RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA JL. PADANGSIDEMPUAN NO. 6 SIBOLGA TELP/ FAX NO. 0631-21572 EMAIL [email protected]

RENSTRA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 2010-2014

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sibolga 2010-2014.

Pengadilan Negeri Sibolga adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undangundang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga.

Sibolga, Maret 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Y O S D I, S H NIP. 040064330

i

RENSTRA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 2010-2014

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan

3

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1.

Visi

5

2.2.

Misi

5

2.3.

Tujuan dan Sasaran Strategis

5

2.4.

Program dan Kegiatan

7

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sibolga BAB IV PENUTUP

9 10

LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga

ii

Renstra Pengadilan Negeri Sibolga 2010-2014

BAB I – PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sibolga merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sibolga sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada

pada lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga, Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

1


Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal

24

ayat (2) Undang-Undang

Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan

peradilan diatur dalam

undang-undang sesuai dengan

kekhususan

lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal

tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sibolga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undanundang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,

periodik

dan

melembaga.

Pelaporan

kinerja

dimaksudkan

untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sibolga dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

2


Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sibolga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. Pengadilan Negeri Sibolga merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung

RI

sebagai

pelaksana

kekuasaan

kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum. 4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, Pengadilan Negeri Sibolga terbentuk sejak Penjajahan Belanda yang terletak di Jalan Siswomiharjo Kota Sibolga dan Pada Tahun 1980 Gedung Pengadilan Negeri Sibolga diresmikan

oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera

Utara yang terletak di Jalan Padang Sidempuan No.6 Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibangun diatas lahan seluas 2.721 m2 yang mempunyai wilayah Hukum Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, terdiri dari : 1.

Kota Sibolga terdiri dari 4 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Sibolga Utara

3


2. Kecamatan Sibolga Kota 3. Kecamatan Sibolga Selatan 4. Kecamatan Sibolga Sambas 2.

Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Pinangsori 2. Kecamatan Badiri 3. Kecamatan Sibabangun 4. Kecamatan Pandan 5. Kecamatan Tukka 6. Kecamatan Tapian Nauli 7. Kecamatan Sitahuis 8. Kecamatan Kolang 9. Kecamatan Sorkam 10. Kecamatan Sorkam Barat 11. Kecamatan Barus 12. Kecamatan Sosorgadong 13. Kecamatan Andam Dewi 14. Kecamatan Manduamas 15. Kecamatan Sirandorung 16. Kecamatan Sarudik 17. Kecamatan Suka Bangun 18. Kecamatan Pasaribu Tobing 19. Kecamatan Barus Utara 20. Kecamatan Lumut Pengadilan Negeri Sibolga bertugas menyelengarakan administrasi pengadilan,

dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pada tahun 2012, jumlah Hakim dan pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Sibolga sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian sebagi berikut :

4


Ketua

: 1 orang

Wakil Ketua

: 1 orang

Hakim

: 6 orang

Pansek

: 1 orang

Wakil Panitera

: 1 orang

Wakil Sekretaris

: 1 orang

Panmud Pidana

: 1 orang

Panumud Perdata

: 1 orang

Panmud Hukum

: 1 orang

Kaur Keuangan

: 1 orang

Kaur Umum

:-

Kaur Personalia

:-

Panitera Pengganti

: 9 orang

Jurusita

: 2 orang

Jurusita Pengganti

: 1 orang

Staf

: 2 orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sibolga mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah 2. Pengadilan Negeri Sibolga merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah 3. Merupakan pengambil keputusan dalam peradilan tingkat pertama B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sibolga dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan 

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat



Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

5




Pengadilan Negeri Sibolga belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sibolga

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Kurangnya tenaga Administrasi untuk sistem manajemen perkara berbasis teknologi

informasi

4. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sibolga dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sibolga untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan 

Adanya website Pengadilan Negeri Sibolga yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja



Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Hakim Pengawasa Bidang pada Pengadilan Negeri Sibolga


Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian pada Pengadilan Negeri Sibolga


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sibolga berupa internet, website Pengadilan Negeri Sibolga

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sibolga yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

6


1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Negeri Sibolga belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan


Adanya letak Pengadilan Negeri Sibolga yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Medan membutuhkan waktu lebih lama


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

7


BAB II – VISI, MISI, TUJUAN 2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sibolga diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sibolga Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sibolga. Visi Pengdilan Negeri Sibolga mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA YANG AGUNG” 2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sibolga, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri Sibolga 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8


2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan tertib administrasi perkara 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana 7. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.

8. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target. 9. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 5. Penyediaan sarana dan prasarana 6. Tersedianya sarana dan prasarana INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

9


NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sibolga untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik

10


mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sibolga dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata 3. Minutasi perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Mengikuti diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

11


BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

12


BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sibolga harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Negeri Sibolga memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga dapat terwujud dengan baik.

13


IKU

: Indikator Kinerja Utama

Renstra : Rencana Strategis RKT

: Rencana Kinerja Tahunan

PKT

: Penetapan Kinerja Tahunan

SK KPN : Reviu Indikator Kinerja Utama SK KPN : Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2010 - 2014

14

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NO

1.


INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.


Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK

Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera/Sekretaris dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera/Sekretaris dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera/Sekretaris dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan

pengelolaan penyelesaian perkara

yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis terhadap perkara 4.

Hakim

Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang

yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Tahunan

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi



Kepanitera/Kesekre tariatan

Laporan Bulanan dan Laporan


5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Tahunan

Perbandingan perkara perdata Ketua Pengadilan & Laporan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Pan/Sek dan dengan perkara perdata yang Tahunan belum ditindaklanjuti (dieksekusi) Perbandingan jumlah Ketua Pengadilan & Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti Pan/Sek dan mengenai perilaku aparatur Tahunan peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan hasil Perbandingan jumlah Ketua Pengadilan pemeriksaan eksternal pengaduan yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti. mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Bulanan Laporan

Bulanan Laporan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sibolga dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2010

TARGET KINERJA 2011 2012 2013

2014

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: putusan Hakim. - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Peningkatan pengelolaan perkara.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

efektifitas penyelesaian

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya terhadap pengadilan. Meningkatnya pengawasan.

kepatuhan putusan

kualitas

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

X

X

X

X

X

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TAHUN 2014 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %


Peningkatan pengelolaan perkara



Meningkatnya terhadap pengadilan.

kepatuhan putusan

Meningkatnya pengawasan

kualitas

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA HASIL REVIU PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: SYAWALUDDIN, SH

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Y O S D I, S H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Sibolga

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Sibolga, 03 Januari 2013 Ketua

Panitera/Sekretaris

Y O S D I, S H

SYAWALUDDIN,SH

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGISIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2013 NO 1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

100 %


Peningkatan pengelolaan perkara



100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

5.

6.

Meningkatnya terhadap pengadilan. Meningkatnya pengawasan

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi putusan atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

Jumlah Anggaran kegiatan Rp 4.431.146.000.( empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah ).

Sibolga, 14 Juni 2013

Ketua Pengadilan Negeri Sibolga

( Y O S D I, S H )

Panitera/Sekretaris

( SYAWALUDDIN,SH )

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Target Kinerja No.

1

2

Tujuan

Peningkatan Penyelesaian perkara

Peningkatan tertib administrasi perkara

Sasaran Strategis Penyelesaian perkara

Tertib administrasi perkara

Indikator Kinerja

Ket 2010

2011

2012

2013

2014

a. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata

1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %





b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata






a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Target Kinerja No.

3

4

5

6

Tujuan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pengawasan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Pengawasan yang berkualitas

Ket 2010

2011

2012

2013

2014

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA HASIL REVIU PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: SYAWALUDDIN, SH

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Y O S D I, S H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Sibolga

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Sibolga, 03 Januari 2013 Ketua

Panitera/Sekretaris

Y O S D I, S H

SYAWALUDDIN,SH

LIHAT HALAMAN SELANJUTNYA

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI.......................................... TAHUN ANGGARAN 2013 NO 1.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET

a. Persentase 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

berkas

yang

diajukan

kasasi

dan

PK

yang

disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

peradilan (acces to justice)

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.

Meningkatnya pengadilan.

kepatuhan

terhadap

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) e. putusan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase ditindaklanjuti.

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR : W2.U9-KP.04.10/II/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);

b.

bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Sibolga perlu merivew Rencana Strategis Tahun 2010-2014;

c.

Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2010-2014;

d.

bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.

: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Pertama

: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana Strategis 2010-2014 pada Pengadilan Negeri Sibolga;

Kedua

: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan KETUA/WAKIL PENGADILAN NEGERI SIBOLGA maupun hakim Pengadilan Negeri Sibolga

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibolga Pada Tanggal : 04 Februari 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Y O S D I, S H NIP. 040064330

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : a. Hakim Pengawas b. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR : W2.U9-KP.04.10./II/2013 TANGGAL : 04 Pebruari 2013

Pembina

: 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga 2. Panitera / Sekretaris

Penanggung Jawab

: 1. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga.

Koordinator

:

Sekretaris Anggota

:

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga

: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Panmud Perdata Panmud Hukum Panmud Pidana Kaur Keuangan Kaur Personalia Kaur Umum

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Y O S D I, S H NIP. 040064330

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 019 A/KMA/SK/II/2009

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2010-2014 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);

b.

bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu membentuk Rencana Strategis 2010-2014;

c.

bahwa untuk membentuk Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung 2010-2014;

d.

bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Renstra Mahkamah Agung tersebut.

: a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;

d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986;

e.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

f.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;

g.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

h.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

i.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

j.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

k.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

l.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

m.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.;


: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2010-2014 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Pertama

: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 2010-2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Kedua

: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dan Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Pimpinan Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Ketiga

: Setelah selesai dari tim penyusunan Rencana Strategis 2010-2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali pada unit kerja masingmasing;

Keempat

: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2013;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal :

Februari 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARIFIN A TUMPA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : c. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; d. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial; e. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial; f. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia; g. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia; h. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. i. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia; j. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : /SEK/SK/II/2009 TANGGAL : Februari 2009

Tim Pengarah

: 1. Ketua Mahkamah Agung RI 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial 4. Para Ketua Muda

Penanggung Jawab

: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. 2. Panitera 3. Para Pejabat Eselon I

Koordinator

: 1. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI; 2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Sekretaris

:

Kabag. Rencana dan Program

Anggota

: 1. 2. 3. 4.

Para Pejabat Eselon I Para Kabag Perencanaan Unit Eselon I Para Kabag Ortala Unit Eselon I Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung

Sekretariat

: 1. Pejabat Eselon IV Bagian Rencana Program 2. Staf Bagian Rencana Program

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARIFIN A TUMPA

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA JALAN PADANGSIDEMPUAN NO.6 TELP. 0631 - 23204 ( K ), 21572 ( P ) FAX. 0631 - 21572

=====================================================================================

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR :W2-U9-KP.04.10/I/2013 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014,maka Pengadilan Negeri Sibolga perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

: Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri SibolgaTahun 2010 – 2014.


Pertama

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 2013.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sibolga, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Sibolga

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibolga. Pada Tanggal : 3 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Sibolga

Y O S D I, S H NIP. 040064330

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Sibolga 2. Yang bersangkutan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents