RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO

1


PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PERKEBUNAN JLN. LINTAS TEBO – BUNGO KM. 12

MUARA TEBO

Kode Pos : 37271

Telp. (0744) 21439-21620

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO NOMOR : 102 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (REVISI) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2011 - 2016

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016;

b.

bahwa untuk memenuhi maksud hurup a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;

1.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dab Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tetang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-1025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tetang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

3


13.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tshun 2010 tentang Pelaksanann Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan Daerah;

22.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 1);

4


Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi –organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan /daerah;

26.

Keputusan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 20112016; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016

KEDUA

:

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KETIGA

KEEMPAT

:

:

Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V

: : : : :

Bab VI

:

Bab VII

:

Pendahuluan Gambaran Umum Dinas Perkebunan Isu-isu Strategis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Kebijakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Indikator Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 Penutup

1.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo dan seluruh jajarannya dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan tahun 2011-2016;

2.

Penjabaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo setiap tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal

Muara Tebo 4 Maret 2013

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO Ir. Supadi NIP. 19620924 199303 1 002

5


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan atas tersusunnya ” rencana setrategis ” Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo. Penyusunan perencanaan strategis ini merupakan tindaklanjut dari Permendagri Nomor : 54 tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana

Strategis

ini merupakan

dan misi

Dinas

yang menjadi

acuan

pembangunan perkebunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Kami

Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun

mengharapkan

dukungan

kepentingan dan pembangunan

instansi

dari sektor

2011

semua terkait

jabaran – 2016

pihak,

visi

baik

dari

pemangku

lainnya

dalam mensukseskan

sektor perkebunan. Tugas membangun

sektor perkebunan ke

depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih. Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun pengetikannya. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

6

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Akhirnya

semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan

dan perkembangan

sektor perkebunan khususnya di Kabupaten Tebo.

Muara Tebo, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo

Ir. SUPADI NIP.19620924 199303 1 002

7


DAFTAR ISI Halaman. KATA PENGANTAR .........................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ...............................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................

viii

BAB. I.

PENDAHULUAN.................................................................

1

1.1. Latar Belakang...........................................................

1

1.2. Landasan Hukum .......................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan....................................................

6

1.4. Sistematika Penulisan.................................................

7

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SPPD...........................................

9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ...............

9

2.2. Sumber Daya SKPD ....................................................

16

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .............................................

23

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........................................................................

27

BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI............................................................................

29

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD .............................................

29

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih...............................

31

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.................

34

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

BAB. IV

Kajian Lingkungan Hidup Strategis .............................

35

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.......................................

36

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...............................................................

38

4.1. Visi dan Misi SKPD ....................................................

38 8

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..............

40

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD .....................................

43

BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................................................

46

5.1. Rencana Program dan Kegiatan .................................

46

5.2. Indikator Kegiatan ....................................................

49

BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.........................................

57

BAB. VII. PENUTUP ........................................................................

59

9


DAFTAR TABEL Halaman. Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin .....

17

Tabel 2.2. Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan ......................

17

Tabel 2.3. Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural ..........

17

Tabel 2.4. Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan .......

18

Tabel 2.5. Komposisi PNS Menurut Pangkat / Golongan Ruang...........

18

Tabel 2.6. Daftar aset dan modal Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo ...............................................................................

19

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo ..............................................................

24

Tabel 2.8. Anggaran Realisasi dan Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo............................................

26

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 ................................

41

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 ................................

44

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo ..............................................................

54

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ........................................................

58

10


DAFTAR GAMBAR Halaman. Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra SKPD dokumen perencanaan lainnya (RPJM, Renstra K/L, Renstra Prov/Kab/Kota dan Renja SKPD) ................................................................

3

11


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk periode satu tahun. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas

perencanaan

pembangunan

di

bidang

perkebunan,

memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, 12

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perkebunan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. Selain itu tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah untuk mengelola organisasi secara sistematik, memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, mengembangkan ide, sikap dan tindakan yang berorientasi masa depan dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo ini merupakan salah satu dokumen teknis operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Renja) sebagai

masukan bagi Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tersaji pada bagan berikut ini :

13


Gambar. 1. Keterkaitan Renstra SKPD dokumen perencanaan lainnya (RPJM, Renstra K/L, Renstra Prov/Kab/Kota dan Renja SKPD).

1.2.

LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo tahun 2011 – 2016 berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupate Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 14

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10.Peraturan

Pemerintah

Nomor

79

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; 17.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010–2014; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

16

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo adalah untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan

secara

terarah,

efektif,

efisien

dan

terpadu

dalam

mendorong terwujudnya visi, misi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tebo guna menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo merupakan pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap proses pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo. Sejalan dengan maksud penyusunan RENSTRA di atas, maka tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah sebagai berikut : 1. Merencanakan

berbagai

kebijakan

dan

strategi

percepatan

pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks. 2. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar

atau acuan bagi Dinas

Perkebunan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 17

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Tebo dan untuk melakukan menyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi. 4. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan prima dibidang perkebunan terhadap masyarakat Kabupaten Tebo. 5. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal, antar dan lintas SKPD dengan masyarakat perkebunan serta pelaku agribisnis di bidang perkebunan. 1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN. Sistematika penulisan merupakan alur kerja dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo yang terdiri dari 7 Bab yang dilengkapi dengan lampiran. Adapun materi yang termuat pada setiap Bab tersebut adalah sebagai berikut : BAB I.

Pendahuluan Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II.

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perkebunan Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian yang telah dihasilkan dari pelaksanaan Renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta mengulas hambatan yang dihadapi dan masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD yang tersaji.

18

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 BAB III. Isu-Isu Strategis Memuat Identifikasi Permasalahan, Telaah Visi, Misi dan Program KDH, Telaah RPJMD Kabupaten, Telaah Renstra K/L, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Memuat Visi & Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kinerja,

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

Tujuan dan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang. BAB VII. Penutup

19


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kabupaten Tebo mempunyai struktur ekonomi agraris dengan sebagian besar masyarakat berlokasi di daerah pedesaan dan bermata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian juga menjadi penyumbang utama perekonomian Kabupaten Tebo, dimana penyumbang terbesar adalah sub sektor perkebunan. Komoditi perkebunan utama di Kabupaten Tebo adalah komoditi kelapa sawit dan karet dengan jumlah luasan mencapai 48.975 Ha untuk kelapa sawit dan 112.403 Ha untuk komoditi karet, dengan luas tanaman belum menghasilkan 30.922 Ha, luas tanaman menghasilkan 60.198 Ha dan luas tanaman tua/tanaman rusak mencapai 21.283 Ha Pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo sampai dengan saat ini masih menghadapi berbagai kendala/permasalahan diantaranya adalah : 1.

Belum terdapatnya balai benih/bibit tanaman yang dapat mendukung ketersediaan benih/bibit tanaman perkebunan secara berkelanjutan di Kabupaten Tebo,

2.

Masih

rendahnya

produktifitas

lahan

karena

belum

optimalnya

pemanfaatan teknologi,

20


Masih lemahnya sistem jaringan informasi pasar di tingkat petani,

4.

Ketersediaan saprodi perkebunan relatif terbatas,

5.

Belum optimalnya pengembangan agroindustri dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil,

6.

Kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai baik antar kawasan sentra produksi maupun menuju ke daerah pemasaran hasil sehingga bargaining position petani dalam pemasaran hasil produksi menjadi rendah, dan juga biaya produksi untuk mendapatkan faktor produksi

(saprodi)

menjadi

meningkat

yang

menyebabkan

produksi/ekonomi biaya tinggi serta, 7.

Kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah. Berdasarkan hal tersebut di atas dan kondisi yang ada, maka

terdapat sejumlah isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo untuk masa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut diantaranya adalah : a.

Masih rendahnya ketersediaan saprodi, penguasaan dan penggunaan teknologi serta lemahnya sistem jaringan informasi pasar;

b.

Belum berkembangnya industri hilir terutama komoditi karet dan kelapa sawit;

c.

Tumpang tindihnya antara wilayah/areal perkebunan dengan areal pertambahan dan hutan produksi;

d.

Keterbatasan daya dukung infrastruktur transportasi dari dan ke daerah sentra produksi; 21

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 e.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keahlian dan juga keterampilan;

f.

Rendahnya pertumbuhan investasi yang mampu meningkatkan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja; dan

g.

Kualitas

pelayanan

publik

yang

belum

sesuai

dengan

standar

pelayanan. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi pembangunan Kabupaten Tebo pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diharapkan dan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Tebo dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Visi tersebut harus mengacu kepada visi pembangunan nasional dan juga visi pembangunan Provinsi Jambi, maka visi pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 adalah : “MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS) AMAN, HARMONIS DAN MERATA”

Kata

Sejahtera

dalam

pernyataan

visi

didefinisikan

sebagai

terpenuhinya semua hak-hak dasar lapisan masyarakat atau terhindar dari masalah kemiskinan seperti halnya terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, sosial, ekonomi dan juga budaya. Terpenuhinya kebutuhan / hak-hak dasar tersebut maka dapat mencerminkan tingkat kehidupan masyarakat Kabupaten Tebo. Kesejahteraan ekonomi ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat, adanya ketersediaan pilihan 22

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 barang dan jasa dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Rasa aman merupakan salah satu tujuan dasar pembangunan dan juga menjadi kebutuhan dasar setiap rakyat. Aman berarti adanya perlindungan dan jaminan yang memberikan kebebasan dari rasa ketakutan dan kegelisahan sehingga masyarakat dapat merasakan ketenangan dan ketentraman tanpa merasakan adanya ancaman terhadap timbulnya situasi yang tidak

stabil

dan

kacau. Pengentasan

kemiskinan, pemerataan

pembangunan dan keadilan hukum adalah pilar penting dalam menciptakan keamanan. Keamanan dapat dicapai dengan memperkuat tugas dan fungsi dasar

pemerintah

untuk

memberikan

perlindungan,

pencegahan,

penyelesaian dan penindakan atas berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum. Kata harmonis dalam pernyatan visi ini diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat, dimana masing-masing komponen dan anggota masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman budaya, suku, adat, agama dan kepercayaan. Sedangkan kata merata mempunyai makna bahwa masing-masing anggota masyarakat mendapat hak yang seharusnya di dapat seperti hak akan keamanan, pendidikan, layanan kesehatan, hidup layak, hak berpolitik dan hak hidup bermasyarakat secara layak tanpa adanya perbedaan.

23

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Visi pembangunan Kabupaten Tebo tersebut dapat dicapai melalui 6 (enam) misi pembangunan, yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum, diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum, ketersediaan jaringan irigasi dan

air

bersih,

sarana

dan

prasarana

perekononian,

penyediaan

perumahan dan pembangunan ruang terbuka hijau. Kesemuanya ini harus diwujudkan melalui pembangunan yang berkualitas dan merata bagi segenap masyarakat Kabupaten Tebo. 2. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya, dapat dicapai dengan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kehidupan beragama, peran pemuda dalam pembangunan serta pengendalian pertumbuhan penduduk. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Misi ini dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset, efektifitas kinerja pelayanan aparatur negara, akuntabilitas pemerintahan daerah, pendataan kependudukan serta peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis

agrobisnis

dan

agroindustri.

Misi

ini

diharapkan

dapat 24

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 mewujudkan iklim investasi yang sehat, stabilitas makro ekonomi dan peningkatan pendanaan pembangunan, kinerja dan daya saing BUMD, kesejahteraan masyarakat pedesaan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan

produksi

dan

produktifitas

produk

pertanian

serta

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 5. Meningkatkan peran serta Tokoh Agama (TOGA), Tokoh Masyarakat (TOMA), Tokoh Adat (TODA) dan kesetaraan gender dalam pembangunan 6. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo, diwujudkan dengan pengelolaan SDA pertambangan secara berkelanjutan, limbah domestik dan industri yang aman, hutan ekonomis dan ekologis, pengembangan perkebunan non monokultur serta adanya keseimbangan tata ruang. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sebagai

sebuah

rencana

pembangunan,

Renstra

Kementerian

Pertanian Tahun 2010 – 2014 merupakan subsistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis pada Satuan Kerja lingkup pertanian yang terdapat di Daerah untuk kurun waktu 5 tahun yang akan datang yang dilakukan secara terpadu,

menyeluruh,

komprehensif

serta

mengutamakan

partisipasi

masyarakat.

25

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Program/kegiatan yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Renstra merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan, sasaran maupun target utama yang telah ditetapkan. Selain itu juga akan menjadi pedoman/acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan pertanian di tingkat nasional maupun wilayah sesuai dengan potensi sumber daya dan karakteristik permasalahan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Salah satu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian adalah program Revitalisasi Pertanian. Hal ini tentunya di dukung oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan kegiatan revitalisasi tersebut. Di bidang perkebunan kegiatan revitalisasi ini dipergunakan untuk komoditi kelapa sawit, karet dan kakao dengan luas areal telah mencapai sebesar 15.169 ha (sampai dengan tahun 2009). 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan daerah pada dasarnya dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan

bagi

pembangunan

lintas

sektor

maupun

wilayah

agar

pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan seimbang. Rencana tata ruang kabupaten disusun secara hirarkis dengan mengacu kepada RT/RW nasional dan provinsi. 26

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Rencana tata ruang wilayah yang telah di susun oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dapat menjadi acuan dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan khususnya dalam pembangunan sub sektor perkebunan serta dapat dijadikan landasan penyusunan rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo umumnya. Peran

strategis

sub

sektor

perkebunan

dalam

pembangunan

Kabupaten Tebo 5 (lima) tahun kedepan dapat dilakukan dengan potensi yang

tersedia

berdasarkan

rencana

tata

ruang

wilayah

sehingga

pemanfaatan lahan dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara maksimal. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan

kondisi

yang

ada

dan

berbagai

permasalahan

pembangunan di bidang perkebunan, maka terdapat sejumlah isu strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo untuk beberapa tahun mendatang. Isu-isu strategis tersebut diantaranya adalah : 1. Masih rendahnya ketersediaan saprodi, penguasaan dan penggunaan teknologi serta lemahnya sistem jaringan informasi pasar;

2. Belum berkembangnya industri hilir terutama komoditi karet dan kelapa sawit; 27

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 3. Tingginya jumlah luasan komoditi karet tua/rusak yang harus di replanting; 4. Keterbatasan daya dukung infrastruktur transportasi dari dan ke daerah sentra produksi; 5. Peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

melalui

peningkatan

pendidikan, keahlian dan juga keterampilan; dan 6. Lemahnya permodalan yang dimiliki petani dalam pengembangan usaha perkebunan.

28


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi SKPD Visi Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelanyanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas mendorong Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo mempersiapkan diri dan berupaya mencari terobosan- terobosan dan alternatif baru. Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan kontinuitas, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo harus meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian output dan benefit yang dituangkan dalam “ Visi “ . Visi adalah suatu gambar dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita cita yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisifasi, inofatif serta produktif. Dengan pengertian tersebut, maka Visi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo yang ingin dicapai yakni :

29


“Menjadikan

Kabupaten Tebo sebagai Produsen Karet dan Kelapa Sawit Terbaik di Provinsi Jambi “

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi yang diinginkan. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dalam rangka mewujudkan Visi di atas, maka misi yang diemban Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul komoditi perkebunan serta pengawasan peredarannya 2. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi budidaya dan teknologi sistem jaringan informasi pasar 3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan dengan berorientasi agribisnis melalui percepatan pembangunan / peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit 4. Meningkatkan infrastruktur transportasi di areal perkebunan rakyat terutama di daerah sentra produksi 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat perkebunan melalui peningkatan pendidikan pelatihan, keahlian dan ketrampilan. 6. Meningkatkan Sistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

30

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 7. Meningkatkan

pengembangan

industri

hilir,

pembinaan

dan

pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Tujuan adalah merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang dituangkan disini adalah merupakan sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan ketersediaan bibit Perkebunan yang berkualitas secara kontinue. 2. Meningkatkan penguasaan teknologi. 3. Mewujudkan pengembangan usaha industri hilir. 4. Terwujudnya peningkatan produksi melalui rehabilitasi komoditi karet maupun kelapa sawit yang tidak produktif. 5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata. 6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 7.

Meningkatkan

pengembangan

industri

hilir,

pembinaan

dan

pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan.

31

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Sasaran Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Instansi Pemerintah, atau merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Fokus utama dalam menentukan sasaran ini adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo 5 (lima) tahun kedepan, maka ditetapkan sasaran pembangunan seperti pada Tabel 4.1 di bawah ini: Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 Tujuan

Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul komoditi perkebunan serta pengawasan peredarannya Mewujudkan ketersediaan bibit Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul perkebunan yang berkualitas secara continue Misi 2 : Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi budidaya dan teknologi sistem jaringan informasi pasar Meningkatkan penguasaan teknologi

Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan

Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan dengan berorientasi agribisnis melalui percepatan pembangunan/peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit Terwujudnya peningkatan produksi melalui pembangunan/peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit

Berkurangnya jumlah lahan tidur serta kebun kelapa sawit dan karet yang tidak produktif

32

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur transportasi di areal perkebunan rakyat terutama di daerah sentra produksi Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Percepatan penyediaan sarana transportasi yang berkualitas

Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat perkebunan melalui peningkatan pendidikan pelatihan, keahlian dan ketrampilan. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

Terwujudnya pemerataan akses pendidikan di tingkat petani maupun aparat melalui Bimbingan Teknis serta pelatihan

Misi 6 : Meningkatkan Sistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Terwujudnya sistem pengolahan dan pemasaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat

Terbentuknya lembaga/unit pengolahan hasil dan akses pasar produk perkebunan

Misi 7 : Meningkatkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan Mewujudkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan

4.3.

Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan kondusif

Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi

pembangunan

merupakan

langkah-langkah

berisikan

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak – pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat/stakeholders agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan misi dan visi organisasi.

33

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Kebijakan

yang

dipakai

dalam

perencanaan

strategis

Dinas

Perkebunan Kabupaten Tebo ini pada perinsipnya berasal dari kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan yang telah di tetapkan serta dengan mencermati isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut : Tabel 4.2.

Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 - 2016

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul komoditi perkebunan serta pengawasan peredarannya Mewujudkan ketersediaan bibit perkebunan yang berkualitas secara kontinue

Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul

Menyediakan kuantitas dan kualitas kebutuhan bibit karet dan kelapa sawit

Pemenuhan kuantitas dan kualitas bibit karet dan kelapa sawit

Misi 2 : Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi budidaya dan teknologi sistem jaringan informasi pasar Meningkatkan penguasaan teknologi

Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan

Peningkatan produksi perkebunan

Meningkatkan penyediaan sarana produksi bagi petani pekebun

Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan dengan berorientasi agribisnis melalui percepatan pembangunan/peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit Terwujudnya peningkatan produksi melalui pembangunan/peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit

Berkurangnya jumlah lahan tidur serta kebun kelapa sawit dan karet yang tidak produktif

Mewujudkan pembangunan kebun yang berkualitas

Menyelenggarakan pembangunan serta peremajaan kebun kelapa sawit maupun karet yang tidak produktif

Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur transportasi di areal perkebunan rakyat terutama di daerah sentra produksi Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Percepatan penyediaan sarana transportasi yang berkualitas

Pemenuhan fasilitas infrastruktur Pembangunan dan peningkatan transportasi kualitas infrastruktur transportasi

Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat perkebunan melalui peningkatan pendidikan pelatihan, keahlian dan ketrampilan. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

Terwujudnya pemerataan akses Pemenuhan terhadap sarana dan Meningkatkan pelayanan / pendidikan di tingkat petani maupun prasarana pendidikan penyelenggaraan pendidikan non aparat melalui Bimbingan Teknis formal seperti pelatihan kepada serta pelatihan petani

34


Misi 6 : Meningkatkan Sistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Terwujudnya sistem pengolahan Terbentuknya lembaga/unit dan pemasaran yang berkualitas pengolahan hasil dan akses pasar dan bermanfaat bagi produk perkebunan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan penerapan Meningkatkan nilai tambah dan teknologi pengolahan serta pemasaran produk-produk akses pasar produk perkebunan. perkebunan melalui peningkatan kualitas, kontinuitas produk/suplai

Misi 7 : Meningkatkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan Mewujudkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan


Menyelenggarakan pengawasan Menerapkan peraturan sesuai terhadap perkembangan usaha dengan peraturan perundangan perkebunan yang berlaku

35


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1.

Rencana Program dan Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah diadakan analisis terhadap berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada ditubuh organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo serta dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran maka program – program pokok yang akan dilaksanakan selama tahun 2011-2016 adalah : 1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi

3.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

4.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

5.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

6.

Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan

7.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

8.

Program DAK Bidang Pertanian

36

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Uraian Kegiatan dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai sasaran tersedianya data perkebunan yang relevan dan valid. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Statistik Perkebunan

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi mempunyai

sasaran

peningkatan

pengawasan

kinerja

perusahaan

perkebunan dan lembaga petani yang terhimpun dalam kemitraan sehingga terjalin kerjasama yang baik. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut : a. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Perkebunan. 3.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mempunyai sasaran peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani pekebun. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut : a. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur

4.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan mempunyai sasaran peningkatan ketersediaan bibit

unggul komoditi

perkebunan dan peningkatan perbaikan kebun karet rakyat melalui penggunaan bibit unggul berkualitas. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut : 37

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 a. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan b. Peningkatan Produksi, Pertanian/Perkebunan c. 5.

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan mempunyai sasaran peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan perkebunan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah

atas

hasil

produk

komoditi

perkebunan

guna

peningkatan

pendapatan petani pekebun. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut : a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah. b. Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon. 6.

Program Perkebunan

Peningkatan mempunyai

Penerapan sasaran

Tekhnologi

tersedianya

Guna

Pertanian/

sarana/prasarana

dan

peningkatan SDM petani pekebun dalam penerapan tekhnologi sehingga dapat meningkatkan mutu produk perkebunan. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut : a. Penyuluhan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

7.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mempunyai sasaran meningkatnya budidaya tanaman perkebunan melalui penyediaan bibit unggul komoditi perkebunan dan pengendalian Hama Penyakit

38

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Tanaman secara terpadu dan kontinu. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Program DAK Bidang Pertanian mempunyai sasaran tersedianya sarana

8.

dan prasarana kebun pembibitan tanaman perkebunan. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. DAK Bidang Pertanian

5.2.

Indikator Kegiatan

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai sasaran tersedianya data perkebunan yang relevan dan valid dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Kegiatan Penyusunan Statistik Perkebunan dengan indikator tersedianya data perkebunan melalui pembuatan buku statistik perkebunan sebanyak 10 eksemplar untuk setiap tahunnya. 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi mempunyai sasaran peningkatan pengawasan kinerja perusahaan perkebunan dan lembaga petani yang terhimpun dalam kemitraan sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

39

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Perkebunan dengan indikator meningkatnya pengawasan dan kinerja setiap perusahaan dan lembaga petani yang terhimpun dalam kemitraan, yang mana di Kabupaten Tebo terdapat 15 (lima belas) perusahaan perkebunan dengan 1 (satu) perusahaan komoditi karet dan 14 (empat belas) perusahaan dengan komoditi kelapa sawit. 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mempunyai sasaran peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani pekebun dengan

kegiatan-kegiatan

prioritas sebagai berikut : a. Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur dengan indikator meningkatnya jumlah kebun karet petani melalui program revitalisasi sebanyak 600 persil selama 5 (lima) tahun kedepan. 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan mempunyai sasaran peningkatan ketersediaan bibit unggul komoditi perkebunan dan peningkatan perbaikan kebun karet rakyat melalui penggunaan bibit unggul berkualitas. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Kegiatan

Pengembangan

Perbenihan/Perbibitan

dengan

indikator

tersedianya sumber mata tempel dalam rangka okulasi bibit karet melalui pemeliharaan kebun entrys, dengan terpeliharanya kebun entrys seluas 3,5 Ha dan dengan dibangunnya kebun entrys baru seluas 2 Ha, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber mata tempel untuk okulasi kbibit karet di Kabupaten Tebo elama 5 (lima) tahun kedepan.

40

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 b. Kegiatan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Pertanian/Perkebunan dengan indikator selama 5 (lima) tahun ke depan adalah peningkatan jumlah luasan kebun karet petani yang menggunakan bibit unggul berkualitas melalui kegiatan rehabilitasi kebun karet tua (pemberian bantuan bibit unggul) sebanyak 1.500 hektar. Dengan penggunaan bibit unggul ini diharapkan kedepannya dapat terjadi peningkatan produksi. c. Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

dengan

indikator

termonitornya pelaksanaan semua kegiatan yang menyebar di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun ke depan. 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan mempunyai

sasaran

peningkatan

pemahaman

masyarakat

mengenai

pembangunan perkebunan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah atas hasil produk komoditi perkebunan guna peningkatan pendapatan petani dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah dengan indikator tereskploitasinya produk-produk hasil perkebunan dan juga produk hasil olahan komoditi perkebunan kepada masyarakat petani secara umum serta peningkatan pemahaman masyarakat dalam melakukan budidaya komoditi perkebunan sehingga di hasilkan produk yang berkualitas. b. Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/ Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon dengan indikator tersedianya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang berkualitas dan berdaya 41

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 saing tinggi. Dengan adanya pemasaran hasil perkebunan melalui pasar lelang

(komoditi

meningkatkan

karet/

5

pendapatan

pasar

lelang)

maka

petani

dikarenakan

diharapkan

dapat

terputusnya

rantai

pemasaran komoditi karet yang panjang. 6. Program

Peningkatan

Penerapan

Tekhnologi

Pertanian/

Perkebunan

mempunyai sasaran tersedianya sarana/prasarana dan peningkatan SDM petani pekebun dalam penerapan tekhnologi sehingga dapat meningkatkan mutu produk perkebunan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dengan indikator selama 5 tahun ke depan yaitu meningkatnya kemampuan dan pemahaman petani (400 orang) dalam penerapan tekhnologi perkebunan melalui kegiatan pelatihan petani dan study banding. 7. Program Peningkatan produksi perkebunan mempunyai sasaran meningkatnya budidaya tanaman perkebunan melalui penyediaan bibit unggul komoditi perkebunan dan pengendalian Hama Penyakit Tanaman secara terpadu dan kontinu, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan indikator peningkatan kemampuan dan wawasan petani dalam melakukan perlindungan tanaman perkebunan secara terpadu melalui pelatihan petani dalam melakukan pengendalian HPT (105 orang) selama 5 (lima) tahun ke depan. b. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan mempunyai indikator tersedianya sarana produksi perkebunan berupa bibit kelapa sawit 42

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 dan bibit karet unggul sebagai potensi bibit unggul klon anjuran. Penyediaan bibit kelapa sawit untuk lima tahun ke depan adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kecambah kelapa sawit. 8. Program DAK Bidang Pertanian mempunyai sasaran tersedianya sarana dan prasarana kebun pembibitan tanaman perkebunan, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Kegiatan Dak Bidang Pertanian mempunyai indikator tersedianya sarana dan prasarana dalam pembangunan bidang Perkebunan. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut berupa pembuatan pagar kebun pembibitan sebanyak 1 (satu) unit. Adapun Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

43

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Tujuan Tujuan 1

2

Sasaran

Indikator Sasaran

3

4

Kode Rekening Program dan Kegiatan

5

2.01.02.01 Meningkatknya kelancaran Administrasi administrasi perkantoran perkkantoran

6 Program Pelayanan Admistrasi Kantor

2.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

7

8

Terwujudnya Pelayanan Perkantoran yang Baik Terpenuhinya kebutuhan perangko, materai dan benda pos lainnya

2.01.02.01.02 Penyediaan jasa Tersedianya jasa komunikasi sumber daya komunikasi, sumber air dan listrik daya air dan listrik

2012 target 9

2013 Rp 10

319.715.500

target 11

457.825.000

2014 Rp 12

target 13

724.700.000

2015 Rp 14

target 15

646.900.000

Rp 16

target 17

707.500.000

750.000 100%

1.000.000 100%

27.900.000 100%

33.900.000 100%

50.000.000

1 Tahun

66.000.000

1 Tahun

78.000.000

1 Tahun

- 100%

10.000.000

22 unit kendaraan roda dua, 2 unit kendaraan roda empat

12.800.000


17.000.000


3.500.000 700 materai

3.500.000 700 materai

2.01.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

-

2.01.02.01.07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

78.000.000 100%

94.200.000 100%

130.200.000

41 orang

154.100.000

1 Thn

155.000.000

1 Thn

2.01.02.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

901.000 100%

1.075.000 100%

3.500.000

1 Tahun

2.500.000

1 Pkt

3.000.000

2.01.02.01.10 penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan ATK

34.514.500 100%

40.000.000 100%

50.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Pkt

45.000.000

27.000.000 100%

32.500.000 100%

40.000.000 7 bh spanduk, 12 eksp proposal, 5 eks lakip, 5 eks renja,penggand aan 155.000 lbr, jilid 400 set

500.000 100%

21000000 100%

47.150.000 3 Unit

21.150.000 100%

3.000.000 1 Tahun

3000000 100%

10.000.000

100.000.000 1 Thn

210.000.000 100%

- 100%

2.01.02.01.11 Penyediaan barang Terpenuhinya kebuthan cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan

2.01.02.01.12 penyediaan komponen Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan penerangan kantor bangunan kantor 2.01.02.01.13 Penyediaan peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor

2.01.02.01.14 Penyediaan bahan bacaan Tersedianya bahan dan peraturan perundang - bacaan undangan 2.01.02.01.18 Rapat - Rapat koordinasi Terlaksananya rapat dan dan konsultasi keluar koordinasi serta daerah konsultasi keluar daerah 2.01.02.01.19 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Tersedianya tenaga kebersihan, sopir dan penjaga kantor

-

-

3.000.000 40 perangko, 350 materai

7.000.000

1 Tahun

40.000.000 7 bh spanduk, 12 eksp proposal, 5 eks lakip, 5 eks renja,penggan daan 155.000 lbr, jilid 400 set

738.700.000

3.275.625.000

3.500.000 40 perangko, 1.750 materai

78.000.000 1 Tahun

305.900.000

56.800.000

130.200.000

1 Thn

663.700.000

1 Pkt

4.000.000

1 Pkt

14.075.000

1 Pkt

50.000.000

1 Pkt

225.000.000

40.000.000 7 bh spanduk, 12 eksp proposal, 5 eks lakip, 5 eks renja,penggan daan 155.000 lbr, jilid 400 set

50.000.000

7 bh spanduk, 12 eksp proposal, 5 eks lakip, 5 eks renja,pengga ndaan 155.000 lbr, jilid 400 set

202.500.000

10.000.000

10.000.000 1 Tahun

1 Tahun

25.000.000

3 Unt komputer, 5 unit printer

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

20.000.000

250.000.000

1 Thn

250.000.000

1 Thn

36.000.000

3 org

36.000.000

3 org

1 Tahun

50.000.000 45 buah terali, 1 unit komputer,10 unit UPS

17.000.000

14.500.000


5.000.000

135.000.000 13 meja 1/2 biro, 12 kursi lipat, 1 unit tv

Rp 18

Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Renstra SKPD Penanggung Jawab target Rp 20 21 19

2016

53.000.000

100.000.000

7 unit komputer, 2 laptop, 7 printer,14 lemari, 13 meja, 12 kursi, 1 kulkas, 1 tv, 10 ups

331.150.000

12 Bln

10.000.000

12 Bln

55.000.000

250.000.000

1 Thn

250.000.000

1 Thn

1.210.000.000

36.000.000

3 org

36.000.000

3 org

144.000.000

44


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Tujuan Tujuan 1

Sasaran

Indikator Kode Rekening Program dan Kegiatan Sasaran

2 3 4 2.01.02.02 Meningkatknya kuantitas dan Sarana dan kualitas sarana prasarana dan prasarana aparatur aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome)

2012 target 8

Rp target 9 10 98.700.000

2014

Rp 11 480.050.000

target 12

2016

Rp 13 166.000.000

target 14

Rp 15 367.000.000

-

-

1 unit

200.000.000

-

-

Pembangunan gudung kantor

Terbangunnya gudang arsip

30.150.000

-

-

-

2.01.02.02.04 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional

325.000.000

- 1 unit

250.000.000

2.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

7.750.000 1 Tahun

7.000.000 100%

100.000.000

i unit

10.000.000 1 unit gedung kantor

2.01.02.02.24 Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

72.225.000 1 Tahun

98.700.000 25 Unt

115.050.000

26 Unt

145.000.000

23 Unt

150.000.000

2.01.02.02.28 Pemeliharaan rutin Terlaksananya berkala peralatan gedung pemeliharaan peralatan kantor kantor

5.500.000 1 Thn

9.100.000 100%

15.000.000

8 unit komputer/lap top, 6 unit printer, 8 unit AC

11.000.000

1 Thn

11.000.000

Tersedianya pakaian dinas pegawai

2.01.02.03.05 Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu batik serta olah raga 2.01.02.05 Jumlah SDM aparatur

Program Peningkatan Peningkatan Sumber Kapasitas Sumber daya aparatur Daya Aparatur

2.01.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya formal pendidikan, pelatihan serta bimtek pegawai

2.01.02.06 Meningkatnya Pelaporan kualitas sistem capaian pelaporan kinerja dan capaian kinerja keuangan dan keuangan 2.01.02.06.01

Program Penyusunan Tersedianya data laporan capaian perkebunan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Terlaksananya Capaian Kinerja dan pendataan statistik dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pelaporan SKPD

2.01.02.06.09 Penyusunan statistik perkebunan

Terlaksananya pendataan statistik

22.150.000

22.150.000

22.150.000 55 stel

-

50.000.000 1 Thn

25.540.000

- 1 Tahun

25.540.000

target 16

-

66.000.000

-


-

1 unit

200.000.000

300.000.000

2 unit

550.000.000


133.000.000

23 Unt

151.300.000

23 Unt

660.050.000

1 Thn

15.000.000

1 Thn

61.100.000

74.250.000

80.250.000

294.800.000

22.150.000 55 stel

22.150.000

55 stel

27.500.000

50 stel

27.500.000

50 stel

30.250.000

50 stel

129.550.000

- 55 stel

30.000.000

55 stel

38.500.000

50 stel

46.750.000

50 stel

50.000.000

50 stel

165.250.000

-

50.000.000

30.000.000

SKPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Renstra SKPD Jawab Rp target Rp 17 19 20 18 461.300.000 1.604.150.000

2015

6 Peningkatan Etos Kerja Aparatur

Terwujudnya Disiplin Pegawai

7 440.625.000

2013

5 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sarana dan 2.01.02.03 Program Peningkatan Meningkatnya Disiplin Aparatur prasarana disiplin aparatur aparatur 2.01.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur


80.000.000

100.000.000

80.000.000 100%

-

42.800.000 100%

- 10 eksp

100.000.000

100.000.000

4 org diklat barang/jasa, 2 org diklat bendahara, 2 org diklat pelaporan, 1 org penilaian usaha perkebunan, 2 org diklat penjejangan

65.000.000

100.000.000

120.000.000

500.000.000

100.000.000 4 org diklat barang/jasa, 2 org diklat bendahara, 3 org diklat pelaporan, 1 org penilaian usaha perkebunan, 2 org diklat penjejangan

100.000.000 2 org diklat barang/jasa, 3 org diklat keuangan, 3 org diklat pelaporan, 4 org diklat teknis, 2 org diklat penjejangan

120.000.000 12 org diklat barang/jasa, 7 org diklat bendahara/ke uangan, 10 org diklat pelaporan, 3 org diklat teknis, 6 org diklat penjejangan

500.000.000

125.650.000

130.000.000

130.000.000

450.650.000

125.650.000 Pendataan 12 kecamatan, 15 Eksp buku statistik



450.650.000

7.500.000

65.000.000 Pendataan 12 kecamatan, pelatihan petugas 15 org, 15 Eksp buku statistik

45


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Indikator Kinerja Program Kode Rekeing Program dan Kegiatan (outcome) 4 2.01.02.1.16

5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

Mewujudkan pengembangan Terwujudnya iklim Jumlah pelaku usaha 2.01.02.1.16.10 Fasilitasi dan koordinasi kerja sama dibidang Perkebunan industri hilir, pembinaan dan investasi yang sehat dan perkebunan pengawasan terhadap pelaku kondusif (perusahaan) dan pabrik usaha perkebunan pengolahan hasil

2.01.02.15

Terwujudnya peningkatan produksi melalui pembangunan/peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit

Berkurangnya jumlah Penambahan jumlah luas 2.01.02.15.05 lahan tidur serta kebun lahan komoditi karet dan kelapa sawit dan karet kelapa sawit yang tidak produktif

Mewujudkan ketersediaan bibit perkebunan yang berkualitas secara kontinue

Terpenuhinya kebutuhan Jumlah bibit unggul bibit unggul perkebunan yang tersedia

Terwujudnya peningkatan produksi melalui pembangunan/peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit

Berkurangnya jumlah Penambahan jumlah luas 2.01.02.16.29 lahan tidur serta kebun lahan komoditi karet dan kelapa sawit dan karet kelapa sawit yang tidak produktif

Meningkatnya pengawasan kinerja setiap perusahaan dan lembaga petani yang terhimpun dalam kemitraan

Program Peningkatan kesejateraan petani

Terwujudnya peningkatan produksi melalui pembangunan/peremajaa Penyuluhan dan bimbingan meningkatnya tarap hidup pemanfaatan dan produktifitas masyarakat petani pekebun lahan tidur

Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

2.01.02.16.20

Pengembangan perbenihan/ Adanya potensi sumber mata pembibitan tempel dalam rangka okulasi bibit karet

2.01.02.17

Terwujudnya sistem pengolahan dan pemasaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat


Jumlah unit pengolahan 2.01.02.17.07 dan pemasaran serta produk komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui pasar lelang

Terwujudnya sistem pengolahan dan pemasaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat


Jumlah unit pengolahan 2.01.02.17.08 dan pemasaran serta produk komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui pasar lelang

Terwujudnya Jumlah petani yang pemerataan akses mengikuti bimbingan pendidikan di tingkat teknis serta pelatihan petani maupun aparat melalui Bimbingan Teknis serta pelatihan


2.01.02.16

2.01.02.16.31

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

6

Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul

Peningkatan Produksi, Terlaksananya peremajaan produktifitas dan mutu produk dan perluasan kebun karet perkebunan

Monitoring Evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan

Peningkatan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Terwujudnya sistem pengolahan dan pemasaran yang berkualitas dan Promosi atas hasil produksi Terlaksananya promosi perkebunan unggulan daerah pembangunan perkebunan

Penyuluhan pemasaran produksi perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

2.01.02.18

Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Meningkatkan penguasaan teknologi

2.01.02.18.04

Penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna

Peningkatan kemampuan dan wawasan petani dalam penerapan teknologi pasca panen


2012

7 249.740.000

target 8

Rp 9 64.090.000

249.740.000 14 perusahaan dan 4 pabrik pengolahan

38.380.000

target 10


1.024.880.000

38.380.000 300 persil

1.024.880.000 150 persil

716.325.000

157.960.000

49.950.000 3,5 Ha

666.375.000

2013

-

- 30 kegiatan 51.130.000

2014 Rp 11

100.000.000

target 12


540.750.000 540.750.000 150 persil

1.840.000.000

2015 Rp 13

250.600.000

target 14

2016 Rp 15

213.000.000

target 16



55.000.000

70.000.000

55.000.000 50 persil

828.500.000

70.000.000 50 persil

1.055.000.000

Rp 17 250.600.000

SKPD Kondisi Kinerja pada akhir Penangg periode Renstra SKPD ung Jawab target Rp 19 20 18


150.000.000 150.000.000 700 persil

1.550.000.000

878.290.000

878.290.000

1.840.630.000 1.840.630.000

5.431.460.000

92.290.000 3,5 Ha

500.000.000 3,5 Ha

192.250.000 3,5 Ha

165.000.000 3,5 Ha

200.000.000 3,5 Ha

1.149.540.000

50.590.000 300 Ha

1.320.000.000 300 Ha

610.550.000 300 Ha

860.000.000 300 Ha

1.320.000.000 1200 Ha

4.161.140.000

15.080.000 30 kegiatan 46.580.000

20.000.000 30 kegiatan 125.000.000

25.700.000 30 kegiatan 99.950.000

30.000.000 30 kegiatan 115.000.000

30.000.000 30 kegiatan 140.000.000

120.780.000 526.530.000

11.000.000 3 kali

12.050.000 3 kali

60.000.000 4 kali

50.000.000 4 kali

65.000.000 5 kali

60.000.000 5 kali

247.050.000

40.130.000 5 unit pengolahan & pemasaran, 1.000 ton

34.530.000 5 unit pengolahan & pemasaran, 1.000 ton produksi karet





279.480.000

36.600.000

36.600.000 80 orang peserta

46.180.000


195.000.000


305.250.000


305.250.000


300.000.000


46

1.151.680.000

1.151.680.000

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kondisi Kinerja Indikator Kinerja Program Kode Rekeing Program dan Kegiatan Awal RPJMD (outcome) (Tahun 0) 4 2.01.02.19

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatkan penguasaan Terwujudnya Jumlah produksi komoditi 2.01.02.19.01 Penyuluhan peningkatan produksi teknologi peningkatan produksi karet dan kelapa sawit pertanian/perkebunan perkebunan

6 Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan

Penigkatan kemampuan dan wawasan petani dalam perlindungan tanaman perkebunan

Mewujudkan ketersediaan Terpenuhinya kebutuhan Jumlah bibit unggul infrastruktur yang berkualitas bibit unggul perkebunan yang dan merata tersedia

2.01.02.19.03 Pengembangan bibit unggul Adanya potensi sumber bibit perkebunan sawit unggul tanaman perkebunan siap salur

Mewujudkan ketersediaan bibit perkebunan yang berkualitas secara kontinue

2.01.02.27

Program DAK Bidang Pertanian

2012

2014

2015

2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7 438.510.000

306.470.000

402.213.000

586.710.000

570.000.000

18

610.000.000

19 2.475.393.000

15.260.000 51.000 ton karet dan 293.000 ton kelapa sawit


90.000.000 53.000 ton 123.360.000 54.000 ton karet dan karet dan 310.000 ton 320.000 ton kelapa sawit kelapa sawit


110.000.000 55,000 ton karet dan 330.000 ton kelapa sawit

416.000.000

423.250.000 10.000 kecambah sawit

283.830.000 10.000 kecambah sawit

312.213.000 10.000 kecambah sawit

463.350.000 10.000 kecambah sawit

500.000.000 10.000 kecambah sawit

500.000.000 50.000 kecambah sawit

2.059.393.000

-

-

-

2.619.552.826

- 1 unit

- 1 unit

- 5 unit

Terwujudkan ketersediaan 1.628.700.000 infrastruktur pembibitan

Percepatan penyediaan Jumlah sarana dan 2..01.02.27.01 Penyediaan Sarana Produksi terlaksananya penyediaan Perkebunan (DAK) sarana dan prasarana sarana dan prasarana prasarana perkebunan pembibitan perkebunan yang tersedia

2013

SKPD Kondisi Kinerja pada akhir Penangg periode Rensra SKPD ung Jawab target Rp

1.628.700.000 1 pkt

1.349.481.000

1.349.481.000 1 unit

1.270.071.826

1.270.071.826 1 unit

47

2.619.552.826

20


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator

kinerja

SKPD

sebagai

alat

untuk

menilai

keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut : 48

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016 Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

9

1 Jumlah bibit unggul perkebunan yang tersedia

20%

20%

20%

20%

20%

100%

2 Jumlah produksi komoditi perkebunan

20%

20%

20%

20%

20%

100%

3 Penambahan jumlah luas lahan komoditi karet dan kelapa sawit

20%

25%

25%

15%

15%

100%

4 Jumlah sarana dan prasarana perkebunan yang tersedia

20%

20%

20%

20%

20%

100%

5 Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis serta pelatihan

20%

20%

20%

20%

20%

100%

6 Jumlah unit pengolahan dan pemasaran serta produk komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui pasar lelang

15%

15%

20%

25%

25%

100%

7 Jumlah pelaku usaha perkebunan (perusahaan) dan pabrik pengolahan hasil

20%

20%

20%

20%

20%

100%

No

Indikator

1

2

49


BAB VII PENUTUP

RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 - 2016 merupakan salah satu dokumen peremcanaan untuk lima tahun ke depan yang memuat visi, misi tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo serta strategi, kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo dimaksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo, selain itu juga untuk menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perkebunan selain ditentukan dengan adanya dokumen Renstra juga diperlukan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat secara umum. Akhirnya kerja keras dan kerjasama seluruh jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo dengan semua pihak yg terkaitdiperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani pekebun secara umum.

50


51

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents