RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012 - 2017

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN

Jl. Brigjen K.H. Syam’un No. 5, Pendopo Gubernur Lama, Serang – Banten Telp. (0254) 8243073. Fax. (0254) 8243072.

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 telah dapat disusun dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan kepada daerah untuk menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya adalah Renstra Tahun 2012 – 2017 ini. Perkembangan lingkungan strategis mengharuskan kita untuk mengkaji ulang dasar pendekatan dan sistem penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan yang terarah guna terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik merupakan paradigma sistem peradaban, dan kunci keberhasilan bangsa dalam peyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan cita–cita bernegara. Dalam hal ini Pemerintah telah bergeser dari unsur pelaksana menjadi lebih banyak unsur pendorong melalui desentralisasi, peningkatan daya saing, dan peran serta dalam dunia usaha untuk pembangunan. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan untuk mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 tentang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten telah menyusun Rencana Strategis periode tahun 2012-2017 yang merupakan penetapan kinerja kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten sebagai tolak ukur penilaian dan pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Kepala Daerah secara tahunan sampai pada masa berakhirnya jabatan. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 yang diusulkan ini memuat rumusan Visi dan Misi untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja BPBD sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dukungan nyata dan positif pada pemerintahan yang baik. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Banten diperlukan integritas dan kapabilitas

i

serta akuntabilitas yang tinggi, sehingga dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Provinsi Banten untuk 5 (lima) tahun mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra BPBD Provinsi Banten yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan untuk mewujudkan Profesional dan Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana. Kami menyadari bahwa isi buku ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga Buku Renstra ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten serta bagi semua pihak yang menggunakannya.

Serang,

Maret 2014

Kepala Pelaksana, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Drs. Ino s. Rawita, M. Pd Pembina Utama Muda NIP. 19590824 197912 1 002

DAFTAR ISI

ii

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab I

.................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

i - ii iii - iv v vi

Pendahuluan 1.1.

Latar belakang

....................................................................

1

1.2.

Landasan hukum;

....................................................................

2

1.3.

Maksud dan tujuan;

....................................................................

3

1.4.

Hubungan kinerja daerah dengan rencana strategis SKPD;

1.5.

Sistematika penulisan.

....................

....................................................................

4 6

Bab II Gambaran Pelayanan BPBD 2.1.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD;

2.2.

Sumber daya BPBD;

....................................................................

15

2.3.

Kinerja pelayanan BPBD;

....................................................................

15

2.4.

Tantangan, peluang, kelemahan dan kekuatan pengembangan pelayanan BPBD.

................................

....................................................................

8

29

Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD;

3.2.

....................................................................

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;

........................................................

32

....................................................................

34

3.3.

Telaahan Renstra BNPB;

3.4.

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan

3.5.

31

hidup strategis;

....................................................................

35

Penentuan isu-isu strategis.

....................................................................

37

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1.

Visi dan misi BPBD;

....................................................................

4.2.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD;

4.3.

Strategi dan kebijakan.

................................

....................................................................

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

iii

38 39 41

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

.......................................

42

..............................................................................

48

…………………………………………..........

50

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII PENUTUP

Lampiran : 1. Rencana Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Banten Tahun 2014;

iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.3.1

Marik Kinerja Program dan Kegiatan;

........................................................

18

Tabel 3.1.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD; ................

31

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

.................................................................................

33

Tabel 4.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD;

Tabel 4.3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan;

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Program dan Pendanaan Indikatif;

............................

43

Tabel 6.1

Indikator Kinerja RPBD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..

49

DAFTARA GAMBAR

v

...............

40

.........................................

41

Gambar 1.4.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah dengan RENSTRA;

............. .

Gambar 2.1.3 Struktur Organisasi BPBD Prov. Banten. ......................................................

vi

5 10

Rencana Strategis (RENSTRA)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan Kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam salah satu materinya mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Pemerintah Provinsi Banten sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan telah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sebagai salah satu dokumen yang menunjukan arah pembangunan yang ingin dituju bagi pemerintah Provinsi Banten beserta masyarakat selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2012-2017). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan semakin baik karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 memiliki tugas sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu mulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografi, Provinsi Banten merupakan daerah yang sangat rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam dan manusia. Potensi bencana yang bisa terjadi meliputi : Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, kegagalan teknologi, wabah penyakit, bahaya industri, letusan gunung berapi (G. Anak Krakatau), hama tanaman, dan konflik sosial.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

1


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, secara umum penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana. Atas dasar penjelasan tersebut di atas dan untuk menindak lanjuti penjabaran Rencana Strategis Daerah ( RENSTRADA) Provinsi Banten 2012-2017, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya akan dijadikan dokumen perencanaan taktis strategis yang menggambarkan penanganan penanggulangan bencana di Provinsi Banten serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan penanganan bencana secara terencana dan terarah melalui sumber pembiayaan APBD maupun APBN, dengan mengutamakan standar prosedur penangangan bencana sesuai dengan prioritas kebutuhan penyelenggaraan dan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) 2012-2017 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2010, tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

2


1.3. Maksud dan Tujuan Untuk mengakomodir muatan lokal, Penyusunan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ini mempertimbangkan kriteria sebagai berikut : 1. Sejalan dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi Banten; 2. Sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, permasalahan, potensi, prospek dan kondisi penanggulangan bencana di Provinsi Banten; 3. Sejalan dengan aspirasi tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten; 4. Mempertimbangkan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten; 5. Disusun dan disepakati serta mempertimbangkan prediksi dan antisipasi terhadap potensi bencana di Provinsi Banten. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 disusun dengan maksud : 1. untuk mengembangkan strategi dalam menanggulangi bencana baik prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana dan memanfaatkan peluang yang ada melalui proses analisis, perumusan dan evaluasi. 2. untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur kinerja bagi seluruh jajaran staf dalam mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten secara berkesinambungan. 3. dalam rangka implementasi RPJMD Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah : 1. untuk melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal potensi bencana, sehingga dapat mengantisipasi dampak bencana yang lebih besar dengan terus mengembangkan strategi melalui inovasi yang ditindak lanjuti dengan Program dan Kegiatan prioritas.untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan bencana. 2. untuk menetapkan kebijakan dan program strategis dalam merencanakan pembangunan daerah yang didasarkan melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih


3


beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya dapat dituangkan dalam Rencana Kerja sebagai dokumen operasional tahunan. 3. memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Gubernur. 4. sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJPD dan RPJMD. 1.4. Hubungan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJM Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Oleh karena itu RPJM Daerah harus sinkron dan sinergis antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Daerah Provinsi Banten dan memperhatikan RPJM Nasional serta Renstra Daerah Propinsi Banten. Selain itu penyusunan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten juga dipergunakan sebagai landasan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan. Sehingga Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten harus selaras dan sinkron dengan berbagai dokumen perencanaan dan peraturan baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Banten.


4


Gambar 1.4.1

HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RENSTRA

Kepala Daerah

Kepala SKPD

Visi/Misi

Visi/Misi

Tujuan/ Sasaran

Tujuan/ Sasaran

Program Pembangunan Daerah Program Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah Program Prioritas

RPJMD

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RENSTRA SKPD


5


1.5.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 20122017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab I

Pendahuluan 1.1.

Latar belakang

1.2.

Landasan hukum;

1.3.

Maksud dan tujuan;

1.4.

Hubungan kinerja daerah dengan rencana strategis SKPD;

1.5.

Sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan BPBD 2.1.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD;

2.2.

Sumber daya BPBD;

2.3.

Kinerja pelayanan BPBD;

2.4.

Tantangan, peluang, kelemahan dan kekuatan pengembangan pelayanan BPBD.

Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD;

3.2.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;

3.3.

Telaahan Renstra BNPB;

3.4.

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;

3.5.

Penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1.

Visi dan misi BPBD;

4.2.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD;

4.3.

Strategi dan kebijakan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

6


Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII PENUTUP


7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Di dalam peningkatan utilisasi penanggulangan bencana yang ada juga terkandung maksud untuk membuka peluang perhatian Pemerintah dan Masyarakat serta Dunia Internasional yang dapat menunjang sekaligus memperkuat struktur penanganan penanggulangan bencana serta meningkatkan profesional dan kearifan lokal sumber daya manuasi yang ada. Melaksanakan penanggulangan bencana di Provinsi Banten secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi agar efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam situasi tidak terjadi bencana ataupun pada saat terjadi bencana dan/atau setelah terjadi bencana merupakan salah satu prinsip dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten sebagai unsur Pemerintah di daerah.

2.1.1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah, yang antara lain : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan terhadap usaha Penanggulangan Bencana seperti : pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara merata; b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f.

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk bencana;

g. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana;


8


h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD dan sumber-sumber lainnya; dan i.

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Banten memliki tugas melaksanakan

penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi : 1. Prabencana; 2. Saat Tanggap Darurat; 3. Pascabencana.

2.1.2. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu serta menyeluruh. Sementara Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Banten mempunyai fungsi, meliputi : 1. Pengkoordinasian; 2. Pengkomandoan; 3. Pelaksana.

2.1.3. Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah Provinsi Banten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki struktur organisasi berdasarkan uraian tugas, fungsi dan tata kerja yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 dimana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, susunan organisasi unsur pelaksana BPBD adalah sebagai berikut :.


9


Gambar 2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI BPBD PROVINSI BANTEN


10


Kepala Pelaksana Adalah kepala yang memimpin unsur pelaksana pada Badan dan langsung bertanggung jawab pada Kepala Badan. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Adapun Kepala Pelaksana memiliki fungsi : a. perumusan bahan kebijkan teknis penanggulangan bencana; dan b. penyelenggaraan koordinasi dan pengkomandoan dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Sekretariat Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Adapun Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan koordinasi, perncanaan dan penyusunan program Unsur Pelaksana; b. Penyusunan perencanaan dan program kesekretariatan; dan c. Pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan. Dalam hal ini Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab langsung pada Kepala Pelaksana Badan, dan untuk pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh : a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program dan evaluasi, dan memiliki fungsi : 1) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Sekretariat, serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan 2) penyusunan bahan perencanaan, program dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Sekretariat, serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.


11


b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan kepegawaian, dan mempunyai fungsi : 1) penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan 2) pelaksanaan administrasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan, rumah tangga, kehumasan, dan perlengkapan. c. Kepala Subbagian Keuangan; Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan, dan mempunyai fungsi : 1) penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan; dan 2) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan.

Kepala Bidang Adalah Pejabat yang membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan untuk mengkaji, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari tiga bidang dimana masing – masing dikepalai oleh seorang Kepala Bidang, yaitu :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yaitu : Pejabat yang memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaann, dimana mempunyai fungsi : a. pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan; dan b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu : a. Kepala Seksi Pencegahan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

12


Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan, dan mempunyai fungsi : 1)

penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;

2)

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan; dan

3)

pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan.

b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan; Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan, dan mempunyai fungsi : 1)

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan; dan

2)

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.

2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, yaitu : Pejabat yang memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi kedaruratan dan logistik, dimana mempunyai fungsi : a. pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan; dan b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu : a. Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan; Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, dan mempunyai fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi kedaruratan bencana; dan 2) penyusunan dan pengolahan data kegiatan kedaruratan.


13


b. Kepala Seksi Pengadaan Logistik; Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan, dan mempunyai fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi logistik kebencanaan; dan 2) penyusunan dan pengolahan data kegiatan logistik kebencanaan.

3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu : Pejabat yang memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan, dimana mempunyai fungsi : a. pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan; dan b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu : a. Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana; Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, dan mempunyai fungsi : 1) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan; dan 2) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data rehabilitasi kebencanaan. b. Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana; Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, dan mempunyai fungsi : 1) penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan; dan 2) penyusunan dan pengolahan data rekonstruksi kebencanaan.


14


Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten akan kami lampirkan dalam Buku Renstra ini.

2.2. Sumber Daya BPBD Potensi sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten meliputi : a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten; b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten; c. Arah kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; d. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten terdiri dari pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS, yang bertugas di kantor dan luar kantor; e. Unsur Pengarah yang terdiri dari instansi terkait dan tenaga ahli, serta kelompok jabatan fungsional. 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun ke depan dititik beratkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana, saat bencana dan setelah bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.


15


Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : A. Tahapan Pra Bencana Tujuan

: Pengurangan risiko bencana

Manajemen

: Manajemen risiko bencana

Penyelenggaraan

: Situasi tidak terjadi bencana dan Situasi terdapat potensi bencana

Kegiatan : 1) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (situasi tidak terjadi bencana); 2) Mitigasi (Mitigation) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (situasi terdapat potensi bencana). B. Tahapan Saat Bencana Tujuan

: Penanganan darurat

Manajemen

: Manajemen darurat

Penyelenggaraan

: Situasi Tanggap darurat

Kegiatan : 1) Tanggap darurat (emergency response) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

C. Tahapan Pasca Bencana Tujuan

: Pemulihan

Manajemen

: Manajemen pemulihan (Pascabencana)

Penyelenggaraan

: Masa Pemulihan Dini

Kegiatan :


16


1) Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; 2) Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

untuk lebih jelas Berikut ini adalah Matrik Kinerja dan Program dan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten pada Tabel 2.3.1


17


Tabel 2.3.1 MATRIK KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNIT KERJA ESELON 3 TUGAS POKOK FUNGSI

USULAN PROGRAM 1. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

USULAN PROGRAM

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN : SEKRETARIAT : Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program,pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. :  Penyelenggaraan koordinasi, perencanaan dan penyusunan program Unsur Pelaksanaan;  Penyusunan perencanaan dan program kesekretariatan;  Pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

USULAN KEGIATAN

UNIT KERJA ESELON 4

Out come : RASIO KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BPBD

Output : Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi di lingkungan BPBD sesuai RPJMD Provinsi Banten

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Indikator :  Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan serta evaluasi program;

Indikator :  Tersusunnya Renstra BPBD Tahun 2012-2017;  Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan;  Tersusunnya RKA-DPA dan perubahan DPA SKPD;  Tersusunnya laporan bulanan dan evaluasi internal bulanan dan triwulan SKPD;  Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan LHP BPBD  Terselenggaranya Forum SKPDBPBD se-Provinsi Banten

RASIO KETERSEDIAAN DOKUMEN PENATAUSAHAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI LAPORAN KEUANGAN

Output : Tersusunnya laporan keuangan di lingkungan BPBD sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Subbagian Keuangan

Indikator :  Terlaksananya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel;

Indikator :  Tersusunnya laporan neraca Keuangan beserta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), TLHP, LRA.


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)    

USULAN KEGIATAN

UNIT KERJA ESELON 4

Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan; Terselenggaranya Bimtek pengelolaan keuangan Tersusunnya laporan asset; Pemutakhiran system aplikasi penatausahaan keuangan daerah.


18


2. PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

Outcome : RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ADM. PERKANTORAN SERTA PELAYANAN TATA USAHA DAN KERUMAH TANGGAAN Indikator :  Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran Outcome : RASIO PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN KE LUAR DAERAH Indikator :  Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi

Outcome : RASIO PEMBANGUNAN, PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR Indikator :  Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran.

USULAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Outcome : RASIO PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN, TATA USAHA DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Indikator :  Terselenggaranya pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur BPBD;

3. STATISTIK : PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Output : Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran

Pengadaan Barang dan Jasa Pekantoran

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Indikator :  Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;  Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Output : Terfasilitasinya rapat koordinasi dan kunsultasi Indikator :  Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dank e luar daerah;

Output : Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

Fasilitasi rapat koordinasi dan kunsultasi di dalam dan k e luar daerah

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Indikator :  Pemeliharaan gedung kantor;  Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) Tersedianya aparatur yang tangguh dan handal dalam menangani penanggulangan bencana

USULAN KEGIATAN

UNIT KERJA ESELON 4

Penguatan dan peningkatan kualitas kinerja aparatur

Indikator :  Pengembangan wawasan aparatur BPBD;

Outcome : RASIO KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

Output : Tersedianya data dan informasi kebencanaan bagi seluruh lapisan masyarakat;

Indikator :  Terlaksananya pengelolaan data, pengembangan system informasi kebencanaan.

Indikator :  Pengelolaan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Penanggulangan Bencana

Penyusunan Profil dan Data Base Kebencanaan

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan pelaporan BPBD


19


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNIT KERJA ESELON 3 TUGAS POKOK FUNGSI

USULAN PROGRAM 4. PENANGGULANGAN BENCANA

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN : Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan. :  Pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan; dan  Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Outcome : RASIO MITIGASI DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA Indikator :  Meningkatnya koordinasi pencegahan dalam menghadapi bencana di daerah-daerah;  Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di daerah;  Meningkatnya Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana di daerah; Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.  Meningkatnya kesiapsiagaan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghadapi bencana;

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) Output : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana pada daerah rawan bencana di Provinsi Banten

USULAN KEGIATAN Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana

UNIT KERJA ESELON 4 Seksi Pencegahan

Indikator :  Pembuatan media penyampaian informasi bencana;  Pembuatan panduan penanggulangan bencana;  Pemberian early warning melalui media radio dan televisi;  Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan kebencanaan;  Internalisasi penanggulangan bencana dalam muatan lokal pendidikan jenjang SD/SLTP/ SLTA;  Fasilitasi pembentukan organisasi atau satuan tugas gugus bencana;  Penguatan kelembagaan organisasi kebencanaan;  Pembuatan dan penempatan ramburambu pada daerah


20


rawan bencana;  Rapat koordinasi lintas SKPD dalam pengurangan resiko bencana;  Fasilitasi tempat evakuasi dan jalur-jalur evakuasi bagi korban bencana.

USULAN PROGRAM


.


USULAN KEGIATAN

UNIT KERJA ESELON 4

Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

Seksi Kesiapsiagaan

Output : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di daerah. Indikator :  Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan PRB dan MAPI di daerah;  Terlaksananya koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan PRB di daerah;  Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PRB di daerah;  Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi PRB;  Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;  Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Output : Terlaksananya sosialisasi dalam upaya mengurangi risiko bencana dalam penanggulangan bencana Indikator :  Terlaksananya


21


kegiatan sosialisasi pencegahan dalam penanggulangan bencana, yaitu sosialisasi pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan;  Tersusunnya laporan pelaksanaan sosialisasi yang komperhensif.

USULAN PROGRAM



USULAN KEGIATAN

UNIT KERJA ESELON 4

Output : Terlaksananya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi bencana Indikator :  Penyusunan rencana kontinjensi dan protap;  Gladi dan simulasi pengurangan resiko bencana;  Pendidikan dan pelatihan TRC dan SRC;  Pameran pengurangan resiko bencana;  Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana (RAD-PRD);  Apel Siaga hari “Sadar Bencana”  Fasilitasi Organisasi Satuan Tugas Gugus Bencana;  Penyusunan pedoman standar operasional prosedur penanggulangan bencana setiap jenis bencana;  Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana;  Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

22




 



kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah. Fasilitasi wadah koordinasi relawan penanggulangan bencana daerah; Sertifikasi relawan penanggulangan bencana; Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesiapsiagaan; Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesiapsiagaan.


23


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNIT KERJA ESELON 3 TUGAS POKOK FUNGSI

USULAN PROGRAM 4. Penanggulangan Bencana

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN : BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK : Menyelenggarakan pengkajian teknis, koordinasi, dan fasilitasi kedaruratan dan logistik :  Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan; dan  Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Outcome : RASIO KETERSEDIAAN PERALATAN DAN LOGISTIK, PRABENCANA DAN TANGGAP DARURAT BENCANA Indikator :  Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah;  Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan darurat di daerah bencana;

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) Output : Terfasilitasinya operasional Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) dalam penanganan tanggap darurat bencana

USULAN KEGIATAN Fasilitasi Penanganan Kedaruratan Bencana

UNIT KERJA ESELON 4 Seksi Penanganan Kedaruratan

Indikator :  Tersedianya sarana operasional PUSDALOPS;  Meningkatnya pelayanan dalam penanganan kedaruratan di daerah bencana;  Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan kedaruratan. Output : Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu di daerah terkena bencana. Indikator :  Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah terkena bencana;  Meningkatnya koordinasi perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;  Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.


24


USULAN PROGRAM



USULAN KEGIATAN

UNIT KERJA ESELON 4

Output : Terselenggaranya koordinasi penyaluran bantuan darurat di daerah terkena bencana Indikator :  Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan darurat untuk pencarian, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan perbaikan darurat;  Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan santunan duka cita dan santunan kecacatan bagi korban bencana;  Terlaksananya koordinasi perlindungan terhadap kelompok rentan;  Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan darurat.

Output : Terselenggaranya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar di daerah terkena bencana Indikator :  Terlaksananya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar;  Koordinasi pembersihan lingkungan;  Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan darurat.


25


USULAN PROGRAM



Indikator :  Terlaksananya koordinasi ketersediaan dan pemenuhan logistik;  Terlaksananya koordinasi ketersediaan dan pemenuhan logistik;  Terlaksananya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar di daerah;  Terlaksananya koordinasi ketersediaan dan pemenuhan logistik;  Terlaksananya koordinasi ketersediaan dan pemenuhan peralatan; * Terlaksananya koordinasi pendistribusian logistik dan peralatan.

Output : Terlaksananya pengelolaan logistiik penanggulangan bencana Indikator :  Ketersediaan logistik kebencanaan;  Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan;  Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah terkena bencana;  Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik.

USULAN KEGIATAN Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

UNIT KERJA ESELON 4 Seksi Pengadaan Logistik

Output : Terlaksananya pengelolaan peralatan penanggulangan bencana Indikator :  Ketersediaan peralatan kebencanaan;  Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan;  Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah terkena bencana;  Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan peralatan. Output : Terfasilitasinya pendistribusian dukungan logistik dalam menghadapi darurat bencana Indikator :  Tersedianya dukungan logistik kebencanaan pada saat terjadi bencana;  Terpenuhinya kebutuhan dasar korban dan pengungsi;  Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan dukungan logistik bencana; 


26


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNIT KERJA ESELON 3

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN

TUGAS POKOK

: Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan. :  Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan; dan  Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan.

FUNGSI

USULAN PROGRAM 4. PENANGGULANGAN BENCANA

: BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Outcome : RASIO BANTUAN DAN REHABILITASI PEMULIHAN KONDISI PASCABENCANA Indikator :  Meningkatnya upaya perlindungan korban bencana dalam penanganan rehabilitasi pascabencana;  Meningkatnya upaya perlindungan korban bencana dalam penanganan rekonstruksi pascabencana;


USULAN KEGIATAN

UNIT KERJA ESELON 4

Output : Terfasilitasinya koordinasi penanganan rehabilitasi di daerah terkena bencana

Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

Seksi Rehabilitasi Pascabencana

Indikator :  Tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi;  Tersedianya fasilitas untuk perencanaan rehabilitasi di daerah terkena bencana;  Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan rehabilitasi pascabencana.

Output : Terselenggaranya koordinasi pemulihan pascabencana melalui penanganan pengungsi Indikator :  Terlaksananya koordinasi perumusan dan kebijakan penanganan pengungsi;  Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi.


27


USULAN PROGRAM


Indikator :  Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi;  Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terkena bencana;  Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terkena bencana;  Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan penanganan pengungsi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana

USULAN KEGIATAN

UNIT KERJA ESELON 4

Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Pasca Bencana

Seksi Rekonstruksi Pascabencana

Indikator :  Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi;  Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi;  Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan rekonstruksi. Indikator :  Terlaksananya koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian di daerah pascabencana;  Terlaksananya koordinasi perencanaan rekonstruksi di daerah pascabencana;  Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pascabencana Indikator :  Terlaksananya koordinasi perencanaan rekonstruksi;  Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rekonstruksi;


28


 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rekonstruksi

2.4. Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan BPBD 2.4.1. Tantangan (Threats) Memberikan pelayanan terbaik dalam penanggulangan bencana dari mulai tahapan prabencana sampai pascabencana merupakan pelayanan yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun dalam pelaksanaan pelayanan ini masih dirasakan tantangan yang merupakan kendala dalam pengembangan pelayanan BPBD, yaitu berupa : a. Mensosialisasikan paradigma baru yang dirasakan masih banyak mengalami kendala, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya kegiatan penanggulangan bencana; b. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas yang merupakan kemampuan internal organisasi dalam penanggulangan bencana. Kemampuan internal organisasi ini, antara lain : perencanaan, kepegawaian, struktur, sistem, prosedur, panduan, arus informasi, komunikasi, pembuatan keputusan, dan dukungan administrasi; c. Membangun kearifan lokal dalam penanggulangan bencana;

2.4.2. Peluang (Opportunitis) Peluang yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengembangan pelayanan BPBD di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :  Perhatian yang semakin besar baik dari Pemerintah maupun masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal pengurangan risiko bencana;  Perhatian dunia internasional terhadap penanggulangan bencana semakin besar;  Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai masih memungkinkan;  Koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan (Stakeholders) tinggi.


29


2.4.3. Kelemahan (Weaknesses)  Prasarana gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten belum sesuai dengan standar pelayanan;  Kurang lengkapnya sarana perlengkapan dan peralatan kantor;  Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas maupun kuantitas;  Belum optimalnya potensi sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;  Belum lengkapnya pranata hukum yang mengatur manajemen penanggulangan bencana daerah;  Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten secara merata;  Belum adanya tenaga programer dan analis program;  Belum optimal sistem informasi / data base kebencanaan;  Dukungan anggaran operasional yang terbatas. 2.4.4. Kekuatan (Strength)  Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;  Adanya Struktur Organisasi dan Tupoksi BPBD;  Adanya kerjasama yang baik diantara petugas;  Sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;  Motivasi kerja aparatur;  Sarana dan prasarana yang tersedia.


30


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja badan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayananya pada periode 5 (lima) tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi pada penanggulangan bencana antara lain adalah seperti ketidaksiapan perlu ditingkatkan kesiapan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan di Provinsi Banten dalam menghadapi bencana. Hal ini akan berpengaruh kepada cara pandang para pemangku kepentingan yang umumnya masih terarah pada penanganan kedaruratan sehingga perlu diatasi dengan solusi yang terkoordinasi dan komperhensif. Untuk lebih jelasnya identifikasi permasalahan yang dihadapi akan disajikan pada tabel berikut di bawah ini : Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, dan pencegahan bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Data awal tentang jumlah korban, kerusakan infrastruktur, sarana sosial sering kurang valid/masih simpang siur

Operasi penanganan darurat

Penanganan Prabencana

Penanganan saat bencana

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal Internal (Diluar (Kewenangan Kewenangan BPBD) BPBD) (4) (5) 1. Pemaduan dalam rencana pembangunan

Permasalahan Pelayanan BPBD (6)

1. Tingkat pendidikan masyarakat dalam menerima paradigma baru

Masih dominannya peran Pemerintah dan peranan luar komunitas dibanding dengan tim siaga bencana dari dalam komunitas sendiri

1. Ilmu dan teknologi yang digunakan

1. Sarana prasarana dan Infrastruktur menuju ke daerah bencana

1. Isu gender kelompokkelompok marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana

2. Kerjasama dengan lembaga

2. Kebijakan Pemerintah

2. Kurangnya pemanfaatan ilmu

2. Perencanaan tata ruang 3. Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan


31


lain yang menangani penanggulangan bencana Penanganan pascabencana

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat masih dirasakan kurang

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas vital

1. Lingkungan daerah bencana 2. Masayarakat, sosial, ekonomi dan budaya daerah bencana

Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat

dan teknologi, perencanaan yang komperhensif dalam penanganan bencana Masih dominannya peran Pemerintah dan peranan luar komunitas dibanding dengan tim siaga bencana dari dalam komunitas sendiri serta lemahnya koordinasi antar instansi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Provinsi Banten akan dapat mewujudkan diri sebagai daerah yang mandiri dalam perekonomian. Potensi tersebut dapat memperbaiki iklim investasi bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun selain memiliki potensi sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan, Provinsi Banten juga memiliki potensi bencana alam yang berisiko tinggi seperti letusan gunung api (Gunung Anak Krakatau), gempa bumi dan tsunami, tanah longsor, banjir, angin puting beliung dll., sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten sebagai Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang akan mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih diantaranya melalui profesionalisme penanggulangan bencana baik pada tahapan prabencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pascabencana untuk mendorong perbaikan penataan dan pendataan potensi penanggulangan kebencanaan serta penataan mekanisme kerja organisasi kemasyarakatan/relawan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas tentunya akan ditemukan faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:


32


Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa, yang juga merupakan Landasan Pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju, dan Sejahtera. No (1) I.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih (2)

Faktor

Permasalahan Pelayanan BPBD

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Misi No. 4 Penguatan Semangat Kebersamaan AntarPelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten /Kota yang selaras, serasi dan seimbang. 1.

Program 20.3. Penanggulangan Bencana

a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan Penanggulangan Bencana b. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

a. Dalam penyelenggaraan tanggap darurat masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat; b. Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana yang tidak akurat dan keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial. c. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; d. Belum terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

a. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggara Penanggulangan Bencana (on call dan contingensi); b. Telah dibentuknya BPBD Provinsi Banten yang memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Provinsi Banten secara merata c. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana dan adanya nilai gotong royong dan kebersamaan yang relatif masih kuat dipegang oleh masyarakat; d. Banyaknya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan di berbagai tempat di Provinsi Banten dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik.


33


3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu bersinergis dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014 pada BNPB dititik beratkan pada Penanganan Bencana yang sistemik untuk mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Hal ini sesuai dengan salah satu Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Penanggulangan Bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya, landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terncana, sistematis, dan menyeluruh. Pada tataran global, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan upaya implementasi dari Komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Frmework for Action/HFA) 2005-2015 yang menjadikan Bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam Pengurangan Risiko Bencana. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Tugas Pokok Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) adalah sebagai berikut : 1)

memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

2)

menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3)

menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;

4)

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

5)

menggunakan

dan

mempertanggungjawabkan

sumbangan/bantuan

nasional

dan

internasional; 6)

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;

7)

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


34


8)

menyusun pedoman pembentukan BPBD.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, BNPB memiliki fungsi : a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, serta efektif dan efisien; b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penajamannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penajaman dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Secara substansial penanganan dan pengurangan risiko bencana merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap. Harapan dari keseluruhan kegiatan dimaksud adalah dapat bermuara kepada pemenuhan hak dasar masyarakat Indonesia yang lebih waspada guna melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan serta dalam rangka upaya mendukung pembangunan menuju Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2012-2017 ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelayanan BPBD tersebut. Faktor penghambat yang dirasakan dalam pencapaian program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten terpilih adalah sebagai berikut : a. Belum terciptanya sistem regulasi penanggulangan bencana yang kuat, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan koodinasi dengan lembaga dan kelompok masyarakat lainnya; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

35


b. Masih kurangnya pemberdayaan Perguruan Tinggi dan kelompok intelektual lainnya dalam penanggulangan bencana; c. Belum adanya pemahaman sebagian besar masyarakat di pedesaan akan pentingnya program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Provinsi Banten; d. Masih rendahnya kapasitas kemampuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten terpilih adalah sebagai berikut : a. Potensi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya termanfaatkan, sehingga masih memungkinkan untuk terus digali; b. Letak geografis Provinsi Banten sebagai daerah penyangga memudahkan akses barang dan jasa dalam penyaluran logistik bencana; c. Kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana cukup memenuhi kriteria dan persyaratan. Tujuan yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, adalah : 1)

mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2)

meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkambangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan;

3)

meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis serta memperkuat integrasi nasional;

4)

meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.


36


3.5 Penentuan Isu – isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten sebagai Unsur Pelaksana yang memiliki fungsi teknis penanggulangan dalam kebencanaan memiliki peran strategis dalam membuat rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi, rencana operasi penanganan darurat, rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi. Melihat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Provinsi Banten merupakan daerah yang sangat rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam dan manusia. Hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan dan harus dilakukan dalam kondisi ini adalah sebagai berikut : a. Menguatkan regulasi penanggulangan bencana; b. Mengusulkan program-program pengurangan risiko bencana di Provinsi Banten; c. Memberdayakan Perguruan Tinggi dan Kelompok Intelektual lainnya; d. Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Reaksi Cepat (SRC); e. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat; f.

Meningkatkan peran Ormas/LSM dan Organisasi Mitra Pemerintah lainnya;

g. Meningkatkan peran dunia usaha.


37


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi BPBD Visi dan misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya di masa mendatang

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam perumusan visi dan misi ini adalah : 

Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi;



Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas;



Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;



Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;



Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi;



Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi;



Menarik Komitmen dan menggerakan orang;



Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;



Menciptakan standar keunggulan;



Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

4.1.1

Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana masyarakat beserta Pemerintah Provinsi

Banten membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara yang aman, adil, sejahtera dan madani. Secara normatif, visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten adalah sebuah tatanan masyarakat yang terus melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan, berguna dan berhasil guna, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, komprehensif, terukur, efektif dan efisien. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2012-2017 adalah : ” PROFESIONAL DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.”


38


4.1.2

Misi Misi merupakan hal-hal yang harus diemban dan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam

menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten pada tahun 2012-2017 mengemban misi sebagai berikut : I.

Melindungi masyarakat Banten dengan mengutamakan pengurangan risiko bencana.

II.

Membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan handal.

III.

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional dan terkoordinasi.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tujuan dari Misi I, adalah: a. Mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana; b. Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana. Tujuan dari Misi II, yaitu : a. Mengoptimalkan operasi penanganan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; b. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat pada saat terjadi bencana. Tujuan dari Misi III, yaitu : a. Menyediakan data/informasi potensi bencana di Provinsi Banten secara akurat dan transparan; b. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan manajemen pemulihan pascabencana yang efektif dan efisien. Sasaran Misi I Jangka Menengah. yaitu : Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Sasaran Misi II Jangka Menengah, yaitu : Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien. Sasaran Misi III Jangka Menengah, yaitu : Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

39


Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

1.1

Mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana

Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana

Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah

1.2

Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana

2.1

Mengoptimalkan operasi penanganan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien

Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah

Menyediakan data/informasi potensi bencana di Provinsi Banten secara akurat dan transparan

Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana

Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah

3.1

3.2

Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan manajemen pemulihan pascabencana yang efektif dan efisien

Target Kinerja Sasaran (Kab/Kota) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tidak ada bencana/Pra bencana

Saat tanggap darurat

Setelah bencana/Pasca bencana


40


4.3

Strategi dan Kebijakan BPBD Tabel 4.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : PROFESIONAL DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. MISI I : Melindungi masyarakat Banten dengan mengutamakan pengurangan risiko bencana. Tujuan a Mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana

Sasaran a Terwujudnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana

Strategi a Peningkatan kapasitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

b Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana

Kebijakan a Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana

MISI II : Membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan handal Tujuan a Mengoptimalkan operasi penanganan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

Sasaran a Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien

b Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat pada saat terjadi bencana.

Strategi a Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan b Peningkatan sarana dan prasarana pendukung c Peningkatan sistem logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien

Kebijakan a Menyelesaikan penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat, dan efektif serta terkoordinir/terpadu

MISI III : Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional dan terkoordinasi. Tujuan a Menyediakan data/informasi potensi bencana di Provinsi Banten secara akurat dan transparan b Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan manajemen pemulihan pascabencana yang efektif dan efisien

Sasaran a Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana

Strategi a Peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstrusi yang handal b Peningkatan koordinasi . pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan

Kebijakan a Menyelesaikan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wlayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh


41


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, telah menentukan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 Provinsi Banten. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : I.

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, dengan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan BPBD; b. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

II.

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dengan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; b. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah; c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; d. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur;

III.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan kegiatan-kegiatan antara lain: a. Penyusunan Profil dan Data Base Kebencanaan;

IV.

Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana; b. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana; c. Fasilitasi dukungan peralatan dan logistik kebencanaan; d. Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana; e. Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana; f.

Pemulihan kondisi sarana, prasarana lokasi pascabencana


42


TABEL 5.1


43



44



45



46



47


BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten yang secara langsung menunjuk kriteria yang akan dicapai badan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : a. Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana; b. Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana; c. Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana; d. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; e. Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, pengendalian, dan evaluasi laporan keuangan; f.

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan;

g. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah; h. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur; i.

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian;

j.

Ketersediaan Data dan Informai Pembangunan BPBD. Untuk lebih rinci uraian indikator beserta target capaian setiap tahun sampai akhir periode

RPJMD Provinsi Banten dapat dilihat dalam tabel 6.1 di bawah ini :


48


Tabel 6.1 Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

(1)

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

Indikator

(2) Rasio Mitigasi dan Penurangan Resiko Bencana Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, pengendalian, dan evaluasi laporan keuangan Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian Ketersediaan Data dan Informai Pembangunan BPBD

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%


49


BAB VII PENUTUP

Perencanaan strategis yang disusun ini merupakan upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten untuk ikut menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha dimasa yang akan datang. Keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan banyak dipengaruhi oleh komponen-komponen pembangunan antara lain arah kebijaksanaan, kualitas program, struktur dan manajemen pemeliharaan, partisipasi masyarakat, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana serta semangat penyelenggaraan pembangunan di daerah, semua komponen tersebut harus berkembang secara dinamis, kreatif dan profesional serta bersifat proaktif dalam tuntutan semangat zaman. Pada akhirnya perencanaan strategis ini akan diukur oleh seberapa jauh program yang akan dilaksanakan dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu diharapkan program yang telah disusun dapat dilaksanakan secara partisipatif menyeluruh dan merata oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat merasakan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dalam melakukan pembangunan yang dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Agar perencanaan strategis ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien, maka dalam pelaksanaannya diperlukan perhatian beberapa hal diantaranya sebagai berikut : a. Perencanaan strategis yang disusun ini bersifat partisipatif dan konsisten dengan situasi kompetisi serta transparansi yang berlangsung, artinya bahwa perencanaan strategis ini harus didukung oleh semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari berbagai peluang yang ada, sehingga diharapkan akan mampu memperkecil bahkan menghilangkan dampak yang bersifat negatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. b. Perencanaan strategis ini memperhatikan berbagai aspek dengan menyesuaikan kemampuan yang realistis dari aparat pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.


50


c. Perencanaan strategis yang telah disusun ini diupayakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja setiap tahun hingga akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 – 2017.

Serang,

Maret 2014

KEPALA PELAKSANAN BPBD PROVINSI BANTEN

Drs. Ino S. Rawita, M. Pd Pembina Utama Muda NIP. 19590824 197912 1 002


51

Rencana Strategis (RENSTRA) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

Urusan Pemerintahan : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daearh RENCANA TAHUN 2014 NO

Urusan /Bidang

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

PAGU ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

15.022.000.000 4.222.000.000 3.284.199.609

BELANJA LANGSUNG Program :

10.800.000.000 Penanggulangan Bencana

1.

6.942.000.000 Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana

100 %

Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana.

100 %

Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pascabencana

a.

Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana;

APBD

100 %

2.397.000.000 1.

2.

3.

Pembuatan Media Penyampaian Informasi Bencana (Billboard) Pemberian Early Warning melalui media Radio (4 Radio) Internalisasi Penanggulangan Bencana dalam muatan lokal pendidikan Jenjang

Prov. Banten

8 Keg/Dok.

864.722.000

Prov. Banten

4 Keg/Dok

195.680.000

Kota Cilegon

1 Keg./Dok.

207.496.000

APBD

APBD

APBD


52

Rencana Strategis (RENSTRA) SD (1 Keg)

b.

Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;

4.

Fasilitasi Pembentukan Organisasi atau Satuan Gugus Tugas Bencana (SATGAS Bencana)

Prov. Banten

6 Keg/Dok

932.546.000

5.

Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh (1 Keg)

Kab. Pandeglang

1 Keg./Dok.

196.556.000

Kab. Lebak

1 Keg, 35 Org.

Kab. Lebak

1 Keg 50 Org.

52.549.000

Kab. Lebak

1 Keg, 650 Org.

286.771.000

1.

3. 4.

5.

6.

7.

Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana;

2.

3.

Fasilitsi Dukungan Peralatan dan Logistik

Penyusunan Rencana Kontinjensi Table Top Exercise (TTX) Tsunami(Keg.) Gladi dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana Pameran Pengurangan Resiko Bencana (2 Keg. ) Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bagi Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa Dan Pramuka (1 Keg x 50 org.) Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bagi Aparatur Desa dan Kecamatan Rapat Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana BPBD Provinsi & Kab,/Kota. (3 Keg, 150 Org.)

Prov. Banten & Nasional

2 Keg.

115.200.000

256.751.000

Prov. Banten

1 Keg, 50 Orang.

145.710.000

Prov. Banten

1 Keg, 50 Orang.

145.710.000

Prov. Banten

3 Keg. 150 Org

92.309.000

APBD APBD APBD APBD

APBD

APBD

APBD

675.000.000 1.

d.

APBD

1.095.000.000

2.

c.

APBD

Penyediaan Dukungan operasional PUSDALOPS (Pakt/Th); Fasilitasi dan dukungan pelayanan dalam penanganan kedaruratan di daerah bencana (Th); Koordinasi penanganan tanggap darurat bencana;

Prov. Banten

1 Keg/Pakt

Prov. Banten

1 Keg/Th.

Prov. Banten

1 Keg/Th.

250.000.000

400.000.000

25.000.000

APBD

APBD

APBD

825.000.000 1.

Pendistribusian

Prov.

1 Keg/Th.

APBD


53

Rencana Strategis (RENSTRA) Kebencanaan

logistik kebencanaan pada daerah bencana (Pakt);

2.

3.

e.

Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana;

25.000.000

Prov. Banten

1 Keg/Th.

Prov. Banten

1 Keg/Th.

400.000.000

400.000.000

APBD

APBD

1.350.000.000 1.

2.

3.

f.

Penyediaan dukungan peralatan kebencanaan (Paket); Penyediaan dukungan logistik kebencanaan pada saat terjadi bencana (Paket);

Banten

Pemulihan kondisi sarana, prasarana lokasi pasca Bencana

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi korban bencana (Th); Fasilitasi bantuan rehabilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pascabencana (Pakt/Th); Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi (Th);

Prov. Banten

1 Th =, 2 Keg.

Prov. Banten

10 Pakt

Prov. Banten

1 Th, 1 Keg.

146.228.000

1.150.000.000

53.772.000

APBD

APBD

APBD

600.000.000 1.

2.

3.

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana prasarana di daerah pasca Bencana; Bantuan rekonstruksi pasca bencana (Pakt ) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi daerah terkena bencana (Th);

Prov. Banten

2 Keg.

60.680.000

APBD

Prov. Banten

5 Pakt

483.502.000

APBD

Prov. Banten

2 Keg.

55.818.000

APBD

Program : 2.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

612.000.000 Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Rasio Dokumen

APBD

100 %

100 %


54

Rencana Strategis (RENSTRA) Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan a.

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD.

427.000.000 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

b.

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Forum SKPD Penanggulangan Bencana se-Prov. Banten (2 Keg ) Penyusunan Renja (1 Keg) Penyusunan Perubahan DPA SKPD (Kegiatan) Penyusunan Laporan Bulanan dan Evaluasi Internal Bulanan /Triwulanan BPBD (1 Th) Penyusunan RKA DPA (1 Keg) Penyusunan LAKIP (1 Keg.) Penyusunan LKPJ BPBD (1 Keg.)

8.

MONEV (1 Th.)

1.

Penyusunan Neraca Keuangan BPBD (Keg.)

Prov. Banten

2 Keg

Prov. Banten

1 Keg.

Prov. Banten

1 Keg.

Prov. Banten

1 Th.

Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten

1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg.

218.100.000 82.128.000 17.997.000

29.526.000

17.476.000 14.269.000 14.266.000 33.238.000

APBD APBD APBD

APBD

APBD APBD APBD APBD

185.000.000

2.

3.

4. 5. 6.

Prov. Banten

1 Keg.

Prov. Banten

17 Lap.

Prov. Banten

1 Keg.

Penyusunan Laporan CALK (Keg.)

Prov. Banten

1 Keg.

Penyusunan Laporan Aset (Keg.) Penyusunan LRA (Keg.)

Prov. Banten Prov. Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Tahunan (Th) Bintek Pengelolaan Keuangan BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten (Keg,)

1 Keg. 1 Keg.

4.084.500

23.214.000

132.707.000

15.098.000 4.019.500 5.877.000

APBD

APBD

APBD

APBD APBD APBD

Program : 3.

Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3.091.000.000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran

APBD

100 %


55

Rencana Strategis (RENSTRA) serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumah Tanggaan Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur

100 %

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Adm. Kepegawaian a.

Penyediaann Barang dan Jasa Perkantoran

1.556.000.000 1.

2.

b.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

4.

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (Th.) Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Th)

Prov. Banten

1 Th.

Prov. Banten

1 Th.

1.356.000.000

200.000.000

APBD

APBD

700.000.000 1.

c.

100 %

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Th.)

Prov. Banten

1 Th.

700.000.000

APBD

700.000.000 1.

Pemeliharaan Gedung Kantor (Th.)

Prov. Banten

1 Th.

2.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Th.)

Prov. Banten

1 Th.

1.

Pengembengan wawasan Aparatur BPBD (Keg)

Peningkatan Kapasitas Aparatur

200.000.000

500.000.000

APBD

APBD

135.000.000 Prov. Banten

1 Keg.

135.000.000

APBD

Program : 4.

Statistik : 155.000.000

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan BPBD

APBD

100 %


56

Rencana Strategis (RENSTRA) a.

Penyusunan Profil dan Data Base Kebencanaan

155.000.000 1.

JUMLAH

Fasilitasi Data Kebencanaan (Th)

Prov. Banten

1 Th.

100 %

155.000.000

APBD

10.800.000.000


57

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Provinsi Banten SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

Program dan Kegiatan

(5)

I. 1 Mengurangi risiko 1 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 20 3 Program : bencana, baik upaya pencegahan koordinasi Penanggulangan melalui dan kesiapsiagaan kesiapsiagaan Bencana pembangunan fisik dalam mengurangi dalam Kegiatan : maupun penyadaran resiko bencana menghadapi 1 20 3 1 a. Pencegahan dan dan peningkatan bencana di daerah penyebarluasan kemampuan informasi peringatan masyarakat dini bencana; menghadapi ancaman bencana

2 Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan ( 2012 )

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

(6)

Targe t (7)

Outcome : Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Output : 1. Pembuatan Media Penyampaian Informasi Bencana (5 Paket) 2. Pembuatan Panduan Penanggulangan Bencana (5000 Eksemplar) 3. Pemberian Early Warning melalui media : Radio (20 Radio) Televisi (14 Station TV) 4. Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Pemetaan Pemetaan kebencanaan (154 Kecamatan) 5. Internalisasi Penanggulangan Bencana dalam muatan lokal pendidikan Jenjang SD/SLTP /SLTA (5 Tahun Pelajaran) 6. Fasilitasi Pembentukan Organisasi atau Satuan Gugus Tugas Bencana. (1.500 Sat.Gugus) 7. Penguatan Kelembagaan Organisasi Kebencanaan (250 Organisasi) 8. Pembuatan dan Penempatan rambu-rambu pada daerah rawan bencana (5000 buah) 9. Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan PRB dan MAPI di daerah (4 Keg 10. Fasilitasi tempat evakuasi dan jalur-jalur evakuasi bagi korban bencana (15 Lok. Rwn Bencana x 5)

100%

Rp.(000) (8)

2013 Targe t (9)

1,290,000 100%

2014

Rp.(000) (10)

Targe t (11)

15,318,452 100%

2015

Rp.(000) (12)

Targe t (13)

16,356,925 100%

2016

Rp.(000) (14)

Targe t (15)

17,695,295 100%

2017

Rp.(000) (16)

Targe t (17)

18,718,236 100%

Rp.(000) (18)

Kondisi Kinerja Pada Unit Kerja SKPD akhir periode Penanggung Renstra SKPD jawab Targe Rp.(000) t (19) (20) (21)

20,263,000 100%

87,551,951

1

294,940

1

375,000

1

410,000

1

435,000

1

460,000

1

500,000

5

600

100,340

700

123,500

800

144,489

900

173,387

1000

203,065

1600

350,000

5000

2

99,720

3

194,952

4

259,936

5

376,908

6

527,671

7

778,000

25

2,137,467

0

-

30

1,500,000

30

1,650,000

30

1,850,000

30

2,000,000

34

2,250,000

154

9,250,000

0

-

1

250,000

1

300,000

1

400,000

1

500,000

1

600,000

5

2,050,000

0

-

300

1,200,000

300

1,200,000

300

1,200,000

300

1,200,000

300

1,200,000

1,500

6,000,000

0

-

50

500,000

50

600,000

50

700,000

50

800,000

50

900,000

250

3,500,000

0

-

1000

2,800,000

5000

12,000,000

0

-

4

100,000

4

110,000

4

120,000

4

130,000

4

140,000

20

600,000

0

-

15

750,000

15

750,000

15

750,000

15

750,000

15

750,000

75

3,750,000

2,000,000

1000

2,200,000

1000

2,400,000

1000

2,600,000

1000

2,180,000

994,441

43

BPBD

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)

Kegiatan : 1 20 3 2 b. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;

3.

1. Terwujudnya Mengoptimalkan operasi penanganan sistem darurat pada saat penanganan terjadi bencana kedaruratan dengan bencana yang mengutamakan efektif dan efisien penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

1. Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah

Kegiatan : 1 20 3 3 c. Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana;

Kegiatan :


(6)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan ( 2012 ) Targe t (7)

Output : 0 1. Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Protap (10 1,500 2. Gladi dan Simulasi PRB (750 org x 2 keg.x 5 th) 1 3. Pelatihan TRC dan SRC (4 Keg x 40 org x 5 Th) 1 4. Pameran Pengurangan Resiko Bencana (1 Keg. X 1 5. Penyusunan Pedoman Prosedur Tetap (Protap) 50 6. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (800 org.x 30 7. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) 90 orang. 0 8. Fasilitasi Organisasi Relawan (Satuan Gugus 0 9. Apel Siaga Hari "SADAR BENCANA" (2 Keg. X 5 Th) 0 10. Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi 0 11. Sertifikasi relawan penanggulangan bencana; Outcome : Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Output : Bencana. 1. Penyediaan sarana operasional PUSDALOPS 2. Pemberian bantuan dan pelayanan dalam penanganan kedaruratan di daerah bencana (Pakt/Th); 3. Koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah Output : 1. Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah 2. Penyediaan peralatan kebencanaan (Pakt); 3. Penyediaan dukungan logistik kebencanaan pada saat terjadi bencana (Pakt);

Rp.(000) (8) -

2013 Targe t (9)

2014

Rp.(000) (10)

Targe t (11)

2015

Rp.(000) (12)

Targe t (13)

2016

Rp.(000) (14)

Targe t (15)

2017

Rp.(000) (16)

Targe t (17)

Rp.(000) (18)


2

240,000

2

250,000

2

260,000

2

270,000

2

280,000

10

1,300,000

207,526

1,500

400,000

1,500

450,000

1,500

500,000

1,500

550,000

1,500

600,000

7,500

2,500,000

190,140

4

600,000

4

625,000

4

650,000

4

675,000

4

700,000

20

3,250,000

101,952

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

240,000

5

1,040,000

51,132

1

60,000

1

60,000

1

60,000

1

60,000

1

60,000

5

300,000

74,961

800

50,018

0

-

300

-

2

400,000

2

400,000

2

400,000

2

400,000

2

-

1

25,000

1

27,500

1

30,000

1

32,500

1

-

100

200,000

100

200,000

100

200,000

100

200,000

100

3,200,000 -

3,000,000

800 0

300

3,520,000 -

3,000,000

800

3,840,000

90

150,000

300

3,000,000

800 0

300

4,160,000 -

3,000,000

800 0

300

4,480,000 -

3,000,000

4000 90

19,200,000 150,000

1,500

15,000,000

400,000

10

2,000,000

35,000

5

150,000

200,000

500

200,000

100%

600,000

100%

3,150,000

100%

4,150,000

100%

5,150,000

100%

5,650,000

100%

6,150,000

100%

24,250,000

1

200,000

1

1,000,000

1

1,500,000

1

2,000,000

1

2,250,000

1

2,500,000

5

9,250,000

0

-

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

5

500,000

0

-

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

5

125,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

5

125,000

1

201,475

1

1,010,000

1

1,200,000

1

1,350,000

1

1,400,000

1

1,500,000

5

6,460,000

1

198,525

1

990,000

1

1,300,000

1

1,650,000

1

1,850,000

1

2,000,000

5

7,790,000

44

BPBD

Tujuan

(1) 4 Menyediakan data/informasi potensi bencana di Provinsi Banten secara akurat dan transparan

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

1. Terwujudnya 1. Meningkatnya upaya rehabilitasi koordinasi dan rekonstruksi perumusan yang lebih baik kebijakan dan dibanding sebelum perencanaan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah

Kode

(4)


(5)

Kegiatan : 1 20 3 5 e. Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana;


(6) Outcome : Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pascabencana Output : 1. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi korban bencana (Pakt/Th); 2. Fasilitasi bantuan rehabilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pascabencana (Pakt/Th); 3. Fasilitasi penanganan pengungsi korban bencana 4. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

Output : 1. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana prasarana di daerah 2. pascabencana; Bantuan rekonstruksi pasca bencana (1 Pakt x 5 Th.) 3. Penyediaan sarana vital pasca bencana (1 Pakt x 5 4. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan 1, rekonstruksi daerah terkena bencana; II. Outcome : Mewujudkan kinerja 1. Terciptanya target 1. Tersedianya Program : perencanaan kinerja Dokumen 1 20 9 Peningkatan Tata Rasio Ketersedian penanggulangan penanggulangan Perencanaan, Kelola Pemerintah Dokumen Perencanaan, bencana secara kebencanaan yang Pelaporan dan Evaluasi dan Pelaporan. efektif dan efisien terukur Pengendalian Kegiatan : Output : Program Kegiatan 1 20 9 1 g. Perencanaan, Evaluasi 1. Forum SKPD dan Pelaporan BPBD. Penanggulangan Bencana se-Provinsi Banten (2 Keg x 5 Th) 2. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 2012-2017 3. Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Banten 2012-2017 4. Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten (5 Keg.) 5. Mitra Praja Utama (MPU) (5 Keg,) 6. Penyusunan Perubahan DPA SKPD 2012 Kegiatan : 1 20 3 6 f. Pemulihan kondisi sarana, prasarana lokasi pascabencana


Rp.(000) (8)

2013 Targe t (9)

2014

Rp.(000) (10) 3,450,000

Targe t (11) 100%

2015

Rp.(000) (12) 4,420,000

Targe t (13) 100%

2016

Rp.(000) (14) 5,380,000

Targe t (15) 100%

2017

Rp.(000) (16) 6,610,000

Targe t (17) 100%

Rp.(000) (18) 7,580,000


100%

585,000

100%

100%

27,440,000

1

53,466

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

5

125,000

1

306,533

1

600,000

1

970,000

1

1,280,000

1

1,760,000

1

1,980,000

5

6,590,000

0

-

1

1,000,000

1

1,250,000

1

1,500,000

1

1,750,000

1

2,000,000

5

7,500,000

0

-

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

5

125,000

0

-

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

5

125,000

1

750,000

1

850,000

1

1,000,000

1

1,250,000

1

1,500,000

5

5,350,000

1

1,000,000

1

1,250,000

1

1,500,000

1

1,750,000

1

2,000,000

5

7,500,000 125,000

4

225,000

0

-

0

-

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

5

100%

495,377

100%

410,000

100%

444,500

100%

469,000

100%

493,500

100%

518,000

100%

2,335,000

1

74,391

2

180,000

2

200,000

2

210,000

2

220,000

2

230,000

10

1,040,000

1

98,500

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

149,530

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

50,371

1

80,000

1

90,000

1

100,000

1

110,000

1

120,000

5

500,000

0

-

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

5

250,000

1

13,904

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

45

BPBD

BPBD

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

(5)

(6)


1 7. Penyusunan Laporan Bulanan dan Evaluasi Internal Bulanan (5 Th)(5 Keg) 1 8. /Triwulanan PenyusunanBPBD RKA DPA 1 9. Penyusunan LAKIP BPBD (5 Keg.) 1 10. Penyusunan LKPJ BPBD (5 Keg.) 1 11. Penyusunan Draf Perda Tentang Penanggulangan Bencana 0 12. MONEP (5 Th.)

2.

Mengendalikan kinerja keuangan secara akuntable

1. Terlaksananya 1. Terlaksananya pengendalian dan sistem pelaporan evaluasi capaian kinerja dan kinerja dan keuangan yang keuangan tertib dan berkelanjutan

Outcome : Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Kegiatan : Output : 1 20 9 2 h. Penyusunan Laporan 1. Penyusunan Neraca Kinerja Keuangan dan Keuangan BPBD (5 Keg.) Neraca Aset 2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Tahunan (5 Th) 3. Bintek Pengelolaan Keuangan BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten (5 Keg,) 4. Pemuktahiran Sistem Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah (5 Keg) 5. Penyusunan Laporan CALK (5 Keg.) 6. Penyusunan Laporan Aset (5 Keg.) 7. Penyusunan LRA (5 Keg.) 8. Penyusunan TLHP (5 Keg.)

1.

III.



Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan

1. Terpenuhinya 1. Terlaksananya sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan administrasi administrasi kantor perkantoran dan aparatur

1 20 10

Outcome : Program : Peningkatan Sarana Rasio Penyediaan Barang Prasarana dan Jasa Perkantoran Perkantoran dan serta Pelayanan Tata Kapasitas Aparatur Usaha dan Kerumah

Kegiatan : Output : 1. Penyediaan Barang dan 1 20 10 1 i. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Jasa Perkantoran (5 Th.) 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (5

100%

Rp.(000) (8)

2013 Targe t (9)

2014

Rp.(000) (10)

Targe t (11)

2015

Rp.(000) (12)

Targe t (13)

2016

Rp.(000) (14)

Targe t (15)

2017

Rp.(000) (16)

Targe t (17)

Rp.(000) (18)


32,655

1

35,000

1

37,500

1

40,000

1

42,500

1

45,000

5

200,000

13,941

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

5

75,000

6,235

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

5

75,000

6,481

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

5

75,000

169,000

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

20,000

1

22,000

1

24,000

1

26,000

1

28,000

5

120,000

100%

162,500

100%

177,000

100%

191,500

100%

206,000

100%

220,500

100%

957,500

151,091

1

5,932

1

6,500

1

7,000

1

7,500

1

8,000

1

8,500

5

37,500

17

28,537

17

30,000

17

32,000

17

34,000

17

36,000

17

38,000

85

170,000

1

62,292

1

65,000

1

70,000

1

75,000

1

80,000

1

85,000

5

375,000

1

35,220

1

40,000

1

45,000

1

50,000

1

55,000

1

60,000

5

250,000

1

5,140

1

5,500

1

6,000

1

6,500

1

7,000

1

7,500

5

32,500

1

5,140

1

5,500

1

6,000

1

6,500

1

7,000

1

7,500

5

32,500

1

5,040

1

5,500

1

6,000

1

6,500

1

7,000

1

7,500

5

32,500

1

3,790

1

4,500

1

5,000

1

5,500

1

6,000

1

6,500

5

27,500

100%

2,026,978

100%

1,500,000

100%

2,150,000

100%

2,400,000

100%

2,600,000

100%

2,700,000

100%

11,350,000

1

1,110,531

1

1,000,000

1

1,500,000

1

1,700,000

1

1,900,000

1

2,000,000

5

8,100,000

1

916,447

1

500,000

1

650,000

1

700,000

1

700,000

1

700,000

5

3,250,000

2.

46

BPBD

BPBD

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)



(5)

(6) Outcome : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah

Kegiatan : 1 20 10 2 j. Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

3.

Meningkatkan pemebuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan administrasi perkantoran

Terpenuhinya sarana prasarana aparatur dan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Outcome : Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : Output : 1 20 10 3 k. Pemeliharaan Sarana 1. Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Kantor (5 Th.) Aparatur 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (5 Th.)

4.

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur yang handal dalam bidang kebencanaan

Terwujudnya kualitas pelayanan yang profesional

Menghimpun data kebencanaan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan perumusan pembangunan daerah

Outcome : Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Adm. Kepegawaian

Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan bagi aparatur kebencanaan Kegiatan : 1 20 10 4 l. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur

1.

IV.

Output : Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

1. Tersedianya data kebencanaan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan

1. Terciptanya data 1 23 3 base kebencanaan yang akurat dan berkelanjutan

Program : Statistik : Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Output : 1. Pengembengan wawasan Aparatur BPBD

Outcome : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan BPBD

Kegiatan : Output : 1 23 3 1 m. Penyusunan Profil dan 1. Fasilitasi Data Kebencanaan Data Base Kebencanaan JUMLAH


Rp.(000) (8)

2013 Targe t (9)

2014

Rp.(000) (10)

Targe t (11)

2015

Rp.(000) (12)

Targe t (13)

2016

Rp.(000) (14)

Targe t (15)

2017

Rp.(000) (16)

Targe t (17)

Rp.(000) (18)


0

-

100%

500,000

100%

500,000

100%

800,000

100%

800,000

100%

800,000

100%

3,400,000

0

-

1

500,000

1

500,000

1

800,000

1

800,000

1

800,000

5

3,400,000

100%

7,000,000

100%

0

466,928

1,000,000

100%

1,500,000

100%

1,500,000

100%

1,500,000

100%

1,500,000

1

200,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

5

2,200,000

1

466,928

1

800,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

5

4,800,000

100%

123,991

100%

130,000

100%

135,000

100%

140,000

100%

145,000

100%

150,000

100%

700,000

1

123,991

1

130,000

1

135,000

1

140,000

1

145,000

1

150,000

5

700,000

100%

119,270

100%

150,000

100%

155,000

100%

160,000

100%

165,000

100%

170,000

100%

800,000

500

119,270

500

150,000

500

155,000

500

160,000

500

165,000

500

170,000

2500

800,000

40,051,500

100%

165,784,451

100%

-

100%

5,690,000

100%

25,770,952

100%

29,988,425

100%

33,885,795

100%

36,887,736

100%

47

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents