Des
-
Okt
Nop
Des
-
31 31
31 31
-
1 1 2 2
22 35 57 88
22 95 117 148
21 30 51 51
Pada akhir tahun 2010 dari 15 kelurahan di Kota Bontang hanya ada 3 kelurahan (20%) yang mempunyai kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK) yaitu kelurahan Guntung,Berbas Tengah dan Tanjung Laut Indah ,apa yang 45
menjadi penyebabnya harus kita pelajari dengan seksama dan menjadi skala prioritas pada tahun 2011. Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang lapor bulan Oktober 2010 yang yang ada di Kota Bontang sebanyak 75 kelompok, dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS sebanyak 1.347 keluarga, untuk jumlah keluarga Pra.Sejahtera dan KS I yang menjadi anggota kelompok UPPKS sebanyak 710 keluarga atau 52,71% dari anggota UPPKS. Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang lapor pada bulan Nopember 2010 tetap 75 kelompok, dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS turun sebanyak 0,37% atau 5 keluarga menjadi 1.342 keluarga. Jumlah keluarga Pra.Sejahtera dan KS I yang menjadi anggota kelompok UPPKS naik sebanyak 0,85% atau 6 keluarga menjadi sebanyak 716 keluarga atau 53,35% dari anggota UPPKS. Jumlah kelompok kegiatan UPPKS bulan Desember 2010 yang ada di Kota Bontang tetap 75 kelompok, dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS turun 1,12% atau 15 keluarga menjadi 1.327 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga Pra.Sejahtera dan KS I yang menjadi anggota kelompok UPPKS turun sebanyak 0,14% atau 1 keluarga menjadi 715 keluarga atau 53,88% dari anggota UPPKS. Secara rinci per kelurahan dapat dilihat pada tabel 53 dibawah ini : Tabel 53 Kelompok Kegiatan UPPKS bulan Oktober – Desember 2010
46
JUMLAH NO.
1 2 3 4 5 6
Kelurahan
Api-Api Gn.Elai Lok Tuan Guntung Bontang Kuala Bontang Baru sub jumlah
7 8 9 10 11 12
Btg Lestari Berbas Tengah Berbas Pantai Satimpo Tanjung Laut Indah Tanjung Laut sub jumlah
13 Belimbing 14 Gn.Telihan 15 Kanaan sub jumlah
Bontang
KELOMPOK UPPKS LAPOR Okt
Nop
Des
5 3 8 6 5 7 34 7 9 7 2 2 6 33 2 2 4 8 75
5 3 8 6 5 7 34 7 9 7 2 2 6 33 2 2 4 8 75
5 3 8 6 5 7 34 7 9 7 2 2 6 33 2 2 4 8 75
ANGGOTA UPPKS
PRA S. & KS I JADI ANGGOTA UPPKS
Okt
Nop
Des
Okt
75 75 80 90 60 120 500 99 350 97 20 26 150 742 12 33 60 105 1.347
75 75 80 90 60 120 500 99 350 97 20 21 150 737 12 33 60 105 1.342
75 75 75 90 60 105 480 99 350 97 20 26 150 742 12 33 60 105 1.327
10 10 20 20 55 105 220 60 182 72 15 13 75 417 7 21 45 73 710
Nop
10 10 20 20 55 105 220 66 182 72 15 13 75 423 7 21 45 73 716
Des
10 10 10 20 55 120 225 60 182 72 15 13 75 417 7 21 45 73 715
Dengan berkembangnya kelompok UPPKS di Kota Bontang diharapkan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Pada bulan Desember 2010 dari jumlah keluarga Pra.Sejahtera dan KS I yang menjadi anggota kelompok UPPKS dan menggunakan pinjaman modal turun 2,84% atau 8 keluarga menjadi 274 keluarga dan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan KS I yang menjadi anggota Kelompok kegiatan UPPKS dan mendapatkan modal tetap naik 16,18% atau 33 keluarga menjadi 237 keluarga atau 86,50% .Secara rinci per kelurahan dapat dilihat pada tabel 54 dibawah ini : Tabel 54 Anggota UPPKS,Pra Sejahtera dan KS1 Yang Mendapat Modal bulan Oktober – Desember 2010
47
NO.
1 2 3 4 5 6
Kelurahan
Api-Api Gn.Elai Lok Tuan Guntung Bontang Kuala Bontang Baru sub jumlah
7 8 9 10 11 12
Btg Lestari Berbas Tengah Berbas Pantai Satimpo Tanjung Laut Indah Tanjung Laut sub jumlah
13 14 15
Belimbing Gn.Telihan Kanaan sub jumlah
Bontang
Jumlah PRA S. & KS I JADI ANGGOTA UPPKS ANGGOTA UPPKS DAPAT BANTUAN DAPAT BANTUAN MODAL MODAL Okt
Nop
Des
Okt
10 70 35 22 137 25 10 25 60 20 60 80 277
10 70 35 22 137 25 15 25 65 20 60 80 282
10 10 70 35 4 129 25 15 25 65 20 60 80 274
10 20 35 4 69 47 2 20 69 17 45 62 200
Nop
10 20 35 4 69 47 6 20 73 17 45 62 204
Des
10 10 20 35 27 102 47 6 20 73 17 45 62 237
Dari data diatas dari 75 Kelompok UPPKS yang ada masih 41,33% atau 31 Kelompok UPPKS di Kota Bontang yaitu : Kelurahan .Gunung Elai 3 kelompok,Kelurahan Lok tuan 8 Kelompok, Kelurahan Berbas Tengah 9 Kelompok ,Bontang Lestari 7 kelompok, Kelurahan Satimpo 2 Kelompok, dan Kelurahan Belimbing 2 kelompok yang belum pernah mendapat pinjaman modal baik dari Pemerintah Kota Bontang, BKKBN Propinsi Kaltim maupun BKKBN Pusat serta Instansi lainnya (Bank atau BUMN). Dari 1.347 keluarga yang menjadi anggota UPPKS pada bulan Oktober 2010 di Kota Bontang yang mempunyai usaha ekonomi tetap sebanyak 42,61% atau 574 keluarga ,sisanya 57,39% atau 773 keluarga tidak mempunyai usaha 48
ekonomi tetap. Sedangkan Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 710 keluarga , dan yang mempunyai usaha ekonomi tetap sebanyak 56,19% atau 399 keluarga sisanya 44,81% atau 311 keluarga tidak mempunyai usaha ekonomi tetap. Dari 1.342 keluarga yang menjadi anggota UPPKS pada bulan Nopember 2010 , yang mempunyai usaha ekonomi tetap turun sebanyak 5,05% atau 29 keluarga menjadi sebanyak 545 keluarga (40,61%) sisanya 797 keluarga (59,39%) tidak mempunyai usaha ekonomi tetap. Sedangkan Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 716 keluarga ,yang mempunyai usaha ekonomi tetap turun sebanyak 1,50% atau 6 keluarga menjadi 393 keluarga (54,89%) sisanya 323 (45,11%) keluarga tidak mempunyai usaha ekonomi tetap. Dari 1.327 keluarga yang menjadi anggota UPPKS pada bulan Desember 2010 , yang mempunyai usaha ekonomi tetap naik sebanyak 1,65% atau 9 keluarga menjadi sebanyak 554 keluarga (40,611%) sisanya 773 keluarga (58,25%) tidak mempunyai usaha ekonomi tetap. Sedangakan Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 715 keluarga ,yang mempunyai usaha ekonomi tetap naik sebanyak 1,27% atau 5 keluarga menjadi 398 keluarga (55,66%) sisanya 317 (44,34%) keluarga tidak mempunyai usaha ekonomi tetap. Rata –rata dari bulan Oktober-Desember ( triwulan IV) 2010 di Kota Bontang dari seluruh keluarga yang menjadi anggota UPPKS hanya 41,65% yang mempunyai usaha ekonomi tetap, sedangkan Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 55,58% yang mempunyai usaha ekonomi tetap dibandingkan dengan triwulan I ,II dan III tahun
2010 persentasi ini
turun.Maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga , diperlukan pembinaan dan pinjaman modal sehingga dapat bertambah jumlah keluarga yang mempunyai usaha ekonomi tetap , terutama Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I.Secara rinci per kelurahan dapat dilihat pada tabel 55 dibawah ini :
49
NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tabel 55 Anggota UPPKS,Pra Sejahtera dan KS1 Yang Berusaha bulan Oktober – Desember 2010 Jumlah PRA S. & KS I JADI ANGGOTA UPPKS ANGGOTA UPPKS Kelurahan BERUSAHA BERUSAHA Okt Nop Des Okt Nop Des Api-Api 20 20 20 10 10 10 Gn.Elai 5 5 5 10 10 10 Lok Tuan 40 10 20 10 5 10 Guntung 40 40 40 40 40 40 Bontang Kuala 60 60 60 55 55 55 Bontang Baru 23 23 23 18 18 18 sub jumlah 188 158 168 143 138 143 Btg Lestari 60 61 60 48 47 47 Berbas Tengah 152 152 152 45 45 45 Berbas Pantai 25 25 25 47 47 47 Satimpo 20 20 20 15 15 15 Tanjung Laut Indah 26 26 26 13 13 13 Tanjung Laut 15 15 15 15 15 15 sub jumlah 298 299 298 183 182 182 Belimbing 10 10 10 7 7 7 Gn.Telihan 33 33 33 21 21 21 Kanaan 45 45 45 45 45 45 sub jumlah 88 88 88 73 73 73 Bontang 574 545 554 399 393 398
KELAHIRAN DAN KEMATIAN BAYI DAN IBU Pada tahun 2010 pada blangko F/I/Dallap/2008 diberi tambahan blangko TD-BTG/02 yang memuat data kelahiran dan kematian bayi serta data angka ibu melahirkan dan kematian ibu pasca melahirkan. Tujuan mengambilan data pada blangko TD-BTG/02 untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang tingkat keberhasilan program KB dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Kota Bontang dan dalam upaya untuk mengetahui jumlah kelahiran yang merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas seperti 50
Angka Kelahiran Kasar, Angka Kelahiran Menurut Umur, Angka Fertilitas Total, Angka Reproduksi Bersih, dan Rasio Anak Wanita A. ANGKA KELAHIRAN DAN KEMATIAN BAYI 1. JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP (CHILDREN EVER BORN) Dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 di Kota Bontang jumlah kelahiran sebanyak 287 anak dengan angka kematian bayi 1 anak (0,34%) sehingga angka anak lahir hidup (children ever born) sebanyak 2865 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel.60.Jumlah Anak Lahir Hidup (CHILDREN EVER BORN) No
bulan
1 2 3
Oktober Nopember Desember Jumlah
No 1 2 3 4
Kelahiran P L Jml 58 70 128 52 49 101 27 31 58 137 150 287
Data Kelahiran Kematian Bayi P L Jml 1 1 1 1
P 58 52 27 137
Lahir Hidup L 70 49 30 149
Jml 128 101 57 286
Tabel 61. Jumlah Anak Lahir Hidup (CHILDREN EVER BORN) Kota Bontang sampai akhir tahun 2010 Data Kelahiran Triwulan Kelahiran Kematian Bayi Lahir Hidup P L Jml P L Jml P L Jml I 109 115 224 109 115 224 II 155 148 303 4 3 7 151 145 296 III 157 172 329 3 1 4 154 171 325 IV 137 150 287 1 1 137 149 286 Jumlah 558 585 1.143 7 5 12 551 580 1.131 Jika Pertumbuhan penduduk Kota Bontang dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2010 sebanyak 9.533 orang dan jumlah komulatif kelahiran 1.131 bayi, maka kelahiran hanya memberikan kontribusi sebesar 11,86%, hal ini dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan program KB di Kota Bontang. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini
51
Tabel 62 . Persentasi Kontribusi Kelahiran terhadap pertambahan penduduk Kota Bontang Januari-Desember 2010 Triwulan Triwulan Triwulan I Triwulan II III IV Jumlah Penduduk* 167.518 169.289 172.033 175.615 Jumlah Kelahiran hidup pada 224 296 325 286 triwulan Pertambahan Penduduk 1.436 1.771 4.515 6.326 Pertambahan Penduduk s/d 1.436 3.207 5.951 9.533 triwulan Jumlah Kelahiran hidup s/d 224 520 845 1.131 triwulan % kontribusi kelahiran terhadap pertambahan 15,60 16,21 14,20 11,86 penduduk *) sumber data Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bontang 2. ANGKA KELAHIRAN KASAR (CRUDE BIRTH RATE ) Sampai bulan Desember 2010 di Kota Bontang jumlah Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate ) sebesar 6,50 ( [1.143/ 175.615] x 1000 ), yang artinya terdapat 7 kelahiran per 1000 penduduk Kota Bontang sampai Desember 2010. 3.ANGKA KELAHIRAN UMUM ( GEBERAL FERTILITY RATE ) Sampai bulan Desember 2010 di Kota Bontang Jumlah Angka kelahiran umum ( general Fertility Rate ) sebesar 21,89 {( 1.143/52.217.) x 1.000} yang artinya terdapat 22 kelahiran per 1000 wanita yang berumur 15-49 tahun di Kota Bontang sampai Desember 2010. B. ANGKA IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN IBU PASCA MELAHIRKAN 1. ANGKA KELAHIRAN MENURUT UMUR (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR) ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan yaitu perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik / klasifikasi kelompok umurnya. 52
Tabel.63 ASFR Kota Bontang Januari-Desember 2010 NO. KODE 1 2 3 4 5 6 7
KELOMPOK UMUR 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Jumlah
Jumlah Wanita
Jumlah PUS
Jumlah kelahiran
7253 8.620 9.465 8.143 7.075 6.385 5.276 52.217
3876 4606 5058 4352 3781 3412 2819 27.904
80 260 306 282 180 24 2 1.134
Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) 20,64 56,45 60,50 64,80 47,61 7,03 0,71 257,73
Grafik 7. Persentasi Angka kelahiran Menurut Umur
Puncak ASFR yang terletak pada kelompok umur 25-29 tahun (26,98%) dapat mengindikasikan bahwa kelahiran sampai Desember 2010 paling banyak dikontribusi oleh perempuan pada kelompok umur 25-29 tahun. Hal ini juga dapat berarti bahwa anjuran pemerintah untuk "tidak melahirkan pada usia 53
yang terlalu muda" sudah mencapai sasaran secara lokal. Fenomena ini bisa juga dikaitkan lebih jauh dengan suksesnya program penundaan pernikahan usia dini yang menyebabkan semakin banyaknya perempuan muda yang bersekolah lebih tinggi, dan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan di pasar kerja. Pada akhirnya, hal ini akan membuat banyak perempuan menunda untuk menikah dan melahirkan karena pada umumnya mereka yang menikah dan melahirkan pada usia muda secara fisik dan emosional sebetulnya belum matang.
2. ANGKA FERTILITAS TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE / TFR) TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Dari tabel 59 diatas maka TFR (sementara) Kota Bontang dari Januari sampai Desember 2010 adalah 1,29( { 5 x 257,73 } /1.000) artinya secara rata-rata wanita Kota Bontang mempunyai 1 anak selama masa usia suburnya (usia 15-49 tahun), hal ini didukung data sebagai berikut : Tabel.64 Data Usia ibu Hamil dan Melahirkan anak ke.. Oktober-Desember 2010 Ibu Melahirkan No
Usia Ibu
bulan
Melahirkan anak ke
< 20
20-35
>35
Jml
1
2
>2
Jml
1
Oktober
6
104
20
130
36
65
29
130
2
Nopember
6
82
13
101
32
43
26
101
3
Desember
4
45
7
56
22
20
14
56
Jumlah
16
231
40
287
90
128
69
287
Persentasi
5,57
80,49
13,94
31,36
44,60
24,04
Pada triwulan IV tahun 2010 dari 283 ibu yang melahirkan sebesar 5,57% atau 16 ibu yang berusia dibawah 20 tahun, 80,49% atau 231 ibu yang berusia antara 20 s/d 35 tahun dan 13,94% atau 40 ibu yang berusia diatas 35
54
tahun, dengan kata lain ada 19,51% atau 56 ibu yang usianya masuk katagori kehamilan yang rawan. Tabel.65. Data Usia ibu Hamil dan Melahirkan anak ke..Triwulan I s/d IV 2010 Ibu Melahirkan No
Triwulan
Usia Ibu
Melahirkan anak ke
< 20
20-35
>35
Jml
1
2
>2
Jml
1
I
16
161
47
224
72
98
54
224
2
II
30
214
59
303
98
107
98
303
3
III
18
251
60
329
95
142
92
329
4
IV
16
231
40
287
90
128
69
287
Jumlah
80
857
206
1.143
355
475
313
1.143
Persentasi
7,00
74,98
18,02
31,06
41,56
27,38
Sampai akhir tahun 2010 dari 1.143 ibu yang melahirkan sebesar 7,00% atau 80 ibu yang berusia dibawah 20 tahun, 74,98% atau 857 ibu yang berusia antara 20 s/d 35 tahun dan 18,02% atau 206 ibu yang berusia diatas 35 tahun, dengan kata lain ada 25,02% atau 286 ibu yang usianya masuk katagori kehamilan yang rawan. 3. ANGKA KEMATIAN IBU PASCA MELAHIRKAN Selama triwulan IV tahun 2010 terdapat 1 atau 0,35% kematian ibu pasca melahirkan dari 287 ibu yang melahirkan, yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini : Tabel 66. Data Kematian Ibu Pasca Melahirkan Pada Triwulan IV bulan No 1 Oktober 2 Nopember 3 Desember Jumlah Kematian Ibu Jml Ibu Melahirkan Persentasi
< 20 16 0,00
Kematian Ibu Pasca Melahirkan Usia Ibu Melahirkan anak ke 20-35 >35 Jml 1 2 >2 Jml 1 1 1 1 1 1 1 1 231 40 287 90 128 69 287 0,00 2,50 0,35 0,00 0,00 1,45 0,35
55
Dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 angka kematian ibu pasca melahirkan dari 1.143 kelahiran sebesar 0,44% atau 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan ibu hamil sangat baik. Tabel 67. Data Kematian Ibu Pasca Melahirkan Pada Triwulan I s.d IV
No
Triwulan < 20
1 I 2 II 3 III 4 IV Jumlah Kematian Ibu Jml Ibu Melahirkan Persentasi
80 0,00
Kematian Ibu Pasca Melahirkan Usia Ibu Melahirkan anak ke 20>35 Jml 1 2 >2 Jml 35 3 1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 3 2 5 2 1 2 5 857 206 1.143 355 475 313 1.143 0,35 0,97 0,44 0,56 0,21 0,64 0,44
Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang juga dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :
56
TABEL T-IV.C.2 TENTANG:
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
57
TABEL T-IV.C.2 HAL 1
58
HAL 2
59
HAL 3
60
Dan Analisis Pengelolaan Pendanaan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang melalui pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang periode perencanaan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
61
TABEL T-IV.C.3 TENTANG:
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
62
HAL 1
63
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dalam rangka pencapaian visi,misi, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) SKPD BPPKB tahun 2011-2016 yang merupakan penjabaran visi misi perlu disusun kebijakan yang berkaitan dan mengacu program Walikota Bontang tahun 2011-2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD BPPKB Kota Bontang. Berkaitan hal tersebut disusun rumusan kebiajakan umum SKPD BPPKB tahun 2011-2016 yang mencakup tujuan, sasaran, dan kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaran pelayanan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang mandiri. Adapun proses penyusunan strategis dilakukan dengan melalui tiga tahap analisis, yaitu tahap masukan, tahap analisis, dan tahap keputusan. Tahap akhir analisis
kasus
adalah
memformulasikan
keputusan
yang
akan
diambil.
Keputusannya didasarkan atas justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun kuantitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga dapat diambil keputusan yang signifikan dengan kondisi yang ada. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Dalam hal ini digunakan model matrik SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis
SWOT
merupakan
indentifikasi
berbagai
faktor
secara
sistematika untuk merumuskan strategi instansi. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Pada tahap ini dilakukan analisis lingkungan internal dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan. Berdasarkan analisis tersebut diidentifikasikan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: Kekuatan SKPD BPPKB Kota Bontang meliputi:
64
1.
Adanya kebijakan Walikota Bontang yang menetapkan Peningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat dan mewujudkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
2.
Terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3.
Dukungan APBD dalam pelaksanaan Program-program pemerintah di bidang Perempuan dan Keluarga Berencana
4.
Adanya TUPOKSI yang mengatur secara teknis fungsi-fungsi organisasi
5.
Adanya
sarana
perkantoran
minimal
untuk
kegiatan-kegiatan
administrasi 6.
Menurunnya angka kelahiran dan kematian di Kota Bontang sebagai bagian keberhasilan keluarga berencana
7.
Adanya progam-program awal terkait dengan keluarga Berencana
8.
Adanya database dan statistik awal terkait dengan Perempuan dan Keluarga Berencana
9.
Kesadaran masyarakat kota Bontang mengenai Keluarga Berencana mulai menguat yang diwujudkan dalam beberapa program yang dicanangkan secara nasional di bidang Keluarga Berencana (pembangunan keluarga berencana, Jumlah peserta KB Aktif, kesehatan reproduksi remaja dan bina keluarga lansia)tergolong berhasil dibandingkan beberapa kab/kota lainnya di Propinsi Kaltim
10.
Kesadaran mengenai kesetaraan jender di lingkungan Kota Bontang mulai muncul
11.
Jumlah Klinik Kelurga Berencana tergolong diatas rata-rata di Kota Bontang
65
Kelemahan SKPD BPPKB Kota Bontang meliputi: 1.
Keahlian aparatur, tenaga pelatih, tenaga pengawas dan tenaga perantara belum memadai.
2.
Penempatan dan formasi aparatur belum sesuai keahlian dan bidang tugas.
3.
Dana pegembangan SDM terbatas
4.
Belum tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang cukup memadai
5.
Belum mantabnya Peraturan Daerah dan Peraturan walikota terkait dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
6.
Belum maksimalnya layanan administratif perkantoran dan layanan publik Perempuan dan Keluarga Berencana
7.
Belum tersusunnya data keluarga
8.
Belum
maksimalnya
disiplin
aparatur
di
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana 9.
Kurang mantapnya kelembagaan dan jejaring pelayanan KB
10.
Belum adanya data KDRT yang akurat
11.
Belum adanya tim kerja lintas fungsi
12.
Sistem informasi keluarga (SIDUGA)belum berjalan lancar
13.
Belum adanya hotline di kota Bontang terkait dengan perempuan dan layanan masalah-masalah remaja. Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan
kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman. Adapun peluang SKPD BPPKB Kota Bontang meliputi: 1.
Adanya UU yang terkait dengan perempuan dan keluarga berencana
2.
Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan peraturan mentri.
3.
Adanya pedoman-pedoman dan program-program yang terkait dengan perempuan dan keluarga berencana yang dicanangkan secara nasional dan internasional.
66
4.
Isu Jender dan pengendalian penduduk merupakan isu global dan nasional.
5.
Keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas politik dan kesetaraan jender lainnya mulai digulirkan secara nasional.
6.
Adanya Portal Online untuk Studi Gender
dan pengaduan kekerasan
terhadap perempuan dilevel nasional. 7.
Jender dan Kependudukan mulai dikaitkan sebagai isu sentral sendiri di level nasional.
8.
Adanya lembaga swadaya masyarakat di level nasional maupun internasional yang secara khusus berhubungan dengan perempuan dan pengendalian penduduk.
Ancaman SKPD BPPKB Kota Bontang Kota Bontang yang meliputi: 1.
Kebijakan Nasional terkait dengan Keluarga Berencana, Sosial dan perempuan yang selalu berubah-ubah.
2.
Laju petumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
3.
Penegakan hukum di level nasional yang lemah terkait dengan masalahmasalah KDRT dan Jender.
4.
Ketidakpastian kondisi politik dilevel nasional.
5.
Belum adanya pengawasan dari pusat ke daerah semenjak otonomi daerah.
6.
Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dan regional hanya sebatas wacana.
7.
Inkonsistensi pemerintah pusat dalam mengangani masalah-masalah perempuan.
8.
Belum komprehensifnya penanganan masalah-masalah jender, remaja dan lansia di level internasional, nasional, propinsi dengan level Kabupaten/Kota yang ada.
9.
Komitmen negara terhadap penanganan masalah-masalah pengendalian penduduk, perempuan, remaja dan lansia masih diragukan.
67
Untuk lebih jelasnya, analisis strategis dengan faktor SWOT tersebut dapat dilihat pada gambar analisis SWOT Setelah tahapan-tahapan terdahulu dibuat dan dianalisis, maka tahap selanjutnya menyusun strategi prioritas yang harus diimplementasikan dengan diawali dengan menyusun keterkaitan antara data internal dan data eksternal. Adapun keterkaitan data internal dan data eksternal diatas mempunyai dijelaskan pada Gambar 3.2 berikut.
O 3 W
S -2,5
3,4
T
2,2
Gambar 3.2 Keterkaitan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) STRENGTH (Kekuatan) : 37/11 = 3,4 WEAKNESS (Kelemahan) : -32/9 = - 2,5 OPPORTUNITY (Peluang) : 24/8 = THREAT (Ancaman) : -20/9 = -2.2
3
68
Berdasarkan skor tersebut diketahui, bahwa nilai ALI dan ALE bernilai positif. Hal ini diketahui dengan cara mengurangkan antara nilai Kekuatan dengan Kelemahan untuk ALI (SW= 3,4+(-2)= 1,4) dan mengurangkan peluang dengan ancaman untuk ALE (OT= 3+(-2,57)= 0.43). Hal ini menunjukan bahwa Kekuatan dan Peluang yang ada masih mampu untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada.
Untuk ini perlu
dipikirkan strategi yang tepat untuk dijadikan faktor kunci keberhasilan instansi nantinya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memetakan hasil skor kedalam gambar sebagai berikut: OPPORTUNIT Y POSISI I AGGRESSI VE STRATEGI
ALE POSISI II KONSERVATI F/ TURN AROUND WEAKNESS
1,4 0,43
POSISI III DEFENSIVE STRATEGI
STRENGT H POSISI IV DIVERSIFIKAS I STRATEGI
THREAT
ALI
69
Gambar 3.3. Keterkaitan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) A. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL = 3,4 + (-2) = 1,4 ANALISA LINGKUNGAN EXTERNAL = 3 + (-2,57) = 0.43 Merujuk pada pemetaan di atas diketahui posisi SKPD BPPKB Kota Bontang berada pada strategi I yaitu Aggressive Strategy. Hal ini mengidentifikasikan
bahwa
instansi
perlu
lebih
pro
aktif
dalam
melaksanakan aktifitasnya guna menangkap peluang yang selama ini belum tergarap dengan maksimal. Oleh karena itu, pada saat penentuan strategi dan faktor kunci keberhasilan harus lebih diarahkan pada strategi agresive tersebut. Pemetaan di atas dapat diidentifikasikan bahwa SKPD BPPKB Kota Bontang harus lebih pro aktif dalam melaksanakan aktifitasnya guna menangkap peluang yang selama ini belum tergarap dengan maksimal. Untuk ini pada saat penentuan strategi dan faktor kunci keberhasilan harus lebih diarahkan pada strategi agresif tersebut. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut: 1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang):
Memperkuat dan melengkapi produk hukum bagi aparatur pemerintahan daerah untuk memantapkan peran dan fungsi institusi baik yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan maupun yang berhubungan dengan aparat sehingga mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Pengembangan database dan statistik awal terkait dengan Perempuan dan Keluarga Berencana
70
Penentuan
prioritas
program
dengan
melibatkan
berbagai
komponen masyarakat.
Perlu pembinaan terhadap organisasi perempuan yang ada di Kota Bontang.
Perlu
pembinaan
terhadap
lembaga
swadaya
masyarakat
perempuan yang ada di Kota Bontang.
Perlu pemantaban dan pemanfaatan portal gender
untuk
melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan program Keluarga Berencana
Meningkatlan kualitas layanan administrasi perkantoran dengan memaksimalkan sarana yang tersedia.
Pemantaban program terkait dengan keluarga Berencana
Mengoptmalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
2. Strategi
ST
(memaksimalkan
kekuatan
untuk
menghindari
ancaman):
Membekali aparatur SKPD dengan produk hukum melalui diseminasi secara reguler.
Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan terkait dengan KDRT
Diperlukan forum koordinasi peningkatan danpembinaan program Keluarga Berencana.
Diperlukan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin
Meningkatkan program pelayanan kontrasepsi Keluarga Berencana
Perlu pengembangan sistem Informasi gender dan anak terkait untuk meningkatkan fungsi pengawan
diperlukan bimbingan pengelolaan usaha kepada permpuan terkait dengan manajemen usaha .
71
Mengembangkan pusat pelayanan dan informasi dan konseling terkait dengan masalah-masalah jender, remaja dan lansia.
Meningkatkan
peran
serta
dan
kesetaraan
gender
dalam
pembangunan melalui penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. 3. Strategi
WO
(meminimalkan
kelemahan
untuk
menangkap
peluang):
Melakukan seleksi penerimaan dan penempatan calon tenaga kerja sesuai dengan bidang keilmuan, spesifikasi keahlian serta kriteriakriteria baku yang harus dipenuhi.
Pengembangan pola karir jabatan melalui pengisian jabatan struktural, peningkatan jenis jabatan fungsional dan dokumentasi pola karir.
Penyediaan sarana dan prasarana yang berupa gedung/kantor dan kelengkapan administratif yang representatif di SKPD.
Penyusunan data terkait dengan kependudukan serta hal-hal yang terkait dengan perempuan dan keluarga berencana
Peningkatan kemampuan SDM Aparatur dan Tenaga Program terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
Diperlukan dokumen perencanaan yang mengatur dan terkait dengan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana.
Meningkatkan pelayanan dan jejaring layanan keluarga berencana
Perlu adanya media informasi terkait dengan dengan perempuan dan layanan masalah-masalah remaja.
Diperlukan pengembangan dan diseminasi sistem informasi keluarga 72
Diperlukan pemetaan potensi orgasinasasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
Melakukan pembinaan lepada aparatur SKPD terkait dengan program pengembangan dibidang perempuan dan keluarga berencana.
Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan melalui pelayanan dan pendampingan terhadap korban KDRT.
Meningkatkan disiplin aparatur melalui penggunaan pakaian khusus dihari-hari tertentu.
Melakukan pembinaan dan
peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri.
Penyusunan sistem dan database keluarga yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota, dan Propinsi.
Meningkatan
peran
serta
dan
kesetaraan
gender
dalam
pembangunan melalui pameran hasil karya perempuan.
Melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan admisistratif dan layanan publik
Perlu
penggalangan
dukungan
masyarakat
bagi
program
pemberdayaan perempuan dan KB perlu terus dimantapkan sebagai salah satu investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas.
Untuk menentukan
faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan
73
memprioritaskan pada strategi SO, karena posisi instansi dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil skor keterkaitan pada tabel diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:
Memperkuat
dan
melengkapi
produk
hukum
bagi
aparatur
pemerintahan daerah untuk memantapkan peran dan fungsi institusi baik yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan maupun yang berhubungan dengan aparat sehingga mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Pengembangan database dan statistik awal terkait dengan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Penentuan prioritas program dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
Perlu pembinaan terhadap organisasi perempuan yang ada di Kota Bontang.
Perlu pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat perempuan yang ada di Kota Bontang.
Perlu pemantaban dan pemanfaatan portal gender untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan program Keluarga Berencana.
Meningkatlan kualitas layanan administrasi perkantoran dengan memaksimalkan sarana yang tersedia.
Pemantaban program terkait dengan keluarga Berencana.
Mengoptmalkan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
terhadap anak.
74
ALI ALE
KEKUATAN
KELEMAHAN
1. Adanya kebijakan Walikota Bontang yang menetapkan Peningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat dan mewujudkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial 2. Terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 3. Dukungan APBD dalam pelaksanaan Programprogram pemerintah di bidang Perempuan dan Keluarga Berencana 4. Adanya TUPOKSI yang mengatur secara teknis fungsi-fungsi organisasi 5. Adanya sarana perkantoran minimal untuk kegiatan-kegiatan administrasi 6. Menurunnya angka kelahiran dan kematian di Kota Bontang sebagai bagian keberhasilan keluarga berencana 7. Adanya progam-program awal terkait dengan keluarga Berencana 8. Adanya database dan statistik awal terkait dengan Perempuan dan Keluarga Berencana 9. Kesadaran masyarakat kota Bontang mengenai Keluarga Berencana mulai menguat yang diwujudkan dalam beberapa program yang dicanangkan secara nasional di bidang Keluarga Berencana (pembangunan keluarga berencana, Jumlah peserta KB Aktif, kesehatan reproduksi remaja dan bina keluarga lansia)tergolong berhasil dibandingkan beberapa kab/kota lainnya di Propinsi Kaltim 10. Kesadaran mengenai kesetaraan jender di lingkungan Kota Bontang mulai muncul 11. Jumlah Klinik Kelurga Berencana tergolong diatas rata-rata di Kota Bontang
1. Keahlian aparatur, tenaga pelatih, tenaga pengawas dan tenaga perantara belum memadai. 2. Penempatan dan formasi aparatur belum sesuai keahlian dan bidang tugas. 3. Dana pegembangan SDM terbatas 4. Belum tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang cukup memadai 5. Belum mantabnya Peraturan Daerah dan Peraturan walikota terkait dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana 6. Belum maksimalnya layanan administratif perkantoran dan layanan publik Perempuan dan Keluarga Berencana 7. Belum tersusunnya data keluarga 8. Belum maksimalnya disiplin aparatur di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 9. Kurang mantapnya kelembagaan dan jejaring pelayanan KB 10. Belum adanya data KDRT yang akurat 11. Belum adanya tim kerja lintas fungsi 12. Sistem informasi keluarga (SIDUGA)belum berjalan lancar 13. Belum adanya hotline di kota Bontang terkait dengan perempuan dan layanan masalahmasalah remaja.
PELUANG 1. Adanya UU yang terkait dengan perempuan dan keluarga berencana 2. Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan peraturan mentri 3. Adanya pedoman-pedoman dan program-program yang terkait dengan perempuan dan keluarga berencana yang dicanangkan secara nasional dan internasional 4. Isu Jender dan pengendalian penduduk merupakan isu global dan nasional 5. Keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas politik dan kesetaraan jender lainnya mulai digulirkan secara nasional 6. Adanya Portal Online untuk Studi Gender dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dilevel nasional 7. Jender dan Kependudukan mulai dikaitkan sebagai isu sentral sendiri di level nasional 8. Adanya lembaga swadaya masyarakat di level nasional maupun internasional yang secara khusus berhubungan dengan perempuan dan pengendalian penduduk
STRATEGI S+O
STRATEGI W+O
Memperkuat dan melengkapi produk hukum bagi aparatur pemerintahan daerah untuk memantapkan peran dan fungsi institusi baik yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan maupun yang berhubungan dengan aparat sehingga mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja.
1. Melakukan seleksi penerimaan dan penempatan calon tenaga kerja sesuai dengan bidang keilmuan, spesifikasi keahlian serta kriteria-kriteria baku yang harus dipenuhi.
2.
Pengembangan database dan statistik awal terkait dengan Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang berupa gedung/kantor dan kelengkapan administratif yang representatif di SKPD.
3.
Penentuan prioritas program dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
4.
Perlu pembinaan terhadap organisasi perempuan yang ada di Kota Bontang.
4. Penyusunan data terkait dengan kependudukan serta hal-hal yang terkait dengan perempuan dan keluarga berencana
5.
Perlu pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat perempuan yang ada di Kota Bontang.
6.
Perlu pemantaban dan pemanfaatan portal gender untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan program Keluarga Berencana
7.
Meningkatlan kualitas layanan administrasi perkantoran dengan memaksimalkan sarana yang tersedia.
1.
8.
Pemantaban program keluarga Berencana
terkait
dengan
9.
Mengoptmalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
2. Pengembangan pola karir jabatan melalui pengisian jabatan struktural, peningkatan jenis jabatan fungsional dan dokumentasi pola karir.
5. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur dan Tenaga Program terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. 6. Diperlukan dokumen perencanaan yang mengatur dan terkait dengan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana. 7. Meningkatkan pelayanan dan jejaring layanan keluarga berencana 8. Perlu adanya media informasi terkait dengan dengan perempuan dan layanan masalahmasalah remaja. 9. Diperlukan pengembangan sistem informasi keluarga
dan
diseminasi
10. Diperlukan pemetaan potensi orgasinasasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
ANCAMAN
STRATEGI S+T
STRATEGI W+T
1. Kebijakan Nasional terkait dengan Keluarga Berencana, Sosial dan perempuan yang selalu berubahubah
1.
Membekali aparatur SKPD dengan produk hukum melalui diseminasi secara reguler.
2.
Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan terkait dengan KDRT
2. Laju petumbuhan penduduk yang cukup tinggi
3.
Diperlukan forum koordinasi peningkatan danpembinaan program Keluarga Berencana.
3. Penegakan hukum di level nasional yang lemah terkait dengan masalah-masalah KDRT dan Jender
4.
Diperlukan pelayanan KB dan Kontrasepsi bagi keluarga miskin
5.
Meningkatkan program kontrasepsi Keluarga Berencana
pelayanan
6.
Perlu pengembangan sistem gender dan anak terkait meningkatkan fungsi pengawan
Informasi untuk
4. Ketidakpastian dilevel nasional
kondisi
politik
5. Belum ad anya pengawasan dari pusat ke daerah semenjak otonomi daerah 6. Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dan regional hanya sebatas wacana. 7. Inkonsistensi pemerintah pusat dalam mengangani masalahmasalah perempuan 8. Belum komprehensifnya penanganan masalah-masalah jender, remaja dan lansia di level internasional, nasional, propinsi dengan level Kabupaten/Kota yang ada 9. Komitmen negara terhadap penanganan masalah-masalah pengendalian penduduk, perempuan, remaja dan lansia masih diragukan
7.
8.
9.
diperlukan bimbingan kepada permpuan manajemen usaha .
Alat
pengelolaan usaha terkait dengan
Mengembangkan pusat pelayanan dan informasi dan konseling terkait dengan masalah-masalah jender, remaja dan lansia. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
1. Melakukan pembinaan lepada aparatur SKPD terkait dengan program pengembangan dibidang perempuan dan keluarga berencana. 2. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan melalui pelayanan dan pendampingan terhadap korban KDRT. 3. Meningkatkan disiplin aparatur melalui penggunaan pakaian khusus dihari-hari tertentu. 4. Melakukan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 5. Penyusunan sistem dan database keluarga yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota, dan Propinsi. 6. Meningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui pameran hasil karya perempuan. 7. Melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan admisistratif dan layanan publik 8. Perlu penggalangan dukungan masyarakat bagi program pemberdayaan perempuan dan KB perlu terus dimantapkan sebagai salah satu investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia
SWOT
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bontang mempunyai peran dan posisi penting, baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah Kota Bontang maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi BPPKB Kota Bontang. Oleh karena itu, perlu peningkatan kinerja BPPKB sesuai tupoksinya, melalui perencanaan strategis yang berbasis kepada isu-isu startegis yang diidentifikasi dari adanya kesenjangan antara kondisi nyata saat ini tahun 2011 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan tahun 2016. Bertolak dari isu-isu strategis tersebut akan disusun rencana strategis yang realistis. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 3. 1.1. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah dan kualitas SDM aparatur
dalam tugas-tugas administrasi
perkantoran yang berbasis pada elektronik government (eGov), perencanaan, dan teknis pelaksanaan bidang, yang masih rendah. Upaya fasilitasi peningkatan kualitas SDM SKPD dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsive gender, masih rendah. Penguatan dan pembinaan stakeholders (SKPD, lembaga masyarakat, dan badan internasional) dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan
gender),
PKHP
(Peningkatan
Kualitas
Hidup
Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana), masih sangat rendah Kurangnya kompetensi teknis tenaga-tenaga faslitator dalam rangka penyebarluasan pengetahuan dan ketrampilan penganggaran responsive gender (gender budgeting), PKHP, KPA, KB dan KS. 3.1.2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI
78
Lemahnya sinkronisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi (bidang PUG, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera).
Masih rendahnya pemahaman eksekutif maupun legislative tentang PUG dan PP sebagai suatu strategi pembangunan,
yang menentukan
keberhasilan pembangunan di segala bidang. Belum terjabarkannya Undang-undang tentang perlindungan anak dan perempuan pada level Kota, yang dapat dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan
mekanisme
terpadu
pencegahan
dan
penanganan
perlindungan perempuan dan anak di Kota Bontang. Kurangnya penyebarluasan informasi kependudukan dan KB di tingkat masyarakat secara seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Lemahnya koordinasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat, untuk mendukung keterpaduan program KB di tingkat pelaksanaan di kab/kota. 3.1.3. MANAJEMEN / PENATALAKSAANAAN Belum tersedianya pedoman operasional yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal organisasi. Kebutuhan sarana prasarana perkantoran belum terpenuhi sesuai standar minimal Belum
adanya
software
system
informasi
manajemen
untuk
penatalaksanaan asset, kepegawaian, dan keuangan; untuk mendukung manajemen perkantoran Rendahnya advokasi dan sosialisasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. Kurangnya advokasi di level penentu kebijakan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berakibat pada rendahnya alokasi anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana. 3.1.4. DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI
79
Belum tersedianya statistic data terpilah per sector pembangunan yang lengkap secara kontinyu. Masih sedikitnya program/kegiatan yang mendukung terlaksananya PUG, PKHP, dan KPA pada lintas sector terkait. Kurangnya upaya2 publikasi informasi, komunikasi, dan edukasi tentang PUG, PKHP, KPA, KB, dan KS bagi lintas stakeholders tingkat kota. Kurangnya database kasus dari stakeholders untuk digunakan sebagai informasi perumusan kebijakan, penyusunan program/ kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Belum terbangunnya system informasi data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website. 3.1.5. REGULASI Regulasi kebijakan tentang penerapan strategi PUG di tingkat kota, belum ada Tindak lanjut teknis atas peraturan perundang-undangan nasional di level Kota, belum optimal dilakukan Regulasi tentang Perlindungan Anak di tingkat kota, belum ada Regulasi
kebijakan
tentang
penerapan
strategi
Pemberdayaan
Perempuan Terpadu dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di tingkat kota, belum ada 3.1.6. EVALUASI KINERJA Belum adanya perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian Tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita; Tingginya angka vertilitas penduduk Kota Bontang; Melemahnya pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam rangka mensukseskan program KB; Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan; Banyaknya kasus2 kesehatan reproduksi di masyarakat, Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Sejahtera, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
80
Sejahtera (UPPKS), dll), belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sector. Perempuan kurang memiliki kesempatan dan peran dalam pengambilan keputusan, sehingga manfaat yang diperoleh perempuan belum bias disetarakan dengan kaum laki-laki, yang mengakibatkan fenomena kesenjangan gender di Kota Bontang. 3.1.7. FENOMENA AKTUAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Rendahnya kepesertaan KB laki-laki karena terbatasnya pilihan jenis alat kontrasepsi dan tingginya harga Proporsi perempuan yang menduduki jabatan eksekutif (eselon 2, 3, dan 4), masih sangat rendah Ada kecenderungan sesama kelompok/lembaga perempuan tidak saling mendukung satu sama lain Kasus2 kekerasan lebih banyak dijumpai di kalangan perempuan dan anak Akses perempuan di bidang prioritas meliputi : pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi, dan hukum ; lebih rendah dibandingkan laki-laki. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Untuk Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi luhur, Maju, Adil dan Sejahtera, sesuai visi Kepala Daerah/Walikota Bontang terpilih telah merumuskan 4 (empat) pernyataan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional. 2. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik. 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. 4. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.
81
Keempat pernyataan Misi Walikota Bontang tersebut diatas apabila ditelaah lebih lanjut, sesuai dengan misi pertama Walikota Bontang yang sejalan dengan Tugas pokok dan fungis Badan PP dan KB Kota Bontang adalah sebagai berikut : Sebuah impian membangun manusia Indonesia yang potensial.Memang, harus diakui, memberikan porsi perhatian pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), maka program KB tak bisa dikesampingkan. Sebab, pada dasarnya membangun fondasi sebuah SDM yang handal, di antaranya diawali dari proses pengaturan jarak kelahiran. Lalu, bagaimana mendidik dan membinanya, baik fisik maupun mental, sesungguhnya KB bukan hanya sekadar "menyuarakan" alat kontrasepsi, tetapi mengandung banyak komponen yang bermuara pada upaya pembangunan SDM yang handal dan sehat.Pemberdayaan anak belakangan ini memamng semakin menjadi perhatian luas, meski di berbagai negara tersendat pelaksanaannya. Semua keadaan ini menyisakan tanya mampukah bangsa dunia, khususnya negara-negara berkembang, bisamenghasilkan anak manusia yang gerkualitas Kota Bontang yang terus berupaya menggenjot upaya pemberdayaan penduduk menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang handal dan potensial Inilah wajah penduduk Kota Bontang
saat ini. Kualitasnya masih
ada yang rendah.
Penduduk miskin membengkak hingga 18 ribu lebih Visi: Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi luhur, Maju, Adil dan Sejahtera No (1) 1
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2) Misi 1……………… Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional Program………… - Kependudukan - Kesehatan
Faktor
Permasalahan Pelayanan SKPD 1. 2.
3. 4. 5. 6.
(3) Sumber Daya Manusia Hubungan Kelembagaan, Koordinasi Dan Sinkronisasi Manajemen / Penatalaksaanaan Data, Informasi Dan Publikasi Regulasi Fenomena Aktual Pemberdayaan Perempuan Dan Kb
Penghambat 1.
2. 3. 4.
5.
(4) Keahlian aparatur, tenaga pelatih, tenaga pengawas dan tenaga perantara belum memadai. Penempatan dan formasi aparatur belum sesuai keahlian dan bidang tugas. Dana pegembangan SDM terbatas Belum tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang cukup memadai Belum mantabnya Peraturan Daerah dan Peraturan walikota terkait dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga
Pendorong 1.
2.
3.
4.
(5) Adanya UU yang terkait dengan perempuan dan keluarga berencana Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan peraturan mentri Adanya pedomanpedoman dan program-program yang terkait dengan perempuan dan keluarga berencana yang dicanangkan secara nasional dan internasional Isu Jender dan
82
6.
7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.
berencana Belum maksimalnya layanan administratif perkantoran dan layanan publik Perempuan dan Keluarga Berencana Belum tersusunnya data keluarga Belum maksimalnya disiplin aparatur di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kurang mantapnya kelembagaan dan jejaring pelayanan KB Belum adanya data KDRT yang akurat Belum adanya tim kerja lintas fungsi Sistem informasi keluarga (SIDUGA)belum berjalan lancar Belum adanya hotline di kota Bontang terkait dengan perempuan dan layanan masalah-masalah remaja.
Kondisi yang dinginkan setelah mengetahui
5.
6.
7.
8.
pengendalian penduduk merupakan isu global dan nasional Keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas politik dan kesetaraan jender lainnya mulai digulirkan secara nasional Adanya Portal Online untuk Studi Gender dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dilevel nasional Jender dan Kependudukan mulai dikaitkan sebagai isu sentral sendiri di level nasional Adanya lembaga swadaya masyarakat di level nasional maupun internasional yang secara khusus berhubungan dengan perempuan dan pengendalian penduduk
faktor penghambat dan pendorong
adalah sebagai berikut : 3.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA Tersedianya SDM aparatur yang handal di bidang pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan. Tersedianya SDM perencana dan teknis pelaksana bidang yang professional. Tersedianya SDM perencana teknis yang mempunyai kapasitas ‘gender budgeting’ di setiap SKPD. Meningkatnya kapasitas teknis stakeholders (SKPD, lembaga masyarakat, dan badan internasional) dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan
gender),
PKHP
(Peningkatan
Kualitas
Hidup
Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana)
83
Tersedianya fasilitator dalam rangka gender budgeting, PKHP, KPA, KB dan KS.
3.2.2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI Terwujudnya sinkronisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kota (bidang PUG, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera). Pemahaman eksekutif maupun legislative tentang PUG dan PP sebagai suatu strategi pembangunan, cukup memadai untuk mengakomodasi pembangunan berperspektif gender di segala bidang. Adanya penjabaran Undang-undang dalam bentuk peraturan daerah, dan aturan pelaksanaannya, tentang perlindungan anak dan perempuan pada level Kota. Peningkatan kepesertaan KB penduduk laki-laki secara proporsional. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait dalam penyediaan alat kontrasepsi. 3.2.3. MANAJEMEN / PENATALAKSAANAAN Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi Tersedianya pedoman operasional (standar operasional prosedur) yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal organisasi Tersedianya software system informasi manajemen asset, kepegawaian, dan keuangan, untuk mendukung kelancaran tugas2 internal organisasi Terlaksananya advokasi dan sosialisasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. Adanya wadah untuk advokasi, komunikasi, dan edukasi bagi lembaga eksekutif dan legislative, yang dapat menjamin alokasi anggaran yang cukup bagi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bontang.
84
3.2.4. DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI Tersedianya statistic data terpilah per sector pembangunan yang lengkap secara kontinyu. Adanya
data
pendukung
yang
cukup
untuk
perumusan
program/kegiatan yang mendukung terlaksananya PUG, PKHP, dan KPA pada lintas sector terkait. Adanya upaya2 publikasi informasi, komunikasi, dan edukasi tentang PUG, PKHP, KPA, KB, dan KS bagi lintas stakeholders tingkat kota. Teridentifikasinya dan terakomodasinya kasus-kasus dari stakeholders yang
dapat
digunakan
sebagai
masukan
perumusan
kebijakan,
penyusunan program/ kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Terbangunnya website PKHP dan KPA. 3.2.5. REGULASI Tersedianya regulasi kebijakan tentang penerapan strategi PUG di tingkat kota. Tersedianya regulasi di level Kota sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Tersedianya regulasi tentang Perlindungan Anak di tingkat kota. Tersedianya
regulasi
kebijakan
tentang
penerapan
strategi
Pemberdayaan Perempuan Terpadu dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di tingkat kota. 3.2.6. EVALUASI KINERJA Adanya perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian Menurunnya angka kematian ibu, bayi, dan balita; Menurunnya angka vertilitas penduduk Kota Bontang;
85
Menguatnya pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam rangka mensukseskan program KB; Tersedianya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB yang cukup di lapangan; Menguatnya
pemahaman
kesehatan
reproduksi
di
masyarakat,
khususnya di kalangan remaja dan perempuan. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Sejahtera, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dll) dilaksanakan secara komprehensif lintas sector. Berkurangnya fenomena kesenjangan gender di Kota Bontang Terwujudnya perumusan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, sosial dan budaya (polsosbud); bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup; serta bidang pendidikan dan kesehatan. 3.2.7. FENOMENA AKTUAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Meningkatnya keikutsertaan peserta KB laki-laki Meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan Terbangunnya sinergitas dan harmonisasi antar lembaga/organisasi perempuan di Kota Bontang Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian kasus2 kekerasan di kalangan perempuan dan anak Meningkatnya aksesibilitas perempuan di bidang prioritas (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi, dan hukum) setara dengan laki-laki. 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Kaltim Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan
86
hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan. Cara pandang pembangunan mutakhir telah memberikan pencerahan tentang makna pembangunan, yaitu proses makin meluasnya kemampuan rakyat (expansion of people’s capabilities) dan bahwa pembangunan menuntut perluasan partisipasi dan emansipasi seluruh rakyat. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dan emansipatif menuntut suatu strategi yang tidak hanya menempatkan posisi rakyat secara pasif, melainkan aktif sebagai aktor pembangunan (a strategy which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers).
3.3.1. Telaah Renstra BKKBN Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi, serta memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui upaya peningkatan partisipasi pria dan meningkatkan derajat kesehatan, pemberdayaan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam Era Desentralisasi, kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kebijakan yang bersifat implementatif sehingga dapat dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang sebagai upaya prioritas dalam pelaksanaan kewenangan wajib yang tercantum pada 81 wewenang yang telah dilimpahkan. Upaya prioritas ini mencakup pelayanan dasar yang sesuai dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Visi BKKBN “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015” dengan Misi : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Telah menetapkan tujuannya sebagai berikut : 1. Meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) agar memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan menyelenggarakan program keluarga berencana di daerah.
87
2. Meningkatkan peran serta shareholder (mitra kerja) dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan dan menyelenggarakan program keluarga berencana. 3. Meningkatkan KIE dan penggerakan masyarakat untuk menjamin kesertaan dan kemandirian kepada masyarakat dan pasangan usia subur; serta kepada remaja agar dapat dapat memenuhi hak-haknya dan berpartisipasi dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan dan menyelenggarakan program keluarga berencana. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM, IPG, dan penduduk tumbuh seimbang, serta memperkuat jati diri bangsa. Pencapaian sasaran tersebut, ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa. Dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR = 2,1 dan NRR = 1 maka kebijakan dan strategi yang ditetapkan adalah : 1. Revitalisasi Program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dengan strategi : a) Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana b) Promosi dan penggerakan masyarakat 2. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi adalah pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan,. 3. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial dengan strategi : a. Penyediaan analisis data kependudukan yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, b. peningkatan kualitas data dan informasi manajemen pembangunan kependudukan dan KB bewrbasis TI
88
3.3.2. Telaah Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak” sedangkan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendorong terwujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan”. Tujuan Dari visi dan misi yang telah dirumuskan maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak menetapkan tujuan sebagai berikut: a.
Mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di seluruh bidang pembangunan prioritas;
b.
Mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas perlindungan dari tindak kekerasan;
c.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat
dalam
mendukung
pencapaian
kesetaraan
gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan d.
Mewujudkan manajemen yang akuntabel dan terintegrasi.
Sasaran
Strategis
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sesuai meliputi: a.
Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak (PUG & A) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya (khususnya di bidang sosial, politik, hukum; perekonomian; dan pemenuhan hak anak).
b.
Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak (PUG & A) oleh Pemerintah Daerah, khususnya di bidang sosial, politik, hukum; perekonomian; dan pemenuhan hak anak.
c.
Perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
89
Secara umum tidak terdapat hambatan dalam melaksanakan program dari kementrian dan lembaga untuk mendukung mewujudkan visi dan misi kementrian dan lembaga dalam hal ini BKKBN dan Kementrian PP dan Perlindungan Anak, Berikut ini 4 Program dan 11 sub program skala prioritas kontrak kerja pencapaian (KKP) yang telah ditetapkan oleh BKKBN Propinsi Kalimantan Timur untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang tahun 2010, telah tercapai sebanyak 8 sub program atau 72,72%, hal ini terjadi kerena sub program pembinaan Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga tidak mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka Pencapaian KKP Program Sub Program pada Badan PP dan Kb Kota Bontang tahun 2010 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: Pencapaian KKP Program Sub Program Pada Badan PP dan KB Kota Bontang : No.
1
2
3
4
Program
Pelayanan KB
Pembina Remaja
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP).
Peningkatan Kesejahteran Keluarga
Sub Program
Keterangan
Pasangan Usia Subur (PUS)
Tercapai
PUS ber-KB / KB Aktif
Tercapai
Prevalensi Rate (PR)
Tercapai
Klinik /Tempat Pelayanan KB
Tercapai
Pencapaian Peserta KB Baru
Tercapai
Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
Tercapai
BKB
Tercapai
BKR
tidak Tercapai
BKL
tidak Tercapai
BLK
tidak Tercapai
UPPKS
Tercapai
90
Tabel. Data Capaian KKP Kota Bontang tahun 2010
No 1 2 3 4
Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) PUS ber-KB / KB Aktif Prevalensi Rate (PR) Klinik /Tempat Pelayanan KB Pencapaian Peserta KB Baru A. Peserta KB Baru Wanita
5
Target 26.889 16.892 62,82 26
Capaian 27.904 21.355 76,53 24
3.507 546
3.866 443
% Capaian 103,77 126,42 121,82 92,31
110,24 81,14
-
IUD
-
MOW
78
113
144,87
-
Implant
298
487
163,42
-
Suntik
640
1.833
286,41
-
Pil
1.945
990
50,90
B. Peserta KB Baru Pria
92
943
1.025,00
-
MOP
12
74
616,67
-
Kondom
80
869
1.086,25
Jumlah Peserta KB Baru (A+B)
3.599 Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
4.809
133,62
-
Tahap tumbuh
15 kelompok
18
120,00
-
Tahap Tegak
3 kelompok
3
100,00
-
Tahap tegar
3 kelompok
1
33,33
Jumlah PIK Remaja
21 kelompok
22
104,76
Jumlah Kelompok BKB yang aktif Jumlah Keluarga yang menjadi anggota BKB Jumlah Kelompok BKR yang aktif 8 Jumlah Keluarga yang menjadi anggota BKR Jumlah Kelompok BKL yang aktif 9 Jumlah Keluarga yang menjadi anggota BKL Jumlah Kelompok BLK yang aktif 10 Jumlah Keluarga yang menjadi anggota BLK
42 kelompok
43
102,38
2100 keluarga
1.764
84,00
15 kelompok
10
66,67
295 keluarga
174
58,98
15 kelompok
10
66,67
600 keluarga
316
52,67
15 kelompok
5
33,33
245 keluarga
167
68,16
6
7
91
Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif Jumlah Keluarga anggota 12 UPPKS yang dapat akses modal % PUS Kelompok Pra Sejahtera dan KS1 anggota 13 UPPKS yang menjadi peserta KB 11
85 kelompok
75
88,24
660 keluarga
1.327
201,06
95%
96,50%
101,58
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan dan KB memerlukan kebijakan pemerintah daerah tentang aturan pelaksanaan sesuai karakteristik kondisi daerah. Penetapan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin sinergitas fungsional program nasional dengan program pemerintah daerah , untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaannya dan kinerja yang diharapkan, dukungan anggaran dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan,
perlindungan
perempuan
dan
anak,
serta
perlembagaan
pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Fenomena berbagai kasus perempuan, keluarga, remaja dan anak dapat muncul sebagai dampak kebijakan pemerintah dan atau implikasi dari dinamika perubahan sosial budaya politik dan ekonomi masyarakat. Dampak implementasi kebijakan pemerintah yang tidak antisipatif adalah kepersetaan KB laki-laki yang diikuti ketersediaan pilihan jenis alat kontrasepsi dengan harga terjangkau. Adanya dinamika perubahan lingkungan sosial budaya ekonomi politik, berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap rendahnya proporsi perempuan dalam menduduki jabatan. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan kondisi saat ini (tahun 2011) dan kondisi yang diharapkan (tahun 2016), maka dirumuskan Isu-isu stratejik yang dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi : 1) perencanaan dan evaluasi kinerja, 2) pelaksanaan dan pengendalian, 3) sumber daya manusia, 4) kebijakan pemerintah atau regulasi, dan 5) fenomena aktual pemberdayaan perempuan dan KB.
92
3.5.1. Perencanaan dan evaluasi kinerja a. Perencanaan Umum (Sekretariat) Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang mempunyai kapasitas memadai
di
bidang
pelayanan
administrasi
perkantoran
dan
pengelolaan keuangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi Penyediaan pedoman operasional (standar operasional prosedur) yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal organisasi Penyediaan software system informasi manajemen asset, kepegawaian, dan keuangan, untuk mendukung kelancaran tugas2 internal organisasi b. Perencanaan Kinerja Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana bidang yang professional mutlak diperlukan, guna penerapan ‘gender budgeting’ di seluruh
bidang
pembangunan,
serta
terwujudnya
sinkronisasi
perencanaan pembangunan lingkup pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana secara komprehensif. Ketersediaan statistic data terpilah dan data base kasus setiap sector terkait untuk masukan perencanaan di seluruh bidang pembangunan, melalui analisis situasi, guna mendorong implementasi strategi PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Bontang. c. Evaluasi Kinerja Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian; sehingga dapat diketahui hubungan antara perencanan dengan evaluasi kinerja dengan indicator (out come) seperti : penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka kelahiran (TFR), peningkatan jumlah pasangan usia subur peserta KB aktif, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta angka vertilitas penduduk Kota Bontang. Dampak (impact) arah kebijakan yang diharapkan yaitu terwujudnya ketahanan keluarga dan
93
kesejahteraan keluarga, terbangunnya nilai perlindungan perempuan dan anak, dan kaitan dengan program lain.
Perencanaan harus tidak bias gender, bersifat antisipatif, perlu pemantauan dan evaluasi respon (pemahanan, sikap dan perilaku) masyarakat terhadap kebijakan dan realisasi program, untuk masukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pada keluarga dan masyarakat.
3.5.2. Pelaksanaan dan Pengendalian Kejelasan rumusan program dan kegiatan lingkup
pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana, serta kesejahteraan dan perlindungan anak yang berperspektif gender di masing-masing sector terkait yang sinkron dan sinergi. Kejelasan struktur yang menangani teknis layanan KB di tingkat kota, yang akan menjadi acuan kejelasan wewenang dan alokasi anggaran program KB di kota. Perluasan advokasi, sosialisasi, serta publikasi informasi dan edukasi tentang tentang PUG, PKHP, KPA, KB, dan KS bagi lintas stakeholders tingkat kota. Upaya mewujudkan kesetaraan gender memerlukan perumusan kebijakan strategis di 3 kelompok bidang, yakni bidang politik, sosial dan budaya (polsosbud); bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup; serta bidang pendidikan dan kesehatan. Pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana
capaian;
sehingga
dapat
diketahui
hubungan
antara
perencanan dengan evaluasi kinerja dengan indicator (out come) seperti : penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka kelahiran (TFR), peningkatan jumlah pasangan usia subur peserta KB aktif, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta angka vertilitas penduduk Kota Bontang. Penelitian khusus berkembangnya kasus-kasus dalam masyarakat yang berimplikasi
terhadap
kesehatan
reproduksi
dan
munculnya
permasalahan baru, dan penelitian dan perencanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kesetaran gender dikaitkan dengan
94
aspek politik, sosial, dan budaya (polsosbud); ekonomi; dan perlindungan perempuan dan anak. Mekanisme terpadu pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak Sinkronisasi pembinaan, monitoring, dan evaluasi kota 3.5.3. Sumber Daya Manusia Ada 3 (tiga) karakteritik sumber daya manusia yang menjadi kunci atau focal point bagi peningkatan kinerja BPPKB. Diperlukan tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta tenaga perencana yang mampu menyusun rencana kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang tersedia, dan mampu melaksanakan secara profesional. Untuk penyebarluasan program BPPKB di masyarakat diperlukan tenaga fasilitator dan tenaga penyuluh. Efektifnya implementasi program Pemberdayaan Perempuan dan KB sangat ditentukan oleh peran semua stake holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan sosialisasi program PUG, Perlindungan Perempuan, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 3.5.4. Kebijakan Pemerintah atau Regulasi Kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan dan KB memerlukan kebijakan pemerintah daerah tentang aturan pelaksanaan sesuai karakteristik kondisi daerah. Penetapan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin sinergitas fungsional program nasional dengan program pemerintah daerah, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaannya dan kinerja yang diharapkan, dukungan anggaran dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat kota. 3.5.5. Fenomena Aktual Pemberdayaan Perempuan dan KB Fenomena berbagai kasus perempuan, keluarga, remaja dan anak, dapat muncul sebagai dampak kebijakan pemerintah dan atau implikasi
95
dari dinamika perubahan sosial budaya politik dan ekonomi masyarakat. Dampak implementasi kebijakan pemerintah yang tidak antisipatif adalah : kepesertaan KB Laki-laki yang tidak diikuti dengan ketersediaan pilihan jenis alat kontrasepsi dengan harga terjangkau; kurang intensifnya penanganan masalah kasus kekerasan perempuan dan anak; penanganan perlindungan anak dan perempuan masih bersifat parsial-belum terpadu- dan belum ada kerjasama lintas wilayah.
Adanya dinamika perubahan Lingkungan sosial budaya
ekonomi politik, berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap rendahnya proporsi perempuan yang menduduki jabatan eksekutif, kurang sinerginya
kegiatan
sesama
lembaga perempuan,
dan
rendahnya aksesibilitas perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi, dan hukum, tingginya angka fertilitas penduduk Kota Bontang, dan tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita. Lingkungan sosial budaya ekonomi politik, berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap rendahnya proporsi perempuan yang menduduki jabatan eksekutif, kurang sinerginya kegiatan sesama lembaga perempuan, dan rendahnya aksesibilitas perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi, dan hukum, tingginya angka fertilitas penduduk Kota Bontang, dan tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita.
96
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kota Bontang yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bontang berkepentingan untuk memberikan konstribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Pemerintah Kota Bontang harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran control, serta memberikan
ruang
seluas-luasnya
untuk
mengenyam
manfaat
pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara konseptual Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan ber-negara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang yaitu Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera, maka ditetapkan Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2011-2016, yakni :
97
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Masyarakat Bontang Yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera.
Dari visi diatas keluarga sebagai unit terkecil pilar masyarakat sebagai sasaran strategis pembangunan, Hakekat dari Visi tersebut adalah mewujudkan keluarga dengan jumlah anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya dalam nuansa kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan peran perempuan dan keluarga berencana di Kota Bontang, melalui 1. Mengimplementasi Kebijakan Program KB Nasional 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Anak serta Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur dan tenaga program. 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang :
98
TABEL T-IV.C.24 TENTANG: TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
99
Tabel – IV.c.24 Hal 1
100
Tabel – IV.c.24 Hal 2
101
Tabel – IV.c.24 Hal 3
102
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi BPPKB Kota Bontang, meliputi 3 hal pokok yakni : 1. Memperkuat Fungsi Fasilitasi Memperkuat fungsi fasilitasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya menyediakan panggung bagi optimalnya peran stakeholder dalam berkontribusi bagi perwujudan visi. Penguatan tersebut dilakukan dengan membangun jejaring kerja sama (networking) secara regional dan nasional, menerapkan sistem tatakelola kepemerintahan yang terpercaya, serta senantiasa membangun akses terhadap pelayanan publik. 2. Memperkuat Fungsi Pemberdayaan Memperkuat fungsi pemberdayaan berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya berdampak pada peningkatan kemampuan dan perbaikan aturan main dalam interaksi multipihak yang saling membuka diri untuk mendorong perubahan.
Penguatan ini
dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya
dan
meningkatkan kinerja. 3. Memperkuat Fungsi Demokrasi Memperkuat fungsi demokrasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada apresiasi terhadap suara (voices) dan pilihan (choices) semua pihak. Penguatan ini juga dilakukan dengan membangun model kebersamaan (semangat kolektif) dalam menjalankan pembangunan antar pemerintah provinsi dan kab/kota, Ormas/LSM, dan masyarakat.
103
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan` dari Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sacara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :
104
TABEL T-IV.C.27 TENTANG :
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
105
Tabel c.27 Hal 1
106
Tabel c.27 Hal 2
107
10 8
10 9
11 0
11 1
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
5.1.1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. Tujuan program ini untuk mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perempuan dan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Terintegrasinya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di semua bidang pembangunan di tingkat Kota; 2. Terintegrasinya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang peduli perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan di tingkat Kota; 3. Terbentuknya kelembagaan yang menangani anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan antara lain: 1. Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 3. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
109
5.1.2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender. Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai: 1. Tersedianya tenaga analisis gender dan model analisis gender; 2. Terjalinnya kerjasama Pusat Studi Wanita/Gender dengan Pemerintah Kota Bontang; 3. Terbentuknya Focal Point PUG di setiap Dinas/Badan/Unit Kerja di Kota Bontang; 4. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan perempuan di Kota Bontang; 5. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender di Kota Bontang; Kegiatan antara lain : 1. Kegiatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 2. Kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2). 3. Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. 4. Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG). 5. Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 6. Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. 7. Kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG.
110
8. Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak. 9. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 10. Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. 11. Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender. 5.1.3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan
perempuan
di
berbagai
bidang
kehidupan
dan
pembangunan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya kualitas dan peran perempuan terutama di bidang– bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan budaya; 2. Tersedianya materi PUG dan KPA; 3. Teridentifikasinya masalah kesenjangan gender dan tersedianya data terpilah; 4. Tersusunnya
mekanisme
pemantauan
dan
evaluasi
serta
tersedianya peta wilayah menurut indikator gender. Kegiatan antara lain: 1.
Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
2.
Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
3.
Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
111
4.
Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP).
5.
Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.
6.
Kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
7.
Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat.
8.
Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
9.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
10. Program Peningkatan peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Tujuan program ini untuk meningkatkan dan kesetaraan perempuan dalam pembangunan adalah: a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan; b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender; c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera; d. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha; e. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan. f. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
112
5.2. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 5.2.1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, termasuk didalamnya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. Kegiatan pokok program ini meliputi: 1. meningkatkan akses informasi serta akses kualitas pelayanan KB dan KR khususnya pada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, kelompok rentan, keluarga berpendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar; 2. meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi; 3. meningkatkan akses pria terhadap informasi, konseling, dan pelayanan KB dan KR; 4. meningkatkan perlindungan hak-hak reproduksi bagi individu dan keluarga; 5. meningkatkan advokasi, promosi, KIE dan konseling tentang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA), serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi (PMKR); 6. meningkatkan penggunaan air susu ibu (ASI) ekslusif selama 6 (enam) bulan melalui metode amenore laktasi (MAL); 7. meningkatkan pemahaman dan perilaku keluarga tentang kualitas kesehatan dan proses reproduksi. Kegiatanya antara lain : 1) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 2) Pelayanan Safari KB Implant dan IUD 3) Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis
113
4) Rakor Tim Penjaga Mutu Pelayanan KB 5) Workshop Kualitas Pelayanan KB 6) Pelayanan KIE 7) Promosi Pelayanan KHIBA 8) Pembinaan Keluarga Berencana 9) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin (TKBK) 10) Penghargaan kepada pengelola KB teladan 11) Harganas tingkat kota 12) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS 13) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 14) Peningkatan perlindungan hak reproduksi 15) Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan alat kesehatan reproduksi 16) Pelayanan Konseling KB 17) Pelayanan KB Medis Operasi a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB b) Pembinaan IMP KB c) Koordinasi
Peningkatan
dan
Pembinaan
Program
Keluarga
Berencana d) Pengelolaan Data dan Informasi Program KB e) Pengembangan Program SIDUGA f) Penyampaian Informasi Program KB & PP 18) Bimtek pendataan keluarga
5.2.2. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
pemahaman,
pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam
114
upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang. Kegiatan pokok program ini meliputi: 1) menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia kawin termasuk advokasi, KIE, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR); 2) memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri melalui pengembangan sumber daya manusia (pengelola dan pelaksana) KRR. 3) Peningkatan penanggulangan PMS termasuk HIV/AIDS, Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan reproduksi remaja melalui peningkatan penyuluhan dan konseling. Kegiatannya antara lain : 1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat. 3) Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah
4) Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 5.2.3. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas.
115
Kegiatan pokok program ini meliputi: 1. meningkatkan akses informasi dan pelayanan dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 2. mengembangkan kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan bina keluarga
yang terdiri dari bina keluarga balita (BKB), bina
keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL) dengan penyelenggaraan pendampingan; 3. Pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PAUD. 4. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga 5. pengembangan
metode
operasional
BKB,
Posyandu–PAUD.
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan metode operasional BKB–Posyandu–PAUD dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang balita. 6. meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM), bank perkreditan rakyat (BPR/Perbankan, dan mitra usaha dalam menyelenggarakan
pendampingan
dan
menggali
sumber
dana/modal serta pembelajaran kewirausahaan, khususnya kepada keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I; 7. mengembangkan penggunaan alat teknologi tepat guna (ATTG) bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); 8. mengintegrasikan kegiatan UPPKS dengan kegiatan kelompok sosial lainnya; 9. melakukan advokasi dan KIE PKPL;
116
5.2.4. PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN
KELUARGA KECIL
BERKUALITAS Tujuan program ini untk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan, dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas. Kegiatan pokok program ini meliputi: 1. mengembangkan jaringan dan aliansi advokasi Program KB; 2. meningkatkan kualitas pelayanan konseling untuk memenuhi hak keluarga dalam Program KB; 3. meningkatkan kemandirian masyarakat, keluarga, dan individu dalam penyelenggaraan Program KB; 4. memberdayakan petugas lapangan, institusi masyarakat, LSOM, dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB; 5. memberdayakan SDM pengelola dan pelaksana program; 6. menyediakan data dan informasi Program KB (data mikro keluarga); 7. mengembangkan model analisis dan evaluasi program dengan memanfaatkan dan memberdayakan teknologi informasi; 8. Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
9. Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan. 10. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 11. Pembinaan IMP KB 12. Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana 13. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 14. Pengembangan Program SIDUGA
117
15. Penyampaian Informasi Program KB & PP 16. Bimtek pendataan keluarga
5.3. SEKRETARIAT 5.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan rumah tangga 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 9. Penyediaan bahan logistik kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran 13. Penyediaan alat tulis kantor 14. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
118
4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pengadaan Mebeleur 6. Pembangunan gedung kantor 5.3.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan mesin/kartu absensi 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5.3.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 5.3.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 4. Penyusunan Renstra SKPD Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat digambarkan pada tabel berikut :
119
TABEL T-IV.C.28 TENTANG: RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG 120
121
Tabel c.28 b
122
Tabel c.28 c
123
Tabel c.28 d
124
Tabel c.28 e
125
Tabel c.28 f
126
Tabel c.28 g
127
128
Renstra BPPKB Kota Bontang 2011-2016
129
Renstra BPPKB Kota Bontang 2011-2016
130
Renstra BPPKB Kota Bontang 2011-2016
131
Renstra BPPKB Kota Bontang 2011-2016
132
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 6.1. PENGERTIAN Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan INDIKATOR KINERJA (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuranukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara
kuantitatif maupun
kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok: a. Masukan (Input) b. Keluaran (Output) c. Hasil (Outcomes) d. Manfaat (Benefits) e. Dampak (Impacts) Kelompok-kelompok
indikator tersebut dapat
digunakan
untuk
melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan.
Sedangkan indikator hasil,
129
manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan. 6.2. KEGUNAAN Sebagaimana telah disinggung di atas, indikator kinerja berguna sebagai alat atau dasar mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan. Selain itu sebagai alat atau dasar mengukur kinerja suatu unit kerja, baik dalam tahap perencanaan (ex ante), pelaksanaan (on going), maupun setelahnya (ex post) dan pemberi petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.
6.3. FUNGSI INDIKATOR KINERJA Bertolak dari pengertian dan kegunaan indikator kinerja, maka indikator kinerja mempunyai fungsi: 1. Memperjelas tentang what, how, and when suatu kegiatan dilaksanakan. 2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders 3. Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi Dengan kata lain Indikator Kinerja berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar tetap konsisten terhadap perencanaan awal. 6.4. PERSYARATAN INDIKATOR KINERJA Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Syarat indikator kinerja yang baik adalah memenuhi kriteria berikut ini:
130
1. Specific (jelas, tidak mengundang multi interpretasi) 2. Measurable (dapat diukur) 3. Attainable (dapat dicapai) 4. Relevant (relevan dengan kebutuhan dan kondisi dan fungsi suatu sektor publik, dalam mencapai maksud dan tujuan) 5. Timely (tepat waktu) Adapun posisi indikator kinerja dalam proses pencapaian tujuan tampak pada skema berikut.
131
Gambar 6.1. Skema : Posisi Indikator Kinerja Dalam Proses Pencapaian Tujuan Selanjutnya sesuai dengan misi Badan PP dan KB Kota Bontang yang menjadi Indikator Kinerja Kunci SKPD Badan PP dan KB Kota Bontang yaitu: 1. Mengimplementasi Kebijakan Program KB Nasional 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Anak serta Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur dan tenaga program.
132
Untuk mengetahui sejauh mana sasaran dan tujuan tersebut dapat dicapai selama periode penyelenggaraan renstra BPPKB Kota Bontang, maka perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:
133
TUJUAN 1 Penguatan
kelembagaan
meningkatkan
efektifitas
melalui
perluasan,
koordinasi
yang
intensifikasi
dan
memperjuangan
kepentingan perempuan, kesetaraan gender, Perlindungan Anak. SASARAN Makin mantapnya kelembagaan yang menangani permasalahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
INDIKATOR 1. Terjalinnya kerjasama Pusat Studi Wanita/Gender dengan Pemerintah Kota Bontang; 2. Terbentuknya Focal Point PUG di setiap Dinas /Badan/ Unit Kerja di Kota Bontang; 3. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan perempuan di Kota Bontang.
TUJUAN 2 Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Hidup Keluarga khususnya Kaum Perempuan dan Perlindungan Anak SASARAN Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan hidup keluarga khususnya Kaum Perempuan dan Perlindungan Anak
1.
2. 3. 4.
INDIKATOR Meningkatnya kualitas dan peran perempuan terutama di bidang– bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan budaya; Tersedianya materi PUG dan KPA; Teridentifikasinya masalah kesenjangan gender dan tersedianya data terpilah; Tersusunnya mekanisme pemantauan dan evaluasi serta tersedianya peta wilayah menurut indikator gender.
134
TUJUAN 3 Penyediaan,
Peningkatan
promosi/pemasyarakatan
dan serta
Perluasan kemudahan
fasilitas, dalam
pelayanan,
mendapatkan
informasi keluarga berencana. SASARAN INDIKATOR Meningkatnya fasilitas, pelayanan, 1. Meningkatnya akses informasi promosi dan pemasyarakatan serta akses kualitas pelayanan KB program KB dan KR khususnya pada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, kelompok rentan, keluarga berpendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar. 2. Meningkatnya perlindungan hak-hak reproduksi bagi individu dan keluarga. 3. Meningkatnya advokasi, promosi, KIE dan konseling tentang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA), serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi (PMKR). 4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan layanan masyarakat TUJUAN 4 Peningkatan kemampuan SDM dan institusi dalam memfasilitasi program KB Nasional, Peningkatan pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi. SASARAN INDIKATOR 1. Berkembangnya SDM di 1. Tersedianya tenaga analisis gender bidang PP dan KB, dari sisi dan model analisis gender. kualitas maupun kuantitas di 2. Tersedianya tenaga dan mampu sisi pemerintah maupun non memberdayakan petugas lapangan, pemerintah. institusi masyarakat, LSOM, dan 2. Meningkatnya pengayoman swasta dalam penyelenggaraan dan perlindungan terhadap pelayanan Program KB. hak-hak reproduksi 3. Berkembangnya metode operasional BKB, Posyandu–PAUD. 135
SASARAN
INDIKATOR 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan bina keluarga yang terdiri dari bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL) dengan penyelenggaraan pendampingan
136
TABEL T-IV.C.29 TENTANG :
INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KOTA BONTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BONTANG
137
Tabel c.29
138
139
TABEL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BONTANG
140
141
142
BAB VII
PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tahun 2011-2016 ditetapkan dengan keputusan kepala BPPKB dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bagi semua aparat di BPPKB dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016. Renstra ini memuat visi, Misi, Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen untuk di pedomani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang berserta jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan tehnologi di bidang perencanaan, maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad
yang disertai semangat disiplin dalam
meningkatkan kinerja BPPKB sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat BPPKB Kota Bontang dalam kurun waktu 5 lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2016.
140
Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bontang tahun 2011-2016 ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPKB Kota Bontang dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bagi semua aparat di BPPKB Kota Bontang dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKB Kota Bontang serta strategi dan kebijakan BPPKB Kota Bontang sebagai dokumen untuk dipedomi oleh Kepala BPPKB Kota Bontang beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan
dan
teknologi
dibidang perencanaan,
maka
dengan
menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis BPPKB Kota Bontang ini diharapkapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja BPPKB Kota Bontang sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat BPPKB Kota Bontang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2016. Pada
akhirnya
profesionalisme
dengan
BPPKB tetap
Kota
Bontang
menerapkan
tetap
menjunjung
prinsip-prinsip
tinggi
tatakelola
kepemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Governance.
141
142
143
144
