RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

PENGADILAN AGAMA BANTAENG JL. ANDI MANAPPIANG NO. 1 BANTAENG Telp. 0413 21181 Web Site : www.pa-bantaeng.go.id E-mall : [email protected] 1

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bantaeng 2015-2019. Pengadilan Agama Bantaeng adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng.

Bantaeng, 13 Januari 2014 KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

H. Muh. Ramli HT, SH,.MH. NIP. 19561020 199103 1 001

i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1.

Kondisi Umum

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan

2

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

6

2.1.

Visi

6

2.2.

Misi

7

2.3.

Tujuan dan Sasaran Strategis

7

2.4

Indikator Kinerja utama

8

2.4.

Program dan Kegiatan

9

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bantaeng

11 11

BAB IV PENUTUP

12

LAMPIRAN

13

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Bantaeng

15

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Bantaeng dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Bantaeng merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Bantaeng sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama

Bantaeng Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bantaeng, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Agama Bantaeng dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Bantaeng mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan halhal yang dikembangkan kemudian, mencakup : 1. Eksistensi

Pengadilan

Agama

sebagai

salah

satu

pelaksana

kekuasaan kehakiman atau yudicial power yang sejati dan merupakan kawal depan (vrovost) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar provensi Sulawesi Selatan. 2. Kekuasaan Pengadilan Agama menyangkut rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai bidang perdata tertentu. 3. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng penduduknya mayoritas beragama islam. 4. Adanya undang-undang yang mengatur kedudukan, kekuasaan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Agama. 5. Pengadilan Agama Bantaeng memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kab. Bantaeng dan Instansi Lainnya.

B. Kelemahan (Weaknesa) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bantaeng dirinci dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan 

Putusan Pengadilan Agama Bantaeng belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat



Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat

pencari

keadilan

di

wilayah

hukum

Pengadilan Agama Bantaeng. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Pengadilan Agama Bantaeng belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan

kerja

yang

dibutuhkan

di

Pengadilan

Agama

Bantaeng. 2



Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Bantaeng hanya 20 personil, tidak sesuai beban kerja, sehingga terjadi rangkap jabatan yang berakibat tumpang tindi pekerjaan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum diterapkannya evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai negri sipil dan sasaran kerja pegawai (SKP)



Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Tertib administrasi dan manajemen peradilan belum terlaksana secara optimal disebabkan : 

Tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai.



Tidak di dukung perangkap pengelola data dan informasi seperti laptop dan komputer yang memadai.



Keterbatasan peralatan dan fasilitas perkantoran

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Pengadilan Agama Bantaeng hanya memiliki 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 tidak sesuai dengan kebutuhan, yang idealnya setiap Pengadilan Agama memiliki kendaraan dinas roda 4 maksimal 4 unit yaitu :



-

Ketua 1 unit

-

Wakil Ketua 1 unit

-

Panitera/Sekretaris 1 unit

-

Operasional kantor 1 unit

Gedung dan Bangunan -

Sarana

dan

prasarana

lingkungan

Gedung

berupa

pemasangan paving blok, tiang bendera, tempat parkir belum memadai. -

Pengadaan perangkat pengelola data dan informasi berupa laptop dan computer, peralatan dan fasilitas perkantoran belum sesuai dengan kebutuhan. 3



Rumah Dinas Pengadilan Agama Bantaeng belum memiliki rumah dinas, sehingga ketua, wakil ketua, panitera/sekretaris dan hakim tinggal di rumah kontrakan, yang idealnya Pengadilan Agama Bantaeng Harus memiliki rumah dinas sebagai berikut : -

Rumah Dinas Ketua 1 unit

-

Rumah Dinas Wakil Ketua 1 unit

-

Rumah Dinas Panitera/Sekretaris 1 unit

-

Rumah Dinas Hakim 6 unit

C. Peluang (Opportunities) Peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bantaeng untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan 

Adanya website Pengadilan Agama Bantaeng yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.



Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Adanya dukungan, koordinasi dan konsultasi antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.



Terselenggaranya aplikasi SIADPA dan SIADPA Plus


Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bantaeng berupa internet, website Pengadilan Agama Bantaeng. 4

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan di Pengadilan Agama Bantaeng yang akan dihadapi dan harus dipikirkan secara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Bantaeng sangat terbatas hanya sebanyak 20 personel tidak sesuai dengan ketentuan standar jumlah pegawai pada Pengadilan Agama kelas II, tidak seimbang dengan beban kerja yang harus di selesaikan.


Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan


Alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana yang di berikan dalam DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tidak sesuai dengan kebutuhan.

5

BAB II VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan

dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bantaeng diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bantaeng. Visi Pengadilan Agama Bantaeng mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN

PENGADILAN

AGAMA

BANTAENG

YANG

AGUNG” Mengutip pengertian agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka agung disini menunjukan suatu keadaan/sifat, kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran sehingga visi Pengadilan Agama Bantaeng adalah ingin mewujudkan Pengadilan Agama yang dihormati, yang dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta

6

keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara. 2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Bantaeng, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, tepat waktu, transparasi, dan akuntabilitas. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bantaeng. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bantaeng adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik

percaya bahwa

Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

dan

Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan serta dapat menjangkau Badan Peradilan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bantaeng adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 7

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) peningkatan penyelesaian perkara

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, kepada para pihak. e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada para pihak. f. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling b. Persentase putusan perkara yang dapat diakses a.

8

pengadilan. c.

1

2

6.

a.

Meningkatnya kualitas pengawasan

b. 7

a.

Tersedianya dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung Peningkatan sarana dan prasarana

8.

b.

secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 3 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase penyelenggaraan pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu Persentase penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas dan tepat waktu

Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang tepat waktu

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Bantaeng untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan

Pokok

yang

dilaksanakan

Pengadilan

Agama

dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian Perkara, 2. Penyelesaian Sisa Perkara, 3. Penelitian berkas perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

9

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 3. Pembayaran gaji dan tunjangan yang dikelola dengan tepat waktu. 4. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas dan tepat waktu. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan peralatan dan mesin a. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) b. Penggantian laptop, komputer, printer dan camera. c. Pengadaan meubelair d. Pengadaan air conditioner dan kulkas. e. Pengadaan Gorden Vertical Blind. 2. Gedung dan bangunan a. Lanjutan pemasangan Paving Blok dan pemasangan tiang bendera. b. Pengadaan pembangunan tempat parkir. c. Pengadaan tanah rumah dinas. d. Pembangunan

rumah

dinas

untuk

Ketua,

Wakil

Ketua,

Panitera/Sekertaris dan Hakim.

10

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BANTAENG Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Bantaeng menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik 11

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Bantaeng harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Bantaeng memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bantaeng dapat terwujud dengan baik.

12

13

DAFTAR LAMPIRAN 1. Matriks Renstra 2015 – 2019 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2015 – 2019

14

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bantaeng memenuhi

SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA 2015

1


2

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan.

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

50% 20%

50% 20%

50% 20%

100% 20%

100% 20%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

90%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

5%

5%

10%

10%

10%

95%

95%

95%

85%

85%

3%

3%

5%

100%

100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

15

1

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

2

3

4

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke

98%

98%

90%

90%

95%

5

95%

6

7

100%

100%

90%

25%

25%

95%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

70%

70%

f. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.

90%

90%

90%

100%

100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

20%

90%

90%

5%

5%

2%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. d. Persentase penyampaian pemberi-tahuan relaas putusan tepat waktu, kepada para pihak. e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada para pihak

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang

ditindaklanjuti. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

a. Persentase penyelenggaraan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu b. Persentase penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Persentase pengadaan sarana dan prasarana tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

16

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

NO 1

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

2


3

PENJELASAN 4

PENANGGUNG JAWAB 5

SUMBER DATA 6

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati/diselesaikan dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Hakim Mediasi

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Perbadingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Hakim Mediasi

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

d. Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Majelis Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan



17

1

2

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, kepada para pihak e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada para pihak

f.

Persentase akta cerai yang diserahkan kepada para pihak

4

5

6

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu dibagi upaya hukum tahun lalu dikali seratus persen

Majelis Hakim


Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Panitera dan Panitera Muda hukum


Kepaniteraan

Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera, Jurusita/ Jurusita Pengganti

Perbandingan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang terbit akta cerainya dengan jumlah akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak Perbandingan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang terbit akta cerainya dengan jumlah akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama

Panitera

18

1

4.

5.

6.

2

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) peningkatan penyelesaian perkara

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

3

4

g. Persentase sita yang dilaksanakan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo

5

Panitera/Juru Sita


yang masuk

6

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling



c. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan putusan perkara yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara yang tidak ditayangkan

Ketua Pengadilan Agama, Kepaniteraan dan Petugas Admin


d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan putusan perkara yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara yang tidak ditayangkan

Ketua Pengadilan Agama, Kepaniteraan dan Petugas Admin


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti

Ketua Pengadilan Agama, Panitera/Jurusita


a.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

19

1

2

3

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7.

8.

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung Peningkatan sarana dan prasarana

a. Persentase penyeleng-garaan pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu b. Persentase Penyeleng-garaan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas dan tepat waktu. Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang tepat waktu

4

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan a. Perbandingan penyelenggaraan pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu antara target dengan realisasi. b. Perbandingan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tepat waktu antara target dengan realisasi Perbandingan pengadaan sarana dan prasarana yang tepat waktu antara target dengan realisasi.

5


Panitera /Sekertaris PPK, Bendahara, Kaur keuangan Panitera/Sekertaris, PPK, Bendahara, Kaur Keuangan dan Kaur Umum Panitera/Sekertaris, PPK, Bendahara, Kaur Keuangan dan Kaur Umum

6

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

20

ILA

AGAMA NTA BA ENG

PENGA D

N

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG Nomor: W20-19/11/OT.01/SK/II/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RESTRA) TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA BANTAENG KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1. 2.

3. 4.

5.

6.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Strategis Kinerja (Renstra) tahun 2010 – 2014 dan dimulainya Rencana Strategis Kinerja (Renstra) tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Bantaeng maka perlu membentuk tim penyusun Rencana Strategis Kinerja (Renstra) tahun 2015 – 2019. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bantaeng. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2008 tentang perubahan Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama Undang–Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang–Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN /05/2007 tentang pedoman umum penetapan indikaor kinerja utama lingkungan instansi pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

: :

Kedua

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019 Pengadilan Agama Bantaeng dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 s.d 2019 Pengadilan Agama Bantaeng

21

Ketiga

:

Tugas dan Tanggungjawab Tim 1. Mengumpulkan data pendukung penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Bantaeng 2. Menyusun Rancana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Bantaeng 3. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Bantaeng kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Keempat

:

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantaeng Pada tanggal : 13 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Bantaeng

H. Muh. Ramli HT, SH,.MH. Nip. 195561020 199103 1 001

Tembusan: 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

22

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG Nomor: W20-19/11/OT.01/SK/II/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RESTRA) TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA BANTAENG SUSUNAN PERSONALIA NO

NAMA

JABATAN

JABATAN / TUGAS TIM

1

2

3

4

1.

H.Muh.Ramli,HT.SH,.MH

Ketua PA. Bantaeng

Penanggungjawab

2.

Dra. Kartini Suang

Wakil Ketua PA. Bantaeng

Koordinator

3.

M. Arfah, SH

Panitera Sekretaris PA. Bantaeng

Ketua Tim

4.

Drs. Mahmud

Wakil Sekertaris PA. Bantaeng

Sekretaris Tim

5.

Dra. Hj. Nawiah

Wakil Panitera PA. Bantaeng

Anggota

6.

Dra. Hj. Siti Nuraeni

Panitera Muda Permohonan PA. Bantaeng

Anggota

7.

H. Erwin Amir Betha, SH

Panitera Muda Gugatan PA. Bantaeng

Anggota

Ditetapkan di Pada tanggal

: Bantaeng : 13 Januari 2014

Ketua Pengadilan Agama Bantaeng

H. Muh. Ramli HT, SH,.MH. Nip. 195561020 199103 1 001

23

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents