RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011 – 2016

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jalan Surapati Nomor 1 Telp. ( 0365 ) 41210 NEGARA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 620 / 0248 / LHKP / 2015 TENTANG REVIU PERENCANAAN STRATEGIS KLHKP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011-2016 KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHA DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Reviu Perencanaan Strategis KLHKP Tahun 2011-2016 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi KLHKP berdasarkan pada Perda nomor 3 Tahun 2008; b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2011-2016 dipandang perlu menetapkan Perencanaan Strategis KLHKP Kabupaten Jembrana; c. bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a dan b di atas, Penetapan Reviu Perencanaan Strategis KLHKP Kabupaten Jembrana ditetapkan dengan Keputusan Kepala KLHKP Kabupaten Jembrana. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.Undang-Undang……

2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Instruksi Presiden…....

3

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana; 13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 50 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA

::

Reviu Perencanaan Strategis KLHKP Kabupaten Jembrana 2011-2016.

KEDUA

: :

Reviu Perencanaan Strategis KLHKP Kabupaten Jembrana 2011-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasrkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KLHKP Kabupaten Jembrana yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan . KETIGA...............

4

KETIGA

:

Naskah Reviu Perencanaan Strategis KLHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEEMPAT

:

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala KLHKP Nomor 620 tanggal 30 Maret 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Jembrana, 9 Februari 2015. Kepala KLHKP Kabupaten Jembrana, I WAYAN DARWIN, ST., M.Si Pembina NIP. 19600928 199103 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth : 1.

Bupati Jembrana sebagai laporan,

2.

Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan,

3.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,

4.

Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana sebagai laporan,

5.

Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Kerta NugrahaNya sehingga Reviu Tahun 2014 Perencanaan Strategis ( Rentra ) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 sampai dengan 2016 dapat disusun sesuai dengan waktunya. Dalam penyusunan ini diawali dengan pembuatan Profil layanan Kantor LHKP dan pembuatan Visi dan Misi Organisasi dengan melibatkan semua unsur Pimpinan yang mewakili staf masing – masing. Reviu Renstra ini disusun mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Jembrana, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga di Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Bupati. Mudah - mudahan Renstra Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2011 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jembrana, 29 Januari 2015. Kepala Kantor LHKP Kabupaten Jembrana,

I Wayan Darwin, ST., M.Si Pembina NIP. 19600928 199103 1 002

D:\2015\Documents\WORD\Proyek Lap. TU\RENSTRA KLHKP 2011-2016 - review_2014\Kata-PengantarRenstra lhkp 20112016.doc

ii

IKTHISAR EKSEKUTIF Sesuai dengan kententuan yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, menghendaki agar setiap Instansi Pemerintah menyusun Rencana Setrategis (RENSTRA) 2011-2016. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun

dalam

melaksanakan

pertanggungjawaban

instansi

tugas

pokok

pemerintah

dan

kepada

fungsinya

serta

sebagai

bentuk

masyarakat/publik/stakeholder

dan

sejauhmana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) sebelumnya telah menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Demikian pula Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan ( LHKP ) Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2011 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah tertuang pada LAKIP ini. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah : Terwujudnya sarana prasarana serta pelayanan Seksi Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang mantap dan prima guna menunjang kesejahteraan masyarakat Jembrana seperti kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyedian sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan tinja yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. 2. Terwujudnya Kota Negara yang bersih dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau. Dalam pencapaian sasaran beberapa kegiatan telah menunjukan pencapaian yang menggembirakan, namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai sasaran yang diharapkan. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2011 yaitu meningkatnya mutu pelayanan dari penyedian sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan tinja seksi Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan ditunjukkan melalui kegiatan:

a. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang direncanakan, terdiri dari: -

Penataan Elemen Landscape Bangunan Taman Lapangan Umum Negara yang direncanakan sebanyak 1 unit dengan biaya Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 246.200.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 98,48 % dan fisik terealisasi 100 %.

b.

Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang direncanakan, terdiri dari: -

Pengadaan Tanaman Hias yang direncanakan sebanyak 3.200 pohon dengan biaya Rp. 328.960.750,00 terealisasi sebesar Rp. 268.375.500,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 81,58 % dan fisik terealisasi 100 %.

c. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang direncanakan, terdiri dari: -

Pengadaan Gerobak Sampah yang direncanakan sebanyak 10 unit dan Pengadaan Tong Sampah Tiga Warna sebanyak 40 unit dengan biaya Rp. 873.950.000,00 terealisasi sebesar Rp. 808.300.000. Untuk Presentase Target Tingkat Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 92,49 % dan fisik terealisasi 100 %.

d. Kegiatan Pembangunan tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi yang direncanakan, terdiri dari: -

Pembuatan WWG di Kecamatan Negara (SMPN 2 Negara) yang direncanakan sebanyak 1 unit dengan biaya Rp. 98.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 93.910.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 95,34 % dan fisik terealisasi 100 %.

e. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan yang direncanakan, terdiri dari: -

Pembuatan Sumur Pantau di TPA Peh yang direncanakan sebanyak 1 unit dengan biaya Rp. 72.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 68.900.000,00. Untuk Presentase Target Tingkat Capaian Kinerja yaitu keuangan terealisasi 95,69 % dan fisik terealisasi 100 %.

f. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan, terdiri dari: -

Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai dan berlokasi di Kecamatan Jembrana yang direncanakan sepanjang 176 m dengan biaya Rp. 226.583.460,00 realisasi

sebesar Rp. 220.916.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian kinerja yaitu keuangan terealisasi 97,50 % dan fisiknya terealisasi 100 % Faktor penghambat kebersihan di lapangan adalah masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik di pinggir jalan, di bantaran sungai / kali, membuang sampah di luar tempat yang telah disediakan yang kurang memperhatikan pentingnya arti suatu kebersihan dan belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga kali bersih yang berfungsi dapat mencegahnya / mengurangi bahaya banjir dikala hujan tiba.

Masalah yang terjadi dilapangan utamanya pada pertamanan yang telah ada yang berfungsi sebagai hijaunya kota dan perindangan sehingga kota akan jadi sejuk, asri dan nyaman, sering dirusak dan dicuri oleh tangan-tangan jahil dan tanaman perindangan yang ada dipinggir jalan sering dipangkas / ditebang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan telah ditempuh berbagai pendekatan pada sekolah-sekolah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan disampaikan melalui Apel Koordinasi di Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Kegiatan Kantor serta melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Negara, 9 Februari 2012. Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,

I Wayan Darwin,ST.,M.Si Pembina NIP. 19581231 198103 1 228

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT KEPUTUSAN ................................................................................................................................. KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................ DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................

i ii iii v vi

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1.1. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1.2 LANDASAN HUKUM .......................................................................................... 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................... 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA ........................................................

1 1 4 6 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ………………………………………………………..….............. 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ………..………………… 2.1.1 KEPALA KANTOR ………..………………………………….……………………….. 2.1.2 KA SUB BAG TU ……..…………………………………………………….…………... 2.1.3 SEKSI LINGKUNGAN HIDUP ……..……..………………………….…………….. 2.1.4 SEKSI KEBERSIHAN ....……………………………………………….……………… 2.1.5 SEKSI PERTAMANAN ……………………………………………….……………… 2.2 SUMBER DAYA ...................................................................................................... 2.2.1 PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN ............................... 2.2.2 PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG Struktur ......................................... 2.2.3 NILAI ASSET ............................................................................................................ 2.3 PELAYANAN SKPD ............................................................................................... 2.3.1 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN .............................................. 2.3.2 CAPAIAN LAYANAN SKPD TAHUN 2013 ................................................... 2.3.3 CAPAIAN LAYANAN SKPD TAHUN 2014 ................................................... 2.3.4 TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .............. 2.3.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ..................................................................................................... 2.3.6 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN ............................................................................. 2.3.7 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU ..........................

11 11 11 12 13 15 16 18 18 18 18 19 19 20 21 23

2.3.8

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

D:\2015\Documents\WORD\Proyek Lap. TU\RENSTRA KLHKP 2011-2016 - review_2014\Daftar Isi Renstra LHKP 2011-2016.doc

iv

23 26 27

SUMBER DAYA ALAM .............................................................................. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN ............................................................................................... TANTANGAN .............................................................................................. PELUANG ...................................................................................................... KONDISI ........................................................................................................

29

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...…....................... 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN …….…..…………………………….............. 3.1.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN PADA SEKSI LINGKUNGAN HIDUP ……..………… 3.1.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN PADA SEKSI KEBERSIHAN ……………..….……….. 3.1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN PADA SEKSI PERTAMANAN …….……..….………… 3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJM 2011-2016 …….….………….. 3.3 TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA ……..……..………… 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ………….……………..

37

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI PADA KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI KANTOR LHKP ........................................................... 4.1.1 VISI ................................................................................................................ 4.1.2 MISI ………………………………..................................................................... 4.1.3 TUJUAN ………………………………………………..………………………… 4.1.4 SASARAN ………………………………………..………………………………. 4.1.5 CARA MENCAPAI TUJUAN ……………………………..………………….

50 50 50 51 52 52 53

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………….……………. 5.1 SINGKRONISASI PROGRAM PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN SERTA KLHKP …………………………..………………….. 5.2 PERMASALAHAN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN ……………………..….………….. 5.3 SASARAN DAN TARGET KINERJA KLHKP 2011-2016 ………... 5.4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF ……………………………………………………………………….

2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 BAB III

BAB VI

29 29 33 35

38 38 42 43 44 47 49

54 54 54 55 57

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ............................................................................ 6.1 INDIKATOR KINERJA ......................................................................................... 6.1.1 PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA ............................................. 6.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI..........................................................................................................................

61 61 61

BAB VII PENUTUP..................................................................................................................................

66


iv

61

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel

2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .......................

18

2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Struktural ..........................

18

2.3

Nilai Asset SKPD KLHKP Tahun 2010 .................................................

19

2.4

Sarana Prasarana Persampahan ............................................................

25

2.5

Volume Penanganan Sampah di Kabupaten Jembrana ................

26

2.6

Nama Taman dan Hutan Kota yang ada di Kabupaten Jembrana Tahun 2005 s/d 2009 ...........................................................

2.7

28

Persyaratan Umum Kualifikasi Personil Laboratorium Lingkungan .......................................................................................................

31

2.8

Realisasi Jasa Mobil Penguras Kakus Tahun 2009-2014 ..............

35

2.9

Kebutuhan Tenaga di KLHKP Kabupaten Jembrana .......................

35

2.10 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan ..............................

36

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor LHKP Kabupaten Jembrana ..........................................................

3.2

41

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan KLHKP terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah .............................................................................

46

4.1

Tujuan dan Sasaran KLHKP Tahun 2011-2016 .................................

52

5.1

Rencana Target Capaian Kinerja Program Prioritas Tahun 2011-2016 Kantor LHKP ............................................................................

5.2 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor LHKP ................................

58

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....................................................

64


iv

55

DAFTAR GAMBAR Halaman GAMBAR 1.1. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA....................................................................

4

GAMBAR 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI KLHKP BERDASARKAN PERDA NO. 15 TAHUN 2011...............................................................................

17

GAMBAR 4.1.

ALURPIKIR PERNYATAAN VISI…………………………………........

50


iv

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan akuntabel

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting. Perencanaan Strategis Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan ( KLHKP ) Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran ). Perencanaan Srategis KLHKP Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen jajaran KLHKP Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

2

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Demikian juga halnya KLHKP Kabupaten Jembrana juga wajib menyusunnya. Dengan sumberdaya yang tersedia, KLHKP Kabupaten Jembrana berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan Good Governance. Dalam menyusun RKT KLHKP Kabupaten Jembrana, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi KLHKP, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang. Fungsi Renstra KLHKP Kabupaten Jembrana dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan pada Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertamanan. Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra KLHKP Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra KLHKP Kabupaten Jembrana melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi KLHKP Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi KLHKP Kabupaten Jembrana, visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait; Kedua menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala KLHKP, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.


3

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Renstra KLHKP Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2006-2025 (Perda Nomor 13 Tahun 2006), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-20025 (Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (sebagaimana diketahui bahwa tanggal 16 Februari 2011 telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti Tahun 2011-2016). Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra KLHKP diharapkan :  Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;  Dapat memberikan arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan „sense of ownership‟ dari rencana strategis;  Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;  Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;  Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam untuk mencapai tujuan;  Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan;  Dapat dihasilkan pengembangan Lingkungan yang lebih produktif, efisien dan efektif.


4

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pedoman

RPJM-Nasional

RPJP-Nasional

(5 Tahun)

(20 Tahun) Acuan

Memperhatikan

Acuan

RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi/

Acuan

Renstrada-Propinsi dan

RPJP-Daerah Kab/Kota

Standar Pelayanan Minimal Memperhatikan

(20 Tahun) Pedoman

Input

RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun) Pedoman

Penjabaran

RKPD Kab/Kota

Pedoman

Rancangan Renstra-SKPD

Renstra-SKPD

(1 Tahun)

(5 Tahun) Acuan Acuan

Input

RKP Acuan

Pedoman

Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)

1.2. Landasan Hukum Dalam masa lima tahun, Kantor LHKP Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.


5

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011 tentang rincian tugas Kantor LHKP, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Kantor LHKP Kabupaten Jembrana menjadi Renstra Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana (KLHKP). Renstra KLHKP Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil, yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : - Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan Tanggungjawab

Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );


6

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; - Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, -

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana;

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jembrana. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra KLHKP Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra KLHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam urusan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016, maka Renstra KLHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen


7

masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan Penyusunan Renstra KLHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KLHKP, 3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan selama lima tahun, 4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA KLHKP Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 terdiri atas: BAB

I

PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD, Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.


8

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN KLHKP KABUPATEN JEMBRANA Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.


9

BAB

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD,sasaran jangka menengah pada Renstra K/L ,sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD , implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB

IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh KLHKP. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijkan, program dan kegiatan.


10

BAB

V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh KLHKP untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB

VI

INDIKATOR KINERJA RPJMD SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN Penetapan indikator kinerja RPJMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja RPJMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD.

BAB

VII

PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.


11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR LHKP KABUPATEN JEMBRANA Untuk mengetahui Gambaran Pelayanan Kantor LHKP Kabupaten Jembrana, dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Kantor LHKP Kabupaten Jembrana, Komposisi Personalia, Kondisi Lingkungan Strategis, dan Isu Strategis . 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang “ Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ” dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011, tentang “ Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana ” maka Tugas Pokok Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan ( KLHKP ) adalah: merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, KLHKP mempunyai fungsi: (a) merumuskan kebijakan teknis lingkungan hidup, kebesihan dan pertamnan; (b) penyelenggaraan pelestarian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; (c) pengorganisasian pelestarian lingkungan hidup, pemeliharaan kebersihan dan penataan pertamanan; dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011, tentang “ Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana ” maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut: 2.1.1. Kepala Kantor Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


12

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Kantor mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; b. Penyelenggara pelestarian lingkungan hidup, pemeliharaan kebersihan dan penataan pertamanan; c. Pengkoordinasian pelestarian lingkungan hidup, pemeliharaan kebersihan dan penataan pertamanan; d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh atasan. Kepala KLHKP memiliki tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; c. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing masing; d. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; e. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; f. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 2.1.2. Kasub Bag TU Kasub Bag Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan kantor. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Kasub Bag TU mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan kantor; b. Penyelenggara urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan kantor;


13

c. Pengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, pembinaan, pengkoodinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian. Rincian tugas Kasubag TU adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaiaan, perencanaan, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku; c. Melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan / barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor; d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha serta mencari alternatif pemecahaannya; e. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 2.1.3. Seksi Lingkungan Hidup Seksi Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina dan melaksanakan program dan kegiatan analisis dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengelolaan dampak lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Lingkungan Hidup sesuai kebijakan kantor; b. Penyelenggara pengkajian, pemantauan, pemeliharaan dan pelestarian di bidang lingkungan hidup; c. Pengordinasian, pelaksanaan urusan lingkungan hidup; RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

14

d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; Kepala Seksi Lingkungan Hidup, memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Seki Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; b. Menyiapkan petunjuk teknis análisis konservasi sumber daya alam, pemantauan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan; c. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan usaha dan / atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; d. Melakukan analisa dan evaluasi dampak lingkungan dan penanggulangannya;atan, pengembangan e. Melaksanakan inventarisasi kegiatan wajib amdal atau wajib UKL / UPL; f. Melaksanakan penilaian dokumen UKL / UPL; g. Mengawasi penerapan dokumen amdal ( RKURPL ) dan UKL maupun UPL bagi kegiatan usaha dalam wilayah Kab. Jembrana; h. Memberikan rekomendasi dan perizinan di bidang lingkungan hidup; i. Melaksanakan koordinasi dalam hal analisis dampak lingkungan; j. Melakukan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi; pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan serta menyusun baku mutu lingkungan hidup; k. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksaan konservasi yang meliputi; penetapan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan dan pengendalian kawasan konservasi yang terkait dengan pengolahan kawasan konservasi; l. Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dan tanaman lingkungan hidup; m. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup; n. Melaksanakan koordinasi dalam hal konservasi sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan; o. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup; p. Melakukan penilaian terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat mengganggu lingkungan hidup; q. Mensosialisasikan memelihara dan pengawasan jalur hijau, sempadan pantai, sempadan sungai dan mata air;


15

r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Lingkungan Hidup, serta mencari alternatif pemecahannya; s. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; t. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; u. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 2.1.4. Seksi Kebersihan Seksi Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina dan melaksanakan program dan kegiatan urusan bidang pelayanan dan pemeliharaan di bidang kebersihan, serta pengolahan limbah cair. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Kebersihan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kebersihan sesuai kebijakan kantor; b. Penyelenggara pelayanan dan pemeliharaan di bidang kebersihan serta pengolahan limbah cair; c. Pengoordinasi pelaksanaan urusan pelayanan dan pemeliharaan di bidang kebersihan, serta pengolahan limbah cair; d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Seksi Kebersihan memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kebersihan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; b. Melaksanakan pengadaan prasarana dan sarana kebersihan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan; d. Melaksanakan pemantauan kebersihan di wilayah Kab. Jembrana; e. Melaksanakan pemberian pelayanan jasa kebersihan / persampahan dan jasa penguras limbah cair; RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

16

f. Melaksanakan pengolahan limbah cair / tinja di instalasi pengolahan limbah tinja; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kebersihan, serta mencari alternatif pemecahannya; h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku; k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 2.1.5. Seksi Pertamanan Seksi Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok yang meliputi; mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, melaksanakan program dan kegiatan urusan bidang pertamanan. Dalam menyelenggarakan tugasnya , Kepala Seksi Pertamanan, mempunyai fungsi : a. Penyusun rencana kerja Seksi Pertamanan sesuai dengan kebijakan Kantor ; b. Penyelenggara pemeliharaan, penelitian, pengembangan dan pengamanan taman ; c. Pengkoordinasi pelaksanaan urusan pemeliharaan, penelitian, pengembangan dan pengaman taman ; d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Pertamanan memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pertamanan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan ; b. Merencanakan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput, pemangkasan pohon pelindung, mengatur lampu-lampu dalam kota ; c. Melaksanakan dekorasi sesuai keperluan dan pengapuran/pengecatan pohon, pagar taman kota ; d. Memelihara taman dan ruang terbuka hijau dalam hal pemupukan tanaman peremajaan tanaman ;


17

e. Merawat tanaman, penyiangan tanaman, pembersihan taman, dan ruang terbuka serta penyiraman taman secara teratur ; f. Melaksanakan penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengamanan taman ; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pertamanan, serta mencari alternatif pemecahannya ; h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku ; i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier ; j.

Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi KLHKP, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan nomor 1. dibawah. Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI KLHKP BERDASARKAN PERDA NO. 15 TAHUN 2011. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kelompok

Sub. Bag. TU

Jabatan Fungsional

Seksi Lingkungan

Seksi kebersihan

Hidup

Keterangan : Garis komando Garis koordinasi


Seksi Pertamanan

18

2.2. Sumber Daya SKPD Berdasarkan data sampai bulan Desember 2014 Sumber Daya yang ada di SKPD, dimana jumlah pegawai yang ada pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana adalah 215 orang dan dengan jumlah asset senilai Rp. 24.967.098.466,2.2.1.Pegawai Kantor LHKP Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan No a b c d e f g

Uraian

Jumlah

Jumlah:

3 Orang 5 Orang 35 Orang 11 Orang 31 Orang 23 Orang 101 Orang 209 Orang

Pasca Sarjana S1 SLTA SLTP SD PNS Tenaga Harian Tenaga Kontrak

2.2.2.Pegawai Kantor LHKP Berdasarkan Jenjang Struktural Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Struktural No a b c d e f g h

Uraian Pejabat Eselon III Pejabat Eselon IV Staf PNS PNS Tenaga Lapangan Kebersihan Harian / Tenaga Kontrak Lapangan Kebersihan PNS Tenaga Lapangan Pertamanan Harian / Tenaga Kontrak Lapangan Pertamanan Tenaga Kontrak Kali Bersih Lingkungan Hidup Jumlah:

2.2.3.Nilai Asset pada Kantor LHKP Kabupaten Jembrana


Jumlah 1 Orang 4 Orang 10 Orang 56 Orang 80 Orang 14 Orang 40 Orang 4 Orang 209 Orang

19

Pada umumnya pengelolaan barang dan jasa telah mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

baik

menyangkut

pengadaan,

pemeliharaan dan penggunaan / pemanfaatannya. Adapun nilai asset

pada SKPD

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014, adalah sebagai Tabel 2.3. Tabel 2.3 Nilai Asset SKPD Kantor LHKP Tahun 2014

No

Mutasi

Asset Tetap Awal

Asset Tetap

Nilai Per 31 Des 2014

Bertambah

Berkurang

Jml

Nilai

Jml

Nilai

Jml

Nilai

Jml

Nilai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Tanah

-

485.000.000

2

67.500.000

-

-

2

552.500.000

2

Peralatan

528

5.960.264.668

16

3.447.822.000

-

-

544

9.408.086.668

2

3.355.926.500

-

2

16.734.001.967

3

339.865.000

-

-

10

4.876.855.333

-

-

-

4

606.768.000

dan Mesin 3

Gedung dan

13.378.075.467

Bangunan 4

Jl Irigasi dan

7

4.536.990.333

4

606.768.000

Jaringan 5

Aset Tetap Lainnya

6

Aset Lainnya

7

Konstruksi dalam

942.992.855

27.768.400

-

970.761.255

-

818.046.520

-

818.046.520

25.910.609.323

8.556.928.420

-

33.967.019.743

Pekerjaan J u m l a h:

2.3. Pelayanan SKPD Pelayanan SKPD pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut : 2.3.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri atas: RKA / DPA. telah melibatkan Kasi dan semua staf. Capaian kinerja tahun 2014; Hasil utama RKPD adalah ditetapkannya RKPD Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013. RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

20

2.3.2. Capaian Layanan Kantor LHKP Tahun 2013 Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dilakukan berdasarkan program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya yang terus disempurnakan. Rencana Anggaran di desk terlebih dahulu oleh kepala daerah dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas sebelum akhirnya ditetapkan. Berbagai kegiatan di Kantor LHKP dapat dilakukan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur, meliputi : a). Kegiatan Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan realisasi : - Terservisnya kendaraan roda 4 dan 6 sebanyak 15 unit, - Terservisnya alat berat Exchavator sebanyak 1 unit, - Terservisnya bak container sebanyak 2 bak. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, meliputi : a). Kegiatan Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau, dengan realisasi : - Terealisasikannya DDUB RTH Kota Negara sebanyak 1 unit, - Terealisasikannya DDUB Penataan RTH Gilimanuk sebanyak 1 unit, - Terealisasikannya Penataan Lapangan Pergung sebanyak 1 unit, - Terealisasikannya Taman Ujung Barat Kota Negara sebanyak 1 unit, - Terealisasikannya Penataan Taman Bermain / Olahraga di Gedung Kesenian Bung Karno sebanyak 1 unit, - Terealisasikannya Penataan Taman di Eks Gedung Perusda sebanyak 1 unit - Terealisasikannya Penataan Taman Presasti di BB Agung sebanyak 1 unit. b). Kegiatan Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, dengan realisasi : - Terealisasikannya Pengadaan Alat – alat Mesin Potong Rumput Gendong dan Mesin Potong Rumput Dorong sebanyak 5 set, - Terealisasikannya Pengadaan Alat – alat Mesin Pompa Air sebanyak 3 unit, Program Pengenbangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi : a). Kegiatan Meningkatnya Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan realisasi : - Terealisasikannya Pengadaan Gerobak Sampah sebanyak 6 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Kontainer sebanyak 5 unit,


21

- Terealisasikannya Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Viar sebanyak 2 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Mesin Pengolah Sampah sebanyak 1 unit. 2.3.3. Capaian Layanan Kantor LHKP Tahun 2014 Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dilakukan berbagai kegiatan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi : a). Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, meliputi : - Terealisasikannya Pengadaan Bak Truk, sebanyak 3 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Tong Sampah Tiga Warna, sebanyak 54 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Bangunan TPS, sebanyak 1 unit, - Terealisasikannya Peningkatan Jalan Areal TPA Peh, sebanyak 1 Paket, - Terealisasikannya Pembangunan Instalasi Pemilahan Sampah pada Instansi / Kantor, sebanyak 5 unit, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan: a). Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura, realisasi: - Terealisasikannya Pembuatan Leaflet Lingkungan Hidup, sebanyak 1 paket, - Terealisasikannya Pembuatan Buku Profil Adipura, sebanyak 1 paket. b). Kegiatan Pemantauan KualitasLingkungan, realisasi: - Terealisasikannya Pengadaan Alat Pelubang Biopori, sebanyak 300 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Tong Sampah 3 Warna, sebanyak 79 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Alat Komposter, sebanyak 350 unit, - Terealisasikannya Pembuatan Sumur Pantau, sebanyak 2 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Sampah, sebanyak 100 unit, - Terealisasikannya Pengadaan oda 3 (Viar), sebanyak 7 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Gerobak Sampah, sebanyak 38 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Kontainer, sebanyak 10 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong, sebanyak 5 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong, sebanyak 2 unit, - Terealisasikannya Pengadaan Mesin Pencacah, sebanyak 4 unit. c). Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih, realisasi: RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

22

- Terealisasikannya Pengadaan Jampah Sungai 20 m2, sebanyak 1 unit. d). Kegiatan Desa Sadar Lingkungan, realisasi: - Terealisasikannya Pengadaan Bibit Tanaman, sebanyak 1825 pohon. e). Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata, realisasi: - Terealisasikannya Pengadaan Tong Sampah, sebanyak 90 unit. f). Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Status Mutu Air Sungai, realisasi: - Terealisasikannya Buku Profil Menuju Indonesia Hijau, sebanyak 1 paket. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, meliputi : a). Kegiatan penataan RTH, realisasi : - Terealisasikannya Penataan Lapangan Pergung, sebanyak 1 paket, - Terealisasikannya Penataan Lapangaauhwaru, sebanyak 1 paket, - Terealisasikannya Pembuatan Patung Dewa di Gilimanuk, sebanyak 1 paket, - Terealisasikannya Penataan Taman Perbatasan Utara di Gilimanuk, sebanyak 1 paket, - Terealisasikannya Penataan RTH di depan Pasar Tradisional, sebanyak 1 paket, - Terealisasikannya Penataan di Patung Kuda Penyaringan, sebanyak 1 paket, - Terealisasikannya Pengadaan air Mancur di Taman Pecangakan, sebanyak 1 paket, - Terealisasikannya Pembuatan Taman Arena (BMX Park Jembrana), sebanyak 1 paket. b). Kegiatan Pemeliharaan RTH, realisasi : - Terealisasikannya Kikr Segitiga, sebanyak 15 buah, - Terealisasikannya Kikir Bulat, sebanyak 10 buah, - Terealisasikannya Kikir Bulat, sebanyak 10 buah, - Terealisasikannya Caluk, sebanyak 10 buah, - Terealisasikannya Kapi, sebanyak 50 buah, - Terealisasikannya Gunting Ranting, sebanyak 20 buah, - Terealisasikannya Gunting Pangkas Besar, sebanyak 10 buah, - Terealisasikannya Sapu Laba-laba, sebanyak 50 buah, - Terealisasikannya Sabit, sebanyak 50 buah, - Terealisasikannya Batu Asah, sebanyak 20 buah, - Terealisasikannya Sepatu Kebun, sebanyak 40 buah, - Terealisasikannya Tangga Aluminium 3m, sebanyak 2 buah, - Terealisasikannya Bibit Tanaman Parigata, sebanyak 250 buah, - Terealisasikannya Bibit Tanaman Senciferia (Lidah Mertua), sebanyak 500 rumpun.


23

- Terealisasikannya Bibit Tanaman Pucuk Merah, sebanyak 500 buah, - Terealisasikannya Bibit Tanaman Puring Pipit, sebanyak 500 buah, - Terealisasikannya Tanaman Kelapa Sawit, sebanyak 1 pohon. - Terealisasikannya Servis Mesin Potong Rumput, sebanyak 18 unit, - Terealisasikannya Servis Mesin Seincho, sebanyak 6 unit, - Terealisasikannya Servis Mesin Pompa Air, sebanyak 17 unit, - Terealisasikannya Pengecetan Patung Makepung di Pengragoan, sebanyak 1 unit, - Terealissikannya Pengecetan Patung / Gelung Kori di Gilimanuk, sebanyak 1 unit, - Terealisasikannya Mesin Potong Rumput Gendong, sebanyak 5 unit, - Terealisasikannya Mesin Potong Rumput Dorong, sebanyak 2 unit, - Terealisasikannya Mesin Chainsaw Sedang, sebanyak 1 unit, - Terealisasisannya Mesin Pompa Air, sebanyak 1 unit. Penyusunan LAKIP Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kantor LHKP telah berlangsung mulai Tahun 2009. Penyusunan LAKIP telah tepat waktu dan pengirimannya pula telah tepat waktu. Permasalahan yang dihadapi tahun 2014 sudah semakin dapat diatasi dengan penyusunan LAKIP di SKPD sudah sepenuhnya dapat mempertimbangkan adanya keberadaan Renstra. Pada tahun 2007 terbit Permendari No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan terbitnya Permendagri tersebut, maka ada perubahan urusan kewenangan yang mesti disesuaikan. 2.3.4. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan urusan Lingkungkungan Hidup di Kantor LHKP dapat dilihat rata – rata 2, 97 %, pengawasan pelaksanaan amdal yang mencapai 100 % yaitu 1 perusahaan wajib amdal seluruhnya telah terpenuhi, serta penegakan hukum kasus – kasus lingkungan yang pada tahun 2014 terjadi 11 kasus sudah terselesaikan mencapai 100 %. 2.3.5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perubahan jumlah penduduk dan kecendrungan pola hidup yang konsuntif memberikan RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

24

dampak terhadap produksi sampah baik volume, jenis maupun karakteristik sampah. Untuk itu perlu pengelolaan sampah secara konperhensif, terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Berbagai produk hukum dalam rangka melindungi dan menjaga lingkungan serta penanganan kebersihan / persampahan telah dibentuk antara lain : a). Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum b). Peraturan Bupati Jembrana No. 38 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jembrana c). Instruksi Bupati Jembrana No. 9 Tahun 2007 tentang Pemasyarakatan Budaya Bersih, Lestari dan Indah Jembrana telah menetapkan d). Dalam rangka pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menetapkan Perda No. 8 Tahun 1999 tentang Restribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang telah diubah menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Restribusi sampah dalam tahun 2014 terpungut sebesar Rp. 307.550.500, Pengelolaan sampah di Kabupaten Jembrana dilakukan secara swadaya dan swakelola, yaitu secara swadaya dilakukan terhadap sebagian sampah rumah tangga yang ada di Kelurahan / Desa melalui system TAKAKURA. Secara Swakelola dilakukan tenaga kebersihan Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dengan melakukan pengambilan sampah di TPS dan Kontainer diangkut ke TPA. Pengelolaan Sampah Organic menjadi Pupuk Kompos baru dilakukan oleh beberapa Sekolah Adiwiyata saja. Untuk saat ini sampah yang ditanggani Kantor LHKP masih terbatas pada wilayah perkotaan, pasar dan terminal dan Sekolah= Sekolah ( kurang lebihnya 259,670 m3 perhari ) dimana pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut : a. Sampah rumah tangga diambil dan diangkut ke TPS atau Kontainer oleh tenaga yang ditetapkan dan diupah oleh Desa / Kelurahan b. Sampah rumah makan / ruko, industri dan Pom Bensin sebagian ditangani sendiri oleh pemilik untuk ditempatkan di TPS atau Kontainer dan sebagian lagi diambil oleh tenaga kebersihan yang melewati rute rumah / ruko dan Pom Bensin yang dimaksud c. Sampah perkantoran ditanggani secara swadaya oleh tenaga kebersihan intern dan sampahnya ditempatkan pada tong – tong sampah yang telah disiapkan dan selanjutnya diambil oleh tenaga kebersihan d. Sampah Pasar sepenuhnya ditangani oleh tenaga kebersihan mulai dari kegiatan menyapu sampai pengangkutan ke TPA RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

25

Untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan penanganan sampah, sarana prasarana persampahan yang dimiliki Pemerintah Daerah ( Kantor LHKP ) dari tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah tercantum pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Sarana Prasarana Persampahan No

Uraian

Tahun 2009

1 2 3 4 5 6

Tong Sampah 65 TPS Tertutup 1 TPS Terbuka 6 Gerobak Sampah Kontainer 6 Truk/ Roda 4-6 - Dam Truk - Amrol - Tangki - Kijang - Toyota Hilux - Mitsubhisi L 300 7 Sepeda Motor Roda Tiga ( Viar ) 8 Alat Berat 9 TPA - Peh 1 Ha - Melaya 1 Ha 10 Mesin Potong Rumput Gendong 3 Mesin Potong Rumput Dorong) 11 Mesin Pencacah Keterangan: * Rusak Berat

Jml

2010

2011

2012

2013

2014

1 5 -

42 1 10 -

1 4 11

1 13 5

129 1 5 36 10

236 6 11 68 32

1 -

-

-

1 5

2 7

6 8 3 2 1 1 12

-

-

-

-

1

1 dan 1 *

-

-

-

-

-

1 Ha 1 Ha

3

-

5

5

11

27

-

-

1

-

4 -

4 1

Himbauan Pemilahan Sampah dalam katagori Sampah Organik dan Anorganik sudah dilakukan secara terus – menerus, namun dalam pelaksanaannya masih sangat sulit walaupun sesungguhnya tong sampah dan TPS sudah disiapkan secara terpisah, kecuali pemilahan sampah di sekolah – sekolah yang sudah terlaksana cukup baik. Sedangkan sampah berbahaya seperti sampah Rumah Sakit dan Puskesmas sudah ditanggani secara swadaya menggunakan alat INCINERATOR. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dilaksanakan pula sosialisasi atas terbitnya Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 dan lain – lain tentang persampahan dilakukan melalui pertemuan / tatap muka dengan masyarakat, tokoh – tokoh masyarakat, Aparat Desa / RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

26

Kelurahan, Kecamatan,dan Pegawai pada saat Apel Koordinasi dan sosialisasi pada semua Kepala Sekolah, disamping juga melalui media massa dan selebaran berupa Surat Edaran Bupati maupun Leaflet. Volume Sampah dan Sampah yang tertanggani dari Tahun 2009 s/d 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut. Tabel 2.5 Volume Penanganan Sampah di Kabupaten Jembrana Tahun

Volume Sampah M3 / Thn

Volume Sampah Yang ditangani M3 / Thn %

2009

44.691

26.289

59

18.402

41

2010

44.595

27.027

61

17.568

39

2011

46.687

27.463

59

19.224

41

2012

45.377

27.010

60

18.367

40

2013

48.107

29.697

62

18.412

38

2014

48,730

30,842

63

17,888

37

50 45 40 35 30

Volume Sampah Yang belum ditangani M3 / Thn %

Volume Sampah

25 20 15

Volume sampah yang ditangani Volume sampah yang belum ditangani

10 5 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.3.6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Secara umum kondisi lingkungan di Kabupaten Jembrana tidak ada yang mengalami kerusakan, namun demikian potensi rawan pencemaran terjadi di daerah sungai, daerah industri RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

27

dan lokasi tempat pembuangan sampah. Mengantisipasi hal tersebut dilaksanakan kegiatan antara lain : kegiatan kali bersih, kegiatan koordinasi penilaian kota sehat / Adipura, pemantauan kualitas lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, koordinasi pelaksanaan prokasih / superkasih dan kegiatan pendataan dan pengawasan perusahaan wajib UKL dan UPL serta kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan. Perusahaan besar berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga diperlukan pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan yang ada. Di Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2010 terdapat 4 perusahaan yang wajib melaksanakan amdal dan seluruhnya sudah mendapatkan pengawasan. Penegasan hukum terhadap upaya – upaya perusakan lingkungan tetap dilaksanakan, yang seluruhnya adalah tindak pidana ringan masalah pengambilan pasir laut. Pada tahun 2007 terjadi 5 kasus, tahun 2008 terjadi 4 kasus, tahun 2009 terjadi 6 kasus dan tahun 2010 sampai dengan bulan Juni terjadi 7 kasus. 2.3.7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ruang publik terbuka khususnya ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini dan itu menjadi paru – paru kota. Di ruang publik ruang terbuka itu, warga dapat bersosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti olahraga, rekreasi, dan lainnya. Ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Jembrana salah satunya adalah Taman Pecangakan. Taman ini merupakan salah satu taman yang sering didatangi oleh masyarakat baik pagi, siang, maupun malam hari. Taman ini sering dipadati masyarakat karena banyak orang mengatakan bahwa tempat ini asri, sejuk, dan tenang karena didukung adanya Air Mancur yang menawan dibandingkan dengan ruang publik tertbuka lainnya sehingga orang senang datang ke sini untuk menikmati sejuknya tanaman dan indahnya panorama yang ada di taman ini. Taman kota dan hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau dan sarana bermain keluarga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dari Tahun 2009 – 2014 adalah terlihat seperti pada Tabel 2.6 berikut.


28

Tabel 2.6 Nama Taman dan Hutan Kota yang ada di Kabupaten Jembrana Tahun 2009 s/d 2014 No.

Uraian

Lokasi

Luas ( Ha )

1.

Jalan Sudirman, Kelurahan Dauhwaru Jln. Udayana, kelurahan BB.Agung.

0,25 0,034

3.

Skate Park di Taman Gedung Kesenian Jembrana. Taman Patung Lettu Dwinda, Jln. Udayana. Taman Kantor Bupati Jembrana

Jln Surapati, Kelurahan Dauhwaru

1,46

4.

Taman Pecangakan.

2,10

5.

Taman Pura Jaganatha

Depan Kantor Bupati, Jln. Sudirman, kelurahan Dauhwaru. Jln Sudirman, Kelurahan Dauhwaru

6.

Taman Makam Pahlawan

Jalan Pahlawan, Kelurahan Pendem

0,50

7.

Taman Eks Gedung Kesenian

Jln Udayana, Kelurahan BB Agung

0,2

8.

Taman Kota sudirman

Jln Sudirman, Kelurahan Pendem

0,34

9.

Taman Telajakan Gajah Mada Sebual Taman Gelung Kori Taman Tapal Batas Timur Taman Bermain Gedung Kesenian Bung Karno Taman Lapangan Negara Taman Lapangan Dauhwaru Taman Lapangan Pergung Taman Patung Dewa Taman Onceswara Taman Batas utara Taman Gerbang Pelabuhan Gilimanuk

Pintu masuk Kota Negara di sebual

0,40

Kelurahan Gilimanuk Yeh Leh, Desa Pengeragoan Jln. Sudirman

0,73 0,12 3,72

Jln. Udayana Jln. Ngurah Rai Di Desa Pergung, kec. Mendoyo Gilimanuk Penyaringan Gilimanuk Depan pelabuhan Gilimanuk

1,16 0,19 2,1 2,2 0,028 0,01 0,03

2.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20.

3,00

Jl. Udayana 0,14 Jl. Sudirman 0,11 Jl. Surapati 1,46 Taman Median / Bulevard Jl. Hasannudin 0,27 Jl. Ngurah Rai 0,89 Jl. Pahlawan 0,18 Jl. Gatot Subroto 0,06 Mengingat begitu pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau dan dalam rangka

menjaga keberadaannya dilaksanakan kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dalam keberlanjutannya disamping sebagai Taman Rekreasi dan Sarana Bermain Keluarga juga untuk menjaga kelestarian dan sebagai Paru – Paru Kota.


29

2.3.8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan yang dilaksanakan adalah konservasi sumber daya air dengan pengendalian kerusakan sumber daya air. Dari hasil analisa terhadap delapan sampel air yang dibandingkan dengan baku mutu dari PP No. 82 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Bali No. 8 Tahun 2007 yang digunakan sebagai dasar penetapan Baku Mutu Lingkungan di Kabupaten Jembrana, disimpulkan bahwa kualitas perairan di Kabupaten Jembrana saat ini secara umum telah mengalami penurunan sesuai dengan peruntukannya. Mengatasi hal tersebut dilakukan upaya – upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perairan untuk tidak memanfaatkan badan perairan sebagai tempat pembuangan sampah, dilakukannya penanaman pohon disepanjang Daerah Aliran Sungai ( DAS ), sempadan pantai sebagai upaya pemulihan daya tangkapan air dan menertibkan aturan Rencana Umum Tata Ruang Daerah ( RUTRD ) yang berlaku untuk mengantisipasi pembangunan yang melanggar aturan terutama sempadan pantai. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor LHKP ke Depan Tantangan dan Peluang Pelayanan Kantor LHKP Kabupaten Jembrana ke depan dapat diuaraikan sebagai berikut : 2.4.1. Tantangan Kabupaten Jembrana tempatnya terletak di ujumg barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8 o 09‟30”- 8o 28‟02” Lintang Selatan dan 114o 25‟ 53” 114o 56‟ 38” Bujur Timur. Permukaan bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer. Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah: a. Sebelah Utara adalah Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng b. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan c. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia. d. Sebelah Barat adalah Selat Bali Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar Pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk , angkutan barang , wisata ,penumpang umum, dan jasa dari RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

30

Pulau Jawa akan melewati Kab.Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kab.Kelungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 ( lima ) wilayah Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Melaya, 2) Kecamatan Negara,

3) Kecamatan Jembrana, 4). Kecamatan

Mendoyo., dan 5) Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki 51 Desa / Kelurahan dengan 199 Banjar (Dusun) dan 35 Lingkungan. Di samping Desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki Desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah. Tantangan Kantor LHKP dalam operasionalnya Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor LHKP Kabupaten Jembrana menemui banyak tantangan yang dialami baik dari dalam Kantor LHKP sendiri, seperti masih terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya prasarana dan sarana yang dimiliki dan termasuk terbatasnya dana, juga tantangan dari luar, seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkehidupan yang bersih akan lingkungannya sehigga berdampak terwujudnya kehidupan yang sehat. Adapun tantangan Kantor LHKP dalam menjalankan tugas operasionalnya adalah : 1). Tenaga Profesional ( SDM ) di Kantor LHKP belum memadai untuk Operasional Laboratorium Lingkungan, sehingga penelitian / kajian dan kajian tentang lingkungan atau dampak lingkungan, baik Air, Tanah dan Udara belum dapat dilaksanakan. Mengingat struktur kerja Laboratorium Lingkungan merupakan struktur organisasi berdasarkan kompetensi, halmana penempatan personil dalam setruktur organisasi Laboratorium Lingkungan didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dimana dalam laboratorium lingkungan harusnya, dapat : a. Menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji dan / atau pengujian parameter kualitas lingkungan ; b. Menetapkan personil yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja pengelolaan limbah laboratorium. Saat ini Laboratorium Lingkungan yang tidak beroprasi dikarenakan: a. Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang khusus membidangi Laboratorium, b. Ruang Laboratorium yang masih berfungsi ganda dan tidak hanya digunakan sebagai Laboratorium, RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

31

c. Peralatan Laboratorium yang rusak dan tidak bisa digunakan, d. Tidak adanya bahan-bahan Kimia yang bisadigunakan untuk Pengujian Sample. Persyaratan umum kualifikasi personalia laboratorium lingkungan untuk dapat melakukan pengujian parameter lingkungan dan pelatihan yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan tanggal 6 April 2009 adalah sebagai pada Tabel di berikut. Tabel 2.7 Persyaratan Umum Kualifikasi Personil Laboratorium Lingkungan Jabatan

Kualifikasi

Jenis / Materi Pelatihan

Pimpinan Puncak (atau apapun namanya) Manajer Mutu ( atau Apapun namanya )

Tidak dipersyaratkan

Manajer Teknis (atau apapun namanya )

Minimum D3 dalam a) bidang saians atau teknik dengan pengalaman 3 tahun di bidang laboratorium pengujian

Minimal D3 dengan Pengalaman 1 tahun di bidang Sistem Manajemen mutu

f)

Penyelia Laboratorium Atau penyelia Pengambil Contoh uji Parameter lingkungan

Minimum SLTA – IPA, SMF, SAKMA, SMAK, STM- Kimia atau kejuruan teknis yang sederajat dengan pengalaman 3 tahun sebagai analis

Analis atau Petugas Pengambil Contoh uji Parameter L.

Minimum SLTA–IPA,SMF, SAKMA, SMAK, STM – Kimia atau Kejuruan teknisYang sederajat.

a) Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. b) Sistem manajemen mutu laboratorium c) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pengelolaan limbah laboratorium a) Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup b) Audit internal laboratorium c) Sistem manajemen mutu laboratorium d) Dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium e) Keselamatan dan K3 serta pengelolaan limbah lab Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup b) system manajemen mutu laboratorium c) Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan d) Validasi metode serta jaminan mutu dan pengendalian mutu pengujian parameter kualitas lingkungan e) Estimasi ketidak pastian pengujian parameter kualitas lingkungan f) Uji profisiensi atau uji banding laboratorium g) Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium h) Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengelolaan limbah laboratorium. a) Sistem manajemen mutu laboratorium b) Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan ujian parameter c) Validasi metode serta jaminan mutu dan pengendalian mutu pengujian parameter kualitas lingkungan d) Estimasi ketidak pastian pengujian parameter kualitas lingkungan e) Uji profesiensi atau uji banding laboratorium f) K3 serta Pengelolaan limbah laboratorium a) Sistem manajemen mutu laboratorium b) Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan c) Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) serta pengelolaan limbah laboratorium


32

2). TPA yang dimiliki Kantor LHKP di Peh belum ditunjang dengan alat / mesin pemilahan sampah, sehingga sampah – sampah organik belum dapat dimanfaatkan, utamanya dijadikan Pupuk Kompos / Organik. Dulunya ini dikelola oleh Perusda dalam usaha Pupuk Kompos, tetapi kini mulai Tahun 2010 mesinnya sudah rusak dan sudah tidak dapat dioperasikan lagi. Berdasarkan kondisi tersebut berakibat TPA Sampah makin hari menjadikan sampahnya semakin menumpuk saja. Melihat kondisi demikian akan berdampak pada TPA Sampah yang ada dan diperkirakan hanya dapat menampung tumpukan sampah yang semakin menggunung sampai dengan tahun 2017, sedangkan TPA Sampah yang ada di Melaya sampai saat ini belum dapat difungsikan yang disebabkan terbatasnya alat berat dan masih belum dapat diterima keberadaan TPA Sampah Melaya oleh masyarakat sekitarnya. 3). Armada pengangkut sampah yang ada sampai saat ini belumlah dipandang memadai atau mencukupi, mengingat volume sampah di kabupaten Jembrana sekarang ini telah mencapai 135,36 m3 per harinya, sehingga dipandang perlu untuk diadakan penambahan armada Truk pengangkut sampah dari kondisi sekarang Truk pengangkut sampah Kantor LHKP yang ada baru berjumlah 14 buah, idealnya dari kondisi volume sampah sebanyak itu dibutuhkan 30 buah Truk pengangkut sampah. Sekarang ini 10 buah Truk pengangkut sampah kondisinya adalah 4 buah Truk tua buatan tahun 1989 dan sisanya 6 buah dengan kondisi buatan tahun 2000. Melihat Truk Sampah yang keberadaannya demikian, sekarang ini pengangkutan sampah belum bisa menjangkau di semua Kecamatan yang ada di kabupaten Jembrana. 4). Kontainer yang berfungsi sebagai bak penampungan sampah yang seharusnya ditempatkan di tempat – tempat keramaian, seperti: Pasar, Kantor, Tempat keramaian umum, Desa / Kelurahan, Terminal., dan Sekolah – Sekolah, baru dapat ditempatkan hanya sebanyak 48 Kontainer dari kondisi yang dibutuhkan sebanyak 62 buah. Melihat kondisi yang ada sekarang, maka sampah masyarakat yang ada sampai saat ini tidak semua dapat terangkut sampai ke TPA. 5). Tenaga Angkut Sampah yang ada pada Truk Pengangkut Sampah yang dimiliki sekarang ini dari 14 buah Truk pengangkut sampah yang ada dibutuhkan tenaga angkut sampah dan sopir Truk sebanyak 60 orang, tetapi sampai kini baru ada tenaga dan sopir sebanyak 42 orang, sehingga kurang lagi 18 orang dari jumlah tenaga ideal yang dibutuhkan. Keadaan yang seperti ini sangat sulit dalam pengaturan operasional tenaga angkut sampah, terlebih jika ada tenaga angkut sampah yang tidak masuk kerja karena Sakit, Ijin dan Cuti. 6). Tenaga Kebersihan di jalan - jalan dan di pasar – pasar sangatlah penting keberadaannya untuk menjaga kebersihan Kota dan pusat keramaian yang ada di Kabupaten Jembrana. RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

33

Tenaga Kebersihan dari kebutuhan sekarang sebanyak 182 orang baru ada sebanyak 140 orang dan masih kurang lagi 42 orang tenaga kebersihan dari jumlah kebutuhan yang ada. 7). Penambahan jumlah Pertamanan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2012-2014 yang semula ada 10 komplek (unit) pertamanan hingga tahun 2014 menjadi 22 komplek (unit) pertamanan, hal ini seharusnya membutuhkan pula penambahan tenaga pertamanan yang ada, sedangkan petugas / tenaga yang menanggani Pertamanan sampai tahun 2014 berjumlah 58 orang dari jumlah tenaga pertamanan yang dibutuhkan sebanyak 64 orang, sehingga masih kurang 6 orang lagi. Sebenarnya dari jumlah ideal yang dibutuhkan untuk mengelola 22 pertamanan yang ada diseputar Kota Negara dan Perbatasan Timur dan Barat Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 101 orang guna tetapnya menjaga keindahan, keasrian dan kenyamanan dari pertamanan yang ada termasuk ketersediaan dana yang terbatas dalam pemeliharaan pertamanan. Disamping itu tantangan utama yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan pertamanan di Kantor LHKP Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut : a). Seringnya mendapat gangguan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan rusaknya beberapa taman di areal pertamanan. b). Kurang kesadaran dari warga masyarakat yang memanfaatkan areal taman sebagai tempat rekreasi dalam hal kebersihan, sebab membuang sampah sembarangan di sekitar pertamanan tanpa menempatkannya pada tempat sampah yang telah ada / disediakan. c). Beberapa media taman yang ada di seputaran jalan di dalam maupun di luar Kota Negara sering mengalami kehilangan / pencurian ditambah lagi adanya kerusakan yang parah sebagai akibat dari beberapa kendaraan yang menabraknya dimana keberadaan demikian juga sulitnya terpantau secara dini. 8). Tantangan utama dari masyarakat yang dialami Kantor LHKP adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting kebersihan untuk dapat mewujudkan hidup sehat, seperti : membuang sampah ringan di jalanan, membuang sampah sembarangan disepanjang jalur sempadan sungai dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pengolahan Sampah 3 R ( Reduce = Mengurangi sampah, Reuce = Digunakan kembali dan Recycle = Daur ulang ). Sehingga nantinya volume dan macam sampah yang masuk ke TPA Peh akan jauh semakin berkurang dan tidak semakin bertambah seperti saat sekarang ini. 2.4.2. Peluang Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor LHKP Kabupaten Jembrana


34

mempunyai peluang dalam pengembangan pelayanan ke depan. Peluang dimaksud antara lain : 1). Memfungsikan Laboratorium Lingkungan dengan penambahan Tenaga Profesional yang dibutuhkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, agar memadai untuk Operasional Laboratorium Lingkungan di Kantor LHKP, sehingga penelitian ataupun pengujian tentang dampak lingkungan, baik : Air, Tanah dan Udara dapat dilaksanakan. Berfungsinya Laboratorium Lingkungan akan diharapkan dapat menjaga kualitas lingkungan baik Air, Tanah dan Udara dari polusi dalam batas kewajaran atau pada batas – batas ambang yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan tidak memberikan dampak negative terhadap lingkungan yang pula memberikan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. 2). TPA yang dimiliki Kantor LHKP diharapkan adanya penunjang mesin pemilahan sampah yang dimiliki Perusda dapat difungsikan dan dimanfaatkan atau diganti mesin baru, sehingga sampah – sampah organik yang ada dapat diolah, utamanya dijadikan Pupuk Kompos / Organik, sehingga volume tumpukan sampah yang ada dapat ditekan / dikurangi atau menambah lebih lama jangka waktu penuhnya TPA. Guna menunjang Bali Green and Clean, Bali yang Hijau dan Bersih utamanya menyediakan Produksi yang Bersih. 3). Armada pengangkut sampah yang ada sampai saat ini dipandang belum memadai atau mencukupi, mengingat volume sampah di kabupaten Jembrana sekarang ini telah mencapai 135,361 m3 per harinya, dipandang perlu diadakan penambahan Armada Truk Pengangkut Sampah sampai menjadi 30 buah. Sehingga di tahun – tahun mendatang pengangkutan sampah dapat menjangkau di semua Kecamatan yang ada di kabupaten Jembrana. 4). Mewujudkan Kabupaten Jembrana yang bersih lingkungannya dari sampah masyarakat utamanya di tempat – tempat keramaian seperti : Pasar, Terminal, Tempat keramaian umum, Desa / Kelurahan, Kantor, Sekolah – sekolah dipandang perlu penambahan Kontainer yang memadai sehingga sampah masyarakat yang ada dapat terangkut sampai ke TPA. 5). Usaha untuk kelancaran pengangkutan sampah yang ada di semua lini di Kab. Jembrana, kebersihan pada tempat keramaian, kebersihan jalan dan menjaga kebersihan Pertamanan yang ada di Kota Negara, dipandang perlu penambahan tenaga / petugas yang menanggani, sehingga Kabupaten Jembrana yang bersih dapat ditingkatkan dan dapat dipertahankan. 6). Guna meningkatkan SDM masyarakat Jembrana tentang arti penting Lingkungan dan Kebersihan

agar

kesadarannya

tidak

membuang

sampah

sembarangan

dan

menempatkannya pada tempat – tempat yang ditetapkan atau disepakati. Kedepan perlu RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

35

diadakan sosialisasi berkelanjutan pada masyarakat, sehingga kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat dapat diwujudkan dan ditingkatkan. 7). Demi memberikan rasa nyaman dari masyarakat karena polusi tinja yang kakusnya telah meluap karena penuh. Kantor LHKP ke depan diharapkan memberikan pelayanan yang berkelanjutan terhadap masyrakat melalui jasa mobil penguras kakus. Realisasi Jasa Mobil Penguras Kakus dari tahun 2009 s/d tahun 2011 mengalami peningkatan dan kemudian dari tahun 2012 s/d 2014 terjadi penurunan karena sudah ada persaingan usaha yang sama dari Perusda mulai Tahun 2012 disamping Mobil Penguras Kakus yang dimiliki Kantor LHKP sudah mengalami kerusakan beberapa kali. Realisasi Jasadalah sebagai Tabel 2.8 berikut Mobil Penguras Kakus dari tahun 2009 s/d 2014 dapat dilihat padaTabel 2.8 berikut.. Tabel 2.8 Realisasi Jasa Mobil Penguras Kakus Tahun 2009 – 2014 Tahun Realisasi No Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013 1. Melaya 10 9 12 13 13 2. Negara 84 91 87 57 54 3. Jembrana 50 54 53 55 66 4. Mendoyo 21 23 26 27 17 5. Pekutatan 13 22 25 20 13 Kabupaten Jembrana 178 199 203 172 163

2014 11 55 54 21 12 153

2.4.3. Kondisi Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah komitmen petugas yang cukup baik, sedangkan penghambat pencapaian kinerja adalah masih kurangnya SDM yang ditempatkan di Kantor LHKP, utamanya di Staf Lingkungan dan Laboratorium Lingkungan dan Petugas yang menangani Kebersihan dan Pertamanan serta masih kurangnya Prasarana dan Sarana yang dibutuhkan. Kebutuhan Tenaga di SKPD Kantor LHKP tercantum pada Tabel 2.9 berikut. Tabel 2.9 Kebutuhan Tenaga di Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Kebutuhan Tenaga / SDM No. Instansi Formasi Terisi Belum Terisi 1. Kepala Kantor / Tata Usaha 13 5 8 2. Lingkungan Hidup 8 6 2 Laboratorium Lingkungan 5 1 *) 5 3. Kebersihan 7 5 2 Angkut Sampah / Tukang Sapu 175 135 40 4. Pertamanan 64 58 6 Kantor L H K P.Kabupaten Jembrana 272 209 63 *) Terjadi Rangkap Tugas di Staf Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

36

Sedangkan keberadaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk dapat menunjang pelaksanaan peningkatan kinerja pada Kantor LHKP sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut. Tabel 2.10 Kebutuhan Prasarana dan Sarana Persampahan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian

Jumlah Prasarana dan Sarana

Tong Sampah TPS Tertutup TPS Terbuka Gerobak Sampah Kontainer Truk / Roda 4 dan 6 - Dam Truk - Amrol - Tangki Penyiraman - Tangki Tinja - Kijang - Toyota Pikup - Mitsubhisi L 300 7. Sepeda Motor Roda 3 (tiga) 8. Alat Berat 9. TPA - Peh - Melaya 10. Mesin Potong Rumput - Gendong - Dorong 11. Mesin Pencacah - Kecil - Besar 12. Mesin Penghayak Besar 13. Pencuci Mobil - Gudang Cuci Mobil - Mesin Cuci Mobil (Unit) Keterangan: * Rusak Berat 1

Dibutuhkan

Dimiliki

Kekurangan

400 40 40 100 60

236 6 11 68 32

164 34 29 32 28

10 20 3 2 2 1 1 25 2

6 8 2 1 1 1 1 12 2*

4 12 1 1 1 0 0 13 1* dan 1

3 Ha 1 Ha

1 Ha 1 Ha

2 Ha 0

35 15

27 4

8 11

5 1 1

1 0 0

4 0 0

1 1

0 0

0 0


37

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar hidup dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan mahluk hidup lainnya. Ada 5 (lima) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu: 1) keadilan antar generasi yang berarti bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang, 2) keadilan dalam satu generasi yaitu keadilan diantara satu atau sesame generasi termasuk di dalamnya keberhasilan memenuhi kebutuhan-kebutuhandasar atau tidak terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup, 3) prinsip pencegahan dini yaitu mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman adanya kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan tidak ada alasan untuk menunda upayaupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut. 4) prinsif perlindungan keanekaragaman hayati yaitu bahwa keanekaragaman hayati memberikan sekaligus merupakan sumber kesejahteraan bagi manusia sehingga perlu dilindungi, sedangkan 5) prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif yaitu bahwa biaya lingkungan dan social harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber-sumber alam serta adanya peringkat kinerja sebagai upaya untuk mengubah perilaku dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat melalui publikasi kinerja industri secara periodik. Sehingga dengan demikian perlu adanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk perencanaan mendatang perlu untuk melihat kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Jembrana saat ini ditandai dengan : 1). Pencemaran badan air dari limbah domestik dan industri yang ada di Kabupaten Jembrana. 2). Hampir semua industri yang ada di Kabupaten Jembrana membuang limbah ke media lingkungan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. 3). Kesadaran masyarakat di Kab. Jembrana akan pengelolaan sampah masih sangat kurang. RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

38

4). Berbagai kasus lingkungan muncul akibat dampak dari kegiatan/aktivitas manusia yang merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal. Adanya pengaduan kasus dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan peran pemerintah untuk dapat berfungsi sebagai fasilitator, mediator untuk menjadi penengah dalam penyelesaian berbagai kasus tersebut. 5). Kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang diakibatkan oleh aktivitas pertanian. 6). Usaha galian / pertambangan terkadang tidak diikuti dengan perijinan dan kerusakan lingkungan yang terjadi semakin tidak terkontrol. Kerusakan lahan yang ditimbulkan adalah timbulnya lubang bekas galian / pertambangan yang tidak direklamasi. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pengungkapan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor LHKP Kabupaten Jembrana pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dalam pelayanan publik yang dilakukannya. Beberapa permasalahan-permasalahan di Kantor LHKP Kabupaten Jembrana saat ini antara lain : 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Seksi Lingkungan Hidup 1).

Isu lingkungan merupakan isu strategis baik tingkat nasional maupun internasional,

2).

Jumlah penduduk yang semakin bertambah memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik,

3).

Semakin meluasnya degradasi lahan serta penebangan liar dikawasan hutan lindung yang berdampak menurunnya ketersediaan sumber-sumber air,

4).

Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan,

5).

Penurunan kualitas air, udara dan tanah akibat pembuangan limbah ke media lingkungan,

6).

Kurangnya kesadaran masyarakat umum akan pentingnya fungsi lingkungan,

7).

Lemahnya penegakan hokum lingkungan,

8).

Kelembagaan Lingkungan Hidup yang berupa Seksi Lingkungan Hidup dengan SDM yang sangat minim, sehingga belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal,

9).

Masih sulitnya koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi program antar SKPD,

10). Adanya pola pemikiran sebagian masyarakat bahwapengelolaan lingkungan hidup hanya merupakan tugas dari Instansi Lingkungan Hidup,


39

11). Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan. Kondisinya saat ini sinergisitas dan komitmen bersama masih perlu untuk ditingkatkan untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. 12). Kewenangan Kantor LHKP Kabupaten Jembrana untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah terkendala eselonisasi struktur kelembagaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat eselon II yang menanggani lingkungan hidup, sehingga banyak pelayanan yang menjadi kewajiban daerah belum terlaksana optimal. 13). Pelayanan pencegahan pencemaran air belum dapat secara maksimal diberikan karena keterbatasan anggaran dan regulasi pengelolaan limbah cair belum ada. Keberadaan sebagian besar Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan yang belum memiliki sarana pengolah limbah cair maupun keberadaan industri kecil yang lokasinya menyebar serta rata-rata masih membuang limbah cairnya tanpa pengolahan terlebihdahulu langsung ke lingkungan. Padahal industri kecil merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam pembinaannya. 14). Pelayanan pencegahan pencemaran udara juga masih menghadapi kendala terutama dalam pemantauan kualitas udara akibat emisi sumber tidak bergerak dan emisi sumber bergerak dari kendaraan bermotor. 15). Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa saat ini belum dapat ditetapkan karena belum ada data. 16). Pelayanan terkait rekomendasi dokumen lingkungan masih terkendala karena belum adanya SOP (standar Operasional dan Prosedur) dan keterbatasan SDM. 17). Pelayanan izin HO di Kantor LHKP Kabupaten Jembrana perlu adanya peningkatan sarana prasarana dan SDM. 18). Pelayanan terkait pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan meningkatkan peran pemerintah peran pemerintah daerah dan masyarakat serta sektor bahan sampah dan 3 R ( Reduce, Reuse, Recycle). 19). Pelyanan pengendalian kerusakan lingkungan pesisir dan laut masih dalam skala kecil belum bisa mencakup wilayah pantai secara keseluruhan. 20). Pelayanan informasi penghentian penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) belum tersosialisasikan dan peralatan pendeteksi BPO belum tersedia.


40

21). Pelayanan di bidang regulasi terkait dengan lingkungan hidup, baru sebatas sosialisasi peraturan di tingkat pusat, sedangkan penyusunan regulasi di tingkat daerah belum terlaksana. 22). Pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan bagi industry yang sudah memiliki dokumen lingkungan belum optimal karena belum ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. 23). Pelayanan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan masih sebatas kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat lapang secara kekeluargaan. 24). Pelayanan laboratorium lingkungan belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan mobilisasi dan jumlah serta kualitas SDM. 25). Pelayanan informasi penggunaan teknologi bersih ec0-efisiensi di berbagai kegiatan industri, rumah tangga dan perkantoran masih kurang tersosialisasikan. 26). Masih terbatasnya informasi data keanekaragaman hayati dan koordinasi antar stakeholder berkaitan pengelolaan keanekaragaman hayati. 27). Penghargaan Kalpataru terhadap individu / kelompok / tokoh masyarakat yang berjasa di bidang lingkungan masih kurang diperhatikan. 28). Belum adanya PPNS Lingkungan, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan dan Fungsional Dampak Lingkungan. 29). Pelayanan pengawasan kinerja pemerintah di bidang pengendalian kerusakan lingkungan melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) perlu ditingkatkan melalui peran serta stakeholder. 30). Pelayanan Adiwiyata belum optimal karena kesadaran masyarakat sekolah dalam mengelola lingkungan belum terbina dengan baik, serta keterbatasan fasilitas pendukungnya. 31). Pelayanan data informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) belum akurat, sehingga belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. 32). Pelayanan System Informasi Lingkungan (SIL) belum terlaksana dengan baik disebabkan keterbatasan SDM, data dan kendala teknis operasional peralatan. 33). Penilaian Kota Sehat / Adipura belum tercapai karena kurangnya koordinasi dan peran aktif dari instansi terkait. 34). Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) belum tertanggani dengan baik.


41

Dilihat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka perlu dicarikan solusinya. Solusi tersebut juga terkait dengan pendanaan, dimana tren pendanaan untuk Kantor LHKP Kabupaten Jembrana bersifat naik turun. Melihat adanya tren kenaikan dan penurunan jumlah anggaran disetiap tahunnya menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disetiap tahun anggaran.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor LHKP Kab.Jembrana. Aspek

Capaian/

Standar

Kajian

Kondisi

yang

Saat ini

digunaka n

Faktor yang Mempengaruhi Permasala Internal

Ekternal

han

(Kewenanga

(diluar

Pelayanan

n SKPD)

Kewenanga

SKPD

n SKPD) 1

2

3

4

5

1.Masalah

Sinergitas

Eselonisasi

Lingkungan

dan

yang

adalah

komitmen

representatif

maslah bersama

2.Pengelolaan air

6

Kurangnya

kurang komitemn

SDM, Sarana dan

bersama

Prasaran,

bersama

dalam

Dana

perlu

pengelolaan

terbatas

ditingkatkan

LH

Sarana dan

Kualitas Prasarana pengelolaan

Keterbatasan dana regulasi

Limbah Cair

Peran

serta Regulasi

dan masyarakat yang kurang

dan yang kurang

belum tersedia


dana

42

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Seksi Kebersihan Isu strategis Kebersihan, utamanya penambahan volume sampah per hari sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk dan kecendrungan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif akan memberikan dampak terhadap produksi sampah, baik volume dan jenis maupun karakteristik sampah, pula sampah dari tempat – tempat keramaian, pasar maupun sampah rumah tangga ataupun sekolah – sekolah yang dari tahun ke tahun terus saja mengalami peningkatan, hal ini akan membuat TPA Sampah akan semakin padat dan menggunung. Dalam proses perjalanan sampah dari asal mulanya sampah ( hulu ) sampai ke TPA akan memakan banyak waktu dan tenaga serta prasarana dan sarana. Sampah memang menjadi hal yang menakutkan , menjijikan dan membahayakan serta menjadikan lingkungan menjadi tidak nyaman, dan tidak sehat. Bila hal ini tidak segera mendapat penanganan khusus atas keberadaannya, maka sampah akan memberikan dampak negatif bagi pencemaran lingkungan dan tentunya berdampak negatif bagi kesehatan pada masyarakat sekitarnya. Mengingat hal yang demikian kiranya dipandang perlu dilakukan pengelolaan sampah secara konperhensif, terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan tidak merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Mengingat dari jumlah tenaga maupun prasarana dan sarana persampahan di Kantor LHKP masih kurang keberadaannya, disamping luas areal TPA Sampah yang masih dipandang sangat terbatas, maka kedepannya untuk sampah rumah tangga dan sekolah – sekolah yang ada di Desa / Kelurahan diharapkan dapat dikelola secara swadaya melalui sistem TAKAKURA mulai dari masing – masing Rumah Tangga dan sekolah, juga diharapkan berdirinya kelompok pengelola sampah 3 R dan berdirinya Bank Sampah di masing-masing Kecamatan sehingga sampah – sampah dari hulu sudah dapat terpisahkan dan dimanfaatkan. Sampah organik akan langsung dibuat atau dikelola jadi kompos / pupuk organik, sampah kertas, plastik dan kaleng / logam dapat dikumpulkan atau dikelola bersama / kelompok untuk selanjutnya dijual pada tempat – tempat penampungan / pembeli dan sampah yang bisa diolah jadi kerajinan ataupun alat yang berguna agar dapat dikelola oleh kelompok pengelola. Penumbuhan Kelompok di Desa – Desa / Kelurahan dan Sekolah untuk Kelompok Usaha Pupuk Organik ke depan perlu mendapat perhatian dari semua Instansi terkait serta pembinaan dan penyalurannya. Untuk itu ke depan perlu dukungan dana khusus dalam pembinaan pemanfaatan persampahan di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

43

Jembrana, sehingga kedepan masalah sampah sudah dapat ditangani dahulu pada Rumah Tangga dan lapisan masyarakat Desa / Kelurahan ataupun Sekolah, sehingga sampah yang sampai ke hilir atau ke TPA Sampah akan semakin berkurang jumlah atau volumenya, sehingga sampah – sampah pada pasar, jalan, TPS dan keramaian umumlah yang akan langsung dikerjakan sampai masuk ke TPA Sampah yang dimiliki oleh Kantor LHKP. Dengan demikian ke depannya volume sampah per hari ke TPA Sampah diharapkan bukan semakin bertambah, melainkan akan semakin menurun jumlah volumenya sesuai dengan berfungsinya Kelompok Pupuk Organik yang diharapkan berfungsi dan pula tumbuhnya Bank Sampah yang dapat secara langsung mengelola sampah melalui sistem pengelolaan sampah 3 R.yang diharapkan apat apat dikelola secara 3 R barulah akan terangkut ke TPA Sampah. 3.1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Seksi Pertamanan Isu strategis Pertamanan, utamanya pertamanan di dalam Kota sangatlah diperlukan keberadaannya, mengingat Taman itu akan menambah Indahnya Wajah suatu Kota ataupun Daerah. Minimnya Pertamanan pada suatau daerah atau tanpa adanya Pertamanan akan membuat suatu perkotaan seperti sepi, tanpa kenyamanan dan keindahan, sebab makin banyak adanya pertamanan pada suatu perkotaan / di daerah akan semakin baik, karena Pertamanan merupakan fungsi Estetika yang membuat keindahan, juga mempunyai fungsi Rekreatif yang dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olahraga, berfungsi Konservasi yang dimanfaatkan sebagai tempat melestarikan tanaman lokal atau tanaman berguna yang hampir punah, juga berfungsi Edukasi yang dapat sebagai tempat mendidik dalam proses pembelajaran bagi Anak tentang tanaman dan manfaatnya, juga tidak kalah Pertamanan sebagai penyeimbang / penetralisir berbagai polusi udara, tanah maupun air, disamping menjadikan Lingkungan Hidup menjadi lestari, indah dan nyaman. Perkotaan pada suatu daerah tanpa suatu pertamanan, secara kasatmata akan terlihat seperti Wajah Kota yang mati dan tidak tertata atau sembraut dan secara Ekplisit akan berpengaruh pada ekosistem sekitar yang akan menjadi tidak seimbang dan polusi Udara, Air dan Tanah tidak dapat dinetralisir. Kota yang tidak mempunyai Pertamanan secara tidak langsung akan dapat memberi dampak Psikologis pada perilaku masyarakatnya yang cenderung menjadi negatif atau mempunyai tempramen yang meledak – ledak. Pula ketidak adanya Pertamanan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan dirumahnya akan tidak tergugah untuk


44

memanfaatkan sedikit pekarangan rumahnya menjadi suatu pertamanan. Mengingat Pertamanan merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya pada suatu perkotaan di daerah yang dapat memberikan indahnya suatu lingkungan, Kantor LHKP Kabupaten Jembrana kini dan kedepannya diharapkan dapat menambah atau minimal mempertahankan jumlah Pertamanan yang dikelolanya juga menambahkan jumlah tanaman perindangan yang ada baik di dalam kota maupun di luar kota sebagai tempat strategis untuk menambah hijaunya wajah Kabupaten Jembrana. Walau untuk ukuran sekarang dari jumlah tenaga kerja (SDM) di Seksi Pertamanan yang ada berjumlah hanya 58 orang dari 64 orang sesuai analisa yang dibuat tahun 2011 dengan jumlah pertamanan saat itu baru ada 10 unit dan sampai pada tahun 2014 sudah ada 20 unit pertamanan sehingga sangat jauh dari cukup yang seharusnya menyediakan 101 orang, disamping adanya ketersediaan dana yang masih sangat minim. Namun demikian, tekad Kantor LHKP Kabupaten Jembrana mendukung Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Green and Clean, juga menjadikan kota Negara yang Indah, sejuk, nyaman, dan lertari diharapkan akan merubah perilaku sebagian besar masyarakat untuk dapat berbuat dalam pembangunan yang dapat memanfaatkan lahan atau kebiasaannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan dalam pelaksanaannya dan menuju pada perubahan dalam lima tahun kedepan yang diperkirakan akan terjadi perubahan awal pada kualitas tanah, air dan udara guna dapat menekan tingkat laju perusakan lingkungan dalam menuju baku mutu atau kualitas lingkungan yang lebih baik. 3. 2 . Telaah Visi dan Misi RPJM 2011 – 2016 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup memberikan amanat untuk melakukan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masingmasing, sehingga lembaga yang diharapkan adalah lembaga yang dapat menetapkan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mempunyai wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi.


45

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana merupakan sebuah institusi atau lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya tetap dalam koridor Visi dan Misi Kabupaten Jembrana. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung Misi 4 (empat), yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam hal kelestarian lingkungan, untuk mendukung komitmen terhadap Bali Green Province, optimalisasi terhadap pengujian emisi kendaraan bermotor sangat penting dilakukan mengingat polusi udara di Kabupaten Jembrana semakin memprihatinkan. Berbagai kendala yang dihadapi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dalam memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 1). Kelembagaan yang kurang representatif dengan menempatkan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan hanya sebatas Kepala Kantor dan sehingga yang menangani Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Seksi dengan Tupoksi yang begitu luas dan sangat menyulitkan dalam pencapaian target kinerja. 2). Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang masih sangat kurang, kurangnya tenaga yang kompeten yang dimiliki Kantor LHKP Kabupaten Jembrana diantaranya Tenaga Laboratorium lingkungan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lingkungan Hidup, Tenaga Pengendali Dampak Lingkungan, Tenaga Pertamanan dan Kebersihan di lapangan dan lain-lain. 3). Sarana prasarana yang dimiliki masih sangat minim untuk bisa menunjang tupoksi yang begitu luas. 4). Dana anggaran yang masih sangat minim, dengan tupoksi kerja yang kompleks dan sangat luas.


46

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor LHKP terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. VISI : NO

Misi

dan

Progaram

KDH dan Wakil KDH

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Pendorong

terpilih 1

2

3

4

5

1

Misi: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Kurangnya Eselonisasi yang Tersedianya regulasi daerah kurang Sumber Daya dan pendanaan representatif manusia yang cukup

2

Program :Peningkatan Kurangnya Sarana Ketersediaan Sarana dan Prasarana Prasarana yang dana. Aparatur memadai.

Semangat dan tanggung jawab.

Program Pengembangan Belum adanya Kinerja Pengelolaan TPA yang Persampahan memadai dan sarana pembersih mobil operasional

Dana dan SDM

Tersedianya Sumber Daya manusia

Program Pengendalian Kurangnya Pencemaran dan regulasi daerah Perusakan Lingkungan dan pendanaan yang cukup

Eselonisasi yang kurang representatif


Program Pengelolaan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau jumlah TRH dan Pertaman tidak sebanding dengan jumlah peningkatan SDM

Dana dan SDM



47

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup terutama untuk mendukung Misi 6, yaitu Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari. Secara nasional prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; (3) mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintah. Berdasarkan prioritas tersebut maka arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 20102014 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut : 1). Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati; 2). Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tamping lingkungan; 3). Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten; 4). Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; 5). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelolalingkungan hidup; 6). Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan; 7). Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif. Pelaksanaan arah kebijakan tersebut didasarkan pada Ekoregion, dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Adapun kegiatan substansi inti prioritas nasional RPJMN 2010-2014 yang akan dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup adalah : 1). Pengelolaan kualitas air dan kawasan gambut; 2). Peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan; 3). Pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang; 4). Pengendalian pencemaran air; 5). Pengendalian pencemaran udara; 6). Pengendalian pencemaran udara dari emisi dan kebisingan kendaraan bermotor. 7). Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah B3 kegiatanpertambangan, energi, minyak dan gas; RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

48

8). Pengelolaan B3 dan limbah B3 manufaktur, agroindustri dan jasa; 9). Adminitrasi pengelolaan B3 dan limbah B3; 10). Penanganan kasus lingkungan; 11). Peningkatan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar filosofi pembangunan Provinsi Bali seperti tercantum dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2008-2013 adalah Bali Menuju Bali Mandara yaitu terwujudnya Bali yang maju, aman damai dan sejahtera sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan yang dilandasi oleh filosofi Tri Hita Karana yaitu Tiga Hubungan timbal balik antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Sesama dan Manusia dengan lingkungannya. Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Provinsi Bali seperti tersebut diatas, maka visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang ingin dicapai selama 2008-2013 adalah Lestarinya Fungsi Lingkungan Hidup. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali 2008-2013. Dengan demikian untuk dapat ikut serta mewujudkan pembangunan daerah dan dapat melaksanakan visi yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : Mewujudkan fungsi lingkungan hidup yang lestari dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan Bali pulau taman, Bali bersih mandiri 2015, pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip Good Goverment. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 menempatkan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup untuk mendukung Misi 4, yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dimana strategi dan arah kebijakan ditempatkan pada prioritas 3, yaitu Pengembangan tata ruang dan Lingkungan Lestari. Dimana dalam hal ini kelestarian lingkungan untuk mendukung komitmen terhadap Bali Green Province perlu optimalisasi mendesak terhadap peningkatan dan pengawasan polusi udara, air di Kabupaten Jembrana yang semakin mendesak.


49

Mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan, memfasilitasi dan koordinasi urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. 2. Meningkatkan sinergisitas dan efektifitas Program Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang dilaksanakan. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendaya gunakan semua potensi yang ada secara optimal dan terpadu. Dengan tujuan Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui sasaran Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Ruang Terbuka hijau.

Ditinjau dari sasaran Renstra Kementerian, Provinsi dan atau Kelembagaan, dalam memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dimana Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kantor LHKP yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya adalah: 1. Faktor penghambat: a. Tingkat kecepatan informasi yang diperoleh; b. Kadang ada keharusan untuk share anggaran; c. Kadang ada kendala untuk melakukan koordinasi terutama di tingkat kementerian 2. Faktor pendorong: a. Kesesuaian program dan kegiatan; b. Tujuan akhir yang sama yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RT RW dan KLHS.


50

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI PADA KEBIJAKAN 4.1. VISI dan MISI SKPD pada Kantor LHKP 4.1.1. VISI Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana , mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 63 tahun 2011, yang menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas. Alur pernyataan visi dapat digambarkan sebagai di bawah ini. Gambar 4.1 Alur Pikir Pernyataan Visi ALUR PIKIR PENYUSUNAN VISI DAN MISI LHKP TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA DAN PM

ALI DAN ALE

SASARAN

VISI DAN MISI KABUPATEN KAB. JEMBRANA

VISI

MISI

TUJUAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

PROGRAM

KEBIJAKAN

KEGIATAN

Perumusan Visi Kantor LHKP Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

51

organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Kantor LHKP Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA MASYRAKAT BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH, INDAH LESTARI, NYAMAN DAN BERKELANJUTAN ”. Penjelasan tentang Visi KLHKP Kabupaten Jembrana : 

Berwawasan berarti awal suatu kegiatan yang ingin dilakukan di mana di dalamnya terkandung tujuan, sasaran yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang dilakukan. Berwawasan Lingkungan Hidup yang Bersih, Indah, Lestari, Nyaman dan Berkelanjutan adalah perencanaan Pembangunan yang lestari di mana kepentingan masyarakat secara keseluruhan dapat diwujudkan dengan memperhatikan keseimbangan Lingkungan Hidup alam dan manusia yang ada di dalamnya serta dilakukan dengan terus menerus secara bertahap.



Bersih dan Indah adalah mengandung pengertian Kota Negara yang bersih dan indah dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau.



Lestari adalah mengandung pengertian Kota Negara yang lingkungannya lestari dan asri.



Nyaman adalah mengandung pengertian adanya rasa aman, terlindungi dalam lingkungan keberadaannya di Kota Negara.



Berkelanjutan adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang diharapkan berkesinambungan dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

4.1.2. Misi Untuk mewujudkan Visi KLHKP Kabupaten Jembrana, maka ditetapkan Misi. Dimana Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Adapun Misi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.. b. Memberikan Pelayanan Teknis bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan secara tepat waktu dan selanjutnya pengawasan terhadap jalannya infrasturktur sesuai dengan manfaat dari kebutuhan Masyarakat kabupaten Jembrana. RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

52

4.1.3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya organisasi. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan KLHKP Kabupaten Jembrana yang ditetapkan lima tahun ke depan meliputi : 1. Terselenggaranya Pembangunan di Seksi Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 2.

Terwujudnya pelayanan Teknis Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kepada masyarakat secara tepat waktu.

4.1.4. Sasaran Setelah ditetapkan tujuan Kantor LHKP, selanjutnya ditentukan sasaran dan target sasaran tiap tahunnya sebagai berikut : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kantor LHKP Tahun 2011-2016 No. 1.

Tujuan

Sasaran

Menyelenggarakan Pembangunan di Terwujudnya Kota Negara yang Bersih dan Indah Seksi Lingkungan Hidup, Kebersihan Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau di Kota dan Pertamanan.

2.

Terwujudnya

Negara yang seimbang pelayanan

Teknis Meningkatkan Pelayanan melalui penyediaan

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan sarana dan prasarana Pertamanan

kepada

secara tepat waktu.

persampahan yang

masyarakat berkesinambungan dan berwawasan lingkungan Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan kepada Masyarakat


53

4.1.5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategis yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan. 1. Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dalam lima tahun didasari antara lain : 1). Terwujudnya dan Termotivasinya kesadaran masyarakat dalam membangun dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. 2). Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan yang tepat guna. 2. Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Program Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana adalah : 1). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 5). Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


54

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Singkronisasi Program Pusat, Provinsi , Kabupaten serta Kantor LHKP Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah menyelaraskan dengan Program Pusat dan Provinsi Bali melalui Tupoksi dari KLHKP Kabupaten Jembrana untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan prioritas kegiatan KLHKP Kabupaten Jembrana dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Dari daftar program dalam Permendagri tersebut terpilih untuk tahun 2011 - 2016 pada Kantor LHKP Kabupaten Jembrana. Dalam melaksanakan Tupoksinya, Kantor LHKP menyelaraskan pembangunan Pusat dengan Daerah, sebagai berikut : 1). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 3). Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 6). Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau 5.2. Permasalahan Perencanaan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dalam perencanaannya pada Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana adalah sudah menyelaraskan Program Pusat dan Daerah sesuai dengan Permendagri yang telah ditentukan, namun demikian permasalahan yang ada dalam upaya pemenuhan Permendagri untuk dapat direalisasikan ke dalam bentuk Kegiatan / Program di Kantor LHKP adalah ketersediaan dana yang kurang memadai, terlebih lagi adanya SDM yang tersedia jumlahnya memang masih kurang memadai dalam operasionalnya di lapangan. RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

55

5.3. Sasaran dan Target Kinerja Kantor LHKP 2011 - 2016 Tabel 5.1 Rencana Target Capaian Kinerja Program Prioritas 2011 - 2016 Kantor LHKP KABUPATEN JEMBRANA SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA TARGET CAPAIAN KINERJA 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Peningkatan Penilaian.

Koordinasi Penilaian Adipura

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok


Penilaian Langit Biru

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok


Pemantauan Kualitas Lingkungan.

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

Terciptanya Penghijauan.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

Bidang Lingkungan Hidup ( LH ). Peningkatan Luas Areal

Koordinasi dan Penyusunan Profil

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

Terciptanya Penghijauan

Menuju Indonesia Hijau ( MIH )

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

Menurunnya Dampak Kesehatan

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

Menurunnya Dampak Kesehatan.

Pengkajian Dampak Lingkungan

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Pengawasan Perusahaan Besar

Peningkatan

Kinerja

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Koordinasi Pengelolaan Prokasih /

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Peringkat

Perusahaan ( Proper ). Sosialisasi.

Superkasih Sosialisasi. Pengembangan

Produksi

ramah

Sosialisasi.

lingkungan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Perusahaan yang beroprasi

Penyusunan Kebijakan Pengendalian

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Pelestarian Lingkungan

Pencemaran dan Perusakan LH

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

4 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Koordinasi Penyusunan Amdal Melestarikan Air Bawah Tanah

Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan LH

Pengamanan Pantai

Konservasi Sumber Daya Air (SDA) dan Pengendalian Kerusakan SDAir. Pengembangan

Pengawasan dan Pengelolaan

dan

Pemantapan

Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keaneka Ragaman


Hayati Laut Pengembangan Ekowisata dan jasa


Lingkungan Peningkatan


Konservasi

Daerah

Tangkapan Air dan Sumber – sumber Air Pengendalian dan Pengawasan

Pelestarian Lingkungan Bawah

Pemanfaatan SDA

Laut

Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Pengelolaan Keanekaragaman

Dampak Bagi Kesehatan dan

Hayati dan Ekosistem.

Pelestarian Penghijauan.

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu


Karang, Mangrove, Padan Teluk.


56 Pelestarian Penghijauan.

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Pelestarian Penghijauan.

Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas

1 dok

2 dok

3 dok

4 dok

3 dok

3 dok

Pembinaan Sistem Pengelolaan

Industri.

Persampahan.

Pembangunan Tempat Pembuangan

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Pengembangan Perencanaan

Benda Padat / Cair yang Menimbulkan

Pengelolaan Persampahan.

Polusi.

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Pengembangan Perencanaan

Peningkatan Kemampuan SDM di

Pengelolaan Persampahan.

Bidang Persampahan.

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Pengurangan Timbunan Sampah

DED Pembangunan TPA Melaya

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Penyusunan Amdal TPA Melaya

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Sampah

Pembangunan Penanganan Sampah

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Perluasan Cakupan Pengelolaan

Terpadu

Sampah

Perluasan TPA Peh

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Revitalisasi TPA Peh

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

-

-

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

DED RTH

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

DED RTH

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket


Perluasan Cakupan Pengelolaan Sampah Perluasan Cakupan Pengelolaan

Perluasan Cakupan Pengelolaan Sampah Perluasan Cakupan Pengelolaan Sampah

Pengadaan Truk Compektor.

Perluasan Cakupan Pengelolaan Sampah

Pengadaan Pengomposan Sampah

Perluasan Cakupan Pengelolaan

Rumah

Sampah Perluasan Cakupan Pengelolaan

Pembuatan Pagar Alas

Sampah Pengembangan Kinerja

Pembuatan Sumur Pantau.

Pengelolaan Sampah Pengembangan Kinerja

Perundangan TPA Peh.

Pengelolaan Sampah Pengembangan Kinerja

Pengadaan Tong Sampah.

Pengelolaan Sampah ( PS ). Peningkatan Peranserta

Pengadaan Pakaian Kerja.

Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.

Pengadaan Tanah Urug.

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Persampahan

Pengadaan Bak Kontainer.

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Persampahan.

Konsistensi / Kemampuan Pemakaian

Penyusunan dan Analisis data

Kemasan bisa di Daur Ulang.

informasi pengelolaan RTH

Pemeliharaan

Pengembangan Zonning RTH dan

Tertutup.

TPS

Terbuka

dan

Penyusunan Program Pengembangan RTH

Pemeliharaan Cikar dan Tong Sampah

Penataan RTH


57 Penataan Gradasi Instalasi Air Mancur Kolam Drainase Taman Pecangakan

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Terminal Negara

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Penataan Median Taman dan Patung

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Dasamuka Pempatan Jl Pahlawan

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Penataan Median Tugu Jam

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Pembuatan Bangunan Pos Taman

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Penataan Median Taman Sebual Penataan Median dan Pembuatan Patung Segi Tiga Dauhwaru Penataan Taman Batas Timur Kab Jembrana di Pengeragoan

Penataan Median Taman dan Patung

Penataan dan peninggian Median BulevardJl Ngr Rai, Jl Sudirman, Jl Udayana dan Jl Hasannudin Pembuatan

Median

Taman

dan

Gapura Batas Barat Kota Negara Pemeliharaan RTH

Penataan Hutan Kota Jl Sudirman

Pecangakan Penataan Median Taman Telajakan dalam Kota Negara Pemangkasan Pohon Perindang Pengadaan

Suku

Cadang

dan

Peralatan Pertamanan Service Alat Kerja dan Pompa Air Mancur Pemeliharaan Median Taman Kota Negara Pengadaan Element Estetika / DEkor Kota

5.4. Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif dari Tahun 2011 - 2016


58


59


60


61

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

6.1.

Indikator Kinerja

6.1.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak RENSTRA LHKP TAHUN 2011-2016

62

terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan

amanat

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat

banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang

didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas


63

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten / kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Contoh hubungan Indikator Kinerja Kabupaten dengan Indikator Kinerja SKPD. Sasaran Pemerintah Derah: Tersedianya Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Rasio data yang tersedia tehadap kebutuhan data untuk perencanaan dalam satu tahun

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah

Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

Rasio Pemanfaatan Ruang untuk penduduk miskin yang terpetakan terhadap Total Pemanfaatan Ruang.

Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya ketersediaan data



terkait

terkait PDRB

terkait perhubungan

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

dengan

kepuasan

layanan publik

Indikator Kinerja : Jumlah tambahan data terkait dengan layanan publik yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Jumlah tambahan data terkait dengan PDRB yang siap digunakan dalam perencanaan Tabel pembangunan


Jumlah tambahan data yang dapat diguanakn dalam perencanaan perhubungan

64

Tabel 6.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama SASARAN

SAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Administrasi dari…….

Jumlah materai yang diperlukan

700 lbr

Jumlah Computer yang harus di servise

4 unit

Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Terwujudnya peralatan kerja / Computer yang baik dari …… Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor dari……. Pada

Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

63 jenis

Jumlah barang cetakan dan pengadaan

2 jenis

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan

4 unit

tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dari……. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari……. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Terpenuhinya Snack untuk rapat dari……. Pada tahun 2011

Jumlah Snack yang dibutuhkan untuk rapat

1.350 kotak

Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi ke luar daerah

Jumlah orang – orang yang telah mengikuti rapat – rapat ke

135 orang

dari……. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016

luar daerah

Tersedianya penyediaan jasa tenaga administrasi dari…….

Jumlah jasa tenaga administrasi

menjadi ……. Pada tahun 2016

90 orang

Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

Jumlah kendaraan dinas yangmemerlukan BBM, Pelumnas,


Suku Cadang dan servise

23 unit

Tersedianya DED Pembangunan TPA Melaya dari……. Pada

Jumlah Desain yang diselesaikan

1 dok

Jumlah dokumen Amdal yang diselesaikan

1 dok

tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Tersedianya Amdal TPA Melaya dari……. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat

Jumlah peserta yang dilatih

1 paket

tentang pengelolaan persampahan dari ….. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Meningkatnya Pengelolaan Sampah dari……. Pada tahun

Jumlah sampah dan tempah pembuangan sampah

1 dok

2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Meningkatnya pelayanan melalui penyediaan sarana dan

Jumlah tempat sampah yang memadai

1 paket

prasarana persampahan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan dari……. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Lancarnya pengelolaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah

Sarana

dan

prasarana

yang

memerlukan

1 paket


pemeliharaan

Meningkatnya Pengelolaan Limbah Lindi dari……. Pada

Jumlah lingkungan Tidak Tercemar

1 paket

Jumlah tingkat kenyamanan pekerja

1dok

Jumlah kesadaran masyarakat yang meningkat

1 dok

tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Meningkatnya Kenyamanan Pekerja dari……. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dari……. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Meningkatnya Peranserta masyarakat dalam pengendalian

Jumlah

sarana

Lingkungan Hidup dari……. Pada tahun 2011 menjadi …….

Lingkungan Hidup

yang

memadai

untuk

pengendalian

1 paket

Pada tahun 2016 Terpantaunya kualitas lingkungan

dari……. Pada tahun

Jumlah sampel yang diambil


1 paket

65 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Terwujudnya tempat pembuangan benda padat / cair yang

Jumlah pembuangan benda padat / cair yang diwujudkan

1 paket

Jumlah

1 paket

menimbulkan polusi dari……. Pada tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016 Terpeliharanya fasilitas penunjang RTH

dari……. Pada

kebutuhan peralatan

kebersihan dan bahan

tahun 2011 menjadi ……. Pada tahun 2016

pembersih serta tanaman pembibitan

Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari ….

Ratio tersedianya kawasan RTH yang Refresentatif

1 paket

Ratio pembangunan fisik RTH yang memiliki multifungsi

1 paket

Meningkatnya penataan rasio RTH untuk terpenuhinya Kota

Rasio penataan taman kota untuk menjaga keindahan kota

1 paket

yang indah dari ….. pada tahun 2011 menjadi ….. pada

dan sududt kota

Pada tahun 2011 menjadi …….pada tahun 2016. Meningkatnya Ratio pembangunan fisik RTH yang memiliki multifungsi dari ….. pada tahun 2011 menjadi ….. pada tahun 2016

tahun 2016 Meningkatnya Pemeliharaan RTH dari ….. pada tahun 2011

Rasio pembangunan pembuatan drainase dan pemeliharaan

menjadi ….. pada tahun 2016

RTH sebagai estetika kawasan kehidupan perkotaan

Meningkatnya Pembangunan RTH dari

pada tahun 2011

1 paket

Rasio pengembangan RTH sebagai Taman Rekreasi

1 paket

Meningkatnya Pengawasan dan Pengelolaan RTH dari

Rasio terjaganya situasi tanaman pertamanan dan terhindar

1 paket

…..pada tahun 2011 menjadi ….. pada tahun 2016

dari berbagai gangguan

Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan

Rasio pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi RTH

RTH dari ….. pada tahun 2011 menjadi ….. pada tahun 2016

( Taman Kota )

menjadi ….. pada tahun 2016


1 paket

66

BAB VII PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat

Kantor LHKP

Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang bersifat Strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang

akan

dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 – 2016. Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini. Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Kantor LHKP Kabupaten Jembrana, dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja.

Jembrana, 29 Januari 2015. Kepala KLHKP Kabupaten Jembrana,

I WAYAN DARWIN, ST., M.Si Pembina NIP. 19600928 199103 1 002

\


RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA

NO

SASARAN

1

KODE

INDIKATOR SASARAN

2

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

I

5

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

TAHUN - 1

TAHUN - 2

TAHUN - 3

TAHUN - 4

TAHUN - 5

TAHUN - 6

2011

2012

2013

2014

2015

2016 TARGET

1 Pelayanan Administrasi

Pelayanan Administrasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jml Penyediaan Barang dan Jasa Surat Menyurat

650 lbr

3.795.000

650 lbr

3.795.000

650 lbr

3.795.000

650 lbr

3.795.000

650 lbr

3.795.000

650 lbr

2 Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jml Unit Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

1 tahun

26.000.000

1 tahun

28.000.000

1 tahun

33.000.000

1 tahun

35.000.000

1 tahun

35.000.000

1 tahun

3 Peralatan Kerja

Pemeliharaan Peralatan Kerja

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jml Unit Ketersediaan Perbaikan Perlatan Kerja

1 tahun

18.000.000

1 tahun

20.000.000

1 tahun

22.000.000

1 tahun

25.000.000

1 tahun

25.000.000

1 tahun

4 Peralatan Kerja

Tersedianya Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jml Jenis Ketersediaan Alat Tulis Kantor

1 paket

30.000.000

1 paket

34.000.000

1 paket

37.000.000

1 paket

40.000.000

1 paket

42.000.000

1 paket

5 Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jml Jenis Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 tahun

50.000.000

1 tahun

55.000.000

1 tahun

60.000.000

1 tahun

65.000.000

1 tahun

70.000.000

1 tahun

6 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

40 unit

39.000.000

45 unit

46.000.000

45 unit

51.000.000

50 unit

53.000.000

50 unit

53.000.000

45 unit

7 Snack dan Makan

Tersedianya Snack dan Makan untuk Rapat

Penyediaan Makanan dan Minuman

1000 kotak

12.000.000

1200 kotak

12.500.000 1300 kotak

14.000.000

1400 kotak

14.000.000 1400 kotak

8 Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi

Tersedianya Belanja Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jml Unit Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jml Jenis Ketersediaan Makanan dan Minuman Jml Jenis Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1 tahun

80.000.000

1 tahun

130.000.000

1 tahun

152.000.000

1 tahun

200.000.000

1 tahun

220.000.000

1 tahun

9 Tenaga Jasa Administrasi

Tersedianyan Tenaga Jasa Administrasi

Penyediaan Jasa Tenaga Adminitrasi

1 Jenis

600.000.000

1 Jenis

700.000.000

1 Jenis

700.000.000

1 Jenis

720.000.000

1 Jenis

720.000.000

1 Jenis

Tersedianya Alat Upakara/Upacara Keagamaan

Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

Jml Ketersediaan Tenaga Administrasi Jml Ketersediaan Upacara / Upakara Keagamaan

10 Alat Upakara/Upacara Keagamaan

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 tahun

1

Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

Jml Unit Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas

1 unit

2

Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jml Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

25 unit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Keja Lapangan

Jml Stel Pakaian Kerja Lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

III 1

Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

IV

1

Peningkatan SDM

Terlatihnya SDM

Pendidikan dan Pelatihan Formal

V 1 Pembinaan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peningkatan Kemampuan Persampahan.

SDM

di

2

Pameran Manajemen Pengelolaan Sampah

Bidang

3 Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Persampahan. Penyusunan Amdal TPA Melaya 4

Tersedianya Amdal TPA Peh

5 6

Tersedianya Masterplan Manajemen Persampahan Kajian Operasional Pabrik Kompos

7 Pengurangan Timbunan Sampah

Pembangunan Penanganan Sampah Terpadu

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Sampah

Persentase Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Sampah

Bimbingan Teknis Persampahan

Persentase Pengelolaan Sampah Tertangani

7.000.000

60.000.000 1.200.000.000

1 tahun

1 unit 35 unit

8.000.000

60.000.000 1.400.000.000

1 tahun

1 unit 40 unit

13.500.000 1400 kotak

8.000.000

60.000.000 1.700.000.000

1 tahun

1 unit 45 unit

9.000.000

60.000.000 1.800.000.000

1 tahun

1 unit 50 unit

9.000.000

60.000.000 1.900.000.000

1 tahun

1 unit 60 unit

170 stel

46.750.000

180 stel

49.500.000

210 stel

56.700.000

230 stel

63.250.000

240 stel

66.000.000

250 stel

5 orang

25.000.000

5 orang

25.000.000

5 orang

50.000.000

10 orang

100.000.000

10 orang

100.000.000

10 orang

1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

60.000.000 1 Paket

1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000 1 Paket 1 Dok

1 Dok

70.000.000

1 paket

30.000.000

1 paket

100.000.000

1 Dok

100.000.000

Pengelolaan 1 Dok 1 Dok Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan

1 Paket

250.000.000

200.000.000 25.000.000 1 Paket

35.000.000 1 Paket

45.000.000 1 Paket

50.000.000

1 paket

NO

1

SASARAN

2

8 Perluasan Cakupan Pengelolaan Sampah

KODE

INDIKATOR SASARAN

3


4

5




TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pengadaan Pengomposan Sampah Rumah

TAHUN - 1

TAHUN - 2

TAHUN - 3

TAHUN - 4

TAHUN - 5

TAHUN - 6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 Paket

9 10 Perluasan Cakupan Pengelolaan Sampah

Perundangan TPA Peh.

11 Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.

Konsistensi / Kemampuan Pemakaian Kemasan bisa di Daur Ulang.

12 Perluasan Cakupan Pengelolaan Sampah 13

Revitalisasi TPA Peh

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

50.000.000 1 Paket

Jumlah Kebijakan Pengelolaan Persampahan

1 Dok

50.000.000 1 Paket

TARGET

50.000.000 1 Paket

50.000.000

1 paket

35.000.000

1 Paket

15.000.000 1 Paket

15.000.000 1 Paket

15.000.000 1 Paket

15.000.000

1 paket

35.000.000 1 Paket

40.000.000 1 Paket

45.000.000 1 Paket

45.000.000 1 Paket

50.000.000

1 paket

14 15 16 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Pengadaan Pakaian Kerja.

17 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Pengadaan Tanah Urug.

1 Paket

20.000.000 1 Paket

20.000.000 1 Paket

20.000.000 1 Paket

20.000.000

1 paket

18 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah ( PS ).

Pengadaan Bak Kontainer.

1 Paket

50.000.000 1 Paket

75.000.000 1 Paket

75.000.000 1 Paket

75.000.000

1 paket


Pengadaan Tong Sampah

1 Paket

120.000.000 1 Paket

120.000.000 1 Paket

120.000.000 1 Paket

120.000.000 1 Paket

120.000.000

1 paket

20

Belanja Penggantian Suku Cadang/Service Peralatan Kebersihan

1 Paket

800.000 1 Paket

1.500.000 1 Paket

2.000.000 1 Paket

2.500.000 1 Paket

3.000.000

1 Paket

21

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih

1 Paket

48.600.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

60.000.000 1 Paket

70.000.000 1 Paket

80.000.000

1 Paket

22

Pemeliharaan Cikar dan Tong Sampah

1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000

1 Paket

23

Pemeliharaan TPS Terbuka dan Tertutup.

1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000

1 Paket

24

Pemeliharaan Operasinal IPLT Peh

1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000

1 Paket

25

Operasional Pabrik Pencacah Kertas/plastik

1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000

1 Paket

26

Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Persampahan

1 Paket

100.000.000 1 Paket

100.000.000 1 Paket

100.000.000 1 Paket

100.000.000

1 Paket

27 28

DED Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pembuatan Sumur Pantau.

1 Dok 67.625.000 1 Paket

27.825.000 1 Dok 70.000.000 1 Paket

29.850.000 1 Dok 80.000.000 1 Paket

30.375.000 1 Dok 90.000.000 1 Paket

31.150.000 95.000.000

1 Dok 1 paket

29 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Persampahan.

Pembuatan Pagar Alas

1 Paket

70.000.000 1 Paket

70.000.000 1 Paket

70.000.000 1 Paket

70.000.000

1 paket

Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah Pengadaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah Jenis Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1 Paket

1 Paket

30 Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Persampahan. DED Pembangunan TPA Melaya

1 Dok

250.000.000


DED Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan persampahan Pengadaan Truk Compektor.

33

Perluasan TPA Peh

34

Tersedianya Kantor Representatif

35

Pembuatan Pagar Timur TPA Peh

1 Paket

200.000.000

36

Tersedianya Sumber air dan Jaringan Air Bersih

1 Paket

200.000.000

37

Drainase Belakang TPA Peh

38

Pengecekan Lingkungan Limbah Lindi, Sumur Pantau, dan IPLT

1 Paket

120.000.000 1 Paket

39

Tersedianya TPA Peh yang Hijau dan Asri

1 Paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000 1 Paket

40

Pengadaan Sarana Pengelolaan Persampahan

1 Paket

200.000.000 1 Paket

200.000.000 1 Paket

41

1 Paket

375.000.000 1 Paket

375.000.000 1 Paket

42

Tersedianya Alat angkut Persampahan (Mobil vacum cleaner, Dum truck, armroll) Tersedianya Alat Berat escapator

43

Pengrokolan Jalan Lingkar

1 Paket

25.000.000 1 Paket

1 Paket

36.500.000 1 Paket

31

1 Dok Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

1 Paket Pengelola

TPA

Peh

58.500.000

1 Dok

56.000.000

1 Dok

38.750.000

1 Dok

80.000.000

1 Paket

750.000.000

1 paket

10.000.000 1 Paket

10.000.000

1 paket

120.000.000 1 Paket

120.000.000

1 paket

50.000.000 1 Paket

50.000.000

1 paket

200.000.000 1 Paket

200.000.000

1 paket

375.000.000 1 Paket

1.200.000.000

1 paket

25.000.000 1 Paket

30.000.000 1 Paket

30.000.000

1 paket

36.500.000 1 Paket

36.500.000 1 Paket

36.500.000

1 paket

Jumlah Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan 1.000.000.000 1 Paket

1.000.000.000 1 Paket

1 Paket

50.000.000 1 Paket

yang

1 Paket

1 Paket

1.000.000.000

350.000.000 120.000.000 1 Paket

1.750.000.000

44 45

Terslaksananya Program monitoring dan Evaluasi

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Dokumen yang Dihasilkan

NO

SASARAN

1

KODE

INDIKATOR SASARAN

2

3


4

5




TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TAHUN - 1

TAHUN - 2

TAHUN - 3

TAHUN - 4

TAHUN - 5

TAHUN - 6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Penyediaan sarana transportasi

46

1 Paket

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

VI

Persentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Jumlah Dokumen Penilaian Kota Sehat / Adipura Jumlah Desa Eco Village

1 Peningkatan Penilaian.

Koordinasi Penilaian Adipura

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura


Desa Sadar Lingkungan

Kegiatan Desa Sadar Lingkungan


Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan

Analis Kualitas Lingkungan

Persentase Kualitas Lingkungan yang Terpantau Jumlah Sungai yang Memenuhi Standar Baku Mutu Pengelolaan Lingkungan Jumlah Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

873.950.000 1 paket

TARGET

25.000.000 1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000

7.000.000 1 paket

8.800.000 1 paket

9.000.000 1 paket

10.000.000

1 paket

5 Desa

40.260.000 5 Desa

45.000.000 5 Desa

50.000.000

5 Desa

850.000.000 1 paket

870.000.000 1 paket

900.000.000 1 paket

900.000.000

1 paket

200.000.000 1 paket

200.000.000 1 paket

200.000.000 1 paket

200.000.000

1 paket

75.000.000 1 paket

75.000.000 1 paket

75.000.000 1 paket

75.000.000

1 paket

5.000.000 1 paket

7.000.000 1 paket

7.500.000 1 paket

8.500.000

1 paket

7.000.000 1 paket

8.000.000 1 paket

8.500.000 1 paket

9.000.000

1 paket

4 Sosialisasi.

Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

5 Sosialisasi.

Pengembangan Produksi ramah lingkungan

Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

6 Sosialisasi.

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ramah Lingkungan

Jumlah Penyusunan Kebijakan Ramah Lingkungan

7 Terciptanya Penghijauan.

Pengawasan Pelaksanaan Lingkungan Hidup ( LH ).

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


20.000.000 1 paket

23.000.000 1 paket

25.000.000 1 paket

27.000.000

1 paket

8 Terciptanya Penghijauan

Menuju Indonesia Hijau ( MIH )

Kegiatan Koordinasi Penilaian Menuju Indonesia Hijau

Jumlah Tutupan Vegetasi yang Meningkat dan Tersusunnya Dokumen MIH

15.000.000 1 paket

37.108.420 1 paket

38.108.420 1 paket

39.108.420

1 paket

9 Peningkatan Luas Areal

Koordinasi dan Penyusunan Profil

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Propil Lingkungan Hidup

Jumlah Propil Lingkungan Hidup yang Tersusun

10.000.000 1 paket

12.000.000 1 paket

15.000.000 1 paket

17.000.000

1 paket

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup :

Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Persentase Kali yang Terbebas

1 paket

30.382.600 1 paket

31.000.000 1 paket

32.000.000

1 paket

52.500.000 1 Paket

70.000.000 1 Paket

75.000.000 1 Paket

70.000.000 1 Paket

73.000.000

50.000.000 1 Paket

55.000.000 1 Paket

60.000.000 1 Paket

60.000.000 1 Paket

62.000.000

Mengetahui Status Lingkungan Hidup Daerah

1 Paket

110.000.000 1 Paket

120.000.000 1 Paket

125.000.000 1 Paket

130.000.000

Terlaksananya Analisis Kualitas Lingkungan, air dan udara

1 Paket

90.000.000 1 Paket

100.000.000 1 Paket

105.000.000 1 Paket

110.000.000

1 Paket

300.000.000 1 Paket

300.000.000 1 Paket

300.000.000 1 Paket

300.000.000

10 Pelestarian Lingkungan

Peningkatan Peranserta Pengendalian Kerusakan LH

Kebijakan

Masyarakat

Bidang

dalam

Terciptanya kondisi Sungai yang Bersih dari sampah

Kali Bersih

1 Paket

7.500.000 1 Paket

dari Pencemaran Lingkungan Tersedianya bibit tanaman Penghijauan

Penyediaan Bibit Tanaman Penghijauan

11 Menurunnya Dampak Kesehatan

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

12 Menurunnya Dampak Kesehatan.

Pengkajian Dampak Lingkungan

Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan :

Jumlah Penyediaan Bibit Tanaman Penghijauan Jumlah Pengelolaan B3 dan Limbah B4 Jumlah Pengkajian Dampak Lingkungan

13 Pengawasan Perusahaan Besar

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan ( Proper ).

Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

Persentase Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

1 Paket

20.000.000 1 Paket

22.000.000 1 Paket

25.000.000 1 Paket

25.000.000

14 Perusahaan yang beroprasi

Koordinasi Penyusunan Amdal

Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL

Jumlah Penyusunan AMDAL

1 Paket

20.000.000 1 Paket

20.000.000 1 Paket

20.000.000 1 Paket

20.000.000

15 Sekolah

Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Sekolah

Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata

5 Sekolah

49.500.000 5 Sekolah

52.000.000 5 Sekolah

52.000.000

16 PERDA

Tebentuknya PERDA Sampah

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup

Jumlah Sekolah yang Mempunyai Program Pendidikan dan Berwawasan Lingkungan Jumlah Tersusunnya Kebijakan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen PERDA Sampah

1 paket

13.500.000

Jumlah Kelestarian Sumber Daya Hayati dan Ekosistem

1 Paket

Sosialisasi PERDA Sampah

100.000.000 1 Dok

Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam

VII Masyarakat

VIII

1 Dok

Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Hayati dan Ekosistem

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

77.000.000

150.000.000

5 Sekolah

NO

SASARAN

1

2

Masyarakat

KODE

INDIKATOR SASARAN

3

4

Terkendalinya Kelestarian Terumbu Karang

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TAHUN - 1

TAHUN - 2

TAHUN - 3

TAHUN - 4

TAHUN - 5

TAHUN - 6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 Paket

Terpantaunya SLHD

Penataan Gradasi Instalasi Air Mancur Kolam Drainase Taman Pecangakan Penataan Median Taman Sebual

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD dan Status Mutu Air Sungai

Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jembrana

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Persentase Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau

Penataan RTH

Jumlah Penataan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

1 paket

5 lokasi

100.000.000 5 lokasi

26.000.000

1 paket

3.517.500.000 3 lokasi 1 Paket

Penataan Median dan Pembuatan Patung Segi Tiga Dauhwaru Penataan Taman Batas Timur Kab Jembrana di Pengeragoan Penataan Median Taman dan Patung Terminal Negara

110.000.000

1 Paket

600.000.000

1 Paket

1.000.000.000

46.000.000

1 paket

5.000.000.000 10 lokasi

57.000.000

5.617.500.000

5 lokasi

300.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Paket

800.000.000

1 Paket

250.000.000

Pembuatan Median Taman dan Gapura Batas Barat Kota Negara

1 Paket

400.000.000

Penataan Hutan Kota Jl Sudirman

1 Paket

200.000.000

Penataan Hutan Kota Jagatnatha

1 Paket

400.000.000

Penataan Hutan Kota Jl Udayana

1 Paket

300.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

2.000.000.000

Penataan dan peninggian Median BulevardJl Ngr Rai

1 Paket

Penataan dan Hasanudin

peninggian

Median

Bulevard

1 Paket

Penataan dan peninggian Median Telajakan Jl Gajah Mada

1 Paket

1 Paket

1.000.000.000

Penataan Taman Jembrana Tower

1 Paket

Penataan Median Taman Telajakan dalam Kota Negara

Pemangkasan Pohon Perindang

19 Dok Pemeliharaan RTH

Jumlah Pemeliharaan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

3.500.000.000 1 lokasi

150.000.000

Pembuatan Bangunan Pos Taman Pecangakan

DED Penataan RTH

414.087.500,00 19 Dok

340.912.500,00 19 Dok

653.075.000 19 Dok 301.875.000 8 pekerjaan

1.500.000.000

250.912.500,00

6 pekerjaan

144.780.750 8 pekerjaan

278.250.000 8 pekerjaan

301.875.000 8 pekerjaan

Pengadaan Suku Cadang dan Peralatan Pertamanan

6 pekerjaan

12.198.750 8 pekerjaan



20.000.000 14 lokasi

25.000.000

Service Alat Kerja dan Pompa Air Mancur dan Mesin Rumput Pemeliharaan Median Taman Kota Negara

6 pekerjaan




12.500.000 14 lokasi

15.000.000

6 pekerjaan




90.000.000 14 lokasi

95.000.000

8 pekerjaan



50.000.000 14 lokasi

50.000.000

Pemeliharaan Median Taman Jembrana Tower

341.250.000

Belanja Modal Pengadaan Tanaman

6 pekerjaan




50.000.000 14 lokasi

55.000.000

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

6 pekerjaan




20.000.000 14 lokasi

25.000.000

Pengadaan Element Estetika / Dekor Kota

8 pekerjaan



50.000.000 14 lokasi

50.000.000

DED Pemeliharaan RTH

2 Dok

26.912.500 2 Dok

28.968.750 2 Dok

29.718.750 2 Dok

Tersedianya Sarana transportasi pemeliharaan RTH (Mobil Pick up, Mobil Tangga) 3 Meningkatnya Areal Terbuka Hijau sebagai Fungsi Rekreasi Terciptanya Taman Rekreasi yang Refresentatif

8 pekerjaan Pengembangan Taman Rekreasi

Jumlah Pengembangan Taman Rekreasi

1 lokasi

1 paket

1.000.000.000

Jl

Penataan Median Tugu Jam

1 lokasi

60.000.000

500.000.000

Penataan dan peninggian Median Bulevard Jl Sudirman

Penataan dan peninggian Median Bulevard Jl Udayana

1 paket

300.000.000

Penataan Median Taman dan Patung Dasarata Pempatan Jl Pahlawan

2 Pemeliharaan RTH

TARGET

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Persentase Peningkatan dan Lingkungan Hidup Kualitas dan Akses Informasi SDM dan Lingkungan Hidup

XI 1 Penataan RTH

5


Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove Estuaria Jumlah Pengendalian dan Padang Lamun Pencemaran dan Perusakan Terumbu Karang

IX

1 SLHD




1.000.000.000 1 lokasi

1.000.000.000 1 lokasi

350.000.000 14 lokasi 1.000.000.000 1 lokasi

8 pekerjaan

32.812.500 1.000.000.000 1.000.000.000

1 lokasi

NO

1

SASARAN

2

4 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

INDIKATOR SASARAN

3

Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi

KODE


4

5

Monitoring dan Evaluasi




TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


TAHUN - 1

TAHUN - 2

TAHUN - 3

TAHUN - 4

TAHUN - 5

TAHUN - 6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 Pekerjaan

2.014.250.000 2 Pekerjaan

18.250.000 1 Pekerjaan

2.094.000.000 1 Pekerjaan

18.250.000

TARGET

1 pekerjaan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN - 6

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

2016 Rp

TARGET

Rp

18

19

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB

LOKASI

20

21

3.795.000

650 lbr

22.770.000

LHKP

Kab. Jembrana

35.000.000

1 tahun

192.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

25.000.000

1 tahun

135.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

44.000.000

1 paket

227.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

70.000.000

1 tahun

370.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

50.000.000

275 unit

292.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

80.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

14.000.000 7700 kotak 220.000.000

1 tahun

1.002.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

72.000.000

1 Jenis

3.512.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

10.000.000

1 tahun

51.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

60.000.000

1 unit

360.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

10.000.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

2.000.000.000

155 unit

68.750.000

1280 stel

350.950.000

LHKP

Kab. Jembrana

100.000.000

45 orang

400.000.000

LHKP

Kab. Jembrana

-

Kab. Jembrana

70.000.000 1 Paket

230.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

30.000.000 1 Paket

105.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

100.000.000 1 Paket

100.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

1 Paket

100.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

1 Paket 1 Dok

250.000.000 200.000.000

50.000.000 1 Paket

155.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

Kebersihan

Kab. Jembrana

Kebersihan

Kab. Jembrana

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN - 6



2016 Rp

TARGET 18

LOKASI

Rp 19

20

50.000.000 1 Paket

200.000.000

Kebersihan

1 Paket

35.000.000

Kebersihan

15.000.000 1 Paket

60.000.000

21

Kab. Jembrana Kab. Jembrana

Kebersihan

Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana

-

Kab. Jembrana Kab. Jembrana

Kab. Jembrana 50.000.000 1 Paket

20.000.000

20.000.000 1 Paket

80.000.000

75.000.000 1 Paket

275.000.000

120.000.000 1 Paket

600.000.000

3.000.000 1 Paket

9.800.000

80.000.000 1 Paket

308.600.000

50.000.000 1 Paket

200.000.000

50.000.000 1 Paket

200.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

50.000.000 1 Paket

200.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

25.000.000 1 Paket

100.000.000

100.000.000 1 Paket

400.000.000

31.150.000 1 Paket 95.000.000 1 Paket

119.200.000 402.625.000

70.000.000 1 Paket 1 Paket 1 Dok

Kebersihan

Kab. Jembrana

Kebersihan

Kab. Jembrana

Kebersihan

Kab. Jembrana

Kebersihan

Kab. Jembrana

Kebersihan Kebersihan Kebersihan

Kebersihan Kebersihan Kebersihan



Kebersihan

Kab. Jembrana

280.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

250.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

233.250.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

750.000.000 1 Paket

750.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

1 Paket

3.000.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

10.000.000 1 Paket

70.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

1 Paket

200.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

1 Paket

200.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

1 Paket

350.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

120.000.000 1 Paket

480.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

50.000.000 1 Paket

200.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

200.000.000 1 Paket

800.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

1.200.000.000 1 Paket

2.325.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

1 Paket

1.750.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

30.000.000 1 Paket

110.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

36.500.000 1 Paket

146.000.000

Kab. Jembrana Kebersihan

Kab. Jembrana




2016 Rp

TARGET 18

LOKASI

Rp 19

20

21

1 Paket

100.000.000

Kebersihan

Kab. Jembrana

12.000.000 1 paket

46.800.000

LH

Kab. Jembrana

LH

Kab. Jembrana

50.000.000 5 Desa

185.260.000

900.000.000 1 paket

5.293.950.000

200.000.000 1 paket

1.000.000.000

75.000.000 1 paket

375.000.000

LH

Kab. Jembrana

8.500.000 1 paket

36.500.000

LH

Kab. Jembrana

9.000.000 1 paket

41.500.000

LH

Kab. Jembrana

27.000.000 1 paket

95.000.000

LH

Kab. Jembrana

40.108.420 1 paket

169.433.680

LH

Kab. Jembrana

17.000.000 1 paket

78.500.000

LH

Kab. Jembrana

32.000.000 1 paket

125.382.600

LH

Kab. Jembrana

1 Paket

340.500.000

LH

Kab. Jembrana

1 Paket

287.000.000

LH

Kab. Jembrana

-

LH

Kab. Jembrana

300.000.000

LH

Kab. Jembrana

1 Paket

395.000.000

1 Paket

LH LH

335.000.000 1 Paket

LH

Kab. Jembrana

1 Paket

920.000.000 92.000.000

LH

Kab. Jembrana

1 Paket

80.000.000

LH

Kab. Jembrana

1 paket

13.500.000

LHKP

Kab. Jembrana

LHKP

Kab. Jembrana

LHKP

Kab. Jembrana

52.000.000




2016 Rp

60.000.000

TARGET

Rp

18

19

1 paket

20

249.000.000

LOKASI

21

LHKP

Kab. Jembrana

LH

Kab. Jembrana

-

Kab. Jembrana

2.000.000.000 14 lokasi

19.735.000.000

Pertamanan Kab. Jembrana

14 lokasi

300.000.000


14 lokasi

600.000.000


14 lokasi

1.000.000.000


14 lokasi

300.000.000


14 lokasi

500.000.000


14 lokasi

500.000.000


14 lokasi

800.000.000


14 lokasi

1.000.000.000


14 lokasi

250.000.000


14 lokasi

1.000.000.000


14 lokasi

400.000.000


14 lokasi

200.000.000


14 lokasi

400.000.000


14 lokasi

300.000.000


14 lokasi

150.000.000


14 lokasi

200.000.000


14 lokasi

1.500.000.000


14 lokasi

2.000.000.000


19 Dok

1.658.987.500


350.000.000 14 lokasi

1.718.030.750


14 lokasi

92.198.750


14 lokasi

58.000.000


14 lokasi

427.950.000


14 lokasi

200.000.000

Kab. Jembrana

14 lokasi

223.475.000


14 lokasi

84.557.000

Kab. Jembrana

14 lokasi

200.000.000


14 lokasi

118.412.500


14 lokasi

1.350.000.000


4.000.000.000


1.000.000.000 4 lokasi



2016 Rp

TARGET 18

2.000.000.000 6 pekerjaan


LOKASI

20

21

Rp 19

6.144.750.000


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents