RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

PENGADILAN NEGERI SURAKATA JL. Slamet Riyadi N0. 290 Surakarta Telp.(0271)719186,719283 Fax.Ext 121 Website : http/www.pn-surakarta.go.id E-mail : [email protected]

0


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Surakarta 2015-2019.

Pengadilan Negeri Surakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada

di propinsi Jawa

Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

Surakarta. Januari 2014 KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

HERMAN H HUTAPEA, SH NIP.19580914 198403 1 001

1


DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum

3

1.2.

Potensi dan Permasalahan

6

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1.Visi

9

2.2.Misi

9

2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis

10

2.4.Program dan Kegiatan

11

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Surakarta. BAB IV PENUTUP

13 14

LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019

2


BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi,Organisasi,Perencanaan dan keuangan Pengadilan Negeri Surakarta merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Surakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan Stratejik suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Surakarta . Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan . Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Surakarta berawal dari adanya reorganisasi Peradilan Kraton yang berdampak terhadap system peradilan yang ada sebelumnya dari peradilan dengan system tradisional menjadi system peradilan Barat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda . Reorganisasi ini berawal sejak pemerintahan Sultan Agung di Kartosuro , peristiwa ii bersamaan dengan runtuhnya pemerintahan jawa. Penguasa Mataran selanjutnya yaitu Sunan Paku Buwono II (1726-1749) , pada masa pemerintahannya seluruh wilayah Mataran dinyatakan

masuk

ke

dalam

kekuasaan

Belanda

yag

mengakibatkan

Matarankehilangan sebagian wilayahnya dan sekaligus harus menyerahkan urusan peradilan ke tangan Belanda . Puncak dari reorganisasi ini terjadi pada masa 3

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019 pemerintahan Paku Buwono X dengan dikeluarkannya Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1903 No. 8 yang menetapkan bahwa pengadilan pribumi diselesaikan dalam Pengadilan Landraad atau Landgrecht . Pengadilan Negeri Surakarta

dibangun pertama kali pada tahun 1824

dimana di tiap-tiap kota besar yang ada Residen , khususnya Kota Surakarta ada Pengadilan Landraad atau Landgerecht yang mempunyai yuridiksi meliputi semua daerah diwilayah Karesidenan Surakarta yaitu Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen , Sukoharjo dan Wonogiri . Adapun khusus untuk pemerintahan didalam Kraton Kasunanan Surakarta dikenal dengan adanya 4 (empat) macam lembaga peradilan yaitu Raad Bale Mangu, Raad Kadipaten Anom , Raad Surambi dan Raad Pradata ; Lembaga peradilan yang disebut Pradata Agung ini ada sejak Susuhunan Paku Buwono VII atau kalau di Yogyakarta dikenal dengan jaman Diponegoro . Landasan hukum untuk Lembaga Pradata Agung

menggunakan WVS 1918 ,

sedangkan hukum sipilnya adalah menggunakan Hukum Adat Jawa Tengah . Hukum Adat tersebut hanya berlaku bagi Sentono Dalem sampai grade ke-4 , sedangkan yang bukan golongan tersebut menjadi wewenang Landraad /Landgerecht. ; Dengan berjalannya waktu Lembaga Pradata Agung dihapuskannya dan dengan jatuhnya Pengadilan Kraton ini berawal saat ditanda tangani 2 perjanjian Acta Pemerintah Kolonial Belanda dengan Sunan Pakubuwono X yaitu Verklaring 20 Maart 1893 dan Acta Van Verban 30 Maart 1893 , dengan runtuhnya peradilan keraton Surakarta maka berdirilah Pengadilan Negeri Surakarta hingga sekarang ini yang merupakan warisan Kolonial Belanda

4

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019 Pengadilan Negeri Surakarta terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 290 , Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan , Kota Surakarta diatas tanah seluas 9.640 m2 dan Gedung Pengadilan Negeri Surakarta merupakan Gedung Cagar Budaya dengan nomor inventaris : 11-72/SKA/TB/29 dan dilindungi sesuai dengan Undang-undang R.I No. 5 tahun 1992 ; Ketua-ketua yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Surakarta : 1. Bapak Hadi Poernomo, SH 2. Bapak A Soejadi, SH 3. Bapak Moenarso, SH 4. Bapak Sutadi Ramli, SH 5. Bapak Supardiman Mloyohadi Negoro, SH 6. Bapak Setyo Harsoyo, SH 7. Bapak Husaifah Parlindungan, SH 8. Bapak Suroto, SH 9. Bapak Maruarar Siahaan , SH 10. Ibu Harini Indra Wijoso, SH 11. Ibu Soemilah , SH 12. Bapak H. Janto Kartono Moeljo, SH., MH 13. Bapak Mudzakir, SH 14. Bapak Suroso, SH 15. Bapak Roba’a, SH 16. Bapak H. Saparudin Hasibuan, SH., MH 17. Bapak Sutanto, SH 18. Bapak Herman H. Hutapea, SH

Wilayah Kota Surakarta dengan luas wilayah 44.06 km 2 . wilayah hukumnya meliputi 5 (lima )kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan, yaitu : 1. Kecamatan Laweyan 2. Kecamatan Banjarsari 3. Kecamatan Pasarkliwon 4. Kecamatan Jebres 5. Kecamatan Serengan Masing – masing kecamatan membawahi kalurahan sebagai berikut : 1. Kecamatan Laweyan : 11 Kalurahan 2. Kecamatan Banjarsari : 13 Kalurahan 3. Kecamatan Pasarkliwon : 9 Kelurahan 4. Kecamatan Jebres : 11 Kelurahan 5. Kecamatan Serengan : 7 Kelurahan

5

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Surakarta mencakup hal‐hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. 2. Pengadilan Negeri Surakarta merupakan unsur Forum Pimpinan Daerah dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Kota Surakarta; 3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama 4. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah dapat diunduh atau diakses oleh masyarkat melalui Website Pengadilan Negeri Surakarta(Website : http/www.pnsurakarta.go.id ) B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan‐kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan • Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. • Rekrutmen PNS yang ditempatnya belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Surakarta. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. • Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. • Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi Dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam satu bulan pembinaan /Brieffing. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan. • Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

6

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019 5. Aspek Sarana dan Prasarana. • Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Surakarta dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Surakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan. •

Adanya

website

Pengadilan

Negeri

(

http/www.pn-surakarta.go.id

) Surakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. • Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. • Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. • Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Surakarta. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan. • Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang khususnya tingkat Karesidenan Surakarta. 5. Aspek Sarana dan Prasarana. • Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Negeri Surakarta berupa internet, website Pengadilan Negeri Surakarta. D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Negeri Surakarta yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan • Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

7

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. • Personil di Pengadilan Negeri Surakarta belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Surakarta. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. • Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan. • Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Surakarta membutuhkan waktu lebih lama. 5. Aspek Sarana dan Prasarana •

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

8


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN Bbbb

gefiB. IIAB II – VISI, MISI, TUJUAN 2.1. VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Surakarta. Visi Pengdilan Negeri Surakarta mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA YANG AGUNG” 2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Surakarta, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Surakarta adalah : 1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SKKPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan diumumkan melalui Website Pengadilan Negeri Surakarta. 2. melakukan diskusi-diskusi bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf sesuai tupoksi masing-masing. 3. Melakukan pengawasan/kontroling secara periodik yang dilkukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung. 4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari Hatiwasda, BAWAS MA RI maupun Hakim pengawas bidang. 5. Melaukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang

9

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Surakarta. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Surakarta adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2094, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Surakarta adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 6. Penyediaan sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 10

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019 2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yanditindaklanjuti

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Surakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata, 3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 11

Renstra Pengadilan Negeri Surakarta 2015 - 2019 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 2. Tindak lanjut temuan yang masuk c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

12


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal‐hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : • Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi • Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. • Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya • Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal‐hal sebagai berikut : • Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. • Memiliki mekanisme penanganan pengaduan • Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public.

13


BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2015‐2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik‐titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Surakarta harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit‐unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Surakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015‐2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Surakarta dapat terwujud dengan baik.

14


LAMPIRAN

15


1. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA SASARAN /INDIKATOR INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 KINERJA UTAMA % % % %

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas

2019 %

10

10

10

10

10

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

95 98 100

95 98 100

95 98 100

95 98 100

95 98 100

95 98 99

95 98 99

95 98 99

95 98 99

95 98 99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 .

100

100

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yanditindaklanjuti.

Ketua

HERMAN H HUTAPEA,SH NIP : 195809141984031001

Surakarta, ....... Januari 2014 Panitera/Sekretaris

Drs. TOETOENG TRI HARNOKO HS, SH,MH NIP : 196303111989031008

1


2

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents